Rabu, 23 Agustus 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggelar sosialisasi kepada pengendara sekaligus uji emisi kendaraan bermotor, di frontage sisi barat Jalan Ahmad Yani, Rabu (23/8). 

Sosialisasi dan uji emisi kali ini, Dishub Kota Surabaya turut dibantu oleh jajaran Satlantas Polrestabes Kota Surabaya.

Tujuan sosialisasi dan uji ambang batas emisi kali ini untuk memantau kadar gas buang yang dihasilkan mesin kendaraan bermotor di Kota Surabaya. 

Disamping itu, juga untuk mengingatkan para pengendara supaya melakukan pengecekan mesin kendaraan secara berkala.

Sub Koordinator Pengawas dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kota Surabaya Soe Priyo Utomo mengatakan, uji emisi kali ini menyasar kendaraan angkutan orang hingga barang. 

Mulai dari mobil pribadi, pick up, mikrolet, bus, hingga truk, baik itu berbahan bakar bensin maupun solar. 

Priyo menjelaskan, sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, kendaraan bahan bakar bensin dan solar memiliki parameter yang berbeda. 

Kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin buatan kurang dari tahun 2007, parameter karbon monoksidanya (CO) harus di bawah 4,5 persen dengan hidrokarbon (Hc) 1200 ppm. 

Sedangkan untuk kendaraan bahan bakar bensin buatan lebih dari tahun 2007, CO yang dihasilkan harus di bawah 1,5 persen dengan Hc 200 ppm.

Sedangkan untuk kendaraan bahan bakar solar, parameternya dilihat dari jenis dan beban kendaraannya. 

Untuk kendaraan bermesin diesel di bawah kapasitas 3,500 ton buatan tahun 2010 ke bawah, ambang batas emisi yang dihasilkan adalah CO 70 persen. 

Sedangkan kendaraan berkapasitas di atas 3,500 ton buatan di atas tahun 2010, ambang batasnya 50 persen. 

“Ketika ada kendaraan yang emisinya tidak sesuai dengan aturan, ada teguran presisi dari kami dan Satlantas Polrestabes. Tegurannya, pengemudi harus memperbaiki kendaraanya dengan jangka waktu seminggu, jadi belum ada sanksi tilang, sementara ini imbauan saja,” kata Priyo.

Priyo menyebutkan, sosialisasi dan uji emisi ini sudah biasa dilakukan oleh pemkot untuk mencegah adanya pencemaran polusi udara di Kota Surabaya. 

Biasanya, pemkot menggelar 4 kali uji emisi kendaraan di lokasi berbeda secara masif dan acak dalam sebulan. 

“Tak hanya 4 kali dalam sebulan, ke depannya kami juga akan melakukan uji emisi rutin sebanyak 8 kali selama sebulan,” sebut Priyo. 

Uji emisi pada hari ini ada 12 kendaraan yang terjaring, mulai dari kendaraan kendaraan pribadi, angkutan barang dan penumpang. 

Bahkan, kendaraan instansi pemerintahan juga tak luput dari pengecekan emisi gas buang. 

Dari 12 kendaraan tersebut, 2 diantaranya dinyatakan melebihi ambang batas emisi. 

“Yang pertama tadi ada mobil pick up buatan tahun 2017, setelah kita uji emisinya sebanyak tiga kali secara bertahap, nilainya kita ambil rata-rata, hasilnya 84 persen. Tidak sesuai parameter yang ditentukan,” terangnya. 

Selain mobil pick up, ia menambahkan, ada kendaraan bus antar kota yang tidak sesuai dengan ambang batas emisi gas buang. 

Setelah diambil rata-rata 3 kali pengujian, diketahui bus berplat nomor luar Kota Surabaya itu ambang batas gas buangnya melebihi 10 persen dari batas maksimal 70 persen. 

“Waktu kita uji ambang batasnya rata-rata 80 persen, jadi melebihi 10 persen. Oleh karena itu, pengemudi atau pemilik kami imbau untuk merawat mesinnya, mulai dari servis hingga penggantian oli secara rutin,” imbuhnya.

Dari 12 kendaraan yang terjaring uji emisi, hanya ada 2 kendaraan yang dinyatakan tidak lolos. 

Oleh karena itu, pemkot mengimbau kepada pengendara tersebut untuk melakukan pengecekan rutin mesin kendaraannya. 

“Dua kendaraan yang dinyatakan tidak lolos uji emisi itu, berplat nomor luar Kota Surabaya. Dua-duanya berbahan bakar solar,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan food court yang diberi nama Theater Rasa di Airlangga Sharia & Enreoernurship Education Center (ASEEC) Tower Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (23/8). 

Dalam proses kurasi, Wali Kota Eri mengatakan bahwa melibatkan pakar kuliner sekaligus pengusaha yang sudah berpengalaman, yakni Owner Hidayah Catering Ika Listyorini Rahayuningtyas. 

“Alhamdulilah di Gedung ASEEC Unair menyediakan kantin dan dipandangi oleh Theater Rasa Unair. Karena bagaimanapun, kantin yang nyaman akan membuat mahasiswa datang dan makan disini. Saya matur nuwun karena UMKM dan Yayasan Majelis Taklim Surabaya (Yamatas) menjadi bagian dari kantin Unair,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwa UMKM Surabaya terus berbenah menjadi lebih baik. 

Meski harganya kaki lima, tapi rasa yang ditawarkan layaknya bintang lima. 

Apalagi, kantin ASEEC Unair dikemas menjadi tempat yang nyaman bagi mahasiswa untuk berkumpul, makan, hingga mengerjakan tugas.

“Alhamdulillah sudah ada yang saya rasakan (kuliner) dan kita tahu betul rasanya luar biasa. Saya kebetulan juga mahasiswa (S3) di gedung ini, ketika makan, mengerjakan tugas, atau berkumpul bisa merasa nyaman di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Rektor dan Pak Warek, semoga dengan dibukanya kantin ini bisa menggerakkan ekonomi Surabaya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Muhammad Madyan menyampaikan dengan dibukanya Theater Rasa Food Court di ASEEC merupakan salah satu bentuk kepedulian Unair terhadap pelaku UMKM di Kota Surabaya. 

Dimana Unair berusaha untuk mengangkat taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

“Serta dalam upaya untuk mengikis kemiskinan adalah tujuan kita. Disamping itu juga agar gedung yang dimiliki Unair lebih layak guna bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat sekitar,” kata Prof. Madyan.

Karenanya, Prof. Madya menegaskan bahwa seluruh makanan dan minuman yang ada di kantin Unair dipastikan kebersihannya. Serta, telah lulus dari uji kesehatan dan gizi. 

“Karena kita punya FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat), kita menjamin makanan yang di jual di kantin di seluruh Unair sudah lulus dari uji terkait kesehatan gizi dan sebagainya,”  ujar dia.

Pengelola Teater Rasa, Intan Puspitasari mengatakan, sebanyak 25 UMKM Surabaya telah bergabung di Theater Rasa Food Court ASEEC Unair. 

Sebelumnya, ia bersama pakar kuliner sekaligus pengusaha yang sudah berpengalaman, yakni Owner Hidayah Catering Ika Listyorini Rahayuningtyas dipercaya oleh Unair untuk mengelola Theater Rasa Food Court ASEEC Unair.

“Proses kurasi bersama Bu Ika karena beliau mengerti bagaimana standar Unair. Yang di kurasi dan layak akhirnya kita bagi di beberapa tenan, seperti ada dari PKK Surabaya, Yamatas, dan beberapa UMKM yang lainnya,” kata Intan.

Di Theater Rasa Food Court, tersedia beragam kuliner khas Kota Surabaya. Ada pula menu Asian Cuisine, seperti Sushi dan Dimsum. 

Selain itu, juga tersedia makanan ringan, mulai dari kebab, bakso, dan bakwan. Selanjutnya, ada juga pilihan menu beverages kekinian, seperti coklat dan mocca. 

“Yang pasti di sini ada masakan khas Surabaya, seperti rawon, soto daging, dan pecel dengan harga terjangkau. Kita upayakan tidak ada tenan dengan menu yang sama. Sedangkan untuk sistem pembayaran kita buat satu pintu, bisa secara tunai maupun non tunai,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas udara di Kota Pahlawan. 

Salah satunya, dengan pemantauan rutin kualitas udara melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambient (SPKUA) dan alat portabel. 

Saat ini ada 3 alat pemantau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Pahlawan. 

Yakni SPKUA Wonorejo dan Kebonsari, serta SPKUA Tandes. Ketiga alat tersebut, dua diantaranya adalah milik Pemkot Surabaya dan satu milik pemerintah pusat. 

"Pemantau kualitas udara ini harus diperbanyak titiknya. Kita hanya punya dua alat pemantauan ISPU itu (Wonorejo dan Kebonsari), Tandes itu pun milik pemerintah pusat, nah harus dirawat tiga ini" kata Kepala DLH Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, Rabu (23/8).

Hebi menerangkan, ISPU Air Quality Monitoring System (AQMS) di Stasiun Wonorejo dan Kebonsari menggunakan 5 parameter dalam mengukur kualitas udara di Kota Surabaya. 

Parameter yang digunakan tersebut antara lain, SO2 (sulfur dioksida), NO2 (nitrogen dioksida), O3 (ozon), CO (karbon monoksida), dan PM10 (partikulat). 

Dengan parameter tersebut menunjukkan bahwa mulai Januari - 14 Agustus 2023, data ISPU hari baik sebanyak 58 dan hari sedang sebanyak 168. 

Berbeda dengan ISPU AQMS di Stasiun Tandes yang menggunakan 7 parameter pengukuran udara, yakni SO2 (sulfur dioksida), NO2 (nitrogen dioksida), O3 (ozon), CO (karbon monoksida), HC (hidrokarbon), PM10 dan PM2.5 (partikulat). 

Dengan parameter tersebut menunjukkan, bahwa mulai Januari - 17 Agustus 2023, data ISPU hari baik sebanyak 129 dan hari sedang sebanyak 100. 

Selain memanfaatkan alat stasiun pemantauan udara, Hebi berencana menambah peralatan pemantauan udara portable yang ditempatkan di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Nantinya alat tersebut akan disebar, kemudian data hasil pemantau udara portable itu akan dianalisa dan dibandingkan dengan ISPU untuk pengkajian lebih lanjut.

Menurut Hebi, ada hal yang lebih penting dari alat pemantauan kualitas udara. Yakni sosialisasi kepada masyarakat untuk menunda bepergian pada jam tertentu. 

"Misal, di Jalan Ahmad Yani pada jam tertentu itu tingkat polusinya tinggi, maka harus diworo-woro (diimbau) untuk memakai masker ketika berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kalau bisa hindari keluar rumah ketika di jam tertentu," paparnya. 

Tak hanya itu, Hebi menyarankan kepada warga untuk menanam tumbuhan bagi yang rumahnya dekat dengan tepi jalan. 

Tumbuhan yang dinilai ampuh menyerap polusi udara adalah jenis Sansevieria (Lidah Mertua). 

"Itu (Sansevieria) wajib ditanam oleh warga yang rumahnya di tepi jalan. Itu akan lebih baik," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melelang seluruh kendaraan operasional roda dua berbahan bakar minyak (BBM) untuk kemudian dibelikan motor listrik. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung energi yang lebih ramah lingkungan.

"Semua sepeda motor yang di pemerintah kota, akan kita lelang. Setelah itu kita membeli sepeda motor listrik, sehingga itu juga mengurangi pencemaran," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (23/8).

Menurut dia, karena kendaraan operasional merupakan aset milik pemerintah, maka penjualannya tidak bisa dilakukan secara langsung. 

Oleh sebabnya, proses penjualan motor BBM akan dilakukan pihaknya melalui balai lelang.

"Karena aset pemerintah tidak bisa dijual secara langsung, tapi dititipkan kepada balai lelang untuk dilelang. Hasilnya masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), kita belikan kembali untuk motor listrik," ujarnya.

Wali Kota Eri juga menerangkan, bahwa untuk tahap awal, pihaknya akan fokus terlebih dahulu melakukan konversi sepeda motor BBM ke listrik. 

Sebab, jika untuk mobil listrik, harga per unitnya saat ini dinilai masih mahal. 

"Nanti sepeda motor listrik, kalau yang mobil belum. Karena kami lihat harganya masih tinggi, bisa Rp400-500 juta per unit," jelasnya.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga tengah memikirkan opsi lain untuk mengkonversi kendaraan BBM ke listrik. 

Sebab, rata-rata kendaraan kepala dinas sebelumnya sudah dikonversi dari BBM ke gas.

"Ini kita akan konsultasi dulu, bisa tidak dikonversi ke listrik. Jadi nanti pakai dua, bisa pakai BBM dan listrik. Seperti mobil (kepala dinas) dulu pakai gas, semoga itu bisa jalan," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyatakan, bahwa pihaknya terus berupaya mencegah menurunnya kualitas udara di Kota Pahlawan. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman 1000 pohon setiap harinya.

"Paling tidak satu hari kita tanam 1000 pohon, seperti perdu dan semak. Kenapa kita lakukan? Karena kita tidak mau kondisi oksigen di Kota Surabaya (kualitasnya) berkurang," kata Agus Hebi.

Namun demikian, Hebi menilai, bahwa upaya untuk mencegah menurunnya kualitas udara di Surabaya ini juga harus didukung dengan kendaraan yang ramah lingkungan. 

Karenanya, uji emisi terhadap kendaraan bermotor juga perlu secara rutin dilakukan. 

"Nah, uji emisi ini kalau misal hasilnya kendaraan bermotor emisinya tidak bagus, maka kendaraan ini harus diperbaiki mesinnya, supaya emisinya bagus," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bupati Bangkalan Nonaktif R. Abdul Latif Amin Imron divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (22/8) malam. 

R. A Abdul Latif Amin Imron terbukti terlibat dalam kasus jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 9 tahun, dan pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Darwanto saat membacakan putusan. 

Bupati Bangkalan periode 2018-2023 itu juga harus membayar uang pengganti senilai Rp9,7 miliar dalam waktu satu tahun, dan bila tidak mampu membayar maka harta bendanya akan disita. 

Dan apabila ternyata tidak memiliki harta untuk dibayarkan, hukumannya akan ditambah 3 tahun. 

Majelis juga masih menambah hukuman pada terdakwa, yaitu tidak boleh dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun. 

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun sejak selesai menjalankan pidana," pungkas Ketua Majelis Hakim Darwanto. 

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 12 tahun penjara. 

Hukuman denda juga turun karena tuntutan jaksa KPK adalah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Serta uang pengganti sebesar Rp9.7 miliar subsider 5 tahun penjara.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan dan dugaan penerimaan gratifikasi. 

KPK menyebut diduga Abdul Latif menerima uang sebesar Rp5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan elektabilitasnya. 

Selasa, 22 Agustus 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Haul Masyayikh (K.H Mas Muhibbin ke-67, K.H. Mas Muhammad Nur ke-19, dan Nyai Hj, Maryam ke-13) di Pondok Pesantren Salaf Al Muhibbin Tambak Langon Asemrowo Surabaya, Selasa (22/8). 

Hadir pula dalam Haul Masyayikh itu sejumlah masyayikh, habaib dan para alim ulama di Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa acara haul ini menjadi pembelaran buat dirinya sendiri dan juga bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Sebab, haul itu artinya memperingati dan juga mengenang perjuangan beliau semasam hidupnya.

“Jadi, perjuangan beliau harus kita teruskan dan tidak boleh berhenti berjuang, terutama dalam melestarikan ahlussunnah wal jamaah di seluruh Kota Surabaya, mulai ujung barat-timur dan utara-selatan,” kata Wali Kota Eri dalam sambutannya dalam acara haul tersebut.

Menurutnya, Kota Surabaya ini adalah kota santri, kotanya para habaib, masyayikh dan para alim ulama. 

Karenanya, Wali Kota Eri juga memohon doa kepada para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu agar Surabaya dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari balak dan malapetaka. 

Apalagi, ia sadar bahwa Surabaya ini bisa tenang seperti sekarang ini karena berkat doanya dari para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu.

“Kalau saya dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya sebagai umaro’ tidak tawaduk kepada habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, insyaallah Surabaya ini akan hancur,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu agar Surabaya selalu guyub dan rukun. Sebab, sebentar lagi akan menghadapi pemilu. 

“Mohon didoakan Surabaya meskipun kita beda pendapat dan beda pilihan, tidak perlu saling menghujat dan menjatuhkan, serta tidak perlu saling fitnah, itulah yang saya harapkan di Kota Surabaya ini,” tegasnya.

Wali Kota Eri sangat yakin dengan doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu maka Surabaya akan tetap guyub rukun dan gotong royong, sehingga Surabaya tetap tenang dan terus menjaga tali persaudaraan hingga hari akhir.

“Saya juga mohon doanya supaya saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah. Tanpa restu dari habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, tidak mungkin saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan dan perapian Pasar Keputran. 

Perapian dilakukan untuk mengubah wajah Pasar Keputran agar menjadi lebih bersih sehingga membuat pedagang maupun pembeli merasa nyaman.

Perapian dilakukan pemkot bersama PD Pasar Surya dengan menggelar kerja bakti di Pasar Keputran Utara pada Selasa (22/8). 

Kerja bakti dilakukan mulai dari pembersihan sampah yang ada di dalam maupun luar pasar. 

Selain itu, kerja bakti juga dilakukan dengan pengecatan gedung pasar dan perbaikan lampu penerangan.

Salah satu pedagang Pasar Keputran Utara adalah Nawari (58). Nawari mengaku senang pemkot melakukan penghalauan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di badan jalan dan pedestrian kawasan Pasar Keputran.

"Alhamdulillah, saya mengharap (penertiban PKL) itu. Makanya saya juga menunggu, saya siap bantu kepala pasar kalau misal ada pedagang (PKL) mau naik ke atas (dalam pasar)," kata Nawari ditemui di sela giat kerja bakti.

Karena itu, Nawari menyatakan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya. 

Menurutnya, sejak mulai dilakukan penghalauan PKL pada Senin (14/8) lalu, kini wajah Pasar Keputran menjadi lebih bersih dan nyaman.

"Kan enak kalau (PKL) mau di atas. Kalau (PKL) naik ke atas lebih bagus itu, jadi lebih ramai di sini (Pasar Keputran). Tidak ada PKL di bawah (trotoar jalan), jadi lebih bersih sekarang," ujar pria yang sudah lebih dari 20 tahun berdagang di Pasar Keputran.

Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, bahwa giat kerja bakti perapian yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi pedagang dan pembeli. 

"Pasca giat penghalauan, kita langsung evaluasi, mulai masuk untuk melakukan perapian di dalam dan luar pasar," kata M Fikser.

Di dalam pasar, Fikser menyebut, pemkot menggerakkan sejumlah Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan pembersihan sampah. 

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi yang ada di dalam pasar sebagaimana mestinya.

"Karena di dalam ada yang dipakai tempat tinggal, itu kita bongkar. Kemudian kita membuka akses-akses masuk, ada delapan tangga akses masuk itu kita buka, kita bersihkan dari tumpukan-tumpukan sampah," jelas dia.

Tak hanya itu, Fikser menyatakan bahwa untuk membuat wajah Pasar Keputran lebih elok, pemkot juga melakukan pengecatan. 

Termasuk pula melakukan perbaikan lampu-lampu penerangan di dalam pasar yang sudah rusak.

"Kita juga melakukan penertiban bedak-bedak (stand) yang di dalam pasar. Artinya bedak-bedak yang digunakan tidak semestinya, seperti digunakan untuk tempat tidur itu kita tata," katanya.

Di samping di dalam pasar, perapian juga dilakukan Pemkot Surabaya di luar Pasar Keputran. 

Seperti di antaranya dengan membersihkan saluran serta merapikan pedestrian dan halaman yang ada di depan Pasar Keputran.

"Halaman depan pasar selama ini tidak bisa maksimal untuk bongkar muat. Jadi kita kembalikan fungsi pedestrian depan pasar agar lebih luas. Jadi fungsinya ada dua, dibuat jalan pedestrian dan loading barang," ungkap dia.

Lebih dari itu, mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini menyebut, bahwa pihaknya juga melakukan pengaspalan jalan-jalan berlubang atau rusak yang ada sepanjang Jalan Keputran.

"Kita juga fokus pada penataan parkir. Hari ini mulai analisa parkir di depan pasar dan sepanjang pasar. Untuk kemudian agar parkir itu lebih efektif, sehingga pembeli bisa datang parkir lebih nyaman," tutur dia.

Tindak Bongkar Muat Liar dan Operasi Yustisi

Selain memberikan rasa nyaman kepada pedagang dan pengunjung Pasar Keputran, Pemkot Surabaya juga melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat liar di sepanjang kawasan Jalan Keputran.

Fikser mengungkapkan, bahwa kendaraan yang melakukan bongkar muat liar itu biasanya yang mensuplai barang dagangan kepada PKL pedestrian. 

Hal itu dikatakannya, juga yang mengakibatkan pedestrian Jalan Keputran menjadi kotor.

"Kenapa kita harus ditindak? Karena bongkar muat di luar itu membuat area di luar menjadi kotor, bekas-bekas dari bongkar muat itu. Yang kedua kemudian, itulah yang mensuplai kepada pedagang (PKL) di luar pasar," tegasnya.

Di samping menindak kendaraan yang melakukan bongkar muat liar, Pemkot Surabaya juga akan melakukan operasi yustisi kepada orang-orang yang ada di dalam Pasar Keputran. 

Rencananya, operasi yustisi akan digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Menurut Fikser, operasi yustisi akan menyasar kepada orang-orang yang biasa tidur atau bertempat tinggal di dalam Pasar Keputran. 

Sebab, pihaknya mensinyalir Pasar Keputran juga digunakan sebagai tempat tinggal.

"Operasi yustisi besok dengan sasaran mereka yang bertempat tinggal di dalam pasar. Kita operasi yustisi untuk kemudian kita cek. Termasuk kemarin kami sisir ada lansia tinggal di sini. Hari ini ada dua, kemarin ketemu satu, kita serahkan ke Liponsos untuk dipulangkan ke daerah asal," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mulai menggencarkan vaksinasi Rotavirus (RV) sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan kasus Diare pada balita yang disebabkan oleh virus Rotavirus. 

Dimana virus tersebut menyumbang angka kematian tertinggi nomor dua pada bayi dan balita di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan, pemberian vaksin Rotavirus diberikan secara oral atau diteteskan melalui mulut sebanyak 3 kali dengan jarak pemberian antar vaksin minimal 28 hari. 

Yakni, dengan sasaran bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan batas maksimal pemberian pada bayi usia 6 bulan.

“Syarat pemberian imunisasi Rotavirus sama halnya dengan pemberian vaksinasi lainnya, yaitu kondisi sasaran sehat dan memenuhi kriteria usia pemberian serta interval antar vaksin,” kata Nanik, Selasa (22/8).

Nanik lantas menjelaskan, berdasarkan SE dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nomor : IM.02.02/C/3052/2023 Hal : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus (RV) Secara Nasional dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SE dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya tentang Pelaksanaan Pemberian Imunisasi RV di Kota Surabaya per tanggal 17 Juli 2023, disampaikan bahwa pelaksanaan pemberian imunisasi Rotavirus di Kota Surabaya dimulai pada bulan Agustus 2023 secara berkesinambungan.

“Program imunisasi Rotavirus merupakan rangkaian Program Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) Nasional sehingga agenda pelaksanaannya akan berkelanjutan. Ketersediaan vaksin Rotavirus telah diperhitungkan sesuai jumlah sasaran bayi lahir per tanggal 16 Mei 2023 yang ada di Kota Surabaya,” jelasnya.

Adapun dropping vaksin dari pemerintah pusat secara bertahap dan telah dituangkan kedalam SE dari Dirjen P2P Kemenkes RI tentang Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus Secara Nasional. 

Kemudian, pada penyelenggaraan program imunisasi Rotavirus di Kota Surabaya dapat difasilitasi di Posyandu dan Puskesmas sesuai jadwal, serta dapat juga difasilitasi layanan door to door bagi sasaran yang terkendala untuk datang ke fasyankes. 

“Capaian imunisasi Rotavirus akan dievaluasi secara periodik setiap bulan, sehingga untuk pelaksanaan bulan Agustus 2023 akan dianalisa pada akhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September 2023. Vaksin Rotavirus adalah program pemerintah dengan layanan vaksin gratis, aman dan berkualitas,” terang dia.

Meski begitu, jumlah pelayanan kasus Diare pada balita mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2023 sebanyak 15.896 kasus. 

Oleh karena itu, Nanik menghimbau kepada masyarakat yang memiliki bayi berusia minimal 2 bulan dengan kelahiran per tanggal 16 Mei 2023, segera memenuhi hak anak dengan mengakses layanan imunisasi Rotavirus. 

“Bisa diakses melalui layanan di Posyandu atau Puskesmas terdekat agar bayi mendapatkan proteksi dari penyakit diare akibat Rotavirus,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Saiful Rachman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Eks Kadindik Jawa Timur, Saiful Rachman yang terjerat kasus dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim, tahun 2018 tak sendirian.

Tetapi ada juga terdakwa lainnya yakni Eny Rustiana, sebagai mantan Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan secara virtual dari Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Surabaya pada Kejati Jawa Timur.

Dalam surat dakwaannya, JPU Kejari Surabaya menyebutkan jika terdakwa Saiful Rachman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Eny Rustiana, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp8.270.996.811,04.

Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI/BPKP/Inspektor Nomor : SR-55/PW13/5/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Material atap dan meubelair dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan SMK berupa Pembangunan Ruang Khusus Praktek siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA.2018.

Sedangkan dakwaan untuk terdakwa Eny Rustiana, JPU Kejari Surabaya menyebut bila Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ini sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum.

"Perbuatan terdakwa Saiful Rachman dan terdakwa Eny Rustiana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata JPU Kejari Surabaya Eko Saputro saat membacakan dakwaannya, Selasa (22/8).

Sementara Penasehat Hukum (PH) terdakwa Syaiful Rachman, yakni Syaiful Maarif mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi pada sidang perdana sebagai tinjauan atas surat dakwaan yang telah dibacakan.

"Kami akan fokus pada pembuktian bahwa peran dan fungsi masing-masing berbeda. Itu pertama. Kedua, ya kita lihat apakah itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum," jelas Saiful Maarif.

Sebab menurutnya, tugas terdakwa Syaiful Rachman yang tahun 2018 menjabat sebagai Kadispendik Jatim, hanya meneken atau mengesahkan SK atas pencairan dana saja.

Padahal sebagai Kepala dinas memiliki bawahan dalam mengurus berbagai pekerjaan

Oleh karena itu, Maarif ingin menanti jalannya proses persidangan agenda lanjutan nantinya, agar pihaknya dapat membuktikan siapa saja pihak yang terlibat praktik suap dalam kasus ini.

Ada satu peran, beberapa hal bahwa, menurut kita sepintas kesannya, agak berbeda. Biasanya pak Syaiful Rachman itu, penggunaan anggaran. 

Ada bawahannya yang penggunaan anggaran. Tetapi mereka tidak disebut sama sekali. Apakah peran fungsi masing-masing, kita akan lihat nanti," katanya.

Termasuk mengenai nilai kerugian negara yang disebut JPU sekitar Rp 8,2 miliar.

Maarif menegaskan, pihaknya akan memastikan, nilai kerugian tersebut diperoleh dari mekanisme akuntansi penghitungan yang benar dan sesuai kaidahnya.

"Termasuk itu, terkait kerugian negara, kita akan hitung. Kerugian negara kan Rp 8,2 miliar. Itu cara hitungnya seperti apa. Apakah sudah dihitung secara materiil kerugian negara atau tidak. Nanti kita akan bahas pada pembuktian," pungkasnya.

Seperti diberitakan terungkap modus mantan Kadispendik Jatim, Syaiful Rachman dan Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Eny Rustiana dalam menyunat dana renovasi bangunan dan pembelian mebeler seluruh SMK se-Jatim.

Nilai kerugian negara akibat praktik dugaan korupsi yang dilakukan kedua orang ini sekitar Rp 8,2 miliar.

Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dispendik Jatim, tahun 2018, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp63 miliar.

Seharusnya uang tersebut dialokasikan kepada 60 SMK, dengan rincian 43 SMK negeri dan 17 SMK swasta, untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS), pembangunan rangka atap rangka berbahan Besi WF (wide flange iron), beserta pembelian perabotan mebeler.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pencairan dana tersebut disunat oleh dua orang tersebut.

Modusnya, ada beberapa prosedur pembelian bahan material pembangunan dan perabotan mebeler, diwajibkan melalui mekanisme akal-akalan yang ditetapkan kedua terdakwa.

Cara kerjanya, khusus untuk pengadaan perabotan mebeler dan atap rangka berbahan Besi WF, diwajibkan melalui mekanisme pencairan dana yang dikelola melalui kedua tersangka.

Kedua terdakwa menginstruksikan kepada semua kepala sekolah SMK swasta dan negeri untuk memberikan sebagian dari dana alokasi tersebut dengan beragam nilai nominal, kepada para tersangka.

Agar siasat dan akal-akalan para tersangka berjalan mulus. Eks Kadindik Jatim, Syaiful Rachman mengumpulkan semua kepala sekolah SMK negeri dan swasta di sebuah tempat pertemuan untuk melakukan rapat internal.

Di dalam ruang rapat tersebut, para peserta rapat; para kepala sekolah SMK, dilarang membawa ponsel. 

Dan meminta para peserta rapat meletakkan atau menyimpan ponsel tersebut di luar ruangan.

Selama berlangsungnya rapat. Syaiful Rachman memberikan instruksi khusus agar proses pembelian rangka atap dan mebeler dapat dilakukan secara kolektif kepada Eny Rustiana.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga kualitas udara di Kota Pahlawan tetap bersih dan layak hirup. 

Upaya itu diantaranya, mulai dari penanaman 1000 pohon setiap hari, cek rutin uji emisi kendaraan, hingga pemantauan udara. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, upaya pemkot menjaga kualitas udara di Kota Surabaya agar tetap baik yaitu dengan cara melakukan penanaman 1000 pohon setiap hari dan menggalakkan kembali gerakan Satu Jiwa Satu Pohon (Sajisapo). 

"Kenapa itu kita lakukan? Karena kami nggak mau kondisi oksigen di Kota Surabaya ini (kualitasnya) berkurang. Maka dari itu, kami melakukan penanaman terus-menerus," kata Hebi, Selasa (22/8).

Hebi menjelaskan, penanaman 1000 pohon setiap hari ini dilakukan di seluruh wilayah Kota Surabaya. 

Utamanya, dilakukan penanaman pohon di kawasan yang tingkat lalu lintas kendaraannya tinggi, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Margomulyo. 

Menurutnya, penanaman ribuan pohon itu tidak asal dilakukan, karena DLH Kota Surabaya juga mempertimbangkan estetika agar sedap dipandang. 

"Tanaman di Jalan Ahmad Yani akan diperbanyak, juga di Margomulyo. Kami mempertimbangkan estetika juga, misal terlalu banyak atau rapat kan nggak bagus," jelas Hebi. 

Ke depannya, DLH akan menggalakkan kembali gerakan Sajisapo di Kota Surabaya. Gerakan Sajisapo ini dilakukan setiap kali ada keliharihan baru di lingkungan perkampungan. 

Tak hanya itu, ia juga mengajak warga Surabaya untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dengan cara menanam pohon, baik tanaman perdu maupun semak. 

"Jadi setiap ada bayi lahir, maka warga diwajibkan untuk menanam satu pohon," ujarnya.

Hebi menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait adanya kabar kualitas udara di Kota Surabaya buruk. 

Sebab, berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) per Januari-Agustus 2023, 20 persen dalam kondisi baik dan 70 persen kondisi sedang alias masih layak hirup. 

"Kondisinya baik dan sedang, belum parah, artinya masih sehat dan masih layak hirup. Jadi Surabaya saat ini masih baik-baik saja," tandasnya.

Senin, 21 Agustus 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan ada warga miskin yang enggan diberikan intervensi berupa pekerjaan. 

Alasannya, warga tersebut enggan bekerja di lapangan dan ingin di dalam ruangan AC kantoran.

"Ada (warga) di satu tempat, yang sudah diberikan pekerjaan (tidak mau). Saya sendiri sampai saya panggil (orangnya), lha kok ngomong pegel (bicara capek). (Bilang) ada tidak pak yang (kerja) di ruangan AC," kata Wali Kota Eri saat meresmikan Balai RW 5, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Senin (21/8).

Wali Kota Eri pun menyesalkan sikap orang tersebut. 

Sebab, ia mengaku, dahulu sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga wali kota, ia tak malu bekerja apa saja. 

Bahkan, ia juga pernah bekerja menjadi teller obat, berjualan kambing dan sapi, hingga beras serta gula.

"Itu (pernah) saya lakukan. Lha kok sak iki arek nom-noman dikei kerjo kesel, isok gak sing nang njero ruangan (Lha kok sekarang anak-anak muda dikasih pekerjaan bilang pegal, minta kerja yang di dalam ruangan)," katanya.

Karena itu, Wali Kota Eri berharap kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang agar tidak pilih-pilih dalam pekerjaan. 

Baginya, kerja itu bagaimana dengan semangat bisa mengubah nasib diri sendiri dan keluarga.

"Jadi jangan kerja (pilih-pilih) seperti itu, tapi kerja itu bagaimana dengan semangat kita bisa mengubah nasib kita. Jadi semangat kerja, ojok nggolek kerjo seng paling enak (jangan cari kerja yang paling enak)," tutur dia.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri juga meminta kepada RT/RW apabila ada warga yang enggan diintervensi pekerjaan, agar dikeluarkan dari daftar keluarga miskin. 

Ia pun mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan Ketua RW 5, Kelurahan Keputran Surabaya terhadap warga penerima bantuan sosial.

"Ada warga setelah dapat uang (bantuan) dibuat foya-foya, langsung dikeluarkan (dari daftar warga miskin) sama Pak RW-nya. Lha wong susah (orang susah) njaluk (dikasih) bantuan, dikasih bantuan tidak diberikan anak-istrinya, malah dibuat dugem," ungkapnya.

Dalam peresmian itu, Wali Kota Eri kembali menyatakan, bahwa yang diresmikan bukanlah wujud dari bangunan Balai RW. 

Namun yang diresmikan adalah semangat gotong-royong dan fungsi dari Balai RW tersebut.

"RW 5 (Kelurahan Keputran) ini luar biasa Pak RW-nya, kegiatannya sangat luar biasa. Dan saya berharap, semua RW bisa memanfaatkan Balai RW untuk pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat," harapnya.

Wali Kota Eri Cahyadi meyakini, apabila Balai RW digerakkan dengan guyub rukun dan gotong-royong, maka tidak akan pernah ada kemiskinan di Surabaya. 

Pun demikian tidak akan pernah ada kenakalan remaja jika Balai RW digerakkan dengan kegiatan-kegiatan positif.

"Makanya fungsi Balai RW kita kembalikan seperti awal, itulah kenapa kita resmikan. Jadi kayak masjid, tidak didirikan tapi dimakmurkan. Tempat ibadah gereja, pura, vihara, klenteng juga sama, tidak didirikan tapi dimakmurkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 5 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Kasno Purwanto mengakui, ada warganya yang menggunakan bantuan dari pemerintah tidak untuk semestinya. 

Ia pun lantas memberikan tindakan tegas kepada warga tersebut. 

"Itu saya coret langsung (dari daftar penerima). (Dapat bantuan malah) dibuat ke diskotek," ujar Kasno Purwanto.

Pada kesempatan ini, Kasno juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi karena telah memperbaiki Balai RW di wilayahnya. 

Ia berharap, ke depan Balai RW tersebut dapat mendukung pelayanan kepada warga. 

"Saya terima kasih banyak kepada Pak Wali. Kemarin sudah saya coba (kegiatan) PKK sama ibu-ibu. Saya bangga, berterima kasih banyak, bisa untuk pelayanan," katanya.

Karenanya, Kasno mengajak warganya untuk bersama-sama menjaga kebersihan gedung Balai RW 5. 

Lebih dari itu, ia juga berharap warga dapat menggunakan Balai RW 5 Kelurahan Keputran, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. 

"Monggo (silahkan) digunakan, ini (Balai RW) bukan punya saya. Kalau RT/RW menggunakan silahkan, yang penting untuk kegiatan-kegiatan positif," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menutup pameran Surabaya Great Expo (SGE) 2023 di Exhibition Hall Grand City Surabaya pada Minggu (20/8) malam. 

Pameran yang berlangsung mulai tanggal 16-20 Agustus 2023 ini, telah melampaui target transaksi, yakni menembus Rp8,2 miliar. 

Dimana target yang dipatok adalah Rp7,5 miliar.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan, pameran nasional itu telah sukses digelar selama lima hari. 

Dengan jumlah pengunjung SGE 2023 sebanyak 31 ribu, naik 24 persen dari jumlah pengunjung tahun lalu. Yakni,  sebanyak 25 ribu pengunjung.

“Jumlah omzet SGE 2023 secara keseluruhan adalah Rp 8,2 miliar, naik sekitar 10 persen dari SGE 2022 yang omzetnya Rp 7,5 miliar. Sementara booth di SGE 2023 sebanyak 168 dan terisi maksimum oleh 124 peserta. Sedangkan SGE 2022 hanya 100 both yang diisi oleh 80 peserta pameran,” kata Dewi, Senin (21/8).

Dewi menyampaikan, SGE 2023 merupakan pameran multi produk. Mulai dari sektor industri, perdagangan, investasi, pariwisata, perbankan, dan produk unggulan UMKM. 

Pameran tersebut secara rutin digelar dan tahun ini adalah pameran yang ke-12 kalinya di Kota Surabaya. 

Event nasional yang melibatkan berbagai pihak ini mengusung tagline “UMKM Kuat, Surabaya Hebat”.

“Tanggapan dari para pelaku UMKM di SGE tahun ini  adalah stand berdasarkan sistem klaster yang dikategorikan sesuai dengan tipikal kegiatan/layanan. Sehingga lebih memudahkan pengunjung untuk mencari produk dan jenis pelayanan yang dibutuhkan pengunjung,” ujar dia.

Bahkan, produk dan jumlah UMKM yang berpartisipasi dengan difasilitasi oleh Pemkot Surabaya pun semakin beragam jumlahnya dan bervariasi. 

Sebab, setiap OPD turut serta menampilkan UMKM Surabaya. 

Promosi kegiatan  juga dilakukan di berbagai media sosial utamanya Instagram dengan menggandeng influencer, menayangkan di videotron, dan media elektronik. 

“Pameran SGE 2023 juga menjadi sarana wisata keluarga, serta pusat informasi dan edukasi bagi anak-anak. Apalagi di tahun ini menggandeng dari UNICEF Indonesia,” terangnya.

Karenanya, Dewi mengaku bahwa para pengunjung atau konsumen juga sangat dimudahkan dalam bertransaksi. 

Mereka banyak yang menggunakan sistem pembayaran non tunai karena semua booth telah menyediakan QRIS untuk bertransaksi. 

Sedangkan dalam kaitannya dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, masyarakat terlihat sangat antusias karena dirasa bahwa pelayanan menjadi lebih dekat dan dikemas dalam suasana yang santai juga menyenangkan. 

“Bahkan beberapa OPD juga memberikan hadiah-hadiah atau bonus kepada pengunjung yang datang ke stand, ikut game atau permainan santai yang ada di stand. Bahkan beberapa OPD membolehkan pengunjung mencoba peralatan atau seragam atribut Dinas,” ungkap dia.

Selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sangat ramai ditunggu masyarakat. 

Misalnya layanan EKG, cek darah, cek massa tubuh, injeksi vitamin dan lainnya. Kemudian yang tidak kalah ramai adalah layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sangat mudah, layanan bidang penanaman modal dan perizinan juga ramai dikunjungi masyarakat.

“Artinya penyelenggaraan SGE selanjutnya yaitu tahun 2024, kita harus bisa mempertahankan capaian yang telah diperoleh untuk SGE 2023, dan justru harus bisa lebih baik lagi dari tahun ini,” tegas dia.

Kemudian, Dewi lantas menjelaskan strategi agar penyelenggaraan SGE 2024 lebih maksimal dari tahun ini. 

Langkah awal yang dilakukan adalah menyasar kegiatan promosi lebih gencar dengan menggandeng tokoh atau influencer yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat. 

Hal ini akan berdampak mendatangkan massa atau pengunjung ke pameran. 

Selain itu rangkaian acara pengisi kegiatan akan dikemas lebih menarik, misalnya dengan mengadakan konser musik yang digemari oleh masyarakat.

“Kemudian dari sisi kepesertaan akan lebih dimaksimalkan, khususnya partisipasi dari Sister City baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Surabaya Great Expo merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mempromosikan daerahnya maupun produk-produk unggulannya,” pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive