Pemkab Pasuruan Luncurkan Aplikasi Kemisan Mesra

KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) meluncurkan aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera (Kemisan Mesra) yang dibuat dengan bantuan tim programmer dari Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, mengatakan, dengan aplikasi ini semua kegiatan dan program dalam rangka penurunan angka kemiskinan bisa dilihat dalam aplikasi Kemisan Mesra.

Sebelum diluncurkan, aplikasi Kemisan Mesra terlebih dulu dipresentasikan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Kata Bakti, Gus Irsyad-Gus Mujib menyambut baik kehadiran aplikasi ini dengan menandatangani dukungan Aplikasi Kemisan Mesra.

"Alhamdulillah, Pak Bupati dan Wabup juga telah menyambut baik aplikasi kemisan mesra dengan menandatangani dukungan," ujarnya, hari ini Selasa (19/9/2023).

Seperti diketahui, berdasarkan data BPS, data kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan tahun 2021 yang mencapai 1,30 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 21,49 ribu. 

Sedangkan tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,56 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 25,79 ribu orang. 

Ditegaskan Bakti, dengan diluncurkannya aplikasi Kemisan Mesra, maka permasalahan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dapat terlihat jelas. 

"Orang bisa melapor langsung, kemudian kita bisa menindaklanjuti dengan OPD terkait," ucapnya.

Read More

Miliki 13 Layanan Spesialis, RSUD Padangan Bojonegoro Jadi RS Rujukan

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Melalui program SAPA (Selamat Pagi), edisi hari Selasa (19/9/2023) disampaikan bahwa RSUD Padangan Bojonegoro menjadi RS rujukan bagi masyarakat Bojonegoro wilayah barat. 

RS ini membuka 13 layanan spesialis yang siap memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Program SAPA diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro bersama RSUD Padangan dengan menghadirkan narasumber Direktur RSUD Padangan, dr. Whenny Dyah Prajanti. 

dr. Whenny Dyah Prajanti mengatakan, RSUD Padangan telah menjadi rumah sakit kelas C sejak tahun 2021. 

RSUD Padangan ini dulunya adalah Puskesmas Perawatan. Kemudian pada 2007 ditetapkan sebagai rumah sakit kelas D. Lalu, pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) izin operasional sudah menjadi kelas C. Motto RSUD Padangan adalah ‘Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik’. 

Dengan motto tersebut mencerminkan semangat dalam memberikan perawatan berkualitas kepada masyarakat.

RSUD Padangan, lanjut dia, saat ini memiliki total 266 personel, yang terdiri dari tenaga PNS, PPPK, dan tenaga non ASN. Dalam aspek pelayanan kesehatan, RSUD Padangan memiliki 13 spesialisasi, masing-masing didukung oleh dokter spesialis. 

Spesialisasi tersebut mencakup penyakit dalam, radiologi, kandungan/obstetri dan ginekologi (obgyn), bedah, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), anestesi, saraf, anak, kulit dan kelamin, mata, orthopedi dan traumatologi, patologi klinis, dan rehabilitasi medik. RSUD Padangan juga sedang mengembangkan poli kosmetik medik, yang berasal dari spesialis kulit.

“Selain itu, RSUD Padangan juga telah menjadi rintisan role model dalam penanganan gigitan ular (snake bite) sejak Oktober 2022," paparnya.

"Kami mendapatkan pemantauan langsung dari dokter yang memiliki subspesialisasi terkait gigitan ular dari pusat. Dan penting untuk dicatat bahwa masyarakat Bojonegoro telah tercover oleh Universal Health Coverage (UHC). Sehingga masalah pembiayaan tidak lagi menjadi kendala. Untuk keperluan darurat dan informasi lebih lanjut, RSUD Padangan dapat dihubungi melalui hotline di nomor 08112634041,” jelasnya.

Read More

Bupati Bojoengoro Lantik 2.950 PPPK

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, melantik 2.950 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di alun-alun Bojonegoro, Selasa (19/9/2023).

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Bojonegoro senantiasa terus ingin memenuhi kebutuhan, baik para PNS maupun PPPK. Namun untuk PNS regulasinya selama 2 tahun ini tidak ada pengangkatan baru. 

"Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan sistem sehingga pemerintah tidak menyimpan PR yang banyak. Karena sesuai kebutuhan, sangat diperlukan sedangkan mekanisme belum sejalan. Catatan bagi kami untuk GTT sisa 900. Sementara Formasi 2023 yang sudah berproses dari tanggal 16 kemarin kebutuhan yang sudah disetujui kementerian kurang lebih 1.894. Maka ada 900 lebih yang di luar GTT. Semoga ini segera terisi bagi bapak/ibu yang mempunyai dapodik,” ucap Bupati Anna. 

“Tolong disampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada 900 dapodik baru dan 900 GTT yang belum masuk passing grade. Harapan kami, 2023 ini bisa berjalan lancar dan 2024 terpenuhinya kuota di SDM bidang pendidikan. Di mana SDM di sektor pendidikan sangat dipersiapkan karena untuk mencapai SDM yang unggul dan pendidikan yang berkualitas tentu bertopang dari SDM yang mumpuni dan kapabel," ujarnya.

Bupati Anna juga mengatakan, di bidang kesehatan pihaknya juga membuka PPPK. Pada 2023 ada formasi kurang lebih 182 di bidang teknis, 1.894 tenaga guru dan 768 kesehatan. 

Sehingga PPPK yang pemerintah ajukan sebanyak 2.844 ke Kementerian dan sedang berproses. 

Bupati Anna mengucapkan selamat bertugas dan berharap bisa menjaga dedikasi dan integritas. 

"Karena sudah bersumpah layaknya aparatur sipil negara dan melekat kewenangan dan hak, serta disiplin etika jabatan. Sehingga jika ada pelanggaran tentunya peraturan perundang-undangan itulah yang berlaku," jelasnya.

Siti Kasriyatun penerima SK PPPK tenaga kesehatan di Puskesmas Kepohbaru mengatakan, ia sudah bekerja selama 13 tahun lebih sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Ia bersyukur tahun 2023 ini mendapat kuota PPPK. 

Selain itu, Nuril Huda guru di SDN Ngampal 1 Kecamatan Sumberrejo mengatakan bersyukur menjadi tenaga PPPK karena sudah 13 tahun mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik. Ia berharap teman-teman yang masih honorer tetap semangat.

Read More

Diikuti Ribuan Pelamar Kerja, Gubernur Khofifah: Job Fair Jatim 2023 Salah Satu Upaya Turunkan TPT Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membuka secara langsung Job Fair dalam rangka Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim di Galaxy Mall Surabaya, Selasa (19/9/2023). 

Job fair yang digelar oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dilaksanakan mulai tanggal 19-20 September 2023. 

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya ribuan pelamar kerja yang mengikuti secara langsung. 

Disamping itu, Job Fair kali ini juga bisa diikuti secara online dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat selama dua  hari, yaitu mulai tanggal 19-20 September 2023.

Job Fair yang berlangsung secara offline dan online ini menyediakan 521 jabatan dan 3.953 lowongan kerja bagi masyarakat dari 75 perusahaan. 

Dimana, 4 perusahaan diantaranya menyediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengangkat tema Merdeka Berkarir, Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jawa Timur, job fair tahun ini diharapkan menjadi wadah masyarakat agar bebas memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. 

Terutama karena job fair ini juga memberikan akses peluang kerja kepada pekerja difabel. 

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah, menyampaikan, gelaran Job Fair menjadi salah satu upaya nyata guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. Sebagai informasi, TPT Jatim per Februari 2023 sebesar 4,33 %.

“TPT Jatim per Februari 2023 di angka 4,33% dan ini masih di bawah TPT Nasional sebesar 5,45%. Artinya pengangguran di Jawa Timur rata-ratanya lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka nasional,” katanya.

Untuk itu, Khofifah mendorong para tenaga kerja untuk terus mengupgrade kompetensi dan skill yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Kerja (Dudika). 

Bahkan penyiapan ini harus dilakukan sejak di bangku sekolah. Dimana sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja harus linier. 

Agar setelah lulus, kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Maka teruslah membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja supaya link and match bisa kita bangun maksimal sehingga seluruh kebutuhan tenaga kerja bisa kita maksimalkan pemenuhannya,” tambahnya.

Menurut Gubernur, upaya untuk menurunkan TPT ini selain dengan mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, namun juga harus memberseiringi dengan dukungan terhadap job creater atau pencipta lapangan pekerjaan. Contohnya seperti start up. 

“Jadi nanti lapangan pekerjaan akan terbuka lebih lebar dan beragam. Peluang warga Jatim untuk mendapat pekerjaan yang sesuai lebih besar lagi,” jelasnya. 

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengajak penyandang difabel untuk mengikuti Job Fair kali ini. 

Karena ada sejumlah lowongan kerja yang memang tersedia untuk para penyandang disabilitas. Dimana perusahaan bisa melakukan interview langsung dengan calon tenaga kerja dan melakukan assessment.

“Dari 75 perusahaan yang ikut dalam Job Fair ini, ada 4 perusahaan yang membuka peluang kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi ini adalah upaya kita bersama untuk berusaha selalu menjadi bagian yang bisa memberikan kesetaraan perlakuan diantara seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Termasuk untuk tenaga kerja difabel,” katanya. 

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, Job Fair Tahun 2023 ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke 78 Provinsi Jawa Timur. 

Selain itu, job fair kali ini  merupakan kick off bulan pasar kerja Jatim. Karena setelah ini juga akan digelar job fair serupa di 6 UPT BLK Disnakertrans Jatim.

ke enam titik itu, adalah di UPT BLK Surabaya pada 10 Oktober 2023, Mojokerto pada 11 Oktober 2023, kemudian Singosari pada 18 Oktober 2023,  Kediri pada 24 Oktober 2023. 

Kemudian di Tuban dan Pasuruan pada 26 Oktober 2023. 

"Jadi keenam UPT BLK Disnakertrans Prov. Jatim tersebut akan mengadakan Job Fair secara berturut-turut selama Bulan Oktober 2023," pungkasnya.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Eka Prastama Widiyanta mengapresiasi gelaran job fair yang membuka peluang kerja bagi pekerja difabel. 

Akses pekerjaan yang diberikan diharapkan menjadi lokomotif untuk menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik.

“Atas nama Komnas Disabilitas, saya menyampaikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya atas terselenggaranya job fair ini,” katanya. 

Salah satu peserta Job Fair Istiyah (23) mengaku gembira karena Job Fair Tahun 2023 mampu memberikan kesempatan bagi angkatan kerja dalam mencari pekerjaan. 

Ia  berharap mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusannya sosiologi selama duduk di bangku perkuliahan. 

"Sebagai lulusan fresh graduate, saya berharap mendapat pekerjaan di sini. Setidaknya di awal masa kelulusan saya ingin mencari pengalaman kerja supaya mengetahui bagaimana dunia kerja," ungkapnya.

Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Pakta bersama Gerakan Merdeka Berkarir ini ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans Jatim bersama Direktur Bank Jatim, Kakanwil BPJS Ketenaga Kerjaan Jatim, DPP APINDO Jatim, Ketua Kadin Jatim, ICCN Jatim, Forum Bursa Kerja Khusus Jatim, Milenial Job Center, dan Forum Organisasi Disabilitas Jatim.

Selain itu, ada pula penyerahan bantuan mobil ambulance secara simbolis dari CSR Bank Jatim kepada UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. 

Serta penandatanganan MoU Disnakertrans Jatim dengan LKP AORA, PT Daya Lima Rekrutmen, dan PT Jawa Pos.

Read More

Dukung Pertumbuhan Wisata, Dishub Jatim Akan Siapkan Trayek Mojokerto - Batu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan Jawa Timur  kembali akan  menyiapkan surat izin trayek Bus Trans Jatim tahap III jurusan Batu ke Pacet melalui Cangar. 

Tujuannya untuk mengungkit pertumbuhan perekonomian wisata yang ada di Batu hingga Pacet.

"Tujuannya agar destinasi wisata Cangar milik Pemprov Jatim bisa semakin ramai dengan adanya Bus Trans Jatim. Jadi kami ingin memfasilitasi masyarakat, bahwa wisata itu tidak mahal. Kalau dari Sidoarjo ke Mojokerto tarifnya Rp5000. Kemudian tarif dari Mojokerto ke Cangar tarifnya Rp20.000, Dan ini bisa tembus ke Kota Batu," jelasnya saat ditemui usai rapat paripurna, Selasa (19/9/2023).

Lebih lanjut Nyono mengatakan sebagai penunjang tujuan wisata, feeder wisata yang disiapkan oleh Pemerintah kota Mojokerto. 

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang ingin wisata dan belanja produk UMKM di Mojokerto," terangnya.

Saat ditanya terkait Bus Hijau Surabaya Mojokerto yang masih beroperasi, Nyono mengaku tidak mempermasalahkan. Namun menurutnya Dishub mengimbau agar memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. 

"Makanya izin trayek bus hijau tersebut tidak kami perpanjang karena usianya sudah lebih dari 25 tahun dan kondisinya sudah tidak layak jalan. Emisi gas buangnya sudah menjadi polusi udara. Nah kalau mau diperpanjang trayeknya ya harus ada pembaharuan armada," katanya.

Nyono juga menyampaikan selama setahun beroperasi, Bus Trans Jatim sudah bisa mengembalikan 30 persen subsidi yang diberikan oleh Pemprov Jatim. 

"Jadi kita disubsidi sebesar 70 persen. Nah untuk mengembalikan subsidi 70 persen tersebut tidak harus berbentuk cash money, tapi dalam bentuk multiplier yakni pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dilewatI Bus Trans Jatim. Kemudian angka kecelakaan dan kemacetan berkurang. Selama ini Bus Trans Jatim sudah membuat 105.000 orang dari yang awalnya naik motor kemudian beralih ke naik bus. Jumlah motor yang digunakan saja mencapai 4.000 unit," katanya.

Nyono mengatakan load factor Bus Trans Jatim koridor I mencapai 130 persen, sedangkan koridor II masih 40-50 persen. 

Ia mengaku sedang mematangkan rencana untuk mengurangi subsidi pada koridor I untuk membuat koridor-koridor lainnya.

"Jadi kalau biasanya Rp5000 kita bisa mengembalikan subsidi 30 persen, kalau tarifnya kita naikkan Rp10.000 bisa untuk mengembalikan 60 persen subsidi. Nah ini yang akan saya sosialisasikan. Agar penghematan subsidi ini bisa digunakan untuk membangun koridor yang lain," pungkasnya.

Seperti diketahui, Dishub Jatim juga sudah melaunching Bus Trans Jatim Koridor II jurusan Terminal Kertajaya (Mojokerto) - Terminal Purabaya (Sidoarjo).

Read More

Pemkab Bojonegoro Rapat Konsolidasi Kesiapan Pemilu Bersama KPU dan PPK

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Rapat konsolidasi dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro, di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (19/9/2023).

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, selaku kepala daerah dan pembina partai politik di Bojonegoro, menyampaikan semua partai politik akan suport Pemilu.  

“Saya selaku kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan agar pemilu tidak gaduh. Maka kami selenggarakan konsolidasi dalam rangka kesiapan  pemilu legeslatif dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Semoga apa yang menjadi tahapan pemilu tidak terjadi hal-hal yang membuat ketegangan,” jelasnya.

Bupati Perempuan Pertama Bojonegoro ini juga menyampaikan agar para PPK menjaga suasana kondusif  di tingkat kecamatan, dan melaksankan tugas kegiatan sebaik-baiknya. 

Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bojonegoro, Mustofirin, menyampaikan Pemkab Bojonegoro juga sudah menganggarkan anggaran Pilkada sebagai bentuk responsif Pemkab Bojonegoro. Sedang para calon pemilih pemula yang usianya sudah 17 tahun pada Februari 2024 telah disiapkan untuk menjadi pemilih melalui KTP elektronik.

Read More

Wali Kota Eri Sebut 63 ASN Non Pemkot Surabaya Terima Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).

Kalaupun ada, sesuai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana 63 ASN penerima bansos, namun yang bersangkutan tidak bertugas di lingkungan Pemkot tetapi hanya berdomisili di Surabaya.

“Terpenting di Surabaya tidak ada. Keluarganya pegawai negeri (PNS) itu menerima PKH (program keluarga harapan). Di Surabaya kemarin ada 63 orang. Tapi bukan Pemkot Surabaya. Saya tidak tahu ada dimana ini. Karena di Surabaya ada kementerian, provinsi, ada pemkot,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi data KPK soal puluhan ribu ASN terdaftar sebagai penerima bansos, Selasa (19/9).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini menegaskan bahwa dari 63 nama yang ada dalam daftar tak ada satupun ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

Termasuk soal temuan Kementerian Sosial (Kemensos) dimana ada penerima bansos yang punya gaji di atas UMR, Wali Kota Eri memastikan tidak ada di Surabaya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajrihatin juga menyatakan hal yang sama. 

Bahwa ke-63 ASN yang disebut KPK itu bukan bekerja di instansi Pemerintah Kota Surabaya.

“Memang ASN, tapi bukan ASN Pemkot Surabaya, alamat yang bersangkutan yang ada di Surabaya,” ujar Anna.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu Pahala Nainggolan Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menyebut ada 23 ribu ASN yang tercatat sebagai penerima bansos Kemensos.

Daerah lain, Trenggalek, menemukan adanya 11 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah. 

Namun nama itu masuk saat mereka belum menjadi ASN.

Hal yang sama juga dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Mantan Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini mengaku, bila ia yang telah menemukan penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) padahal memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Iya, iku aku seng nemukno (saya yang menemukan," kata Risma sapaannya, Minggu (17/9).

Namun, Risma enggan menjawab ketika ditanya berapa jumlah orang yang menerima bansos tersebut.

Bahkan, ketika ditanya lagi rumornya ada penerima bansos yang masuk DKTS tersebut masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Risma enggan menanggapinya. Ia lebih memilih diam.

Seperti ramai dipemberitaan sebanyak 23.853 orang berstatus ASN menerima bansos.

Kemudian, ada sejumlah pegawai dan pejabat yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham sebanyak 13.369 orang.

Padahal mereka menerima gaji di atas UMK.

Tak hanya itu, ada pula temuan nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi dicoret oleh BPK lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak. 

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos tersebut.

Read More

Antisipasi Dini Tawuran Remaja, Satpol PP Surabaya Amankan Belasan Pelajar Nongkrong di Warkop

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Surabaya mengamankan belasan pelajar SMA sederajat yang tengah nongkrong di Warung Kopi (Warkop) sembari main kartu dengan memakai seragam sekolah pada pukul 11.00 WIB, Selasa (19/9).

Belasan pelajar terjaring itu saat kedapatan nongkrong di Warkop kawasan Jalan Pucang Jajar, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Surabaya.

"Ada laporan masyarakat yang mana diindikasi jam sekolah, mereka (pelajar) berada di luar sekolah lalu melakukan aktivitas di Warkop. Ada yang bermain kartu, ada yang sekadar duduk ngobrol tetapi menggunakan seragam sekolah," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Selasa (19/9).

Fikser mengungkapkan, bahwa penertiban terhadap para pelajar sekolah ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. 

Atas dasar laporan itu, Satpol PP Surabaya kemudian melakukan pengecekan di lapangan.

"Ternyata benar, ada anak-anak dari SMA yang sebenarnya sudah selesai ujian. Tetapi kemudian tidak langsung pulang, mereka berada (nongkrong) di Warkop. Adik-adik ini sangat kooperatif saat kita ajak ke Kantor Satpol PP," ujar dia.

Selain melakukan pendataan kepada para pelajar, Fikser menyatakan, bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A-PPKB) Surabaya. 

Koordinasi dilakukan agar pelajar juga di-outreach untuk diketahui penyebab mereka tidak langsung pulang ke rumah.

"Sekaligus kita juga undang pihak sekolah dan pihak dari keluarga, orang tua untuk kita beri tahu. Sebenarnya ini hanya antisipasi untuk kemudian mereka jangan sampai lebih jauh terjerumus di situ (kenakalan remaja)," tuturnya.

Tak hanya itu, Fikser menyebut, jika DP3A-PPKB Surabaya juga memberikan konseling terhadap belasan pelajar yang terjaring tersebut. 

Konseling dilakukan agar diketahui pula bagaimana kondisi setiap keluarga dari masing - masing pelajar itu. 

"Ada konseling ringan, sekaligus menanyakan keberadaan keluarga seperti apa. Jangan-jangan anak-anak kita itu tidak pulang karena ada masalah keluarga. Nah, data itu biasanya kami evaluasi dan kemudian kalau ada yang bisa kita sampaikan ke pihak sekolah, kita juga sampaikan," sebutnya.

Karenanya, Fikser juga memastikan, bahwa pihaknya akan terus intens melakukan penyisiran terhadap para pelajar yang terindikasi bolos sekolah. 

Bahkan, penyisiran tak hanya menyasar warung-warung kopi, tetapi juga taman dan fasilitas umum di Kota Surabaya.

"Ini kita akan lakukan setiap saat, termasuk taman mungkin pada saat jam sekolah. Atau tempat-tempat yang waktu sekolah, mereka (pelajar) justru di luar. Hari ini yang terjaring 15 orang berasal dari dua SMA swasta," ungkap dia.

Ia menyebut, bahwa penertiban terhadap pelajar terindikasi bolos sekolah ini juga sebagai antisipasi untuk mencegah tawuran antar remaja. 

Upaya ini diharapkan pula sebagai edukasi bagi pelajar agar mereka tahu jika masyarakat juga turut mengawasi setiap tindakan mereka. 

"Jadi ini antisipasi juga untuk jangan sampai kemudian mereka melakukan tindakan perkelahian. Karena itu bukan jiwa arek Suroboyo," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengimbau kepada para pemilik usaha seperti Warkop agar turut memberikan edukasi kepada para pelajar. 

Apabila diketahui ada pelajar yang masih berseragam dan nongkrong, pelaku usaha diimbau agar meminta siswa itu untuk pulang terlebih dahulu. 

"Ketika dia (pelajar) masih berseragam, agar jangan langsung dilayani, tapi diminta pulang dulu agar ganti seragam. Kan tidak keren toh, anak seragam main kartu di Warkop," sambungnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya itupun menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah peduli dengan kotanya. 

Sebab, ia mengakui, pihaknya tentu tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada partisipasi dari masyarakat.

"Saya terima kasih kepada warga Surabaya yang peduli terhadap kota ini. Kan Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) selalu bilang, anak Surabaya adalah anak kita semua. Jadi ini bentuk kepedulian warga Surabaya terhadap anak-anak sekolah," tuturnya.

Maka dari itu, Fikser kembali berpesan kepada masyarakat, apabila menemukan hal-hal yang dinilai kurang baik, bisa melaporkan langsung melalui aplikasi WargaKu atau Command Center (CC) 112. 

"Kita perlu partisipasi seluruh warga tidak hanya terkait anak sekolah, tapi hal-hal lain bisa disampaikan melalui aplikasi WargaKu atau CC 112, nanti kita pasti respons," pungkasnya.

Read More

Gubernur Khofifah Sambut Investasi Korsel Senilai Rp6,9 Triliun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Investasi yang akan dilakukan investor asal Korea Selatan (Korsel)  ke Jawa Timur di sambut Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang optimis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru. dan menurunkan tingkat pengangguran. 

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)  menandatangani Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) dengan investor asal Korea Selatan, dengan investasi awal berupa tanah industri sebesar Rp. 318,9 miliar dari total investasi 6,9 triliun yang direncanakan.

Penandatanganan PPTI antara Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono dengan Wakil Direktur Utama PT Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM) Jang Jaehong ini disaksikan langsung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Shangrilla Surabaya, Selasa (19/9/2023).

TSPM merupakan anak perusahaan dari Korea Tomorrow & Global Corporation (KT&G). 

Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia, dan merupakan perusahaan tembakau terbesar di Korea Selatan.

Investasi KT&G TSPM ini, memiliki nilai  mencapai Rp6,9 triliun, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.200 orang.

"Saya sangat senang dan menyambut baik penandatanganan kerja sama ini. Saya ingin ikut memastikan perlindungan kelancaran investasi hingga proses produksi terlaksana. Saya optimis kerja sama ini bisa mendongkrak ekonomi Jatim dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka," kata Gubernur Khofifah.

PT SIER, kata Khofifah, mengelola hampir 1000 hektar kawasan industri di tiga wilayah Jatim. 

Yakni di Rungkut, Surabaya; Berbek, Sidoarjo; dan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

Selama ini, lanjutnya, dikenal sebagai kawasan industri hijau, modern dan terintegrasi. 

Dengan lokasinya yang sangat strategis yang dilalui jalan tol, menjadikan SIER tempat primadona untuk berinvestasi. 

Belum lagi sejumlah sarana dan prasana industri yang dimiliki SIER.

"Saya mendorong kawasan industri SIER dan juga PIER untuk memfasilitasi investor dengan baik, termasuk penyiapan utilitas pendukung indutri seperti listrik, gas, air dan fiber-optic. Saya minta SIER ikut menjaga iklim investasi di Jatim, dan alhamdulillah on track terbukti dengan masuknya berbagai investor di kawasan," kata gubernur.

Untuk itu, gubernur meminta Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono, untuk terus menjaga dan mengembangkan fasilitas ini agar produktivitasnya terus terjaga. 

"Pak Didik sukses membawa SIER sebagai game changer investasi di Jatim. Tolong Pak Didik, ini dijaga agar terus tumbuh," tandasnya.

Sementara itu, Dirut PT SIER Didik Prasetiyono mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, telah hadir dalam atas penandatanganan ini. 

Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian kerja sama terbesar yang pernah dilakukan SIER dengan investor asing yang menanamkan investasinya di Jatim.

"Iklim investasi yang kondusif adalah faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Foreign direct investment adalah sarana untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal dan memenangkan persaingan global. Dengan menciptakan peluang bagi investasi, kita tidak hanya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan perusahaan, dan mendukung inovasi, tetapi juga meningkatkan daya saing kita di panggung ekonomi global, memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.," kata Didik.

Didik mengaku, peran Gubernur Khofifah membawa semangat, tekad dan dedikasi luar biasa untuk mempromosikan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan. 

"Keputusan untuk berinvestasi di Jatim menjadi tanda baik bagi iklim investasi di Indonesia khususnya Jawa Timur yang semakin kondusif di bawah kepemimpinan yang bijak, progresif dan visioner dari Gubernur Khofifah," tuturnya.  

Menurutnya, langkah-langkah inovatif dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan dukungan kepada sektor-sektor kunci telah memperkuat posisi Jawa Timur, sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

"Kami telah menyaksikan perubahan yang signifikan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mempromosikan investasi. Dalam situasi di mana kestabilan ekonomi sangat penting, Jawa Timur telah menjadi contoh yang sukses dalam menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pelaku bisnis," ungkapnya.

Sementara, Wakil Direktur Utama TSPM, Jang Jaehong mengatakan, momen ini menjadi momen penting bagi KT&G/TSPM, karena menjadi simbol dimulainya perjalanan panjang memberi kontribusi kepada masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur. 

Perjanjian ini menjadi komitmen dan keseriusan KT&G/TSPM berinvestasi di Indonesia.

“Ini menjadi bukti keseriusan dan komitmen berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2010. Semoga bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia dan Korea. Perjanjian ini juga menjadi wujud komitmen pertemuan Presiden Direktur KT&G dengan Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia awal September ini,” katanya.

Jang Jaehong pada kesempatan itu, juga meminta doa dan dukungan agar pembangunan investasi yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

“Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan MoU antara PT SIER dengan beberapa perusahaan. Antara lain, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Indonesia Connect Plus, PT Biznet, PT Aplikanusa Lintas Arta, PT Tirta Pasuruan, PT Pertamina Gas Niaga dan PT Primatama Nusantara untuk dukungan penyediaan utilitas kawasan industri.

Dilanjutkan MoU antara PT SIER dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Jatim serta Bank BPR UMKM Jatim untuk dukungan pengelolaan bisnis dan investasi.

Read More

Tekan Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Pemkab Ponorogo Gandeng Noora Health

KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Selain terus berupaya menekan stunting, Pemkab Ponorogo juga giat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 

Kerja sama sengaja dijalin dengan Noora Health, non-governmental organization (NGO) atau organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan. 

Bupati Sugiri Sancoko meneken kerja sama dengan  perwakilan Noora Health Dian Setiawaty di ruang kerja bupati Ponorogo, Lantai II Graha Krida Praja, Senin (18/9/2023).

Angka kematian ibu melahirkan di Ponorogo selama Januari hingga September 2023 sebanyak tiga orang. Sedangkan angka kematian bayi dalam interval waktu yang sama mencapai 88 kasus. 

Sementara itu, prevalensi stunting di Ponorogo berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) di angka 14,7 persen.

Bupati Sugiri Sancoko berharap Noora Health bersinergi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta KIA stunting di Ponorogo. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo Diah Ayu Puspaningarti Direktur RSUD dr Harjono Yunus Mahatma ikut mendampingi Kang Bupati saat penandatanganan kerja sama dengan Noora Health itu. 

‘’Bentuk kerja samanya dapat sebagai fasilitator dan mentor bagi tenaga kesehatan untuk mengatasi kasus kematian ibu dan bayi serta stunting,’’ kata Kang Bupati. 

Pihaknya juga menginginkan Noora Health ikut mengkampanyekan pelayanan kesehatan yang santun dan ramah di semua fasilitas kesehatan yang ada. 

Tanpa kecuali, menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes dan hipertensi yang cukup tinggi di Ponorogo. 

‘’Bagaimana menciptakan pelayanan kesehatan yang santun dan ramah. Pemkab Ponorogo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, utamanya di bidang kesehatan,’’ jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Noora Health Dian Setiawaty menyambut antusias karena menjadi bagian dari pembangunan kesehatan di Ponorogo. 

Di seantero Jawa Timur, baru Pamekasan dan Ponorogo yang berkomitmen bersama Noora Health dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. 

‘’Kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir masih cukup tinggi di Indonesia,’’ ungkapnya.

Read More

Telkom Perkenalkan Produk Konektivitas dan Data center di BATIC 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali berpartisipasi dalam kegiatan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2023 yang diselenggarakan oleh anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), beberapa waktu lalu.

Dalam gelaran tahun ini, Telkom membawa produk andalan milik Wholesale and International Service dengan memperkenalkan produk konektivitas dan data center di antaranya adalah neuCentrIX.

EVP Divisi Wholesale Service Telkom, Muhammad Rofik, Selasa (19/9/2023) menerangkan, neuCentrIX merupakan ekosistem pusat data netral dan solusi terpadu untuk kolokasi, layanan cloud, dan pertukaran internet (internet exchange) serta dapat menghubungkan seluruh pemain yang berada di industri connectivity untuk terhubung satu sama lain. 

Selain neuCentrIX, Telkom juga memperkenalkan VSAT, hyperscale data center, serta tower. 

Kolaborasi dengan seluruh entitas bisnis ini menjadi hal yang terpenting untuk menjaga persaingan dan menghadapi disrupsi digital.

Di lokasi yang sama, Telkom melakukan bilateral meeting dengan sejumlah perusahaan guna membahas kesempatan kerja sama bisnis di tengah perkembangan teknologi yang mendisrupsi industri informasi dan telekomunikasi Indonesia. Melalui Divisi Wholesale Service, Telkom berkolaborasi dengan sejumlah pemain NAP, ISP, serta operator telco untuk penyediaan konektivitas serta model bisnis layanan traffic voice yang relevan dengan kondisi existing sehingga siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

EVP Divisi Wholesale Service Telkom, Muhammad Rofik menyampaikan apresiasinya kepada para customer dan partner, 

“kami sangat mengapresiasi seluruh kerja sama yang sudah terjalin sampai dengan saat ini baik dengan para customer, partner, maupun entitas. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk menghadapi disrupsi digital yang terjadi dengan adanya OTT,” ujar Rofik.

Melalui partisipasi dan kolaborasi ini, diharapkan ke depannya seluruh pemain terutama Telkom mampu menghadapi persaingan pasar agar dapat terus menjaga growth rate maupun kapabilitas dari masing-masing entitas, khusus untuk market legacy dan connectivity. 

Read More

Kementerian PAN-RB Apresiasi Implementasi SPBE Ponorogo

KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Setelah beberapa waktu lalu melaksanakan penilaian mandiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali mengevaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pada Senin (18/9/2023), melalui interview secara daring. 

Evaluasi bertujuan mewujudkan komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE dengan muara peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo, Suharno, berharap indeks SPBE tahun ini meningkat. 

“Harapannya indeks SPBE kita terus meningkat setelah tahun lalu pada angka 2,32,” kata Suharno.

Ikut hadir dalam interview via zoom itu tim asesor Kementerian PAN-RB, tim asesor internal kserta tim koordinator SPBE Kabupaten Ponorogo. 

Suharno menyebut ada empat domain yang dinilai dalam evalusi itu. 

“Semuanya saling terkait dalam aspek penilaian,” terangnya.

Empat domain itu terdiri kebijakan yang meliputi aspek kebijakan internal tata kelola SPBE. 

Domain kedua adalah tata kelola yang berisi aspek perencanaan strategis, aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta aspek penyelenggaraan SPBE. 

“Domain ketiga berupa manajemen meliputi aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK. Sedangkan domain keempat adalah yang terdiri dari aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis eletronik dan aspek layanan publik,” rinci Suharno.

Sementara itu, Imam Azhari, asesor dari Kementerian PAN-RB, mengapresiasi sejumlah perkembangan dalam implementasi SPBE di Kabupaten Ponorogo. 

Diantaranya, telah menyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE, serta merumuskan draft peraturan bupati tentang penyelenggaraan SPBE. 

“Untuk mengganti perbup SPBE yang lama meskipun ada beberapa dokumen masih dalam proses pengesahan,” ungkap Imam.

Read More