Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya, di Graha Sawunggaling, Kamis (13/7).
Sebab, sebelumnya, Pemkot Surabaya telah meraih kota terbaik kedua Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023, yang digelar di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan pada 29 April 2023 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik menyampaikan bahwa Kemendagri RI tengah melakukan rangkaian evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi, guna menciptakan ASN menjadi lebih netral dan profesional.
“Kami ingin evaluasi berbasis data agregat, berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, kemudian bagaimana mereka melakukan hal itu,” kata Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik.
Menurutnya, selama ini, evaluasi yang dilakukan belum berbasis data agregat. Karenanya, seringkali kewenangan setiap pemerintah daerah dinilai belum tepat sasaran.
Oleh sebab itu, Kemendagri RI melakukan review atau mengulas pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kota Surabaya.
“Pelayan publik yang dimiliki oleh Surabaya menunjukan peningkatan yang signifikan. Begitu juga penurunan di sisi angka kemiskinan, dan pengangguran. PAD naik dan SiLPA turun, Ini menunjukan Surabaya memiliki perencanaan yang bagus,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia ingin menggandeng Kota Surabaya terkait pengolahan akurasi data berbasis digital.
Dimana, Kota Surabaya telah memiliki aplikasi Sayang Warga yang merupakan sistem pendataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.
“Karena ke depan, kita ingin perencanaan daerah itu berbasi data yang akurat, prosesnya kita review, nanti dilihat di hasil evaluasi seperti apa. Kita cari beberapa daerah yang bagus sebagai base marking (tolak ukur) untuk melakukan perencanaan berbasis data yang bagus, dan Surabaya punya Sayang Warga,” terangnya.
Meski demikian, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik lantas berharap bahwa aplikasi Sayang Warga diharapkan tidak hanya digunakan oleh publik saja, tetapi dapat digunakan sebagai perencanaan kewenangan Kota Surabaya.
Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya secara lebih maksimal.
“Kita ingin Surabaya memulai itu, saya tahu Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji rajin turun kelapangan, bagaimana mendeteksi masalahnya, dan berapa tahun (masalahnya) akan berkurang,” tuturnya.
Ia kemudian memberikan masukan, seperti penyelesaian rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Surabaya. Kurang lebih terdapat seribu titik yang belum terselesaikan.
Maka, ia menyarankan Pemkot Surabaya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebab, kerjasama antara daerah dinilai sangat penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kuncinya data yang lebih presisi dan akurat sebagai bagian perencanaan hingga evaluasi, serta ada timeline yang jelas untuk rutilahu. Terima kasih OPD Pemkot Surabaya menunjukkan kinerja yang luar biasa, maka kalau bisa Surabaya nomor satu kedepan,” katanya.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi terhadap kinerja Pemkot Surabaya sangat baik.
Bahkan, Pemkot Surabaya juga mendapatkan kesempatan menjadi salah kota percontohan di Indonesia dalam pelaksanaan akurasi data berbasis digitalisasi.
“Secara umum, Surabaya hasil evaluasinya baik semua. Sebab, selama ini Bapak Wali Kota Eri Cahyadi memiliki program gotong-royong, jadi semua kegiatan dilakukan secara bergotong-royong bersama semua OPD untuk menuntaskan program di tingkat kota,” kata Ikhsan.
Ikhsan mengaku, sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Akmal Malik bahwa akurasi data berbasi digital telah berjalan di Kota Surabaya.
“InsyaAllah, kata beliau Kota Surabaya bisa di peringkat satu. Tapi yang sering disampaikan Pak Walikota, bukan peringkatnya yang kita kejar, tapi bagaimana kita melakukan pelayanan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Surabaya,” ungkapnya.
Karenanya, akurasi data berbasi digital tersebut dinilai selaras dengan program yang dimiliki oleh Kemendagri RI. Ia mencontohkan, seperti penanganan stunting di Kota Pahlawan, mulai dari proses pencegahan dan pendampingan yang dilakukan hingga di tingkat RT/RW.
“Semua data kita berbasis nama dan alamat. Sehingga intervensi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu yang diinginkan dan cocok dengan program Pak Dirjen tadi,” ujarnya.
Ikhsan melanjutkan, Pemkot Surabaya menyatakan kesiapan dan keberaniannya untuk mengambil penawaran kolaborasi dan kerjasama dengan Kemendagri RI mengenai akurasi data berbasis digitalisasi.
Ia mencontohkan, salah satunya dalam penuntasan rutilahu, dimana Pemkot Surabaya menargetkan 3.000 rumah selesai diperbaiki di tahun 2023.
“Demikian juga dengan jambanisasi, kita sudah ODF (Open Defecation Free) 100 persen tahun ini. Makanya beliau sampaikan InsyaAllah Surabaya bisa peringkat satu,” pungkasnya.
.jpg)
