Sampel Laboratorium Keluar, Daging Sapi Temuan DKPP Surabaya Terindikasi Gelonggong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya drh Sunarno Aristono menyatakan salah satu sampel daging sapi yang diambil dari lapak seorang pedagang di tepi Jalan Pegirian terindikasi sebagai daging gelonggong.

Hal itu diketahui setelah terbitnya hasil uji laboratorium terkait kandungan kadar air yang dilakukan oleh DKPP setempat.

"Hasil laboratorium sampel daging yang kami ambil kemarin memang menunjukkan kadar air lebih dari 80 persen, indikasi gelonggongan," kata Aris di Kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Kamis (31/8).

Sedangkan satu sampel dari lapak lainnya dinyatakan tidak terindikasi daging gelonggong, karena kandungan kadar airnya masih dalam batas wajar, yakni sebesar 70 persen.

"Daging yang kualitasnya bagus itu kadar airnya sekitar 60-70 persen, kalau lebih sampai 80 persen atau lebih terindikasi gelonggong," ujarnya. 

Aris menyebut daging gelonggong mampu menyebabkan gangguan kesehatan, karena sifatnya yang lebih cepat busuk.

"Kadar air yang banyak mudah membuat daging jadi busuk, sehingga ada bakteri ecolli, salmonella dan bisa menyebabkan diare," ucapnya.

Sebelumnya, DKPP Kota Surabaya bersama petugas RPH, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat melakukan pengawasan di sekitaran Jalan Pegirian dan Arimbi untuk mencegah masuk peredaran daging gelonggong, pada Selasa (30/8) dini hari.

Kemudian saat berkeliling, petugas mendapati adanya daging yang menunjukkan ciri-ciri daging gelonggong, yakni terlihat basah dan muncul tetesan air yang bercampur dengan darah. Kemudian, tekstur daging lunak.

Melihat temuan itu, tim dari DKPP Kota Surabaya setempat langsung membawa daging tersebut untuk dilakukan pengujian sampel.

Pengujian yang dilakukan, yakni untuk mengetahui kadar air di dalam daging tersebut.

Tak hanya itu, DKPP Kota Surabaya juga mengambil sampel daging dengan kualitas bagus untuk dijadikan perbandingan kadar airnya.

Read More

KRI SHN-366 dan KRI ALG-405 Laksanakan Passex dan Waspam terhadap HMAS Waller-75

KABARPROGRESIF.COM: (Bali) KRI Sultan Hasanuddin (SHN)-366 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada II bersama KRI Alugoro (ALG)-405 dari Satuan Kapal Selam Koarmada II melaksanakan Passing Exercise (Passex) serta Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) terhadap Kapal Selam Australia HMAS Waller-75 di Perairan Utara Bali menuju ke Alur Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kamis (31/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang baik dan mempererat hubungan diplomasi antar kedua negara yang sudah ada.

Hal ini merupakan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sebagai upaya untuk mengasah kemampuan, serta profesionalitas prajurit TNI AL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga perairan Indonesia.

Read More

Cleaning Service RSUD Soewandhie Diduga Curi Limbah Medis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seorang pegawai kebersihan atau cleaning service RSUD dr Soewandhie, Kota Surabaya, harus berurusan dengan Kepolisian. 

Ini lantaran pihak RSUD dr Soewandhie melaporkan pria berinisial ZA itu karena diduga mencuri limbah medis dari rumah sakit untuk dibuang sembarangan.

Direktur Utama RSUD dr M Soewandhie Kota Surabaya, dr Billy Daniel Messakh membeberkan kronologi kejadian hilangnya limbah 83 tajam (safety box) laboratorium. Dimana kejadian ini bermula pada Senin, 14 Agustus 2023, pukul 13.15 WIB.

"Saat itu ada laporan dari pelaksana sanitasi saat membuang sampah domestik di TPS Tambak Rejo Surabaya. Dimana saat itu terdapat dua orang yang merekam kegiatan pembuangan sampah domestik," kata dr Billy saat konferensi pers di RSUD dr Soewandhie Surabaya, Kamis (31/8).

Pada saat yang bersamaan, dr Billy menyebut, salah satu dari orang yang tidak dikenal itu memberitahukan jika ada limbah medis jarum suntik dalam safety box (sampah medis) di TPS Tambak Rejo. 

Sampah medis itu dikemas dalam kantong plastik hitam.

"Kemudian mereka (orang tidak dikenal) mengatakan bahwa ini (kemasan berisi safety box) adalah sampah RSUD dr M Soewandhie," ujar dr Billy.

Mendapat informasi temuan sampah medis di TPS Tambak Rejo, dr Billy menyatakan, bahwa petugas sanitasi lantas melaporkan kejadian tersebut kepada Kabag Umum dan Keuangan RSUD dr Soewandhie.

"Kabag Umum dan Keuangan kemudian memerintahkan agar membawa bukti safety box (sampah medis) yang ada di TPS Tambak Rejo ke rumah sakit untuk dijadikan barang bukti laporan ke Kepolisian," jelasnya.

Tak berhenti di sana, pihaknya lantas melakukan penelusuran penyebab sampah medis bisa ada di TPS Tambak Rejo. 

Penelusuran dilakukan dengan mengecek ke CS laboratorium apakah pada hari itu mengeluarkan safety box di Depo LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) area Lab. 

"Ternyata safety box (sampah medis) dikumpulkan di Depo (area Lab) sekitar pukul 09.00 WIB," ungkap dr Billy.

Lantas kemudian, pihak sanitasi melakukan pengecekan ke petugas di TPS LB3 area Lab RSUD dr Soewandhie. 

Ini dilakukan untuk memastikan apakah pada hari itu ada pengambilan safety box (sampah medis) laboratorium mulai pagi sampai siang hari. 

"Ternyata di saat itu tidak ada pengambilan dan ini dibuktikan pada register pencatatan kosong," sebutnya.

Penelusuran tak berhenti di sana, dr Billy menerangkan, jika petugas sanitasi kemudian berkoordinasi dengan IT untuk melihat rekaman CCTV kegiatan di sekitar area terdekat dengan Depo LB3 Lab RSUD dr Soewandhie pada pukul 09.00-13.00 WIB.

"Hasil pantauan CCTV menunjukkan adanya kejanggalan pergerakan seorang petugas rumah sakit pada pukul 10.24 WIB. Petugas itu terlihat membawa kantong plastik hitam menuju tempat penyimpanan troli sampah," ungkap dia.

Dari rekaman CCTV juga terlihat, pada pukul 10.26 WIB, petugas rumah sakit itu membawa troli sampah berwarna hijau tanpa membawa kantong plastik hitam yang dibawa sebelumnya.

Dengan mengikuti jalur menuju ke pintu lobby, petugas itu terlihat dari CCTV belok kiri dan berputar arah ke kanan menuju halaman Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

Namun setelah itu, pergerakan dari karyawan tersebut tidak lagi terpantau CCTV.

"Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2023, RSUD dr M Soewandhie melaporkan kejadian ini ke Polsek Simokerto Surabaya," katanya.

Ia menambahkan, sebelum kasus ini dilaporkan ke Kepolisian, pihaknya telah memanggil pria berinisial ZA yang diduga mengambil limbah rumah sakit. 

Namun demikian, saat ditanya, pegawai cleaning service itu tidak mengakui perbuatannya.

"Kita sudah panggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan. Kita tanyakan ke bersangkutan juga apa ada permasalahan, namun dia tidak mau mengaku. Akhirnya kita melaporkan kasus ini ke Kepolisian," pungkasnya.

Read More

Danguspurla Koarmada II Pimpin Pembukaan Operational Stafex dan Amphibious Exercise Super Garuda Shield 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksma TNI Edi Haryanto, S.E., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., memimpin acara pembukaan Operational Staff Exercise dan Amphibious Exercise Super Garuda Shield 2023, yang berlangsung di Ruang Auditorium Puslatkaprang Koarmada II, Surabaya. Kamis (31/08).

Pada amanat Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad yang dibacakan oleh Danguspurla Koarmada II, menyampaikan selamat datang di Kota Surabaya, khususnya untuk Major General Jered Helwig dan seluruh peserta dari The United States dan Australia.

“Saya sangat mengapresiassi komitmen dan usaha seluruh peserta Stafex pada kegiatan ini, dan berharap latihan ini dapat berjalan sukses, sehingga dapat meningkatkan dan membangun hubungan yang baik antar negara peserta,” ujarnya.  

Kegiatan Operational Staff Exercise dan Amphibious Exercise Super Garuda Shield 2023 ini, akan berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga 13 September mendatang.

Read More

Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman, Pemkot Surabaya Kembali Gelontorkan 14 Ton

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar operasi pasar guna memastikan ketersedian stok beras pada pedagang pasar tercukupi. 

Sebanyak 14 ton beras pun kembali dialokasikan kepada pedagang di pasar-pasar utama di Kota Surabaya. 

Diantaranya Pasar Genteng Baru, Pucang Anom, Tambahrejo, Soponyono, dan Wonokromo, Rabu (30/8).

Sebelumnya, pada Sabtu (26/8), Pemkot Surabaya juga menggelar pendistribusian beras medium Bulog kepada pedagang di pasar-pasar utama Kota Surabaya sebanyak 14 ton. 

Kegiatan operasi pasar tersebut digelar setiap hari Rabu dan Sabtu. Serta dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya didukung oleh Bulog untuk menyiapkan kebutuhan beras dalam operasi pasar. 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan Pemkot Surabaya terus melakukan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras dengan pendistribusian beras Bulog kepada pedagang di pasar-pasar utama Kota Surabaya sebanyak 14 ton.

“Kami memastikan bahwa stok beras di pedagang tercukupi dengan melakukan kegiatan operasi pasar beras Bulog setiap hari Rabu dan Sabtu,” kata Dewi..

Oleh sebab itu, Dewi berharap agar warga tidak khawatir karena ketersediaan masih sangat cukup. 

Dengan digelontorkannya beras ke para pedagang, diharpakan tidak ada kenaikan harga terlalu tinggi. 

Sebab, harga tersebut sudah terinfo ke seluruh pedagang yang dipasok.

“PD Pasar Surya dan pengelola pasar juga akan melakukan monitoring ke stan-stan yang mendapatkan dropping beras operasi pasar,” ujar dia.

Dewi menjelaskan secara umum harga komoditas pangan di Kota Pahlawan terpantau masih dibawah harga rata-rata. 

Karenanya, Pemkot Surabaya melakukan pengendalian harga dengan memberikan informasi terkait perkembangan harga dari pemantauan harga komoditas di banyak pasar melalui televisi yang dipasang di pasar pasar. 

Seperti di Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru, dan Pabean. 

Menurutnya, dengan memberikan informasi tentang harga bahan pokok setiap hari di pasar, maka warga bisa mengetahui harga wajar yang ada di hari itu dan para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga terlalu tinggi. 

“Pemasangan running text harga melalui televisi di pasar cukup efektif supaya harga komoditas tidak permainkan oleh pedagang,” pungkasnya.

Read More

SFQR Koarmada II Gagalkan Pengiriman Ayam Ilegal

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Tim Second Fleet Quick Respons (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna di bawah jajaran Kormada II berhasil menggagalkan pengiriman unggas/ayam tanpa adanya dokumen (ilegal) di kapal penumpang KM. Glory Mary dengan tujuan Manado, bertempat di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Rabu (30/8).

Penyelundupan unggas/ayam tanpa dokumen berhasil digagalkan ketika tim Lanal Tahuna sedang melaksanakan pemeriksaan rutin kedatangan dan keberangkatan kapal yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna.

Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan ayam ilegal yang ditempatkan di KM Glory Mary, dengan jumlah 17 ekor ayam. Usai melaksanakan pemeriksaan, tim SFQR Lanal Tahuna membawa pemilik ayam a.n. Gamungsina dan Arlos Samagitu serta barang bukti ke Unit Pelayanan Karantina Pertanian Wilker Tahuna untuk proses lebih lanjut. 

Penggagalan pengiriman ayam ilegal tersebut sesuai dengan perintah Panglima Komando Armada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., kepada seluruh jajaran Koarmada II untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan merespon cepat terhadap kasus penyelundupan hewan ilegal.

Read More

Lakukan Pengawasan Daging Gelonggongan, Pemkot Surabaya Temukan Pengiriman Daging Tanpa Surat Resmi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI melakukan pengawasan daging gelonggongan di Jalan Pegirian pada Rabu (30/8) dini hari. 

Hasilnya, mereka menemukan ada kendaraan pick up yang mengangkut daging sapi tanpi dilengkapi surat-surat resmi, sehingga mereka memutar balikkan kendaraan itu ke daerah asalnya.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, drh Sunarno Aristono menjelaskan awalnya dia bersama rombongannya melakukan pengawasan seperti biasa di sejumlah pasar. 

Namun, ketika melakukan pengawasan di Jalan Pegirian, ia menemukan kendaraan pick up yang mengangkut daging sapi, dan setelah ditanyakan surat-suratnya, mereka tidak mengantongi surat-surat resmi.

“Jadi, hewan yang masuk Surabaya harus ada rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) sebagai dasar dari daerah asal untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau surat keterangan bahan asal hewan yang sehat untuk masuk Kota Surabaya. Selain itu, juga harus ada surat jalannya. Nah, mereka ini tidak mengantongi surat-surat apapun, makanya kita langsung putar balikkan ke daerah asalnya,” kata Aristono.

Menurutnya, kalau dilihat sepintas daging itu memang bagus dari tempat pemotongan dan kelihatannya memang daging itu masih segar. 

Namun, karena mereka tidak mengantongi surat-surat resmi, akhirnya mereka diminta untuk balik ke daerah asalnya.

“Kami juga sempat mengambil sampel daging itu untuk kita lab-kan. Hari ini kita lab-kan dan semoga dalam waktu dekat sudah keluar hasilnya,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan sopir pick up itu, dia mengakusudah melakukan pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya sebanyak tiga ekor sapi, namun karena kebutuhannya lima ekor, maka yang dua ekornya ambil dari luar Surabaya. 

Saat itu, sopir pick up itu juga sudah berjanji secara lisan untuk pemotongan selanjutnya akan dilakukan semuanya di RPH Surabaya.

“Kalau potong di RPH itu, sebelum dipotong akan diperiksa dulu dan setelah dipotong juga kembali diperiksa dan ketika ada yang berpenyakit atau cacingan akan langsung diafkir,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di Kota Surabaya, apalagi saat ini Surabaya tidak sedang membutuhkan suplai daging sapi dari luar daerah. 

“Yang tidak mengantongi surat saja kita balikkan, apalagi kalau daging gelonggongan, pasti kita tolak dan ingat itu bisa dikenai pidana hukum,” tegasnya.

Aristono juga memastikan Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI-Polri akan terus melakukan pengawasan peredaran daging gelonggongan di Kota Surabaya, termasuk apabila ada daging yang masuk ke Surabaya tanpa ada surat-surat resminya. 

“Bahkan, kita bersama teman-teman RPH dan jajaran samping sudah bersepakat untuk membuat tim yang akan terus melakukan pengawasan di pasar-pasar dan di luar pasar,” pungkasnya.

Read More

Latma Eagle Indopura Resmi Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Natuna) Setelah berhasil dilaksanakan oleh KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367, Tim ARSENAL, dan Unsur Koarmada I yang terdiri dari KRI Halasan-630, Heli Panther, serta Pesawat MPA CN-235 bersama dengan Republic of Singapore Navy (RSN), Latihan Bersama (Latma) Eagle Indopura resmi ditutup dengan Closing Ceremony di Laut Natuna. Rabu (30/8).

Latihan ini diakhiri dengan farewell speech oleh Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) M. Fuad Hasan, selaku Wadansatgas Latma Eagle Indopura. 

Wadansatgas dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dalam kelancaran pelaksanaan Latma Eagle Indopura dan berharap dengan latihan ini dapat mempererat kerja sama antara kedua negara. 

"Dengan diadakannya latihan bersama ini, semoga hubungan bilateral tetap terjaga dengan baik, dapat mempererat kerja sama, sehingga membawa kontribusi nyata bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan," jelas Wadansatgas.

Read More

Lindungi Pedagang Pasar Keputran, Satpol PP Surabaya Tak Gentar Tertibkan PKL Pedestrian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kondisi Pasar Keputran Kota Surabaya kini semakin tertata rapi. 

Pedagang dan pembeli pun juga tampak senang. 

Hal ini didukung pula dengan situasi arus lalu lintas di depan Jalan Keputran yang lebih lenggang dan nyaman.

Kondisi itu terjadi pasca Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penertiban dan penghalauan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Keputran sejak tanggal 14 Agustus 2023.

"Di dalam Pasar Keputran sekarang sudah tertata baik. Namun saat ini yang terjadi, banyak pasar tumpah yang dulunya jualan di luar Pasar Keputran menggunakan mobil, mereka sekarang berjualan di tempat lain," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Rabu (30/8).

Fikser menyebut, bahwa PKL atau pedagang pasar tumpah yang dulunya berjualan di pedestrian Jalan Keputran, sekarang ini justru berpindah ke lokasi lain. 

Seperti di antaranya, di pelestarian Jalan Kayoon, Jalan Irian Barat, Jalan Dinoyo, Jalan Pandegiling, Jalan Sulawesi dan Urip Sumoharjo.

"Meski begitu, kami terus melakukan penghalauan agar mereka PKL atau pedagang pasar tumpah tidak berjualan di pedestrian jalan," jelasnya.

Tentu saja, Fikser mengakui, dalam proses penghalauan PKL yang berjualan di pedestrian jalan itu tidaklah mudah. 

Sebab, dalam proses penghalauan, petugas Satpol PP harus kucing-kucingan dan bahkan menerima penolakan dari PKL yang akan ditertibkan.

"Itu sering terjadi. Dan mereka (PKL) pun juga sering kucing-kucingan dengan petugas. Tapi dalam proses itu kami tidak pernah melakukan tindakan pemukulan, kecuali mendorong agar mereka meninggalkan tempat," katanya.

Akan tetapi, Fikser menyebutkan, bahwa ada PKL yang mengklaim jika menjadi korban dugaan pemukulan yang dilakukan Satpol PP dalam proses penghalauan. 

Dugaan itu dilaporkan terjadi di Jalan Kayoon Surabaya, sekitar pukul 05.00 WIB, Rabu (30/8).

"Terkait dugaan itu, kami sudah melakukan pemeriksaan internal kepada seluruh anggota yang bertugas pada shift dua. Jadi seluruh anggota menyatakan tidak ada yang melakukan pemukulan," bebernya.

"Dan sudah kami sampaikan sejak awal, bahwa dalam penertiban tidak boleh ada petugas yang menggunakan kekerasan," tambahnya.

Namun demikian, Fikser mempersilahkan PKL atau pedagang pasar tumpah melaporkan jika mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan petugas saat proses penghalauan.

"Kalaupun ada kejadian seperti yang disampaikan, itu hak mereka (PKL) untuk melaporkan dan tentunya proses itu akan kami taati. Tapi kami pastikan tidak ada pemukulan yang dilakukan dalam proses penghalauan," tegasnya.

Sebagai Kasatpol PP Surabaya, Fikser menegaskan akan tetap menjaga Pasar Keputran. 

Bagaimana tetap melindungi warga yang sudah berjualan di dalam Pasar Keputran itu bisa berdagang dengan nyaman.

"Saya sebagai Kasatpol PP akan tetap menjaga Keputran untuk melindungi warga yang sudah berjualan di dalam Pasar Keputran dan melindungi warga Surabaya," jelasnya.

Di samping itu, Fikser juga menambahkan, apabila PKL pedestrian jalan ini dibiarkan, maka akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pendapatan pedagang yang ada di dalam Pasar Keputran. 

Apalagi, pedagang yang berjualan di pedestrian jalan itu merupakan warga dari luar Kota Surabaya.

"Karena kalau (PKL) dibiarkan, warga Surabaya yang jualan di dalam Pasar Keputran penghasilannya tidak akan maksimal. Karena ada pedagang liar. Dan wali kota sudah menyampaikan, kita sebagai ASN harus hadir dan melindungi warga Surabaya," pungkasnya.

Read More

Puluhan Babinsa Baru Bakal Emban Tugas di Wilayah Teritorial Kodim Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) 24 Babinsa bakal mengemban tugas di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan. 

Penerimaan puluhan Babinsa itu, diwarnai dengan adanya pelepasan 26 Babinsa yang sebelumnya mengikuti pembekalan di Makodim Lamongan.

Kedatangan puluhan Babinsa itu disambut langsung oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan. Rabu (30/08/2023) pagi.

Tradisi penerimaan warga baru pun, dilakukan oleh pihak Kodim terhadap puluhan Babinsa yang nantinya akan disebar di tiap Koramil tersebut.

“Secepatnya harus bisa segera beradaptasi dengan Satuan dan menguasai wilayah, serta menjalin kerjasama yang baik,” kata Dandim dihadapan para Babinsa baru tersebut.

Tak hanya itu saja, dirinya juga meghimbau para Babinsa untuk bisa mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat hingga menjunjung tinggi kehormatan Satuan.

“Laksanakan tugas dengan ikhls dan hindari pelanggaran sekecil apapun,” tegas Letkol Wira.

Read More

Sidang Gugatan Batas Usia Capres - Cawapres, Pengacara asal Banyuwangi Ingatkan Ketua MK yang Berstatus Adik Ipar Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ada yang menarik dalam sidang gugatan uji materiil tentang batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Calon Wakil Presiden). 

Ini terkait status Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang berstatus adik ipar Presiden Jokowi.

Sunandiantoro, pengacara advokat dari OASE LAW FIRM Advocate & Legal Consultant, meminta agar MK memutus gugatan batas usia capres dan capres secara independen.

Sunandiantoro merupakan kuasa hukum pihak terkait warga Banyuwangi dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai batas usia capres dan capres.

Dalam permohonan Judicial Review atau uji matariil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pihak Sunandiantoro menghendaki adanya bBatasan usia maksimal capres dan cawapres.

Jika, batas usia minimal dikabulkan maka batas usia maksimal 65 tahun, atau 70 tahun juga haruslah dikabulkan.

Tafir Liar di Sidang Batas Usia Capres - Cawapres

Awalnya, Sunandiantoro mengungkapkan permohonan PSI yang menghendaki Pasal 169 huruf q UU Pemilu dimaknai menjadi pasangan capres-cawapres berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, telah menimbulkan tafsir liar di masyarakat.

Menurut Sunandiantoro, salah satu tafsir liar dari permohonan itu adalah bentuk ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wali Kota Solo agar bisa maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Tafsir liar lainnya, lanjut  Sunandiantoro, terkait hubungan kekerabatan Ketua MK Anwar Usman sebagai suami dari adik kandung Presiden Jokowi, Idayati.

“Status Yang Mulia Ketua MK yang merupakan suami dari Ibu Idayati, yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo,” papar Sunandiantoro, Rabu (30/8).

Meski demikian, Sunandiantoro menyebut pihak terkait dalam perkara itu meyakini bahwa opini liar tersebut tidaklah benar. 

Bahkan ia melihat hal itu hanya merupakan gerakan politik kotor.

“Tentu kami para pihak terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkaian gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan marwah Presiden Joko Widodo, majelis hakim MK, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka,” ungkapnya.

Tolak Permohonan PSI

Dalam sidang yang digelar di Gedung MK pada Selasa, 29 Agustus 2023, Sunandiantoro menyoal uji materiil yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  

"Tadi kami sudah sampaikan di dalam persidangan bahwa kami dengan tegas menolak permohonan dari PSI (sebagai Pemohon) yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Partai Gerindra (sebagai Pihak Terkait)," tandas Sunan.

Menurutnya, permohonan tersebut menimbulkan diskriminasi kepada warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 tahun. 

"Kami juga meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tersebut merupakan open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan dari pembentuk Undang-undang," terang dia.

"Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan menganggap permohonan batas usia minimal adalah open legal policy yang layak dievaluasi dan dirubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami berharap batas usia minimal yang ditentukan adalah 17 Tahun. Sehingga hak dipilih dan hak memilih diberikan kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)," papar Sunan.

Selain itu, lanjut Sunan, jika batas usia minimal ditentukan oleh MK, maka seharusnya juga memutuskan batas usia maksimal capres dan cawapres.

"Jika batas usia minimal dikabulkan maka batas usia maksimal 65 tahun, atau 70 tahun juga haruslah dikabulkan. Hal ini tentu dalam rangka menjaga marwah Mahkamah Konstitusi agar tidak dinilai hanya berpihak kepada permohonan batas usia minimal saja," tutur Sunan.

Reaksi Ketua MK

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman memastikan pihaknya independen dalam memutus perkara uji materiil batas usia capres dan cawapres yang masih dalam proses sidang.

“Terima kasih Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai Ketua MK. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini. Demi Allah,” kata Anwar di Gedung MK, Jakarta.

Dia memastikan tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan dalam memutus suatu perkara. Ia lantas mencontohkan kisah Nabi Muhammad SAW.

“Nabi Muhammad, anaknya mencuri, akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad,” tandasnya.

Anwar menambahkan putusan MK merupakan hasil keputusan bersama dari sembilan hakim konstitusi yang memiliki hak suara setara dalam tiap-tiap perkara yang diadili.

“Dan kami bersembilan punya hak suara yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi, bukan putusan Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga untuk pemahaman untuk seluruh, siapa pun yang mempunyai pendapat seperti yang dikutip oleh saudara Sunandiantoro,” pungkas Ketua MK Anwar Usman.

Read More

Satgas Yonif 721/Makkasau Bersinergi Sukseskan Pembangunan di Lanny Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Adanya pembangunan ruas jalan dari Tiom ke Tolikara oleh pihak Pemkab Lanny Jaya mendapat dukungan penuh dari Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau.

Pencanangan pembangunan itu ditandai dengan tasyakuran, hingga tradisi bakar batu yang dilakukan oleh warga di Lapangan Libome, Distrik Golo, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Rabu (30/08/2023).

Di lokasi itu pula, terdapat puluhan personel Satgas yang ikut serta berpartisipasi mengikuti tradisi bakar batu di lokasi tersebut.

Ditemui usai mengikuti tradisi bakar batu, Danpos Kotis Tiom, Lettu Inf Rizal mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan program prioritas tahun 2023.

“Untuk tahun 2024 mendatang, pembangunan akan dilanjutkan hingga ke Bolakme,” kata Rizal.

Senada Kepala Bidang Bina Marga PUPR Pemprov Papua menambahkan, pembangunan jalan itu nantinya akan melewati 3 Distrik, diantaranya Distrik Tiom, Dimba dan Tolikara.

“Semuanya nanti menghubungkan ke Distrik Bolakme,” ulasnya.

Read More