Pusat Oleh-Oleh Surabaya Kriya Gallery Siola-Merr Jadi Jujukan Wisatawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Kriya Gallery (SKG) menjadi jujukan wisatawan sebagai pusat oleh-oleh di Kota Pahlawan. 

Segudang produk pilihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disuguhkan di SKG Siola di Jalan Tunjungan No. 1-3, maupun di SKG Merr yang berada di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No 11, middle east ring road (MERR) Surabaya.

Beragam produk-produk UMKM itu, terdiri dari makanan dan minuman (mamin), fashion, aksesoris, hingga kerajinan (craft). Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya menjamin kualitas produk UMKM yang tersedia di SKG Siola maupun SKG Merr.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, para wisatawan dapat mengunjungi SKG Siola mulai pukul 07.30-20.00 WIB, dan SKG Merr mulai pukul 07.30-19.00 WIB. 

Sedangkan, pada Sabtu-Minggu, SKG Siola dan SKG Merr buka mulai pukul 08.00-21.00 WIB.

“Akses untuk menuju kedua lokasi tersebut dapat dijangkau dengan mudah. Sebab, SKG Siola dan SKG Mer dilalui oleh jalur Bus Suroboyo, serta feeder Wira-Wiri Suroboyo. Sehingga warga bisa menggunakan transportasi umum dengan biaya terjangkau bila ingin mengunjungi SKG Siola dan MERR,” kata Rini Indriyani, Sabtu (15/7).

Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan di SKG Siola dan MERR, Pemkot Surabaya bersama Dekranasda Surabaya telah melakukan berbagai macam perubahan. 

Mulai dari desain gedung, baik eksterior maupun interior, serta berbagai macam fasilitas pelayanan yang ada didalamnya.

“Khususnya sarana pembayaran yang sudah mulai menyentuh teknologi. Pembayaran di SKG dapat dilakukan secara tunai, maupun transfer serta pembayaran secara elektronik seperti EDC maupun QRIS,” terangnya.

Ia mengaku, meski produk UMKM telah lolos kurasi, namun untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk UMKM yang ditampilkan di SKG Siola dan SKG Merr, Pemkot Surabaya bersama Dekranasda Surabaya terus melakukan monitoring dan evaluasi produk setiap bulan. 

“Serta, memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM,” ungkapnya.

Rini Indriyani lantas menjelaskan bahwa dalam penentuan harga produk UMKM yang ditampilkan di SKG Siola maupun SKG Merr, Pemkot Surabaya telah memberikan himbauan kepada para pelaku UMKM, dimana harga yang ditetapkan cukup kompetitif dengan produk sejenis yang dijual diluar SKG.

“Mengingat semua produk yang ditampilkan di SKG tidak dipungut biaya apapun, sehingga harga yang dibandrol harusnya sudah sesuai dengan semua biaya produksi serta kualitas yang dihasilkan. Jadi harga adalah harga asli dari UMKM,” jelasnya.

Di sisi lain, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada para pelanggan, SKG Siola dan SKG Merr saat ini dapat diakses melalui e-commerce milik Pemkot Surabaya, yakni melalui epeken.surabaya.go.id. Serta juga dapat diakses melalui Tokopedia.

Sedangkan untuk layanan pesan antar, SKG Siola dan SKG Merr menggunakan layanan driver online dan sejenisnya, dimana ongkos kirim yang muncul diserahkan kepada para pelanggan yang dibayarkan saat barang diterima oleh pelanggan.

Oleh karena itu, Rini Indriyani mengajak seluruh wisatawan berkunjung ke SKG Siola maupun SKG Merr untuk mendapatkan oleh-oleh khas Kota Surabaya. 

“Langsung datang ke SKG. Tapi kalau belum sempat ke Surabaya bisa langsung membuka lewat epeken.surabaya.go.id atau melalui aplikasi Tokopedia, dan jangan lupa bungkus (beli) produknya,” pungkasnya.

Read More

Sidang Sahat di Kasus Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa Hadirkan Tiga Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Jum'at (14/7).

Kali ini agendanya masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun saksi yang dihadirkan sebanyak tiga orang.

Mereka diantaranya dua terpidana menyuap Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.

Keduanya menjalani sidang secara online.

Sedangkan satu orang saksi lainnya yakni Dina Choirul Nissa.

Saksi Dina Choirul Nissa ini merupakan istri dari alharhum Khozim.

Khosim sendiri merupakan orang yang meminta dua terpidana Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alis Eeng untuk menjadi koordinator dana hibah pokmas di sebagian Kabupaten Sampang yang di peroleh dari Sahat Tua P Simandjuntak.

Dalam sidang tersebut, yang diawali saksi Abdul Hamid, Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suardhita, SH. MH memperingatkan agar saksi Abdul Hamid menceritakan fakta yang sebenarnya.

"Jadi Justice Colaborator (JC) terangkan fakta yang sebenarnya," tegas Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suardhita, SH. MH..

I Dewa Gede Suardhita juga menanyakan apakah Abdul Hamid mengenal istri dari M. Khozim.

Menurut Abdul Hamid, ia mengenalnya tapi tak bisa mwlihat aecra langsung. Sebab istri M. Khozim ini selalu memakai penutup wajah.

"Saya tidak pernah melihat secara langsung karena memakai cadar," jelas Abdul Hamid.

Sementara JPU KPK Arief Suhermanto meminta Abdul Hamid menceritakan mulai dari awal memperoleh dana hibah pokmas.

Menurut Abdul Hamid, awalnya ia bersama Ilham Wahyudi tak pernah mengenal Sahat Tua P Simandjuntak.

Ia mendapatkan pekerjaan dana hibah pokmas ini dari almarhum Khozim. Nah setelah Khozim meninggal, ia kemudian mengenal Sahat Tua P Simandjuntak.

"Awalnya tidak kenal Sahat, baru setelah pak Khozim meninggal dipertemukan dengan pak Sahat. Pak Sahat itu orang yang memberi dana pokmas pada pak Khozim," ungkapnya.

Jatah dana hibah pokmas yang diberikan M. Khozim ini kata Abdul Hamid mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 lantaran M. Khozim ini meninggal.

"Jatah hibah pokir melalui pak Khozim, 2019 pengajuan sampai Khozim meninggal februari 2022," jelas Abdul Hamid.

Abdul Hamid menambahkan, setelah Khozim meninggal, ia sempat bingung kelanjutan penanganan dana hibah pokmas.

Nah disitulah kemudian muncul Rusdi hingga akhirnya tertangkap KPK.

"Setelah itu bingung begitu meninggal, minta adik (Ilham Wahyudi) penanganannya, ya itu pak rusdi meneruskan sampai kena OTT," pungkasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Dalam kasus ini, Sahat Tua P Simandjuntak didakwa dengan dua pasal. Pertama terkait penyelenggara negara Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Read More

Warga Surabaya Memiliki Pertimbangan Sendiri dalam Memilih Parpol dan Caleg

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang terhitung tinggal beberapa bulan lagi. 

Penting untuk mengetahui pertimbangan dari siapa yang secara signifikan mendorong pemilih Surabaya dalam menentukan pilihan parpol maupun sosok caleg dalam pemilu nanti. 

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) mengungkap bahwa masyarakat Surabaya cenderung memiliki pertimbangan secara mandiri dalam memilih Partai Politik (Parpol) maupun caleg.

Peneliti Senior SSC, Surokim Abdussalam mengungkapkan sebanyak 34,4 persen masyarakat Surabaya menyatakan memiliki pertimbangan diri sendiri dalam memilih Parpol. 

"Baru posisi berikutnya Tokoh politik sebanyak 31,3 persen, diikuti Tokoh Agama 12,4 persen, sementara Tokoh Terpelajar 11,3 persen, Tokoh Lingkungan dalam hal ini RT/RW 3,9 persen, Tokoh Bisnis 2,3 persen, Kepala Desa atau Perangkat Desa 1,9 persen, Tokoh Pemuda 1,3 persen, serta Tokoh Adat 0,2 persen, sisanya yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu 1 persen," jelas Surokim, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut, Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura ini mengatakan masyarakat Surabaya telah memiliki ideologi yang kuat dalam memilih Parpol. 

"Namun yang perlu jadi perhatian, Tokoh Politik mampu juga membayangi pertimbangan masyarakat dalam memilih Parpol, ini menjadi peluang bagi para Tokoh Politik," pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Wali Kota Eri Ungkap Alasan Bentuk Koordinator KSH di Setiap Bidang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar dibentuk Koordinator Kader Surabaya Hebat (KSH) pada setiap bidang di tingkat kelurahan. 

Pembentukan koordinator KSH di setiap bidang ini diharapkannya dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan kemajuan Kota Surabaya.

"Semuanya Kader Surabaya Hebat. Tapi di tingkat kelurahan, ada koordinatornya. Koordinator anak, berarti Bunda PAUD. Kemudian ada koordinator kesehatan, koordinator lingkungan," kata Wali Kota Surabaya Eri, Sabtu (15/7).

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa koordinator KSH ini akan mengkoordinir kegiatan pada setiap bidangnya. 

Namun demikian, koordinator tersebut juga menjadi anggota pada bidang yang lain.

"Jadi ketika waktunya lingkungan, koordinatornya satu. Tapi pada waktu kesehatan, koordinator lingkungan ini bisa menjadi anggota. Inilah Surabaya, kekuatan kita di sana, jadi semoga bisa terbentuklah Kampung Pancasila," ujarnya.

Menurutnya, Kota Surabaya ini dibangun dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan. 

Makanya ia menyatakan bahwa tidak ada perbedaan Kader Surabaya Hebat (KSH) antara satu dan yang lainnya.

"Semua adalah Kader Surabaya Hebat, tidak ada perbedaan satu dan lainnya. Tapi di setiap kelurahan, ada koordinator lingkungan, koordinator kesehatan, koordinator anak," kata dia.

Wali Kota Eri juga mengungkapkan alasan membentuk koordinator Kader Surabaya Hebat pada setiap bidang. 

Sebab, menurutnya, di Kota Surabaya ini tidak ada orang yang paling hebat dan semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 

"Ini menunjukkan bahwa di Surabaya tidak ada orang yang paling hebat, tidak ada orang yang paling sempurna. Pada setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan," tuturnya.

Sebagai diketahui, saat ini terdapat sekitar 27.540 Kader Surabaya Hebat di Kota Pahlawan. 

KSH merupakan kepanjangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di  tingkat RT/RW hingga kelurahan yang memiliki tugas cukup beragam. 

Mulai dari membantu menangani stunting, bayi gizi buruk, lansia, hingga menjadi fasilitator lingkungan dan kesehatan bagi warga sekitarnya.

Read More

Inilah Model Kampanye dan Atribut yang Disukai Warga Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang semakin mendekati hari pelaksanaan.

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan bahwa kaitannya dengan model kampanye dalam Pemilu 2024 nanti, model kampanye berupa Bakti sosial dan pasar murah adalah model kampanye outdoor yang paling disukai oleh warga Surabaya. 

Sedangkan atribut kampanye yang paling disukai warga Surabaya adalah kaos, dalam hal ini adalah kaos partai maupun kaos caleg.

Peneliti Senior SSC, Surokim Abdussalam mengungkapkan dari segi model kampanye outdoor sebanyak 44,4 persen menjadikan Bakti Sosial / Pasar Murah sebagai kampanye yang paling disukai, diikuti Pengajian sebanyak 9,5 persen, Pertunjukan Musik 7,4 persen, Pengobatan Gratis 7,1 persen, Ngopi Bareng 6,6 persen, Jalan Sehat 6,3 persen. 

"Kampanye lainnya seperti Lomba atau Pertandingan Olah Raga 4,6 persen, Mancing Bareng 3,8 persen, Senam 3,1 persen, Sepeda Santai 1,8 persen, Ziarah Wali 1,7 persen, kemudian Pagelaran Wayang 1,1 persen, serta lomba/festival seni dan Lomba Burung masing-masing 1 persen, dan 0,8 persen. Serta yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab 0,8 persen," jelas Surokim, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut, Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura ini menguraikan atribut atau alat peraga kampanye yang paling disukai warga adalah Kaos, sebanyak 32,9 persen, kemudian Payung 13,3 persen, jam Dinding 12,3 persen, Kalender 11,7 persen, Mug atau Cangkir sebanyak 10,3 persen. 

"Atribut lainnya, responden menyebutkan ada Alat Sekolah sebanyak 5,2 persen, Asbak 4 persen, Topi 3,7 persen, Korek 3,3 persen, dan gantungan kunci 1,8 persen serta sebanyak 1,5 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," urainya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Wali Kota Eri Target Bulan Agustus 65 Ribu KK Keluarga Miskin Berpenghasilan Rp4 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan Surat Pernyataan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Surat pernyataan tersebut, berisi tentang komitmen mereka dalam menurunkan stunting, gizi buruk dan kemiskinan.

Ratusan pejabat struktural itu terdiri dari lurah, camat, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Perangkat Daerah (PD), Kepala Badan, hingga para asisten dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. 

Kegiatan ini berlangsung di Graha Sawunggaling Lantai 6, Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (14/7) sore.

Selain penyerahan surat pernyataan, dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri sekaligus memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi kinerja jajarannya. 

Evaluasi dilakukan terutama terhadap upaya penurunan stunting dan kemiskinan.

"Hari ini saya evaluasi terhadap stunting, stunting menjadi 615. Setelah itu yang bekerja dari orang miskin sekitar 65 ribu, yang sudah bekerja sekitar 6000-an dan semuanya sudah terdaftar," kata Wali Kota Eri ditemui usai memberikan pengarahan.

Karenanya, Wali Kota Eri meminta kepada jajarannya agar memastikan 65 ribu keluarga miskin di Surabaya harus sudah bekerja pada bulan Agustus 2023. 

Menurutnya, banyak inovasi yang bisa dilakukan camat dan lurah dalam memberikan intervensi pekerjaan kepada warga miskin.

"Kerja itu kan tidak harus seperti di padat karya. Tapi kan ada, diberikan rombong, gerobak, diberikan modal, setelah itu kita pantau. Maka yang 65 ribu itu nanti di bulan Agustus semuanya harus bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi semuanya minimal Rp4 juta (per Kartu Keluarga)," katanya.

Wali Kota Eri mengungkapkan, bahwa komitmen dalam penurunan stunting dan kemiskinan telah disampaikannya kepada jajarannya setahun yang lalu. 

Komitmen ini merupakan perjanjian kontrak kinerja antara wali kota dengan seluruh pejabat struktural Pemkot Surabaya.

"Sudah saya sampaikan kepada teman-teman setahun yang lalu. Maka ini adalah perjanjian teman-teman sama saya lakukan adalah sampai bulan Agustus 2023. Jadi teman-teman ini sudah membuat surat pernyataan ke saya dan hari ini dikumpulkan," ujarnya.

Ia menyebut, bahwa terdapat sejumlah poin dalam surat pernyataan yang ditandatangani pejabat struktural tersebut. 

Diantaranya, yakni menyelesaikan masalah kemiskinan, gizi buruk dan stunting. 

Nah, apabila hingga bulan Agustus 2023 mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka bersedia untuk mundur dari jabatannya.

"Jadi itu yang dibuat teman-teman dan mereka tandatangan. Jadi ini janji kontrak setahun yang lalu," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Wali Kota Eri menambahkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 65 ribu KK warga miskin di Surabaya. 

Sedangkan untuk miskin ekstrem, jumlahnya ada sekitar 3000 KK. 

Oleh sebabnya, ia meminta hingga Agustus 2023, ribuan warga miskin tersebut sudah bekerja atau mendapatkan penghasilan minimal Rp4 juta per KK.

"Saya mintanya setiap keluarga itu pendapatan keluarganya minimal Rp4 juta per KK. Ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Jadi ada yang dikasih modal, ada yang dikasih mesin jahit. Karena kemiskinan ini yang menyebabkan stunting, gizi buruk," pungkasnya.

Read More

Medsos Jadi Sumber Info Utama Warga terkait Pemilu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) melalui riset tentang kecenderungan perilaku pemilih menjelang Pemilu 2024, yang dilakukan terhadap warga Surabaya mengungkapkan bahwa mayoritas warga Surabaya mendapatkan informasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang melalui media sosial atau medsos.

Direktur Riset SSC, Edy Marzuki menjelaskan sebanyak 35,2 persen menjadikan medsos sebagai sumber informasi terkait Pemilu, diikuti televisi sebanyak 30,1 persen, dari mulut ke mulut sebanyak 12,5 persen, media luar ruang 10,2 persen. 

"Sisanya ada media cetak 3,8 persen, pemerinta atau KPU 2 persen, radio 1,3 persen, serta sosialisasi partai atau Caleg hanya 0,9 persen, dan sisanya 4 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," jelas Edy, Sabtu (15/7).

Edy menambahkan, fakta temuan riset ini penting bagi pemerintah sebagai masukan untuk selanjutnya secara strategis dapat mendistribusikan sumber-sumber informasi terkait Pemilu ke masyarakat, dapat lebih intensif dan kreatif memaksimalkan medsos. 

"Hal tersebut juga sekaligus dapat lebih menjangkau kalangan milenial yang mayoritas adalah pengguna medsos aktif dalam keseharian," imbuhnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI, Ini Penjelasan KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  datang menggeledah kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Surabaya. 

KPK menyebut adanya dugaan korupsi terkait Hak Guna Usaha di perkebunan tebu. 

"Ini belum kami sampaikan sebelumnya ya, ini proses penyidikan baru dugaan korupsi di PTPN XI terkait dengan dugaan pengadaan lahan HGU untuk perkebunan tebu disana ya," kata Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (14/7).

Ia menyebut, jika ada tersangka yang sudah ditetapkan. 

Namun, tak menyebutkan nama maupun inisial siapa tersangka yang dimaksud dalam penyidikan baru itu. 

"Jawa Timur hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di bbrp lokasi yang berbeda di sana antara lain kantor PTPN XI dan beberapa rumah pihak-pihak. Tentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses proses penyidikan baru," jelasnya. 

Untuk detail dari perkara ini, KPK akan menyempaikan ke publik jika sudah memiliki setelah proses penyelidikan cukup. 

Termasuk pasal yang akan menjerat tersangka. 

"Siapa saja saksinya yang akan dipanggil pasti kami akan sampaikan," ujarnya. 

Hingga beberapa waktu ke depan, KPK akan mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti. Tentunya dengan penggeledahan dan pemeriksaan. 

"Pemeriksaan terhadap saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan," katanya. 

Ali mengatakan, jika sebelumnya KPK juga menegakkan perkara di PTPN XI. 

Kini kembali menegakkan hukum atas dugaan korupsi.  

"Beberapa waktu yang lalu kami juga kan melakukan penanganan perkara penegakan hukum di PTPN XI. Tentu teman-teman mengikuti itu dan saat ini kami kembali melakukan penegakan hukum di sana, atas dugaan tindak pidana korupsi lainnya," urainya. 

"Jadi ini kami ingin sampaikan proses penyidikan baru yang sedang KPK lakukan saat ini," pungkasnya. 

Diketahui, pada tahun 2021 lalu, KPK menetapkan Direktur PTPN XI 2015-2016 Budi Adi Prabowo (BAP) dan Direktur PT Wahyu Daya Mandiri Arif Hendrawan (AH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggilingan tebu. Kedua tersangka itu langsung ditahan.

Read More

Inilah Partai Pilihan Perempuan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) yang melakukan survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kelompok pemilih perempuan di Kota Surabaya cenderung memilih untuk memberikan suara kepada PDIP dalam gelaran pemilu mendatang, atau dengan kata lain PDIP menjadi partai favorit pilihan perempuan di Kota Surabaya. 

Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi mengungkapkan, PDIP memuncaki pilihan sebagai partai yang paling dipilih oleh kelompok pemilih perempuan di Surabaya dengan meraih angka 49,8 persen. 

“Baru kemudian diikuti oleh Gerindra dengan 7,5 persen dan PKB dengan 7,2 persen, serta Golkar dengan 6,5 persen, Demokrat dengan 6,2 persen. Partai-partai lainnya hanya berada di kisaran 3 persen ke bawah,” kata Ikhsan, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Ikhsan menguraikan partai-partai yang dimaksud meliputi PAN 2,8 persen, Nasdem 2,7 persen, PKS 2,5 persen, Perindo dan PSI masing-masing 1,8 persen dan 1,3 persen. 

"Selebihnya Partai PPP dengan 0,8 persen, kemudian Garuda, PKN, dan Hanura masing-masing memeroleh 0,2 persen. Sedangkan Ummat, Gelora, PBB, dan Partai Buruh tidak memeroleh persentase dari pesempuan di Surabaya," urai Ikhsan.

Pada sisi lain, Ikhsan menekankan bahwa ceruk suara dari kelompok pemilih pada demografi ini juga masih cukup besar untuk digarap oleh seluruh partai politik peserta pemilu. 

"Masih ada 10,3 persen responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu yang dapat kita anggap sebagai pemilih yang belum menentukan pilihan. Sehingga, potensi suara ini ini masih bisa menjadi ruang terbuka bagi partai-partai untuk berkompetisi dan memanfaatkannya menjadi suara riil pada pemilu nanti” pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Besok, Surabaya Cross Culture 2023, Sebagian Rute di Pasang Barikade

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival (SCCIFAF) 2023, akan mulai digelar pada Minggu, 16 Juli 2023. 

Meski sempat terhenti selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, pagelaran seni SCCIFAF 2023 dipastikan lebih meriah. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memasang barikade atau batas pengaman pada sebagian rute untuk memberikan ruang agar parade bisa dinikmati masyarakat secara bersama.

Perhelatan festival seni lintas budaya ke-16 ini, akan menampilkan berbagai karya penampilan seni. 

Di tahun 2023, gelaran SCCIFAF diikuti oleh 8 negara dan 9 daerah di Indonesia. 

Berbagai peserta dari mancanegara, di antaranya berasal dari Negara Yunani, India, Korea Selatan, Mexico, Filipina, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Prancis. 

Sementara para peserta dari Indonesia, berasal dari daerah Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Mengwi (Bali), Kendari (Sulawesi Tenggara), Flores (NTT), DKI Jakarta, Banjarmasin (Kalimantan Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kota Surabaya, dan Mojokerto (Jawa Timur).

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, kegiatan SCCIFAF 2023 dimulai pada 16 Juli 2023 dengan digelarnya Parade Deville (Culture Parade) di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya hingga Taman Surya Balai Kota Surabaya, yang sekaligus bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD).

Kegiatan akan dimulai pukul 08.00 WIB.

“Untuk Parade Deville pada saat itu bertepatan dengan momen car free day (CFD), artinya Pemkot Surabaya tidak melakukan penutupan jalan,” kata Wiwiek, Sabtu (15/7).

Wiwiek lantas menjelaskan, pemasangan barikade tidak dipasang di sepanjang rute. Tetapi hanya dipasang dari Siola sampai di depan Hotel Majapahit. 

Sebab, terlepas dari Hotel Majapahit, para peserta SCCIFAF 2023 akan menaiki becak menuju ke Taman Surya Balai Kota Surabaya.

“Tujuannya agar seluruh warga bisa menikmati seluruh penampilan peserta Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival, sekaligus supaya pelaksanaan parade bisa berjalan dengan tertib dan lancar,” jelasnya.

Ia memastikan, pemasangan barikade bukan untuk membedakan. Namun ditujukan supaya jalannya SCCIFAF 2023 dapat berjalan dengan tertib. 

Termasuk pula agar para peserta parade tidak bercampur dengan warga atau penonton.

“Agar masyarakat bisa menonton Parade Deville dengan nyaman dan aman, karena sebagai tuan rumah kita juga harus menghormati tamu yang datang, maka tampilannya juga harus bisa kita nikmati semua. Oleh karena itu, kami harus mengatur sedemikian rupa agar acara berlangsung dengan tertib, aman, dan bisa dinikmati,” ujar dia.

Selain itu, pemasangan barikade dalam SCCIFAF 2023 bukan untuk memberikan batasan antara warga dengan pejabat. 

Pemasangan barikade bertujuan untuk memberikan ruang supaya hasil karya peserta bisa dinikmati secara bersama-sama. 

Bahkan, pemasangan barikade sebetulnya sejak dahulu telah dilakukan dalam berbagai even termasuk SCCIFAF. 

"Seluruh peserta akan menampilkan pertunjukan seni khas dari negara dan daerahnya masing-masing. Karenanya, kami mengajak masyarakat untuk menyaksikan gelaran Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival,” terangnya.

Wiwiek menambahkan,  bahwa SCCIFAF 2023  bertujuan untuk membangun hubungan diplomasi melalui seni dan budaya. 

Sebab, Pemkot Surabaya ingin memperkenalkan Kota Pahlawan dan daerah-daerah di Indonesia kepada dunia internasional lewat pertunjukan seni budaya. 

“Serta melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional Kota Surabaya dan kota lainnya di Indonesia kepada mancanegara,” tandasnya.

Sebagai diketahui, setelah semua peserta SCCIFAF 2023 mengikuti Parade Deville, mereka akan menuju ke Taman Surya Balai Kota Surabaya untuk menyaksikan Festival Remo dan Yosakoi. 

Pada malam harinya, mulai pukul 18.00-21.00 WIB, warga juga bisa menyaksikan tampilan seni di Alun-Alun Surabaya. Kegiatan ini menampilkan seluruh peserta SCCIFAF 2023.

Read More

PDIP, Gerindra, dan PKB Partai Paling Dipilih Nahdliyin Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PDIP menjadi partai politik yang paling dipilih oleh kalangan pemilih Nahdliyin di Kota Surabaya. 

Fakta ini disampaikan oleh Surabaya Survey Center (SSC) dalam pemaparan hasil survei SSC mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, Direktur Riset SSC, Edy Marzuki mengungkapkan jika PDIP berada di posisi pertama sebagai parpol yang paling dipilih oleh kelompok pemilih Nahdliyin di Surabaya, diikuti oleh Partai Gerindra dan PKB di posisi kedua dan ketiga. 

“PDIP meraih angka 52.1 persen, Partai Gerindra di angka 8,7 persen, dan menyusul PKB dengan angka 7,2 persen," urai Edy Marzuki, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Edy menambahkan Demokrat memiliki perolehan 6 persen, sedangkan Golkar dengan 5,1 persen, PKS dengan 3 persen, Nasdem 2,3 persen, kemudian PPP dan PAN masing-masing 1,8 persen dan 1,7 persen, PSI 1,3 persen, Perindo 1,1 persen. 

"Sisanya kurang dari 1 persen, yakni PBB, Ummat, Hanura, Gelora, dan Garuda semuanya kompak dengan 0,1 persen. Bahkan Partai Buruh dan PKN tidak memeroleh prosentase dari kalangan Nahdliyin Surabaya," ujar Edy.

Meski demikian, Edy mengatakan bahwa masih ada sisa ceruk suara di masyarakat Surabaya pada kelompok pemilih ini. 

“Karena masih ada 9,2 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dengan jumlah sebanyak ini, yang bisa merangkul mereka bisa menyalip di tikungan akhir, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal” pungkasnya.

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Inilah Partai yang Jadi Partai Pilihan Milenial

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) yang melakukan survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kelompok pemilih milenial di Kota Surabaya cenderung memilih untuk memberikan suara kepada PDIP dalam gelaran pemilu mendatang. 

Peneliti Senior SSC, Surokim Abdus Salam mengungkapkan, dari kelpompok pemilih kalangan milenial, PDIP memuncaki pilihan dengan meraih 49,5 persen. 

“Baru kemudian diikuti oleh Gerindra dengan 7,7 persen, dan PKB dengan 6,5 persen Demokrat dengan 6,2 persen serta Golkar dengan 6,1 persen. Partai-partai lainnya hanya berada di kisaran 5 persen ke bawah,” kata Surokim, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Surokim menguraikan partai-partai yang dimaksud meliputi PAN 3,7 persen, Nasdem dan PKS keduanya 3 persen, Perindo 2,1 persen, PSI 0,9 persen dan PPP dengan 0,6 persen. 

"Partai lainnya seperti PBB, Ummat, PKN, Hanura, Partai Buruh, Gelora, dan Garuda sama-sama memeroleh 0,1 persen," urai Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura ini.

Meskipun demikian, Ia menggaris bawahi jika potensi suara pada kelompok demografi ini juga masih terbuka. 

“Masih ada 10 persen responden dari seluruh responden yang diteliti yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Tentunya, potensi ini bisa menjadi perolehan suara realtif besar bagi siapapun yang bisa menggarapnya menjadi suara riil pada pemilu mendatang. Belum lagi tingginya angka swingvoters yang ditangkap dari riset kami ini, yakni mencapai angka 50%, yang juga masih bisa digarap dan dirubah pilihannya” pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More