Gandeng FK Unair, Pemkot Surabaya Wujudkan Zero Stunting di Tahun 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR) dalam pencegahan dan penurunan stunting. 

Tujuan kolaborasi ini, juga bagian dari upaya pemkot mewujudkan Kota Surabaya zero stunting di tahun 2023. 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu langsung dengan Dekan FK UNAIR Prof Budi Santoso membahas kerjasama antara pemkot dan FK UNAIR ke depannya. 

Wali Kota Eri mengatakan, targetnya tak hanya ingin Kota Surabaya zero stunting. 

Namun, juga zero gizi buruk serta zero angka kematian ibu dan anak. 

“Saya selalu katakan, pemkot tidak bisa berjalan sendiri, pemkot memiliki perguruan tinggi yang luar biasa, sangat hebat, fakultas kedokteran UNAIR,” kata Wali Kota Eri, Selasa (8/8).

Pada pertemuan ini, Wali Kota Eri juga mengungkapkan, bahwa Prof Budi Santoso siap mengerahkan dokter muda hingga mahasiswa di FK UNAIR untuk membantu penanganan stunting di Kota Surabaya. 

Hal ini membuatnya semakin yakin, permasalahan stunting di Kota Surabaya pada tahun 2023 dapat cepat tertangani lebih baik lagi. 

“Ketika beliau menyampaikan tadi, maka muncul semangat baru, muncul keyakinan baru. Maka insyaallah di tahun ini kita bisa melewati itu semuanya,” ujarnya. 

Wali Kota Eri mengungkapkan, sebenarnya program kerjasama ini sudah ada yang berjalan di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Namun, pada Agustus 2023 ini akan digeber lagi agar target zero stunting, gizi buruk, hingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan maksimal. 

Beberapa pelayanan yang akan diterapkan di lapangan diantaranya ada, layanan dasar Ultrasonografi (USG) untuk mencegah angka kematian ibu dan anak, pendampingan oleh dokter anak, hingga pendampingan mahasiswa FK UNAIR dengan cara home visit (kunjungan ke rumah) atau melalui Balai RW. 

“Insyaallah bulan Agustus ini, kalau memungkinkan ya (digerakkan serentak) sebelum 17 Agustus. Karena 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan, maka juga harus merdeka dari stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak bisa terwujud di Surabaya,” ungkapnya.

Ia menerangkan, pada tahun 2021 kasus stunting di Kota Surabaya menurun 28,9 persen (6.772 balita), kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,8 persen (923 balita) sehingga menjadi kota yang terendah kasus stuntingnya di Indonesia. 

Hingga akhirnya per 30 Juni 2023 angka stunting di Kota Surabaya tersisa 651 balita. 

“Sama dengan angka kematian ibu dan anak di Kota Surabaya, dalam hal pencegahan kita terbaik kedua di Jawa Timur. Padahal sebelumnya kita yang tertinggi (angka kematian ibu dan anak), ini karena apa? Sinergi dengan semua stakeholder yang ada khususnya FK UNAIR,” terangnya. 

Disamping itu, Dekan FK UNAIR Prof Budi Santoso menyampaikan, beberapa program kerjasama antara FK UNAIR dengan Pemkot Surabaya sudah ada yang berjalan. 

Diantaranya adalah penanganan angka kematian ibu (AKI) yang sudah dijalankan di 6 Puskesmas, diantaranya Puskesmas Ngagel, Pucang, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, dan sebagainya. Rencananya, program penanganan AKI di Kota Surabaya akan lebih diperluas lagi. 

Budi mengatakan, dari FK UNAIR ada 315 mahasiswa yang dilibatkan dalam pencegahan AKI. 

Agar maksimal, ke depannya FK UNAIR juga akan ada kolaborasi dan menggelar pelatihan untuk para mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas di Kota Surabaya. 

“Sebenarnya sudah digerakkan oleh Pak Wali setahun atau dua tahun lalu, melibatkan fakultas-fakultas kedokteran, namun berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kita akan melakukan suatu pelatihan untuk mahasiswa fakultas kedokteran UNAIR, UBAYA, UNUSA, UMS, dan sebagainya, sehingga materi yang dibawakan oleh mahasiswa saat pendampingan itu sama,” katanya. 

Konsepnya pendampingannya, yaitu para mahasiswa kedokteran itu akan mendampingi ibu hamil hingga proses melahirkan. 

Tujuannya, agar kondisi kesehatan ibu dan anak dapat terkontrol dan terekam, sehingga ketika proses melahirkan berjalan dengan baik.

Budi menambahkan, pendampingan dan turun langsung ke lapangan ini juga akan dimasukkan ke dalam kurikulum FK UNAIR. 

“Ini akan ada di semester 2, sebagai penunjang ya, tugas yang harus dilakukan. Mereka nanti nggak akan mendapatkan kenaikan kalau tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi, mereka juga diajari agar peduli terhadap masalah sosial di masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Semarakkan HUT ke-78 RI, ODGJ Liponsos Surabaya Lomba Bakiak dan Balap Karung

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para penghuni di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Kota Surabaya ikut menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Selasa (8/8). 

Mereka mengikuti lomba bakiak dan balap karung yang digelar oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dirawat Liponsos Keputih Surabaya.

Pada kesempatan tersebut, suasana perlombaan menjadi heboh dan meriah. 

Para peserta saling menampakan keceriaannya, mereka sangat antusias mengikuti perlombaan. 

Bahkan, para peserta lomba saling memberikan semangat kepada peserta lainnya.

“Dalam rangka merayakan 17 Agustus (HUT ke-78 RI), semua warga Negara Indonesia termasuk ODGJ yang ada di Liponsos Keputih ini dengan kategori tertentu, kita ikutkan lomba. Sebab, mereka memiliki semangat yang sama dengan kita,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin.

Anna menjelaskan, kegiatan perlombaan tersebut diikuti oleh 100 hingga 200 ODGJ dengan kategori yang bisa dikendalikan, yakni mereka berasal dari barak D dan E. 

Mereka diikutsertakan secara bergilir dalam setiap kategori perlombaan mulai 7-9 Agustus 2023.

“Kita sudah mengatur jenis perlombaan, dimana setiap sore ada kegiatan lomba. Itu adalah salah satu bentuk penyembuhan. Lomba ini bagian dari aktivitas mereka, karena sebetulnya mereka harus diajak beraktifitas,” jelasnya.

Selain untuk meningkatkan semangat kemerdekaan, Anna menyampaikan bahwa para penghuni Liponsos Keputih Surabaya juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. 

"Mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan kita. Mereka dulu adalah orang yang sama dengan kita, kemudian dengan kondisi tertentu, saat ini mereka ada sedikit gangguan. Tapi dia punya rasa nasionalisme yang kuat juga,” ujar dia.

Selain di Liponsos Keputih Surabaya, Dinsos Surabaya juga mengadakan gelaran menyambut HUT ke-78 RI di Griya Werdha bagi para lansia, serta di Kampung Anak Negeri atau Liponsos Kalijudan Surabaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 

“Jadi seluruh warga yang ada di UPTD, kami ikutkan untuk lomba 17 Agustus (HUT ke-78 RI),” kata dia.

Kemudian, Anna mengaku, selain menyemarakan HUT ke-78 RI, Dinsos Surabaya berharap bisa segera melaunching Cuci Motor Keliling, yaitu jasa cuci kendaraan yang akan dilakukan oleh para penghuni Liponsos Keputih Surabaya. 

Sedangkan untuk alat-alat yang diperlukan, telah dibantu oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Amanah dari pak Wali Kota (Eri Cahyadi) bahwa kita punya E-peken. Di seluruh UPTD kami sudah punya E-peken, nanti cuci motor masuk ke E-peken dengan bentuk jasa cuci motor. Insyaallah dalam waktu dekat ini, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan,” ungkap dia.

Nantinya, Dinsos Surabaya akan memperkenalkan jasa cuci motor tersebut di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terlebih dahulu. 

Yaitu menyasar kantor Dinsos Surabaya, puskesmas, hingga kantor kelurahan dan kecamatan.

“Kami akan mendampingi, sementara di area lingkup OPD Pemkot Surabaya karena kita harus memperkenalkan ini di lingkungan Pemkot Surabaya. Nantinya, hasil dari jasa cuci motor tersebut akan masuk ke dalam tabungan mereka,” pungkasnya.

Read More

GTT yang Diangkat Guru PPPK Surabaya Menerima Gaji Penuh Bulan Juli 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan bahwa tidak ada pemotongan terhadap gaji Guru Tidak Tetap (GTT) yang kini diangkat sebagai guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja). Seluruh GTT yang telah diangkat sebagai PPPK Surabaya, dipastikan menerima gaji penuh selama bulan Juli 2023.

"Jadi saya sampaikan kepada seluruh guru GTT di Kota Surabaya, jangan pernah khawatir. Karena ada yang mengatakan bahwa guru GTT ini gajinya tidak bisa penuh satu bulan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (8/8).

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan (SK) guru PPPK, tertanggal 24 Juli 2023. Sedangkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) guru PPPK, tertanggal 25 Juli 2023.

"Tapi saya konsultasikan, sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu boleh. Karena untuk PPPK, gaji diberikan di awal bulan seperti gaji PNS. Berarti kalau dia bulan Agustus, maka gaji PPPK yang keluar itu adalah untuk pekerjaan bulan Agustus. Tetapi kalau yang dikerjakan di bulan Juli 2023, maka GTT saya pastikan gajinya normal 100 persen," tuturnya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri kembali berpesan kepada seluruh GTT yang kini diangkat sebagai guru PPPK, agar tidak perlu khawatir dengan adanya isu pemotongan gaji. 

Ia memastikan tidak ada pemotongan gaji pada bulan Juli 2023.

"Jadi para guru GTT jangan bingung, jangan mikirnya kok dipotong, macam-macam, tidak. Saya sebagai wali kota juga tidak ikhlas kalau gaji dipotong, Insyaallah itu yang saya lakukan. Dan saya sudah rapatkan, ternyata itu betul bisa diberikan selama satu bulan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menambahkan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) terkait hal tersebut.

"Terkait informasi soal pengembalian gaji GTT, kita sudah koordinasikan. Pada intinya tidak ada pengembalian gaji," kata Ira Tursilowati.

Selain itu, Ira juga menyatakan, bahwa akan dilakukan penyesuaian terkait gaji GTT yang kini diangkat sebagai guru PPPK. 

"Dan perubahan status dari guru GTT ke guru PPPK, mulai tanggal 1 Agustus 2023," pungkasnya.

Read More

Dirjen Dukcapil Dukung Skema Kebijakan Wali Kota Eri, Warga Numpang KK/KTP Surabaya Tak Lagi Dapat Bantuan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerapkan skema kebijakan pemberian bantuan bagi warga Kota Pahlawan.

Dimana pemkot tidak akan lagi memberikan intervensi bantuan terhadap warga miskin atau pra-miskin yang menumpang alamat KTP/KK Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, sebelumnya ia telah berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal rencana kebijakan tersebut. 

Dirjen Dukcapil pun mendukung skema itu karena merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, jadi pertemuan dengan Dirjen Dukcapil, beliau (Dirjen Dukcapil) mendukung," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (8/8).

Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa Dirjen Dukcapil juga akan melakukan evaluasi terhadap satu rumah yang sampai digunakan untuk 40 alamat KK/KTP seperti di Surabaya.

"Terus yang kedua, kalau ternyata ada KTP yang sudah tidak ada tinggal di kampung itu, maka bisa dilakukan pemindahan, dikatakan tidak ada," ujarnya.

Selain itu, Wali Kota Eri mengungkap bahwa Dirjen Dukcapil juga sepakat dengan rencana kebijakan soal intervensi bantuan bagi warga yang menumpang alamat KK/KTP Surabaya. 

Dimana intervensi bantuan tak lagi dibebankan kepada pemkot, namun sudah menjadi tanggung jawab pemilik rumah atau alamat.

"Kalau ada alamat yang digunakan, maka pemilik (rumah) yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan bantuan lainnya untuk orang yang pindah (menumpang) alamatnya," tegasnya.

Oleh sebabnya, setiap warga luar daerah yang ingin menumpang alamat KK/KTP Surabaya, ke depan akan diberikan surat pernyataan. 

Surat pernyataan itu menerangkan bahwa orang tersebut bersedia untuk tidak menerima bantuan apapun dari Pemkot Surabaya.

Pun demikian dengan pemilik rumah atau warga Surabaya yang alamatnya digunakan orang dari luar daerah. 

Dimana sang pemilik rumah juga diberikan surat pernyataan untuk bersedia bertanggung jawab penuh memberikan bantuan kepada warga yang ditampungnya tersebut.

"Jadi yang nunut (menumpang), tidak dapat bantuan, tapi yang memberi bantuan adalah yang dinunuti (ditumpangi) alamat," jelas dia.

"Jadi dia (warga dari luar daerah) boleh menumpang, tapi tidak boleh minta bantuan. Kalau dia nunut, minta bantuan, berarti dia ngajak saudaranya semua masuk Surabaya, terus warga Surabaya bagaimana," sambungnya.

Sebagai bentuk keterbukaan publik, Wali Kota Eri juga tengah menyiapkan aplikasi terkait warga KK/KTP yang menumpang alamat Surabaya. 

Dalam aplikasi itu akan diketahui alasan tidak diberikannya bantuan bagi warga miskin atau pra-miskin yang menumpang KK/KTP Surabaya tersebut.

"Jadi nanti kita munculkan aplikasi sendiri yang orang bisa lihat dan kita kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Misal lho ini ada orang KTP Surabaya kok tidak dapat bantuan, oh ternyata karena numpang (alamat). Lho kok KTP-nya Surabaya tapi belum dapat bantuan, oh ternyata dia belum 5 tahun tinggal," bebernya.

Ia menyebut, skema kebijakan untuk warga menumpang alamat KK/KTP Surabaya akan mulai diberlakukannya mulai tanggal 1 September 2023. 

Sekarang ini, kebijakan tersebut mulai disosialisasikan oleh lurah dan camat kepada masing-masing warganya.

"Jadi kita berlakukan 1 September. Kalau sosialisasi lurah camat cepat, ya kita berlakukan di 17 Agustus ini. Karena masyarakat Surabaya harus merdeka dari kemiskinan, pengangguran dan stunting. Saya harus mengutamakan jiwa raga saya untuk orang Surabaya. Maka 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia dan warga Surabaya," pungkasnya.

Read More

Yuk! Nikmati Live Musik Sembari Berburu Kuliner Enak di Bazar Senja Surya Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anda yang sedang mencari tempat nongkrong asyik sekaligus ingin menikmati kuliner enak di Kota Surabaya, bisa datang langsung ke Bazar Senja Surya. 

Bazar Senja Surya dapat menjadi pilihan tempat nongkrong yang nyaman bersama teman, rekan kerja maupun keluarga.

Bazar Senja Surya dibuka pada tanggal 7 - 31 Agustus 2023 di halaman Pasar Kembang Surabaya. 

Sejak pukul 18.00 - 22.00 WIB, masyarakat bisa menikmati kuliner enak sembari nonton live musik akustik di sana.

Bazar Senja Surya resmi dilaunching perdana pada Senin (7/8) malam. 

Acara launching juga dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Dewi Wahyu Wardani. 

Sejumlah direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga tampak hadir di sana.

"Saya memberikan apresiasi kepada PD Pasar Surya. Semoga ini bisa terus ditingkatkan inovasinya, kreativitasnya," kata Dewi Wahyu Wardani dalam sambutannya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo menjelaskan, bahwa Bazar Senja Surya sekaligus sebagai ajang promosi UMKM Surabaya. 

Terutama UMKM kuliner yang berjualan di pasar pengelolaan PD Pasar Surya.

"Jadi kulinernya kita angkat dengan nama Senja Surya, yang artinya Seneng Njajan Nang Pasar Surya. Kita buka nya kenapa sore? Karena kita ingin juga masyarakat Surabaya yang mungkin pulang kerja capek, pas lewat Pasar Kembang, bisa mampir," kata Agus Priyo.

Sedikitnya ada sekitar 14 stand kuliner yang meramaikan Bazar UMKM Senja Surya. Beragam kuliner tersebut memiliki ciri khas dan terkenal dengan cita rasanya masing-masing. 

Seperti di antaranya, Rawon Pangat, Bebek Hitam Bok Ha, Lontong Balap Pak Gendut, Kue Cucur Pucang Anom hingga Dawet Blauran.

"Jadi kita angkat semuanya. Kalau bisa dibilang, ini adalah etalase dari sebagian kuliner Surabaya," ujarnya.

Karenanya, Agus Priyo menerangkan, bahwa tujuan utama Bazar Senja Surya ini untuk mengenalkan kuliner yang ada di dalam pasar pengelola PD Pasar Surya. 

Sekaligus untuk mengubah mindset bahwa pasar tradisional juga bisa menjadi tempat nongkrong yang asyik dan nyaman bagi anak-anak muda.

"Ke depannya terus akan kita gelar. Kita tumbuhkan semangat bersama, seperti semangat Pak Wali Kota, Surabaya Hebat," katanya.

Selain bertujuan untuk mengenalkan UMKM kuliner Surabaya, Bazar Senja Surya juga sekaligus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia. 

"Jadi sekaligus untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan, dan ini disupport penuh oleh Bank Jatim," ujarnya.

Oleh sebabnya, Agus Priyo mengajak masyarakat, khususnya anak-anak muda Surabaya untuk bisa datang menikmati kuliner sembari nonton live musik di Bazar Senja Surya. 

Ia memastikan kuliner yang tersedia di Senja Surya cita rasanya enak dan harganya terjangkau.

"Ayo arek-arek Suroboyo, cak dan ning, monggo (silahkan) kalau pas lewat, atau lagi bingung cari tempat makan atau tempat nongkrong, monggo datang di Pasar Kembang, ada Senja Surya. Dijamin kulinernya nikmat dan harganya terjangkau," tuturnya.

Bahkan, Agus Priyo menyatakan bahwa Bazar Senja Surya rencananya ke depan akan digelar setiap tiga bulan sekali. 

Demikian dengan lokasinya juga akan dipilih bergantian di sejumlah pasar di bawah pengelolaan PD Pasar Surya Surabaya. 

"Nanti keliling, jadi setiap tiga bulan sekali kita angkat. Untuk lokasinya akan kita tunjuk pasar, berpindah-pindah," pungkasnya.

Read More

Sidang Sahat di Kasus Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa Hadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasca sepekan libur, Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (8/8).

Kali ini agendanya masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun saksi yang dihadirkan yakni dari Ahli Hukum Administrasi Negara, DR. Waluyo, SH. M.Si.

Dalam sidang yang yang digelar di ruang Cakra tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suardhita, SH. MH serta dua Hakim Adhoc yakni Arwana, SH. MH dan Darwin Panjaitan, SH. MH.

Dalam sidang tersebut, JPU KPK mengawali pertanyaan yang diajukan ke saksi Ahli Hukum Administrasi Negara, DR. Waluyo, SH. M.Si masih seputar tugas pokok dan fungsi dari DPRD Propinsi dalam hala dana hibah pokir.

"Mohon ijin yang mulia kita ajukan pertanyaan masih seputar tupoksi DPRD propinsi Jatim dalam kewenangannya dalam dana hibah, Belum ke materi pemeriksaan," jelas salah satu JPU KPK, Selasa (8/8).

Hingga berita ini diturunkan, persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi masih sedang berlangsung.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Dalam kasus ini, Sahat Tua P Simandjuntak didakwa dengan dua pasal. Pertama terkait penyelenggara negara Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Read More

KPU Surabaya Belum Terima Laporan Resmi Dugaan Pungli Dilakukan Komisioner Berinisial S ke PPK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KPU Surabaya belum terima laporan resmi dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum komisioner berinisial S ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Sejauh ini secara resmi belum ada laporan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi, Senin (7/8).

Menurut Nur Syamsi dugaan pungli yang muncul setelah tersebarnya tangkapan layar kaca pesan berantai salah satu aplikasi pesan singkat tersebut masih bersifat informasi.

Sebab, lanjutnya, kebenaran terkait keterlibatan oknum S disebutnya masih belum jelas identitas dan statusnya, lantaran belum ada bukti kuat.

"Terduga itu siapa, S itu siapa. Kami tunggu informasi detailnya, memang itu inisial," tanyanya.

Dia pun meminta agar petugas PPK yang diduga mengalami pungli itu bisa segera melayangkan laporan secara resmi kepada KPU Kota Surabaya, agar pihaknya bisa mengambil tindakan.

Terlebih pada kolom aplikasi pesan singkat itu juga tak memunculkan nama PPK yang diduga menjadi korban pungli.

"Pihak-pihak yang melaporkan itu bisa melaporkan ke kami dengan identitas jelas siapa yang melapor. Kalau informasinya masih belum ada siapa pelapornya terus bagaimana," katanya.

Nur Syamsi menambahkan, pihaknya juga tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada setiap orang yang terpilih sebagai anggota PPK.

"Sampai hari ini tidak ada keputusan, baik berupa imbauan atau berupa ajakan ataupun yang mengharuskan Badan Adhoc itu mengumpulkan dana dalam bentuk apapun," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya muncul pesan berantai terkait pengakuan salah satu anggota PPK yang menyatakan bahwa dirinya mengalami kejadian pungutan liar dan diatasnamakan infak untuk KPU Surabaya oleh S.

Kejadian itu akhirnya memantik reaksi dari masyarakat yang tergabung di dalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia dengan melaksanakan demo di depan Kantor KPU Kota Surabaya, di Jalan Adityawarman, Senin (7/8).

Mereka meminta KPU Kota Surabaya melakukan pemecatan salah satu komisioner berinisial S.

Mereka juga mendesak dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah hukum terkait kasus dugaan pungli itu.

Tak hanya itu massa juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang praktek dugaan pungutan liar di lingkungan KPU Surabaya.

Read More

Pesan Penting dari Wali Kota Eri! Warga Surabaya Jangan Bayar Parkir Kalau Tidak Diberi Karcis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas meminta seluruh warganya untuk tidak membayar retribusi parkir apabila tak diberikan karcis. 

Pasalnya, persoalan retribusi parkir ini seringkali membuat gaduh dan merugikan warga Kota Pahlawan.

"Kalau ada parkir yang bayarnya tidak ada karcis, jangan dibayar, di manapun. Nanti tolong kalau ada yang bayar, kasih uangnya, foto (juru parkir) kasih ke saya. Tapi saya minta warga Surabaya jangan pernah mau bayar," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (7/8).

Namun demikian, apabila Juru Parkir (Jukir) tersebut tetap memaksa meminta uang tanpa memberikan karcis, Wali Kota Eri meminta agar warga segera menghubungi Command Center (CC) 112. 

"Kalau tetap dipaksa, mobilnya berhenti, langsung telepon 112. Jangan dibayar, karena Surabaya tidak boleh ada yang seperti ini," ujar dia.

Wali Kota Eri mengaku, sebelumnya mendapat pengaduan langsung dari warga soal layanan parkir tanpa diberi karcis. 

Peristiwa itu menimpa seorang warga saat parkir di Rumah Sakit (RS) Siloam dan di depan Kantor BPJS Kesehatan.

"Ada (warga) yang whatsapp aku. Kemarin di Siloam, pagi ini ada di depannya BPJS. Jadi kalau ada yang meminta (uang) tidak dikasih karcis, balik lagi motornya parkir telepon 112. Surabaya jangan dibuat gaduh, kasihan warga Surabaya," tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengingatkan kepada seluruh Jukir di Surabaya agar tidak menarik besaran retribusi parkir melebihi ketentuan. 

Baik itu untuk retribusi parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. 

"Kalau sudah ada karcisnya, ya ikut karcis. Kalau itu harganya Rp2.000 ya Rp2.000, Rp5.000 untuk mobil ya Rp5.000," jelasnya.

Menurut dia, tindakan nakal bisa saja dilakukan oleh Jukir liar maupun petugas parkir yang berada di bawah pembinaan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. 

"Kayak (Jukir) Siloam sudah kita tindak, kita sanksi Tipiring dan sekaligus dicabut dari petugas parkir. Itu resmi, tapi dia tidak memberikan karcis, langsung copot," ungkapnya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri juga meminta warga Surabaya untuk berani tegas meminta karcis parkir kepada Jukir. 

Ia mengaku tidak ingin melihat warganya tertindas karena persoalan parkir yang retribusinya tak sesuai ketentuan.

"Kalau ada yang tidak benar, bangun orang Surabaya, bangkit. Parkir ditarik Rp10.000, Rp20.000, ojok gelem bayar, laporno (jangan mau bayar, laporkan)," katanya.

Wali Kota Eri mengakui, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa mengontrol atau mengawasi seluruh titik parkir di Kota Pahlawan. 

Karenanya, apabila ada warga yang mengalami kerugian soal pelayanan parkir, ia meminta untuk melapor ke CC 112.

"Ini saya minta Kepala Dinas Perhubungan untuk membuat nomor khusus (pengaduan) yang bisa diangkat 24 jam, ini sedang disiapkan. Jadi nanti kalau tidak bisa telepon 112, langsung telepon nomor (hotline) ini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, ketentuan terkait pemberian karcis parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Dalam Pasal 19 Perda Surabaya No 3 Tahun 2018 disebutkan, bahwa petugas parkir berkewajiban memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir. 

Read More

Genjot Semangat Kerja Tim, Wali Kota Eri Lantik 189 Pejabat Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan rotasi dan mutasi pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Graha Sawunggaling, Senin (7/8). 

Pelantikan dan Pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas itu dilakukan untuk menggenjot dan memberikan semangat baru kerja tim di lingkungan Pemkot Surabaya.

Setidaknya ada sebanyak 189 pejabat Pemkot Surabaya yang dilantik hari ini. Lima orang di antaranya menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah atau kepala dinas. 

Kelimanya adalah Agus Imam Sonhaji yang sebelumnya menjabat Kepala Dispendukcapil, kini dilantik menjadi Asisten 2 bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya. 

Sedangkan jabatan Kepala Dispendukcapil Surabaya diisi oleh Eddy Christijanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Surabaya. 

Selanjutnya, jabatan Kepala Satpol PP Surabaya diisi oleh M. Fikser yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Kadiskominfo Surabaya.

Selain itu, Dewi Soeriyawat yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. 

Sedangkan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diisi oleh M. Afghani Wardhana yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan ada sebanyak 189 pejabat Pemkot Surabaya yang dilantik. Mereka merupakan pejabat struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah lebih dari lima tahun, mereka ini harus diputar karena dia memegang komitmennya bagi pejabat yang sudah lebih dari lima tahun harus diputar. 

“Hari ini yang diputar 5 tahunan, nanti mungkin setelah ini akan kita lihat yang 3 tahun juga akan kita rolling, jadi ini bukan yang terakhir,” kata Wali Kota Eri usai pelantikan.

Selain pejabat struktural di kecamatan dan kelurahan, yang dilantik kali ini adalah hasil dari kontrak kinerja dan hasil dari penilaian tim ahli. 

Makanya, ada beberapa kepala dinas yang digeser. 

Bahkan, dalam pelantikan kali ini juga ada Asisten 2 yang digeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

“Hari ini saya butuh staf ahli yang garang-garang, karena staf ahli itu adalah orang-orang kepercayaan saya yang bisa mengendalikan PD, karena itulah Pak Irvan masuk ke Staf Ahli. Makanya ke depan saya minta setiap tiga hari sekali harus memastikan paparan terkait inflasi dan terkait kemiskinan, stunting, dan pengangguran, semuanya harus turun karena itu adalah program akhir dari Pemkot Surabaya di tahun 2023,” tegasnya.

Menurutnya, Sekda itu tidak bisa bekerja sendirian karena pikirannya pecah, memikirkan yang di dalam dan juga yang di luar. 

Oleh karena itu, ke depannya nanti pekerjaan yang berurusan dengan yang di dalam bisa berbagi tugas dengan staf ahli, karena target Wali Kota Eri hingga akhir tahun ini sudah jelas, yaitu kemiskinan harus turun, stunting harus zero, pengangguran harus turun, angka kematian ibu dan anak juga harus turun.

“Makanya, hal ini harus ada yang mengerjakan, sehingga nanti rekomendasi dari Asisten, Sekda dan juga para staf ahli yang bisa merubah dan memindah Kepala PD, karena itulah saya minta staf ahli itu harus yang garang-garang yang masuk,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menilai bahwa pelantikan dan perputaran kali ini adalah untuk memompa semangat pejabat yang sudah lima tahun. 

Di samping itu, mereka juga dituntut untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk mengurangi berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

“Pesan perputaran kali ini adalah semangat untuk semuanya karena perputaran ini adalah perputaran motivasi. Pesennya satu bahwa pengangguran, kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak harus turun semuanya dan perekonomian harus terus bergerak naik. Jadi, sudah ada target-targetnya dan ini bukan target satu PD saja, tapi sudah target satu pemerintah kota. Makanya, perputaran ini adalah untuk menggenjot dan memotivasi kembali kerja tim supaya lebih kencang lagi berlarinya,” pungkasnya.

Read More

Diduga Komisioner Lakukan Pungli, Senin Besok Mahasiswa Surabaya Akan Demo KPU Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Poros Revolusi Mahasiswa & Pemuda Indonesia akan melakukan demo ke KPU Surabaya pada hari senin (07/08/23). 

Ratusan massa menuntut KPU Jawa timur melakukan pemecatan salah satu komisioner KPU Surabaya berinisial 'S'

Bukan tanpa alasan massa menuntut pemecatan salah satu komisioner KPU. Sebabnya, komisioner KPU surabaya berinisial S itu melakukan dugaan praktek pungutan liar ke anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Surabaya.

"Kami meminta ketua KPU Jawa Timur untuk melakukan keputusan pemecatan terhadap komisioner KPU surabaya yang diduga terlibat dan memiliki indikasi melakukan pungli terhadap anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) kota Surabaya" bunyi dalam salah satu point surat tuntutan aksi.

Massa yang dipimpin oleh koordinator aksi Bung Wahyu, mendesak dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah hukum terkait kasus dugaan pungli komisioner KPU Surabaya berinisial S.

"Kami mendesak dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah hukum terkait kasus dugaan pungli KPU Surabaya yang dilakukan salah satu komisioner berinisial S" bunyi salah satu tuntutan.

Massa turut serta meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang praktek dugaan pungutan liar di lingkungan KPU Surabaya.

"Kami meminta pihak kejaksaan untuk segera mengeluarkan surat resmi kepada DKPP guna memberhentikan komisioner berinisial S"

Diduga komisioner berinisial S itu adalah Subairi yang saat ini menjabat komisioner KPU surabaya bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia.

Read More

UMKM SETC Go International melalui Wellness Food Japan 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), melalui program pemberdayaan UMKM Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna Untuk Indonesia”, bekerja sama dengan mitra tanggung jawab sosial perusahaan Business & Export Development Organization (BEDO), menyelenggarakan Program Pengembangan Pasar UMKM SUI-SETC. 

Program ini bertujuan memberikan dukungan terhadap pengembangan kapasitas dan pasar yang sesuai bagi para pelaku UMKM binaan SETC, serta memberikan dukungan konektivitas UMKM dengan potensi pasar yang sesuai.

Aktivitas pengembangan pasar dalam program ini bukan hanya terkait pangsa pasar dalam negeri, tetapi juga potensi ekspor, melalui berbagai pameran. 

Tahun ini, beberapa pelaku UMKM binaan SETC berkesempatan mengikuti pameran Wellness Food Japan 2023 yang diselenggarakan di Tokyo Big Sight dari tanggal 2-4 Agustus 2023.

Wellness Food Japan merupakan salah satu pameran dagang industri makanan terbesar di Jepang yang diikuti oleh lebih dari 600 perusahaan dan dihadiri oleh sekitar 40.000 pengunjung setiap harinya. 

Pameran ini didukung oleh pemerintah Jepang, termasuk Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, serta Badan Urusan Konsumen.

Sebanyak 5 pelaku UMKM binaan Sampoerna dalam program SETC yang berhasil memenuhi syarat ekspor berpartisipasi dalam pameran bergensi ini. Mereka adalah Bagus Arya Kusuma (Padma Herbal), I Ketut Sumayana (CV Bali Pure), Djono Darmaputera (PD Sahang Mas), Siti Fatimah Febrina (UD Dede Satoe), dan Raulan Togatorop (Alexest Jaya).

Dalam memaksimalkan kesiapan UMKM dan produk yang ditampilkan dalam pameran, peserta dibekali dengan pelatihan dan pendampingan terkait kemasan serta aturan-aturan mengenai pasar Jepang sejak bulan Mei 2023 lalu.

I Ketut Sumayana, pemilik usaha Bali Pure, mengaku bersyukur memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pameran ini. 

“Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan produk-produk Bali Pure ke dunia internasional. Saya juga berharap mendapatkan pembeli dari Jepang,” kata Ketut, Minggu (6/8).

Rasa syukur juga disampaikan oleh pemilik Padma Herbal, Bagus Arya Kusuma. Ia mengatakan, pelatihan yang diberikan SETC dan BEDO selama dua bulan semakin memantapkan langkahnya untuk memasarkan produknya, seperti makanan dan minuman herbal, di luar negeri. 

Ia bangga dan bersyukur bahwa UMKM diberi pendampingan untuk ekspor.

“Kami dibimbing, diberi banyak masukan dan arahan untuk produk dan sales tools apa saja yang harus disiapkan. Kami berharap hasil kerja keras kami nanti bisa membuahkan hasil, mendapat buyer potensial untuk berkerja sama dengan kami. Terima kasih Sampoerna Untuk Indonesia, SETC dan BEDO Bali,” jelas Bagus yang juga menggeluti usaha makanan dan minuman herbal.

Harapan yang sama disampaikan oleh Djono. “Semoga keikutsertaan saya dalam pameran di Jepang ini berdampak pada penjualan produk-produk Sahang Mas, seperti kopi, di masa mendatang. Semoga produk-produk saya semakin dikenal di dunia internasional,” ujarnya.

Read More

Peduli Masyarakat, Yonarhanud 8/MBC Gelar Karya Bakti Disela Latihan Pratugas

KABARPROGRESIF.COM: (Blitar) Kepedulian TNI, khususnya Yonarhanud 8/MBC terhadap warga di lokasi latihan pratugas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur kembali dilakukan.

Kepedulian itu, kali ini dilakukan melalui adanya karya bakti di akhir pekan yang melibatkan 3 SSK atau Satuan Setingkat Kompi dibawah kendali Letkol Arh Iwan Hermaya bersama warga di beberapa kampung.

Danyonarhanud 8/MBC menjelaskan, karya bakti ini digelar dalam rangka mewujudkan TNI sebagai solusi dalam menyelesaikan kesulitan masyarakat, juga guna menumbuhkan kepedulian warga akan pentingnya gotong-royong dan kebersamaan.

“Kami TNI adalah Tentara Rakyat yaitu Tentara yang berasal dari rakyat, dan berjuang untuk rakyat,” kata Letkol Iwan. Minggu (06/08/2023).

Letkol Iwan kembali menambahkan, keterlibatan personelnya tersebut merupakan wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya warga di lokasi Latihan pratugas berlangsung.

“Dan yang terpenting lagi, adalah terciptanya TNI yang dicintai dan mencintai rakyat, dalam hal ini pasukan Batalyon Aarhanud 8/MBC,” pungkasnya.

Perlu diketahui, aksi karya bakti tersebut menyasar 5 area yang ada di Kecamatan Wonotirto. 

Kelima sasaran itu adalah pembuatan saluran air di Dusun Nyamil, perbaikan Musholla AT-Taqwa Krajan, perbaikan Mushollah AL-Hidayah Ngeni dan pavingisasi SDN 2 Sidorejo dan pembersihan SDN 2 Ngeni.

Read More