Senin, 18 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Edukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengelola sampah menjadi kebutuhan mendesak. 

Untuk menjawab kebutuhan itu, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), bekerja sama dengan Yayasan Cempaka Education Center (CEC, mengelar pelatihan pengelolaan sampah dan bantuan bibit pohon buah di Hutan Cempaka, Pasuruan, Senin (18/9).

Yayasan Cempaka Education Center merupakan organisasi nirvana yang berdiri tahun 2016 dengan tujuan menciptakan masyarakat mandiri berbasis ekonomi dan berbudaya lingkungan. 

Para peserta yang hadir dalam pelatihan antusias mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Waste4Change, perusahaan pengelolaan sampah bertanggung jawab yang berdiri sejak 2014 di Bekasi, Jawa Barat. 

Pada pelatihan itu, peserta dibekali pengtahuan bagaimana mengolah sampah menjadi benda yang bernilai ekonomi.

“Selama ini, sampah selalu jadi masalah, sejak di dapur rumah sampai di depan rumah. Dan bau busuk sampah selalu jadi gangguan,” kata Nur Fatia Dwiyanti, salah satu peserta pelatihan.

Para peserta pun diajari cara pemilahan sampah untuk mengetahui perbedaan sampah yang bisa diolah dan tidak bisa diolah. 

Dengan memakai alat peraga, para peserta berlatih proses pemilahan. 

“Kalau duri ikan biasanya ditaruh di tempat sampah warna apa?” kata Khairunnisa Yusmalina Humaam, fasilitator pelatihan dari Waste4Change.

“Tempat sampah warna hijau,” jawab Manik, salah satu peserta yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari peserta lainnya.

Kepala Urusan Eksternal Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, Sampoerna terus meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi di bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna Untuk Indonesia. 

Hal ini termasuk melalui kegiatan World Clean Up Day (Hari Bersoh-bersih Dunia). 

Kegiatan ini dilaksanakan di lima kota/kabupaten tahun ini, yaitu Denpasar, Surabaya, Pasuruan, Karawang, dan Jakarta.

“Kami juga mengajak para karyawan untuk bergerak dan meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya melalui inisiatif #SayaAjaBisa,” katanya. 

Ia melanjutkan, untuk pengelolaan limbah, Sampoerna memiliki target mengirimkan nol limbah dari fasilitas produksi pada tahun 2024. 

Untuk itu, pihaknya telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mencapainya.

Selain mengelar pelatihan, Sampoerna juga menyerahkan 110 bibit pohon buah untuk ditanam di sekitar Hutan Cempaka. 

Harapannya semangat untuk menjaga kelestarian alam bisa terus dilakukan melalui berbagai kegiatan kolaborasi.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Revitalisasi pasar di Surabaya dipastikan tak akan terwujudkan.

Hal ini lantaran menyusul penyertaan modal yang tidak masuk dalam alokasi Perubahan APBD (P-APBD) Kota Surabaya tahun 2023.

"Penyertaan modal sekitar Rp 9,9 milyar masih berproses di Pemkot Surabaya. Jadi revitalisasi yang direcanakan untuk 4 pasar di Surabaya sampai sekarang belum bisa berjalan," kata Direktur PD Pasar Surya Agus Priyo usai rapat koordinasi pembahasan P-APBD 2023 di Komisi B DPRD Surabaya, Jum'at (15/9).

Kendati demikian, menurut Agus Priyo, hal tersebut bukan menjadi beban.

Sebab saat ini PD Pasar Surya sudah melakukan sejumlah pembenahan kecil yang bersifat urgent di sejumlah pasar.

"Misalnya di Pasar Kembang, kita sudah memasang atap di lantai 2 lokasi bekas kebakaran, agar pedagang kue dan jajan pasar nyaman saat datang musim hujan," jelasnya.

Agus menambahkan, walaupun pemasangan atap tidak seluruhnya, tapi cukup untuk menampung pedagang.

"Pembenahan ini dananya berasal dari anggaran internal PD Pasar, namun tidak dianggarkan khusus. Melainkan bersifat urgent dan tentatif," terangnya.

Selain itu menurut Agus, pembenahan kecil terhadap pasar di Surabaya juga atas bantuan pemerintah kota. Misalnya pembenahan Pasar Keputran di lantai 2.

"Kita berharap penyertaan modal dianggarkan di APBD murni tahun 2024, sehingga revitalisasi sepenuhnya terhadap 4 pasar di Surabaya termasuk Pasar Kembang bisa segera dilakukan dengan maksimal," harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pihaknya terus mendorong supaya penyertaan modal untuk PD Pasar Surya segera dilakukan.

"Penyertaan modal tersebut penting, supaya PD Pasar bisa segera melakukan revitalisasi. Terutama terhadap Pasar Kembang lantai 2 yang kondisinya memprihatinkan pasca kebakaran," terangnya.

Selain itu, menurut Anas, Pasar Kendangsari juga butuh sentuhan revitalisasi karena banyak kayu-kayu penyangga yang sudah lapuk. Ditambah pula lantai pasar yang masih berupa tanah.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah berencana melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar. 

Revitalisasi terhadap pasar tradisional tersebut dilakukan untuk menggeliatkan ekonomi rakyat. 

Penataan pasar tradisional juga untuk menjadikannya, sebagai sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Layaknya kembali ke masa lampau, suasana Jalan Tunjungan Surabaya dipenuhi kemelut aksi memperebutkan Kemerdekaan Negara Indonesia. 

Sebanyak 1.360 warga menjadi bagian dalam pertunjukan Drama Kolosal Refleksi Perobekan Bendera dengan konsep “Happening Art” di depan Hotel Majapahit Surabaya, Minggu (17/9).

Memerankan tokoh Bung Karno, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terus memekikkan semangat perjuangan kemerdekaan. 

Para penonton yang hadir pun hanyut dalam suasana tersebut. 

Bahkan, saat bendera Belanda dirobek oleh para pemain menjadi bendera merah-putih, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, para penonton turut meneteskan air mata.

“Filosofinya adalah bagaimana rakyat Surabaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Dengan gagah berani Arek-Arek Suroboyo merobek bendera warna biru sehingga menjadi warna merah-putih,” kata Wali Kota Eri usai gelaran Drama Kolosal Refleksi Perobekan Bendera.

Tak hanya itu saja, sebagai salah satu agenda rutin tahunan, Wali Kota Eri mengaku bahwa telah mendaftarkan Drama Kolosal Refleksi Perobekan Bendera ke dalam Kharisma Event Nasional (KEN) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. 

Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berniat memperluas jangkauan gelaran pertunjukan sejarah di Surabaya hingga di tingkat Internasional.

“Sudah didaftarkan. Jadi yang kita daftar kan adalah ini (drama kolosal perobekan bendera) dan Parade Bunga. Dan nanti Parade Juang 10 November kita daftarkan juga. Semoga nanti semakin banyak yang masuk ke KEN Kemenparekraf selain Festival Rujak Uleg,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan banyaknya unsur yang dilibatkan dalam gelaran tersebut, semakin menambah antusiasme masyarakat yang menyaksikan. 

Seperti melibatkan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), seniman, komunitas sejarah, pelajar, mahasiswa, paduan suara, hingga kelompok orkestra.

“Jadi setiap tahun berbeda sehingga bisa menarik dan Alhamdulillah yang menyaksikan bukan hanya warga Surabaya tapi dari luar Surabaya juga banyak, mancanegara dan tamu hotel banyak yang menyaksikan,” ujarnya.

Apalagi, dengan hadirnya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Wali Kota Eri lantas menjelaskan, keberadaan mereka menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Surabaya harus mengingat perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

“Maka hari ini kita diajarkan bersatu menjaga Kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat perjuangan di Kota Surabaya, semangat Bung Karno, Bung Tomo dan semua pahlawan yang ada di Surabaya dan Indonesia terus meresap dalam setiap hati warga Surabaya,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Nunukan) Jaga kedaulatan NKRI di perbatasan RI - Malaysia, KRI Singa-651 (Kapal Markas) dibawah kendali Operasi Danguspurla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Edi Haryanto, S.E., melaksanakan pengibaran bendera yang didahului dengan perbaikan dan perawatan tiang bendera mercusuar di Karang Unarang, Nunukan Kalimantan Utara. Minggu, (17/09).

Kas Guspurla Koarmada II yang Onboard di KRI Singa-651 memimpin kegiatan dengan menggunakan 1 Unit Sea Rider KRI Singa-651, langsung menuju ke mercusuar yang berdiri kokoh di tengah lautan biru, yang posisinya berdekatan dengan Perairan Sipadan Ligitan, Malaysia.

Pada kesempatan tersebut, Kas Guspurla Koarmada II menyampaikan bahwa Fasilitas mercusuar yang terawat dapat mendukung pengibaran Bendera Merah Putih sebagai eksplanasi Kedaulatan NKRI yang mutlak di perbatasan RI- Malaysia, selain itu Unsur- unsur BKO Guspurla II yang tergabung dalam Operasi Karang Baruna wajib mekaksanakan pengecekan agar Bendera Merah Putih tetap Berkibar." ujarnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin (18/9/2023) di Alun-Alun Lamongan.

Mengutip rilis Pemkab Lamongan, Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk stabilkan harga dan pasokan bahan pokok. Serta untuk mengendalikan inflasi yang terjadi saat ini.

"Kegiatan ini merupakan upaya pengendalian inflasi. Agar masyarakat bisa membeli bahan pokok dengan harga terjangkau," tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat membuka GPM pagi ini.

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, GPM ini hampir sama dengan program yang diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yakni operasi pasar murah (OPM). 

Pada tahun 2023 hingga September sudah diadakan 13 kali OPM. Tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu menstabilkan harga dan menekan inflasi yang terjadi pada bahan pokok.

Diterangkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Mohammad Wahyudi, inflasi tertinggi terjadi pada komoditas beras. 

Harga pada komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan yaitu 10.900, sedangkan harga di pasaran mencapai 12 ribu lebih.

"Tingginya harga bahan pokok terutama terjadi pada komoditas beras, maka dari itu dengan adanya GPM kita hadirkan GPM agar lebih menekankan harga. Disini kita menjual lebih murah, seperti pada beras premium dijual dengan harga 62.200 per karung atau per 10 kg dengan stok 250 kg," terang Wahyudi.

Selanjutnya Wahyudi memaparkan ragam komoditas yang disediakan pada GPM 2023 ini, meliputi komoditas beras medium menyediakan pasokan 6 ribu Kg dijual dengan harga 51 ribu per karung. 

Pada komoditas minyak "kita" menyediakan 240 liter dengan harga 13 ribu per liter, adapun merk minyak "camar" menyediakan 360 liter pasokan dengan harga 15 ribu per liter. 

Untuk komoditas gula menyediakan 500 Kg dengan harga 13.500 per liter, komoditas daging ayam menyediakan 100 Kg dengan harga 33 ribu per Kg, komoditas telur menyediakan 150 Kg dengan harga 23.600 per Kg, komoditas bawang putih menyediakan 200 kg dijual dengan harga 30 ribu per Kg, komoditas bawang merah menyediakan 200 kg dengan harga 15 ribu per Kg, komoditas cabai rawit merah menyediakan 100 Kg dengan harga 20 ribu per Kg, dan komoditas cabai merah besar menyediakan 100 Kg dijual dengan harga 20 ribu per Kg.

Hadir ditengah-tengah kegiatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya menjelaskan bahwa inflasi pada beras dapat terjadi karena pasokan yang semakin menipis. 

Sebagai lumbung pangan nasional, Lamongan masih aman dengan ketersediaan 3,8 juta ton beras. 

"Hadirnya kami melalui kegiatan ini ialah tentu untuk menstabilkan harga beras, terutama di Kabupaten Lamongan yang berprestasi sebagai lumbung pangan nasional. Karena ketersediaan beras di Jawa Timur dan Lamongan masih aman," jelas Dydik.

Adanya kegiatan ini tentu memberikan dampak luar biasa untuk masyarakat Lamongan, salah satunya ialah Yashinta warga dati Kelurahan Tumenggungan mengaku terbantu dalam hal berbelanja karena lebih hemat. 

"Alhamdulillah GPM menjadikan belanja lebih murah, seperti bawang merah dan bawang putih lebih murah 5 ribu jika dibandingkan dengan harga pasar," ungkap Yashinta.

Untuk bisa mengikuti GPM, masyarakat Lamongan cukup hadir langsung dan mencari antrean. 

Setiap warga diperbolehkan membeli semua komoditas yang disediakan tentunya dengan batas jumlah pembelian setiap komoditasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan agar pendidikan inklusif atau sekolah luar biasa (SLB) menjadi ranah Kemensos.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku sudah berdiskusi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Hasilnya Menag Yaqut Cholil Qoumas mempersilahkan langkah Mensos Risma untuk segera membahas dan menindaklanjutinya.

"Aku wes ngomong sama pak Menag Yaqut, beliau mengatakan, monggo bu, silakan," kata Mensos Risma, Minggu (17/9).

Sedangkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Risma belum melakukan diskusi.

"Belum ngomong ke pak Mendikbudristek, pak Nadiem," jelasnya.

Langkah Mensos Risma agar pendidikan inklusif atau SLB menjadi ranah Kemensos itu merespons Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra yang bertemu seorang wanita di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki anak dengan penyandang disabilitas.

Perempuan itu masih usia produktif dan sudah tidak memiliki suami. 

Di satu sisi, ia harus bekerja mencari uang. Di sisi yang lain, anaknya harus didampingi.

"Anak ini kalau sekolah harus diantar oleh orang tuanya, tidak mungkin dilepas begitu saja dan ditunggu," kata Nanang.

Perempuan yang dimaksud bekerja serabutan sebagai pembantu dari pedagang cilok di sekitar sekolah anaknya.

Dia juga hanya bisa mengantar anaknya sekolah 2-3 hari dalam seminggu. 

Pasalnya, dia keberatan jika harus menyewa jasa ojek Rp25-30 ribu sekali jalan setiap hari.

"Barang kali ibu menteri bisa mencarikan solusi, kira-kira hal seperti ini akan seperti apa. Karena tidak hanya satu, tapi banyak saya temui," pungkas Nanang.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut membawa pulang gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Jawa Timur 2023. 

Pengumuman juara umum itu disampaikan pada saat acara Closing Ceremony Porprov Jatim 2023 di Stadion Gajah Mada Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (16/9) malam.

Piala Juara Umum itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono kepada Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji. 

Kota Surabaya berhasil menjadi juara umum untuk yang kedelapan kalinya setelah mengumpulkan 163 emas, 125 perak dan 110 perunggu dengan total 1.012 poin. 

“Alhamdulillah Surabaya kembali menjadi juara umum di Porprov Jatim 2023 ini, dan alhamdulillah juga target kita 150 medali emas terlampaui juga, karena kali ini kita mendapatkan 163 emas,” kata Wali Kota Eri, Senin (18/9).

Menurutnya, keberhasilan ini akan menjadi semangat tersendiri bagi arek-arek Surabaya yang memang Surabaya ini merupakan kota olahraga. 

Meski begitu, Wali Kota Eri mengakui bahwa saat ini sebenarnya Surabaya bukan lagi berjuang untuk merebut juara umum, karena insyaallah Surabaya selalu menjadi yang terbaik. 

“Perjuangan kita saat ini adalah jumlah medali yang harus kita tunjukkan. Semakin banyak medali maka kita akan memperkokoh kota kita ini bahwa Surabaya Kota Olahraga, bahwa Surabaya Kota Atlet yang luar biasa,” tegasnya. 

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa setelah Surabaya Juara Umum dan target terlampaui, maka sudah saatnya dia menepati janjinya kepada para atlet, yaitu menyiapkan semua lapangan latihan untuk semua cabang olahraga yang dilombakan di Porprov Jatim. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa apabila Pemkot Surabaya tidak memiliki lapangan latihan khusus untuk salah satu cabor, maka pemkot akan menyewakannya. 

“Dengan cara ini saya yakin bisa menambah semangat arek-arek Suroboyo dalam meraih prestasi ke depannya,” katanya. 

Ia juga memastikan bahwa semua lapangan latihan itu insyaallah bulan depan akan disiapkan.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap cara ini bisa menambah semangat para atlet Surabaya untuk terus meraih prestasi dan meraih emas ke depannya. 

“Itulah yang bisa dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk memompa semangat dan mempertahankan bahwa Surabaya Kota Olahraga dan Kota Atlet. Mudah-mudahan medali emas kita ke depannya semakin bertambah dan terus melebihi target,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan sembilan bantuan sosial secara bersamaan di Pendopo Kabupaten Jombang pada Minggu (17/9/2023) sore. 

Bantuan ini merupakan wujud intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Kami berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat memperkuat serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah.

Selain untuk memperkuat daya beli masyarakat, seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan suntikan di tengah meningkatnya harga bahan pokok yang sedang terjadi.

“Setelah mendapatkan bantuan ini, masyarakat bisa membeli beberapa bahan pokok dan komoditi pangan lainnya yang ada di Pasar Murah yang kami selenggarakan. Harganya tentu di bawah harga pasar,” kata Khofifah.

Adapun bantuan yang diberikan, pertama Bantuan Kemiskinan Ekstrem yang dibagikan kepada 650 penerima. 

Tiap orang penerima mendapatkan Rp. 1,5 juta. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 30 orang penerima.

Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah kepada 630 orang. 

Disalurkan secara simbolis diserahkan kepada 20 orang penerima yang masing-masingnya menerima senilai Rp. 1,5 juta per orang.

Ketiga, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 104 penyandang disabilitas di Jombang. Bantuan diserahkan secara simbolis diserahkan kepada 4 orang penerima. 

Tiap penerima memperoleh hak bantuan sejumlah Rp. 900 ribu per tahap, ditambah alat bantu disabilitas berupa kursi roda standar untuk 1 orang penerima.

Keempat, diserahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 417 penerima. 

Bantuan tersebut secara simbolis dibagikan kepada 50 orang lansia sejumlah Rp. 500 ribu per tahap.

Kelima Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan kepada 102 penerima yang secara simbolis diserahkan kepada 10 orang penerima dengan nilai Rp. 3 juta per orang, serta keenam bantuan untuk 20 orang Tagana sejumlah Rp. 750 ribu per triwulan, dan ketujuh Bantuan untuk 10 orang TKSK sejumlah Rp. 1,5 juta per triwulan.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim kepada 100 pengusaha ultra mikro. Dimana masing-masing penerima mendapatkan Rp. 500 ribu.

Dalam kesempatan ini, Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini memberikan bantuan kepada Mbah Maslihah  yang kini menginjak usia 100 tahun. 

Beliau hadir pada upacara HUT Kemerdekaan RI dengan membawa bendera merah putih dan tertangkap kamera.  Mbah Maslihah  berasal dari Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

“Dari Mbah Maslihah  ini kita belajar semangat bela negara. Juga  kunci  bisa sampai umur 100 tahun dalam keadaan sehat  adalah perbanyak istighfar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua,” tutur Khofifah.

Penyerahan berbagai bantuan sosial ini, lanjut Gubernur Khofifah, akan terus dilakukan di berbagai daerah secara bergilir. 

Sebelumnya, telah ada penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bondowoso.

“Kemarin kita sudah melakukan hal yang sama persis di Bondowoso, ini akan terus kita lakukan bergiliran di berbagai daerah,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, berdasarkan data Dinas Sosial Jatim, jumlah bantuan sosial Triwulan III Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar Rp. 53.152.025.000. 

Sedangkan alokasi bantuan sosial pada Triwulan III untuk Kabupaten Jombang sebesar Rp. 2.651.662.500.

Di akhir, Gubernur Khofifah mendoakan agar seluruh penerima bantuan ini diberi kemudahan dalam menjalani hidup ke depannya. 

Yakni kemudahan kesehatan, baik sehat jasmani, rohani dan ekonominya.

“Mudah-mudahan Allah SWT bukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat, sehat batinnya, sehat ekonominya, serta seluruh yang punya utang mudah-mudahan Allah SWT murahkan rezeki untuk bisa melunasi utang-utang kita,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyampaikan rasa syukur karena kegiatan penyaluran beragam bantuan sosial di wilayahnya berjalan dengan lancar. 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah karena sudah membuat bahagia masyarakat Jombang melalui bantuan sosial ini.

“Alhamdulillah dengan gerak cepat acara ini bisa terselenggara. Atas nama pemerintah dan masyarakat Jombang, saya menyampaikan rasa terima kasih. Ini sangat membahagiakan masyarakat Jombang,” katanya.

“Sekaligus kepada seluruh warga Jombang, saya pamit undur diri karena masa jabatan menjadi Bupati sudah tinggal satu minggu lagi. Matur nuwun atas seluruh kerja samanya dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam lima tahun masa jabatan saya memimpin ini,” katanya.

Salah satu penerima Bantuan Kemiskisan Ekstrem, Slamet (70) menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberi bantuan. 

Pria yang kesehariannya mengais rezeki dengan mengumpulkan barang rosokan ini berniat memakai bantuan yang diterimanya digunakan untuk modal bekerja.

“Terima kasih Ibu Gubernur, semoga seluruh kegiatannya dibarokahi Allah SWT. Ini uangnya nanti juga buat tambahan untuk hidup sehari-hari,” pungkas Slamet.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Babinsa Kecamatan Sambeng, Koptu Oka terlihat bersinergi bersama pihak Bhabinkamtibmas dalam upaya pendistribusian air bersih di Desa Gempol Manis dan Barurejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Senin (18/09/2023).

Pendistribusian air bersih itu merupakan tindaklanjut dari dampak minimnya air bersih yang saat ini mulai melanda Kabupaten Lamongan.

Koptu Oka berujar, air bersih yang saat ini ia distribusikan berasal dari beberapa sukarelawan yang ada di Kecamatan Sambeng. 

“Air itu bantuan dari beberapa warga Sambeng,” ujarnya.

Saat ini, kata Koptu Oka, selain 2 Desa tersebut juga terdapat beberapa Desa lainnya yang mengalami kesulitan air bersih. 

Kelangkaan itu, seakan menjadi perhatian bagi dirinya.

Tak tanggung-tanggung, Koptu Oka juga menghimbau para sukarelawan untuk ikut berpartisipasi mengatasi kesulitan air bersih yang saat ini terjadi di wilayah teritorialnya.

“Tentunya, kami juga membutuhkan bantuan dari para sukarelawan untuk mengatasi kelangkaan ini,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur akan menggelar Job Fair Merdeka Berkarir Tahun 2023 yamg diselenggarakan di Galaxy Mall Surabaya pada Selasa (19/9/2023). 

 Terselenggaranya Job Fair karena pengangguran masih menjadi beban yang harus diatasi bersama. Pengangguran memiliki banyak faktor, diantaranya seperti masalah link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, Senin (18/9/2023)mengatakan, untuk itu Job Fair bersamaan dengan bulan Pasar Kerja, yang terbuka bagi seluruh angkatan kerja di Jatim, dan Jon Fair juga secara khusus rangkaian memperingati Hari Jadi Jatim ke 78.

Rencananya, lanjut Himawan, Job Fair akan dibuka langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan diikuti berbagai kesempatan oleh UPT dibawah Disnakertrans Jatim.  

"Bulan Juni, Juli, dan Agustus banyak lulusan yang belum terserap ke perguruan tinggi, dan ada yang ingin bekerja. Untuk itu berdasar SE Gubernur menetapkan menjadi bulan pasar kerja yang diharapkan menjadi ruang publik yang bisa dinikmati seluruh angkatan kerja untuk akses mencari pekerjaan, " katanya. 

 Tagline Job Fair yaitu Merdeka Berkarir, yang mendukung fleksibilitas pasar kerja antara inklusif di Jawa Timur. "Inklusif itu artinya bahwa semua angkatan kerja dapat diberi kesempatan untuk bisa mengakses dan menikmati peluang ini, " tambahnya. 

 Ia juga mengatakan, jika ada angkatan kerja  yang ingin mengikuti Job Fair namun mengalami kendala jauh maka ada  Job Fair memperingati Hari Jadi Jatim pada Oktober mendatang di enam BLK Disnakertrans Jatim.

Seperti BLK Surabaya pada  tanggal 10 Oktober, BLK Mojokerto 11 Oktober, BLK Singosari 18 Oktober, BLK Kediri 24 Oktober, BLK  Tuban 26 oktober 2023 bersamaan dengan BLK Pasuruan. 

"Adanya Job Fair di Enam BLK maka diharaoka  menjadi jejaring yang bisa diakses oleh supaya semua memperolah kesempatan yang sama, " katanya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak ngotot hanya menerima uang suap tidak sebesar yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengaku hanya menerima uang suap sebesar Rp2,750 miliar, bukan Rp39,5 miliar.

Hal itu dikatakan Sahat Tua P Simandjuntak saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara pribadi saat sidang di Pengdilan Tipikor Surabaya, Jum'at (15/9).

“Saya sudah menyatakan mengaku bersalah. Tetapi saya mohon izin untuk mengklarifikasi jumlah nominal yang didakwakan atau dituntutkan kepada saya, bukan sebesar Rp39,5 miliar,” kata Sahat Tua P Simandjuntak yang menjadi terdakwa dalam perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim ini.

Menurut Sahat, uang suap yang diterima tersebut melalui anak buahnya Rusdi yang juga sebagai terdakwa.

“Yang saya terima dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi secara tidak langsung, hanya sepanjang 2022 melalui saudara Rusdi sebesar Rp 2,750 miliar," jelasnya.

Sahat juga merinci uang suap sebesar Rp 2,750 miliar yang diterima dari Rusdi itu melalui tiga tahapan.

"Yang Rp1 miliar tunai, Rp250 juta via transfer rekening Rusdi, Rp500 juta tunai, dan Rp1 miliar pada saat terjadinya OTT 14 Desember 2022,” ungkapnya.

Nah, sedangkan sisanya sebesar Rp 36,750 miliar, kata Sahat, sebagaimana kesaksian Hamid dan Ilham diberikan kepada almarhum Muhammad Chozin. 

“Uang itu tidak pernah saya terima. Saya tidak pernah kenal, tidak mengenal, dan bertemu Chozin,” katanya.

Sahat percaya, penyidik maupun JPU KPK pasti sudah memeriksa handphone-nya dan tidak ada rekam jejak digital, bukti riwayat chat, atau komunikasi dengan Chozin. 

Selain itu, Hamid dan Ilham tidak pernah menyaksikan Chozin menyerahkan uang secara berturut-turut hingga Rp36,750 miliar ke dirinya.

“Dalam fakta persidangan, saksi Hamid dan Ilham menyatakan baru mengenal saya tahun 2022 dan iitu pun karena mereka berdua datang ke kantor saya,” pungkasnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak 12 tahun penjara

Tak hanya itu, Hak politik Sahat Tua P Simandjuntak juga dicabut selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

Nah, jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun. 

Dalam sidang tersebut JPU KPK  juga menuntut Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan.

Sahat Tua P Simandjuntak ini dinilai oleh JPU KPK telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.

Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui terdakwa Rusdi.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) padahal memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Iya, iku aku seng nemukno (saya yang menemukan," kata Risma sapaannya, Minggu (17/9).

Namun, mantan Wali Kota Surabaya ini enggan menjawab ketika ditanya berapa jumlah orang yang menerima bansos tersebut.

Bahkan, ketika ditanya lagi rumornya ada penerima bansos yang masuk DKTS tersebut masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Risma enggan menanggapinya. Ia lebih memilih diam.

Seperti ramai dipemberitaan sebanyak 23.853 orang berstatus ASN menerima bansos.

Kemudian, ada sejumlah pegawai dan pejabat yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham sebanyak 13.369 orang.

Padahal mereka menerima gaji di atas UMK.

Tak hanya itu, ada pula temuan nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi dicoret oleh BPK lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak. 

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos tersebut.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive