Selasa, 12 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah melewati berbagai proses pemeriksaan kesiapan beberapa waktu lalu, pasukan Yonarhanud 8/MBC secara resmi diberangkatkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara.

Prosesi pemberangkatan yang berlangsung di Lapangan Satlinlamil II itu, dilakukan langsung oleh Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M. A. Senin (11/09/2023).

Dijelaskan Dangartap, ditunjuknya pasukan Yonarhanud 8/MBC untuk mengemban tugas sebagai pasukan penjaga perbatasan, merupakan suatu amanah yang wajib dijadikan kebanggaan.

Pasalnya, Dangartap menyebut penunjukkan itu merupakan kepercayaan yang diberikan langsung oleh negara terhadap Yonarhanud 8/MBC.

“Salah satu kebanggaaan seorang prajurit, adalah tugas membela negara dan bangsa tercinta ini. Tidak sedikit dari sekian banyak prajurit TNI yang belum beruntung, dan belum mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas negara seperti saat ini,” ujar Mayjen TNI Farid Makruf.

Mayjen Farid berujar, misi yang saat ini diemban oleh Yonarhanud tentunya bukan suatu tugas yang ringan. 

Sebab, selama berada di daerah penugasan mereka memiliki kewajiban untuk mengamankan patok-patok batas negara.

“Sekaligus harus bisa menciptakan situasi yang kondusif di sepanjang perbatasan kedua negara, dan harus bisa memberikan rasa aman pada masyarakat,” jelasnya.

Soal sinergitas pun tak lupa ditegaskan oleh Dangartap dihadapan ratusan pasukan Sriti itu. 

Mayjen TNI Farid menilai, sinergitas merupakan kunci utama suksesnya suatu pelaksanaan tugas.

“Dan tak kalah pentingnya adalah, Satgas Yonarhanud harus bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.


Senin, 11 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr H Anwar Usman, SH, MH dinilai melanggar kode etik lantaran membeberkan di hadapan publik mengenai pokok perkara yang belum diputuskan. 

Pernyataan Ketua MK itu terkait banyaknya gugatan judicial review atau permohonan uji materi usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ke MK. 

Salah satunya diajukan Sunandiantoro, SH, MH, pengacara asal Banyuwangi, Jawa Timur.

"Saya Sunandiantoro, pengacara kampung menganggap pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi yang disampaikan di hadapan publik terhadap pokok perkara yang belum diputuskan adalah tindakan melanggar kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi," tandas Sunandiantoro dalam keterangannya, Senin (11/9).

Menurut Sunandiantoro, pernyataan Ketua MK itu menimbulkan persepsi publik bahwa MK mengabulkan perkara batas usia capres dan cawapres. 

Padahal, saat ini masih dalam proses sidang belum diputus.

"Pernyataan beliau (Ketua MK Anwar Usman) yang menjawab pertanyaan dari BEM UNISULA tersebut patut diduga mengesankan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan batas usia capres cawapres minimal 35 tahun," tegas pengacara dari Oase Law Firm Advocate & Legal Consultan ini.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman pada 9 September 2023 dalam acara kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, menyinggung soal banyaknya pemimpin dunia berusia muda.

“Termasuk tadi masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, InsyaAllah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang Panglima Perang umurnya belasan tahun. Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Bizantium dan mendobrak konstatinopel sekarang menjadi Istanbul," ucap Anwar Usman saat itu.

"Selain itu pernyataan beliau yang menyatakan “gimana gak tambah segar, yang ngurus saya itu sekarang adik Presiden”. Menurut saya, kalimat tersebut tidaklah pantas disampaikan oleh seorang negarawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," sambung Sunandiantoro.

Padahal dalam sidang sebelumnya, Sunandiantoro sudah menyampaikan mengenai hubungan kekerabatan atau kekeluargaan Anwar Usman berstatus suami adik dari Presiden Jokowi.

"Saya sampaikan secara tegas bahwa jangan sampai hubungan kekerabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Mas Gibran Rakabumingraka dapat menimbulkan kesan liar di publik," ungkapnya.

Kesan liar yang dimaksudkan Sunandiantoro adalah pertimbangan dan putusan permohonan batas usia minimal capres dan capres itu diduga dalam rangka memuluskan anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabumingraka mencalonkan diri sebagai Cawapres pada Pemilu Presiden 2024. 

"Sehingga diduga putusan permohonan uji materi batas usia minimal tersebut tidak memenuhi The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, yakni prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan yang seharusnya menjadi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi," pungkas Sunandiantoro. 

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperjuangkan batas usia minimal capres dan cawapres dikembalikan menjadi 35 tahun seperti dua aturan UU Pemilu sebelumnya.

Permohonan uji materi itu diajukan PSI dan kader-kader muda PSI seperti Anthony Winza, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom. 


Sunan yang mendapat kuasa dari masyarakat Banyuwangi menyampaikan keberatannya atas usul PSI, karena diindikasi akan mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres. 

Padahal usia Wali Kota Solo itu  masih di bawah 40 tahun dan dianggap belum cukup berpengalaman. 

Hal senada diungkapkan Demas Brian Wicaksono, Direktur Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (Presisi). Ia menegaskan hakim MK dalam menjalankan tugasnya diatur untuk tidak boleh menyampaikan suatu hal berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

"Hal itu diatur pada kode etik hakim MK pada prinsip ketakberpihakan angka 4," kata Demas Brian dalam kesempatan terpisah.

Pada angka 4 itu disebutkan, Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Demas Brian juga menyoroti Ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan kekeluargan dengan keluarga Presiden Jokowi.

Menurutnya, apabila ternyata dapat diduga adanya potensi keterkaitan hubungan keluarga atau terbukti memihak/tidak dapat objektif dengan suatu perkara, maka hakim MK dapat dilarang ikut menyidangkan perkara.

Hal itu diatur pada angka 5 yang menyebutkan bahwa Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

"Terkait persoalan tersebut kita harus objektif melihatnya dan yang berwenang menyatakan hakim MK terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak ialah majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 10 Tahun 2006," papar dia.

Pada pasal 13 dinyatakan siapapun boleh melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dengan alat bukti yang cukup. 

"Sehingga masyarakat sebaiknya tidak perlu membangun opini liar. Jika memang memiliki bukti sebaiknya laporkan saja kepada Mahkamah Konstitusi," imbau dia.

Apabila adanya laporan pelanggaran etik, lanjutnya, sudah diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membentuk majelis kehormatan maksimal 14 hari setelah menerima pelaporan dugaan kode etik hakim.

"Bahkan berdasarakan Pasal 6, majelis kehormatan juga diberikan kewenangan penjatuhan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK," pungkas Demas Brian. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Inspektur Upacara HUT ke-78 TNI AL hari ini Senin (11/9). 

Upacara digelar di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap tanggal 10 September setiap tahun dan merupakan acara puncak hari jadi Angkatan Laut yang terpusat di Koarmada II Surabaya yang dimana upacara HUT Ke - 78 TNI AL juga dilaksanakan diseluruh Indonesia di beberapa tempat Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang diperingati melalui upacara militer.

Adapun bertindak sebagai Komandan upacara Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (Danlanal Palembang) dan diikuti 1500 orang prajurit, PNS TNI AL, Polri dan Instansi Kemaritiman serta dihadiri Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla, Kasad Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, seluruh pejabat tinggi TNI AL, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Vero Yudo Margono, Ketum Persit Kartika Chandra Kirana Ibu Rahma Setyaningsih, Ketum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali, Ketum PIA Ardhya Garini Ny. Inong Fadjar Prasetyo, Ketum Bhayangkari Ny. Juliati Listyo Sigit Prabowo, jajaran purnawirawan Kasal dan Wakasal serta seluruh tamu undangan yang hadir.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa dirinya, selaku Panglima TNI dan atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun Ke -78 Tahun 2023 kepada segenap Prajurit Jalasena Samudera dan Pegawai Negeri Sipil serta keluarga besar TNI - AL dimanapun berada dan bertugas.

“Dalam pengabdiannya TNI - AL telah mampu menghadapi berbagai konflik dan krisis dengan penuh keberanian juga secara aktif terlibat dalam berbagai Operasi kemanusiaan di dalam dan luar Negeri pada level regional TNI - AL juga memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan dan kontribusi nyata TNI - AL dalam Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian dunia yang telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan yang tinggi dari dunia Internasional,” jelasnya.

“Sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pertahanan NKRI harus selalu siap menjalankan tugas mulia yang diamanatkan kepada TNI - AL menjaga selalu marwah dan kehormatan Prajurit Jalasena Samudera dengan selalu menjaga profesionalisme dan ketangguhan dalam bertugas serta menjadi prajurit Jalasena yang selalu dicintai rakyat dan mencintai rakyat untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara di jalan pengabdian yang penuh dengan kebanggaan dan kehormatan.” Tandasnya.

Dalam upacara tersebut, juga dilaksanakan penyerahan bendera Lanal terbaik yang diraih oleh Lanal Bangka Belitung, Lanal Cirebon dan Lanal Gorontalo. 

KRI terbaik diraih oleh KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI Bung Tomo-357, dan KRI Alugoro-405. Batalyon Marinir terbaik diraih oleh Yonif 9 Marinir, Yonif 6 Marinir dan Yonif 3 Marinir. 

Lanudal terbaik diraih oleh Lanudal Sabang, Lanudal Aru, dan Lanudal Matak. 

Bama teladan diraih oleh Serka Mar Fahrurrozi, Serka Nav Solehudin, dan Serma Nav Enggar, sedangkan untuk Tamtama teladan diraih oleh Koptu Mar Yudi Ahmad Efendi.

Setelah serangkaian upacara, tamu undangan menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan diantaranya Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, atraksi Bela diri,  Demo Pasusla, Fly Pass, penampilan tarian tradisional (tari kolosal), serta penampilan alutsista TNI AL yang diakhiri dengan Defile Pasukan dari Prajurit, PNS TNI AL dan Polri wilayah Surabaya.

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan YME atas lancarnya acara peringatan HUT ke-78 TNI AL, dilaksanakan pula acara Tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada (PCA) Koarmada II.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan tegas. 

Jokowi meminta penegakan hukum yang dilakukan memberikan efek jera.

"Mengenai penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Jokowi juga meminta para oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dihukum tegas. 

Menurut dia, keterlibatan aparat penegak hukum menjadi catatan tersendiri.

"Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," tuturnya.

Jokowi sebelumnya mengatakan saat ini tercatat ada 3,6 juta jiwa penyalah guna narkoba di Indonesia. 

Menurut dia, akibat maraknya kasus narkoba di Indonesia, lembaga pemasyarakatan (lapas) pun menjadi overkapasitas. 

Karena itu, Jokowi mengajak para jajarannya untuk mencari terobosan untuk mengurangi kejahatan luar biasa tersebut.

"Dan ini juga menyebabkan overkapasitas di lapas kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda di Sumut," tutur Jokowi.

Ratas ini dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud Md, MenkumHAM Yasonna Laoly, Menkominfo Budi Arie Setiyadi, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian hadir juga Panglima Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose, hingga Wantimpres Wiranto.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kesadaran bela negara dinilai sangat penting untuk ditanamkan di dalam diri para pelajar. 

Pasalnya, upaya itu perlu dilakukan dan diberlakukan bagi para pelajar yang merupakan simbol generasi penerus bangsa.

Hal itu dikatakan oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Wira Ketut Purbawan melalui program Senin Berkibar yang saat ini digelar di SMAN 1 Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Senin (11/09/2023) pagi.

“Pelajar juga harus bisa memiliki semangat belajar yang tinggi. Itu untukbekal menghadapi persaingan yang akan datang,” kata Dandim.

Pelajar, sebut Letkol Arm Ketut Wira, adalah generasi penerus yang nantinya akan mengawal keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang.

Bahkan dihadapan ratusan pelajar SMAN 1 Karangbinangun, ia berharap jika nantinya mereka bisa menjadi tonggak utama sebagai pelajar berprestasi.

“Generasi muda adalah harapan bangsa,” tegasnya. “Jauhi pergaulan bebas yang dinilai bisa merugikan diri sendiri,” pinta Dandim dihadapan pelajar SMAN 1 Karangbinangun.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta supaya wacana pemberian anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024 ditinjau lagi.

Menurut Imam, pemerintah kota Surabaya harus mengukur kemampuan pendapatan daerah, ketika akan mengalokasikan anggaran tiap RT sebesar Rp200 ribu dan tiap RW sebesar Rp300 ribu. 

Apalagi perubahan APBD kota Surabaya tahun 2023 dirasionalisasi lebih rendah dari APBD murni, karena PAD yang tidak mencapai target.

"Kita setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset," kata Imam Syafi'i, Senin (11/9).

Legislator Partai NasDem Surabaya tersebut mengungkapkan, belanja operasional Pemkot sudah besar. 

Diantaranya untuk gaji ASN, outsourching, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja, sudah mencapai hampir Rp8 triliun.

"Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada," jelasnya.

Apabila nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW pada 2024 direalisasikan, justru akan sangat menguras dan membebani APBD Pemkot.

Berdasarkan kondisi tersebut, Imam kembali menegaskan supaya pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. 

Dirinya khawatir Pemkot akan semakin terbebani. 

Sedangkan para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu, apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.

"Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php," ungkapnya.

Lebih lanjut Imam menambahkan, pihaknya justru mendorong Pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. 

Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.

"Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan ratusan kilo narkotika berbagai jenis dari 13 kasus yang diungkap sejak Juni. Narkotika tersebut terdiri dari sabu, ganja, hingga ekstasi.

"Sesuai dengan Pasal 91, 92 UU 35/2009 yaitu barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan," kata Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose di Lapangan BNN, Jakarta Timur, Senin (11/9/2023).

Hingga September ini, BNN telah 8 kali melakukan pemusnahan barang bukti. Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 115.905 gram (115 kg) sabu, 323.359 butir ekstasi, 61.140 butir tablet narkotika, 234 gram tembakau sintetis, serta 51.682,7 gram (51,6 kg) ganja.

"Ini kali ke 8 BNN RI melakukan pemusnahan barang bukti sepanjang tahun 2023," katanya.

Setidaknya ada 13 kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan ada 19 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 13 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 19 Orang," katanya.

"Modus operandi daripada pelaku narkotika selalu berubah-ubah dan mengelabui para petugas," sambungnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk kepentingan iptek dan dilakukan pengujian di laboratorium untuk pembuktian kasus di persidangan.

"Sebelum dilakukan pemusnahan, telah disisihkan sebelumnya 119,16 gram sabu, 463 butir ekstasi, 60 butir tablet narkotika, 2 gram tembakau sintetis, dan 1.328,27 gram ganja guna kepentingan Iptek dan Uji Laboratorium di persidangan," katanya.

Dalam pemusnahan ini, BNN menggandeng pihak kejaksaan hingga pengadilan. Barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin pembakaran (insinerator).



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Tembok penahan tanah atau TPT di Desa Damolembang, Kecamatan Sarirejo yang sebelumnya terlihat rapuh, kini mulai mendapat sentuhan dari aparat Babinsa dan masyarakat.

Terlihat, saat ini Babinsa Serda Yateno bersama masyarakat saling bahu-membahu memperbaiki TPT tersebut. Perbaikan itu, dilakukan guna mencegah terjadinya erosi.

“Perbaikan ini juga melibatkan Bhabinkamtibmas,” kata Serda Yateno. Senin (11/09/2023).

Tak hanya itu saja, Yateno menyebut keterlibatan masyarakat pada kegiatan tersebut merupakan bukti Kemanunggalan yang selama ini sudah terbangun dengan baik.

“Sejauh ini, kami terus bersinergi dengan semua pihak dalam memajukan semua insfrastruktur Desa,” jelasnya.

Ia berharap, adanya Kemanunggalan yang terjalin di Desa Damolembang seperti saat ini, bisa terus terjaga dan terawat dengan baik.

“Tentunya, kami berharap Kemanunggalan dan sinergitas ini bisa semakin kokoh,” pungkasnya.


Minggu, 10 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Anas Karno mengenalkan calon presiden Ganjar Pranowo ke berbagai lapisan masyarakat. Kali ini sasarannya adalah warga kampung Kendangsari.

Senam Sicita (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) bareng emak-emak dan pemuda Karang Taruna Kendangsari yang berlangsung pada Minggu pagi (10/09/2023) tersebut, berlangsung meriah. 

Usai senam para peserta mendapatkan cinderamata dan stiker calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan.

"Stikernya ditempel di teras rumah atau pintu rumah nggih. Biar nanti kalau masuk rumah lihat Pak Ganjar terus, supaya selalu ingat Pak Ganjar nggih," ujar Anas Karno.

Kegiatan senam diakhiri dengan makan bersama dan bincang-bincang santai antara Anas Karno dengan para peserta senam.

"Menangkan Pak Ganjar untuk meneruskan program Pak Jokowi. Supaya program-program pro rakyat diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi semakin kuat," ujar Anas saat berbincang santai.

Usai mengikuti senam bersama, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut melanjutkan dengan blusukan mendatangi rumah-rumah warga.

Anas Karno bersama pengurus PAC PDIP Tenggilis Mejoyo, ranting dan anak ranting membagikan stiker Ganjar Presiden, di setiap rumah yang didatangi.

"Ngapunten saya beri stiker Pak Ganjar. Monggo kerso ditempel didepan rumah," ujarnya.

"Pak Anas silahkan duduk," ujar ibu-ibu yang asik ngobrol di teras rumah.

Anas menyambut undangan tersebut, kemudian obrolan berlangsung cukup lama. Berbagai persoalan disampaikan para ibu-ibu  tersebut. Diantaranya bantuan biaya pendidikan dan permodalan usaha.

"Kita dari PDI Perjuangan terus berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan njenengan. Melalui program-program kerakyatan dari pemerintah kota sampai pemerintah pusat," terang Anas Karno.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para Kader PDI Perjuangan Kecamatan Bulak secara serempak turun melakukan sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) yang diusung PDI Perjuangan kepada masyarakat pada Minggu (10/09/2023).

Kegiatan door to door ke masyarakat tersebut di laksanakan di kelurahan Kedung Cowek. Nampak seluruh jajaran struktural dari PAC Bulak secara solid melakukan kegiatan sosialisasi berupa penempelan stiker di rumah-rumah warga.

Sekretaris PAC Bulak, Inunk mengatakan bahwa kader banteng di wilayahnya terus bergerak dari rumah ke rumah, door to door, membawa nama Capres Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. 

“Gerakan door to door dilakukan dengan membagi-bagikan stiker  kepada warga masyarakat," katanya kepada media, Minggu (10/09/2023) siang.

"Kita kunjungi dari rumah ke rumah. Kita jelaskan, Pak Ganjar adalah penerus Pak Jokowi, sama-sama berasal dari PDI Perjuangan,” sambung Nanik Bendahara PAC Bulak.

Sementara itu, Kepala Badan Pemenangan (BP Pemilu) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Anas Karno mengatakan bahwa, pergerakan kader banteng tidak pernah henti di tengah-tengah rakyat. 

"Kader PDI Perjuangan Kota Surabaya terus bergerak di tengah-tengah masyarakat, semakin semangat dan antusias membawa nama Capres Ganjar Pranowo. Tiada hari yang terlewatkan tanpa agenda kegiatan turun ke akar rumput," terang Anas.

Legislator fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya ini menjabarkan bahwa kunci untuk merebut hati rakyat dan mencapai target kemenangan hattrick adalah terus bergerak.

"Kader-kader banteng tiada henti menemui ketemu warga masyarakat. Membawa nama  Calon Presiden Mas Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Dan, sambutan masyarakat pun semakin antusias dengan sosok pemimpin seperti Pak Ganjar, yang merakyat dan sanggup bekerja cepat,” pungkas Anas.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Berbagai pembekalan mulai dilakukan oleh pihak Koramil Solokuro terhadap para Linmas yang ada di sejumlah Desa. 

Pembekalan itu, berkaitan dengan adanya pembentukan Linmas yang tangguh.

Di konfirmasi terkait hal itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengatakan, pembekalan terhadap para Linmas yang saat ini dilakukan oleh sejumlah Koramil di wilayah teritorialnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kamtibmas.

“Linmas itu garda terdepan menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Linmas juga sebagai mitra Babinsa,” ujar Dandim. Minggu (10/09/2023).

Selain pembekalan soal wasbang, Dandim menyebut jika pelatihan yang diberikan oleh Satuannya itu juga meliputi soal pelatihan baris-berbaris hingga pembekalan soal bela negara.

“Sehingga, Linmas ini bisa memiliki karakter, dan disiplin yang tinggi sebagai pelindung masyarakat,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tidak mudah untuk mengenali satu per satu caleg lantaran jumlahnya yang begitu banyak. 

Oleh karenanya, untuk mempermudah pencermatan, pemilih bisa mulai mengenali calon legislatif (Caleg) yang dirasa sejalan dengan aspirasi politik pemilih secara pribadi. 

Sedangkan untuk mengetahui aspirasi politik secara pribadi, pemilih bisa mengidentifikasi hal yang menjadi kebutuhan pribadi dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

"Untuk menjadi pemilih yang baik, yang lebih rasional, ya kita harus memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat sekitar kita dulu," kata Ketua RT 1/RW 10 Demak Jaya, Surabaya, Triworo saat tasyakuran pembubaran panitya 17 Agustusan dan juara umum lomba kebersihan, Sabtu (9/9).

Setelahnya, pemilih dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh caleg. 

Langkah tersebut harus diimbangi dengan pengamatan rekam jejak caleg tersebut.

Jangan sampai, program yang ditawarkan hanya berupa janji tanpa adanya realisasi. 

“Kadang-kadang kan para calon itu bisa saja menyusun janji-janji manis. Teks-teks yang indah, tetapi ternyata tidak punya kredibilitas dan rekam jejak untuk direalisasikan,” ujar Ketua RT yang kampungnya dikenal sebagai 'kampung friendly'.

Di hadapan sekitar 100 lebih warganya, Triworo menyatakan bahwa baru kali ini kampungnya didatangi caleg DPR-RI secara langsung. 

"Kampung ini sudah familiar dengan Mbokde Agustin Poliana (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) dan Cak Budi Leksono (Anggota DPRD Kota Surabaya). Maka kami senang menerima kedatangan Pak Zaelani, sudah kami anggap sebagai saudara sendiri. Bapak Calon DPR-RI bisa hadir dikampung kami, maka seluruh warga kami siap mendukung dan memenangkan Pak Zaelani," jelas Triworo berapi-api sembari mengacungkan 4 jari bersama seluruh warga yang hadir malam itu.

Pada kesempatan tersebut, warga RT 1/RW 10 Demak Jaya Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih atas tambahan hadiah dari B. Zaelani, SE berupa seperangkat sound system ukuran menengah dikarenakan berhasil menyabet juara umum dalam lomba kebersihan.

Dalam sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terutama untuk pencalonan anggota legislatif baik itu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, otoritas penuh untuk pencalonan anggota legislatif itu seratus persen ada di keputusan politik. 

Jadi, partai politiklah yang mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang calon anggota legislatif itu dapat dicalonkan atau tidak.

"Saya ditugaskan oleh partai pimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk dicalonkan sebagai calon legislatif di DPR-RI. Semangat dan harapan saya, melakukan kegiatan dan menyerap aspirasi hingga ke akar rumput, basis massa dibawah agar manakala saya terpilih bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh panjenengan semuanya. Jika Pak Ganjar jadi presiden, maka parlemen harus dimenangkan oleh anggota dewan dari PDI Perjuangan. Supaya apa? Program dan aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik, menjangkau lebih luas dan rakyat lebih sejahtera," papar B. Zaelani, SE.

Di dalam pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka, justru akan mendorong calon anggota legislatif untuk bersetia kepada dua aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu partai politik sebagai otoritas yang akan mencalonkan seorang anggota legislatif, kemudian pemilih sebagai aktor utama yang akan menentukan apakah calon anggota legislatif dapat dipilih atau tidak atau dapat terpilih sebagai anggota DPR atau tidak.

B. Zaelani, SE merupakan calon legislatif (caleg) yang di usung oleh PDI Perjuangan untuk perebutan Calon Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 di daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo) nomor urut 4. 

Alumnus Universitas Airlangga dengan semangat dan slogan 'Menggapai Indonesia Maju Dan Sukses' terus melakukan kegiatan menyapa langsung masyarakat, menebar kebaikan ke semua komunitas ataupun kelompok.

Pria yang berpenampilan simpatik dan santun, sekarang menempati Posko Pemenangan Sedulur Dewe Di Wisma Menanggal 2/9 Surabaya membuka call center melalui HP/WA 082141319010. 

Lulusan Lemhanas PPA XVI/2009 tersebut, mengatakan siap menerima tamu dari semua kalangan dengan berbagai permasalahannya. 

Penyerapan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti, bila perlu difasilitasi agar pengaduan masyarakat Surabaya dan Sidoarjo bisa ditangani pihaknya dengan baik.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive