Gelar Lomba Fashion Show Antar Perangkat Daerah di SGE, Ketua Dekranasda: Kita Tunjukkan Produk UMKM Surabaya Tidak Abal-abal!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serangkaian acara Surabaya Great Expo (SGE) 2023 yang digelar di Exhibition Hall Grand City Surabaya terus berlanjut. 

Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dekranasda Kota Surabaya menggelar lomba fashion show antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya, Sabtu (19/8).

Lomba fashion show itu diawali dengan penampilan fashion show Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi yang berjalan lenggak lenggok layaknya model profesional. 

Selanjutnya, istri Ketua DPRD Surabaya, Wakil Ketua DPRD Surabaya perempuan ikut meramaikan fashion show itu. 

Kemudian, istri Sekretaris Daerah, para asisten perempuan dan istri PD serta istri para camat beradu kemampuan dalam fashion show itu. 

Pada kesempatan itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan bahwa lomba fashion show ini sudah yang kedua kalinya digelar dalam acara SGE. 

Bagi dia, ini sangat penting untuk memperkenalkan semua produk UMKM Surabaya, seperti yang dia pakai kali ini, semuanya produk UMKM. 

"Bahkan, tas yang saya gunakan ini adalah produk UMKM. Jadi, kita ingin memperkenalkan semua produk UMKM, sehingga semua peserta dalam lomba fashion show ini semuanya menggunakan produk UMKM," kata Rini Indriyani.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada semua pihak terutama yang hadir dalam acara itu untuk bangga dengan produk lokal, yaitu produk UMKM Surabaya. 

Ia juga berharap dengan adanya SGE ini dapat terus menggerakkan perekonomian Surabaya. 

"Yang paling penting juga, dengan adanya acara ini orang luar bisa semakin tahu bahwa produk UMKM Surabaya tidak abal-abal, tidak receh. Semua produk UMKM kita mempunyai kualitas yang bagus, apalagi ketika digunakan oleh ibu-ibu pejabat yang luar biasa, tentu semakin luar biasa," katanya. 

Selain itu, ia juga berharap dengan adanya acara ini bisa menjadi awal yang baik untuk terus mendorong UMKM maju dan naik kelas. 

"Mari kita terus semangat untuk menggerakkan ekonomi Surabaya melalui UMKM Surabaya," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri bersama Bank Indonesia Dorong Perluasan Akses Pembayaran Digital QRIS di Seluruh Lapisan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bank Indonesia terus mendorong masyarakat menggunakan pembayaran digital melalui QRIS. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Eri saat menghadiri Festival Simfoni Rupiah (Festival Sinergi Sistem Pembayaran melalui Orientasi Cinta Rupiah) Bank Indonesia di Tugu Pahlawan, Sabtu (19/8). 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI RI Indah Kurniawati, dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani.

“Dengan QRIS, kami bisa mengetahui bahwa pedagang mengambil barang ke produsen dengan harga berapa sehingga inflasi bisa kami jaga,” kata Wali Kota Eri.

Karenanya, Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia atas terobosan dan inovasinya dalam memudahkan masyarakat saat melakukan transaksi pembayaran dengan QRIS. 

Terbukti, saat pandemi COVID-19 lalu, inovasi pemindaian pembayaran itu hanya perlu menggunakan handphone. 

Sehingga masyarakat bisa menjaga jarak tanpa menyentuh apapun. 

“UMKM Kota Surabaya ketika harus memasarkan dan berjualan dengan QRIS ini pendapatnya naik. Pembayaran digitalisasi QRIS ini dibutuhkan untuk meningkatkan UMKM,” ujar dia. 

Kemudian, Wali Kota Eri lantas menjelaskan, dengan menggunakan QRIS maka para pelaku UMKM tidak perlu bingung ketika ingin mengajukan kredit usaha di bank. 

Karena semua catatan transaksi secara otomatis telah tersimpan. 

“Itu akan mempermudah syarat-syarat mereka untuk meminjam kredit di bank. Kita juga akan bertahap melakukan (cara pembayaran) QRIS di seluruh pasar di Surabaya. Sehingga kita akan tahu, item atau barang apa terjual dan menjadi idola (laris) di Surabaya,” jelas dia. 

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Jatim Doddy Zulverdi menyampaikan, penggunaan alat pembayaran digital membuat semua transaksi tercatat dengan baik. 

Terutama bagi para pelaku UMKM dalam mengetahui alur keluar masuk keuangan. 

“Harapannya kebutuhan harga di pasar lebih sesuai. QRIS membuat semua transaksi lebih efisien dan semua transaksi menjadi lebih murah. Sehingga berkontribusi dalam pengendalian harga,” kata Doddy.

Doddy mengaku bahwa Bank Indonesia telah melakukan inovasi pada sistem pembayaran digital menjadi lebih cepat dan tersistem. 

“Infrastruktur juga sudah kami uji, baik dilakukan oleh bank dan non bank. Jadi lebih aman dan lebih mudah karena semua ada di dalam genggaman tangan kita. Intinya membuat semua aktivitas ekonomi menjadi lebih baik,” ungkap dia.

Anggota DPR RI Komisi XI RI, Indah Kurniawati memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama Bank Indonesia, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran QRIS pada setiap transaksi ekonomi. 

Bahkan, Bank Indonesia telah menyiapkan sistem pembayaran QRIS sebelum pandemi COVID-19.

“Prinsip QRIS adalah cepat, mudah, murah, aman, dan handal. QRIS pada September atau maksimal pada November ada QRIS Tuntas, kita bisa melakukan interaksi dan terkoneksi dengan Singapura. Jadi masyarakat kita yang ingin melakukan transaksi atau membayar apapun bisa melakukan pembayaran lewat QRIS Tuntas,” pungkasnya.

Read More

Pertama Kali di SGE 2023, Kak Seto bersama UNICEF Kampanyekan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Great Expo (SGE) 2023 yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Exhibition Hall Grand City Surabaya.

Dalam acara tersebut tidak hanya menyuguhkan pameran UMKM dan pelayanan publik saja.

Tetapi juga mengadakan Talkshow bersama Prof. Seto Mulyadi dan UNICEF mengenai Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA/Online Child Sexual Exploitation and Abuse).

Anak-anak Kota Surabaya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, ternyata  menaruh perhatian serius mengenai cara mencegah dan menangani kasus bullying atau perundungan. 

Mereka mengajukan sederet pertanyaan dan pendapat mengenai persoalan anak.

Diskusi pun berjalan sangat aktif. Dimana, Prof. Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto bersama perwakilan UNICEF, dan Forum Anak Surabaya (FAS) menjelaskan berbagai upaya perlindungan terhadap anak. 

Sebab, baru kali ini, ajang pameran UMKM dan pelayanan publik memberikan ruang diskusi bagi anak di Kota Surabaya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati menyampaikan bahwa perkembangan teknologi harus digunakan secara bijak agar dapat membantu anak dalam mendapatkan informasi.

“Akan tetapi penggunaannya masih memerlukan pengawasan orang tua. Orang tua juga harus memahami pentingya penggunaan teknologi terhadap anak. Maka perlu adanya pendampingan bagi anak saat menggunakan gadget,” kata Ida, Sabtu (19/8).

Pada kesempatan itu, Kak Seto mengingatkan kembali bahwa yang bertanggung jawab dalam melindungi anak bukan hanya pemerintah, keluarga, dan orang tua saja. Tetapi juga diperlukan peran serta masyarakat. 

“Dalam hal ini masyarakat sekitar juga harus saling peduli, apalagi sudah ada lembaga seperti RT/RW. Sehingga saudara terdekat bukan hanya sepupu, tetapi tetangga merupakan saudara terdekat yang wajib melindungi anak-anak,” kata Kak Seto.

Kak Seto mengaku, dalam sesi diskusi itu, anak-anak Kota Surabaya yang telah menyadari bahwa bullying atau perundungan memberikan efek samping yang dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi korban maupun pelaku.  

“Bullying ini mungkin pernah dirasakan oleh mereka sehingga mereka berani bersuara. Moto melindungi anak adalah tanggung jawab kita, anak-anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan. Baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ini juga tanggung jawab bersama pemerintah dan aparat,” ungkap dia.

Kepala Kantor UNICEF untuk Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara menyampaikan, Surabaya memiliki cara unik dalam merayakan kegiatan anak. 

Salah satunya adalah melalui pameran perdagangan SGE, dimana anak-anak ikut terlibat dalam gelaran kegiatan tersebut. 

Karenanya, ia menilai Kota Surabaya sebagai pusat kota percontohan di Indonesia dalam menyediakan ruang partisipasi bagi anak. 

“Lalu bagaimana anak-anak bersama anak-anak sendiri menentukan solusi yang mereka bisa lakukan secara cepat. Ini adalah pameran perdagangan pertama yang melibatkan anak-anak hanya di SGE. Anak -anak berhasil menjadi pembicara, berdiskusi bersama anak-anak lainya menemukan solusi,” kata Arie.

Lewat talkshow bertemakan Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA/Online Child Sexual Exploitation and Abuse) ini, 500 lebih anak-anak telah hadir. 

Arie menjelaskan bahwa mereka ingin mengetahui informasi baru, berkenalan, dan berjejaring.

“Kita memberikan edukasi mengenai klasifikasi terkait apa yang disebut pelecehan seksual, penganiayaan seksual, penganiayaan atau bullying, dan penyalahgunaan kekerasan di ranah daring. Mana yang ancaman dan bukan ancaman, kalau terjadi harus kemana? Ternyata Pemkot Surabaya membuat sistem yang bisa dilaporkan lewat Puspaga, jadi anak-anak harus mengerti cara mengidentifikasi, memblokir konten, dan cara melaporkan,” pungkasnya.

Read More

Terjadi 244 Kali Kebakaran di Lahan Terbuka, DPKP Surabaya Masifkan Giat Patroli

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) memasifkan giat patroli di lahan-lahan terbuka. 

Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mencegah dampak fenomena La Nina atau cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur, sebagaimana peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kepala DPKP Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli di lahan-lahan terbuka. 

Terutama, patroli di lahan yang diindikasi sering terjadinya kebakaran.

"Teman-teman yang di pos, mereka melakukan patroli di lahan-lahan terbuka yang sering terjadi kebakaran. Siaganya tetap setiap sekian jam, mereka keliling memantau lahan-lahan kosong yang biasa sering terbakar," kata Dedik Irianto, Sabtu (19/8).

Di samping itu, upaya pencegahan lain juga dilakukan DPKP dengan memberikan sosialisasi kepada warga. 

Dedik menyebut, bahwa warga juga diimbau agar tidak sembarangan membakar sampah di lahan terbuka. 

"Jadi ada larangan itu, bukan hanya panas tetapi anginnya kencang, dikhawatirkan kalau membakar di lahan terbuka, bisa merambat ke objek lain di sekitarannya," ujarnya.

Dedik berharap, warga dapat membuang sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang telah disediakan Pemkot Surabaya. 

Sampah yang ditaruh di TPS nantinya akan diambil petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Membakar lahan terbuka pun menurut undang-undang lingkungan, juga tidak dibenarkan, kalau bakar sampah di ruang terbuka tanpa menggunakan teknis tertentu," jelasnya.

Data DPKP Kota Surabaya mencatat sejak bulan Januari hingga 13 Agustus 2023 telah terjadi 244 peristiwa kebakaran kategori non-bangunan atau di lahan terbuka. 

Dengan rincian, kebakaran alang-alang 106 kali, sampah 65 kali dan lain-lain 73 kali.

Selain mencegah terjadi kebakaran di lahan terbuka, DPKP Surabaya juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan saat memasak. 

Sebab, berdasarkan catatannya, beberapa kali telah terjadi kebakaran di Surabaya karena disebabkan memasak.

"Ada beberapa kejadian kemarin sempat masak dan kelupaan sehingga terjadi kebakaran, kalau masak ditunggu dan sebagainya. Angin juga kencang takutnya bisa merambat apinya ke tetangga," ungkap dia.

"Kemudian kalau ada barang elektronik itu dimatikan kabelnya, dicabut jangan cuma ditekan tombolnya saja, kalau sudah tidak digunakan," sambungnya.

Dedik menyatakan, bahwa pihaknya juga getol melakukan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran di wilayah perkampungan. 

Dalam giat itu, warga diberikan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kebakaran dan cara pencegahannya.

"Materi sosialisasi itu kami kenalkan kebakaran itu karena apa. Kebakaran itu bencana tetapi bisa diantisipasi dengan upaya pencegahan," paparnya.

Di samping itu, dalam giat sosialisasi, pihaknya juga mengenalkan fase pertumbuhan api kepada masyarakat. Dimana krusial api berada di empat menit pertama sejak fase awal muncul. 

Warga pun juga diimbau agar tidak panik ketika terjadi kebakaran.

"Lakukan penanganan awal dan menghubungi Command Center 112. Respon time kami tujuh menit, padahal krusialnya fase api di empat menit. Kalau warga melakukan pemadaman awal dengan alat tradisional, seperti anduk basah dan sebagainya, kami akan latih," pungkasnya.

Read More

Cegah Kebakaran Diperkampungan, Wali Kota Eri Sediakan APAR Tiap Balai RW

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong warga setempat untuk memaksimalisasi keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di balai RW.

Hal itu sebagai upaya pencegahan meluasnya pertumbuhan api saat kejadian kebakaran di permukiman penduduk.

"Setiap balai RW ada APAR, tetapi kami nanti cek lagi berapa balai RW yang sudah terpenuhi APAR dan mana yang belum terpenuhi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (19/8).

Menurutnya ketersediaan APAR itu menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi sebagai fasilitas untuk menangani kebakaran sedini mungkin, sembari menunggu kedatangan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelatan (DPKP) Kota Surabaya.

"RW bisa langsung menggunakan APAR sambil menunggu kedatangan mobil PMK, jadi ada percepatan penanganan," ujarnya.

Karenanya sebagai upaya maksimalisasi operasional APAR, DPKP Kota Surabaya terus melakukan penyuluhan bersama Kader Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran (Madagaskar) yang ada di wilayah RW.

"Setiap balai RW ada Madagaskar, makanya kebakaran di surabaya cepat mati apinya," pungkasnya.

Read More

Sosialisasikan Aktivasi IKD, Dispendukcapil Surabaya Gandeng Selebgram

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya berupaya memaksimalkan sosialisasi

aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar mampu mengejar target 25 persen dengan cara melibatkan peran selebgram.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebut sudah mempersiapkan konten video kampanye penggunaan IKD yang nantinya diunggah oleh para selebgram di masing-masing akun media sosial pribadinya.

"Mereka punya pengikut yang banyak, para selebgram itu tinggal mengunggah video kampanye dari kami agar bisa diketahui masyarakat banyak," kata Eddy, Sabtu (19/8).

Eddy merasa optimis keterlibatan para selebgram bisa memberikan dampak kenaikan persentase penggunaan IKD di Kota Surabaya yang saat ini baru mencapai lima persen.

"Makanya ini kami punya sisa waktu sekitar enam bulan dan saya akan mengupayakan untuk lebih merealisasikan target 25 persen itu," tegasnya.

Selain berkolaborasi bersama para selebgram, Dispnedukcapil Kota Surabaya juga meningkatkan intensitas sosialisasi aktivasi IKD melalui akun media sosial dan laman resmi milik Pemerintah Kota Surabaya.

Tak sampai situ saja, Dispendukcapil juga sudah intens penyuluhan ke sekolah, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan mal.

Maksimalisasi sosialisasi melalui dunia maya juga dimaksudkan untuk merubah pola pikir masyarakat yang selama ini masih terpaku pada penggunaan KTP konvensional.

"Namun kami masih mendapatkan lima persen," ujarnya.

Padahal kata mantan Kasatpol PP Surabaya ini, proses aktivasi IKD melalui terbilang mudah, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui ponsel pintar masing-masing.

"Memasukkan NIK kemudian kata sandinya terus ada otorisasi kata sandi yang masuk, setelah itu akan muncul data semuanya dan ini lebih memudahkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang membutuhkan KTP," ucapnya.

Selain itu, Eddy juga menyebut bahwa penggunaan IKD juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang membutuhkan registrasi identitas kependudukan.

"Masyarakat tidak perlu lagi pakai kartu di setiap layanan karena cukup dengan ponsel untuk mendapatkan pelayanan di semua bidang," kata dia.

Guna mempermudah proses aktivasi, pihaknya juga membuka layanan bantuan pengaktifan IKD di 31 wilayah kecamatan se-Kota Surabaya.

Dia berharap langlah yang dilakukan bisa secepatnya meningkatkan persentase masyarakat yang melakukan aktivasi IKD di wilayah setempat.

"Harapan saya dengan adanya selebgram maupun cara sosialisasi lainnya bisa memacu warga masyarakat, khususnya anak-anak muda ini agar menggunakan IKD," pungkasnya.

Read More

Tagih Janji Besar Jokowi, Aliansi Pengacara '98 Tuntut Penyelesaikan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aktivis '98 yang tergabung dalam Aliansi Pengacara '98 Pengawal Demokrasi dan HAM menagih 12 janji besar Presiden Jokowi. 

Mereka menuntut kepala negara agar menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) besat tahun 1998 di Indonesia.

Tuntutan aktivis '98 itu dinyatakan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan ditandatangani Ketua Aliansi Pengacara 98 Pengawal Demokrasi dan HAM, Halim Javerson Rambe, SH. MH dan Sekjen Anang Suindro, SH, MH pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Sedang pelanggaran HAM berat yang dimaksud mereka terkait penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa pada 1998 silam.

"Kami adalah pengacara yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dalam hal ini kami 98 pengacara siap berjuang mengawal Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan pengawalan janji yang dibacakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Hari Rabu 11 Januari 2023 dalam rangka untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat," demikian tulis Aliansi Pengacara 98, Jumat (18/8).

"Kami meyakini apa yang menjadi pidato Bapak Presiden Joko Widodo bukan hanya sekedar janji dalam kontrak politik menjelang pemilu, melainkan ini adalah bukti hadirnya negara untuk memimpin penegakan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum Nasional," sambungnya.

Pada bagian lain, Aliansi Pengacara 98 menyebutkan bahwa janji Presiden Jokowi tentang penyelesaian 12 pelanggaran HAM berat menjadi harapan besar mereka. 

Ditambah lagi dengan statement pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Rabu, 16 Agustus 2023.

"Kami ingin rakyat dapat menyaksikan bahwa penegakan HAM sedang benar-benar dilakukan dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden sebagaimana telah Bapak sampaikan. Maka kami menjadi saksi dan sekaligus ikut serta mengawal penegakkan HAM di hari ini yang kita sebut Jumat Glory," tandasnya.

Karena itu, lanjutnya, Aliansi Pengacara 98 menuntut segala bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia harus ditindak tegas dan diadili.

Dengan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, mereka menyampaikan kepada seluruh elemen organisasi HAM nasional maupun internasional serta seluruh elemen aktivis 98 dan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama memperjuangkan hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Agar mengabulkan permohonan kami yang meminta penambahan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 169 mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yaitu: ‘tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," papar mereka.

Karena itulah, mereka menuntut negara hadir pada Pemilu 2024 untuk dua hal penting.

Pertama, memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Yakni, tindak memberikan peluang kepada calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang berpotensi memimpin negara dan pemerintahan secara otoriter dan haus kekuasaan.

Selain itu, lanjutnya, tidak memberikan 'panggung' kepada Capres dan Cawapres yang memiliki orientasi untuk mengarahkan negara pada situasi konflik bersenjata atau perang antar negara yang dapat menggangu perdamaian dunia.

Kedua, secara aktif dan responsif mencegah masuknya capres dan cawapres yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Disertai rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia “Ir. H. Joko Widodo” yang telah membawa kemajuan besar pada bangsa dan negara Indonesia di bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, hubungan internasional, konsistensi menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemajuan HAM serta segala daya upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Presiden, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya," pungkas Aliansi Pengacara ‘98 Pengawal Demokrasi dan HAM dalam surat terbukanya.

Read More

Layanan CC 112 Gratis, Pemkot Surabaya Imbau Warga Tidak Takut Lapor Jika Mengalami Kebakaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan seluruh layanan Command Center (CC) 112 bersifat gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. 

Karenanya, warga diimbau agar tidak takut melapor ke CC 112 jika mengalami atau melihat kejadian kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Dedik Irianto menyebutkan, bahwa ketika terjadi kebakaran, terkadang masih ada warga yang ingin memadamkan api sendiri. 

Ini lantaran kobaran api dinilai warga masih terlalu kecil.

"Jadi terkadang masih ada warga yang merasa ada kebakaran dipadamkan sendiri dan baru kalau tidak mampu, terus hubungi 112. Setelah ditanya, kalau apinya masih kecil terus panggil PMK (Dinas Pemadam), mereka khawatir bayar, padahal layanan kami gratis," kata Dedik Irianto, Sabtu (19/8).

Oleh sebabnya, Dedik kembali mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke layanan CC 112. 

Meski saat itu warga mengalami atau melihat peristiwa kebakaran dengan kobaran api kecil. 

"Terpenting kalau terjadi kebakaran, segera hubungi 112 dan layanan kami gratis," tegasnya.

DPKP Surabaya mencatat, data sejak bulan Januari hingga 13 Agustus 2023, telah terjadi 315 kali peristiwa kebakaran di Kota Pahlawan. 

Dengan rincian, sebanyak 63 kejadian kebakaran kategori bangunan, 8 kendaraan dan 244 lainnya merupakan non-bangunan.

Lebih rinci, Dedik memaparkan, bahwa kebakaran pada kategori bangunan ini terdiri dari Perumahan 39 kali, Industri 4 kali serta Umum & Dagang 20 kali. 

Selanjutnya untuk kejadian kebakaran kategori kendaraan, terdiri dari Kendaran Roda <4 lima kali, Kendaraan Roda 4 dua kali, dan Kendaraan Roda >4 satu kali.

Sementara untuk kategori non-bangunan, Dedik menyatakan bahwa data DPKP Surabaya mencatat, peristiwa kebakaran itu terdiri dari alang-alang 106 kali, sampah 65 kali dan lain-lain 73 kali.

"Untuk gedung saat ini, (penyebab kebakaran) masih konsleting listrik. Kalau lahan terbuka, biasanya info dari masyarakat ada yang bakar sampah tetapi ditinggal pergi terus merambat ke alang-alang," ungkap dia.

Dedik juga menyebutkan bahwa alang-alang saat ini masih mendominasi kejadian kebakaran di Kota Surabaya. Dimana angka terjadinya kebakaran alang-alang mencapai 106 kali peristiwa. 

"Yang sering kejadian lahan terbuka yang terbakar," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya ini lantas mengungkap kendala penanganan kebakaran yang selama ini dialami jajarannya. Salah satunya adalah kendala ketika akan menuju akses ke lokasi titik api.

"Kalau lahan terbuka aksesnya susah, ada juga yang terhalang tembok. Tetapi cara memadamkannya kalau (api) belum luas, masih bisa mudah, tetapi kalau sudah luas kami ngoyo (ekstra)," sebutnya.

Dedik menambahkan bahwa kebakaran di lokasi lahan terbuka, juga sering mengakibatkan selang air DPKP mengalami kerusakan. 

Sebab, selang biasanya akan tersangkut ranting hingga menyebabkan robek. 

"Kalau masuk ke tengah ranting, yang sering itu nyangkut ke selang terus robek," ujarnya.

Sementara untuk kejadian kebakaran di gedung, Dedik menyatakan, jika kendala yang dialami petugas DPKP Surabaya biasanya adalah terkait akses jalan. 

Dimana ketika terjadi kebakaran, lokasi titik api berada di gang sempit.

"Kalau gedung tergantung pada situasinya. Kalau di gang sempit, aksesnya susah, harus sampai gelar enam sambungan selang, delapan selang," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Libatkan Kader Madagaskar Antisipasi Bencana Kebakaran di Musim Kemarau

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai berbagai cara mengantisipasi kebakaran, salah satunya adalah melalui sosialisasi dan praktik langsung di perkampungan. 

Sosialisasi tersebut biasa dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya dengan melibatkan Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bencana kebakaran adalah peristiwa yang lazim terjadi di perkotaan, terlebih pada saat musim kemarau. 

Maka dari itu, pemkot memiliki tim khusus untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana tersebut. 

"Kita sudah mengantisipasi itu (kebakaran) dengan menyiapkan tim pemadam kebakaran yang punya waktu 7 menit maksimal, harus sudah sampai di lokasi," kata Wali Kota Eri, Sabtu (19/8).

Wali Kota Eri mengimbau kepada warga untuk berhati-hati, ketika membuang sesuatu yang dapat menyebabkan kebakaran di tempat sampah atau lingkungan sekitar rumahnya. 

"Satu, kalau membuang puntung rokok itu harus yang hati-hati, kedua lebih hati-hati dalam menggunakan gas LPG dan lainnya. Jangan sampai itu menimbulkan kebakaran, karena kebakaran tak bisa dihindarkan kalau warganya teledor," imbaunya.

Untuk membantu percepatan pemadaman di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, ia menyebutkan, beberapa Balai RW sudah dilengkapi dengan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR). 

APAR tersebut disediakan untuk penanganan pertama ketika terjadi kebakaran, sembari menunggu petugas DPKP datang ke lokasi kejadian.

Wali Kota Eri juga menerangkan, jajaran pemkot melalui DPKP Kota Surabaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya telah memberikan pengetahuan, serta praktik langsung kepada warga akan pentingnya tanggap bencana kebakaran. 

Pengetahuan dan praktik tanggap bencana kebakaran dilakukan di setiap RW dengan melibatkan Kader Madagaskar. 

"Kader Madagaskar itu ada di sana (setiap RW), dari dulu sudah masif. Kalau ada kebakaran itu bergerak. Kenapa di Surabaya lebih cepat memadamkan apinya, yaitu karena ada Keder Madagaskar ini," pungkasnya.

Read More

98 Advokat Ajukan Gugatan ke MK Minta Usia Capres/Cawapres Maksimal 70 Tahun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan dikhususkan pada syarat usia capres/cawapres.

“Pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum’at Glory,” kata Ketua Aliansi, Halim Javerson Rambe S.H., M.H, Jumat (18/8).

Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang jadi fokus gugatan berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

q. berusia paling rendah 40 tahun

Terkait tindak pidana berat lainnya, Aliansi ’98 menyatakan perlu diperjelas MK.

“Kami melihat UU Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum mencakup semua hal tersebut,” sambung Sekjen Aliansi, Anang Suindro S.H., M.H.

Seharusnya, kata Aliansi ’98, pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia.

“Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya,” ujarnya.

Adapun soal usia capres/cawapres, Aliansi ’98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lain. Yaitu:

1. Usia Hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun.

2. Usia Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

3. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

4. Usia hakim agung maksimal berusia 70 tahun.

5. Usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun.

6. Usia Ketua BPK maksimal 67 tahun.

8. usia anggota BPK maksimal 67 tahun.

“Memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil (secara rohani dan jasmani) sehingga presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden,” tegasnya.

Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights).

“Dan pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology),” pungkasnya.

Read More

Tutup Diklat Paskibraka Surabaya 2023, Wali Kota Eri Gelorakan Semangat Kebangsaan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menutup Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (17/8) malam.

Sebanyak 98 anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023, sukses mengibarkan bendera merah putih dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (17/8) pagi.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa adik-adik semua adalah orang-orang pilihan sebagai anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023. Ketika saya melihat tatapan mata para Paskibraka Kota Surabaya, di situ saya yakin Surabaya akan memiliki pemimpin yang adil dan luar biasa,” kata Wali Kota Eri.

Kemudian, Wali Kota Eri lantas mengajak Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 untuk terus menjaga semangat kebangsaan. 

Ia berharap, semua anggota Paskibraka Tahun 2023 mampu menjadi generasi penerus bangsa yang disiplin, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta terus meningkatkan wawasan kebangsaan. 

“Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah adik-adik dedikasikan untuk bangsa dan negara. Kurang lebih selama 14 hari, kalian telah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan disiplin, sehingga dapat melaksanakan tugas pengibaran bendera dengan sangat baik,” ujar dia.

Mewakili Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kogartap III, dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Diklat Paskibraka Tahun 2023. 

Sebab, menurutnya, para pelatih Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 telah membimbing dan menuntun mereka untuk menjaga kedisiplinan.

“Maka saya minta jangan lupakan jasa para pelatih sampai kapan pun. Tolong jaga rasa kekeluargaan, hormati para pelatih semuanya. Nanti, ketika adik-adik kembali ke sekolah, maka tancapkan semangat merah putih Indonesia ke dalam dada kita,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. 

Diklat Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 dilaksanakan mulai 4-17 Agustus 2023 bertempat di halaman Balai Kota Surabaya untuk latihan baris-berbaris.

“Materi yang disampaikan pagi hari adalah baris-berbaris oleh tim pelatih dari Kogartap III Surabaya, kemudian malam hari diberikan materi mengenai Wawasan Kebangsan Kepemimpinan dan Kebaskibrakaan oleh Forkopimda Kota Surabaya,” kata Yayuk sapaan akrabnya.

Selanjutnya telah dilakukan pengukuhan calon Paskibraka Kota Surabaya menjadi Paskibraka Kota Surabaya oleh Wali Kota Eri pada 15 Agustus 2023. 

Paskibraka Kota Surabaya telah mengikuti gladi bersih Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 16 Agustus 2023 di halaman Balai Kota Surabaya.

Selanjutnya pada 17 Agustus 2023, Yayuk menyampaikan bahwa Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada Upacara HUT ke-78 RI di halaman Balai Kota Surabaya.

“Atas nama Paskibraka Kota Surabaya dan tim pelatih, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan fasilitas yang telah diberikan oleh Wali Kota Eri kepada Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023,” ujar dia.

Rahmania Widiarti, Anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri, para pelatih, jajaran pemkot dan Forkopimda Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kenangan berharga bagi Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menjadi anggota Paskibraka Kota Surabaya. Banyak hal baru yang kami dapatkan, ini merupakan pengalaman berharga bagi saya dan teman-teman. Semoga ke depannya kita terus menjaga kekompakan, serta bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan untuk Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Pemkot bersama DPRD Tinjau Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2023-2043

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2023-2043. 

Hingga saat ini, RTRW Surabaya 2023-2043 itu masih dalam pembahasan di DPRD Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, dan itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 perlu dilakukan peninjauan Kembali, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/3/436.1.2/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014- 2034.

“Keputusan Wali Kota Surabaya itu dimaksudkan untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034,” kata Irvan, Kamis (17/8).

Ia memastikan bahwa revisi Perda RTRW itu mengacu pada nomenklatur dan tata cara terbaru, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

“Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Menurutnya, tahapan pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Surabaya telah sampai pada tahapan pemenuhan kelengkapan dokumen RTRW untuk Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. 

Salah satu persyaratannya diperlukan Berita Acara Kesepakatan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2023-2042 antara Wali Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemkot Surabaya menyampaikan surat dari Wali Kota Surabaya kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor: 600.3.2/14408/436.7.4/2023 Tanggal 07 Juli 2023 perilah permohonan untuk Mendapatkan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2023- 2043, yang untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.

Ia juga berharap dengan adanya peninjauan ulang ini tata Kota Surabaya menjadi lebih baik karena dengan review RTRW ini diharapkan menjadi instrumen atau solusi penataan kota, baik sektor transportasi, lingkungan, problem banjir atau sumber daya air, persampahan, mitigasi bencana, dan hunian. 

“Alhasil nantinya Kota Surabaya menjadi kota yang layak huni, sehat, efisien dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

Read More