Jumat, 22 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih menunggu surat Bawaslu soal dugaan pelanggaran usai kepala daerah partai tersebut menyampaikan ajakan terbuka mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini partainya tak melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut. 

Sebab, ajakan itu disampaikan di luar masa kampanye yang belum berlangsung. Namun, pihaknya akan tetap mengikuti keputusan Bawaslu.

"Sosialisasi kan boleh pakai kepala daerah. Oleh sebab itu kami menunggu surat dari Bawaslu seperti apa nanti akan kita pelajari," kata Djarot si kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).

Dia membenarkan ajakan kepala daerah mendukung Ganjar merupakan instruksi partai. Namun, pihaknya menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran.

Djarot menegaskan PDIP merupakan partai yang taat terhadap aturan. Dia memastikan akan menarik instruksi tersebut jika memang dilarang.

"PDIP itu partai yang taat dengan aturan, taat asas jadi nanti kita lihat dulu suratnya dari Bawaslu. Kalau emang enggak boleh enggak apa-apa, ya enggak boleh," kata dia.

Sebelumnya akun media sosial X (dulu Twitter) milik PDIP mengunggah video yang menampilkan sejumlah kepala daerah yang juga kader partai itu untuk mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

Video itu menampilkan Gibran Rakabuming dan pada kepala daerah lain yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bawaslu kemudian meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberi pembinaan kepada sejumlah kepala daerah yang muncul di video tersebut. 

Permintaan itu disampaikan sebab Bawaslu belum bisa menjatuhkan sanksi.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan Penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kota Pahlawan, Jumat (22/9).

“Karena salah satu faktor tertinggi adanya stunting atau kematian ibu dan anak adalah pernikahan dini. Akhirnya kami (pemkot) berdiskusi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag karena ini adalah tujuan negara untuk mengurangi kematian ibu dan anak, juga mengurangi stunting,” kata Wali Kota Eri di Ruang Sidang Walikota.

Dengan adanya MoU tersebut, Wali Kota Eri meyakini di tahun 2024 akan tercapai zero pernikahan dini. 

Hal ini dimulai di tingkat kelurahan dengan tidak memberikan surat keterangan belum menikah (N1) kepada pasangan yang usianya belum ideal menikah. 

Selain itu, MoU tersebut juga mengatur kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya.

“Salah satunya yang kita atur adalah seorang suami yang berpisah dengan istrinya memiliki kewajiban menafkahi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak menafkahi atau lari maka semua adminduknya kita blokir. Ini sebagai pertanggungjawaban bahwa perpisahan tidak boleh mengorbankan putra-putrinya,” tegasnya.

Melalui penandatanganan Mou itu, Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kemenag Surabaya menargetkan tidak ada lagi pernikahan dini di Kota Pahlawan. 

Pencegahan tersebut juga dilakukan melalui layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) milik pemkot, bahkan Pengadilan Agama dan Kemenag Surabaya juga dilibatkan dalam pemberian arahan serta fatwa sebagai bagian dari edukasi pencegahan pernikahan dini dan perceraian.

“Tentunya sosialisasi dan edukasi akan melibatkan Puspaga, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan Forum Anak Surabaya (FAS). Karenanya saya berharap kepada seluruh orang tua di Kota Surabaya bisa menjaga ketahanan keluarga serta mendidik anak-anaknya. Dan turut berperan serta dalam upaya mencegah pernikahan dini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya Samarul Falah mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Surabaya dan Kemenag Surabaya ingin melakukan upaya pencegahan perkawinan anak agar di Kota Pahlawan bisa tercapai zero pernikahan dini. 

“Kami bersama-sama berupaya mencegah pernikahan dini. Saya yakin tahun 2024 di Kota Surabaya zero pernikahan dini karena dasarnya sudah jelas, baik dari aturan Perwali maupun Kemenag,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur tak mau setengah-setengah dalam melakukan pembinaan kemandirian untuk warga binaan. 

Instansi yang dipimpin Saefur Rochim itu menginstruksikan jajarannya untuk menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

"Tujuannya agar pembinaan lebih optimal karena instrukturnya adalah ahli yang tersertifikasi," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, Kamis (21/9/2023).

Menurut Rochim, dengan menggandeng BLK, ilmu praktis yang diberikan akan lebih tepat guna.

"Karena kami harap warga binaan nanti bisa mendapatkan sertifikat keahlian dari BLK yang diajak bekerjasama," urai Rochim.

Rochim mencontohkan, salah satu lapas yang mulai bergerak adalah Lapas Ngawi. Lapas yang dipimpin Gowim Mahali itu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Madiun.

"Kami sudah bergerak dengan mulai menjajaki program pelatihan bersertifikat bagi warga binaan kami," ujar Gowim.

Langkah ini, lanjut Gowim, akan segera ditindaklanjuti dengan MoU dan perjanjian kerjasama. Sehingga kegiatan bisa berkelanjutan dengan sasaran yang tepat.

"Pihak BLK nantinya akan memberikan fasilitas guna mendukung kegiatan pelatihan, tentunya ini menjadi simbiosis mutualisme yang baik," terangnya.

Selain itu, pihak BLK juga akan menyediakan instruktur, materi, dan sertifikat tanda tamat pelatihan. Sehingga menjadi nilai lebih untuk warga binaan ketika bebas nantinya.

“Mengingat nantinya sebagai bekal warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial ke masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri,” tutupnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII) Manado menggelar Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bersama Ketua Umum Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan hadir dalam pembukaan Kasal Cup Tahun 2023, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado.

Kompetisi olahraga air tahun ini dihadiri pejabat teras Mabes TNI AL, Pangkotama dan Komandan Satuan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam hal ini diwakili oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim dengan pendekatan berbasis masyarakat dan penerapan tugas yang telah diamanatkan tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, disamping berperan sebagai venue bagi atlet untuk memperoleh wadah pembinaan dalam meningkatkan keterampilan kejuaraan olahraga air, juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan daya tarik kejuaraan bagi masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat menarik pengunjung serta wisatawan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakasal mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih TNI AL kepada Pemprov Sulut. 

“Kegiatan ini juga dalam memeriahkan HUT Provinsi, HUT Angkatan Laut dan HUT TNI,” ungkapnya. 

Menurutnya, Provinsi Sulut ini sangat indah sekali. Banyak perubahan yang terjadi dan destinasi wisatanya sangat bagus.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penembak runduk (sniper) Satgas Damai Cartenz menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin, di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas.

"Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Bayu pun mengklaim aksi tim sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain.

"Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami." ujar Bayu.

Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Ricky Sasaka. 

Namun, jasad Ricky tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain.

"Nama pasukan yang ditembak aparat itu Ricky Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan." jelas Bayu.

"Sayangnya, Jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Ati Mimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

"Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB," kata Johanis dalam keterangan tertulis (21/9).



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menyoroti munculnya foto pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies-Muhaimin Iskandar, di akun media sosial Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan, seharusnya pihak manajemen khususnya admistrasi pengelola media sosial KBS berhati-hati.

"Karena sebagai instansi BUMD, KBS harus netral dari kegiatan dukung mendukung calon presiden atau kegiatan elektoral," ujarnya pada Selasa (19/09/2023).

Pihak admin akun Instagram KBS segera menghapus postingan foto tersebut, setelah ramai jadi bahan perbincangan masyarakat. 

Pihak manajemen KBS mengaku kalau akun media sosialnya diretas.

"Untung KBS bergerak cepat. Saya menduga tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ini menjadi bahan pembelajaraan KBS dan BUMD lainnya milik pemkot surabaya, supaya berhati-hati untuk selalu memantau akun media sosialnya. Supaya kejadian ini tidak terulang," terang Anas.

Anas mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) bahwa memang salah satu akun medsosnya diretas atau di hack.

"Pak Dirut (KBS) tadi menyampaikan kepada saya bahwa pihaknya masih mencari siapa peretas akun medsosnya," terangnya.

Anas Karno juga mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Surabaya dan membenarkan bahwa akun BUMD tersebut memang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk di masyarakat, bagi BUMD milik pemkot Surabaya, terutama KBS.

"Tahun politik ini memang rentan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dengan memanfaatkan momentum tahun politik tersebut. Saya berharap agar lebih prepare dan berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan sebagai alat berkampanye," imbuhnya.

Pasca kejadian tersebut pihak manajemen KBS melalui akun media sosialnya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. 

"Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua...kami menginformasikan bahwa postingan di akun instagram Kebun Binatang Surabaya telah diretas. Saat ini kami sedang mengupayakan agar akun kami kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terimakasih" tulis admin akun instagram KBS.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Jaksa eksekutor KPK Nanang Suryadi telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ra Latif akan menjalani pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa penahanan. 

Selain pidana badan, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar subsider tiga tahun penjara.

Ra Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.

KPK menyebut Ra Latif melalui orang kepercayaannya meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan untuk eselon 3 dan 4. 

Uang yang diminta mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta.

KPK pun sempat menyebut Ra Latif diduga menerima uang sebesar Rp5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk survei elektabilitas.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi bersih-bersih bersama warga kali ini dilakukan oleh Babinsa Jetis, Kodim 0812/Lamongan di TPU Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Jumat (22/09/2023) pagi.

Babinsa Jetis Serka Agus BP mengatakan aksi bersih-bersih itu merupakan salah satu cara mensosialisasikan hidup bersih dan sehat. 

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi warga,” ucapnya.

Serka Agus menambahkan, Babinsa sebagai ujung tombak masyarakat harus bisa menjadi tauladan ditengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, seorang Babinsa juga harus bisa menjadi solusi kesulitan ditengah masyarakat. 

“Jadi, kami juga memiliki tugas pokok ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, ia menambahkan jika aksi bersama masyarkat tersebut merupakan wujud Kemanunggalan TNI dan rakyat, khususnya Koramil dengan warga.

“Ini bentuk Kemanunggalan TNI dan rakyat. Ini tujuan kami menggelar bersih-bersih bersama warga ini,” jelasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melafalkan doa zikir saat ditanya soal tawaran jadi anggota timnas pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pilpres 2024 mendatang.

"Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim. Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim," kata Khofifah, kepada awak media saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/9/2023) malam.

Begitu juga saat ditanya, apakah dia telah ditawari langsung atau pun sudah ada komunikasi dengan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Ketua Umum PP Muslimat itu memilih menghindar.

"Sampun sampun sampun, matur nuwun, wes wes rek suwun, wes suwun (sudah sudah sudah, terima kasih, sudah ya sudah, sudah terima kasih)," ucapnya.

Sebelumnya, Perempuan Bangsa yang berada di bawah naungan PKB tak menutup kemungkinan akan mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah yang juga anggota MPR RI Fraksi PKB saat ditanya soal kans mengajak Khofifah bergabung.

"Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim," ucapnya di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Mukaromah mengatakan pasangan Anies-Cak Imin membutuhkan sosok perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Selain Khofifah, sempat muncul juga nama Najwa Shihab. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menghadiri Seminar Bela Negara yang digelar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Sabtu (16/09/2023). 

Turut hadir dalam seminar tersebut, Laksamana Madya TNI (purn) Agus Setiaji mantan Sekjend Kemenhan RI.

"Kita mendukung peran aktif mahasiswa dalam proses demokrasi Pemilu, agar terselenggara dengan baik, Luber (langsung umum bebas rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Sebagai bentuk bela negara," ujar Anas Karno pada Rabu (20/09/2023).

Legislator PDIP Surabaya tersebut menambahkan, peran mahasiswa sangat strategis dalam keberlangsungan demokrasi.

"Diantaranya menjadi relawan pemantau Pemilu. Yang merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam proses demokrasi. Dan juga menambah wawasan serta pengetahuan mereka dari kampus, sebagai laboratorium demokrasi," jelas Anas, yang juga Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Surabaya.

Sementara itu Agung Setiawan Direktorat Pengembangan Ormawa dan Alumni Unesa mengatakan, pihaknya kerap kali mengikut sertakan mahasiswa, sebagai relawan pemantau dalam beberapa kali perhelatan Pemilu.

"Di Pemilu 2024, kita sudah diberikan pesan oleh Bawaslu supaya Unesa berkontribusi untuk menjadi relawan pemantau Pemilu di mulai dari elektoral tingkat kota, provinsi, hingga pusat," jelasnya.

Lebih lanjut menurut Agung, mahasiswa relawan Unesa disebar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur.

"Kalau Surabaya targetnya separuh dari tiap dapil di TPS terisi semua dari sekitar 8167 TPS. Begitu pula di Sidoarjo dari sekitar 5000an TPS," imbuhnya.

Agung menambahkan, sebelum mahasiswa diterjunkan sebagai relawan pemantau, dibekali dengan pengetahuan elektoral.

"Objek yang dipantau diantaranya Komponen pelaksanaan Pemilu.  Apakah prosesnya sudah sesuai prosedur secara administrasi. Kemudian tahapannya, apakah ada pelanggaran terjaminnya warga negara menggunakan hak suaranya," ujarnya.

Lalu memastikan tidak ada kecurangan. Misalnya money politik dan pengkondisian suara.

"Intinya kita membantu KPU maupun Bawaslu, agar pemilu berlangsung dengan baik," pungkas Agung Setiawan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua kali Kekalahan di Sidang Perdata, PT Puncak Dharmahusada (bagian dari Puncak Group) harus mengembalikan uang konsumen.

Budi Pranoto, selaku konsumen PT Puncak Dharmahusada (Puncak Group), menuntut pengembalian uang sebesar Rp 145 juta setelah tidak ada prospek pembangunan atas apartemen yang telah dibayarkannya.

Meskipun sempat ada kesepakatan pengembalian sebesar 50 persen, pihak PT Puncak Dharmahusada melakukan pemotongan administrasi yang dirasa sangat memberatkan.

Gugatan akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 2021 lalu dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G.S/2021/PN.Sby.

Hery Siregar, kuasa hukum dari kantor hukum Julianto Simanjuntak dan Rekan, menjelaskan bahwa klien mereka memutuskan mengundurkan diri karena tidak ada pembangunan apartemen Dharmahusada meski sudah membayar lebih dari 60 persen harga jual.

"Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan klien dan memerintahkan PT Puncak Dharmahusada untuk membayarkan pengembalian uang kepada Budi Pranoto sejumlah Rp 145 juta," kata Hery Siregar, Kamis (21/9).

Namun PT Puncak Dharmahusada menyatakan keberatan dan melakukan upaya perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pasuruan setelah putusan majelis hakim dan dikeluarkannya Berita Acara Sita Eksekusi. 

Sayangnya, upaya perlawanan eksekusi tersebut ditolak oleh majelis hakim, yang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

"Setelah melalui upaya panjang dan ditolaknya upaya keberatan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengeluarkan Berita Acara Eksekusi," jelasnya.

Karena eksekusinya lanjut Hery Siregar bukan berupa jaminan, Pengadilan Negeri Surabaya melakukan blokir uang tunai di Rekening PT Puncak Dharmahusada, yang nantinya akan diberikan kepada klien mereka.

"Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 50 orang pembeli dan pemesan apartemen Puncak Merr dan Puncak CBD telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)," ungkapnya.

Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 200 juta untuk setiap pembelian unit dengan total keseluruhan Rp 12,6 miliar dan untuk segera mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada penggugat. 

"Selain itu, tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10 juta per hari," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Hari Olahraga Nasional atau Haornas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat ini diwarnai denga sejumlah aksi peringatan. 

Salah satunya olahraga bersama yang digelar di alun-alun Kabupaten Lamongan. Jumat (22/09/2023).

Selain dihadiri Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, olahraga tersebut turut diikuti Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Acara itu diawali dengan senam Ling Tien Kung dan senam kreasi. Senam itu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

“Melalui peringatan ini, kita berusaha memasyarakatkan olahraga,” ujarnya.

Senada, Dandim Lamongan menambahkan olahraga merupakan salah satu cara praktis dalam membentuk kesehata tubuh. 

Ia menilai, memasyarakatkan olahraga merupakan salah satu cara ampuh dalam mewujudkan masyarakat sehat.

“Maka dari itu, sangat penting kalau kita memasyarakat olahraga. Itu demi terwujudnya masyarakat sehat di Lamongan,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive