KPK Telusuri Transaksi Tersangka Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK telah memeriksa seorang pegawai bank bernama Ventho Daniel Batuan sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. 

KPK mendalami transaksi perbankan yang dilakukan para tersangka kasus tersebut.

"Ventho Daniel Batuan (karyawan bank), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan berbagai transaksi perbankan dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Ventho diperiksa di gedung KPK pada Jumat (15/9). Selain Ventho, KPK memanggil saksi lain dari pihak bank, Juliser Sigalingging. Namun saksi tak hadir dan akan dipanggil ulang.

"Saksi tidak hadir dan dijadwal ulang," jelas Ali.

Berdasarkan sumber detikcom, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Ketiga tersangka itu ialah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, Reyna Usman yang saat kasus ini terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.

Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK menyatakan sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.

Read More

Sidak Stadion GBT Jelang Piala Dunia U-17, Wali Kota Eri: Sudah Siap 100 persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (18/9) pagi. 

Sidak kali ini, ia ingin memastikan sarana dan prasarana Stadion GBT siap digunakan sebagai tempat pertandingan Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023 mendatang. 

Wali Kota Eri mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan sebelum pelaksanaan Piala Dunia U-17 berlangsung, salah satunya adalah akses jalan masuk ke dalam area parkiran Stadion GBT. 

Ia ingin, akses jalan masuk gerbang Stadion GBT dibuat mendatar agar tidak menyulitkan kendaraan roda empat masuk. 

"Dibuat langsam semuanya, jadi biar mobil masuk nggak agak miring begitu ya. Karena agak tinggi, ketika mobilnya sedan pasti agak manuver berbelok atau nyanggrok (gesrek), ini yang saya evaluasi," kata Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta kepada jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera memperbaiki fasilitas toilet yang ada di Stadion GBT, baik itu penerangan, kualitas air, hingga kebersihannya. 

Ia memastikan, setiap gate (pintu masuk) juga harus diterangi lampu dan tersedia musala. 

Selain penerangan di setiap pintu masuk penonton, dirinya juga ingin tanaman di sekitar Stadion GBT ditata ulang agar tampak rapi dan nyaman. 

Karena saat sidak, ia melihat ada sebagian tanaman di pagar Stadion GBT kurang rapi. 

"Tanaman-tanaman di pintu masuk ditata ulang, sehingga nyaman dan rapi. Tadi saya juga meminta agar bagian yang mulai pecah diratakan ulang. Ketika pertandingan Indonesia digelar di Surabaya, pasti jumlah penontonnya akan banyak, maka dari itu kita harus menyambut agar merasa nyaman di GBT," ujarnya.

Secara keseluruhan, fasilitas di Stadion GBT sudah siap 100 persen menyambut Piala Dunia U-17 pada November 2023 mendatang. 

Namun, dirinya ingin fasilitas-fasilitas itu disempurnakan lagi agar penonton yang datang ke Stadion GBT merasa nyaman. 

"Ada fasilitasnya semua, cuma kurang sreg (pas). Misal, ada toilet tadi tapi lampunya kurang terang. Fasilitasnya ada semua, tapi saya ingin lebih dari standar yang sudah ditetapkan," sebutnya.

Perbaikan-perbaikan minor tersebut dipastikan selesai pada minggu kedua Oktober 2023 mendatang. 

Selanjutnya, pemkot akan menyiapkan alternatif-alternatif jalan menuju ke Stadion GBT. 

Aksesnya, ada yang bisa langsung melalui jalan tol, ada yang melalui akses jalan umum lain. 

“Akan ada rekayasa lalu lintas dengan Dishub, terkait semua transportasi yang menuju ke GBT,” terangnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menyampaikan, beberapa perbaikan akan dilakukan di Stadion GBT, diantaranya toilet di area tribun penonton. 

Sejauh ini, lanjut Wiwiek, belum ada rekomendasi perbaikan khusus dari FIFA. 

"Di tribun penonton kita rapikan juga, ada penggantian (fasilitas) di toilet, jadi sementara itu yang dilakukan. Parkiran itu juga sedang diaspal untuk perbaikan sedikit," kata Wiwiek. 

Ia menambahkan, fasilitas lapangan yang akan digunakan untuk tempat latihan ofisial sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. 

Yakni lapangan A dan C di Stadion GBT, Lapangan Thor (Gelora Pancasila) serta Gelora 10 November. 

"Sejauh ini belum ada rekomendasi dari FIFA, lapangan lebih-lebih juga sudah aman," pungkasnya.

Read More

Atlet Binaraga Koarmada II Berhasil Raih Juara di Serang

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Serda Mes Budi Subronto sebagai Atlet Binaraga berprestasi di Koarmada II kembali meraih juara pada Kejuaraan Body Contest dalam National Event Body Fitness Piala Walikota Serang, bertempat di Mall Of Serang (MOS). Minggu (17/9).

Di bawah Komando Dankolat Koarmada II Kolonel Laut (P) Nanan Iskandar, S.I.P., M.M., selaku pembina Yanus Binaraga, Serda Mes Budi Subronto berhasil meraih juara 1 kategori TNI/Polri.

Dankolat Koarmada II melalui sambutannya menyampaikan bahwa hobby olahraga dan kegemaran memperbesar otot serta memperindah tubuh yang dilakukan oleh Serda Mes Budi Subronto yang saat ini berdinas di Kolat Koarmada II, telah banyak menorehkan banyak prestasi dalam ajang kejuaraan Binaraga dan Body Contest yang diikutinya.

Hal ini merupakan implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bahwa sebagai prajurit Koarmada II harus  terus semangat mengembangkan kemampuan yang dimiliki hingga meraih prestasi yang membanggakan.

Read More

Pemprov Bersama Bank Jatim Fasilitasi Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank Jatim) terus mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. 

Salah satu yang baru saja dilakukan yaitu dengan turut serta memfasilitasi kegiatan penyerahan bantuan zakat produktif untuk modal usaha ultra mikro dan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas, PKH lansia, penanggulangan kemiskinan ekstrem, BLT, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tagana dan TKSK.

Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Manajemen Risiko bank Jatim Eko Susetyono, Pemimpin Cabang bank Jatim Jombang Mutaalifin Efendhy, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, jajaran pejabat dan kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang, serta ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21 kecamatan.

Eko menjelaskan, dalam hal ini, bank Jatim memfasilitasi penyaluran bansos melalui tabungan siklus bank Jatim. 

Total ada 825 KPM dari kategori penyandang disabilitas, PKH lansia, penanggulangan kemiskinan ekstrem, BLT, kelompok usaha bersama (kube), tagana dan TKSK yang menerima bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa timur. 

Serta 100 KPM penerima zakat produktif untuk modal usaha ultra mikro dari BUMD Jawa Timur.

”Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Semoga dengan penyaluran bantuan ini teman-teman UMKM yang butuh modal dapat kembali bangkit,’’ ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9/2023).

Menurut Eko lagi, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tumbuh besar di Jawa Timur, bank Jatim memiliki komitmen untuk berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. 

Sehingga, pihaknya akan terus memperkuat peran untuk selalu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. 

”Keterlibatan bank Jatim dalam penyaluran program bansos Pemprov ini merupakan realisasi dukungan perseroan dalam perbaikan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam penyaluran bansos dan zakat produktif di Jawa Timur.  

’’Hari ini kita menyalurkan bansos dan zakat produktif di Jombang, setelah sebelumnya kita lakukan hal sama di Bondowoso,’’ jelasnya.

Selain penyerahan bansos dan zakat produktif, dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur juga mengadakan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok. 

Semua komoditas yang tersedia di pasar murah ini dijual dengan harga di bawah rata-rata pasar. 

Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh sembako dengan biaya yang lebih terjangkau dan ekonomis.

”Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini memang tengah berupaya untuk terus membangun sinergi bersama dengan tujuan menstabilkan harga sembako, terutama beras. Di setiap pasar murah, terdapat persediaan beras, minyak, telur, dan gula sebagai standar,” ungkap Khofifah.

Dia berharap, semoga semua jenis bansos yang telah diberikan kepada penerima manfaat tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

Read More

Tim Yankes Bergerak Merupakan Wujud Program Jatim Sehat untuk Semua

KABARPROGRESIF.COM: (Sumenep) Misi kesehatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (Yankes Bergerak) di Pulau Raas, Kabupaten Sumenep yang berlangsung selama empat hari telah diselesaikan. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (18/9/2023) mengatakan, Tim Yankes Bergerak merupakan wujud program Jatim Sehat untuk semua.

Tim Yankes Bergerak sendiri, merupakan program yang diterjunkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim) yang bertujuan, supaya lebih mendekatkan akses maupun meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas pada masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan terpencil.

Misi kesehatan Tim Yankes Bergerak kali ini, adalah layanan kesehatan yang dimulai dari Rabu hingga Sabtu (13-16/9/2023) lalu, dipusatkan di Puskesmas Raas dan Kapal Gandha Nusantara 1 yang mana kapal tersebut merupakan dukungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim)

Adapun anggota Tim Yankes Bergerak berasal dari, Dinkes Jatim, Dinkes Kab. Sumenep, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD M. Noer Pamekasan, RSUD M. Anwar Sumenep, RS Mata Masyarakat Jawa Timur, RSUD BDH Surabaya, Organisasi Profesi serta dibantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Raas.

Diketahui, selama empat hari bertugas di Pulau Raas, Tim Yankes Bergerak telah memberikan layanan kesehatan dasar, baik spesialistik, kesehatan tradisional, maupun pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) kepada 476 orang pasien di wilayah kepulauan Sumenep tersebut.

Rinciannya yakni, pasien penerima layanan bedah sebanyak 68 orang, 74 orang menerima layanan obgyn, 115 orang menerima layanan kesehatan mata, 50 orang menerima layanan Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dan 44 orang menerima layanan kesehatan anak.

Selanjutnya 7 orang menerima layanan penyakit dalam melalui telekonsul dengan dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD M. Noer Pamekasan, serta 118 orang menerima layanan kesehatan tradisional berupa akupuntur, akupresur, hingga herbal.

Atas layanan tim Yankes Bergerak di Pulau Raas Sumenep ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa keberadaan Tim Yankes Bergerak, membawa misi mulia kemanusiaan. 

Yaitu, demi pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan terpencil yang kemudahan akses layanan kesehatannya tidak seperti warga di perkotaan.

“Indonesia memang negara kepulauan terbesar di dunia yang membuat beberapa daerah tidak mudah dijangkau. Tapi hak kesehatan adalah milik semua orang dan ini komitmen kami memberikan hak tersebut sampai ke kepulauan terpencil,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, Tim Yankes Bergerak juga merupakan wujud Program Jatim Sehat yang tertuang pada Nawa Bhakti Satya. 

Dimana, akses kesehatan ini berlaku umum untuk semua warga Jawa Timur di manapun mereka berada.

“Layanan kesehatan akan diberikan kepada siapa saja, tidak mengenal di mana mereka tinggal,” tukasnya.

Gubernut Khofifah pun menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada tim Yankes Bergerak, dinas-dinas terkait, perangkat kecamatan, dan masyarakat yang telah membantu menyukseskan program.

“Tim Yankes Bergerak dan mereka yang telah mendukung adalah orang-orang hebat yang insya Allah ikhlas mengabdi. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah mereka. Terima kasih sekali atas kerja kerasnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono menjelaskan, Yankes Bergerak ini merupakan program prioritas.

“Dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat di wilayah terpencil, akan memberikan penguatan terhadap kesehatan seluruh masyarakat di Jawa Timur. Harapannya, ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah dan instansi lain untuk meratakan akses kesehatan di zona seperti ini,” terang dr. Erwin.

Sebagai informasi, program Yankes Bergerak sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan Pulau Raas merupakan tujuan ke-15. 

Sementara, untuk tahun 2023 Tim Yankes Bergerak telah diberangkatkan ke Pulau Sapudi (Juni 2023) dan Pulau Raas (September 2023). 

Untuk yang akan datang, Tim Yankes Bergerak akan diterjunkan ke Pulau Kangean antara akhir Oktober atau awal November, dan Pulau Gili pada November akhir.

Read More

Emirsyah Satar Didakwa Rugikan Negara Rp 9,3 Triliun

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. 

Jaksa menyebut total kerugian negara melalui PT Garuda Indonesia akibat perbuatan Emirsyah sebesar 609 juta dolar Amerika.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa Emirsyah Satar atau memperkaya orang lain yakni Agus Wahjudo Hadinoto Soedigno, Soetikno Sedarjo atau memperkaya korporasi yaitu Bombardier, ATR, EDC/Alberta sas dan Nordic Aviation Capital Pte, Ltd (NAC), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, seluruhnya sebesar USD 609.814.504," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Total kerugian negara senilai 609 juta dolar jika dirupiahkan senilai Rp 9,37 triliun dengan kurs rupiah saat ini. 

Jaksa menyebut Emirsyah Satar tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada (fleet plan) PT Garuda Indonesia ke Soetikno Soedarjo. Padahal rencana pengadaan itu merupakan rahasia perusahaan.

"Terdakwa Emirsyah Satar secara tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada (Fleet Plan) PT GA yang merupakan rahasia perusahaan kepada Soetikno Soedarjo untuk selanjutnya diteruskan kepada Bernard Duc yang merupakan Commercial Advisor dari Bombardier," ujar jaksa.

Emirsyah yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia lalu mengubah rencana kebutuhan pesawat sub 100 seater dari kapasitas 70 seats menjadi 90 seats. 

Kapasitas 90 seats itu diubah tanpa lebih dulu ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merubah rencana kebutuhan pesawat Sub 100 Seater dari yang semula dengan kapasitas 70 seats tipe Jet sesuai Hasil Kajian Feasibility Study Additional Small Jet Aircraft bulan Juli 2010 dan ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2011-2015 yang disetujui oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 15 November 2010 dengan kapasitas 90 Seats tipe jet tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)," ujarnya.

Emirsyah lalu memerintahkan VP Fleet Aquitition, PT Garuda Indonesia Adrian Azhar bersama VP Strategic Management Office (QP) PT Garuda Indonesia, Setijo Awibowo melakukan pengadaan pesawat sub 100 seater dengan kapasitas 90 seats. 

Pengadaan pesawat itu tetap dilakukan meski belum masuk dalam RJPP PT Garuda Indonesia.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memerintahkan Adrian Azgar (meninggal dunia) sebagai VP (Vice President) Fleet Aquitition PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama dengan Setijo Awibowo selaku VP Strategic Management Office (QP) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan pengadaan Pesawat Sub 100 seater dengan kapasitas 90 seats padahal rencana pengadaan Pesawat Sub 100 seater dengan kapasitas 90 seats belum dimasukkan dalam RJPP PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," ucapnya.

Lalu, lanjut Jaksa, Emirsyah memerintahkan Setijo dan Adrian Azhar membuat kajian kelayakan (Feasibility Study) pesawat sub 100 seater jet kapasitas 90 seats. 

Jaksa mengatakan pengadaan pesawat itu juga tak dilengkapi dengan Laporan Hasil Analisa Pasar dan Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Pesawat.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memerintahkan Setijo Awibowo bersama-sama dengan Adrian Azhar membuat Feasibility Study (Kajian Kelayakan) pengadaan Pesawat Sub-100 seater tipe Jet kapasitas 90 seater yang belum ditetapkan dalam RJPP dan tidak dilengkapi dengan Laporan Hasil Analisa Pasar dan Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Pesawat," ujarnya.

Emirsyah Satar juga memerintahkan tim pengadaan mengubah kriteria pemilihan dalam pengadaan pesawat tersebut untuk memenangkan pesawat Bombardier dalam pemilihan armada di PT Garuda Indonesia. 

Emirsyah meminta pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) diubah menjadi pendekatan economic sub kriteria NVP (Net Value Present) dan Route Result from.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memerintahkan Setijo Awibowo, Agus Wahjudo, Albert Burhan, dan Adrian Azhar masing-masing selaku Tim Pengadaan merubah kriteria pemilihan dalam pengadaan pesawat jet Sub-100 dari pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) menjadi pendekatan economic sub kriteria NVP (Net Value Present) dan Route Result, tanpa persetujuan dari Board Of Direction (BOD) dengan tujuan untuk memenangkan pesawat Bombardier dalam pemilihan armada di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," ujarnya.

Jaksa mengatakan Emirsyah meminta pihak Bombardier membuat analisa kelebihan pesawat CRJ-1000 dibanding Embraer E-190. Hal itu dilakukan sebagai dasar memenangkan pesawat Bombardier dalam pemilihan armada di PT Garuda Indonesia.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama Hadinoto Soedigno, Agus Wahjudo bersepakat dengan Soetikno Soedarjo, Bernard Duc dan Trung Ngo meminta pihak Bombardier untuk membuat data-data analisa tentang kelebihan pesawat Bombardier CRJ-1000 dibandingkan dengan Embraer E-190 berdasarkan perhitungan Net Present Value (NPV) dan Route Result pada kriteria economic, sebagai dasar memenangkan pesawat Bombardier dalam pemilihan armada di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," ujarnya.

Jaksa mengatakan Emirsyah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pemilihan pengadaan pesawat. 

Padahal, jenis pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 tak sesuai dengan konsep bisnis PT Garuda Indonesia.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama dengan Agus Wahjudo dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan merangkap selaku Direktur Produksi pada PT Citilink Indonesia melakukan persekongkolan dengan Soetikno Soedarjo selaku Comercial Advisory Bombardier dan ATR untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pemilihan pengadaan pesawat pada PT GA, meskipun jenis pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 tidak sesuai dengan konsep bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan penerbangan yang menyediakan layanan full service," tuturnya.

Kemudian direksi PT Citilink Indonesia menyetujui pengadaan pesawat Turbopropeller tanpa melalui rapat direksi. Pengadaan pesawat itu juga tanpa melalui Feasibility Study (FS) yang memadai dan tak sesuai dengan sistem layanan penerbangan Low Cost Carrier PT Citilink Indonesia.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT GA bersama-sama Albert Burhan, M Arif Wibowo dan Hadinoto Soedigno masing-masing selaku Direksi PT Citilink Indonesia tanpa melalui rapat direksi memberikan persetujuan untuk pengadaan pesawat Turbopropeller tanpa ada FS yang memadai serta belum ditetapkan dalam RJPP maupun RKAP, di mana tipe pesawat tersebut tidak sesuai dengan sistem layanan penerbangan Low Cost Carrier PT Citilink Indonesia yang kemudian dalam pengadaannya diambil alih oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," kata jaksa.

Jaksa mengatakan Emirsyah lalu melakukan pembayaran pre delivery payment pembelian pesawat ATR 72-600 sebesar USD 3.089.300. 

Pembayaran itu dilakukan Emirsyah bersama Direktur Keuangan PT Citilink Indonesia, Albert Burhan.

"Melakukan Pembayaran Pre Delivery Payment (PDP) Pembelian Pesawat ATR 72-600 kepada Manufacture ATR sebesar USD 3.089.300,00 padahal mekanisme pengadaan ATR dilakukan secara sewa," kata jaksa.

Kemudian, Emirsyah juga melakukan pembayaran pembelian pesawat CRJ-1000 sebesar USD 33.916.003,80. 

Jaksa mengatakan pengadaan pesawat itu padahal dilakukan secara sewa.

"Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama dengan Albert Burhan selaku VP Treasury PT. Garuda Indonesia Tbk melakukan pembayaran PDP pembelian Pesawat CRJ-1000 kepada Bombardier sebesar USD 33.916.003,80, padahal mekanisme pengadaan CRJ-1000 dilakukan secara sewa," ujarnya.

Jaksa menyakini Emirsyah Satar melanggar dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Read More

Kaskoarmada II Ikuti Sosialisasi Buku Saku Netralitas TNI dan Buku Pedoman Netralitas TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024, Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., mengikuti sosialisasi buku saku netralitas TNI dan buku pedoman netralitas TNI bagi Para Komandan dan Penegakan Hukum di Lingkungan TNI, bertempat di Gedung PCA Koarmada II Surabaya. Pada Senin (18/9).

Adapun bahasan dalam sosialisasi tersebut yakni menekankan pentingnya upaya pemahaman akan netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam pelaksanaan politik praktis, utamanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Asas netralisasi seorang ASN, TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Pada amanat Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Kaskoarmada II mengatakan bahwa, buku saku ini adalah panduan praktis yang dirancang untuk membantu setiap prajurit TNI memahami peran dan tanggung jawab dalam menjaga netralitas selama pemilu, melalui buku saku ini kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dan tindakan konkret yang harus kita ambil agar pemilu berlangsung secara adil transparan dan bebas dari intervensi pihak manapun.

“Poin-poin penting yang dapat kita pelajari dari buku saku netralitas TNI dalam pemilu meliputi, prinsip netralitas, dukungan terhadap otoritas sipil, penanganan konflik serta pencegahan penyebaran hoax dan disinformasi, suatu kehormatan hadir bersama kita Kababinkum TNI beserta Tim untuk memberikan sosialisasi ini.” Jelasnya.

Sebelumnya bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada II, Kaskoarmada II menerima kunjungan Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., PH.D., beserta Tim untuk meminta ijin digelarnya kegiatan sosialisasi tersebut.

Read More

Kota Madiun Jadi Tempat Belajar Kesehatan Reproduksi dan KB Dari Negara Kenya

KABARPROGRESIF.COM: (Madiun) Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan manusia menjadi contoh bagi negara-negara di dunia, khususnya di Asia-Afrika. 

Setelah Kota Surabaya yang menjadi tempat belajar bagi enam negara muslim selatan, sekarang giliran Kota Madiun yang menjadi tempat belajar dari Negara Kenya. 

Selama lima hari, para delegasi dari Negara Kenya akan belajar tentang program Bangga Kencana, khususnya Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yang berhasil diterapkan di Kota Madiun.

Deputi Bidang Lalitbang  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen yang kuat terhadap SDG’s dan implementasi dari program ICPD aksi, termasuk komitmen KTT Nairobi, seperti untuk menangani kematian ibu yang dapat dicegah, kebutuhan untuk Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi seksual, kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan anak-anak. 

Indonesia telah menggabungkan agenda ke dalam rencana pengembangan jangka menengah nasional dan rencana kerja tahunan pemerintah pada tingkat nasional dan regional.

"BKKBN telah berhasil menerapkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia," ucap Prof. Damanik dalam sambutannya pada kegiatan Training On Improving Family Planning and Reproductive Health Programs for Kenyan Government di Madiun, Senin (18/9/2023). 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Luar Negeri RI, Hendra Satya Pramana, Perwakilan Direktur Utama LDKPI, Masjhuri Syuaib, Ketua Delegasi Pemerintah Kenya, H.E Dr. Mohamed Abdikadir sheikh serta Asesor dari negara Bangladesh.

Sebagai hasilnya, lanjut Prof. Damanik, Angka fertilitas Indonesia telah menurun secara drastis dari 5,6 hingga 2,19 anak per Wanita Usia Subur selama 1970-an hingga 2022. 

Sebagai akibatnya, Pertumbuhan populasi Indonesia turun dari 2,31% per tahun pada 1971 hingga 1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010 hingga 2020 dan karenanya berkurang. dampaknya pada layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Pada akhirnya, Perubahan populasi ini telah membawa peningkatan dalam standar hidup di Indonesia.

Prof. Damanik juga menyampaikan BKKBN menekankan perlunya kerjasama global untuk mengatasi masalah global seperti isu pembangunan dan kependudukan. 

Seperti yang ditunjukkan di tengah nominasi untuk penghargaan kependudukan PBB 2022 lalu, Indonesia menjadi juara untuk penanggulangan masalah penduduk.

"BKKBN siap untuk memajukan kerja sama dan berbagi best practices untuk negara-negara lain. Sebagai penutup izinkan saya untuk menyampaikan ucapan penghargaan mendalam kepada Bapak Walikota Madiun beserta jajaran Pemerintah Kota Madiun untuk penyambutan dan jaringan kerjasama yang dibangun diantara semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk suksesnya kegiatan pelatihan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk pemerintah Kenya," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Walikota Madiun, Maidi, mengatakan, program Bangga Kencana merupakan salah satu program yang mendukung capaian visi, misi Kota Madiun yaitu terwujudnya pemerintah bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera dengan mendukung misi ke-3 dan ke-4.

"Yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun dan mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun," kata Maidi.

Program Bangga Kencana, sambung Maidi, khususnya pelayanan KB di Kota Madiun juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. 

Angka peserta KB aktif sebesar 73,32 % dan 44,64 % di antaranya ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan unmetneed 6,7% membuktikan bahwa Pemerintah Kota Madiun selalu berupaya untuk menciptakan pertumbuhan kependudukan yang seimbang dan mengoptimalkan bonus demografi.

Maidi menambahkan, harapan Pemerintah Kota Madiun dengan kepesertaan ber-KB dan ber-KB MKJP dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan kematian anak yang akhirnya nanti berdampak pada angka Usia Harapan Hidup di Kota Madiun.

"Sekarang 73.13 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,83 tahun. Kondisi inilah yang kita harapkan agar Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun selalu mengalami kenaikan yaitu 81,25 tahun pada 2021 naik dari 82,01 tahun pada tahun 2022 dan ini masuk 3 besar IPM di Jawa Timur dengan kategori sangat tinggi," paparnya.

Ketua Delegasi Pemerintah Kenya yang juga menjabat sebagai The Director General for The National Council for Population anda Development (NCPD) of Kenya, H.E Dr. Mohamed Abdikadir Sheikh, mengatakan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Indonesia dan khususnya Pemerintah Kota Madiun.

"Kami delegasi dari Kenya sangat berterima kasih dan sangat nyaman atas sambutan dan Kerjasama yang baik, tentunya kami sangat siap untuk dapat belajar tentang keberhasilan Indonesia khusunya di Kota Madiun dalam program kesehatan reproduksi dan Keluraga Berencana untuk bisa diterapkan di Kenya," ujarnya.

Keberhasilan Indonesia, sambung Abdikadir Sheikh dalam pembangunan manusia khususnya tentang program KB, kesehatan reproduksi dan kependudukan tentunya sangat menarik untuk bisa dipelajari dan berharap bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak mencapai kehidupan Masyarakat yang sehat.

Read More

Sri Mulyani Lantik 937 Pejabat Kemenkeu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 937 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tidak berhenti belajar untuk menghadapi perubahan tersebut.

"Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, jangan pernah merasa khawatir, takut atau dalam hal ini tidak siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu bersama kita. Oleh karena itu, institusi Kementerian Keuangan harus makin memiliki jajaran yang mampu melihat seluruh perubahan sebagai sebuah tantangan, sekaligus kesempatan," katanya di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Secara rinci, Sri Mulyani melantik 1 pejabat Eselon I, 2 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 356 Pejabat Administrator (Eselon III), 382 Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pajak, 194 Pejabat Pengawas (Eselon IV), dan 2 pejabat pada unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkeu.

Penugasan ini diharapkan dapat dilihat sebagai satu kesatuan Kemenkeu. Sebagai organisasi yang besar serta kompleksitas dari tanggung jawab yang harus diembannya, maka mutasi, rotasi maupun promosi yang terjadi adalah bagian dari kebutuhan organisasi.

"Tidak mungkin ada, hanya ada di satu unit dan kemudian bisa menjadi jawaban yang ampuh bagi organisasi kita, di dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan. Mutasi, rotasi, promosi adalah bagian dari pembelajaran. Mutasi, promosi, dan rotasi juga merupakan bagian bagi kita untuk memiliki empati terhadap fungsi-fungsi yang lain. Tidak ada unit di dalam Kementerian Keuangan yang bisa berdiri dan mengklaim dirinya secara eksklusif," tegas Sri Mulyani.

Selama 3 tahun situasi pandemi, keuangan negara merupakan instrumen utama untuk menjaga rakyat, mengembalikan dan memulihkan ekonomi. 

Pemulihan ekonomi menjadi sangat sulit dengan adanya kompleksitas geopolitik.

Banyak perubahan yang terjadi begitu cepat, termasuk di Kemenkeu yang banyak mempersiapkan diri khususnya di bidang teknologi. 

Untuk itu, insan di Kemenkeu didorong agar dapat menjadi penyokong organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan tantangan zaman dan dipercaya oleh masyarakat.

"Kebersamaan dan kesatuan Kementerian Keuangan hanya bisa terjadi apabila orang-orang yang berdiri di depan saya ini adalah mereka yang mampu untuk memahami, bahwa organisasi kita saling membutuhkan masing-masing unit. Oleh karena itu, kita saling harus makin mendukung satu sama lain, menghormati perbedaan fungsi, tanpa melecehkan, merasa dirinya jumawa," tutur Sri Mulyani.

Read More

Bareskrim Segera Limpahkan Berkas Perkara Penistaan Agama Panji Gumilang ke Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melengkapi berkas perkara tersangka kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang (PG). 

Berkas tersebut juga akan segera dilimpahkan kembali ke jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan oleh penyidik. 

"Telah melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik akan segera mengirim kembali berkas perkara saudara PG ke JPU," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/9/2023). 

Sebagaimana diketahui, berkas perkara dugaan penistaan agama Panji Gumilang sempat dikembalikan Kejaksaan kepada penyidik Bareskrim untuk dilengkapi. 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro pernah mengatakan penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima saksi dan Panji untuk melengkapi berkas itu. 

Saat itu, ia menyebut pemeriksaan tambahan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk pihak Kejaksaan. 

"Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada tersangka PG," kata Djuhandhani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/9/2023). 

Diketahui, Panji Gumilang telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam. 

Bareskrim pun telah melimpahkan berkas kasusnya ke Kejagung. 

Namun, tim penyidik Kejagung menilai berkas belum lengkap secara formil dan materil. Berkas tersebut dikembalikan Kejagung pada Rabu (30/8/2023) untuk dilengkapi (P19) oleh penyidik Bareskrim. 

"Tim Jaksa Peneliti (P-16) berpendapat bahwa berkas perkara atas nama Tersangka ARPG belum lengkap secara formil dan materiil dan oleh karenanya perlu dilengkapi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu lalu. 

Menurut Ketut, jaksa peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik Bareskrim guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan. 

Adapun kasus penistaan yang menjerat Panji bermula dari adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga terjadi di Ponpes Al Zaytun. 

Atas perbuatannya ini, Panji dijerat Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. 

Panji kini mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Masa penahanan Panji juga telah diperpanjang sejak 21 Agustus-30 September 2023. 

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Tak Ada ASN Penerima Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).

Kalaupun ada, sesuai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana 63 ASN penerima bansos, namun yang bersangkutan tidak bertugas di lingkungan Pemkot. Sekadar berdomisili di Surabaya.

“Terpenting di Surabaya tidak ada. Keluarganya pegawai negeri (PNS) itu menerima PKH (program keluarga harapan). Di Surabaya kemarin ada 63 orang. Tapi bukan Pemkot Surabaya. Saya tidak tahu ada di mana ini. Karena di Surabaya ada kementerian, provinsi, ada pemkot,” ujar Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menanggapi data KPK soal puluhan ribu ASN terdaftar sebagai penerima bansos, Senin (18/9/2023).

Eri sekali lagi menegaskan bahwa dari 63 nama yang ada dalam daftarm tak ada satupun ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

Termasuk soal temuan Kementerian Sosial di mana ada penerima bansos yang punya gaji di atas UMR. Eri memastikan tidak ada di Surabaya.

Terpisah Anna Fajrihatin Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya juga menyatakan hal yang sama. 

Bahwa ke-63 ASN yang disebut KPK itu bukan bekerja di instansi Pemerintah Kota Surabaya.

“Memang ASN, tapi bukan ASN Pemkot Surabaya, alamat yang bersangkutan yang ada di Surabaya,” ujar Anna.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu Pahala Nainggolan Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menyebut ada 23 ribu ASN yang tercatat sebagai penerima bansos Kemensos.

Daerah lain, Trenggalek, menemukan adanya 11 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah. Namun nama itu masuk saat mereka belum menjadi ASN.

Read More

Mayjen Farid Makruf Tegaskan Dansat dan Kabalak Tingkatkan Pengawasan Soal Aset

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M. A, menghimbau seluruh Dansat dan Kabalak untuk meningkatkan pengawasan terkait aset-aset Kodam yang ada di Jawa Timur.

Selain membahas soal pengawasan, Pangdam juga menghimbau prajuritnya untuk bisa memanfaatkan aset-aset Kodam demi kesejahteraan Satuan.

Lemahnya pengawasan, kata Mayjen Farid Makruf, seakan memberikan celah bagi oknum internal maupun masyarakat dalam melakukan penyimpangan yang berakibat merugikan negara dan Satuan.

“Kurangnya pengetahuan dan adanya pemahaman yang keliru, serta penunjukkkan personel pengelola aset yang tidak kompeten dikarenakan adanya faktor kepentingan tertentu, menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan aset,” tegas Pangdam. Senin (18/09/2023).

Pangdam berharap, adanya paparan soal pembahasan aset yang dilakukan saat ini bisa dijadikan suatu acuan bagi seluruh Dansat dan Kabalak untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan.

“Sehingga, ke depan pegawasan dan pemanfaat aset bisa dilakukan secara optimal. Itu semua demi kesejahteraan negara dan Satuan,” pinta Mayjen Farid Makruf.

Read More