Sabtu, 09 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mentari pagi nampak baru menyeruak dari ufuk timur pesisir Kota Pahlawan. 

Namun, ratusan orang sudah terlihat berjejer rapi meski tak begitu presisi di kawasan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (9/9).

Mereka yang terdiri sekitar 900 orang itu tampak bersemangat berpakaian serba merah putih dengan setelan sepatu olahraga. 

Ratusan orang itu ternyata adalah Kepala Sekolah dari SMP Negeri dan Swasta serta para tenaga pendidik di Kota Surabaya.

Mereka datang ke Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar untuk mengikuti senam sehat bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani.

"Alhamdulillah ini kegiatan pertama kali yang diadakan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. Ini adalah senam sehat untuk seluruh Kepala SMP Negeri dan Swasta bersama warga sekolah," kata Wali Kota Eri ditemui usai acara.

Menurut dia, kegiatan tersebut selaras dengan apa yang digaungkan selama ini dalam membangun Kota Pahlawan. 

Bagaimana membangun Kota Surabaya itu dengan mengedepankan rasa kekeluargaan, terutama dalam pendidikan.

"Karena pendidikan ini tidak bisa dibangun dengan keputusan-keputusan sendiri. Tapi pendidikan ini dimotori dan dimulai dengan kedekatan para guru, dengan Dinas Pendidikan, dan Alhamdulillah akhirnya jadi satu," ujarnya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri menilai, kegiatan ini secara tidak langsung menghilangkan sekat perbedaan antara SMP Negeri dan Swasta. 

Juga sekaligus menghapuskan sekat antara kepala Dinas Pendidikan dengan para guru di Surabaya.

"Karena pendidikan itu tidak bisa ada sekat. Pendidikan harus dimulai dari hati, pendidikan harus dimulai dengan semangat bersama," katanya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menyatakan ke depan ingin mengadakan kegiatan serupa secara rutin bersama. 

Tentunya acara tak hanya dalam bentuk senam sehat tapi bisa melalui kegiatan - kegiatan positif yang lain.

"Dengan harapan perbedaan antara negeri dan swasta semakin mengecil. Sehingga yang merasakan pendidikan itu hasilnya adalah anak-anak kita. Karena anak-anak ini memberikan contohnya kasih sayangnya orang tua," tuturnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Wali Kota Eri juga berharap dapat memberikan dampak-dampak positif bagi para guru negeri dan swasta. 

Bagaimana dalam bidang pendidikan itu mereka tidak untuk bersaing, melainkan bisa saling melengkapi.

"Juga bagaimana memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan untuk menjadikan pendidikan lebih baik," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menyampaikan bahwa ke depan kegiatan kumpul bersama seperti ini juga akan dilakukan untuk SD Negeri dan Swasta. Hal itu sebagaimana arahan dari Wali Kota Eri Cahyadi.

"Tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota, kita akan tindaklanjuti. Jadi, nanti tidak hanya untuk SMP Negeri dan Swasta, tapi juga untuk SD," kata Yusuf Masruh.

Yusuf mengakui, bahwa kegiatan seperti ini merupakan salah satu model outing class bagian dari pembelajaran Kurikulum Merdeka. 

Dengan berada di luar sekolah, para guru diharapkan bisa berinovasi dan improvisasi dalam menerapkan metode pembelajaran ke peserta didik.

"Contohnya saja di sini (Kebun Raya Mangrove) ada pohon cemara udang, oh ini nalar kritisnya berarti kita harus bisa mengembangkan sistem, mengembangkan model ke anak-anak," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan, menghadiri acara Pergelaran Seni Jalasena Laksamana Malahayati, bertempat di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Jumat (8/9).

Pergelaran Seni ini digelar dalam rangka memperingati HUT Ke-78 TNI Angkatan Laut, yang dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali.


Adapun tujuan dari pergelaran seni tersebut, untuk mengenang semangat pantang menyerah yang telah ditunjukkan Laksamana Malahayati, salah satunya membentuk Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) pada tahun 1963 silam.


Kasal melalui sambutannya menyampaikan bahwa lewat kisah hidup dan sejarah Laksamana Malahayati, terdapat banyak hal yang bisa dipelajari TNI AL, diantaranya terkait penggunaan kekuatan berbasis maritim (sea power) dalam menjaga kedaulatan dan membangun perekonomian disamping pembangunan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan kekuatan armada laut.

Pergelaran Seni Jalasena Laksamana Malahayati ditampilkan oleh 67 orang termasuk sembilan prajurit Kowal yang bersanding dengan pemain-pemain teater dari kelompok ternama diantaranya Teater Koma dan Wayang Orang Bharata.


Jumat, 08 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Festival Al Banjari Modern antar Perangkat Daerah (PD) pada Jumat-Sabtu (8-9/9). 

Festival yang baru pertama kali digelar ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah.

Festival ini dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Jumat (8/9) pagi. 

Festival tersebut dipusatkan di Graha Sawunggaling Lantai 6, Gedung Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri tak menduga jika banyak perangkat daerah di lingkup pemkot yang ikut dalam festival tersebut. 

Bahkan, setiap tim peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu performance menggunakan seragam atau kostum bernuansa islami.

"Luar biasa, saya melihatnya bisa putih semua (pakaiannya). Saya pikir tidak ada yang ikut Festival Al Banjari, bisa atau tidak teman-teman ini main Banjari, tapi ternyata (saya melihat) semangatnya besar," kata Wali Kota Eri.

Melalui Festival Al Banjari, Wali Kota Eri ingin menanamkan rasa nasionalisme dan religius kepada seluruh jajarannya di lingkup Pemkot Surabaya. 

Menurut dia, jika dahulu, rasa nasionalis berarti berani berkorban dalam merebut kemerdekaan.

"Jadi pemerintah kota harus merebut kemerdekaan. Kalau masih ada yang miskin, pengangguran dan stunting, maka di Surabaya belum merdeka. Maka dibutuhkan rasa nasionalis untuk merebut kemerdekaan," ujar dia.

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyebut, apabila rasa nasionalis ini tidak didasari religius dan iman, maka hal itu akan sia-sia. 

Pun demikian dalam konteks sebuah pekerjaan itu juga akan menjadi sia-sia jika tidak didasari rasa religius dan iman.

"Kalau sudah didasari religius, maka secara otomatis kerjanya ya ikhlas. Misal yang kelurahan kerja di Balai RW, tanpa dicari pun ya ada. Kemudian dinas kalau sudah bekerja terkait perizinan, ya terkait perizinan. Karena itulah rasa nasionalis dan religius," paparnya.

"Jadi jika kerja ini didasari dengan rasa ikhlas, maka insyaallah kerja kita tidak akan merasa berat. Dan dengan banjari ini juga menghidupkan kembali rasa nasionalis dan religius kita," sambungnya.

Lebih dari itu, Wali Kota Eri juga meyakini, apabila setiap kegiatan atau pekerjaan apapun didasari iman dan agama, maka akan bisa tercapai pada titik puncaknya. 

"Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan hati dan membangun Surabaya dengan iman," tuturnya.

Di waktu yang sama, Ketua Panitia Festival Festival Al Banjari Modern Tahun 2023, M Afghani Wardhana melaporkan, bahwa festival Al Banjari tersebut, diikuti 65 PD di lingkup Pemkot Surabaya. 

Terdapat tiga orang tim juri dari luar pemkot yang menjadi penilai dalam Festival Al Banjari.

"Acara festival ini diikuti 65 PD, baik dari dinas, badan maupun kecamatan. Ini sebuah hal yang positif dari teman-teman semuanya. Tentu gelaran ini tidak lepas dari arahan pimpinan dan koordinasi setiap saat yang selalu dilakukan," kata Afghani Wardhana.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya itu berharap, ke depan festival Al Banjari antar PD ini dapat terus diselenggarakan.

"Kami berharap acara ini terus dilakukan untuk membumingkan salawat. Sehingga hari-hari kita juga selalu dihiasi dengan salawat," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah melaksanakan Upacara peringatan HUT Ke-78 TNI Angkatan Laut Tahun 2023, para prajurit Koarmada II berhasil memukau para undangan yang hadir dengan penampilan demo dan atraksi dari prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmada II yang menampilkan simulasi pertahanan keamanan di laut, serta pembebasan sandera, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya. Senin (11/9).

Dalam penampilannya, prajurit Kopaska Koarmada II bekerja sama dengan prajurit Intai Amfibi Pasmar-2, Denjaka, serta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). 

Selain itu, juga dilibatkan alutsista TNI AL diantaranya Heli Bell Halong Umar 4206, Kapal Sea Rider, kendaraan Tempur Kopaska, dan KRI dr. Soeharso-990. 

Tidak hanya itu, acara juga dimeriahkan dengan iringan musik dari Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), penampilan beladiri gabungan silat, karate, dan taekwondo, maneuver udara yang meliputi Bonanza Flight, Heli Flight, serta Hiu Flight.

Acara diakhiri dengan penampilan tarian nusantara, dilanjutkan dengan defile pasukan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Wilayah Surabaya, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan Polri.

Dalam keterangannya, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengucapkan terima kasih atas semangat, kerja sama, dan loyalitas yang telah diberikan oleh seluruh prajurit, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.

"Terima kasih atas performance terbaik yang telah diberikan, dari prajurit maupun alutsistanya. Kedepan diharapkan dapat memberikan performance yang lebih baik lagi," ujar Kasal.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani hadir dalam peresmian Surabaya Fashion Parade (FSP) di Convention Hall Tunjungan Plaza 3, Kamis (7/9) malam. 

Tak hanya sekadar meresmikan, Wali Kota Eri Cahyadi beserta Ketua Dekranasda Rini Indriyani turut mengenalkan batik karya desainer Kota Pahlawan. 

Pada pembukaan FSP ke-16 ini, diikuti sekitar 80 desainer, mulai dari Kota Surabaya hingga mancanegara. 

Bahkan dalam kesempatan ini, juga ada penampilan busana UMKM Dekranasda Kota Jambi turut ditampilkan dalam perhelatan bergengsi tersebut. 

Wali Kota Eri mengatakan, FSP adalah event rutin yang digelar setiap tahun pada saat peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). 

Namun, dikarenakan di tahun sebelumnya terjadi pandemi Covid-19, maka agenda tahunan tersebut ditunda dan baru bisa digelar kembali September 2023. 

Oleh karena itu Wali Kota Eri meminta kepada Founder SFP agar event bergengsi di kalangan desainer ini bisa kembali dijadwalkan pada bulan Mei di tahun mendatang, masuk dalam rangkaian HJKS. 

“Insyaallah di tahun-tahun berikutnya akan muncul di bulan Mei. Ini menunjukkan, kalau bisa menggelar event seperti ini akan banyak UMKM yang ikut,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, banyaknya peserta dalam FSP kali ini menjadi bukti bahwa Kota Surabaya menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya desainer-desainer dari daerah lain dan mancanegara yang hadir di FSP ke-16 ini. 

“Ada yang dari Thailand, bahkan juga ada yang dari Singapura,” sampainya. 

Menurutnya, event FSP ini dapat memunculkan ekonomi kreatif yang muncul di kalangan anak-anak muda di Kota Surabaya. 

Tak hanya itu, kegiatan seperti ini juga sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas dan bakatnya anak muda Kota Surabaya. 

Dirinya yakin, di FSP yang akan datang bakal bermunculan talenta-talenta baru memamerkan hasil karyanya. 

“Ini tadi ada sekitar 80 (peserta) ya, nah dari Surabaya sendiri hampir setengahnya. Kalau sudah dari mancanegara melirik FSP ini, maka akan semakin menarik ini Kota Surabaya,” katanya. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus mendorong para pelaku UMKM hingga pariwisata untuk bangkit. 

“Ini bisa menjadi pembangkit kota setelah masa pandemi, ini ternyata responnya sangat luar biasa,” ujarnya. 

Di samping itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani mengungkapkan rasa takjubnya pada UMKM Kota Surabaya yang ikut pada malam pembukaan FSP ke-16. 

Menurutnya, UMKM binaan Dekranasda Kota Surabaya tak bisa dipandang sebelah mata dan tidak kalah bagusnya dengan produk dari desainer lain bahkan mancanegara. 

“Kita bisa lihat tadi, kalau produk UMKM kita nggak kalah loh ketika ada tangan-tangan desainer yang ikut terlibat. Tadi semua produk UMKM yang dikombinasi dengan kain hasil kolaborasi dengan desainer Kota Surabaya,” ungkapnya. 

Founder SFP Dian Apriliana Dewi mengaku, sebetulnya event FSP ke-16 yang mengusung tema “ENIGMATICO” ini adalah kado untuk Kota Surabaya. 

Selama 16 tahun terakhir, FSP juga bagian dari agenda tahunan dalam peringatan HJKS. 

Dian menjanjikan, pada tahun-tahun berikutnya FSP bakal kembali digelar pada bulan Mei, pada saat HJKS. 

“Karena memang ini sebetulnya adalah kado untuk Kota Surabaya,” kata Dian. 

Dian menambahkan, event tahunan ini juga sebagai wadah bagi industri kreatif, khususnya di bidang fashion. 

Disamping sebagai wadah industri kreatif, FSP juga dijadikan pendukung UMKM di Kota Surabaya sehingga bisa berkembang ke depannya. 

“Kami berharap dengan adanya FSP, para desainer bisa berkompetisi dengan kota lain dan juga bisa di mancanegara,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M. A dan Kepala BNBP Letjen TNI Suharyanto meninjua lokasi pasca kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno, Kecamata Prigen, Kabupaten Pasuruan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kunjungan itu merupakan bukti komitmen Kodam Brawijaya dan BNPB dalam upaya merespon, sekaligus berupaya memulihkan kondisi hutan di Gunung Arjuno tersebut.

“Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mengedukasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keutuhan hutan ini. Hutan adalah paru-paru dunia dan pelindung kehidupan di bumi,” kata Pangdam. Jumat (08/09/2023).

Mencegah dan mengatasi karhutla, kata Mayjen Farid, sejatinya sudah menjadi tugas semua pihak, tanpa terkecuali masyarakat. 

Dalam kunjungan itupun, Pangdam juga mengapresiasi upaya para petugas dan sukarelawan yang berjibaku meredam meluasnya karhutla.

“Terima kasih kepada para petugas, sukarelawan dan semua pihak yang telah bekerja tanpa lelah untuk memadamkan api dan memulihkan keseimbangan lingkungan kita,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Yayan Sofiyan yang diwakili oleh Kasi Budaya Ny. Belinda A. Riza beserta Seksi kebudayaan Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II mengikuti webinar dialog tokoh agama mengenai penghapusan KDRT secara zoom, bertempat di Gedung R5 Jalasenastri Armada II Denma Koarmada II, pada Jumat (8/9).

UU PKDRT pada September 2023 memasuki usia ke-19 tahun. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan JalaStoria menyelenggarakan rangkaian kegiatan Kampanye Penghapusan KDRT selama September. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi tentang pemenuhan hak korban dalam pemulihan dan keadilan.

Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Ibu Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E dari KPPPA dan Direktur Eksekutif JalaStoria Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. 

Acara ini dipandu oleh Dwi Hernuningsih mantan Dewan Pengawas RRI. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Ibu Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E dalam acara tersebut menekankan kalau Indonesia terbentuk untuk melindungi rakyatnya.

Banyak hal yang menyebabkan KDRT begitu marak di Indonesia misalnya ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan dalam hubungan rumah tangga, ada masalah ekonomi, ketidakadilan sosial, kekerasan keluarga yang merupakan budaya tersembunyi, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu. 

Padahal KDRT ini memiliki dampak yang merugikan secara fisik, psikis dan sosial. Korban KDRT seringkali mengalami luka fisik, luka berat, trauma emosional, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. 

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan perpecahan keluarga, disfungsi keluarga, dan reproduksi siklus kekerasan pada generasi berikutnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim tak hanya terhadap terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak.

Namun juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ajudan dari Sahat Tua P Simandjuntak yakni Rusdi.

Dalam sidang tersebut JPU KPK menuntut Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Tak hanya itu, Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan.

"Menuntut terdakwa Rusdi pidana penjara empat tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider pidana pengganti kurungan 6 bulan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Seperti diberitakan Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. 

Serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

"Jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Politisi asal Partai Golkar ini dinilai oleh JPU KPK dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

"Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui [staf ahlinya] terdakwa Rusdi," jelasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang peringatan HUT Ke-78 TNI Angkatan Laut, keluarga besar Komando Armada (Koarmada) II baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti doa bersama. Kegiatan ini, dilaksanakan di tempat ibadah yang berbeda sesuai agama masing-masing diantaranya Masjid Al-Mahdi, Pura Jala Wira Darma, Gereja Galilea Pasiran, dan Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Koarmada II. Jumat (8/9).

Kegiatan doa bersama prajurit yang beragama Muslim berlangsung di Masjid Al-Mahdi diawali dengan Sholat Jumat berjamaah dan diakhiri dengan doa, yang dihadiri oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., bersama Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, S.H., M.H., serta para Pejabat Utama Koarmada II.

Bagi prajurit yang beragama Katolik, doa bersama dilaksanakan di Gereja Katolik Maria Ratu Damai dan beragama Kristen Protestan doa bersama dilaksanakan di Gereja Galilea Pasiran Ujung. 

Sementara itu, bagi prajurit yang beragama Hindu doa bersama dilaksanakan di Pura Jala Wira Dharma, yang diikuti 35 prajurit dan dipimpin oleh Jero Mangku Ketut Sedana.

Pelaksanaan doa bersama merupakan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dan juga Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., untuk memohon keselamatan serta kesuksesan menjelang puncak peringatan HUT Ke-78 TNI AL, diharapkan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan akan berjalan dengan aman dan lancar.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. 

Serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

"Jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Politisi asal Partai Golkar ini dinilai oleh JPU KPK telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

"Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui [staf ahlinya] terdakwa Rusdi," jelasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sinergitas dilakukan oleh aparat Koramil Glagah bersama pihak Bea Cukai. 

Melalui sosialisasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (08/09/2023), keduanya sepakat untuk saling bersinergi memberantas peredaran rokok ilegal.

Selain dihadiri oleh pihak Koramil, sosialisasi itu juga turut melibatkan masyarakat dan pihak Kecamatan Glagah.

Ba TUUD Koramil Glagah, Serma Mamat mengatakan sosialisasi itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap dampak negative peredaran rokok ilegal.

“Pada intinya, peredaran itu tidak bisa dilakukan tanpa ada peran dari masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Serma Mamat berujar jika sosialisasi itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya mendukung dan bersinergi memberantas peredaran rokok ilegal tersebut.

“Kita ketahui jika peredaran rokok ilegal itu berdampak buruk pada negara,” ungkapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. 

Tak hanya itu, Hak politik Sahat Tua P Simandjuntak kader juga dicabut selama lima tahun.

"Menuntut agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahat dengan pidana penjara 12 tahun dikurangi dengan masa tahanan selama persidangan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9).

Politisi asal Partai Golkar ini dinilai oleh JPU KPK telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

"Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui [staf ahlinya] terdakwa Rusdi," jelasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive