Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 05 September 2023

Arsjad Rasjid Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Arsjad Rasjid dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. 

Saat ini, Arsjad juga tercatat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Arsjad akan dibantu oleh sejumlah pendamping, termasuk di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai wakil ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo.

Penunjukan dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo selaku partai koalisi pendukung Ganjar pada hari ini, Senin (4/9).

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh Bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk Ketua TPN adalah Pak Arsjad Rasjid," ucap Hary Tanoe.

Hary Tanoe menyebut Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Dia dianggap memiliki kapasitas dan jaringan yang luar sebagai ketua Kadin.

"Pak Arsyad Rasjid kita tahu figur yang bisa diterima semua pihak, pintar, muda, network-nya luas dan ketua umum Kadin juga. Itu yang saya rasa yg paling utama," kata Hary Tanoe.

Dengan penunjukan Arsjad, para ketua umum koalisi sekaligus juga telah meresmikan tim pemenangan nasional Ganjar di Pilpres. 

Kantor TPN kata Hary Tanoe beralamat di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2024.

"Jadi kantornya persis kantor TKN waktu Pemilu 2019 yg mengusung pak Jokowi," kata dia.

Rapat perdana TPN, lanjut Hary Tanoe akan digelar pada 13 September mendatang. Rapat nantinya akan rutin digelar setiap pekan.

Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden yang telah mendapat dukungan dari PDIP, Perindo, Hanura, PPP. 

Akan tetapi belum ada calon wakil presiden yang ditetapkan.

KPU juga belum membuka masa pendaftaran capres-cawapres. Masa pendaftaran baru dibuka pada Oktober mendatang. 

Senin, 04 September 2023

Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC Latihan Patroli Pengintaian Patok Batas


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Sebelum diberangkatkan ke daerah penugasan di Kalimantan, tepatnya di perbatasan Indonesia-Malaysia, Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC terlebih dulu menggelar berbagai pelatihan.

Pelatihan patroli pengintaian patok perbatasan seperti yang digelar saat ini, dinilai sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga adanya pergeseran patok batas antar negara.

Hal itu dikatakan oleh Perwira Seksi Operasi Satgas, Lettu Arh Wahyu ketika diwawancai usai pelaksanaan latihan berlangsung di Mako Yonarhanud Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Senin (04/09/2023).

“Latihan ini sebagai pemantapan supaya ke depan pelaksanaan tugas dan latihan bisa berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” ujarnya.

Beberapa hal ditekankan oleh Lettu Wahyu, salah satunya untuk menjalankan latihan tersebut secara sungguh-sungguh dan tetap berpedoman pada standar prosedur yang sudah diterapkan.

“Latihan ini juga untuk mempertajam insting dan naluri prajurit,” tegasnya.

Bawaslu Minta DKPP Berhentikan Sementara Ketua dan Anggota KPU


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat mengajukan permohonan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang, DKPP, Jakarta, Senin (4/9).

"Para pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu Hasyim Asy'ari, sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik , August Mellaz sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Bagja.

Ada dua pokok aduan dalam perkara ini. Pertama, para teradu didalilkan membatasi tugas pengawasan pengadu berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan.

Selain itu, para teradu didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pembatasan akses silon, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan pihaknya telah mengirim surat imbauan kepada para teradu tanggal 30 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan KPU wajib membuka akses pembacaan data Silon seluas- luasnya kepada Bawaslu. Namun para teradu tidak merespons surat tersebut.

"Para pengadu masih menghadapi pembatasan pelaksanaan tugas pengawasan dan para teradu tidak memberikan respon terhadap surat tersebut serta tidak ada iktikad baik dari para teradu untuk memberikan akses data dan dokumen persyaratan pada Silon secara menyeluruh," kata Lolly.

Para pengadu kembali mengirim surat imbauan kedua yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu belum dapat melakukan pengawasan terhadap berkas administrasi Bakal Calon yang terdapat pada Silon.

"Silon yang diberikan para teradu kepada para pengadu hanya dapat melihat halaman depan/beranda. Para Pengadu tidak dapat mengakses fitur data partai politik, data calon, dan penerimaan pada Silon yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata dia.

Pengadu kembali menyurati teradu untuk ketiga dan keempat kalinya. Dalam surat keempat, didapat respon yang pada pokoknya menyatakan data dan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud memuat informasi yang rahasia.

Para teradu juga menyatakan akan membuka data dan dokumen pencalonan bakal calon apabila Bawaslu menyampaikan nama masing-masing bakal calon yang diduga terjadi pelanggaran Pemilu.

"Dengan terbatasnya akses terhadap data dan dokumen dalam Silon telah menyebabkan para pengadu dalam melakukan tugas pengawasan tidak dapat memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon serta kegandaan pencalonan Bakal Calon dalam proses Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Para Teradu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bawaslu.

Wali Kota Ery Cahyadi Dukung Penuh Sosialisasi Caleg DPR RI Asal PDIP, B. Zaelani, SE


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu). 

Tahun dinamika politik yang intensitasnya tinggi, karena akan dilakukan perhelatan akbar. 

Diantaranya Pemilihan Presiden (Pilpres) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Disinformasi, ujaran kebencian, hingga polarisasi seakan-akan sudah menjadi fase yang pasti dilalui dalam siklus tahun politik. Oleh karenanya, upaya sosialisasi para kandidat dapat meliterasi dan mengedukasi masyarakat menjelang tahun politik," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 78 di Asem Jajar Surabaya, Sabtu (2/9) lalu.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri yang berasal dari PDI Perjuangan juga menjelaskan perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kota Surabaya yang telah di capai hingga sekarang. 

Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga memperkenalkan calon anggota legislatif (caleg) berasal dari partai moncong putih kepada warga.

Mereka diantaranya B. Zaelani, SE dan Agustin Poliana yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Seperti diketahui sosialisasi adalah mata rantai yang paling penting dalam sistem sosial masyarakat. 

Tanpa sosialisasi, individu akan sulit untuk berkembang dan memahami lingkungan kultural dari kelompoknya.

Sosialisasi juga memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. 

Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik.

Diberitakan sebelumnya, B. Zaelani, SE merupakan calon legislatif (caleg) yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk perebutan Calon Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 di daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo).

Alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini terus melakukan kegiatan menyapa masyarakat, menebar kebaikan ke semua komunitas ataupun kelompok.

Pria yang berpenampilan simpatik dan santun itu, sekarang menempati Posko Pemenangan Sedulur Dewe di Wisma Menanggal 2/9 Surabaya. 

Lulusan Lemhanas PPA XVI/2009 tersebut, siap menerima tamu dari semua kalangan dengan berbagai permasalahannya. Penyerapan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti, bila perlu difasilitasi agar pengaduan masyarakat Surabaya dan Sidoarjo bisa ditangani pihaknya dengan baik. 

Mardani Maming Lunasi Denda Rp 500 Juta dan Cicil Uang Pengganti Rp10 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa KPK menyetor pembayaran denda serta cicilan uang pengganti terpidana Mardani Maming. 

Eks Bupati Tanah Bumbu itu melunasi hukuman denda sebesar Rp 500 juta.

"Tim Jaksa Eksekutor melalui biro keuangan telah melakukan penyetoran ke kas negara, yakni pelunasan pembayaran denda dan cicilan uang pengganti dari Terpidana Mardani H. Maming," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

"Sesuai dengan putusan, pidana denda yang dibebankan sebesar Rp 500 juta dan lunas dibayarkan," sambung dia.

Selain itu, Mamin turut mencicil pembayaran uang pengganti Rp 10 miliar dari total yang mesti dibayarkan senilai Rp 110,6 miliar. Nantinya, Tim Jaksa KPK Eksekutor bakal terus melakukan penagihan kepada terpidana dalam rangka pemulihan aset (asset recovery).

"Sedangkan untuk uang pengganti baru dibayarkan Rp 10 miliar sebagai cicilan pertama. Penagihan kembali akan segera dilakukan Tim Jaksa Eksekutor dalam rangka aset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana dimaksud," jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeksekusi Mardani Maming ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Mardani Maming dieksekusi setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap.

"Jaksa Eksekutor KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana Mardani H Maming dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata Ali Fikri, hari ini.

Eksekusi tersebut sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Maming terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Tipikor. Maming dijatuhi hukuman pidana penjara badan selama 12 tahun dikurangi lamanya masa penahanan saat proses penyidikan berjalan.

Maming juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta. 

Hakim juga menghukum Maming dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp 110,6 miliar.

Transisi PAUD ke SD di Surabaya, Hilangkan Tes Calistung


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupaya menghilangkan kecemasan orang tua ketika anak-anak masuk tahun ajaran baru, melalui Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. 

Yakni, menghilangkan tes baca, tulis, dan menghitung (Calistung) dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan SD/Mi. 

Selain itu, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama, dan menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak secara berkelanjutan dari PAUD hingga kelas dua SD/Mi. 

Upaya tersebut semakin diperkuat dengan digelarnya Sharing Praktik Baik Pembelajaran dalam rangka Transisi Paud ke SD/MI yang Menyenangkan bersama Bunda PAUD di Grammar School Surabaya, Senin (4/9). 

Kegiatan ini menyasar seluruh tenaga pengajar PAUD dan SD/Mi yang ada di kawasan Surabaya bagian barat. 

Diantaranya, Kecamatan Asemrowo, Benowo, Lakarsantri, Pakal, Sukomanunggal, Sambikerep, dan Tandes.

“PAUD adalah pendidikan awal bagi anak yang bisa membentuk karakter, kognitif, kematangan emosi, cara berinteraksi, dan motorik pada anak. Literasi dan numerik dikenalkan, lalu di SD akan diperkuat. Di usia PAUD kita kembangkan karakternya,” kata Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani.

Rini Indriyani menjelaskan, dalam proses pengembangan karakter anak, Pemkot Surabaya bersama Bunda PAUD memfasilitasi seluruh PAUD se-Surabaya untuk menampilkan bakat dan talenta seni para siswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemandirian, keberanian, kreativitas, dan kepercayaan anak. Serta menyelaraskan gerak motorik dan kognitif pada anak.

“Hari ini saya memberikan apresiasi kepada perwakilan kecamatan di Surabaya karena anak-anaknya sudah berani untuk tampil. Kemudian kami juga bersinergi dengan stakeholder, salah satunya anak-anak dikenalkan berbagai wahana profesi,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Rini Indriyani, ketika anak masuk ke jenjang SD, kematangan emosi, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi anak telah terbentuk. 

Maka perlu adanya sinergitas antara tenaga pengajar di tingkat PAUD dan SD/Mi. 

“Ada MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) untuk mengenalkan siswa dengan lingkungan baru di sekolahnya selama dua minggu. Bukan hanya anak-anak tetapi juga orang tuanya. Sebab keterlibatan orang tua sangat penting,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, anak-anak pun turut serta menyampaikan perasaan dan pengalaman mereka saat berada di lingkungan SD. 

Dimana mereka menikmati transisi PAUD ke SD dengan cara menyenangkan, yakni mendapatkan bekal pengenalan lingkungan sekolah yang baru.

“Saya salut karena anak kelas satu SD sudah berani mengungkapkan pendapatnya di depan banyak orang. Maka keterlibatan orang tua memiliki peran besar, khususnya mengajarkan komunikasi dua arah dengan baik,” ungkapnya.

Seperti Bella Sophie Prayogo, siswa kelas 1 Grammar School Surabaya menceritakan tentang masa orientasi pengenalan di sekolahnya. 

Di hari pertama itu, ia diajak berkeliling mengunjungi berbagai ruangan di lingkungan sekolah. 

Mulai dari ruang laboratorium, sains, toilet, kantin, hingga area taman sekolah.

“Sebelumnya saya memperkenalkan diri di kelas. Lalu saat di taman sekolah, saya melihat banyak hewan, seperti kelinci, ikan, hamster, dan burung beo. Saya sangat menikmati dan bersenang-senang dengan teman-teman. Lalu saya makan siang di kantin bersama teman-teman,” kata Bella.

Asyila Ramadhani, siswa kelas 1 SDN Lidah Kulon I Surabaya juga memiliki cerita tersendiri selama mengikuti MPLS. Ia dikenalkan banyak hal selama mengikuti kegiatan tersebut. 

Yakni, dikenalkan permainan tradisional, makanan tradisional, hingga ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. 

Serta, dikenalkan kegiatan rutin sekolah, mulai dari senam pagi, Jumat bersih, dan Pramuka.

“MPLS ku menyenangkan, saat masuk sekolah dan ikut MPLS, saya belajar bernyanyi dan berkenalan. Kami dikenalkan permainan tradisional sampai makanan tradisional. Kami juga diajak berkeliling sekolah, ke ruang guru, ruang komputer, ruang kelas, dan perpustakaan. Kami juga dikenalkan dengan ekstrakulikuler yang ada di sekolah,” pungkasnya.

Besok, KPK Panggil Muhaimin Iskandar Jadi Saksi Kasus Kemnaker


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK telah melayangkan panggilan untuk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Panggilan itu agar Ketua Umum PKB tersebut hadir pada Selasa besok.

Awalnya kabar itu diembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK. 

Ditanya perihal itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta publik menunggu esok hari.

"Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," ucap Ali di kantornya, Senin (4/9/2023).

Ali meminta siapa pun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif.

"Yang pasti siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan KPK kita panggil. Sebagai saksi tentunya, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain barangkali di proses penyidikan belum ada tersangkanya," ucap Ali.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. 

Ketiganya masing-masing dua orang pihak dari Kemnaker bernama Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta serta satu orang pihak swasta bernama Karunia.

Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. 

Perkara ini terjadi di Kemnaker di masa Cak Imin menjabat Menaker, yaitu pada 2012.

Perkara ini menjadi polemik karena dianggap politis mengingat Cak Imin sendiri baru-baru ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawapres mendampingi Anies Baswedan. 

Meski demikian, KPK menepis bila dikatakan perkara ini berkaitan dengan hal itu.

Ali Fikri sebelumnya telah menjelaskan runutan penyidikan korupsi di Kemnaker tersebut. Ali mengatakan alat bukti dari korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker telah terkumpul sejak Juli 2023. 

Melalui mekanisme gelar perkara kasus itu lalu dinaikkan ke tingkat penyidikan. 

Surat perintah penyidikan (sprindik) lalu keluar di Agustus 2023 atau sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai bacawapres.

"Melalui gelar perkara KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbut setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu," kata Ali saat dikonfirmasi, Minggu (3/9/2023).

Divonis 6 Tahun Penjara Kasus Suap, AKBP Bambang Kayun Pikir-pikir


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Kepala Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri, AKBP Bambang Kayun, menyatakan pikir-pikir usai divonis pidana enam tahun penjara terkait kasus suap. 

“Saya masih pikir-pikir,” kata Bambang Kayun usai sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Kuasa hukum Bambang Kayun, Sumardhan juga mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. 

“Kami pikir-pikir, jaksa juga pikir-pikir,” kata Sumardhan usai sidang. 

Adapun sidang putusan atau vonis itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin ini. 

Hakim ketua Sri Hartati menyatakan bahwa Bambang Kayun terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke satu penuntut umum. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Kayun Panji Sugiharto berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200 juta,” kata hakim membacakan putusan. 

Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Bambang Kayun juga harus membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 26,4 miliar. 

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Bambang Kayun dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. 

Bambang Kayun didakwa menerima suap Rp 57,1 miliar dan mobil Toyota Fortuner senilai Rp Rp 476.300.000 untuk pengurusan perkara PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jaksa KPK Januar Dwi Nugroho meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Bambang Kayun bersalah sesuai dakwaan pertama. 

“(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider delapan bulan penjara,” kata jaksa dalam sidang tuntutan pada 10 Agustus 2023. 

Jaksa KPK juga menuntut Bambang Kayun membayar uang pengganti sebesar Rp 57,1 miliar. 

Jaksa menilai, perbuatan Bambang Kayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap sesuai Pasal 12 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Adapun suap diduga diberikan dua pengusaha bernama Emilya Said dan Herwansyah yang tengah sedang berperkara di Bareskrim Mabes Polri.

Emilya dan Herwansyah diketahui terjerat hukum karena memalsukan surat dalam perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia. 

Dua pengusaha itu mendapatkan saran dari Bambang Kayun agar mangkir dari pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. 

Mereka kemudian meminta pemeriksaan dilakukan di Kantor PT Aria Citra Mulia di Harmoni, bukan Mabes Polri. 

Wali Kota Eri Terima Dua Penghargaan di Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya berhasil menerima sederet penghargaan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) sedunia Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang digelar di Markas Komando Divisi Infanteri 2/Kostrad Singosari, Kabupaten Malang, Senin (4/9).

Bahkan, dalam momen itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menerima dua penghargaan sekaligus. 

Kedua penghargaan itu yakni, Green Leadership Terbaik I tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jatim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, bahwa penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Jadi, ada dua penghargaan yang diterima Pak Wali Kota dalam acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Malang," kata Agus Hebi usai acara puncak peringatan HLH yang digelar di Kabupaten Malang, Senin, (4/9).

Selain itu, Hebi mengungkapkan, dalam puncak peringatan HLH Sedunia, Kota Surabaya juga menerima beberapa kategori penghargaan lain. 

Pertama adalah penghargaan kategori sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

"Total ada 16 sekolah di Surabaya yang menerima Adiwiyata Provinsi. Kemudian untuk kategori ECO Pesantren tingkat provinsi ada 1 yaitu Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Gadel Surabaya," ungkap dia.

Di samping Sekolah Adiwiyata dan ECO Pesantren, Hebi menyebutkan, bahwa tujuh kelurahan di Kota Surabaya juga meraih penghargaan Kelurahan Berseri dari Pemprov Jatim. 

Yang pertama adalah Kelurahan Berseri Kategori Pratama yang berhasil diraih Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung.

"Kelurahan Berseri kategori Pratama juga diraih oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes," papar Hebi.

Sedangkan untuk Kategori Madya, diraih oleh tiga kelurahan di Surabaya. Pertama, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis. 

Lalu kedua, Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar dan ketiga Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Surabaya.

"Sementara untuk kategori mandiri, diraih oleh Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Surabaya. Jadi total ada 7 kelurahan yang mendapat penghargaan Kelurahan Berseri," tuturnya.

Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun juga sempat menyinggung soal kualitas udara di Kota Surabaya. 

Ia menyebut, jika kualitas udara di Kota Pahlawan kondisinya baik.

"Kami cek tadi jam 8 pagi melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), khususnya di dua kota besar yaitu di Malang dan Surabaya kondisinya baik. Dengan nilai, Malang 37 dan Surabaya 28," kata Jempin Marbun.

Ia juga menjabarkan bahwa berdasarkan penilaian ISPU, untuk nilai 0-50 merupakan kategori baik dan nilai 50-100 kategori sedang. 

Sedangkan untuk nilai 101-200 merupakan kategori tidak sehat dan nilai 201-300 tergolong kategori sangat tidak sehat. 

"Jadi (kualitas udara) Jawa Timur boleh dikatakan sehat," pungkasnya.

Koordinasi Dengan LHKPN, KPK Rampungkan Penyelidikan Kasus Korupsi Eks Kepala Bea Cukai Eko Darmanto


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Eks Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Yogyakarta, Eko Darmanto. 

Sejauh ini, KPK telah memeriksa 17 orang selama penyelidikan kasus ini.

"Proses penyelidikan sekali lagi sudah selesai. Sudah kami lakukan analisis, Kami melakukan 17 orang baik di Jakarta di Surabaya, Pasuruan, dan lain-lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Senin (4/9/2023).

Selain itu, KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga direktorat LHKPN dalam penyelidikan kasus ini. Sampai akhirnya, KPK memulai penyidikan untuk membidik tersangka.

"Termasuk kami sudah koordinasi dengan PPATK kemudian juga dengan Direktorat LHKPN dan Direktorat Deteksi Analisis Korupsi di KPK untuk kemudian teman-teman penyelidik menyimpulkan dari seluruh kegiatan penyelidikan," tegas Ali.

Ali berjanji pihaknya bakal mengumumkan tersangka dalam waktu dekat. Ia meminta seluruh pihak bersabar menunggu proses penyidikan.

"Nanti pada saatnya saja ketika waktu dan tempat yang tepat, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud," ucapnya.

Seperti diketahui, KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Eko Darmanto. Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu pada Selasa (15/8) lalu mengatakan KPK akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah suatu kasus naik ke tahap penyidikan atau tidak. 

Dugaan korupsi yang diusut itu salah satunya terkait dugaan gratifikasi.

"Ya (akan dikonfirmasi). Jadi kan ada tahap pengakhiran. Di tahap ini juga ada, kita ada yang namanya gelar perkara, ekspose. Jadi ekspose ini yang nanti ditentukan," sebutnya.

"Di antaranya begitu (dugaan gratifikasi)," sambung Asep.

Nama Eko Darmanto mencuat ke publik usai sering memamerkan kekayaannya ke publik. KPK kemudian melakukan klarifikasi terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Eko.

KPK pun heran saat menelusuri aset Eko lewat LHKPN miliknya. Eko memiliki sejumlah mobil antik, tapi utangnya 'segudang'.

"Ini lain lagi ceritanya hartanya nggak banyak. Gue ingat cuma rumah dua tapi mobil tuanya cakep-cakep, ada Fargo ada Bronco. Jadi hartanya cuma rumah dua sama mobil tua yang jarang banget di Indonesia," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Pahala mengaku tim Direktorat LHKPN KPK heran terhadap aset kekayaan Eko. Pasalnya, ada perbandingan yang jomplang antara pendapatan dan utang yang dimiliki Eko.

"Yang buat gue rada kenapa dia kita nggak kasih oke segera, utangnya kok meningkat. Lu lihat utangnya Rp 4 miliar lebih. Lihat penghasilannya setahun cuma Rp 500 juta. Nah lu punya utang Rp 4 miliar, penghasilan setahun Rp 500 juta, itu utang 4 miliar lu bayar 10 tahun aja Rp 400 juta setahun nah lu makan apa. Itu keanehan itu kita lihat tapi belum kita klarifikasi," beber Pahala.

Amankan Jalur Delegasi KTT ASEAN, Polri Kerahkan 1.679 Personel


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polri mengerahkan sebanyak 1.679 personel guna mengamankan pengawalan, pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas pada penyelenggaraan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43. Pengamanan itu dilakukan saat KTT ASEAN digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.

"Pengamanan jalur ini dimaksudkan agar arus lalu lintas yang akan dilalui para delegasi dan masyarakat dapat berjalan baik dan lancar," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Sandi merinci, sebanyak 1.128 personel ditugaskan untuk pengamanan rute, 300 personel untuk pengamanan parkir, dan 251 personel untuk pengawalan.

"Yang terdiri dari 75 personel untuk pengawalan delegasi baik dengan kendaraan roda dua dan roda empat, lalu sebanyak 176 personel BKO Paspampres," rinci Sandi.

Dalam pelaksanaan KTT ASEAN, menurut Sandi, juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur di sejumlah jalan. Hal ini dilakukan saat delegasi melintas, baik ke venue utama KTT ASEAN, ke akomodasi, maupun ke venue lainnya.

Untuk menjaga di luar ring 1, Polri akan berkoordinasi dengan Paspampres agar pergerakan tamu VVIP dapat berjalan lancar.

"Kami akan terus berkoordinasi dan mem-backup Paspampres mulai dari delegasi tiba di Bandara hingga ke tempat akomodasi hingga venue-venue yang akan didatangi para delegasi," katanya.

Karena hal itu, Sandi pun meminta masyarakat memaklumi jika perjalanannya terganggu karena rekayasa lalu lintas. Dia berharap masyarakat paham dengan kondisi ini.

"Kami minta maaf dan meminta masyarakat memaklumi jika nanti saat beraktivitas terkena penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas saat rombongan delegasi melintas. Kami harap masyarakat juga mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN agar berjalan lancar," katanya.

Selain itu, Sandi mengaku telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan kendaraan besar di sejumlah ruas. 

Kemudian, tentang kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

"Kami juga mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti proses belajar mengajar sekolah yang ada di sekitar venue KTT ASEAN untuk dilakukan secara daring," katanya.

Pasca Kebakaran di SDN Dr. Soetomo V, Pemkot Surabaya Alihkan Pembelajaran via Daring


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menginstruksikan kepada Kepala SDN Dr. Soetomo V Sutrisno agar para siswanya belajar dari rumah. 

Hal ini dilakukan setelah ruang kelas 6 di SDN Dr. Soetomo V terbakar Minggu (3/9) malam. 

Oleh sebab itu, tiga ruangan kelas 6 dan aliran listrik di SDN Dr. Soetomo masih belum bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung. 

Akhirnya para siswa terpaksa harus belajar dari rumah masing-masing melalui daring. 

Yusuf mangaku turut prihatin atas terjadinya kebakaran di SDN Dr. Soetomo V kemarin malam. 

Akibat peristiwa tersebut, Yusuf telah koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyusun rencana agar kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan. 

“Para orang tua tidak usah khawatir, soalnya kemarin alhamdulillah berkas seperti rapor, buku induk, itu tidak ada yang terkena. Dan itu sudah kami backup di digital, kan sudah ada rapor online, identitas anak, dan orang tua sudah ada diamankan di aplikasi,” kata Yusuf, Senin (4/9).

Yusuf meminta kepada kepala SDN Dr. Soetomo V untuk menyiapkan skema belajar daring secara bergiliran. 

Tujuannya, agar siswa kelas 6 SD yang kelasnya terdampak tidak sampai tertinggal materi pelajaran.

Yusuf mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memperbaiki ruang kelas yang terdampak kebakaran. 

Agar ruang kelas tersebut bisa segera digunakan kembali untuk kegiatan belajar tatap muka. 

“Atapnya saja yang kena, alhamdulillah saya cek kemarin malam dindingnya masih kuat. Itu kan bangunan lama, sehingga nanti itu nuansa lama rasa baru, diupayakan 3 bulan sudah selesai pengerjaanya,” ujarnya. 

Ia mengimbau kepada seluruh sekolah di Kota Surabaya untuk waspada dan rutin melakukan pengecekan beban dan panel listrik. 

Sebab, di bulan september adalah puncaknya musim kemarau, maka akan rawan terjadi kebakaran. 

“Beban muatan watt-nya itu dicek, soalnya kan kadang sekolah itu nambah komputer, nah itu bisa dikoordinasikan kepada teman-teman PLN,” imbaunya. 

Di lokasi terpisah, Kepala SDN Dr. Soetomo V Sutrisno mengatakan, imbas kebakaran tersebut membuat sekitar 1100 siswanya tidak bisa mengikuti belajar mengajar secara langsung di awal pekan bulan ini. 

Sebab, aliran listrik yang biasa digunakan untuk beraktivitas di sekolah masih belum bisa berjalan normal. 

Sutrisno menerangkan, karena listrik mati sementara, sembari menunggu perbaikan para siswa SDN Dr. Soetomo V menjalani belajar mengajar melalui daring. 

“Jam 3 tadi, sebelum subuh saya mendapat informasi dari PLN, bahawa PLN nggak berani menyalakan lampu listriknya sehingga kondisi sekolah mati semua gelap, panas, dan sebagainya. Dari hal itu, saya berani putuskan kebijakan bahwa semuanya daring,” terang Sutrisno. 

Mendengar kabar tersebut, Sutrisno lantas menggelar rapat koordinasi bersama para guru SDN Dr. Soetomo V untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring sampai listrik diperbaiki. 

Ia memastikan, kegiatan belajar mengajar sudah bisa dilaksanakan kembali di sekolah pada Selasa, 5 September 2023.

Sutrisno menjelaskan, bangunan yang digunakan untuk belajar mengajar siswa kelas 6, totalnya ada 8 ruangan kelas. 

Sementara itu, bangunan yang terdampak kebakaran kemarin malam ada 3 ruangan kelas, diantaranya ruang kelas 6 A, 6 B, dan 6 C. 

Sedangkan kelas lainnya, masih dinyatakan aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 

Karena 3 ruang kelas tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, Sutrisno berinisiatif untuk membagi jadwal masuk khusus siswa kelas 6. 

“Nah, kelas 6 itu kan 8 ruang, 8 rombel (rombongan belajar). Nanti, misalnya selasa besok itu 4 rombel daring, yang 4 (rombel) lainnya di sekolah. Rabunya giliran, siapa yang daring siapa yang luring,” jelasnya. 

Sutrisno mengungkapkan, si jago merah tak sampai melahap dokumen-dokumen penting yang ada di dalam ruangan kelas tersebut. 

Kerusakan hanya pada bagian atap ruang kelas, sedangkan benda-benda yang ada di bagian bawah ruangan tidak sampai terbakar. 

“Hanya di atas, bawahnya tidak, meja, dan lemari tidak terbakar. Padahal di bawah itu banyak buku, rapor punya anak-anak, di bawah aman semua, bahkan beberapa dokumen milik guru ada yang di meja situ, aman. Justru yang atas terbakar. Sebenarnya, ruang kelas 6 C itu aman, karena kemarin digunakan untuk proses pemadaman sehingga atapnya dijebol,” paparnya.

Ia meyakinkan, bahwa kebakaran yang terjadi kemarin malam bukan faktor kesengajaan, atau bahkan berasal dari puntung rokok. 

Akan tetapi, kebakaran tadi malam murni akibat terjadinya korsleting arus listrik pada bagian depan kelas.

“Minggu itu nggak ada orang, di sini hari efektif kan senin-jumat, sabtu mungkin ada karena piket. Kalau disebabkan oleh rokok, masa iya dari luar sana di lempar (puntung) ya nggak mungkin,” tandasnya.