Tak Usah Berobat ke Luar Negeri, Kualitas Peralatan Medis RSUD Dr. Soewandhie Canggih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) RS Umum Daerah (RSUD) Dr. Soewandhie terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Bukan hanya pelayanan, RSUD Dr. Soewandhie juga meningkatkan sarana peralatan medis modern yang memiliki kualitas terbaik di dunia. 

Diantaranya adalah peralatan medis untuk penanganan cardiovascular (varises), pembuluh darah dan jantung, hingga kanker. 

Saat ini RSUD Dr. Soewandhie memiliki 3 unit peralatan medis Cath Lab, Endovenous Laser Ablation (EVLA), CT Scan, MRI 3 Tesla, dan Pelayanan Terpadu Kanker.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, peralatan medis canggih itu disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Dr. Soewandhie. 

Bahkan, Pemkot Surabaya tidak hanya membeli peralatan medis canggih, akan tetapi juga mengerahkan tim dokter spesialis yang ahli dalam penanganan berbagai penyakit.

“Alat cath lab ini tidak hanya untuk melihat jaringan pembuluh darah di jantung, tapi juga bisa untuk menangani varises. Kita juga memiliki dokter spesialis yang luar biasa,” kata Wali Kota Eri usai meninjau ruang cath lab di Graha Adyatma RSUD Dr. Soewandhie, Sabtu (12/8).

Wali Kota Eri menyampaikan, bagi warga Kota Surabaya yang membutuhkan penanganan medis, bisa langsung datang ke RSUD Soewandhie untuk ditindaklanjuti. 

Ia menjelaskan, RSUD Dr. Soewandhie tidak hanya melayani pasien yang menggunakan BPJS, akan tetapi juga bisa untuk pasien Non BPJS. 

Dirinya meyakinkan kepada masyarakat untuk tidak ragu berobat ke RSUD Dr. Soewandhie, karena pelayanannya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. 

Selain ditunjang dengan peralatan medis yang semakin canggih, perawat dan dokternya pun juga semakin ramah sehingga maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Maka dari itu, saya berharap kepada direktur RSUD Dr. Soewandhie (dr.  Billy Daniel Messakh) bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Kota Surabaya. Masyarakat sudah tidak perlu lagi sampai berobat hingga ke luar negeri, karena apa? Alatnya sama, dokternya sama,” tuturnya. 

Ia juga meminta kepada Direktur Utama (Dirut) RSUD Dr. Soewandhie dr. Billy Daniel Messakh untuk mempromosikan pelayanan hingga fasilitas canggih yang dimiliki saat ini. 

“Nanti dibuat brosur atau video pendek, sehingga orang akan tahu. Kalau dulu, yang orang tahu RSUD Dr. Soewandhie itu hanya memeriksa batuk dan pilek loh. Tapi sekarang sudah banyak alat,” ujarnya. 

Di samping itu, Dirut RSUD Dr. Soewandhie dr. Billy Daniel Messakh menyampaikan, pelayanan RSUD Dr. Soewandhie akan terus ditingkatkan, seiring adanya sarana peralatan medis canggih yang ada saat ini. 

Pelayanan terus ditingkatkan, mulai dari proses diagnosa, terapi hingga pasien menjalani pengobatan.

Billy mengatakan, RSUD Dr. Soewandhie tidak ada batasan segmen BPJS dalam melayani masyarakat di Kota Surabaya. 

Mulai dari BPJS PBI, BPJS Kelas 1-3, bahkan juga bisa melayani pasien yang ingin dirawat di kamar VIP dan VVIP. 

“Jadi nggak usah sampai berobat ke luar negeri. Kan kualitas di sini kita sudah sama, itu lah yang kita tawarkan kepada masyarakat,” tandas Billy.

Read More

Wali Kota Eri bersama Dirjen ESDM Tampung Keluhan Pelaku UMKM di Kampung Lontong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kemen ESDM RI) Tutuka Ariadji berkunjung di Balai RW 02 Kampung Lontong, Jalan Petemon Barat No.27 C, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Jumat (11/8). 

Kunjungan kali ini, Wali Kota Eri bersama Dirjen ESDM mendengarkan secara langsung aspirasi warga Kampung Lontong yang mengeluhkan adanya kenaikan harga gas PGN.

Dalam kesempatan itu, turut dihadiri oleh jajaran Perangkat Daerah (PD), Asisten II Pemerintah Kota, Camat, hingga Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Tak hanya jajaran pemkot, warga, Ketua RT/RW, serta paguyuban Pedagang Kampung Lontong turut hadir saat mediasi berlangsung. 

Wali Kota Eri mengatakan, sebelumnya telah berkirim surat kepada Kemen ESDM untuk meminta solusi terkait permasalahan harga dan nilai jaminan pembayaran gas PGN yang terjadi di Kampung Lontong. 

Akhirnya, Dirjen ESDM Tutuka Ariadji turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan terkait keluhan tersebut. 

“Di sini dikeluhkan pada waktu itu ada nilai jaminan (pemakaian), nah jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,” kata Wali Kota Eri.

Akibat adanya jaminan pembayaran penggunaan gas, 59 Kepala Keluarga (KK) yang menggeluti usaha lontong di kampung tersebut tidak bisa melunasi tagihan. 

Yang semula harga penggunaan per meter kubik Rp 4.000, kini menjadi Rp 6.000 per meter kubik. 

Meskipun ada tunggakan, Wali Kota Eri menyampaikan kepada Dirjen ESDM untuk tetap melakukan pembayaran. 

Ia juga memohon, pembayaran tetap dilakukan asal menggunakan hitungan harga lama, yakni Rp 4.000 per meter kubik. 

“Tetap membayar, wajib membayar. Tapi, tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp 6.000, kami juga mohon jaminannya dihilangkan,” sampainya. 

Demi kelancaran UMKM Kampung Lontong meningkatkan perekonomian di Kota Surabaya, Wali Kota Eri berani jaminkan diri ketika gas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

“Saya membuat surat kepada Pak Dirjen, bahwa UMKM di Kampung Lontong ini. Jangan sampai ada yang rumahnya dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM. Jika rumahnya dijual dan dimanfaatkan untuk manfaat lainnya, maka saya akan memberikan sanksi hukuman kepada warga saya,” tegasnya. 

Di samping itu, Dirjen Kemen ESDM RI Tutuka Ariadji mengatakan, dirinya akan segera menindaklanjuti adanya keluhan warga terkait harga dan tunggakan jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong, Surabaya. 

Keluhan tersebut ia tampung untuk kemudian disampaikan kepada PT PGN untuk ditindaklanjuti bersama. 

“Akan kami komunikasikan segera,” kata Tutuka. 

Tutuka menjelaskan, dalam hal ini Kemen ESDM RI akan memberikan perhatian lebih terhadap warga kurang mampu yang ada Kampung Lontong, agar bisa bertahan menjalankan usahanya. 

Ia berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan warga Kampung Lontong di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan. 

“Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil, untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,” jelasnya. 

Sementara itu, Lurah Kupang Krajan Herman Felani menyampaikan, dari data tahun 2022 akhir hingga pertengahan 2023 ada 59 KK yang menggeluti usaha UMKM Lotong di kawasan Jalan Petemon Barat. 

Akibat adanya kenaikan harga dan jaminan pembayaran, pada Agustus 2023 hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN.

Akibat hal tersebut, 48 pelaku UMKM lontong di kawasan tersebut beralih menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram. 

“Yang kemarin ada masalah tunggakan, terus jaminan pembayaran, akhirnya kan nggak mampu bayar, itu akhirnya diputus oleh PGN. Meterannya diambil tidak ada jaringan gas lagi dan beralih menggunakan gas LPG 3 kilo itu,” Herman menyampaikan. 

Herman mengungkapkan, pemutusan meteran gas PGN itu terjadi ketika dirinya awal menjabat sebagai lurah Kelurahan Kupang Krajan, yakni pada Oktober 2021. 

Sedangkan keluhan jaminan pembayaran gas PGN, dirasakan oleh warga Kampung Lontong sejak November 2021.

Sebagai lurah, dirinya tak tinggal diam, ia bersama jajarannya berusaha untuk menampung aspirasi warga dan mencari solusi terkait hal tersebut di berbagai forum diskusi. 

Mulai dari upaya diskusi melalui DPRD Kota Surabaya hingga rapat di kantor Pemkot Surabaya. 

Bahkan, saat itu, Wakil Wali Kota Armuji juga berupaya mencari solusi terkait hal tersebut. 

Karena tidak ada titik temu, warga mengeluh dan keberatan jika harus melunasi tagihan jaminan pembayaran gas PGN. 

Sebab, tagihan jaminan pembayaran itu jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah sehingga membuat pelaku UMKM di Kampung Lontong memilih untuk menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram. 

“Nah, ini yang terakhir ini Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) yang turun langsung ke lokasi tadi. Kalau ini bisa kita bilang (menuai) respon positif, karena selama ini sudah berupaya berkoordinasi dengan PGN Kota Surabaya, namun mereka belum bisa menjawab pasti karena jaminan pembayaran itu kan kebijakannya dari pusat,” tandasnya.

Read More

Jajaki Pasar di Jepang, HM Sampoerna Kirim 5 UMKM Binaannya Ikut Wellness Food Japan 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), sebuah program pemberdayaan UMKM oleh PT HM Sampoerna Tbk. 

Sampoerna di bawah payung Program Keberlanjutan “Sampoerna Untuk Indonesia” (SUI), memberangkatkan lima wirausahawan binaannya untuk memamerkan dan memasarkan produk-produk unggulannya dalam Wellness Food Japan 2023 yang berlangsung di Tokyo Big Sight, 2-4 Agustus 2023. 

Hal ini merupakan salah satu wujud dukungan Sampoerna dalam mengembangkan UMKM, khususnya untuk melebarkan sayap ke pasar ekspor. 

Wellness Food Japan 2023 merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Jepang. 

Pameran ini diikuti lebih dari 600 peserta, dan dikunjungi lebih dari 40.000 orang setiap harinya.

Lima UMKM itu merupakan UMKM unggulan yang produknya telah memenuhi syarat ekspor. 

Kelima UMKM itu adalah Bali Pure dan Padma Herbal dari Bali, Dede Satoe dari Surabaya, Kopi Benua dari Palembang dan Togato Coffee dari Medan.

SETC telah mempersiapkan dan membekali UMKM terpilih untuk mengikuti Wellness Food Japan 2023 sejak Mei lalu. 

UMKM yang diberangkatkan mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait kemasan serta aturan-aturan mengenai pasar Jepang.

Dengan berpartisipasi pada pameran ini, SETC bekerja sama dengan mitra tanggung jawab sosial perusahaan Business & Export Development Organization (BEDO), ingin memberikan dukungan terhadap pengembangan kapasitas dan pasar yang sesuai bagi masing-masing UMKM. 

Selain itu, mendorong konektivitas UMKM SUI-SETC dengan potensi pasar yang sesuai. 

Potensi pasar di Jepang

Pemilik Usaha Bali Pure, I Ketut Sumayana, mengatakan, kesempatan berpartisipasi dalam Wellness Food Japan 2023 ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. 

Dari pameran ini, ia bisa menjajaki peluang memasarkan produknya di Jepang. 

Bali Pure membawa sejumlah produk unggulannya seperti virgin coconut oil (VCO), sabun, dan massage oil alias minyak pijat. 

Menurut dia, ada potensi pasar yang besar untuk memasarkan produk-produk Bali Pure di Negeri Sakura ini. 

“Setelah melihat produk kami, pengunjung mendapatkan tester, saya juga kasih pijatan dengan massage oil Bali Pure. Para pengunjung di Jepang ini senang sekali. Bahkan, ada yang datang lagi dua kali, dan mereka menyatakan tertarik dengan produk kami,” kisah Ketut, Jum'at (11/8).

Ada beberapa pembeli potensial, di antaranya salah satu penyalur produk spa. Ketut memberikan beberapa contoh produk. 

Setelah pameran, ia akan menindaklanjuti peluang bermitra dan menjalin komunikasi dengan para pembeli potensial lainnya. 

Hal yang sama diungkapkan Djono Darmaputera, pemilik usaha Sahang Mas, yang membawa produk unggulannya berupa kopi dengan merek “Benua”. 

Hasil dari pameran ini, kata Djono, ada pasar yang bisa dijajaki dan peluang mendapatkan calon pembeli. 

Ia akan membina relasi dan komunikasi dengan para calon pembeli potensial. 

“Siapa tahu suatu saat bisa memenuhi permintaan,” kata Djono. 

Sementara itu, Ni Putu Ellida Raiani, pemilik UMKM Padma Herbal, mengungkapkan, salah satu tujuan dari mengikuti Wellness Food Japan 2023 adalah membuka peluang bisnis untuk memasarkan produk-produk herbal produksinya. 

Pada pameran ini, Ellida membawa sejumlah produk unggulan Padma Herbal, di antaranya, artisan tea herbal, berbagai minuman instan herbal, permen jahe, dan permen rosella.

Ellida mengaku telah bertemu dengan beberapa pedagang partai besar (wholesaler) dan ritel. 

“Kami akan follow up beberapa buyer potensial yang memang bisa membawa produk kami untuk dipasarkan di Jepang. Semoga ada yang cocok,” kata Ellida. 

Antusiasme tinggi terhadap produk-produk Indonesia

Antusiasme pengunjung Wellness Food Japan 2023 terhadap produk-produk UMKM yang dipamerkan di stan SETC sangat tinggi. 

Menurut Ellida, para pengunjung memperlihatkan minat tinggi pada permen dan teh herbal. 

Apalagi, setelah mengetahui bahwa produk ini diproduksi di Bali. 

Ternyata, Bali yang sangat dikenal di sana, sehingga memudahkannya untuk mempromosikan produk Padma Herbal.

“Di Jepang, kami lihat mereka (pengunjung) cukup tinggi minatnya pada permen dan teh herbal yang rasanya lebih light. Teh herbal, sejauh yang saya lihat, lebih ringan dan lebih cepat diterima Jepang. Mereka juga kaget saat tahu bahwa rosella bisa dibuat permen,” papar Ellida. 

Cerita lain disampaikan Ketut. Sejak hari pertama pameran, jumlah pengunjung sangat tinggi. Hal ini di luar bayangannya. 

“Bisa dibilang rame banget, di luar ekspektasi. Saya pikir bakal sepi, ternyata rame. Di sini, pengunjung itu datang, bertanya dengan detail. Kemudian, saling bertukar kartu nama dan brosur. Setelah dari Jepang, tugas kami follow up dan menjalin komunikasi dengan mereka,” kata Ketut.

Bahkan, baru hari pertama pameran, ratusan brosur dan kartu nama Bali Pure sudah ludes. 

Antusiasme ini diharapkannya sebagai sinyal positif untuk membuka kerja sama bisnis ke depannya. 

Tak hanya terhadap produk herbal dan organik, respons positif juga didapatkan Djono dari pengunjung pameran di Jepang terhadap kopi Semendo khas Sumatera Selatan. 

Produknya, Kopi Benua, menawarkan cita rasa kopi yang sangat khas. 

Ia senang dan sangat mengapresiasi pameran Wellness Food Japan 2023 yang menjadi jembatan baginya memperkenalkan produk kopi daerah di Indonesia.  

Apa yang dibawa pulang dari Jepang?

Para pelaku UMKM ini mengaku senang, dan tak menyangka produk yang dihasilkannya bisa dipilih SETC untuk mengikuti Wellness Food Japan 2023. 

Kesempatan ini pun tak disia-siakan. Tiga hari mengikuti pameran, mereka membawa “oleh-oleh” untuk dibawa pulang ke Tanah Air.

Selain peluang menjajaki bisnis dengan sejumlah pembeli potensial, ada hal lain yang dinilai bisa menjadi bekal untuk mengembangkan usahanya di Tanah Air. 

Seperti yang disampaikan Ellida. Dari pameran ini, ia belajar banyak soal bagaimana pelaku usaha di Jepang mempromosikan produknya. 

“Saya sendiri belajar bagaimana cara menyampaikan produk. Kami juga keliling untuk melihat bagaimana pelaku usaha di Jepang kalau pameran, dan ini jadi masukan berharga,” ujar Ellida. 

Ellida.  

Sementara itu, Djono mengaku terkesan dengan etos kerja warga Jepang. Hal itu juga bisa dilihatnya di ajang pameran saat berinteraksi. 

Pengalaman ini menjadi hal baik yang akan dibawanya dan diterapkannya saat kembali ke Tanah Air.

Kesan yang hampir sama juga diungkapkan Ketut.  

“Bagi saya, pembelajaran untuk kami kembangkan di Bali sangat banyak. 

Misalnya, dalam menata booth, kalau kami biasanya sederhana saja. 

Di Jepang, mereka sangat optimal. Mereka mendekor dan menata dengan apik sehingga nyaman dan menarik pengunjung,” kata Ketut.

Ia juga belajar bagaimana melayani dengan baik pengunjung yang datang ke stan. 

Hal lainnya, soal pengemasan produk dengan standar Jepang. 

Dengan mengetahui hal ini, pelaku UMKM di Indonesia bisa menyesuaikan standar pengemasan yang berlaku di Jepang untuk memperbesar peluang memasuki pasar negara itu. 

“Banyak yang bisa kami bawa pulang dari Jepang. Semoga setelah di-follow up nanti, dengan kerja sama dan dukungan SETC kami bisa mendapatkan buyer,” kata Ketut.

Ketut juga berharap, pengalaman Wellness Food Japan 2023 ini bukan yang pertama dan terakhir. 

Kesempatan baik ini diharapkannya kembali datang, karena bisa menunjukkan eksistensi UMKM Indonesia di level global.

Read More

GBT Venue Piala Dunia U-17, Wali Kota Eri Libatkan UMKM untuk Pembuatan Souvenir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), telah menyepakati empat stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17 pada November 2023. 

Keempat stadion tersebut, salah satunya adalah Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur Stadion GBT ditunjuk menjadi salah satu venue penyelenggaraan Piala Dunia U-17. 

Bahkan, ia menyatakan siap untuk melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya untuk menyemarakkan gelaran tersebut.

"Alhamdulillah GBT sudah dijadikan (venue). Sehingga kita persiapan untuk Surabaya menjadi kota wisata olahraga. Jadi kita siapkan beberapa UMKM, kita sudah panggil, nanti dia menyiapkan apa-apa. Tinggal kita menunggu gebyarnya apa sih yang di Surabaya nanti, tim mana saja," kata Wali Kota Eri, Jumat, (11/8).

Wali Kota Eri lantas mencontohkan bentuk pelibatan UMKM dalam menyemarakkan Piala Dunia U-17. 

Seperti misalnya UMKM turut memproduksi souvenir atau merchandise tim yang akan bertanding dalam piala dunia. 

Nantinya produk UMKM tersebut, akan turut dijual di Stadion GBT.

"Jadi menggerakkan UMKM Kota Surabaya. Ada kaos, ada souvenir, apapun itu akan kita libatkan UMKM-nya Kota Surabaya. Yang memang sekarang sedang dipanggil teman-teman koperasi untuk dikurasi hasil-hasilnya. Nanti kita tampilkan semuanya di Gelora Bung Tomo," katanya.

Menurut dia, kurasi bagi produk UMKM yang akan ditampilkan di Stadion GBT sangatlah penting. 

Seperti halnya produk UMKM Surabaya yang telah masuk di Surabaya Kriya Gallery (SKG).

"Ternyata di Surabaya Kriya Gallery itu sangat luar biasa, omzetnya naiknya luar biasa. Kalau UMKM tidak dikurasi, nanti hasilnya juga tidak memuaskan. Jadi dikurasi, kalau kurang, diajari lagi sampai jadi bagus," sebutnya.

Tak hanya itu, untuk menyemarakan Piala Dunia U-17, Wali Kota Eri juga berencana menggerakkan wisata olahraga mulai di tingkat perkampungan. 

Mulai dengan menggelar berbagai perlombaan hingga pencarian bibit-bibit unggul di bidang olahraga sepak bola.

"Jadi kita lakukan mulai nanti mengawali pada bulan Agustus menyambut Hari Ulang Tahun Indonesia, itu juga akan dilakukan pencarian bakat untuk talenta-talenta sepak bola," jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menegaskan kesiapan sarana prasarana maupun infrastruktur Stadion GBT. 

Bahkan sebelumnya, pada Senin, 31 Juli 2023 lalu, tim dari FIFA telah meninjau langsung stadion kebanggan Arek Suroboyo tersebut.

"Kalau GBT wes siap (sudah siap), sudah  dilihat FIFA. Tidak ada perbaikan. Yang pasti terkait jalan, akses, taman-taman yang sekitar GBT yang akan kita lakukan. Tapi kalau di dalam (stadion), alhamdulillah sudah," tegasnya.

"Kalau jalan sudah tidak ada masalah. Jadi kita tinggal tes saja, cek, sampai jalan itu nyaman untuk dipakai," sambungnya.

Sedangkan dari segi transportasi, Wali Kota Eri membeberkan, bahwa akses tol yang langsung menuju Stadion GBT juga siap untuk digunakan. 

Bahkan pada pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia, akses jalan tol ini telah digunakan.

"Kita buka tol semuanya. Kalau yang naik motor memang lewat bawah, tapi naik mobil tidak lagi lewat tol Romokalisari, tetapi tol yang keluar langsung connect GBT. Juga ada yang tembusan dari Pelindo, ada dua jalur, kita buka semuanya," bebernya.

Meski demikian, Wali Kota Eri juga berharap, gelaran Piala Dunia U-17 tidak sampai berdampak pada penyelenggaraan Liga 1 Indonesia. 

Sebab sebelumnya, ada informasi terkait rencana Liga 1 akan diliburkan sementara saat gelaran piala dunia berlangsung.

"Semoga ini berjalan terus, sehingga Persebaya bisa main dan Piala Dunia juga bisa main. Bagaimana pun Persebaya adalah timnya arek Suroboyo, sehingga pertandingan kalau bisa (home base) tetap ada di Surabaya," pungkasnya.

Read More

Istri Wapres RI Borong Produk UMKM di Surabaya Kriya Gallery

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat, Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG) Siola, Jumat (11/8). 

Ia disambut langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachin Emil Elestianto Dardak dan juga Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi.

Tiba di SKG Siola itu, Ketua Umum Dekranas langsung melihat satu persatu produk UMKM Surabaya itu sembari menanyakan harganya. 

Bahkan, ia mengapresiasi SKG itu dan juga memborong sejumlah produk UMKM yang ada di SKG Siola itu.

Pada kesempatan itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachin Emil Elestianto Dardak mengaku senang karena Ketua Umum Dekranas bersedia berkunjung ke SKG Siola. 

Pasalnya, gallery yang di Juanda sudah beberapa kali dipromosikan dan ia menilai Ketua Umum Dekranas sudah hafal.

“Ini lebih spesifik di Surabaya dan sudah dikurasi oleh Ibu Dekranasda Kota Surabaya. SKG ini betul-betul bisa mencapture budaya di Surabaya dan kerajinan-kerajinan yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan beliau berkenan sehingga ke depannya bisa kembali lagi ke sini,” kata Arumi.

Ia juga bersyukur karena SKG itu mendapatkan feedback yang baik dari Ketua Umum Dekranas. 

Bahkan, Ketua Umum Dekranas juga mengapresiasi SKG itu. 

“Beliau juga berpesan untuk selalu melakukan regenerasi kemudian kolaborasi antar UMKM, yang sebetulnya itu sudah berhasil diciptakan oleh Dekranasda Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi juga mengaku sangat senang atas kunjungan Ketua Umum Dekranas ke SKG Siola. 

Meskipun tidak terlalu lama, namun ia mengaku sangat senang dan bangga karena beliau sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke SKG Siola.

“Tentu ini akan menambah semangat kami untuk berkreasi dan berinovasi ke depannya. Apalagi, beliau tadi juga mengapresiasi SKG karena memang ada beberapa produk yang beliau suka. Bahkan, beliau juga memborong beberapa produk UMKM Surabaya,” kata Rini seusai kunjungan Ketua Umum Dekranas.

Menurutnya, Ketua Umum Dekranas itu sangat luar biasa karena sangat detail memperhatikan satu persatu setiap produk UMKM yang ada di SKG Siola. 

Ia keliling melihat produk-produk UMKM Surabaya. 

Bahkan, beberapa produk unggulan Surabaya sudah disampaikan, termasuk pula ada beberapa pelaku UMKM yang praktek langsung di lokasi dan beliau sangat mengapresiasi.

“Jadi, ada salah satu produk yang sejak awal dia nyampek, dia suka pada pandangan pertama dan langsung dibeli. Beliau bilang itu sangat keren karena berasal dari bahan yang tidak utuh, dan ketika sisa limbah itu dirajut menjadi keren dan beliau langsung suka pada pandangan pertama,” kata dia.

Selain itu, Ketua Umum Dekranas juga memborong bros di SKG Siola. 

Bahkan, berkali-kali dia juga minta kartu nama karena memang ada beberapa produk yang harus dipesan dulu, tidak bisa langsung dibeli seketika. 

“Beliau juga sangat mengapresiasi salah satu produk yang terbuat dari limbah plastik, dan kalau mau beli itu harus pesan tidak bisa langsung dibeli,” katanya.

Selain itu, Rini memastikan bahwa yang sangat diperhatikan oleh Ketua Umum Dekranas itu adalah harga dari produk UMKM itu. 

Makanya, ketika keliling melihat produk UMKM itu, ia berkali-kali tanya harganya. Sebab, dia tidak ingin harganya terlalu mahal lalu tidak ada yang mau beli.

“Jadi, beliau benar-benar memperhatikan produk yang sudah dibuat itu harus ada yang beli, harus ada pasarnya dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kalau terlalu mahal kan nanti juga yang mau beli tidak mau,” ujarnya.

Oleh karena itu, Rini mengaku ke depannya akan terus mengajak semua produk UMKM Surabaya itu untuk terus memperbaiki produknya dan terus konsisten dalam memperbaiki produknya. 

Rini juga mengaku ada pesan khusus dari Ketua Umum Dekranas untuk selalu semangat dan selalu konsisten dalam memperbaiki produknya.

“Jadi, kita akan terus berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman dan supaya mempunyai harga jual tinggi,” pungkasnya.

Read More

Wujudkan Ketahanan Ekonomi, Pemkot Surabaya dan Dekranasda Berdayakan Keluarga Akseptor KB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani berupaya meningkatkan ketahanan fungsi ekonomi keluarga. 

Salah satunya adalah dengan mewujudkan kemandirian keluarga yang ditujukan pada pemberdayaan keluarga akseptor KB (Keluarga Berencana).

Dalam memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan memastikan penerimaan masyarakat terhadap program KB, Pemkot Surabaya bersama Ketua Dekranasda Surabaya Rini Indriyani menggelar Bazar Produk Peserta Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kecamatan Tambaksari di Taman Mundu, Kamis (10/8).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani menyampaikan, dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga melalui UPPKA, pihaknya turut menggandeng UPN Veteran Jawa Timur sebagai pendamping Peserta Pelatihan UPPKA di Kecamatan Tambaksari. 

“Mereka adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), yakni usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor di Kota Surabaya, sehingga tumbuh menjadi keluarga sejahtera dan mandiri,” kata Rini Indriyani.

Rini Indriyani menjelaskan bahwa sebetulnya program tersebut telah berjalan sejak tahun 2018. Hanya saja sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tetapi kini kembali dimulai. 

Para keluarga akseptor diberdayakan untuk mewujudkan ketahanan dan peningkatan perekonomian di tingkat keluarga.

“Ketika ekonomi sudah meningkat, ada perencanaan pembatasan (melahirkan) anggota keluarga, InsyaAllah akan bahagia dan sejahtera. Karena dengan perencanaan memiliki anak, perekonomian bisa maju dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya serta memberikan perhatian yang lebih,” jelasnya.

Sebab, menurutnya, bukan hanya mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor saja, melainkan juga berupaya meningkatkan perekonomian mereka. 

Ia mencontohkan, salah satu produk unggulan dari keluarga akseptor adalah olahan buah pisang hingga zero waste. 

“Sehingga produk seperti ini harus lebih banyak dikembangkan, saya ucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jawa Timur. Ternyata pendampingannya bukan diberikan kepada Kecamatan Tambaksari saja, tetapi sudah berjalan di 7 kecamatan dengan didampingi mulai bulan April sampai Agustus 2023,” ujar dia.

Rini Indriyani mengaku perlu adanya pendampingan pada potensi dan peluang pemasaran. 

Yakni, jenis usaha yang dijadikan andalan kelompok UPPKA adalah bidang pengolahan makanan dan jajanan lokal. 

“Seperti proses izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), rasa, kemasan, hingga proses kurasi agar bisa menjadi ladang usaha,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya bersama UPN Veteran Jawa Timur akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada kelompok usaha UPPKA agar produk mereka bisa dipasarkan melalui Surabaya Kriya Gallery (SKG) Siola maupun Merr.

“Mereka harus mengetahui batas expired (kadaluarsa) agar konsumen mengerti apakah produk itu layak dikonsumsi atau tidak. Maka kita harus memastikan produk mereka aman dikonsumsi,” paparnya.

Tak hanya sampai di situ, Rini Indriyani yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya ini melihat berbagai pengolahan makanan dan jajanan lokal, Rini Indriyani tertarik mengadakan lomba olahan pangan hingga menjadi zero waste. 

“Biasanya kita menggelar lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) berbasis pangan lokal. Maka kita akan adakan lomba pengolahan makanan hingga zero waste agar bisa bermanfaat. Sehingga tidak menimbulkan sampah,” kata dia. 

Sementara itu, Ketua Pusat Program Studi Ekonomi dan Sosial UPN Veteran Jawa Timur sekaligus pembina UPPKA, Dr. Ignatia Martha mengatakan kelompok UPPKA Kecamatan Tambaksari Surabaya sangat luar biasa. 

Sebab, berpotensi memiliki peluang usaha yang besar sehingga bisa memberikan dampak positif bagi sekelilingnya. 

“Ini pengalaman luar biasa, saya bersyukur bahwa UPN bisa berperan memberikan pendampingan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Karenanya, mereka juga harus berkomitmen dalam menjalankan usahanya, sehingga bisa memiliki NIB dan masuk ke E-Peken,” pungkasnya.

Read More

Dishub Ajak Masyarakat Bantu Amankan PAD Kota Surabaya Lewat Karcis Parkir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Retribusi parkir menjadi salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 

Karenanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya pun selalu mewanti-wanti pengguna jasa layanan parkir agar meminta karcis.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengungkapkan, bahwa kebocoran PAD melalui retribusi parkir, bisa terjadi ketika Juru Parkir (Jukir) tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan perparkiran. 

Padahal karcis merupakan salah satu alat kontrol akumulasi PAD dari retribusi parkir.

"Kebanyakan itu (potensi kebocoran) tidak dikasih karcis. Meskipun dia (Jukir) ditarget, ditarget (misal) Rp100 ribu (per hari), ternyata pada hari itu, di situ, pendapatannya lebih dari Rp100 ribu," kata Tundjung saat menggelar sosialisasi gerakan minta karcis parkir di kawasan Taman Bungkul Surabaya, Kamis (10/8).

Menurut dia, apabila tidak memberikan karcis, maka uang parkir yang dibayar oleh pengguna jasa, otomatis masuk ke kantong pribadi Jukir. 

Karenanya, ia pun mengimbau pengguna jasa parkir untuk selalu meminta karcis. 

"Jadi, kalau tidak dikasih karcis, tidak usah bayar. Jadi sama-sama mengamankan PAD-nya kota," ujar dia.

Namun demikian, kata dia, hal ini berbeda dengan jasa layanan parkir yang berada di area minimarket. 

Ia menyebut, jika untuk minimarket, pihak pengelola sebelumnya sudah membayar retribusi langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya.

"Jadi andaikan ada jukir di situ (minimarket), itu jukir liar. Jukir liar yang melakukan penindakan bukan dari kami (Dishub). Pelanggarannya sudah bisa dikategorikan pemalak, berarti kan sudah Aparat Penegak Hukum (APH) yang menindak," paparnya.

Menurut dia, dalam setiap harinya, jukir resmi yang berada di tepi jalan umum, diberikan karcis parkir oleh Satgas Dishub Surabaya. 

Jumlah karcis yang diberikan itu disesuaikan dengan potensi pendapatan parkir pada setiap titik lokasi.

"Tapi kalau (sehari) karcis habis, Jukir juga berhak minta lagi, ada Satgas yang memberikan itu. Karenanya kita sampaikan masyarakat untuk minta (karcis). Kalau masyarakat tidak minta, kan PAD-nya ndak (masuk) ke kita," ujarnya.

Oleh sebabnya, ia menyatakan, bahwa pihaknya intens melakukan sosialisasi terkait karcis parkir kepada pengguna jasa dan Jukir. 

Pihaknya berharap, melalui sosialisasi gerakan minta karcis ini dapat meningkatkan PAD Kota Surabaya dan mencegah kebocoran retribusi parkir. 

"Harapannya PAD dapat lebih baik. Kita ingin meningkatkan pendapatan dari parkir ini dengan melihat potensinya," ujarnya.

Tundjung menyebut, bahwa potensi pendapatan parkir di setiap titik lokasi tidaklah sama. 

Dan bahkan, potensi pendapatan dari parkir ini bisa berubah-ubah naik atau turun. 

"Jadi bisa berubah-ubah, bertambah atau berkurang. Katakan kalau misal ada event itu bisa bertambah," katanya.

Ia menambahkan, bahwa sekarang ini pihaknya tengah mengkaji mekanisme terkait pembayaran retribusi parkir. 

Ia berharap, transaksi pembayaran parkir di tepi jalan umum, seluruhnya bisa dilakukan melalui cashless atau non tunai. 

"Harapannya cashless. Tapi kita lagi melakukan beberapa kajian alternatif untuk mekanisme pemungutannya. Nantinya akan dilakukan finalisasi, pembahasan dan lain-lain," sebutnya.

Di samping itu, pihaknya juga berencana menambahkan informasi tarif di setiap titik lokasi parkir tepi jalan umum. 

Hal itu juga bertujuan untuk mencegah jukir menarik biaya retribusi parkir melebihi nominal harga yang ditetapkan.

"Karena kadang orang tidak tahu, mana ini parkir zona dan mana non-zona. Tetapi kalau rambu P yang disediakan, itu di bawahnya bisa kasih tarif tambahan, biar jelas," pungkasnya.

Read More

BPR SAU Bantu Permodalan, Wali Kota Eri Ingin UMKM Naik Kelas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan motivasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) di Balai Pemuda, Kamis (10/8). 

Motivasi itu diberikan oleh Wali Kota Eri saat penyerahan piagam penghargaan terhadap para pelaku UMKM yang dinyatakan naik kelas oleh BPR SAU.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri ingin, selain bisa naik kelas, para pelaku UMKM binaan BPR SAU bisa terbebas dari kemiskinan hingga jeratan rentenir dalam menjalankan usahanya. 

Ia mengatakan, jika ingin terus naik kelas, maka tidak boleh ada kata pantang menyerah dari para pelaku UMKM. 

"Ketika UMKM itu naik kelas, maka mereka akan mempekerjakan kembali dari warga atau tetangga-tetangganya, ini sangat luar biasa. Semoga UMKM yang naik kelas ini bisa terus BPR SAU dampingi dalam hal permodalan," kata Wali Kota Eri.

Menurut Wali Kota Eri, modal semangat saja tidak cukup tanpa adanya permodalan ketika menjalankan sebuah usaha. 

Ketika modal sudah didapatkan, maka para pelaku UMKM harus bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi ke depannya. 

Di kesempatan ini, ia sempat menceritakan ketika dirinya berjuang memulai usaha saat duduk di bangku SMA. 

Kala itu, ia rela berjualan beras dan gula untuk modal biaya pendidikannya. Bahkan, di tahun 1997, saat Eri Cahyadi muda menginjak bangku kuliah, sempat merasakan usaha jual peralatan kesehatan dan kambing. 

"Saya mulai dari SMA, nggak pernah orang tua saya bayar biaya sekolah saya. Saya jual beras, jual gula, saya angkut sendiri. Bahkan saat Abah saya sakit, tahun 1997 saya jual kambing untuk menutup biaya kuliah," ungkapnya. 

Maka dari itu, ia berharap, para pelaku UMKM di Kota Surabaya tidak setengah-setengah dalam membangun sebuah usaha. 

Agar kedepanya 65 ribu keluarga miskin di Kota Surabaya bisa terlepas dari kemiskinan. 

"Akan kita tambah terus, karena kita ada 65 ribu keluarga miskin yang kita gerakkan semuanya melalui Padat Karya dan UMKM. Dan semua permodalan kita gerakkan dengan BPR SAU," katanya. 

Direktur Utama (Dirut) PT BPR SAU Renny Wulandari menyampaikan, BPR SAU bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas. 

Saat ini, BPR SAU telah membantu 2.500 pelaku UMKM di Kota Surabaya untuk bangkit dari kemiskinan. 

"Akhirnya dengan adanya program Padat Karya mereka kami beri modal, dan menghasilkan sebuah produk hingga akhirnya menuai penghasilan," kata Renny. 

BPR SAU tidak hanya memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM di Kota Surabaya, akan tetapi juga memberikan pendampingan lainnya. 

Seperti digital marketing, pemasaran, dan lain sebagainya. 

"Jumlah pinjaman yang kami berikan mulai Rp 2 juta bahkan ada yang ratusan juta. Kita pendampingan khusus setiap bulan dua kali, hingga kita evaluasi," terangnya.

Ia berharap, BPR SAU, Pemkot Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas UMKM hingga keluarga miskin di Kota Pahlawan terbebas dari kemiskinan. 

"Karena ada yang ikut di e-Peken juga ya, jadi kita terus bersinergi dengan pemkot. Targetnya, sampai akhir tahun kita upayakan bisa menjangkau di angka 4 ribu UMKM," urainya. 

Sementara itu, Syaiful Anas pelaku UMKM paving binaan BPR SAU mengaku, kini ia memiliki penghasilan puluhan juta perbulan. 

Warga Tambaksari itu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan BPR SAU telah membantu dirinya terbebas dari kemiskinan. 

"Sebelumnya Kami usaha warung makan, karena Covid-19 kami tutup. Hingga akhirnya mendapatkan bantuan usaha dari Pemkot Surabaya berupa program Padat Karya paving," kata Anas. 

Tak hanya ada Anas yang kini naik kelas hingga terbebas dari jerat kemiskinan, ada pula Elok Uripah yang bergerak dibidang ekspor teripang. 

Warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak itu kini hidupnya telah lebih baik. 

"Alhamdulillah per bulan penghasilan saya sekarang bisa lebih dari Rp 25 juta," pungkasnya.

Read More

Kadishub Surabaya Minta Pengguna Jasa Parkir Berani Lapor Jika Tak Diberi Karcis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggelar sosialisasi gerakan minta karcis parkir. 

Kali ini, sosialisasi difokuskan kepada pengguna jasa parkir kendaraan roda empat dan roda dua di kawasan Taman Bungkul, Kota Surabaya, Kamis (10/8).

Dalam sosialisasi itu, petugas Dishub Surabaya tak hanya menyasar kepada pengguna jasa parkir. 

Melainkan juga kepada juru parkir (parkir) yang berada di kawasan Taman Bungkul. 

Selain sosialisasi, di kesempatan itu petugas turut membagikan sejumlah helm gratis kepada pengguna jasa parkir.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru berharap, melalui sosialisasi ini masyarakat dapat mengikuti imbauan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar selalu meminta karcis parkir. 

Upaya ini diharapkan pula dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui retribusi parkir.

"Harapannya masyarakat juga mengikuti imbauan Pak Wali Kota, kalau tidak dikasih karcis, tidak usah bayar. Jadi sama-sama mengamankan PAD-nya Kota Surabaya," kata Tundjung di sela kegiatan sosialisasi di Taman Bungkul Surabaya.

Meski demikian, Tundjung juga menyatakan, bahwa pihaknya getol melakukan sosialisasi terkait dengan karcis parkir. 

Sosialisasi tak hanya menyasar kepada para juru parkir, tetapi juga kantong-kantong parkir yang berada di tepi jalan Surabaya.

"Terutama kepada pengguna jasa parkir, kita sampaikan, sampean (anda) kalau parkir minta karcisnya, kalau tidak dikasih tidak usah dibayar. Harapannya juga orang tidak segan untuk meminta karcis parkir," sebutnya.

Namun demikian, apabila pengguna jasa parkir sudah meminta karcis namun tetap tidak diberi, Tundjung juga mengimbau agar segera melapor. 

Laporan pengaduan soal parkir bisa dilakukan melalui Command Center 112 (CC 112) atau hotline di nomor Whatsapp 081-802-626-112.

"Silahkan laporkan, nanti kita lakukan penindakan di lapangan. Begitu menemui, laporkan, difoto karcis, kalau bisa difoto lokasi dan Jukirnya. Sesuai yang disampaikan Pak Wali, langsung dilaporkan ke hotline," tegas dia.

Menurut dia, penindakan tak hanya dilakukan kepada Jukir nakal yang enggan memberi karcis. 

Namun, juga dilakukannya kepada jukir yang meminta uang retribusi parkir melebihi harga yang tertera di karcis. 

"Kalau tanggal (karcis) kadaluarsa, juga bisa dilaporkan," katanya.

Ia menyebut, sebelumnya pihaknya sudah beberapa kali melakukan penindakan kepada jukir nakal. 

Penindakan dilakukan mulai dari pemberian sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencopotan kepada Jukir.

"Ada beberapa yang sudah kita tegur, peringatan. Kayak di BPJS, rumah sakit Siloam itu (jukir) dicopot. Kemarin juga ada peneguran lagi (kepada Jukir) di Jalan Indragiri," ungkap dia.

Tundjung juga mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 1.300 titik parkir tepi jalan yang berada di bawah pengelolaan Dishub Surabaya. 

Titik-titik parkir tersebut, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya.

"Ada sekitar 1.300 lokasi titik parkir tepi jalan. Jadi sepanjang jalan (tepi jalan umum) ada parkir, tidak ada rambu larangan P, berarti itu resmi. Tetapi kalau di kawasan perumahan, milik aset pengembang, itu bukan dari kami," pungkasnya.

Read More

Surabaya Jadi Percontohan Penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya menjadi percontohan penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia bersama Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung. 

Bahan, tim dari Kementerian Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Maruf turun langsung ke Surabaya untuk melakukan Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City.

Selain tim dari Kementerian Kesehatan, ikut pula dalam rombongan itu dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat serta empat kabupaten/kota. 

Mereka disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (9/8).

Awalnya, Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City itu dilakukan di ruang sidang lalu dilanjutkan berkunjung ke sejumlah tempat percontohan di Surabaya, mulai dari Kelurahan Jambangan hingga ke Kebun Raya Mangrove Surabaya. 

Di ruang sidang itu, Wali Kota Eri menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan di Kota Surabaya, mulai dari penurunan stunting hingga program lainnya yang berbasis data dan sudah digitalisasi. 

Seusai pertemuan itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Maruf mengatakan kedatangannya bersama tim dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat sebuah pembelajaran atau best practice yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan implementasinya dalam Smart Healthy City atau kabupaten/kota yang berbasis digital. 

“Nah, tadi sudah kita lihat banyak hal yang sudah dicapai dan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, dan ini ternyata terpadu tidak hanya di bidang kesehatan saja tapi juga tatanan kehidupan yang mendukung. Pada intinya semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya,” kata Anas Maruf.

Setelah mendapatkan banyak contoh dan best practice dari Kota Surabaya, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung, lalu akan dikumpulkan dan akan dirangkum. 

Selanjutnya, best practice yang sudah dikumpulkan itu akan dipraktekkan dan bisa direalisasikan juga di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Banyak hal yang dapat dicontoh dari Surabaya ini. Di bidang kesehatan, bagaimana merekam seluruh siklus kehidupan lalu dipadukan dengan berbagai hal misalnya tingkat kesejahteraannya, perekonomiannya, pendidikannya dan sebagainya. Misalnya terkait dengan stunting, tidak hanya satu titik dalam siklus kehidupan wanita, tapi mulai dari lahir, menjadi remaja putri, saat mau menikah, menjadi ibu hamil, melahirkan dan seterusnya. Artinya siklus itu terus berputar,” tegasnya. 

Pada intinya, pemkot ini sudah melakukan 9 tatanan kehidupan dan tujuan prioritas nasional yang berbasis data dan semua data itu bergerak dengan cepat dan langsung bisa diketahui oleh Wali Kota Surabaya beserta jajarannya, sehingga dapat memberikan kebijakan dan respon yang cepat dan tepat. 

“Saya kira pembelajaran digitalisasi Pemkot Surabaya ini menjadi bagus dengan data yang cepat dan membuat keputusan yang tepat, sehingga berikutnya nanti menjadikan hasil yang bagus juga,” ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Eri mengakui bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini sama dengan mimpinya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Surabaya, Sumedang, Bogor dan Tulungagung dijadikan satu kekuatan besar untuk diterapkan di semua daerah di Indonesia. 

Tujuannya satu untuk mewujudkan semua warga Indonesia sehat. 

“Kita lakukan ini semua untuk kepentingan umat supaya tujuan Pak Menteri yang luar biasa, tujuan Kementerian Kesehatan yang luar biasa untuk menurunkan stunting dan bebas TBC bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Eri. 

Apalagi, Surabaya melakukan berbagai program ini menggunakan uang negara. Bahkan, Sumedang, Bogor dan Tulungagung menjalankan programnya juga menggunakan uang negara, termasuk pula Kementerian Kesehatan juga menggunakan uang negara. 

“Kalau uang negara itu cukup satu saja digunakan di Kementerian Kesehatan, maka kita yang di daerah tidak perlu mengeluarkan uang sendiri-sendiri, sehingga kita bisa menghemat dan program yang dijalankan bisa efektif dan efisien, dan kita di daerah bisa menggunakan anggaran itu untuk kepentingan umat yang lebih besar,” pungkasnya.

Read More

Heboh, Lansia Griya Werdha Surabaya Lomba Joget Meriahkan HUT ke-78 RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Griya Wredha Jambangan Surabaya dibuat heboh oleh tingkah para penghuninya.  Mereka adalah para lansia yang tinggal dan dirawat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. 

Para lansia itu, ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Rabu (9/8).

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, para lansia saling unjuk kebolehan lewat lomba berjoget. 

Selain itu, ada pula lomba sunggi tempeh dan memindah kelereng dengan menggunakan sendok. 

Dalam ketiga lomba itu, aksi para lansia mengundang gelak tawa lansia yang lainnya. Sebab, mereka sangat antusias dalam mengikuti lomba.

“Kita membuat para lansia yang tinggal disini supaya aktif bergerak. Jadi mereka tidak menganggur, sehingga punya kegiatan. Salah satunya kita isi dengan lomba dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI,” kata Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Arif Sugiharto.

Arif menjelaskan bahwa gelaran lomba yang diadakan adalah lomba yang tidak beresiko dan membahayakan bagi para lansia. 

Yakni, perlombaan yang mudah dilakukan. Karenanya, Dinsos Kota Surabaya mengadakan ketiga lomba tersebut.

“Karena sudah lansia jadi lombanya yang mudah, tidak berat-berat dan membahayakan. Hari ini ada 47 lansia mandiri dan aktif yang bisa diajak mengikuti lomba, dengan usia peserta lomba tertua adalah 93 tahun. Lainnya bukan berarti bedrest (istirahat di tempat tidur), tetapi karena faktor usia,” jelasnya.

Kemudian, Arif lantas menyampaikan, gelaran lomba dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI tidak hanya diadakan di Griya Wredha Jambangan bagi lansia saja, melainkan juga diadakan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Kampung Anak Negeri atau Liponsos Kalijudan Surabaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 

“Serta di Liponsos Wonorejo Surabaya bagi anak-anak terlantar. Kami mengadakan secara bergiliran dan mungkin ada beberapa kegiatan lomba yang digelar bersamaan. Jadi seluruh warga yang ada di UPTD, kami ikutkan untuk lomba 17 Agustus (HUT ke-78 RI),” pungkasnya.

Read More

Lawyer Sunandiantoro Tolak Usulan PSI Usia Capres/Cawapres 35 Tahun

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Adanya permohonan uji materi dengan nomor register No. 29/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengabulkan syarat minimal usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun mendapat tentangan dari para pihak yang diwakili oleh lawyer Sunandiantoro SH, MH dan Anang Suindro SH.

Sunan, lawyer asal Banyuwangi Jawa timur dari Oase Law Firm demikian biasa dirinya disapa pada Rabu (9/8) mendatangi Gedung MK untuk menyampaikan keberatannya atas usul yang disampaikan oleh PSI dibawah kepemimpinan Ketua umumnya Giring Ganesha.

Menurut Sunan, indikasi akan dicalonkannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) oleh senumlah partai dimana saat ini usia Gibran masih berada dibawah usia 40 tahun dianggapnya belum cukup berpengalaman.

"Saya sependapat dengan pendapat Mas Gibran sendiri yang menyatakan bahwa dirinya belum cukup umur dan berpengalaman. Hal ini juga sejalan dengan sikap Jokowi yang tidak merestui Mas Gibran maju sebagai cawapres," tandas Sunandiantoro di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Rabu (9/8).

Lebih lanjut Sunan juga menambahkan bahwa dirinya menolak dan menentang usulan PSI semata-mata demi menjaga nama baik Gibran Rakabuming dari pihak-pihak yang diduga tengah menjerumuskan anak Joko Widodo dan membentur-benturkannya dengan Ketua MK.

"Mas Gibran tetep ileng Ian waspodo mengingat banyak diduga banyak politikus kutu loncat yang sedang mendekat untuk menjerumuskan Mas Gibran dan Bapak Joko Widodo. Mas Gibran tetap fokus bekerja dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah sebagai Walikota Solo," lanjut Sunan menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya lawyers Sunandiantoro kuasa hukum yang mewakili para pihak terkait baik Pihak Terkait (PT) 1, PT 2 maupun PT 3 yang seluruhnya menolak gugatan yang diajukan oleh PSI.

Adapun PT 1, PT 2 dan PT 3 adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh PSI untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres.

Read More