Syarief Hasan Soroti Kebijakan Beli LPG Pakai KTP Persulit Rakyat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyoroti kebijakan pemerintah terkait kewajiban penggunaan KTP setiap pembelian gas LPG (elpiji) 3 kilogram. 

Menurutnya, kebijakan ini terkesan mempersulit masyarakat.

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang.

"Kita memahami, kebanyakan masyarakat yang menjadi sasaran LPG 3 kilogram ini adalah masyarakat desa. Kita jangan mempersulit masyarakat yang membutuhkan tabung LPG 3 kilogram ini.", ungkap Syarief, dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

Syarief Hasan melanjutkan penggunaan elpiji 3 kg juga banyak digunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Ia menilai diberlakukannya kebijakan tersebut dapat mempersulit para pelaku UMKM.

"Selama ini, Usaha Mikro dan Kecil banyak menggunakan Tabung LPG 3 Kilogram. Jika ini diwajibkan, tentu menyulitkan dan membatasi pelaku usaha mikro dan kecil yang sangat membutuhkan," ujar Syarief.

Syarief juga menyebut, harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan ini. Ia mengungkapkan, hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini.

"Jika kebijakan ini diambil tanpa sosialisasi yang masif maka akan menimbulkan problem baru di masyarakat. Akan ada banyak masyarakat yang dibatasi dalam mengakses LPG 3 kilogram in" , tutur Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tersebut.

Syarief pun menyampaikan urgensi tabung gas elpiji 3 kg. Menurutnya, gas elpiji yang disubsidi sangat membantu roda perekonomian, khususnya rumah tangga dan sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja.

"Karenanya, mereka tidak boleh dipersulit mengakses," kata Syarief.

Alih-alih membuat kebijakan baru, ia menyarankan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan gas subsidi.

"Pemerintah harus mencari solusi yang lebih tepat dalam penyelesaian persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram, bulan malah membuat kebijakan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat," imbuh Syarief.

Mewakili partainya, Partai Demokrat, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan pro rakyat. 

Syarief bersama F-Demokrat di DPR akan berupaya agar semua masyarakat bisa mengakses kebutuhannya secara inklusif.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil. Kita ingin mereka bisa mengakses kebutuhannya tanpa pembatasan yang merugikan masyarakat kecil," pungkasnya.

Read More

Ketersediaan Bahan Pokok di Surabaya Aman

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok utama, yakni beras sangat mencukupi bagi seluruh Kota Pahlawan.  

Indeks kecukupan pangan bahan pokok beras Kota Surabaya pada bulan Agustus 2023 sebesar 1,31. 

Artinya ketersediaan jumlah beras masih diatas jumlah kebutuhan seluruh penduduk Kota Surabaya. 

Dapat digambarkan, misalkan kebutuhan beras untuk seluruh penduduk Kota Surabaya adalah 100 ton. 

Maka jumlah beras yang ada di pasaran, baik agen, toko, pedagang eceran, dan toko kelontong adalah sebanyak 131 ton. 

Jadi bahan pokok utama beras sangat mencukupi untuk seluruh warga Kota Surabaya.

Disamping itu, perkembangan harga bahan pokok (sembako) penting di Kota Surabaya pada bulan Agustus 2023 secara umum dalam keadaan stabil dan terkendali. 

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan menyampaikan bahwa dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, per tanggal 25 Agustus 2023, diketahui 2 komoditas pangan terpantau mengalami sedikit kenaikan, yaitu beras dan cabai merah besar. 

“Untuk beras kenaikan tidak sampai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah Rp. 10.900,-. Adapun untuk cabai merah besar di Surabaya rata-rata Rp32,500,- yang lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur senilai Rp34.921,” kata Ikhsan, Senin (28/8).

Ikhsan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Kota Surabaya menegaskan, Pemkot Surabaya juga melakukan pengendalian harga dengan memberikan informasi terkait perkembangan harga dari pemantauan harga komoditas di banyak pasar melalui televisi yang dipasang di pasar pasar. 

Di antaranya,  Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru, dan Pabean. 

“Dengan memberikan informasi tentang harga bahan pokok setiap hari di pasar, maka warga bisa mengetahui harga wajar yang ada di hari itu dan para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga terlalu tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan Pemkot Surabaya telah melakukan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras dengan pendistribusian beras medium Bulog kepada pedagang di pasar-pasar utama Kota Surabaya sebanyak 14 ton, Sabtu (26/8).

“Jadi warga tidak usah kuatir, karena ketersediaan masih sangat cukup dan harga diharapkan tidak akan naik tinggi dengan digelontorkan beras ke para pedagang. Harga tersebut sudah terinfo ke seluruh pedagang yang dipasok. Selanjutnya para kepala pasar akan mengendalikan dan memastikan harga jual beras medium dari operasi pasar tidak melebihi Rp. 9.450/kg,” kata Dewi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, guna mengendalikan harga cabai merah besar, telah dilakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pertanian, seperti Kediri, Sidoarjo, Gresik, dan Blitar. 

“Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan distribusi dan harga terkendali serta memfasilitasi pedagang pasar untuk bisa mendapatkan komoditas dari sumber dengan harga termurah,” pungkasnya.

Read More

Irkoarmada II hadiri Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenal TA. 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Inspektur Koarmada (Irkoarmada) II Laksma TNI Eriyawan, S.E., M.A., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima Tim Audit Kinerja Inspektorat Jenderal TNI AL (Itjenal), bertempat di Gedung Candrasa  Mako Koarmada II. Senin (28/08/2023).

Kedatangan Tim Audit Kinerja Itjenal dipimpin oleh Iropslat Laksma TNI Nursyawal Embun, M. Tr.Opsla., sebagai pengendali teknis dalam rangka Talimat awal Audit Kinerja Itjenal. 

Tim Audit Kinerja Itjenal akan melaksanakan pemeriksaan kinerja periode tahun anggaran 2022 sampai dengan Triwulan 2 tahun anggaran 2023 di jajaran Koarmada II.

Adapun tujuan dilaksanakannya Audit Kinerja adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam kesempatan tersebut Irkoarmada II mengungkapkan bahwa dari kegiatan ini, jajaran Koarmada II akan memperoleh masukan-masukan yang sangat berharga guna meningkatkan pembinaan dan kinerja di masa-masa mendatang, diharapkan dari kegiatan ini, jajaran Itjenal nantinya bukan hanya memberikan masukan-masukan dalam rangka audit kinerja saja.

Namun juga dapat berperan untuk menjembatani antara Koarmada II dengan instansi atau Komando atas yang berkompeten, sehingga diharapkan segala kendala dan hambatan yang ada dapat dicarikan solusi yang lebih baik dalam penyelesaiannya.

Sementara itu, Irjenal Laksda TNI Sunaryo CFrA., CGCAE., CSFA melalui Iropslat Laksma TNI Nursyawal menekankan untuk dukung dan pertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan (LK) UO Kemhan/TNI dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran maupun BMN yang baik dan benar sehingga diperoleh output dan outcome yang tepat, cegah potensi fraud serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tingkatkan kegiatan berbasis manajemen resiko dalam rangka reformasi birokrasi di jajaran TNI AL, Tingkatkan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap pengelolaan anggaran oleh para pejabat perbendaharaan mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP) maupun pejabat pengadaan. Laksanakan Reformasi Birokrasi terhadap pembangunan zona integritas untuk tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dan hindari terjadinya penyalahgunaan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Read More

Letkol Ketut Wira Motivasi Pemuda di Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan tak gentar untuk terus membentuk karakter generasi penerus di Lamongan. Pembentukan karakter itupun, ia lakukan melalui kegiatan Senin berkibar.

Senin berkibar tersebut, dilakukan di SMAN 1 Sekaran. Di tempat itu, Dandim mengajak semua pelajar untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk negara, khususnya melalui kegiatan-kegiatan positif.

“Ke depan, persaingan akan semakin ketat. Jadi penting untuk para pelajar supaya meningkatkan bakat positifnya,” ujar Letkol Ketut Wira. Senin (28/08/2023) pagi.

Berbekal semangat belajar yang tinggi, Dandim meyakini jika para pelajar SMAN 1 Sekaran mampu menghadapi persaingan yang terjadi di masa depan,

“Saya yakin pelajar SMAN 1 ini mampu dan bisa menjadi yang diharapkan orang tua dan masyarakat,” bebernya.

Tak hanya itu saja, Dandim menambahkan jika Senin berkibar merupakan salah satu implementasi jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam meneruskan perjuangan para pahlawan. 

Bahkan, dalam Senin berkibar itu beberapa hal disampaikan oleh Dandim, salah satunya untuk bijak dalam bermedia sosial.

“Gunakan medsos dengan bijak. Itu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Terpenting sebagai pelajar, harus bisa meningkatkan kedisiplinan dan kreatifitas demi masa yang akan datang,” tegas Dandim.

Read More

Koramil Ngimbang Sumbang Darah

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi sosial kali ini digelar oleh pihak Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Lamongan bersama pihak Koramil Ngimbang. 

Aksi sosial yang digelar di Pendopo Kecamatan Ngimbang itu, berupa bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT RI ke-78.

Pgs Danramil Ngimbang, Serma Suyanto mengatakan jika pihaknya mendukung adanya aksi sosial tersebut. Dukungan itu, dibuktikan dengan adanya pelibatan beberapa personel Koramil untuk ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya.

“Kegiatan ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami, terutama dalam kegiatan sosial,” ujar Suyanto. Minggu (27/08/2023).

Tak hanya itu saja, pelibatan personel Koramil Ngimbang dalam aksi sosial tersebut, kata Suyanto, merupakan salah satu upaya dalam memperkuat Kemanunggalan TNI dan rakyat.

Pasalnya, kata dia, Kemanunggalan di wilayah teritorialnya saat ini sudah terwujud dengan baik.

“Maka dari itu, Kemanunggalan ini akan terus kita pelihara,” pungkasnya.

Read More

Kisah Pekerja IHT Terima BLT DBHCHT, Biar Asap Dapur Terus Mengepul

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eni Susila (49), seorang pelinting sigaret kretek tangan (SKT) di Surabaya, terus melemparkan senyum ketika melihat saldo tabungannya bertambah. 

Matanya berbinar setelah melihat pergerakan saldo tabungannya meningkat. 

Baginya, jalan rezeki bisa berdatangan dari segala penjuru mata angin.

 

Tangannya masih lincah membuka beberapa aplikasi di ponsel pintarnya. 

Ia membuka marketplace dan memastikan etalase jualannya terus bertambah. 

Siang itu, ketika saldo di tabungannya bertambah setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), perempuan asli Sidoarjo itu langsung memesan pisang dan ketela untuk bahan keripik buatannya.

 

Ibu dua anak ini merupakan karyawan di PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) sebagai salah satu penerima BLT. 

"Langsung saya pakai untuk pengembangan bisnis makanan,” kata Eni Susila ketika ditemui di fasilitas produksi Sampoerna Rungkut 2, Surabaya, Kamis (24/8) lalu.

 

Selama tiga tahun terakhir ini, ia mempersiapkan diri untuk menyambut masa pensiun dengan menjadi pelaku wirausaha. 

Tempatnya bekerja, Sampoerna, juga menyediakan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan untuk persiapan purna tugas. 

Tujuannya, agar tetap berdaya dan memiliki sumber penghasilan alternatif saat memasuki masa pensiun. 

Perempuan berkacamata itu ingin tetap produktif dan bisa terus membantu perekonomian keluarganya. 

"Alhamdulillah bisa bantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

 

Eni merasa senang menjadi bagian dari perempuan tangguh yang sudah hampir 30 tahun bekerja di sektor IHT. 

Selain memiliki kemampuan untuk melinting, ia dan beberapa temannya juga diajari untuk merintis usaha. 

Ia pun mengawali dengan membuat keripik.

 

“Semangatnya biar dapur tetap mengepul, jadi kami ingin terus produktif,” sambungnya.

 

Sutiah, 48, pekerja di Sampoerna lainnya yang juga menerima BLT mengaku senang dengan adanya BLT DBHCHT yang bisa dipakai untuk modal usaha. 

Berapa pun rezeki yang masuk, ia ingin menjadikannya sebagai tambahan semangat dalam membangun usaha kecilnya, minuman herbal.

 

Perempuan tiga anak ini senang dengan iklim pertemanan serta semangat kerja di IHT. 

Selama beberapa tahun terakhir ini, ia rutin untuk mendapatkan tambahan skill dalam merintis usahanya. 

“Kami diajari cara berproduksi, harus stabil. Ada juga tentang pengemasan yang bagus, serta pemasaran yang baik,” katanya.

 

Ia dan ribuan pekerja di sektor IHT telah menerima BLT. 

Tambahan bantuan itu ingin dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Untuk bisa memperkuat produk dan pangsa pasar yang akan terus digarap. 

Dirinya yakin dengan semangat yang kuat, maka ruang untuk bisa berkembang semakin terbuka lebar.

 

“Ibu-ibu itu ulet. Kami saja kalau punya uang Rp100 ribu di dompet bisa dipakai untuk macam-macam peluang. Ini alhamdulillah dapat Rp1,5 juta dari Gubernur Jatim lewat BLT. Jadi bisa saya maksimalkan untuk usaha,” ucapnya.

 

Sebagai informasi, BLT yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki total sasaran 9.259 orang, tersebar di 54 perusahaan yang berasal dari 38 kabupaten/kota di Jatim. 

Untuk jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim sendiri mencapai Rp13,9 miliar. 

Rincian penerima BLT DBHCHT di Bakorwil Pamekasan dan Surabaya sebanyak 5.030 orang. 

Untuk sisanya ada di Madiun sejumlah 1.864 orang, Bojonegoro ada 1.502 orang, Malang ada 859 orang dan Jember ada 3 orang.

Read More

Komandan KRI Alugoro-405 Sambut Kedatangan HMAS Waller-75

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan KRI Alugoro-405 Letkol Laut (P) Topan Agung Yuwono menyambut kedatangan Kapal Selam HMAS Waller-75 milik Royal Australian Navy (RAN), yang saat ini sandar di Dermaga Madura Timur Koarmada II, Minggu (27/8).

Rombongan Angkatan Laut Australia dibuat takjub dengan penampilan tarian Remo khas Jawa Timur dan juga sambutan hangat yang diberikan oleh Komandan KRI Alugoro-405.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan KRI Alugoro-405 mengucapkan terima kasih dan berharap dengan pertemuan kali ini dapat memupuk persaudaraan dan kerja sama yang baik hingga masa mendatang.

Read More

Soal Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres, Akademisi Wacanakan Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polemik gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK), membuat kalangan akademisi hukum mengambil sikap dengan melakukan kajian melalui webinar nasional, Sabtu (26/8).

Kegiatan webinar ini diinisisasi oleh Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (PRESISI) dan Departemen Hukum dan HAM Fakultas Hukum UNTAG Banyuwangi.

Dr Demas Brian Wicaksono, SH MH, Direktur PRESISI mengungkapkan, saat ini diperlukan aturan yang jelas dan rinci mengenai persyaratan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Dengan begitu, lanjutnya, hasil Pilpres 2024 nanti dapat memperoleh Presiden dan Wakil Presiden yang memang berkualitas dan produktif, serta cerdas dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional.

“Memang seharusnya persyaratan capres dan cawapres dalam UU Pemilu perlu dipertegas dan diperjelas secara rinci, sehingga seluruh kepentingan warga negara Indonesia dapat terlindungi konstitusionalnya dalam persyaratan tersebut," papar Demas.

Kedua, masih kata Demas, KPU sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses Pemilu harus memastikan bahwa capres dan cawapres yang mencalonkan diri memiliki kesehatan secara fisik dan mental.

"Termasuk bersih dari rekam jejak persoalan korupsi, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dan penghilangan orang secara paksa, serta persoalan pidana yang lain,” tandasnya.

Ia berharap semua akademisi dan pengamat politik serta mahasiswa untuk mengawal bersama-sama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

"Harapannya semua pihak dapat berkontribusi dalam pesta demokrasi ini, dan memberikan keputusan politik terbaik untuk bangsa dan negara tercinta," tutur Demas.

Batas Usia Capres dan Cawapres Webinar nasional dengan tema "Judicial Review Batas Maksimal Usia dan Tindak Pidana dalam Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden" ini menghadirkan 6 narasumber yang merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya, Dr Aditya Wiguna, SH, MH, M.H.Li. 

Dosen UNTAG Banyuwangi menegaskan bahwa judicial review batas usia capres dan cawapres ini sebagai jaringan pengaman, agar Pemilu nanti menghasilkan pemimpin bangsa yang netral dan bersih dari tindak pidana.

“Judicial review batas usia Undang-undang Nomor tahun 2017 adalah jaring pengaman agar nantinya pemimpin bangsa ini netral dan bersih dari tindak pidana,“ kata Aditya dalam webinar tersebut yang diikuti sekitar seribuan peserta.

Dr Muhamad Hoiru Nail, SH,  MH,  Dosen Universitas Islam Jember menambahkan bahwa logika pembenar harus ada pembatas usia adalah mampu secara fisik, mampu secara psikologis, dan kemampuan moral yang stabil.

"Kesimpulannya, batas bawah usia capres da cawapres adalah 40-35 tahun. Namun batas atas tidak terbatas. Usia paling rendah 40 tahun," tegas dia.

"Idealnya calon presiden mencerminkan kematangan pribadi pemaman tentang nilai demokrasi. Tidak ada batas maksimum, karena sudah terdapat syarat jasmani dan rohani membuat persyaratan ini sesuai kebutuhan rakyat," lanjut Hoiru Nail dalam paparannya.

Karena itu, Dr Taufik Firmanto, SH, L.LM, Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhamadiyah Bima mengimbau agar  semua pihak, baik akademisi, praktisi, sampai mahasiswa untuk bersama-sama terlibat dalam proses politik secara sehat dan ikut mengawal proses Pemilu 2024.

“Saya berharap agar kita semua dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui proses Pemilu yang jujur dan bersih,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Gugatan batas usia capres dan capres itu salah satunya dilayakangkan Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. 

Dalam permohonannya, mereka meminta syarat usia maksimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan.

Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf d dan q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Pasal 169 huruf d berbunyi ‘tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya’, sedangkan pasal huruf q ‘berusia paling rendah 40 tahun’.

Read More

Tiga Caleg DPRD Surabaya Langgar Syarat Administrasi Pileg, Ini Nama dan Jabatannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditemukannya Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diduga melanggar syarat administratif di Kota Surabaya, dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Temuan itu setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus 2023, lantas dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Mohamad Syafi'i mengatakan pihaknya sebagai perwakilan dari masyarakat Surabaya yang peduli tentang literasi demokrasi. 

Bertujuan pelaporannya di KPU Surabaya untuk menegakkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif.

"Tahapan yang sudah berlangsung ini sudah dilaksanakan. Tetapi kenapa KPU Surabaya, khususnya Divisi Teknis (Penyelenggaraan) tadi itu kok masih kecolongan. Ini yang menurut kami sangat kecewa, kenapa dibiarkan. Kita takut ada indikasi, seperti main mata, kesewenang-wenangan dengan memakai jabatan untuk hal-hal yang seperti ini (pencalonan)," kata Syafi'i usai melaporkannya, Sabtu (26/8).

Menurutnya, DCS yang diumumkan oleh KPU Surabaya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang tercantum pada PKPU 10/2023 itu. 

Sebab, pada Pasal 11 Ayat (1) Poin K menegaskan bahwa setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Caleg, diwajibkan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, Syafi'i menyebutkan tiga Caleg yang berada di dua Daerah Pemilihan (Dapil) dari dua partai politik (Parpol) yang berbeda, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu orang dan dua orang dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. 

Selain melakukan pelaporan ke KPU Surabaya, ia juga melaporkan ketiga Caleg tersebut ke Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

"Karena, sebagai pemerintah kota Surabaya, wali kota memiliki wewenang di BUMD, untuk memecat oknum BUMD tersebut. Sebab, wali kota juga memiliki pakta integritas dari setiap direksi BUMD, harus non partai (tidak berpartai politik)," jelasnya.

Syafi'i menjelaskan, ketiga orang Caleg tersebut merupakan salah satu oknum Badan Pengawas (Bawas) di BUMD dan dua orang di ketua LPMK. 

Pihaknya mengaku banyak laporan yang diterima, tapi bukti-buktinya belum cukup kuat.

Dengan demikian, Syafi'i mengaku juga mengantisipasi sikap masyarakat yang apatis terhadap literasi demokrasi dan membantu KPU Surabaya supaya memiliki integritas semakin baik. 

Lanjutnya, ia menegaskan akan kembali ke Kantor KPU Surabaya, pada 28 Agustus dengan data-data dari laporan masyarakat. 

"Seumpamanya Divisi Teknis tadi dirasa tidak baik, ataupun kecolongan. Makanya kita hari ini melaporkan supaya berbenah, membantu KPU juga," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno menjelaskan pelaporan dari AMPD sudah diterima tentang keberadaan Caleg yang statusnya pejabat BUMD atau pekerjaan dengan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan demikian pihaknya akan melakukan klarifikasi ke partai yang bersangkutan dan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan yang dilarang di PKPU 10/23 harus diterima KPU paling lambat 3 Oktober 2023.

"Ketika ada masyarakat yang melaporkan terkait keuangan negara kita tampung. Mekanisme berikutnya menyampaikan ke parpol dan nanti hasil klarifikasi  disampaikan ke KPU Surabaya, nanti akan dicermati," jelasnya.

Saat disinggung tentang salah satu Caleg yang bekerja sebagai Bawas BUMD, pihaknya menerima berkas formulir B.Pernyataan Bakal Calon dari administrasi yang bersangkutan mengisi sebagai pekerja swasta. 

Oleh karena itu, pihaknya mengaku hanya berpedoman pada administrasi yang diterima dari parpol terkait.

"Kita tidak dalam mengomentari apakah diantara BCAD itu melakukan pembohongan publik. Namun landasan kita ya dokumen administrasinya menyebutkan demikian, ya sudah itu yang kita verifikasi administrasi, seperti itu. Baru nanti masuk ke  klarifikasi, melalui partai politik," pungkasnya.

Read More

Hadiri Acara Sedekah Bumi Ngagelrejo Surabaya, Wali Kota Eri Pesan Jaga Persatuan Hadapi Tahun Politik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara sedekah bumi di Kampung RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Sabtu (26/8) sore. 

Sedekah bumi digelar oleh warga setempat sebagai wujud syukur sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Wali Kota Eri Cahyadi hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani. Para asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga nampak hadir dalam acara tersebut.

Acara sedekah bumi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB tersebut, diikuti seluruh warga mulai dari RT 01 hingga 09, RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Surabaya. 

Sebelum acara dimulai, warga mengikuti kirab dengan cara berkeliling kampung. Berbagai macam hasil bumi yang ditata seperti gunungan, pun turut diarak dalam momen tersebut.

"Alhamdulillah saya bahagia betul, pada hari ini ada acara bersih desa. Bersih desa ini ada yang menggelar wayangan, ada yang menggelar pengajian. Tetapi acara bersih desa ini jangan pernah dihilangkan," kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, acara bersih desa merupakan sebuah peringatan. Dimana acara bersih desa tersebut digelar warga sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri atau pemrakarsa desa.

"Kalau memperingati berarti apa? kita menghormati yang bahurekso (pemrakarsa) desa. Maka kita harus tahu perjuangan yang dilakukan oleh bahurekso desa tujuannya apa. Ini yang harus kita pegang pada waktu bersih desa," ujarnya.

Karenanya, Wali Kota Eri pun meminta agar acara sedekah bumi di Kampung RW X Ngagelrejo Surabaya bisa terus dilestarikan. Ia juga bersyukur, warga di kampung tersebut, nampak guyub dan rukun.

"Semoga guyub rukun ini bisa dicontoh oleh RW-RW yang lainnya. Semoga sedekah bumi ini juga bisa dilakukan setiap tahun untuk menjaga silaturahmi dan Ukhuwah Basyariyah," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga mengingatkan warga bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. 

Menghadapi tahun politik, warga diminta agar tetap menjaga guyub rukun dan persatuan.

"Beda pilihan adalah hal biasa. Tapi jangan sampai saling memaki, tidak perlu saling memfitnah. Jadi jangan sampai warga bertengkar karena beda pilihan, karena itu tolong dijaga," pesannya.

Selain acara sedekah bumi, dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri bersama Bunda Rini dan jajaran Pemkot Surabaya, sekaligus meresmikan Balai RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo.

Balai RW X yang berlokasi di Jalan Ngagel Dadi I, Surabaya tersebut, ke depan akan digunakan sebagai pusat kegiatan aktivitas masyarakat setempat. 

Mulai dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Program Sinau dan Ngaji Bareng, hingga pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai RW. 

Read More

Cegah Perpecahan, Pemkot Surabaya dan FPK Jaga Keharmonisan Suku dan Umat Beragama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengencerkan semangat kebangsaan guna mencegah adanya provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. 

Demi menjaga kemajemukan dan toleransi di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya tak henti-hentinya menjaga keharmonisan antar umat beragama, ras, suku, dan etnis agar hidup berbaur dan berdampingan.

Seperti yang berlangsung pada Sabtu (26/8), Pemkot Surabaya bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Membangun Kebersamaan dalam Bingkai Kebhinekaan” di Gedung Sawunggaling.

Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan, Pemkot Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya yang telah menginisiasi acara Dialog Kebangsaan dengan tema “Membangun Kebersamaan dalam Bingkai Kebhinekaan”.

“Sebab, Surabaya merupakan kota metropolitan yang terdiri dari kesatuan, sosial budaya, suku, ras, etnis, bahasa, dan adat istiadat, serta agama. Perbedaan tersebut merupakan kesatuan sosial yang menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat,” kata Yayuk sapaan lekatnya.

Karenanya ia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh suku, tokoh adat, dan toko etnis yang ada di Kota Surabaya. 

“Semoga dengan kegiatan ini, kita semua dapat bergotong royong dalam meningkatkan nilai-nilai kebersamaan serta nilai persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Surabaya,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya, Hoslih Abdullah mengatakan pihaknya berperan serta dalam membantu Pemkot Surabaya dalam menjaga keamanan, ketenangan, dan ketertiban yang ada di Kota Pahlawan. 

Sebab, FPK Kota Surabaya juga melihat situasi belakangan ini yang muncul di media sosial, dimana pernyataan tokoh maupun figur hampir menimbulkan perpecahan.

“Terlepas dari benar maupun salah, hal itu bisa membelah kebangsaan kita. Maka di Surabaya kita tidak boleh berleha-leha. Kita berikan penguatan melalui Dialog Kebangsaan ini untuk membangun kebersamaan dalam rangka kebhinekaan,” kata Hoslih.

Hosli mengaku bahwa kegiatan dalam rangka pencegahan perpecahan harus terus dilakukan. Seperti di Kota Pahlawan yang terus menjaring suku-suku yang tinggal di Surabaya, saat ini FPK Kota Surabaya telah menjaring sebanyak 30 suku. 

Hal ini dilakukan untuk menyatukan semangat kebangsaan dalam menjaga dan menerapkan ideologi Pancasila. 

“Target kita menjaring dan berkomunikasi, tidak hanya pada suku tetapi juga seluruh organisasi masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama. Semoga bisa menjadi contoh dalam menjaga kondusifitas kita bergerak terus, tentunya dengan dukungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, Dialog Kebangsaan kali ini diisi dengan paparan dan diskusi bersama narasumber. Sejumlah narasumber yang hadir yakni, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya Hoslih Abdullah, Bendahara Forum Pembauran Kebangsaan Kota Surabaya Ahmad Junaedi, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga Suko Widodo, dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Surabaya Isa Ansori.

Read More

RPH Monitoring Daging Gelonggongan di Pegirian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim monitoring daging Rumah Potong Hewan) RPH Surabaya menemukan pick up bermuatan daging sapi whole dari luar Surabaya yang diturunkan ke penjual daging sapi di jalan Pegirian. 

Temuan itu terjadi saat tim RPH melakukan pemantauan dan pendataan daging sapi yang dijual di jalan Pegirian dan Arimbi, Sabtu (26/8).

Pengirim daging mengaku daging whole seberat sekitar 500 Kg berasal dari  Krian yang dikirim atas permintaan satu diantara penjual daging sapi di jalan Pegirian. 

Karena daging bukan berasal dari pemotongan di RPH Pengirian, tim monitoring RPH curiga melihat daging sapi dari luar RPH kondisinya berair seperti tanda - tanda daging sapi gelonggongan.

Direktur RPH Surabaya Fajar A.Isnugro mengatakan, dugaan daging sapi gelonggongan yang dikirim ke penjual daging di Pegirian, masih perlu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium. 

Pihaknya sudah minta dokter hewan RPH untuk mengambil sampel daging dari luar Surabaya untuk di uji laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

Dirut RPH H. Fajar A. Isnugroho yang memimpin monitoring dan pendataan daging sapi didampingi Babin kamtibmas Polsek Semampir Surabaya Aipda Mamat Tarmiji, meminta penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi yang sudah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, berkomitmen mengambil daging sapi hasil pemotongan di RPH Pegirian, bukan dari tempat lain yang belum jelas asal dan kualitasnya. 

Bila ada penjual daging sapi Mitra RPH yang tidak mengambil daging dari hasil pemotongan RPH, atau mencampur daging sapi RPH dengan daging sapi yang berasal dari luar RPH, penjual daging sapi akan dicabut Kartu Tanda Mitra RPH sekaligus Papan Mitra RPH Surabaya.

Untuk melindungi konsumen, RPH Surabaya telah membagikan secara gratis Papan Mitra RPH Surabaya kepada 122 penjual daging sapi, diantaranya untuk 40 penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi, serta 82 penjual daging sapi di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Tambah Rejo, Pasar Pabean, Pasar Nyamplungan, Pasar Genteng Baru, Pasar Keputran, Pasar Mangga Dua, Pasar Balongsari, Pasar Keling, Pasar Manyar, Pasar Tandes, Pasar Jarak, Pasar Kupang Gunung, Pasar Manukan, Pasar Demak, Pasar Simo, Pasar Pecindilan, Pasar Kenjeran dan Pasar Perak Timur.

Masyarakat dihimbau membeli daging dari penjual yang telah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, karena dipastikan daging yang dijual berasal dari hasil pemotongan RPH Surabaya yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk menjamin masyarakat mendapatkan daging terbaik yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Read More