Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.
Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.
Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).
Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.
Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di Aula Gatot Subroto, Denma Mabes TNI Cilangkap. Selasa (12/9).
KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Darmanto.
Penggeledahan dilakukan di rumah Eko dan pihak lainnya.
"Beberapa waktu lalu, tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di wilayah Jakarta Utara, Tangerang Selatan, dan Depok, Jawa Barat," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
"Tempat dimaksud adalah rumah kediaman dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan rumah kediaman pihak terkait lainnya," tambahnya.
Ali mengatakan penyidik KPK menyita mobil mewah, motor mewah, hingga tas bermerek. Namun, Ali belum menjelaskan detail merek mobil dan motor yang disita itu.
"Ditemukan dan diamankan antara lain berbagai kendaraan roda dua dan roda empat berbagai merek terkenal dan mewah, tas merek luar negeri, dan juga dokumen-dokumen yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara ini," ujar Ali.
Selain melakukan penggeledahan, KPK juga telah mencegah Eko Darmanto ke luar negeri.
Ali mengatakan pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan. Selain Eko, tiga orang lainnya turut dicegah ke luar negeri oleh KPK.
"Empat pihak yang dimaksud yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta," jelas Ali.
"Kami imbau agar para pihak tersebut selalu kooperatif hadir dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan tim penyidik," sambungnya.
Berikut empat orang yang dicegah terkait korupsi Eko Darmanto:
1. Eko Darmanto (Eks Kepala Bea Cukai DIY)
2. Ari Muniriyanti Darmanto (Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri)
3. Rika Yunartika (Komisaris PT Emerald Perdana Sakti)
4. Ayu Andhini (Direktur PT Emerald Perdana Sakti)
Informasinya Ari Muniriyanti Darmanto dan Rika Yunartika merupakan istri Eko Darmanto.
KPK belum memerinci alasan istri Eko ikut dicegah.
.jpeg)
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra (UPT RSBN) Malang Dinas Sosial Jawa Timur (Dinsos Jatim) menyambut kedatangan Dosen dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Selasa (12/9/2023).
Kedatangan Dosen UKM ke UPT RSBN adalah melakukan supervisi yaitu melakukan monitoring kegiatan yang telah di lakukan dan perkembangan kegiatan praktikum kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah melakukan praktikum di UPT RSBN.
Kedatangan dua dosen UKM yaitu DR. Norulhuda Sarmon Binti Kusenin dan DR. Noremy MD. Akhir ini di dampingi oleh Dosen Prodi Universitas Muhammadiah Malang Hutri Agustini S.Sos M.Si dan di Sambut langsung Oleh Kepala UPT RSBN Malang dan pejabat esselon IV UPT RSBN.
Ka.UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan S.Sos MPSSp mengapresiasi kunjungan supervisi ini. Kegiatan supervisi ini sangat bagus dan dosen dari UKM bisa langsung melihat bagaimana perkembangan para mahasiswa UKM dalam melakukan praktikum disini, mulai dari melakukan asasment terhadap Penerima Manfaat Disabilitas Netra, engagement, pemecahan suatu masalah,pendampingan dan ikut berbagai kegiatan UPT.
"Semoga kolaborasi antar bangsa ini akan terus berlanjut tidak berhenti sampai disini. RSBN sangat terbuka kepada UKM untuk kegiatan kolaborasi kedepannya." katanya
Sementara itu DR Norulhuda Sarmon Binti Kusenin salah satu dosen UKM yang melakukan supervisi ini mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa UKM yang praktikum di UPT RSBN Malang ini dianggap sudah mengalami perkembangan yang signifikan.
Mereka mampu beradaptasi,belajar kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial yang baik disini dan mendapatkan ilmu yang banyak diterima selama disini.
"Terima kasih kepada RSBN Malang yang telah menyambut kami dengan kekeluargaan dan mendidik mahasiswa mahasiswa kami dengan baik" ujarnya
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan mendampingi Ketua Umum Jalasenastri Ibu Fera Muhammad Ali melaksanakan kegiatan sosial menyerahkan tali asih kepada Warakawuri anak yatim dan berkebutuhan khusus. Bertempat di Gedung R4 Denmako Koarmada II, pada Selasa (12/9).
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) DPRD Surabaya mendukung kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (OS/tenaga kontrak) di lingkungan pemkot untuk menggunakan angkutan umum dengan cara tidak menggunakan kendaraan pribadi di hari Jumat.
Menurut A.H Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya, kebijakan tersebut dinilai sangat bagus karena Wali Kota telah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan cara memberlakukan aturan terlebih dahulu di lingkup kerjanya sendiri.
Namun demikian, kata Thony, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan lain yang berkaitan dengan sarana dan prasaran pendukungnya, yakni transportasi umum yang memadai bagi para ASN dan Non ASN tersebut.
“Niat baik Wali Kota ini harus didukung semua pihak, dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah kesiapan dan ketersediaan angkutan umum di wilayah pemukiman ASN dan OS,” ucap Thoni saat di wawancarai sejumlah awak media. Selasa (12/9/2023).
Untuk itu, politisi Partai Gerindra ini meminta agar OPD terkait yakni Dushub Kota Surabaya sudah harus bisa memetakan beberapa wilayah dan Kawasan pemukiman yang dihuni oleh ASN Pemkot Surabaya.
“Jangan sampai terjadi, ada sejumlah kawasan pemukiman yang banyak dihuni ASN tetapi tidak tersedia jalur/rute angkutan umum, baik itu milik swasta maupun pemerintah. Maka Dishub sudah harus memetakan hal itu, agar niat baik Wali Kota ini bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (OS/tenaga kontrak) di lingkungan pemkot, sejak hari Jumat (1/9/2023).
Sebelum berkantor, terlebih dahulu seluruh ASN dan non ASN di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan transportasi publik/umum.
Hal ini merupakan upaya Pemkot Surabaya dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Pahlawan. Yakni, dengan menggalakan “Gerakan Bebas Macet dan Polusi” setiap Jumat dengan tidak membawa kendaraan bermotor.
Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga demikian. Mengakhiri akhir pekannya, Wali Kota Eri memberikan contoh dengan bersepeda dari kediaman pribadinya menuju Balai Kota Surabaya. (q cox)
.jpeg)
KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Tim Penggerak PKK Nasional di Jakarta, Senin, (11/9/2023).
Pada rakornas tersebut, Arumi mendukung arahan Ketua Umum TP PKK Indonesia Tri Tito Karnavian untuk mewujudkan 10 program pokok PKK, utamanya percepatan penurunan stunting menuju Indonesia lebih maju.
Disampaikan Arumi, PKK Jatim tetap konsisten memantau dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan PKK ditambah dengan inovasi-inovasi baru bagi masyarakat di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan juga Kelurahan dalam rangka penurunan angka stunting.
"Bergerak bersama dengan bhakti dan karya nyata serta bekerja tanpa pamrih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju," kata Arumi.
Arumi mengatakan, TP PKK Jatim hingga segala jenjang berkontribusi maksimal untuk mengatasi stunting.
Disebutkan, hingga saat ini, angka prevelensi stunting di Jatim sudah mencapai di bawah angka 20 persen.
"Semoga di tahun 2024 angka stunting bisa mencapai target 14 persen atau mendekati 14 persen," tuturnya.
Menurutnya, capaian penurunan angka stunting terus menurun dan mencapai target bisa terwujud apabila didukung kerja gotong royong masyarakat maupun seluruh instansi terkait.
Dengan demikian, tidak mungkin Jawa Timur bisa menurunkan angka stunting secara keseluruhan.
"Gotong royong sangat memungkinkan untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan apalagi dengan memperhatikan posisi dan peran PKK, maka Tim Penggerak PKK secara konsisten berkewajiban dalam mendukung kebijakan pemerintah," jelas Arumi.
Aksi nyata tersebut selaras dengan penjelasan Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang pada kesempatan tersebut membahas pentingnya pencegahan dan penurunan stunting.
"Itu sama seperti prinsip misi PKK. Bahwa PKK itu tidak kuratif tetapi merencanakan kesehatan untuk menciptakan keluarga dengan pola hidup sehat," ungkap Arumi.
Di sela-sela kegiatan, turut dilakukan pengukuhan Ketua Umum TP PKK sebagai ketua umum pembina pos pelayanan terpadu oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dilanjutkan pengukuhan dan penandatanganan naskah kepada 38 Ketua TP PKK Provinsi sebagai Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu oleh Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian
Terkait hal tersebut, Arumi mengatakan, pada dasarnya Ketua Tim penggerak PKK otomatis menjadi pembina posyandu.
Namun untuk menguatkan legitimasi tersebut, maka dilakukan pelantikan ketua PKK di setiap daerah.
"Harapannya, memperkuat posisi ketua TP PKK di setiap daerah untuk menjadi pembina posyandu. Mengingat posyandu adalah garda terdepan untuk perencanaan pola hidup sehat," jelasnya.
Pengukuhan ini, semakin menguatkan rasa optimisme mewujudkan penurunan angka stunting melalui posyandu.
Sebab, PKK dan posyandu akan bergerak bersama memantau perkembangan anak dan ibu.
"Setiap bulan ada pengecekan rutin sampai tingkat nasional pertumbuhan anak-anak di indonesia," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian mengatakan, PKK merupakan para pejuang atau super hero di daerahnya masing-masing.
Sebab, di tangan PKK, program-program kesejahteraan masyarakat terlaksana.
"Roda pemerintahan yang targetnya mensejahterakan masyarakat di masing-masingnya bisa tercapai karena kerja keras bapak ibu semua," ungkapnya.
Dari 10 program pokok PKK, yang menjadi poin penting adalah menurunkan angka stunting.
Dikatakan, seluruh PKK tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah membuat program-program yang bisa ditingkatkan di daerah masing-masing.
"Hal ini menjadi tujuan utama namun jika prevelensi daerahnya sudah di atas angka yang ditargetkan, maka bisa memprioritaskan lainnya bisa ditingkatkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ia berpesan kepada kepala daerah tingkat kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah mengalami masa transisi (Pj) agar tetap bergerak bersama.
Melanjutkan program - program yang sebelumnya sudah maupun belum terlaksana.
Ia menegaskan, istri dari PJ gubernur, bupati, wali kota turut melanjutkan kegiatan PKK. Mengingat PKK harus ada motor penggerak kegiatan-kegiatan di daerahnya.
"Tunjukkan kepada pemerintah bahwa kita sebagai pendamping ataupun ditunjuk oleh kepala daerah mampu meningkatkan kinerja daerahnya melalui gerakan PKK," tegasnya.
Hal ini, kata dia, sesuai arahan Mendagri mengamanahkan kepada semua pendamping dari kepala daerah ataupun yang ditunjuk untuk melaksanakan program-program gerakan PKK.
Termasuk kepada para pendamping dari OPD agar membantu sehingga perencanaan program serta anggaran tahun depan terus dilanjutkan.
"Apalagi saya tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu yang sudah meninggalkan prestasi-prestasi yang sangat baik dan kita harapkan nanti juga akan dilanjutkan oleh para Pj," katanya.
Tidak hanya itu, mewujudkan masyarakat sehat, Ia mengaku Kemendagri akan mengoptimalkan fasilitas posyandu.
Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang intens misalnya kegiatan stunting juga diberikan pusat pemberian makanan tambahan kepada anak-anak.
"Gerakan PKK dan posyandu akan semakin maju dengan mempunyai program-program yang terarah dan terkonsep dengan baik. Oleh sebab itu kita mengadakan Rakornas ini untuk saling berdiskusi apa saja gerakan-gerakan PKK yang baik di daerah kita masing-masing," pungkasnya
KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan terus menelusuri adanya dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Kabupaten Lamongan tahun 2023.
Upaya itu dilakukan dengan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan, salah satunya Kepala Pabrik Rokok Minatani yang ada di Jalan Raya Deandles, Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Selasa (12/09/2023).
"Ya ada tadi permintaan keterangan, " kata Kasi Intel Kejari Lamongan, Fadlly Arby, Selasa (12/09/2023).
Dirinya juga mengatakan jika sebelumnya sudah memanggil pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan untuk dilakukan proses yang sama.
"Sebelumnya dari pejabat Dinsos yang dimintai keterangan, " terusnya.
Lebih lanjut, Fadlly mengungkapkan jika selanjutnya akan memanggil pihak kecamatan penerima bantuan.
"Ada (panggilan selanjutnya). Ada dari pihak kecamatan yang menerima dana tersebut, " paparnya.
Sementara disinggung terkait dugaan keterlibatan anggota legislatif, dirinya mengatakan masih melakukan pendalaman.
"Ya, ini masih kita dalami ya mas, " pungkasnya.
KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menghadiri Penyematan Brevet Kehormatan Penerbang TNI AL kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali yang dihelat di Apron Lanudal Juanda, dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Monumen Kepak Sayap Rajawali Laut, bertempat di depan Museum Penerbangan TNI AL R.E.B.O. Tjokroadiredjo Puspenerbal Sidoarjo. Selasa (12/9).
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya bersama PT. Pos Indonesia dan Bulog mulai menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap II Tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Senin (11/9).
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah melewati berbagai proses pemeriksaan kesiapan beberapa waktu lalu, pasukan Yonarhanud 8/MBC secara resmi diberangkatkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara.
Prosesi pemberangkatan yang berlangsung di Lapangan Satlinlamil II itu, dilakukan langsung oleh Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M. A. Senin (11/09/2023).
Dijelaskan Dangartap, ditunjuknya pasukan Yonarhanud 8/MBC untuk mengemban tugas sebagai pasukan penjaga perbatasan, merupakan suatu amanah yang wajib dijadikan kebanggaan.
Pasalnya, Dangartap menyebut penunjukkan itu merupakan kepercayaan yang diberikan langsung oleh negara terhadap Yonarhanud 8/MBC.
“Salah satu kebanggaaan seorang prajurit, adalah tugas membela negara dan bangsa tercinta ini. Tidak sedikit dari sekian banyak prajurit TNI yang belum beruntung, dan belum mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas negara seperti saat ini,” ujar Mayjen TNI Farid Makruf.
Mayjen Farid berujar, misi yang saat ini diemban oleh Yonarhanud tentunya bukan suatu tugas yang ringan.
Sebab, selama berada di daerah penugasan mereka memiliki kewajiban untuk mengamankan patok-patok batas negara.
“Sekaligus harus bisa menciptakan situasi yang kondusif di sepanjang perbatasan kedua negara, dan harus bisa memberikan rasa aman pada masyarakat,” jelasnya.
Soal sinergitas pun tak lupa ditegaskan oleh Dangartap dihadapan ratusan pasukan Sriti itu.
Mayjen TNI Farid menilai, sinergitas merupakan kunci utama suksesnya suatu pelaksanaan tugas.
“Dan tak kalah pentingnya adalah, Satgas Yonarhanud harus bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr H Anwar Usman, SH, MH dinilai melanggar kode etik lantaran membeberkan di hadapan publik mengenai pokok perkara yang belum diputuskan.
Pernyataan Ketua MK itu terkait banyaknya gugatan judicial review atau permohonan uji materi usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ke MK.
Salah satunya diajukan Sunandiantoro, SH, MH, pengacara asal Banyuwangi, Jawa Timur.
"Saya Sunandiantoro, pengacara kampung menganggap pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi yang disampaikan di hadapan publik terhadap pokok perkara yang belum diputuskan adalah tindakan melanggar kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi," tandas Sunandiantoro dalam keterangannya, Senin (11/9).
Menurut Sunandiantoro, pernyataan Ketua MK itu menimbulkan persepsi publik bahwa MK mengabulkan perkara batas usia capres dan cawapres.
Padahal, saat ini masih dalam proses sidang belum diputus.
"Pernyataan beliau (Ketua MK Anwar Usman) yang menjawab pertanyaan dari BEM UNISULA tersebut patut diduga mengesankan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan batas usia capres cawapres minimal 35 tahun," tegas pengacara dari Oase Law Firm Advocate & Legal Consultan ini.
Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman pada 9 September 2023 dalam acara kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, menyinggung soal banyaknya pemimpin dunia berusia muda.
“Termasuk tadi masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, InsyaAllah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang Panglima Perang umurnya belasan tahun. Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Bizantium dan mendobrak konstatinopel sekarang menjadi Istanbul," ucap Anwar Usman saat itu.
"Selain itu pernyataan beliau yang menyatakan “gimana gak tambah segar, yang ngurus saya itu sekarang adik Presiden”. Menurut saya, kalimat tersebut tidaklah pantas disampaikan oleh seorang negarawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," sambung Sunandiantoro.
Padahal dalam sidang sebelumnya, Sunandiantoro sudah menyampaikan mengenai hubungan kekerabatan atau kekeluargaan Anwar Usman berstatus suami adik dari Presiden Jokowi.
"Saya sampaikan secara tegas bahwa jangan sampai hubungan kekerabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Mas Gibran Rakabumingraka dapat menimbulkan kesan liar di publik," ungkapnya.
Kesan liar yang dimaksudkan Sunandiantoro adalah pertimbangan dan putusan permohonan batas usia minimal capres dan capres itu diduga dalam rangka memuluskan anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabumingraka mencalonkan diri sebagai Cawapres pada Pemilu Presiden 2024.
"Sehingga diduga putusan permohonan uji materi batas usia minimal tersebut tidak memenuhi The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, yakni prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan yang seharusnya menjadi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi," pungkas Sunandiantoro.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperjuangkan batas usia minimal capres dan cawapres dikembalikan menjadi 35 tahun seperti dua aturan UU Pemilu sebelumnya.
Permohonan uji materi itu diajukan PSI dan kader-kader muda PSI seperti Anthony Winza, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom.
Sunan yang mendapat kuasa dari masyarakat Banyuwangi menyampaikan keberatannya atas usul PSI, karena diindikasi akan mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres.
Padahal usia Wali Kota Solo itu masih di bawah 40 tahun dan dianggap belum cukup berpengalaman.
Hal senada diungkapkan Demas Brian Wicaksono, Direktur Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (Presisi). Ia menegaskan hakim MK dalam menjalankan tugasnya diatur untuk tidak boleh menyampaikan suatu hal berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.
"Hal itu diatur pada kode etik hakim MK pada prinsip ketakberpihakan angka 4," kata Demas Brian dalam kesempatan terpisah.
Pada angka 4 itu disebutkan, Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
Demas Brian juga menyoroti Ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan kekeluargan dengan keluarga Presiden Jokowi.
Menurutnya, apabila ternyata dapat diduga adanya potensi keterkaitan hubungan keluarga atau terbukti memihak/tidak dapat objektif dengan suatu perkara, maka hakim MK dapat dilarang ikut menyidangkan perkara.
Hal itu diatur pada angka 5 yang menyebutkan bahwa Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
"Terkait persoalan tersebut kita harus objektif melihatnya dan yang berwenang menyatakan hakim MK terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak ialah majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 10 Tahun 2006," papar dia.
Pada pasal 13 dinyatakan siapapun boleh melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dengan alat bukti yang cukup.
"Sehingga masyarakat sebaiknya tidak perlu membangun opini liar. Jika memang memiliki bukti sebaiknya laporkan saja kepada Mahkamah Konstitusi," imbau dia.
Apabila adanya laporan pelanggaran etik, lanjutnya, sudah diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membentuk majelis kehormatan maksimal 14 hari setelah menerima pelaporan dugaan kode etik hakim.
"Bahkan berdasarakan Pasal 6, majelis kehormatan juga diberikan kewenangan penjatuhan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK," pungkas Demas Brian.
KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Inspektur Upacara HUT ke-78 TNI AL hari ini Senin (11/9).
Upacara digelar di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap tanggal 10 September setiap tahun dan merupakan acara puncak hari jadi Angkatan Laut yang terpusat di Koarmada II Surabaya yang dimana upacara HUT Ke - 78 TNI AL juga dilaksanakan diseluruh Indonesia di beberapa tempat Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang diperingati melalui upacara militer.
Adapun bertindak sebagai Komandan upacara Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (Danlanal Palembang) dan diikuti 1500 orang prajurit, PNS TNI AL, Polri dan Instansi Kemaritiman serta dihadiri Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla, Kasad Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, seluruh pejabat tinggi TNI AL, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Vero Yudo Margono, Ketum Persit Kartika Chandra Kirana Ibu Rahma Setyaningsih, Ketum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali, Ketum PIA Ardhya Garini Ny. Inong Fadjar Prasetyo, Ketum Bhayangkari Ny. Juliati Listyo Sigit Prabowo, jajaran purnawirawan Kasal dan Wakasal serta seluruh tamu undangan yang hadir.
Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa dirinya, selaku Panglima TNI dan atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun Ke -78 Tahun 2023 kepada segenap Prajurit Jalasena Samudera dan Pegawai Negeri Sipil serta keluarga besar TNI - AL dimanapun berada dan bertugas.
“Dalam pengabdiannya TNI - AL telah mampu menghadapi berbagai konflik dan krisis dengan penuh keberanian juga secara aktif terlibat dalam berbagai Operasi kemanusiaan di dalam dan luar Negeri pada level regional TNI - AL juga memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan dan kontribusi nyata TNI - AL dalam Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian dunia yang telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan yang tinggi dari dunia Internasional,” jelasnya.
“Sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pertahanan NKRI harus selalu siap menjalankan tugas mulia yang diamanatkan kepada TNI - AL menjaga selalu marwah dan kehormatan Prajurit Jalasena Samudera dengan selalu menjaga profesionalisme dan ketangguhan dalam bertugas serta menjadi prajurit Jalasena yang selalu dicintai rakyat dan mencintai rakyat untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara di jalan pengabdian yang penuh dengan kebanggaan dan kehormatan.” Tandasnya.
Dalam upacara tersebut, juga dilaksanakan penyerahan bendera Lanal terbaik yang diraih oleh Lanal Bangka Belitung, Lanal Cirebon dan Lanal Gorontalo.
KRI terbaik diraih oleh KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI Bung Tomo-357, dan KRI Alugoro-405. Batalyon Marinir terbaik diraih oleh Yonif 9 Marinir, Yonif 6 Marinir dan Yonif 3 Marinir.
Lanudal terbaik diraih oleh Lanudal Sabang, Lanudal Aru, dan Lanudal Matak.
Bama teladan diraih oleh Serka Mar Fahrurrozi, Serka Nav Solehudin, dan Serma Nav Enggar, sedangkan untuk Tamtama teladan diraih oleh Koptu Mar Yudi Ahmad Efendi.
Setelah serangkaian upacara, tamu undangan menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan diantaranya Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, atraksi Bela diri, Demo Pasusla, Fly Pass, penampilan tarian tradisional (tari kolosal), serta penampilan alutsista TNI AL yang diakhiri dengan Defile Pasukan dari Prajurit, PNS TNI AL dan Polri wilayah Surabaya.
Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan YME atas lancarnya acara peringatan HUT ke-78 TNI AL, dilaksanakan pula acara Tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada (PCA) Koarmada II.
