Kamis, 21 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna memohon keselamatan dan keberhasilan bagi keluarga besar Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, Komandan Satkor Koarmada II Kolonel Laut (P) Lukman Kharis, S.T., M.Han., memimpin kegiatan Doa bersama, yang berlangsung di Sasana Krida Satkor Koarmada II, Surabaya. Kamis (21/09).

Doa bersama digelar dengan mengundang 20  anak yatim piatu dari Yayasan Rumah Harapan, dan diikuti oleh seluruh Komandan Unsur Satkor Koarmada II yang berada di pangkalan serta personel Satkor Koarmada II.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatkor Koarmada II Kolonel Laut (P) Lukman Kharis, S.T., M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan Doa Bersama ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memohon keselamatan, kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, serta kelancaran dalam melaksanakan tugas sehingga kedepan keluarga besar Satkor Koarmada II bisa semakin lebih baik lagi," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Produksi Bersama Bincang KPK dan Diskusi Media di Gedung Diskominfo Jatim, Rabu (20/9/2023). 

Kegiatan ini diikuti puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan Jawa Timur. 

Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi awak media untuk mendiskusikan peranan KPK dan penyampaian berita progress KPK dalam upayan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, agenda Diskusi Media menjadi sarana mempererat silaturahmi bersama insan pers. 

Mengingat pihak media juga memiliki peran vital sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Menurutnya, pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas penegak hukum, namun peran media dinilai sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi,

Ali juga meminta awak media untuk terus berkontribusi mengedukasi masyarakat agar melakukan pemeriksaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. 

Informasi mengenai daerah-daerah tersebut dapat ditemukan di website jaga.id yang menyediakan data per daerah.

Selain itu, KPK juga mengumumkan rencana mereka untuk mengembangkan kurikulum dan mata kuliah yang fokus pada pendidikan anti-korupsi. 

Ini adalah langkah yang diambil untuk mengantisipasi tindakan korupsi dari tingkat pendidikan yang paling rendah, sehingga memupuk kesadaran anti-korupsi sejak dini.

Dari diskusi tersebut, juga muncul sebua pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang wartawan mengenai alasan mengapa kasus korupsi seringkali memakan waktu yang lama untuk diselesaikan, sehingga terkesan KPK tidak bekerja secara efektif. 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, bahwa kasus korupsi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan cepat. 

Proses penyelidikan dan investigasi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum kasus dapat dipecahkan.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah mengenai upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. 

Dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat diantisipasi dengan menurunkan anggota KPK yang memiliki tugas khusus untuk memantau pergerakan dan tindakan korupsi di tingkat daerah. Hal ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap semua daerah.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 6 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan Tahun Anggaran 2017-2019 diperiksa di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Sebagian besar dari perusahaan konstruksi.

"Hari ini bertempat di BPKP Perwakilan Prov Jatim, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali Fikri, Juru Bicara KPK dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).

Dalam keterangan itu dijelaskan nama-nama saksi yang diperiksa terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. 

Salah satunya adalah Yoyon Sudiono, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Surabaya.

Selain itu, turut diperiksa Direktur PT Surya Unggul Nusa Cons Kukuh Santiko Wijaya, serta Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya Suhariono.

Sebelumnya, Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang telah ditetapkan buntut rentetan penggeledahan di Lamongan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan.

Selain itu, Ali menyebutkan sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa pada Rabu (20/9), setelah KPK melakukan rangkaian penggeledahan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lamongan, rumah dinas (rumdin) Bupati Yuhronur Efendi, dan gedung Pemkab Lamongan.

"Hari ini juga pemeriksaan beberapa saksi beberapa pejabat di lingkungan Kabupaten Lamongan. Totalnya ada 14 saksi," kata Ali Fikri di Surabaya, Rabu (20/9/2023).

Ali Fikri menyebutkan bahwa 14 saksi yang menjalani pemeriksaan di Kantor BPKP Jatim kemarin mayoritas berasal dari ASN di lingkungan Pemkab Lamongan. Ada juga dari pihak swasta.

"Ada 14 orang dari beberapa ASN, ada kepala bidang cipta karya, staf pengadaan, kepala bidang sarana, kepala bidang perumahan, pegawai inspektorat juga pihak swasta dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Sedangkan Bupati Lamongan menurutnya belum menjalani pemeriksaan. Bahkan nama Bupati Yuhronur Efendi juga tidak masuk dalam daftar saksi yang diperiksa hari ini.

"Namanya (bupati) belum ada (belum diperiksa sebagai saksi)."


Ali Fikri menyebut saat ini memang pihaknya belum bisa mengumumkan secara resmi nama tersangka. Ia lalu meminta semua pihak sabar menunggu pengumuman tersangka.

"Nanti kalau saksi secara teknis kami lakukan pemeriksaan itu, adapun nama tersangka pada saatnya akan kami sampaikan, sabar dulu. Jumlahnya berapa, namanya siapa, jabatannya apa, itu nanti pada saatnya ketika proses penyidikan cukup, kemudian kami umumkan secara resmi dan kami lakukan penahanan kepada tersangka ya," bebernya.

"Tersangka nanti disampaikan pada waktunya, siapapun orangnya sesuai alat bukti yang kami miliki. Prinsip kerja kami, di beberapa perkara yang kami tangani itu berkaitan dengan proyek pengadaan di sana, siapa nanti tersangkanya, berapa orangnya, konstruksi perkaranya akan kami sampaikan," tandasnya.

Berikut ini 6 orang saksi yang diperiksa KPK di gedung BPKB Perwakilan Jatim pada Kamis.

1. Yoyon Sudiono (Ketua Gapensi Surabaya periode 2016 - 2021)

2. Kukuh Santiko Wijaya (Direktur PT Surya Unggul Nusa Cons)

3. Suhariono (Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya)

4. Agus Budi Hartanto (Project Manager PT Tangga Batu Jaya Abadi)

5. Mochammad Chilman Azdi (Karyawan PT Graha Nirwana Konstruksi)

6. Moch Ranoe Asmoro (Konsultan pada PT Delta Buana)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapoksahli Koarmada II Laksamana Pertama TNI Widyanto Pudyo Purnomo., SH, MH., mewakili Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., mengikuti sosialisasi dari Bank Mandiri kepada Prajurit dan PNS Koarmada II, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada (PCA) Koarmada II Surabaya, Kamis (21/9).

Dalam sambutan Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Kapoksahli mengatakan, sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Mandiri sebagai salah satu kekuatan BUMN di tanah air saat ini terus memperkuat peran, sebagai lembaga yang mendorong perekonomian nasional, baik secara makro maupun mikro ekonomi.

“Sosialisasi produk Bank mandiri hari ini, merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat bagi prajurit Koarmada II, karena penjelasan dari tim Bank mandiri ini, tentunya akan menambah wawasan segenap prajurit untuk mengenal sekaligus mengakses produk-produk finansial Bank Mandiri yang berkualitas, seperti asuransi, tabungan rencana mandiri, pinjaman produktif, bahkan hingga program kepemilikan rumah,” ungkapnya.

Pangkoarmada II juga berpesan kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Koarmada II agar pandai dan bijak dalam mengelola kehidupan dan kebutuhan sehari-hari karena meskipun segalanya perlu uang tetapi uang bukanlah segalanya, dan perlu diingat bahwa tabungan adalah biaya hidup masa depan yang sudah dimiliki, sedangkan hutang adalah biaya hidup masa depan yang hari ini dipakai sehingga bijaklah dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga.

Sementara itu, sebelumnya bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada II Kapoksahli Koarmada II menerima kedatangan rombongan dari Bank Mandiri Ibu Theresia Pratiwi Hastari (Regional Transaction dan Consumer Head Region VIII/Jawa 3) beserta staf, untuk meminta ijin diadakannya sosialisasi produk-produk dari Bank Mandiri.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada pengurus RT/RW maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang maju pada kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024, agar mundur dari jabatannya. 

Terlebih bila mereka masih mendapatkan insentif dari APBD Kota Surabaya.

Pernyataan itu disampaikan langsung Wali Kota Eri Cahyadi usai meresmikan Balai RW VII, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Rabu (20/9).

"Kalau nanti ada RT/RW dan LPMK terus semua pihak-pihak yang mendapatkan apapun dari APBD Kota Surabaya seperti insentif, apresiasi, maka tidak boleh menjadi calon legislatif (Caleg)," kata Wali Kota Eri.

Kewajiban mundur bagi jabatan Ketua RT/RW hingga LPMK itu diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 112 Tahun 2022. 

Dalam Perwali tersebut dijelaskan bahwa Ketua RT/ RW dan LPMK, tidak boleh terlibat aktif dalam partai politik.

"Kalau ternyata tidak mengundurkan diri dan tahunya setelah tanggal 3 Oktober 2023, maka sanksinya langsung dilepas dan mendapatkan sanksi yang lebih berat," jelas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menegaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan jajarannya terkait adanya Ketua RT/RW yang mendaftar bakal Caleg. 

Termasuk pula berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.

"Jadi saya nuwun tolong (minta tolong) sangat, semua pihak yang daftar Caleg, yang masih menerima (insentif) dalam bentuk uang dari (APBD) Pemkot Surabaya, minta tolong mundur," pintanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga tak menampik terdapat sejumlah pegawai kontrak atau tenaga outsourcing Pemkot Surabaya yang mendaftar bakal Caleg. 

Setidaknya terdapat 5 orang pegawai kontrak yang diketahuinya maju pada kontestasi Pileg 2024. 

Karenanya, ia pun meminta agar pegawai kontrak tersebut dapat mundur.

"Tanggal 3 Oktober 2023 itu (Daftar Calon Tetap) akan diumumkan oleh Bawaslu. Kalau ternyata tanggal 3 Oktober belum mundur, maka ada sanksi yang pertama. Dan kedua, langsung dilepas dari jabatan yang sekarang diterima," tandasnya.

Sebagai diketahui, bahwa permintaan pengunduran diri tersebut merujuk aturan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan  kerja kemanusiaan yang dilakukan tiga pilar desa (Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa) ini sangat nyata di tengah masyarakat.

Ia mengapresiasi, upaya yang dilakukan dan menekankan pentingnya peran tiga pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di desa-desa Jawa Timur. 

"Keberadaan patriot tiga pilar desa (Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa) merupakan kekuatan sehingga meningkatkan daya tangkal terhadap gangguan masyarakat," ujarnya, saat sambutan pada malam penghargaan"Anugerah Patriot Jawi Wetan", di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (21/9/2023).

Kapolda Jatim juga berpesan agar tiga pilar juga harus memiliki data berkaitan dengan pemetaan masalah di wilayahnya. 

Ia berpesan agar tiga pilar juga harus melakukan aksi reduksi masalah itu sendiri dan kemudian punya Sign of crisis, supaya kepekaan bisa menjawab masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Ia juga mengingatkan kembali berbagai kegiatan Pemilu 2024, dirinya berharap dalam tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan ini, persoalan-persoalan berkaitan dengan isu-isu yang terjadi bisa segera teratasi untuk itu. 

Salah satunya, ada potensi konflik, ada indeks kerawanan pemilu yang terjadi di Jawa Timur. 

Oleh karena itu,  pemetaan-pemetaan harus sudah dilakukan upaya early warning dan early deteksi terhadap masalah-masalah yang akan terjadi.

"Tiga pilar juga harus lebih banyak mengedepankan langkah-langkah pencegahan untuk itu, supaya persoalan tidak menjadi besar, sehingga memerlukan waktu penanganan coost yang besar dan waktu yang lama untuk recovery," pungkas Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto.

Dalam malam Anugerah Patriot Jawi Wetan, terdapat 10 finalis tiga pilar terbaik yang hadir. 

Kelurahan Kendalbulur, Tulung Agung berhasil meraih juara pertama, Kelurahan Purwoson, Lumajang meraih juara kedua, dan Desa Batupuro Barat meraih juara ketiga. 

Capaian ini menunjukkan kesuksesan dan inovasi yang telah mereka peroleh dalam membangun desa-desa yang kuat dan berdaya saing.

Keberhasilan tiga pilar ini merupakan hasil kolaborasi yang baik dan harus terus didorong untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Dengan adanya Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023, diharapkan semakin banyak desa di Indonesia yang dapat menjadi kuat melalui kolaborasi yang baik antara tiga pilar. 

Ini akan membawa dampak positif dalam membentuk kota dan kabupaten yang kuat serta provinsi yang sangat kuat. 

Semua ini akan dapat terwujud jika inovasi dan kreativitas terus dilanjutkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Kapolda Jatim juga berpesan agar tiga pilar juga harus memiliki data berkaitan dengan pemetaan masalah di wilayahnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Sultan Hasanuddin-366 unsur Satkor Koarmada II mendapatkan tugas untuk melaksanakan Passing Excercie (Passex) dengan kapal Angkatan Laut China Qi Jiguang-83 sebelum kapal tersebut meninggalkan Perairan Indonesia untuk melanjutkan pelayaran, bertempat di Perairan Laut Jawa. Rabu (20/9).

Pelaksanaan Passex turut diikuti oleh 18 orang Taruna Tingkat IV Akademi Angkatan Laut Korps Pelaut yang sedang melaksanakan Latihan Praktek (Lattek) Kesenjataan di KRI Sultan Hasanuddin-366.

Selain bertujuan untuk mempererat hubungan diplomasi antar negara dan memberikan pengalaman kepada Taruna Akademi Angkatan Laut sebelum berdinas di KRI, Passex tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi perairan Indonesia.

Kegiatan ini merupakan perintah dari Pangkoarmada ll Laksda TNI Yayan Sofyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sebagai upaya untuk mengasah kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI AL khususnya prajurit Koarmada II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga perairan Indonesia.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank jatim) terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. 

Salah satu contohnya lewat kegiatan Job Fair 2023 dengan tagline Merdeka Berkarir yang diselenggarakan disnakertrans Jatim.

Dalam rangkaian acara Job Fair 2023, bank jatim menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa mobil ambulans kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur utama bankjatim Busrul Iman kepada Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo disaksikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

“Ambulans ini digunakan untuk membantu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur, baik yang dalam kondisi sakit maupun jenazah PMI yang meninggal dunia,” tutur Busrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, bantuan berupa satu unit ambulans tersebut sebagai wujud kecintaan dan kepedulian bank jatim kepada masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam mengembangkan bisnis. 

“Semoga bank jatim bisa terus memberikan kontribusi yang positif untuk negeri. Oleh karena itu, kami siap berkolaborasi serta bersinergi di berbagai bidang demi kemajuan bersama,” tegas Busrul.

Selain penyerahan CSR, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan pakta bersama untuk mendukung Gerakan Merdeka Berkarir. 

Beberapa institusi terlibat dalam penandatanganan pakta tersebut.

Termasuk bank jatim. Adanya Gerakan Merdeka Berkarir ini dalam rangka menyiapkan angkatan kerja Jawa Timur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi demi menyambut Indonesia Emas 2045. 

“Kerja sama seperti ini membuktikan komitmen kuat perusahaan dalam mendorong dunia pendidikan dan mendukung program pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul,” tutur Busrul.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengatakan, untuk mempercepat seseorang mendapatkan lapangan kerja, harus ada keselarasan antara kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat. 

“Kami bersyukur karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Februari 2023 berada di angka 4,33 persen, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 5,45 persen. Saya harap angka ini bisa terus turun dengan cara agresif membangun sinergitas yang seproduktif mungkin,” paparnya.

Dalam Job Fair tersebut, Pemprov Jatim melalui Disnakertrans Jatim juga mendorong inklusifitas bagi tenaga kerja disabilitas dengan menghadirkan lowongan kerja bagi mereka. 

“Ini sudah komitmen kami supaya tenaga kerja disabilitas mendapat lapangan pekerjaaan,” ujar Gubernur Khofifah.

Dia menegaskan, inklusifitas atau kesetaraan bagi semua angkatan kerja adalah bagian dari komitmen bersama. 

Tidak hanya di sektor tenaga kerja namun juga dalam pendidikan, kesehatan, dan ruang pelayanan publik lainnya. 

“Jadi perlu adanya kesetaraan perlakuan di antara masyarakat Jatim di segala sektor, terutama terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Serta yang tidak kalah penting lagi adalah mendukung para job creator, seperti perusahaan start up yang bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkap orang nomor satu di Jatim tersebut.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kota Pahlawan. 

Terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Percepatan Penanggulangan Kasus TBC Berbasis Wilayah, yang disebar kepada seluruh jajaran pemkot beserta instansi dan lembaga di Kota Surabaya.

Melalui Surat Edaran bernomor 400.7.8.1 /20186/436.7.2/2023 itu, Wali Kota Eri meminta upaya percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis di Kota Surabaya harus dilakukan dengan terintegrasi berbasis wilayah. 

Bahkan, ia juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat.

Salah satu langkah-langkahnya adalah harus ada penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC kepada masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi public. 

Ini penting sebagai upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, Satuan Tugas TBC Kecamatan dan influencer media sosial.

“Kita juga harus mendorong peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara masif dan berkelanjutan serta mengevaluasi pelaksanaan PHBS dan Germas di masing - masing wilayah,” kata Wali Kota Eri dalam Surat Edarannya tertanggal 18 September 2023.

Selain itu, ia juga meminta penemuan pasien TBC dilakukan secara pasif intensif di fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan kolaborasi berupa kegiatan pemeriksaan TBC pada penderita HIV, pemeriksaan TBC pada penderita DM (Diabetes Melitus), dan pemeriksaan TB pada Balita stunting, pra-stunting dan gizi buruk melalui Posyandu Balita. 

Bahkan, ia meminta Klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) untuk melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dan melakukan penjaringan serta penemuan kasus TBC sampai dengan selesai.

“Penemuan pasien TBC secara aktif dan/atau masif berbasis keluarga dan masyarakat, didukung oleh peran kader dari Posyandu, Satuan Tugas TBC, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kegiatan ini dapat berupa investigasi kontak minimal 8 orang bagi yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC, penemuan di tempat khusus seperti tempat kerja, sekolah, asrama, rumah susun, pondok pesantren, panti asuhan dan panti jompo, dan penemuan TBC pada populasi berisiko, dan tempat penampungan pengungsi dan daerah padat kumuh,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga mendorong peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara masif dan berkelanjutan serta mengevaluasi pelaksanaan PHBS dan Germas di masing - masing wilayah.

Selanjutnya, diperlukan juga pengendalian faktor risiko dengan cara melakukan pemantauan intensif dan pengendalian faktor risiko bagi pasien TBC dan lingkungan sekitar, memberikan nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak kurang mampu yang rentan tertular TBC, melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat dengan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait pencegahan TBC secara benar.

“Lalu faktor resiko juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas rumah tempat tinggal pasien TB, perumahan, dan pemukiman melalui Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang public, dan/atau mengajak dan mendampingi pasien TBC yang mangkir berobat untuk kembali melanjutkan pengobatan sampai dengan sembuh (tuntas),” katanya.

Selain itu, warga diminta untuk mengoptimalkan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) bagi kelompok sasaran berisiko, mulai dari orang dengan HIV/AIDS (ODHA), kontak serumah dengan pasien paru yang terkonfirmasi bakteriologis, dan kelompok risiko lainnya dengan HIV negatif, seperti pasien immunokompremais lainnya (Pasien yang menjalani pengobatan kanker, pasien yang mendapatkan perawatan dialisis, pasien yang mendapat kortikosteroid jangka panjang, pasien yang sedang persiapan transplantasi organ, dan lain lain), serta Warga Binaan Permasyarakatan (WBP), petugas kesehatan, sekolah berasrama, barak militer, pengguna Narkoba suntik.

Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa dalam mejalani pengobatan, pasien TBC mempunyai akses untuk mendapatkan pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan, dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai, dan dukungan pekerjaan bagi pasien TBC atau keluarga dari pasien TBC yang kurang mampu, dan perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait penyakit yang diderita dengan mengajak semua masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TBC, pasien TBC baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

“Pengusaha dan pengurus wajib melaksanakan penanggulangan TBC di tempat kerja sebagai upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kesehatan kerja,” ujarnya.

Terakhir, Wali Kota Eri meminta warga untuk mengoptimalisasi Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TBC) dalam tatalaksana TBC sesuai standar. 

“Kita harus meningkatkan keterlibatan praktisi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC ini, sehingga kita dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC tersebut,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Satuan Tugas (Satgas) Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-118 Kodim 1501/Ternate membangun jalan setapak sepanjang 478 meter dan lebar 2 meter di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. 

Jalan tersebut merupakan akses menuju kebun warga dan pemakaman umum di daerah tersebut, Kamis (21/09/2023).

Dalam pelaksanaan proyek TMMD Ke-118 ini, Satgas Kodim 1501/Ternate bekerjasama dengan warga setempat yang turut berpartisipasi dalam pembangunan jalan setapak tersebut. 

Tugas utama mereka adalah membersihkan area sekitar, membantu mengangkut material, dan melakukan pekerjaan fisik lainnya untuk mendukung kelancaran proyek.

Mayor Joko Soeranto Pasiter Kodim 1501/Ternate mengatakan bahwa pembangunan jalan setapak ini sangat penting bagi warga setempat. 

"Dengan adanya jalan setapak ini, akses menuju kebun warga dan pemakaman umum akan menjadi lebih mudah dan nyaman. Selain itu, jalan ini juga akan membantu dalam pengembangan potensi pertanian dan mempermudah mobilitas masyarakat," ujarnya.

Diharapkan, dengan adanya pembangunan jalan setapak di Kelurahan Lelewi ini, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. 

Satgas TMMD Kodim 1501/Ternate juga berencana untuk terus melaksanakan proyek-proyek serupa di daerah lain guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Maluku Utara.


Rabu, 20 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., mengikuti Paparan Persiapan HUT Ke-78 TNI Tahun 2023, yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta. Rabu (20/9).

Melalui Paparan tersebut, diharapkan nantinya pada serangkaian acara maupun pada puncak acara peringatan HUT Ke-78 TNI, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang disiapkan dan direncanakan.

Wakasal melalui sambutannya menyampaikan bahwa seluruh prajurit TNI AL, agar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk mendukung serta menyukseskan jalannya acara HUT TNI Ke-78.

Dalam waktu dekat, Koarmada II juga akan menggelar bazaar murah pada tanggal 24 s.d. 27 September 2023, bertempat di Lapangan Laut Jawa, Surabaya, dan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia secara vicon.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya menggelar sosialisasi harga jual beras Bulog di lantai 3 kantor PD Pasar Surya, Rabu (20/9/2023). 

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 100 perwakilan pedagang pasar di seluruh Kota Surabaya. 

Pada sosialisasi kali ini, PD Pasar Surya menghadirkan narasumber yang tergabung di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diantaranya ada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Dewi Wahyu Wardani, serta Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Utara Mara Kamin Siregar. 

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada para pedagang untuk tidak menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan pemerintah pusat. 

"Selain itu, sosialisasi ini juga untuk memberikan imbauan larangan menjual beras tidak tepat sasaran," kata Agus. 

Agus berharap, adanya sosialisasi kali ini pendistribusian beras kemasan 1 kilogram SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disuplai oleh Bulog bisa tersalurkan tepat sasaran. "Jadi, pedagang kami imbau tidak boleh menjual beras (SPHP) tidak tepat sasaran atau menjual kepada pedagang yang lain," ujarnya. 

Di samping itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Dewi Wahyu Wardani menyampaikan, sosialisasi ini adlaah bagian dari upaya TPID mencegah terjadinya penimbunan beras. 

Tak hanya mencegah terjadinya penimbunan beras, sosialisasi ini juga untuk menekan laju inflasi di Kota Surabaya. 

"Tadi dari kejaksaan dan kepolisian juga menjelaskan konsekuensinya ketika ada pedagang yang melakukan penimbunan, jadi supaya pedagang tidak sampai melakukan itu," sampainya. 

Di samping itu, Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Utara Mara Kamin Siregar menjelaskan, beras SPHP di gudang Bulog saat ini ada di harga Rp9.950. 

Sedangkan HET beras medium dari Bulog saat ini ada di harga Rp10.900 per kilogram. 

Mara berharap, dengan adanya sosialisasi ini semua seluruh pedagang di Kota Surabaya tidak menyalahgunakan beras yang disuplai dari Bulog. 

"Kita berharap teman-teman (pedagang) lebih amanah menjual beras itu sesuai dengan ketentuan HET. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan beras medium Rp10.900 itu terjangkau," harapnya. 

Sejauh ini, imbuh Mara, ketersediaan beras Bulog masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

Bila ada pasar yang membutuhkan suplai beras, dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya terkait penyalurannya. 

"Insya allah aman, kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Mungkin ada tambahan untuk pasar binaan pemkot yang di luar pencatatan inflasi nanti akan kita tambah lagi, stok beras Bulog saat ini total kurang lebih ada 100.000 ton dan dipastikan aman hingga akhir tahun," pungkasnya. 

Dalam sosialisasi kali ini juga dihadiri oleh Kasubsi A Bidang Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Kota Surabaya Tomy Herlix, Jaksa Pengacara Negara Kejari Kota Surabaya Teddy Isadiansyah, dan Kanit Ekonomi Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya AKP Johnson Sianturi.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive