Kabar Progresif

Penampilan Prajurit Koarmada II Meriahkan Puncak Peringatan HUT Ke-78 TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah melaksanakan Upacara peringatan HUT Ke-78 TNI Angkatan Laut Tahun 2023, para prajurit Koarmada II berhasil memukau para undangan yang hadir dengan penampilan demo dan atraksi dari prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmada II yang menampilkan simulasi pertahanan keamanan di laut, serta pembebasan sandera, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya. Senin (11/9).

Dalam penampilannya, prajurit Kopaska Koarmada II bekerja sama dengan prajurit Intai Amfibi Pasmar-2, Denjaka, serta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal).

Selain itu, juga dilibatkan alutsista TNI AL diantaranya Heli Bell Halong Umar 4206, Kapal Sea Rider, kendaraan Tempur Kopaska, dan KRI dr. Soeharso-990.

Tidak hanya itu, acara juga dimeriahkan dengan iringan musik dari Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), penampilan beladiri gabungan silat, karate, dan taekwondo, maneuver udara yang meliputi Bonanza Flight, Heli Flight, serta Hiu Flight.

Acara diakhiri dengan penampilan tarian nusantara, dilanjutkan dengan defile pasukan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Wilayah Surabaya, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan Polri.

Dalam keterangannya, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengucapkan terima kasih atas semangat, kerja sama, dan loyalitas yang telah diberikan oleh seluruh prajurit, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.

"Terima kasih atas performance terbaik yang telah diberikan, dari prajurit maupun alutsistanya. Kedepan diharapkan dapat memberikan performance yang lebih baik lagi," ujar Kasal.

Wali Kota Eri Kenalkan Busana UMKM hingga ke Mancanegara Melalui Surabaya Fashion Parade

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani hadir dalam peresmian Surabaya Fashion Parade (FSP) di Convention Hall Tunjungan Plaza 3, Kamis (7/9) malam.

Tak hanya sekadar meresmikan, Wali Kota Eri Cahyadi beserta Ketua Dekranasda Rini Indriyani turut mengenalkan batik karya desainer Kota Pahlawan.

Pada pembukaan FSP ke-16 ini, diikuti sekitar 80 desainer, mulai dari Kota Surabaya hingga mancanegara.

Bahkan dalam kesempatan ini, juga ada penampilan busana UMKM Dekranasda Kota Jambi turut ditampilkan dalam perhelatan bergengsi tersebut.

Wali Kota Eri mengatakan, FSP adalah event rutin yang digelar setiap tahun pada saat peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS).

Namun, dikarenakan di tahun sebelumnya terjadi pandemi Covid-19, maka agenda tahunan tersebut ditunda dan baru bisa digelar kembali September 2023.

Oleh karena itu Wali Kota Eri meminta kepada Founder SFP agar event bergengsi di kalangan desainer ini bisa kembali dijadwalkan pada bulan Mei di tahun mendatang, masuk dalam rangkaian HJKS.

“Insyaallah di tahun-tahun berikutnya akan muncul di bulan Mei. Ini menunjukkan, kalau bisa menggelar event seperti ini akan banyak UMKM yang ikut,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, banyaknya peserta dalam FSP kali ini menjadi bukti bahwa Kota Surabaya menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya desainer-desainer dari daerah lain dan mancanegara yang hadir di FSP ke-16 ini.

“Ada yang dari Thailand, bahkan juga ada yang dari Singapura,” sampainya.

Menurutnya, event FSP ini dapat memunculkan ekonomi kreatif yang muncul di kalangan anak-anak muda di Kota Surabaya.

Tak hanya itu, kegiatan seperti ini juga sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas dan bakatnya anak muda Kota Surabaya.

Dirinya yakin, di FSP yang akan datang bakal bermunculan talenta-talenta baru memamerkan hasil karyanya.

“Ini tadi ada sekitar 80 (peserta) ya, nah dari Surabaya sendiri hampir setengahnya. Kalau sudah dari mancanegara melirik FSP ini, maka akan semakin menarik ini Kota Surabaya,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus mendorong para pelaku UMKM hingga pariwisata untuk bangkit.

“Ini bisa menjadi pembangkit kota setelah masa pandemi, ini ternyata responnya sangat luar biasa,” ujarnya.

Di samping itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani mengungkapkan rasa takjubnya pada UMKM Kota Surabaya yang ikut pada malam pembukaan FSP ke-16.

Menurutnya, UMKM binaan Dekranasda Kota Surabaya tak bisa dipandang sebelah mata dan tidak kalah bagusnya dengan produk dari desainer lain bahkan mancanegara.

“Kita bisa lihat tadi, kalau produk UMKM kita nggak kalah loh ketika ada tangan-tangan desainer yang ikut terlibat. Tadi semua produk UMKM yang dikombinasi dengan kain hasil kolaborasi dengan desainer Kota Surabaya,” ungkapnya.

Founder SFP Dian Apriliana Dewi mengaku, sebetulnya event FSP ke-16 yang mengusung tema “ENIGMATICO” ini adalah kado untuk Kota Surabaya.

Selama 16 tahun terakhir, FSP juga bagian dari agenda tahunan dalam peringatan HJKS.

Dian menjanjikan, pada tahun-tahun berikutnya FSP bakal kembali digelar pada bulan Mei, pada saat HJKS.

“Karena memang ini sebetulnya adalah kado untuk Kota Surabaya,” kata Dian.

Dian menambahkan, event tahunan ini juga sebagai wadah bagi industri kreatif, khususnya di bidang fashion.

Disamping sebagai wadah industri kreatif, FSP juga dijadikan pendukung UMKM di Kota Surabaya sehingga bisa berkembang ke depannya.

“Kami berharap dengan adanya FSP, para desainer bisa berkompetisi dengan kota lain dan juga bisa di mancanegara,” pungkasnya.

Pangdam Brawijaya dan Kepala BNPB Tinjau Lokasi Karhutla di Gunung Arjuno

KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M. A dan Kepala BNBP Letjen TNI Suharyanto meninjua lokasi pasca kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno, Kecamata Prigen, Kabupaten Pasuruan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kunjungan itu merupakan bukti komitmen Kodam Brawijaya dan BNPB dalam upaya merespon, sekaligus berupaya memulihkan kondisi hutan di Gunung Arjuno tersebut.

“Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mengedukasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keutuhan hutan ini. Hutan adalah paru-paru dunia dan pelindung kehidupan di bumi,” kata Pangdam. Jumat (08/09/2023).

Mencegah dan mengatasi karhutla, kata Mayjen Farid, sejatinya sudah menjadi tugas semua pihak, tanpa terkecuali masyarakat.

Dalam kunjungan itupun, Pangdam juga mengapresiasi upaya para petugas dan sukarelawan yang berjibaku meredam meluasnya karhutla.

“Terima kasih kepada para petugas, sukarelawan dan semua pihak yang telah bekerja tanpa lelah untuk memadamkan api dan memulihkan keseimbangan lingkungan kita,” bebernya.

Tambah Wawasan, Jalasenastri Armada II Ikuti Webinar Dialog Tokoh Agama Mengenai Penghapusan KDRT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Yayan Sofiyan yang diwakili oleh Kasi Budaya Ny. Belinda A. Riza beserta Seksi kebudayaan Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II mengikuti webinar dialog tokoh agama mengenai penghapusan KDRT secara zoom, bertempat di Gedung R5 Jalasenastri Armada II Denma Koarmada II, pada Jumat (8/9).

UU PKDRT pada September 2023 memasuki usia ke-19 tahun. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan JalaStoria menyelenggarakan rangkaian kegiatan Kampanye Penghapusan KDRT selama September.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi tentang pemenuhan hak korban dalam pemulihan dan keadilan.

Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Ibu Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E dari KPPPA dan Direktur Eksekutif JalaStoria Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Acara ini dipandu oleh Dwi Hernuningsih mantan Dewan Pengawas RRI. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Ibu Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E dalam acara tersebut menekankan kalau Indonesia terbentuk untuk melindungi rakyatnya.

Banyak hal yang menyebabkan KDRT begitu marak di Indonesia misalnya ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan dalam hubungan rumah tangga, ada masalah ekonomi, ketidakadilan sosial, kekerasan keluarga yang merupakan budaya tersembunyi, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu.

Padahal KDRT ini memiliki dampak yang merugikan secara fisik, psikis dan sosial. Korban KDRT seringkali mengalami luka fisik, luka berat, trauma emosional, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan perpecahan keluarga, disfungsi keluarga, dan reproduksi siklus kekerasan pada generasi berikutnya.

Rusdi, Ajudan Sahat Tua Simandjuntak Dituntut 4 Tahun Penjara, Denda Rp200 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim tak hanya terhadap terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak.

Namun juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ajudan dari Sahat Tua P Simandjuntak yakni Rusdi.

Dalam sidang tersebut JPU KPK menuntut Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Tak hanya itu, Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan.

"Menuntut terdakwa Rusdi pidana penjara empat tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider pidana pengganti kurungan 6 bulan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Seperti diberitakan Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

"Jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Politisi asal Partai Golkar ini dinilai oleh JPU KPK dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

"Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui [staf ahlinya] terdakwa Rusdi," jelasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Jelang HUT Ke-78 TNI AL, Koarmada II Gelar Doa Bersama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang peringatan HUT Ke-78 TNI Angkatan Laut, keluarga besar Komando Armada (Koarmada) II baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti doa bersama. Kegiatan ini, dilaksanakan di tempat ibadah yang berbeda sesuai agama masing-masing diantaranya Masjid Al-Mahdi, Pura Jala Wira Darma, Gereja Galilea Pasiran, dan Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Koarmada II. Jumat (8/9).

Kegiatan doa bersama prajurit yang beragama Muslim berlangsung di Masjid Al-Mahdi diawali dengan Sholat Jumat berjamaah dan diakhiri dengan doa, yang dihadiri oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., bersama Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, S.H., M.H., serta para Pejabat Utama Koarmada II.

Bagi prajurit yang beragama Katolik, doa bersama dilaksanakan di Gereja Katolik Maria Ratu Damai dan beragama Kristen Protestan doa bersama dilaksanakan di Gereja Galilea Pasiran Ujung.

Sementara itu, bagi prajurit yang beragama Hindu doa bersama dilaksanakan di Pura Jala Wira Dharma, yang diikuti 35 prajurit dan dipimpin oleh Jero Mangku Ketut Sedana.

Pelaksanaan doa bersama merupakan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dan juga Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., untuk memohon keselamatan serta kesuksesan menjelang puncak peringatan HUT Ke-78 TNI AL, diharapkan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan akan berjalan dengan aman dan lancar.

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

Politisi asal Partai Golkar ini dinilai oleh JPU KPK telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.