PMI Jatim Gelar Bhakti Sosial Bantu Air Bersih di Kabupaten Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur melanjutkan Bhakti Sosial (Baksos) di Kabupaten Malang dengan membantu masyarakat yang tengah kesulitan air bersih menyusul kemarau panjang saat ini dan krisis air bersih di beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Dari rilis PMI Jatim Kamis (14/9/2023), PMI Jatim bersama PMI Kabupaten Malang dan BPBD KabupatennMalang melakukan droping dua truk tangki air bersih kapasitas 5000 liter di dua titik yakni Dusun Gondang dan Dusun Krisik, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

Ketua PMI Jawa Timur H. Imam Utomo menyatakan, dua dusun ini sejak empat hari lalu benar benar mengalami krisis air bersih menyusul pipa - pipa saluran air bersih dari gunung sudah tak mengalir lagi.

"Tanda - tanda mulai mengecilnya sumber sebenarnya sudah terlihat sejak tiga bulan ini. `Empat hari terakhir sudah tidak ada air lagi," tutur H Imam Utomo dilokasi baksos, di Dusun Gondang dan Krisik.

Diterangkan kasus kekeringan semacam ini tidak hanya tahun ini saja melainkan sudah rutin tiap musim kemarau tiba. 

Ada informasi akibat krisis air bersih ini penduduk Gondang dan Krisik Malang empat hari tak mandi.

"Misalnya, di sini perlu dibangun bak penampungan yang sifatnya permanen. Sedangkan yang sifatnya darurat perlu dibantu tandon besar. Sehingga begitu truk tangki datang langsung dimasukan bak penampungan, lalu dialirkan ke rumah. Karena pipa saluran ke rumah - rumah sudah ada," terangnya.

Di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota ada sekitar 20 kabupaten yang mengalami kekeringan. Dampaknya, terjadi krisis air bersih. 

PMI Jawa Timur punya 15 truk tangki air dan posisinya sudah berada di titik rawan krisis air bersih, sudah operasional.

Baksos sebelumnya telah dilakukan di Bangkalan, Sampang, Situbondo, Bondowoso, Ponorogo. Jadi Malang ini untuk yang ke enam. 

Selain droping air bersih, PMI Jawa Timur juga menyerahkan paket sembako dan bantuan operasional untuk PMI Kabupaten setempat.

Didampingi Kepala Desa Kemiri Dudung Dwi L, Imam Utomo memerintahkan agar Sekretaris PMI Jawa Timur Edy Purwinarto mendata keperluan yang dibutuhkan Masyarakat desa Gondang sekaligus secepatnya dikirim bak tandon untuk Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kec. Jabung.

Imam Utomo juga minta  Kades nersama sama PMI Kabupaten Malang membuat proposal pembuatan tandon permanen yang dirasa sangat perlu sebab kalau musim kemarau terjadi krisis air. Tapi kalau musim penghujan airnya menjadi keruh.

"Tidak kalah pentingnya kita harus mengajak PMI Pusat dan negara - negara donor yang selama ini sudah banyak membantu, untuk terlibat dalam pembuatan sumur bor," ungkap Imam Utomo. 

Read More

Polisi Sita Duit Rp1,2 Miliar di Rumah Pasutri Urus Keuangan Fredy Pratama

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Polri menggeledah rumah milik tersangka FA dan PN, pasangan suami istri yang berperan sebagai pengurus keuangan bos besar sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama, Kamis (14/9). 

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan rumah yang digeledah berada di kawasan BSD, Tangerang.

"Iya, kami kemarin melakukan penggeledahan di daerah BSD," ujar Mukti kepada wartawan, Jumat (15/9).

Mukti menuturkan penggeledahan dilakukan dari hasil pengembangan penyidik usai menangkap anak buah Fredy Pratama berinisial SA (27) di Thailand. 

Ia menyebut SA berperan sebagai kurir yang membawa uang tunai ke Indonesia.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa gepok uang tunai dengan pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan US$100. Totalnya mencapai Rp1,2 miliar.

Selain itu, penyidik menyita sejumlah buku rekening, paspor, hingga Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Sementara itu, FA dan PN masih dalam pengejaran. Mukti enggan menjelaskan apakah kedua sosok tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Fredy atau tidak.

Ia hanya memastikan keduanya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga ikut melarikan diri ke luar negeri.

Bareskrim Polri mengungkap bandar besar sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama alias Miming alias Cassanova. 

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut polisi menyita sebanyak 10,2 ton sabu milik jaringan Fredy Pratama di Indonesia selama periode 2020-2023.

Berdasarkan barang bukti yang ada, Wahyu menyebut sosok Fredy Pratama sebagai salah satu sindikat penyalur narkoba terbesar di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang menunjukan bahwa mayoritas narkoba di Indonesia terafiliasi dengan jaringan Fredy Pratama. Saat ini, Fredy masih buron.

Setiap bulan, kata Wahyu, sindikat Fredy mampu menyelundupkan sabu dan ekstasi ke Indonesia dengan jumlah mulai dari 100 kg sampai 500 kg dengan modus operandi menyamarkan sabu ke dalam kemasan teh.

Wahyu menjelaskan dari total laporan polisi itu, pihaknya berhasil menangkap sebanyak 884 tersangka yang terafiliasi dengan narkotika milik Fredy. 

Sementara khusus untuk kaki tangan Fredy di Indonesia, total ada 39 orang tersangka yang ditangkap dari berbagai daerah.

Read More

HUT ke-78 PMI, Wali Kota Eri Beri Penghargaan Ratusan Pendonor Darah 50 Kali

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan penghargaan kepada 450 orang yang telah mendonorkan darahnya lebih dari 50 kali. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang digelar di Graha Sawunggaling, Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Sabtu (16/9).

Pemberian penghargaan donor darah 50 kali ini, sekaligus menjadi rangkaian dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Palang Merah Indonesia (PMI).

Wali Kota Eri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah sukarela mendonorkan darah secara rutin. 

Menurutnya, ratusan pendonor darah tersebut adalah para pahlawan kemanusiaan.

"Ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam membangun kemanusiaan tidak bisa sendiri. Sehingga dengan pendonor yang 50 kali tadi, saya yakin jiwa-jiwa kemanusiaan di Kota Surabaya ini tetap tumbuh," kata Wali Kota Eri ditemui usai acara.

Terlebih lagi, Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, bahwa di Indonesia yang paling banyak melakukan donor darah 100 kali berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan di Jatim sendiri yang paling banyak berasal dari Kota Surabaya. 

"Jadi saya berharap, ayo munculkan terus terkait dengan jiwa-jiwa kemanusiaan di Kota Surabaya," ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya akan mensupport terus PMI dalam hal kemanusiaan di Kota Pahlawan. 

Apalagi, selama ini, Pemkot Surabaya terus bergerak dan bersinergi bersama dengan PMI dalam berbagai hal. 

"Ada yang bantuan pemkot ke PMI sesuai dari permintaan PMI. Setelah itu kegiatan-kegiatan kita, berkolaborasi dengan PMI terkait dengan tenaga kesehatan maupun ambulance-nya," jelasnya.

Pun demikian dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh PMI Kota Surabaya. Cak Eri menyebut, bahwa selama ini Pemkot Surabaya juga mendukung penuh. 

"Seperti kebutuhan PMI apapun itu yang disampaikan ke pemkot kita support. Karena Sekda (Sekretaris Daerah) juga Ketua PMI Kota Surabaya," katanya.

Sementara dalam laporannya, Ketua PMI Kota Surabaya, Ikhsan menyampaikan, bahwa penghargaan diberikan kepada 450 orang yang sudah melakukan donor darah lebih dari 50 kali. 

Menurutnya, dari ratusan pendonor itu banyak di antaranya yang berusia masih muda.

"Saya pikir itu sudah berumur, sudah sepuh-sepuh, ternyata kemudian masih banyak yang muda-muda. Jadi kita tidak khawatir kehabisan para pendonor, karena dari yang muda-muda pun sudah mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi, sehingga dari muda sudah melakukan donor darah," kata Ikhsan.

Selain itu, Ikhsan juga mengungkapkan, bahwa jumlah pendonor di Kota Surabaya ini menjadi salah satu yang tertinggi se-Indonesia. 

Bahkan, jika dilihat dari statistik setiap tahun yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari Presiden RI, banyak berasal dari Jawa Timur dan Kota Surabaya.

"Ini menunjukkan betapa jiwa gotong royong yang biasa dikumandangkan Pak Wali Kota setiap pertemuan dengan masyarakat, itu menggugah kita semua. Ini nampak nyata dari para PMI yang sudah bertahun-tahun istiqomah, secara konsisten untuk melakukan donor darah," tuturnya.

Deny Rosvendra (35) adalah satu di antara penerima penghargaan donor darah 50 kali dari Wali Kota Eri. 

Deny mengaku, telah melakukan donor darah secara sukarela dan rutin sejak tahun 2007 silam.

"Donor darah sejak tahun 2007, sekarang sudah 58 kali. Dulu awal donor darah 3 bulan sekali, tapi sekarang rutin setiap 2 bulan sekali," kata Deny.

Warga Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya itu juga mengungkapkan alasannya rutin melakukan donor darah. Selain tujuan kemanusiaan, donor darah juga dilakukannya untuk kesehatan. "Selain kemanusiaan, donor darah juga karena untuk kesehatan. Darahnya biar ganti, biar produksi terus," pungkas dia.

Read More

RPIN Foundation Fasilitasi Pelajar Ngawi Raih Beasiswa Ke Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Ngawi) Sebagai bentuk kepedulian ikut berperan serta memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi kalangan pemuda, khususnya di Kabupaten Ngawi, Yayasan Rumah Pemimpin Indonesia Ngawi (RPIN) Foundation menyelenggarakan program RPIN Academy.

RPIN Academy akan memberikan pelatihan, pendampingan serta pembekalan pada peserta didik tentang persiapan untuk bisa mendapatkan beasiswa keluar negeri dan cara memilih universitas ternama di mancanegara. 

“Kami sadar bahwa memulai persiapan sejak dini sangat penting untuk mencapai sukses tertinggi. Misi kami adalah untuk mendukung generasi muda di Ngawi agar dapat selalu berprestasi dan unggul dalam kompetisi” ungkap Gilang Maulana Majid, PhD (cand.) selaku Inisiator dan Ketua Umum RPIN Foundation, Jum'at (15/9/2023).

Pendaftaran program ini dimulai dari 16 September hingga 30 Oktober 2023. Program ini menyasar siswa-siswi Ngawi yang sedang duduk di kelas 9 (SMP), 10 atau 11 (SMA). 

Dengan basis nirlaba, RPIN Academy membuka dua jalur pendaftaran: seleksi dan non-seleksi. Sebanyak 25 siswa-siswi terbaik yang terpilih berhak mengikuti program mentoring pendidikan selama satu tahun, mulai Januari hingga Desember 2024. 

Sebelumnya, RPIN Academy, sejumlah pengurus dan pendiri telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan yayasan kepada khalayak umum, khususnya para pejabat tinggi di Kabupaten Ngawi. 

RPIN Foundation merupakan yayasan konsultasi pendidikan di Kabupaten Ngawi, yang didirikan oleh lima pemuda/i Ngawi berprestasi, dimana dua diantaranya merupakan alumni kampus luar negeri yang mendapatkan beasiswa penuh dari Pemerintah Indonesia. 

Tujuan RPIN Foundation yaitu untuk mempersiapkan generasi muda Ngawi sejak dini untuk menjadi pemimpin masa depan dengan ilmu dan motivasi. Adapun dua program yang ditawarkan yaitu RPIN Academy dan RPIN Global. 

Pada hari Rabu, 6 September 2023, para pendiri RPIN Foundation telah melakukan audiensi kepada Bupati Ngawi, H. Ony Harsono Anwar, S.T., M.H. di kediaman beliau guna memaparkan program RPIN Foundation dan rencana pembukaan masa pendaftaran RPIN Academy. 

Pada kesempatan itu, Bupati menyambut dengan baik dimana para pendiri RPIN Foundation berkesempatan untuk berdialog hingga hampir dua jam lamanya. 

Beliau sangat mendukung adanya program yang ditawarkan oleh RPIN Foundation hingga menyarankan supaya Co-working Space Cah Angon yang terdapat di area kediaman beliau dapat digunakan sebagai lokasi pembelajaran. 

“Adik-adik harus bersiap untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan disruption dan ketidakpastian. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan diri untuk menguasai kemampuan berbahasa asing, komunikasi, adaptasi teknologi, manajemen, serta akses informasi tentang dunia internasional. Semua itu sesuai dengan modul yang dikembangkan oleh RPIN Foundation,” katanya.

Selain kepada Bupati Ngawi, audiensi juga dilakukan kepada Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H.,M.Si selaku Wakil Bupati Ngawi; Bapak Drs. Mokh. Sodiq Triwidiyanto, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Ngawi; Sumarsono, S.H., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi; dan Wiwien Purwaningsih, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi. 

Dalam kesempatan itu, semua pejabat Pemerintah Kabupaten Ngawi menyampaikan dukungan terhadap program RPIN Academy guna mendorong perkembangan kualitas sumber daya manusia dan investasi jangka panjang di dalam diri generasi muda Ngawi. 

Dalam program ini, diakhir kegiatan, juga akan diadakan Graduation Ceremony dimana tamu undangan seperti Bupati Ngawi dan Perwakilan Dinas dari Tingkat Provinsi akan turut hadir. 

Hal di atas disampaikan oleh para pendiri RPIN Foundation di aula SMAN 1 Ngawi pada Jumat, 8 September 2023 dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Guru BK dan Kesiswaan, serta perwakilan siswa-siswi SMAN 1 Ngawi. Hadirin sangat antusias dengan adanya RPIN Academy. 

Program ini dinilai sebagai jawaban atas perlunya terobosan inovatif yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Ngawi.

Dari adanya audiensi produktif yang telah dilakukan oleh yayasan, kami berharap bahwa keberadaan RPIN Foundation sebagai wadah pengembangan SDM kepemudaan di Ngawi dapat selalu didukung oleh instansi pemerintahan Kabupaten Ngawi dan seluruh masyarakat Ngawi.

Read More

364 PNS di Kabupaten Mojokerto Terima SK Kenaikan Pangkat

KABARPROGREDIF.COM: (Mojokerto) Sebanyak 364 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mojokerto resmi menerima Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober Tahun 2023. 

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, berpesan, dalam memajukan instansi pemerintah, maka sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi diri dari seluruh PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

Penyerahan SK kenaikan pangkat ini diselenggarakan di halaman Pemkab Mojokerto, Kamis (14/9/2023). Terdapat 115 PNS naik pangkat pada Golongan IV, 202 PNS naik pangkat pada Golongan III, 46 PNS naik pangkat pada Golongan II, dan 1 PNS naik pangkat pada Golongan I.

"Bekerja dengan cara biasa tidaklah cukup, tetapi harus dengan cara yang luar biasa, untuk itu PNS perlu meningkatkan kapasitas dan terus mengembangkan potensi diri, mampu berinovasi untuk kemajuan organisasi dengan tetap mengedepankan core value berAKHLAK, bangga melayani bangsa, integritas, profesional, dan pengabdian," jelasnya melalui rilis Humas Pemkab Mojokerto, Jum'at (15/9/2023). 

Bupati Ikfina juga mengatakan, peningkatan kapasitas setiap PNS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, karena.

Ia menilai, SDM menjadi aspek paling penting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.

"Maka saya minta agar PNS yang menerima kenaikan pangkat ini mampu memperlihatkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik dalam mendukung organisasi, sehingga mampu menunjukkan prestasi dengan meraih penghargaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional," ujarnya.

Selain itu, dalam merespons perkembangan situasi dan kondisi saat ini, Bupati Ikfina mengimbau, agar seluruh PNS untuk bisa menguasai perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta penguasaan dalam bahasa asing.

"Tuntutan pemerintah menuntut para PNS untuk memahami bahasa Inggris, karena nanti akan banyak modul-modul, pengetahuan-pengetahuan, dan artikel-artikel yang kita harus baca dan pahami dan semuanya dalam bahasa Inggris," ujarnya.

Bupati Ikfina juga mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya pelayanan kenaikan pangkat PNS. Pada tahun 2024, periodesasi kenaikan pangkat PNS ditetapkan sebanyak 6 kali dalam setahun. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 tahun 2023 tanggal 24 juli 2023, bahwa periodesasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. 

"Saya berharap dengan peraturan baru yang memberikan kemudahan pelayanan terhadap PNS akan berdampak signifikan yaitu semakin meningkatkan kinerja PNS," harapnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Mojokerto menegaskan, dalam menegakkan integritas di Pemkab Mojokerto, maka proses penyerahan SK kenaikan pangkat yang dilaksanakan tidak ada pemungutan dalam pengurusnya. 

"Maka apabila ada yang meminta, saya minta tolong kepada Anda semua untuk bisa menjaga integritas dan tidak memberikannya. Kita jaga sama-sama integritas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ini adalah modal dasar kita untuk betul-betul bisa membangun dan mengembangkan bangsa dan negara," pungkasnya.

Read More

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan Dalami Kasus Korupsi Pembangunan Gedung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penggeledahan yang terjadi rumah dinas Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung. 

Adapun pelaksana proyek pembangunan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan. 

“Kasus baru, pembangunan gedung di pemerintah daerah di sana. Pemkab (pemerintah kabupaten) berarti ya,” kata Asep saat ditemui awak media di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023). 

Asep menambahkan, dugaan korupsi itu menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain yang membuat negara rugi. 

Adapun kasus korupsi dugaan kerugian negara yang bisa diusut KPK minimal Rp 1 miliar. 

“Tersangkanya nanti lah diumumkan,” ujar Asep. 

Selain menggeledah rumah dinas Bupati Lamongan, KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Pemkab Lamongan, sejumlah perkantoran di lingkungan Pemkab Lamongan, dan pihak swasta. 

“Pokoknya tempat-tempat yang kita duga terkait dengan tindak pidana tersebut,” tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan di Lamongan, petugas KPK membawa sejumlah barang setelah menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan.

Barang tersebut di antaranya, dua koper warna hitam dan biru muda, tas wanita, bungkus plastik merah, dua tas ransel, serta sebuah karton kardus, yang ditengarai berisi dokumen. 

"Ada banyak tadi. Sembilan orang, katanya dari KPK," ujar petugas keamanan di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan, Kirna kepada awak media, Rabu (13/9/2023). 

Read More

Kendalikan Inflasi, Pemkot Surabaya Tanam Cabai Serentak Bersama Kelompok Tani Se-Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) Kota Surabaya tidak henti-hentinya berupaya mengendalikan inflasi di Kota Pahlawan. 

Karenanya, salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi serta menyumbang tersedianya komoditi pangan, pemkot menggelar penanaman komoditi cabai serentak bersama kelompok tani urban farming dan para petani konvensional se-Surabaya. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menyampaikan, kegiatan penanaman komoditi cabai ini merupakan salah satu cara Pemkot Surabaya bersama TPID Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga pangan. 

Oleh sebab itu DKPP Kota Surabaya pun menyiapkan dan membuat pola tanam terhadap tanaman-tanaman yang memiliki pengaruh dalam naik-turunnya inflasi, salah satunya adalah komoditi cabai.

“Karena biasanya di bulan Desember menjelang Natal dan tahun baru, harga cabai naik karena musim penghujan. Sebab, cabai adalah salah satu komoditas penyumbang angka inflasi yang cepat sekali naik-turunnya. Kali ini TPID Surabaya melalui DKPP melakukan penanaman serentak bersama, baik dilakukan di aset pemkot, kampung-kampung, kelompok tani urban farming,  dan para petani konvensional,” kata Antiek, Jumat (15/9).

Seperti yang dilakukan di Kelurahan Waru Gunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. 

Di sana, DKPP Kota Surabaya bersama Kelompok Tani Sopo Nyono Kelurahan Waru Gunung melakukan penanaman komoditi cabai. 

“Kita sudah mulai membibit, hari ini kita lakukan penanaman secara serentak. Untuk di Kelurahan Waru Gunung juga ada 4 kelompok tani yang turut terlibat. Di sini, pada pelaksanaannya kita lakukan dengan memanfaatkan aset BTKD (Bekas Tanah Kas Desa) untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar dia.

Meski bukan daerah penghasil cabai, Antiek lantas menjelaskan, dengan melakukan penanaman cabai secara serentak diharapkan dapat menyumbang persediaan komoditas cabai di Kota Surabaya. 

Dimana DKPP Kota Surabaya juga terus membantu beberapa infrastruktur pendukung. 

Mulai dari bibit, pupuk, dan mulsa atau material penutup tanaman budidaya bagi kelompok tani urban farming dan para petani konvensional.

“Selama ini kita mengambil komoditi dari kabupaten/kota lain, dengan harapan dengan penanaman cabai, minimal mengurangi kekurangan harga. Serta membantu menyumbang persediaan komoditas cabai. Mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi dan paling tidak harganya tidak melonjak terlalu tinggi,” jelasnya.

Nantinya, apabila masyarakat di tingkat perkampungan ingin mereplika hortikultura bisa menyampaikan keinginannya ke DKPP Kota Surabaya. 

Sebab, DKPP Kota Surabaya juga terus membagikan bibit kepada warga yang ingin mengembangkan konsep urban farming di lingkup perkampungan. 

“Kita juga membagikan bibit ke warga, selama ini RT/RW dan kelompok tani juga meminta bibit. Tapi karena untuk antisipasi inflasi, stok kita khususkan menyiapkan untuk penanaman. Kalau sudah di tanam semua, pembibitan jalan terus, masyarakat yang ingin melakukan penanaman bisa berkirim surat ke kita untuk di bantu bibitnya,” pungkasnya.

Read More

Korupsi Dana Zakat Rp 1,2 M, Eks Ketua Baznas Tanjabtim Jadi Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Jabung Timur) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menetapkan mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanjabtim As'ad Arsyad sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Penyelewengan dana zakat itu terjadi sekitar tahun 2016-2021 saat dirinya menjabat dengan total kerugian negara Rp 1,2 miliar.

As'ad Arsyad ditetapkan setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis (14/9/2023). 

Ia langsung dilakukan penahanan pada Kamis malam. Ia terlihat menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda lalu digiring oleh jaksa untuk dilakukan penahanan.

"Satu orang yang ditetapkan tersangka berinisial AA merupakan mantan Ketua Baznas Periode 2016 hingga 2021," kata Bambang Kasi Intelijen Kejari Tanjabtimur kepada wartawan, Jumat (15/9/2023).

Proses pengungkapan kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2022 lalu. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti.

Setelah dirasa cukup bukti, kata Bambang, baru pihaknya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.247.717.051, berdasarkan audit penghitungan keuangan negara.

"Untuk pengembalian kerugian dari tersangka sekitar Rp. 800 juta. Jumlah pengembalian itu sudah masuk dalam jumlah keseluruhan kerugian negara yang dihitung," sebutnya.

Bambang menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, dana tersebut dipergunakan untuk renovasi pondok pesantren dan untuk kebutuhan yang lainnya.

"Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dana tersebut diselewengkan untuk renovasi pondok pesantren dan digunakan bukan pada peruntukannya," jelasnya.

Tersangka disangkakan melanggar primer Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta maksimal Rp 1 M.

Sedangkan untuk subsidernya, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentan perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, dengan minimal 1 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun, sedangkan denda Rp 50 jt maksimal Rp 1 M.

"Untuk saat ini, tersangka masih dalam Proses penahanan di Polres Tanjabtimur selama 20 hari ke depan, dan selanjutnya akan diperpanjang masa tahan selama 40 hari," pungkasnya.

Read More

Peringati Deklarasi GNSSA Gerakan di Jawa Timur, Xurya Ajak Lebih Banyak Pelaku Industri Gunakan Energi Terbarukan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengusung tema Going Green is Good for Your Business, Xurya mendorong pelaku industri untuk Going Green melalui Instalasi PLTS Atap.

Xurya sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan serta mempelopori metode Rp0,- dalam pembiayaan PLTS Atap, kembali memberikan dukungannya untuk memperingati deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) yang ke-6. 

Kali ini, perayaan GNSSA dilakukan cukup berbeda dimana Xurya memilih Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan, di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Jum'at (15/9).

GNSSA adalah sebuah gerakan yang dideklarasikan pada tanggal 13 September 2017 lalu oleh dua kementerian, berbagai asosiasi energi terbarukan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Institute of Essential Services Reform (IESR). 

Gerakan ini bertujuan untuk mendukung Kebijakan Energi Nasional, yaitu tercapainya 23% penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2025, dengan cara mendorong dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik surya atap di perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran dan pemerintahan, bangunan komersial, dan kompleks industri. 

Sejak dideklarasikan hingga sekarang, sudah lebih dari 50 badan usaha di Indonesia mendukung gerakan ini.

“Ide dan target GNSSA sendiri berdasarkan target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025, dimana PLTS ditargetkan berkontribusi 6,5 GW. PLTS Atap yang belum jadi sumber energi yang mainstream harus dapat menjadi berkontribusi. Karena perlu pertumbuhan yang masif, kami mendorong gerakan ini. Dengan demikian target 1 GW di 2020 lalu, dapat terwujud oleh gerakan rakyat yang memasang PLTS Atap di atap bangunan rumah, kantor, dan industri," jelas Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) sekaligus salah satu Deklarator GNSSA.

Selain itu, lanjut Fabby Tumiwa gerakan ini juga menciptakan peluang usaha dan kesempatan investasi bagi energi terbarukan. 

'Saya berharap kita dapat menggaungkan gerakan ini kembali supaya menjadi gerakan yang dapat mendukung transisi energi di Indonesia dan menjadikan PLTS sebagai kontributor utama dalam upaya percepatan melakukan transisi energi,” ujarnya.

Hingga bulan Juli 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Indonesia meningkat signifikan hingga 26 persen, dari jumlah pelanggan sebanyak 5.926 pada Juli 2022 menjadi 7.472 pelanggan per Juli 2023. 

Tuntutan pasar yang semakin kuat akan penggunaan produk hijau mendorong sektor komersial dan industri mulai beralih menggunakan energi terbarukan, salah satunya PLTS Atap.

Sementara Managing Director Xurya, Eka Himawan mengatakan, permintaan instalasi PLTS Atap saat ini meningkat cukup pesat, terutama untuk sektor komersial dan industri. 

Hal tersebut juga berpengaruh langsung kepada performa bisnis Xurya. 

Kenaikan permintaan PLTS Atap ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan saja, tetapi juga dari nilai ekonomi. 

Pasalnya, dengan menggunakan PLTS Atap, perusahaan dapat menghemat total tagihan listrik perusahaan. 

Selain itu, PLTS Atap juga dapat menjadi solusi yang tepat bagi perusahaan yang ingin mulai mengimplementasi kebijakan sustainability. 

"Kedepannya, kami harap kolaborasi antar pihak dapat terus terjaga agar agenda transisi energi dapat terealisasi dalam waktu dekat. GNSSA telah mendorong banyak perusahaan, dari skala kecil hingga besar, untuk mengadopsi PLTS Atap sebagai bagian dari strategi perusahaan," kata Eka Himawan.

Masih di tempat yang sama, Direktur PT Samator Indo Gas Tbk Imelda M. Harsono memaparkan, penggunaan energi terbarukan membantu perusahaan untuk mengurangi gas emisi karbon dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan. 

Sebagai salah satu perusahaan gas industri terbesar di Indonesia, kehadiran PLTS Atap menjadi sebuah langkah konkret dan positif dalam merealisasikan komitmen kami menjadi perusahaan yang berkelanjutan. 

"Kami harap akan banyak pelaku industri yang terinspirasi dan mulai menggunakan PLTS Atap sebagai sumber energi bagi operasional perusahaan," paparnya.

Sebagai langkah untuk menerapkan bisnis yang berkelanjutan serta menjangkau lebih banyak pelaku industri untuk menggunakan PLTS Atap, peringatan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) tahun 2023 ini mengundang beberapa pelaku bisnis di sektor komersial dan industri di Jawa Timur dan sekitarnya. 

Selain itu, beberapa perusahaan juga menerima apresiasi yang diberikan oleh Xurya atas komitmen mereka dalam menggunakan energi terbarukan dan berkontribusi dalam menekan gas emisi karbon. 

Adapun perusahaan yang menerima apresiasi tersebut yaitu PT Uni-Charm Indonesia Tbk, PT Platinum Ceramics Industri, PT Arwana Citramulia Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Avia Avian Tbk, PT Kobin Keramik Industri, PT Kobin Keramik Industri, Rumah Sakit Islam Jemursari, PT Hakiki Donarta, PT Atlantic Biruraya, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), PT Voda Indonesia, PT Mitra Mulia Makmur.

Hingga saat ini, Xurya telah memiliki lebih dari 100 proyek PLTS Atap yang tersebar di Medan, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Makassar. 

Proyek PLTS Atap Xurya diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 150 juta kWh energi bersih dan mereduksi lebih dari 134 juta kg gas CO2.

PT Xurya Daya Indonesia (Xurya) adalah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Indonesia dengan visi untuk merevolusi industri energi Indonesia. 

Xurya mempelopori metode sewa TANPA INVESTASI untuk memberikan insentif kepada perusahaan komersial dan industri untuk beralih ke energi surya.

Xurya bertujuan untuk memudahkan perusahaan menggunakan energi bersih dan terbarukan dengan memberikan one stop service kepada pelanggannya mulai dari desain, studi kelayakan, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan serta pendanaan.

Sampai saat ini, Xurya telah memasang dan mengoperasikan PLTS Atap di lebih dari 100 perusahaan di seluruh Indonesia, dari berbagai industri, seperti cold storage, hotel, logistik pusat perbelanjaan, rumah sakit, kawasan industri, manufaktur (air mineral, baja, ban mobil, benih sayuran, beton, biskuit, cat, consumer goods, keramik, kimia, makanan, tekstil, dll), mulai dari Medan, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Makassar.

Read More

Sidang Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, Sahat Bacakan Pledoi, Rusdi Minta Keringanan Hukuman

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya yakni Rusdi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (15/9).

Kali ini beragendakan pledoi atau nota pembelaan.

Dalam sidang tersebut masing-masing kuasa hukum dari dua terdakwa secara bergantian menyampaikan nota pembelaannya.

Tak ayal dalam sidang tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Untuk nota pembelaan terdakwa Rusdi yang dibacakan kuasa hukumnya membutuhkan waktu sekitar 45 menit.

Sedangkan pembacaan pledoi terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak oleh kuasa hikumnya butuh waktu yang lumayan lama sekitar 1 jam 30 menit.

Selain kuasa hukumnya, kedua terdakwa ini juga menyampaikan nota pembelaannya secara pribadi.

Sayangnya saat giliran terdakwa Rusdi membacakan nota pembelaannya.

Tiba-tiba Rusdi mengurungkan niatnya. Ia memilih memberikan beberapa lembar kertas berwarna putih nota pledoinya kepada mejelis hakim yang diketuai I Dewa Gede Suarditha, SH. MH dan dua hakim anggota yakni Arwana, SH. MH serta Darwin Panjaitan, SH. MH. Serta JPU KPK.

"Jadi ini intinya supaya diringankan hukumannya," kata Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

"Iya, yang mulia," jawab terdakwa Rusdi.

Sementar terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak membacakan pledoinya sekitar 15 menit.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak 12 tahun penjara

Tak hanya itu, Hak politik Sahat Tua P Simandjuntak juga dicabut selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

Nah, jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun. 

Dalam sidang tersebut JPU KPK  juga menuntut Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan.

Sahat Tua P Simandjuntak ini dinilai oleh JPU KPK telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui terdakwa Rusdi.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief Suhermanto.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Jaga Ketertiban Wilayah, Babinsa Turi Dampingi Dinsos Tertibkan ODGJ

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pihak Dinas Sosial Pemkab Lamongan menggelar penertiban adanya ODGJ yang ada di Kecamatan Turi. 

Penertiban itu, mendapat bantuan dari sejumlah pihak, salah satunya Babinsa dan Bhabinkamtibmas Turi.

Penertiban tersebut, saat ini dilakukan di Desa Geger. 

Selain melibatkan aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas, upaya tersebu juga melibatkan Pemerintah Desa setempat.

Babinsa Turi, Serda Gunawan mengatakan penertiban tersebut harus dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan unsur kemanusiaan. 

Ia menyebut, penertiban tersebut merupakan langkah yang tepat.

Pasalnya, Gunawan menyebut jika para ODGJ itu nantinya akan dibawa ke tempat yang sudah disediakan oleh pihak Dinsos. 

“Sehingga, para ODGJ ini bisa mendapatkan tempat yang lebih layak,” ucapnya. Jumat (15/09/2023).

Namun, kata Gunawan, sebelum dievakuasi untuk dibawa ke tempat tersebut para ODGJ itu harus melewati berbagai tahapan, salah satunya pemeriksaan kesehatan.

“Jadi kita pastikan dulu kondisi kesehatannya,” bebernya.

Read More

Airlangga Sebut Ada Partai Bakal Merapat ke Koalisi Prabowo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut akan ada tambahan satu partai politik (parpol) yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Prabowo Subianto.

“Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk,” kata Airlangga ditemui usai pertemuannya dengan para ketum parpol KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (14/9) malam.

Airlangga tidak memerinci betul siapa partai yang akan bergabung. Ia hanya mengatakan bahwa ciri-ciri dari partai itu memiliki warna identitas yang serupa dengan partai yang telah tergabung dalam KIM.

“Ciri-cirinya, warnanya sudah ada di koalisi ini,” kata Airlangga seraya tertawa.

Saat ini, KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). 

Kelimanya menggelar pertemuan untuk membahas program dan strategi pemenangan.

Pada pertemuan itu, bakal calon presiden (capres) dari KIM Prabowo Subianto mengaku tengah menyusun tim pemenangan menyongsong Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Tentang tim pemenangan, kita sedang susun ketua timnya kita juga akan bicarakan dan kita juga akan approach beberapa tokoh ya,” kata Prabowo saat konferensi pers.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun nama yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Prabowo pun mengaku akan mendekati beberapa tokoh terkait hal itu.

“Kita akan tentunya sowan beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya,” kata Prabowo.

Namun demikian, Ketum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan itu belum dapat memastikan kapan tim pemenangan tersebut rampung.

“Proses berjalan. Pada saatnya akan kita sampaikan,” ucap Prabowo.

Selain Prabowo dan Airlangga, ketum parpol yang turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketum Partai Gelora Anis Matta.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan 'wo' menjadi kata kunci arah koalisi Demokrat ke depan, usai mencabut dukungan atas pencapresan Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan.

Herzaky menjelaskan, Demokrat bisa saja berlabuh ke salah satu dari dua koalisi yang tersisa, koalisi pendukung pencapresan Ganjar Pranowo atau koalisi pendukung pencapresan Prabowo Subianto.

"Arah ke depan koalisi yang bakal dituju oleh Partai Demokrat, setahu kami kata kuncinya wo, alias kita harus legowo, bisa Prabowo, bisa Pranowo. Kami akan berjuang terus agar calon kami bisa mendapatkan amanah dari rakyat dan benar-benar amanah jika terpilih," jelas Herzaky dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Read More