Eks Bupati Konawe Utara Batal Ditahan KPK, Ini Penyebabnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sedianya ditahan hari ini terkait dugaan korupsi terkait izin pertambangan. Penahanan urung dilakukan usai Aswad sakit saat diperiksa.

"Informasi yang kami terima dari pemeriksaan dokter, tersangka sakit," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).

Aswad Sulaiman saat ini juga belum menandatangani berita acara penahanan. Aswad saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapads Jakarta Selatan.

"Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit," katanya.

KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin pertambangan. Dia diduga memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Menetapkan ASW (Aswad Sulaiman) sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat itu di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 3 Oktober 2017.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Aswad berkaitan dengan izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara. 

Tindak pidana yang disangkakan pada Aswad diduga berlangsung pada 2007 sampai 2009. Korupsi itu disebut KPK ketika posisi Aswad sebagai Penjabat Konawe Utara.

"ASW diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan," ucap Saut.

Atas perbuatannya, Aswad disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Read More

Pengaturan Ekonomi Digital Masih Lemah, Menteri Teten: 56 Persen Pasar E-commerce Dikuasai Asing

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih lemah. Sehingga pemerintah berencana untuk mengadopsi cara China dan Singapura dalam mengatur ekonomi digital.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, di China, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru tanpa membunuh pelaku ekonomi yang sudah ada.

"Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital," kata Teten dalam keterangan resmi Rabu (13/9/2023).

Teten menuturkan, dalam kurun 10 tahun, ekonomi digital di China naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Adapun 90 persen dikuasai oleh domestik, sedangkan sisanya dikuasai oleh asing.

Dia mengakui, pengaturan ekonomi digital di Tanah Air tergolong lemah. Pasalnya, 56 persen pasar e-commerce dikuasai oleh asing, sedangkan 44 persen oleh domestik.

Jika hal tersebut tidak segera diatur, Teten khawatir ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik. 

Dia menuturkan, sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluh lantaran kondisi saat ini tidak menguntungkan bagi bisnis mereka. 

Teten mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan oleh platform digital asal China, TikTok, di Indonesia. 

Di China sendiri bahkan mengatur terkait larangan praktik monopoli oleh platform digital.

Menurutnya, hadirnya aturan terkait ekonomi digital tak lantas membuat negara-negara asing meninggalkan di Indonesia. 

Mengingat pasar digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa.

"Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu," ujarnya.

Adapun saat ini, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melindungi ekonomi domestik mengingat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) saja dinilai tidak cukup untuk mengatur hal tersebut. 

Rencananya dalam waktu dekat, Teten akan bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membahas pengaturan ekonomi digital.

Read More

Kaskoarmada II Tutup Taklimat Akhir Audit Kinerja Itjenal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M..Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., memimpin penutupan Taklimat Akhir Audit Kinerja Itjenal TA.2023, bertempat di Gedung Candrasa Koarmada II, Ujung Surabaya. Jumat (15/9).

Kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Itjenal dilaksanakan dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang mendorong semakin pentingnya penerapan sistem manajemen modern melalui reformasi birokrasi, dimana aspek akuntabilitas dan transparansi merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi.

Pangkoarmada II melalui sambutannya yang dibacakan oleh Kaskoarmada II menyampaikan bahwa hasil audit kinerja yang telah disampaikan oleh Itjenal akan dijadikan sebagai evaluasi dalam upaya lebih meningkatkan langkah-langkah nyata, dengan mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah baik, serta memperbaiki segala kekurangan untuk masa mendatang.

"Kepada Objek Wasrik untuk segera menindaklanjuti hasil temuan, arahan, dan saran yang telah disampaikan oleh tim Wasrik Itjenal," ungkapnya.

Read More

Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan Diresmikan, Staf Kepresidenan Beri Apresiasi Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan di Jalan Sono Indah VII No 10, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jumat (15/9). 

Rumah Anak Prestasi tersebut, merupakan pengembangan dari RAP yang sudah berdiri sebelumnya di Nginden Semolo, Sukolilo Surabaya.

Peresmian RAP Sonokwijenan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani. 

Peresmian juga disaksikan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Erlinda serta Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rini Handayani.

Dalam peresmian itu, Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa Rumah Anak Prestasi menjadi bagian dari program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pahlawan. 

Karenanya, ia berharap kepada para orang tua dari anak-anak istimewa itu agar dapat memanfaatkan keberadaan RAP.

"Rumah Anak Prestasi ini didedikasikan untuk anda semua (orang tua). Maka keluarkanlah apa yang menjadi keinginan putra-putrinya untuk mengeluarkan kemampuan, untuk mengeksplor kemampuan. Karena itulah tugas kita bersama," kata Wali Kota Eri.

Apalagi, Wali Kota Eri menyebut, bahwa Indonesia akan mencapai masa keemasan pada tahun 2045. 

Oleh sebabnya, kehadiran RAP ini juga diharapkannya dapat memunculkan calon-calon pemimpin di masa depan.

"Maka hari ini sebagian dari anak-anak yang hadir bahkan seluruh arek-arek Suroboyo, saya yakin akan menjadi pemimpin di tahun-tahun berikutnya dan khususnya tahun 2045 sebagai generasi emas," katanya.

Karena itu, untuk menjangkau seluruh anak-anak istimewa di Surabaya, Wali Kota Eri juga berencana menambah keberadaan Rumah Anak Prestasi. 

Apabila sekarang RAP sudah tersedia di dua lokasi, maka ke depan direncanakan akan bertambah menjadi empat lokasi. 

"Insyaallah ada dua lagi tempat yang akan saya bentuk, yang saya dirikan di wilayah utara dan selatan sebagai dedikasi Pemerintah Kota Surabaya," ungkap dia.

Di waktu yang sama, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Erlinda menyatakan bahwa kehadirannya di RAP Sonokwijenan ini atas izin dan restu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko. 

Ia menyebut, bahwa Kepala KSP memberikan apresiasi kepada Wali Kot Eri Cahyadi dan jajarannya atas keberadaan RAP tersebut.

"Beliau (Pak Moeldoko) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan jajaran. Karena tanpa semua jejaring, tidak mungkin ini (RAP) bisa ada," jelas Erlinda.

Dalam kesempatan ini, Erlinda juga menyampaikan pesan dari Kepala KSP, Moeldoko. 

Dimana saat Kepala KSP menerima perwakilan dari UNICEF, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menjadikan Indonesia Layak dan Ramah Anak. 

"Oleh karena itu, harapannya ke depan seluruh provinsi, kota dan kabupaten menjadi Layak dan Ramah Anak, termasuk IKN (Ibu Kota Nusantara)," ungkap Erlinda.

Oleh karenanya, Erlinda menyampaikan bahwa inovasi yang telah dilakukan Pemkot Surabaya melalui program Kota Layak Anak (KLA) sesuai amanat pada Peraturan Presiden (Perpres) No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kota Surabaya menjadi pelopor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. 

"Dan harapannya bisa dicontoh untuk kabupaten/ kota di Indonesia lainnya. Kota Surabaya berpotensi menjadi KLA Paripurna dan KSP mendorong dan mendukung hal tersebut," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA RI, Rini Handayani menilai bahwa Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan Surabaya ini sangat lengkap, holistik dan terintegrasi.

"Tidak hanya bagaimana habilitas-nya, pemanfaatan waktu luangnya, tapi motorik-motorik anak yang harus dilatih, diasah, nah ini menjadi perhatian. Selain itu adalah kesehatan, ada pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi juga yang dilakukan," kata Rini Handayani.

Tidak hanya soal pelayanan, Rini Handayani juga mengapresiasi semangat dari para guru dalam mendidik anak-anak istimewa di Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan. 

"Luar biasa Kota Surabaya dengan menyiapkan Rumah Anak Prestasi ini. Ini adalah bentuk komitmen Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran dan tentu campur tangan dari dunia usaha dan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin menjelaskan, bahwa Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan merupakan pengembangan dari RAP Nginden Semolo, Sukolilo Surabaya. 

Karenanya, seluruh layanan dan ruang pelatihan yang ada di RAP Sonokwijenan sama dengan Nginden Semolo. 

"Dengan antusias dan animo masyarakat, sehingga Pak Wali Kota beserta Ibu (Rini Indriyani) dan DPRD memberikan lagi fasilitas di wilayah Surabaya ini," kata Anna Fajrihatin.

Anna menyebut, bahwa kehadiran Rumah Anak Prestasi merupakan hasil kolaborasi dari sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. 

Selain itu pula, kehadiran RAP juga didukung para stakeholder di Kota Pahlawan.

"Insyaallah akan semakin banyak stakeholder yang akan memfasilitasi Rumah Anak Prestasi dan kreatifitas dari pada anak-anak. Sehingga kemandirian anak-anak semakin matang dan tidak lagi menggantungkan ibu dan bapaknya," pungkasnya.

Read More

Honorer Masa Kerja Minim, Jangan Harap Diangkat ASN!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, hasil audit BPKP dan BKN terhadap keseluruhan data tenaga honorer akan menjadi basis untuk mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Namun, jika tenaga honorer yang terdata hasil auditnya menunjukkan mereka tidak pernah mengabdi selama puluhan tahun, atau baru-baru ini saja diangkat sebagai tenaga honorer oleh pimpinan instansi ataupun kepala daerah, maka otomatis tidak akan diangkat sebagai ASN.

"Tapi meski sudah masuk, nanti dia masuk afirmasi kategori tertentu jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis dia akan di-takedown jika nanti auditnya mereka tidak masuk dari nama yang dimaksud," kata Anas, di DPR RI, dikutip Jumat (15/9/2023).

Anas menegaskan penyelesaian tenaga honorer ini akan masuk ke dalam RUU ASN yang rencananya akan disahkan pada bulan ini bersama DPR.

Opsi bagi para honorer yang betul-betul sudah mengabdi di pemerintahan adalah menjadi ASN untuk kategori PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.

"Kan ada kategori penuh waktu dan paruh waktu nanti masuk di situ," kata Anas.

Anas menuturkan hasil audit ini kata dia akan dilakukan BPKP dan BKN hingga akhir tahun depan atau tepatnya hingga tanggal pengunduran penghapusan tenaga non-ASN, dari mulanya ditargetkan terlaksana pada November 2023 menjadi Desember 2024.

Adapun, perpanjangan waktu penundaan ini akan masuk ke dalam RUU ASN.

Read More

Jika Terpilih, Prabowo Kembali Tegaskan Bakal Lanjutkan Program Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dirinya menjadi bakal calon presiden (capres) merupakan pendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkannya saat membahas program yang akan diusungnya dalam menyongsong Pilpres 2024.

"Kita meneruskan landasan yang sudah kuat oleh Pak Joko Widodo. Kita tidak malu-malu, kita timnya Pak Jokowi," tegasnya saat menemui wartawan di Gedung DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (14/9/2023) malam.

Dia berkeyakinan akan menawarkan strategi yang secara matematis dan faktual mampu dilaksanakan pihaknya. 

Contohnya adalah program mengurangi angka kemiskinan, kurang gizi, stunting, dan permasalahan rakyat lainnya.

"Kita sudah hitung. Saya percaya bahwa partai-partai kawan saya semuanya akan dapat dukungan rakyat, sebab kita punya sektor masing-masing," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo beberapa kali menyatakan bahwa pihaknya tegak lurus meneruskan program Jokowi. 

Salah satunya adalah landasan perekonomian Indonesia yang menurut Prabowo begitu kuat dan diakui dunia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2024.

Budi menjelaskan, belum ada kepastian soal sosok cawapres yang akan dampingi Prabowo di Pilpres 2024. 

Meski demikian, lanjutnya, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan karena memiliki citra yang positif.

"Untuk wakil presiden masih dimatangkan oleh para ketua umum partai koalisi. Pada saatnya pasti akan diumumkan. Pak Ridwan Kamil namanya baik dan harum. Semua dipertimbangkan sebagai kemungkinan," jelas Budi saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023).

Sebelumnya, Prabowo dan Ridwan Kamil mengadakan pertemuan di kediaman menteri pertahanan itu, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (13/9/2023) malam. 

Menurut Budi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi.

"Mereka Makan malam bersama di ruang makan dan dapur Kartanegara. [Prabowo] dibawain [Ridwan Kamil] oleh-oleh cilok dari Bandung," katanya.

Read More

Penyertaan Modal Tak Masuk P-APBD 2023, Revitalisasi Pasar Tertunda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Revitalisasi pasar di Surabaya tak segera berjalan, menyusul penyertaan modal yang tidak masuk dalam alokasi Perubahan APBD (P-APBD) Kota Surabaya tahun 2023.

"Penyertaan modal sekitar Rp 9,9 milyar masih berproses di Pemkot Surabaya. Jadi revitalisasi yang direcanakan untuk 4 pasar di Surabaya sampai sekarang belum bisa berjalan," ujar Direktur PD Pasar Surya Agus Priyo pada Jumat (15/09/2023), usai rapat koordinasi pembahasan P-APBD 2023 di Komisi B DPRD Surabaya.

Namun menurut Agus Priyo, pihaknya sudah melakukan sejumlah pembenahan kecil yang bersifat urgent di sejumlah pasar.

"Misalnya di Pasar Kembang, kita sudah memasang atap di lantai 2 lokasi bekas kebakaran, agar pedagang kue dan jajan pasar nyaman saat datang musim hujan," jelasnya.

Agus menambahkan, walaupun pemasangan atap tidak seluruhnya, tapi cukup untuk menampung pedagang.

"Pembenahan ini dananya berasal dari anggaran internal PD Pasar, namun tidak dianggarkan khusus. Melainkan bersifat urgent dan tentatif," terangnya.

Selain itu menurut Agus, pembenahan kecil terhadap pasar di Surabaya juga atas bantuan pemerintah kota. 

Misalnya pembenahan Pasar Keputran di lantai 2.

"Kita berharap penyertaan modal dianggarkan di APBD murni tahun 2024, sehingga revitalisasi sepenuhnya terhadap 4 pasar di Surabaya termasuk Pasar Kembang bisa segera dilakukan dengan maksimal," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pihaknya terus mendorong supaya penyertaan modal untuk PD Pasar Surya segera dilakukan.

"Penyertaan modal tersebut penting, supaya PD Pasar bisa segera melakukan revitalisasi. Terutama terhadap Pasar Kembang lantai 2 yang kondisinya memprihatinkan pasca kebakaran," terangnya.

Selain itu, menurut Anas, Pasar Kendangsari juga butuh sentuhan revitalisasi karena banyak kayu-kayu penyangga yang sudah lapuk. Ditambah pula lantai pasar yang masih berupa tanah.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah berencana melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar. 

Revitalisasi terhadap pasar tradisional tersebut dilakukan untuk menggeliatkan ekonomi rakyat. 

Penataan pasar tradisional juga untuk menjadikannya, sebagai sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern.

Read More

Menkop UKM Teten Masduki Minta E-Commerce Empati ke UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKMK) Teten Masduki minta e-commerce termasuk TikTok Shop agar berempati dengan kondisi pelaku UMKM saat ini.

Menurut Teten, saat ini pelaku UMKM tengah lumpuh akibat serbuan produk impor yang sangat murah. 

"Saya kira mereka juga harus punya kepedulian, empati, dan mendukung UMKM kita," ujar Teten, Kamis (14/9/2023).

Teten menjelaskan bahwa muncul dilematisme tersendiri ihwal keberadaan produk impor terhadap nasib para UMKM produsen atau para penjual dan influencer di platform online.

Bagi reseller maupun influencer tentunya menjual produk impor yang harganya terlalu murah di platform e-commerce menjadi keuntungan, di sisi lain pelaku UMKM berhenti produksi karena produk mereka tidak bisa bersaing.

"Jadi ini soal dilema kan, dilema menjadi pemerintah," ucap Teten.

Padahal, Teten menyebut bahwa 97 persen lapangan pekerjaan saat ini disediakan oleh sektor UMKM. 

Apabila UMKM berhenti berproduksi lantaran digempur produk impor, maka dikhawatirkan bakal mendongkrak jumlah pengangguran hingga menurunkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur internet yang telah dibangun pemerintah seharusnya menjadi modal untuk mendukung produk UMKM di pasar digital. 

Alih-alih justru dimanfaatkan platform untuk menggenjot penjualan lewat produk impor yang harganya jauh lebih murah dari produk lokal.

"Jadi jangan dibenturkan juga antara seller dengan UMKM yang produksi. Kami sudah panggil itu yang para reseller di TikTok, mereka bilang [produk lokal] sudah enggak bisa bersaing," katanya.

Berdasarkan catatan, Rabu (13/9/2023), Live Streaming atau pemasaran secara langsung di e-commerce dan social commerce termasuk TikTok Shop telah berdampak pada penjualan pedagang di Tanah Abang.

Dalam akun TikTok @boutiq_jakarta, diceritakan Pasar Tanah Abang makin sepi pembeli karena orang lebih memilih berbelanja di platform digital. 

Pedagang mengungkapkan bahwa pasokan barang terus berdatangan, tapi jumlah pembelian terus berkurang setiap harinya. 

Para pedagang pun kini berusaha mengikuti cara penjualan para artis di platform e-commerce menggunakan live shopping atau live streaming. 

Namun, upaya tersebut ternyata tetap berujung nihil. Menurut mereka, hal yang dirasakan para artis saat berjualan live streaming di platform e-commerce tidak berlaku sama dengan mereka.

Oleh karena itu, mereka pun berharap agar pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memerhatikan nasib para pedagang, terutama para pedagang UMKM. 

Read More

Dansatkat Koarmada II Pimpin Apel Kesiapan Satgas MTA Philindo-2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla memimpin Apel Kesiapan Satgas MTA Philindo-2023, bertempat di Aula Satkat Koarmada II, Jumat (15/9).

Adapun peserta apel yakni dari seluruh prajurit KRI Sampari-628, KRI HIU-634, Tim Kopaska dan Penyelam dan dihadiri pula oleh Asintel Pangkoarmada II, Dansatkopaska Koarmada II, Kadislambair Koarmada II, Danpom Armada II, para Komandan Unsur Satkat Koarmada II serta para Perwira Staf Satkat.

Dalam amanatnya Dansatkat Koarmada II selaku Dansatgas Latma MTA Philindo-23 mengatakan bahwa, Latma MTA Philindo-23 ini bertujuan untuk meningkatkan profesional prajurit TNI AL dan Angkatan Laut Filipina, dalam bidang kerjasama, kesepahaman dan hubungan militer antara kedua negara dalam bidang latihan Naval Warfare dan Maritime Interdiction Operations (MIO).

Ia juga menambahkan agar seluruh personel yang bertugas tidak ada yang melakukan pelanggaran dan jaga nama baik diri sendiri, keluarga dan satuan terutama TNI Angkatan Laut, persiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menunjukkan performa yang baik dihadapan negara-negara lain yang juga terlibat dalam latihan tersebut.

Setelah Pelaksanaan Apel Kesiapan, dilanjutkan pembekalan dari Asintel Pangkoarmada II dan Kasihartib Pomal Koarmada II serta dilaksanakan pemeriksaan ruangan-ruangan di KRI Sampari-628 dan KRI HIU-634. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran yang terjadi selama melaksanakan latihan bersama Philindo-23.

Read More

KPK Kembali Panggil Windy Idol Usut Kasus Sekretaris MA Hasbi Hasan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan dan kawan-kawan, Kamis (14/9). 

Ini merupakan kali kesekian Windy diperiksa KPK.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Windy Yunita Bastari Usman (Wiraswasta)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (14/9).

Pada pemeriksaan sebelumnya,Selasa (15/8), KPK mendalami penggunaan uang diduga suap oleh Hasbi dkk melalui Windy dan selebgram Riris Riska Diana.

Windy juga didalami perihal perusahaan rekaman Athena Jaya Production. Windy mengaku mengenal Hasbi saat ada kegiatan di perusahaan rekaman tersebut.

"Lebih kepada, bukan aliran dana sih, lebih ngomongin perusahaan Athena Jaya," kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/8) lalu.

Pada hari ini, KPK turut menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap enam saksi lainnya. 

Mereka ialah Hardianko (Wiraswasta) serta lima pegawai MA atas nama Jepi, Ismail, Tomi W, M. Yasin, dan Sutrisno.

"Mereka diperiksa untuk tersangka HH (Hasbi Hasan) dkk," kata Ali.

KPK menetapkan Hasbi dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

KPK mengungkap dugaan aliran uang Rp11,2 miliar ke Hasbi dan Dadan terkait pengurusan perkara Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Dari jumlah itu, Hasbi menerima Rp3 miliar.

KPK mengatakan akan melacak aliran uang tersebut dalam rangka optimalisasi atau penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi.

Sejauh ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan mewah seperti satu unit mobil Ferrari California, satu unit mobil McLarentipe MP4-12C 3.8 dan satu unit Land Cruiser serta puluhan keping emas yang diduga terkait dengan perkara.

Baik Hasbi maupun Dadan telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna melepas status tersangka yang disematkan KPK. Namun, gugatan mereka kandas.

Read More

Kredit Fiktif Rp 61 Miliar, Mantan Pejabat Bank Banten Dituntut 9 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Mantan pejabat Bank Banten, Darwinis dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum1 (JPU) Kejaksaan Tinggi Banten. 

Mantan Kepala Unit Administrasi dan Sekretaris Komite Kredit Bank Banten itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Harum Nusantara Makmur (HMN) sebesar Rp 61 miliar. 

JPU Bambang Arianto menyebut, Darwinis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang tentang Tipikor jo pasal 55 KUHPidana. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwinis berupa pidana penjara selama 9 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah tetap ditahan," kata Bambang di Pengadilan Tipikor Serang. Kamis (14/9/2023). 

Selain pidana badan, Darwinis juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. 

Sebelum memberikan hukuman, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. 

Kemudian, terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan merusak citra Bank Banten. 

"Hal yang meringankan, terdakwa sopan selama persidangan berjalan," ujar Bambang. 

Sidang yang dipimpin hakim ketua Dedy Adi Saputra ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda sidang pembelaan atau pledoi. 

Dalam dakwaan, Darwinis telah lalai memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) pada 2017 lalu. 

Darwinis bersama Satyavadin Djojosubroto selaku Kepala Wilayah Bank Banten-Jakarta I telah menyetujui usulan Dirut PT HNM Rasyid selaku debitur untuk melakukan pengalihan rekening pembayaran kredit investasi dan kredit supplier yang ditunjuk sesuai MAK, LPK, dan SPPK. 

Selain itu, Darwinis dan Satyavadin lalai dalam menjalankan tugasnya, lantaran tidak memastikan penggunaan dana hasil pencairan kredit yang dilakukan oleh PT HNM. 

Mereka telah menyalahi ketentuan kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mengatur administrasi kredit untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan lainnya. 

Sebelumnya, mantan Vice Precident Bank Banten Satyavadin Djojosubroto dan Direktur PT Harum Nusantara Makmur, Rasyid Samsudin telah divonis masing-masing 3 dan 11 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Read More

Kursi Ketua Komisi A DPRD Surabaya Kosong, Ini Kata Saifuddin Zuhri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kekosongan pimpinan di Komisi A DPRD Kota Surabaya menjadi perbincangan hangat di kalangan wakil rakyat, khususnya para anggota Komisi A.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa sesuai Tatib DPRD Kota Surabaya No1 Tahun 2018 Pasal 47 untuk pemilihan pimpinan komisi adalah hak anggota komisi tersebut 

"Jadi untuk pengisian jabatan lowong dalam kaitan perpindahan Ketua selaku ketua komisi, kita mengacu kepada tatib dewan tersebut," ujarnya, Kamis (14/9/2023) di Jalan Yos Sudarso Surabaya.

Saifuddfin Zuhri menjelaskan bahwa dengan mengacu kepada tatib tersebut keputusan ada di seluruh anggota komisi A DPRD Kota Surabaya dan kehadiran pimpinan dewan adalah sebagai fasilitator.

"Tergantung kesepakatan anggota komisi, itu sesuai tata tertib yang ada. Kita tetap melakukan koordinasi antar anggota komisi meskipun tidak dalam kerangka kepentingan pribadi," papar legislator senior dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya ini.

Saifuddin Zuhri menyatakan bahwa saat ini masih menunggu hasil Badan Musyawarah yang nantinya akan ada  perintah untuk menghadiri forum pemilihan alat kelengkapan di Komisi A dalam hal ini akan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony.

"Harapannya, pada calon ketua komisi A yang akan datang adalah sosok yang mampu membawa situasi pada suhu politik yang sejuk, bagus dan mampu menghormati pada teman-teman yang ada disini. Utamanya dalam membangun integritas anggota komisi A," tutup Saifuddin Zuhri.

Imam Syafi'i yang juga Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa pada tatib dewan juga disebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah kehadiran anggota dewan dalam hal ini anggota komisi A harus kuorum untuk bisa mencapai kesepakatan dan keputusan.

"Saat ini anggota komisi A ini jumlahnya 12 orang. Untuk bisa kuorum paling tidak harus dihadiri 7 orang. Karena harus 50 persen plus satu," terangnya.

Read More