Jumat, 22 September 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur tak mau setengah-setengah dalam melakukan pembinaan kemandirian untuk warga binaan. 

Instansi yang dipimpin Saefur Rochim itu menginstruksikan jajarannya untuk menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

"Tujuannya agar pembinaan lebih optimal karena instrukturnya adalah ahli yang tersertifikasi," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, Kamis (21/9/2023).

Menurut Rochim, dengan menggandeng BLK, ilmu praktis yang diberikan akan lebih tepat guna.

"Karena kami harap warga binaan nanti bisa mendapatkan sertifikat keahlian dari BLK yang diajak bekerjasama," urai Rochim.

Rochim mencontohkan, salah satu lapas yang mulai bergerak adalah Lapas Ngawi. Lapas yang dipimpin Gowim Mahali itu menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Madiun.

"Kami sudah bergerak dengan mulai menjajaki program pelatihan bersertifikat bagi warga binaan kami," ujar Gowim.

Langkah ini, lanjut Gowim, akan segera ditindaklanjuti dengan MoU dan perjanjian kerjasama. Sehingga kegiatan bisa berkelanjutan dengan sasaran yang tepat.

"Pihak BLK nantinya akan memberikan fasilitas guna mendukung kegiatan pelatihan, tentunya ini menjadi simbiosis mutualisme yang baik," terangnya.

Selain itu, pihak BLK juga akan menyediakan instruktur, materi, dan sertifikat tanda tamat pelatihan. Sehingga menjadi nilai lebih untuk warga binaan ketika bebas nantinya.

“Mengingat nantinya sebagai bekal warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial ke masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri,” tutupnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII) Manado menggelar Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bersama Ketua Umum Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan hadir dalam pembukaan Kasal Cup Tahun 2023, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado.

Kompetisi olahraga air tahun ini dihadiri pejabat teras Mabes TNI AL, Pangkotama dan Komandan Satuan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam hal ini diwakili oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim dengan pendekatan berbasis masyarakat dan penerapan tugas yang telah diamanatkan tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, disamping berperan sebagai venue bagi atlet untuk memperoleh wadah pembinaan dalam meningkatkan keterampilan kejuaraan olahraga air, juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah dan daya tarik kejuaraan bagi masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat menarik pengunjung serta wisatawan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakasal mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih TNI AL kepada Pemprov Sulut. 

“Kegiatan ini juga dalam memeriahkan HUT Provinsi, HUT Angkatan Laut dan HUT TNI,” ungkapnya. 

Menurutnya, Provinsi Sulut ini sangat indah sekali. Banyak perubahan yang terjadi dan destinasi wisatanya sangat bagus.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penembak runduk (sniper) Satgas Damai Cartenz menembak mati satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin, di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas.

"Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Bayu pun mengklaim aksi tim sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain.

"Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami." ujar Bayu.

Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Ricky Sasaka. 

Namun, jasad Ricky tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain.

"Nama pasukan yang ditembak aparat itu Ricky Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan." jelas Bayu.

"Sayangnya, Jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Ati Mimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut.

"Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polri akan bertindak tegas dengan penegakan hukum terhadap aksi KKB," kata Johanis dalam keterangan tertulis (21/9).



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menyoroti munculnya foto pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies-Muhaimin Iskandar, di akun media sosial Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan, seharusnya pihak manajemen khususnya admistrasi pengelola media sosial KBS berhati-hati.

"Karena sebagai instansi BUMD, KBS harus netral dari kegiatan dukung mendukung calon presiden atau kegiatan elektoral," ujarnya pada Selasa (19/09/2023).

Pihak admin akun Instagram KBS segera menghapus postingan foto tersebut, setelah ramai jadi bahan perbincangan masyarakat. 

Pihak manajemen KBS mengaku kalau akun media sosialnya diretas.

"Untung KBS bergerak cepat. Saya menduga tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ini menjadi bahan pembelajaraan KBS dan BUMD lainnya milik pemkot surabaya, supaya berhati-hati untuk selalu memantau akun media sosialnya. Supaya kejadian ini tidak terulang," terang Anas.

Anas mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) bahwa memang salah satu akun medsosnya diretas atau di hack.

"Pak Dirut (KBS) tadi menyampaikan kepada saya bahwa pihaknya masih mencari siapa peretas akun medsosnya," terangnya.

Anas Karno juga mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Surabaya dan membenarkan bahwa akun BUMD tersebut memang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk di masyarakat, bagi BUMD milik pemkot Surabaya, terutama KBS.

"Tahun politik ini memang rentan terjadi hal-hal yang tak diinginkan dengan memanfaatkan momentum tahun politik tersebut. Saya berharap agar lebih prepare dan berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan sebagai alat berkampanye," imbuhnya.

Pasca kejadian tersebut pihak manajemen KBS melalui akun media sosialnya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. 

"Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua...kami menginformasikan bahwa postingan di akun instagram Kebun Binatang Surabaya telah diretas. Saat ini kami sedang mengupayakan agar akun kami kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terimakasih" tulis admin akun instagram KBS.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Jaksa eksekutor KPK Nanang Suryadi telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ra Latif akan menjalani pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa penahanan. 

Selain pidana badan, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar subsider tiga tahun penjara.

Ra Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.

KPK menyebut Ra Latif melalui orang kepercayaannya meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan untuk eselon 3 dan 4. 

Uang yang diminta mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta.

KPK pun sempat menyebut Ra Latif diduga menerima uang sebesar Rp5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk survei elektabilitas.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi bersih-bersih bersama warga kali ini dilakukan oleh Babinsa Jetis, Kodim 0812/Lamongan di TPU Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Jumat (22/09/2023) pagi.

Babinsa Jetis Serka Agus BP mengatakan aksi bersih-bersih itu merupakan salah satu cara mensosialisasikan hidup bersih dan sehat. 

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi warga,” ucapnya.

Serka Agus menambahkan, Babinsa sebagai ujung tombak masyarakat harus bisa menjadi tauladan ditengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, seorang Babinsa juga harus bisa menjadi solusi kesulitan ditengah masyarakat. 

“Jadi, kami juga memiliki tugas pokok ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, ia menambahkan jika aksi bersama masyarkat tersebut merupakan wujud Kemanunggalan TNI dan rakyat, khususnya Koramil dengan warga.

“Ini bentuk Kemanunggalan TNI dan rakyat. Ini tujuan kami menggelar bersih-bersih bersama warga ini,” jelasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melafalkan doa zikir saat ditanya soal tawaran jadi anggota timnas pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pilpres 2024 mendatang.

"Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim. Laa haula wala quwwata illa billah aliyyil adzim," kata Khofifah, kepada awak media saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/9/2023) malam.

Begitu juga saat ditanya, apakah dia telah ditawari langsung atau pun sudah ada komunikasi dengan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Ketua Umum PP Muslimat itu memilih menghindar.

"Sampun sampun sampun, matur nuwun, wes wes rek suwun, wes suwun (sudah sudah sudah, terima kasih, sudah ya sudah, sudah terima kasih)," ucapnya.

Sebelumnya, Perempuan Bangsa yang berada di bawah naungan PKB tak menutup kemungkinan akan mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah yang juga anggota MPR RI Fraksi PKB saat ditanya soal kans mengajak Khofifah bergabung.

"Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim," ucapnya di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Mukaromah mengatakan pasangan Anies-Cak Imin membutuhkan sosok perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Selain Khofifah, sempat muncul juga nama Najwa Shihab. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menghadiri Seminar Bela Negara yang digelar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Sabtu (16/09/2023). 

Turut hadir dalam seminar tersebut, Laksamana Madya TNI (purn) Agus Setiaji mantan Sekjend Kemenhan RI.

"Kita mendukung peran aktif mahasiswa dalam proses demokrasi Pemilu, agar terselenggara dengan baik, Luber (langsung umum bebas rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Sebagai bentuk bela negara," ujar Anas Karno pada Rabu (20/09/2023).

Legislator PDIP Surabaya tersebut menambahkan, peran mahasiswa sangat strategis dalam keberlangsungan demokrasi.

"Diantaranya menjadi relawan pemantau Pemilu. Yang merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam proses demokrasi. Dan juga menambah wawasan serta pengetahuan mereka dari kampus, sebagai laboratorium demokrasi," jelas Anas, yang juga Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Surabaya.

Sementara itu Agung Setiawan Direktorat Pengembangan Ormawa dan Alumni Unesa mengatakan, pihaknya kerap kali mengikut sertakan mahasiswa, sebagai relawan pemantau dalam beberapa kali perhelatan Pemilu.

"Di Pemilu 2024, kita sudah diberikan pesan oleh Bawaslu supaya Unesa berkontribusi untuk menjadi relawan pemantau Pemilu di mulai dari elektoral tingkat kota, provinsi, hingga pusat," jelasnya.

Lebih lanjut menurut Agung, mahasiswa relawan Unesa disebar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur.

"Kalau Surabaya targetnya separuh dari tiap dapil di TPS terisi semua dari sekitar 8167 TPS. Begitu pula di Sidoarjo dari sekitar 5000an TPS," imbuhnya.

Agung menambahkan, sebelum mahasiswa diterjunkan sebagai relawan pemantau, dibekali dengan pengetahuan elektoral.

"Objek yang dipantau diantaranya Komponen pelaksanaan Pemilu.  Apakah prosesnya sudah sesuai prosedur secara administrasi. Kemudian tahapannya, apakah ada pelanggaran terjaminnya warga negara menggunakan hak suaranya," ujarnya.

Lalu memastikan tidak ada kecurangan. Misalnya money politik dan pengkondisian suara.

"Intinya kita membantu KPU maupun Bawaslu, agar pemilu berlangsung dengan baik," pungkas Agung Setiawan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua kali Kekalahan di Sidang Perdata, PT Puncak Dharmahusada (bagian dari Puncak Group) harus mengembalikan uang konsumen.

Budi Pranoto, selaku konsumen PT Puncak Dharmahusada (Puncak Group), menuntut pengembalian uang sebesar Rp 145 juta setelah tidak ada prospek pembangunan atas apartemen yang telah dibayarkannya.

Meskipun sempat ada kesepakatan pengembalian sebesar 50 persen, pihak PT Puncak Dharmahusada melakukan pemotongan administrasi yang dirasa sangat memberatkan.

Gugatan akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 2021 lalu dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G.S/2021/PN.Sby.

Hery Siregar, kuasa hukum dari kantor hukum Julianto Simanjuntak dan Rekan, menjelaskan bahwa klien mereka memutuskan mengundurkan diri karena tidak ada pembangunan apartemen Dharmahusada meski sudah membayar lebih dari 60 persen harga jual.

"Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan klien dan memerintahkan PT Puncak Dharmahusada untuk membayarkan pengembalian uang kepada Budi Pranoto sejumlah Rp 145 juta," kata Hery Siregar, Kamis (21/9).

Namun PT Puncak Dharmahusada menyatakan keberatan dan melakukan upaya perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pasuruan setelah putusan majelis hakim dan dikeluarkannya Berita Acara Sita Eksekusi. 

Sayangnya, upaya perlawanan eksekusi tersebut ditolak oleh majelis hakim, yang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

"Setelah melalui upaya panjang dan ditolaknya upaya keberatan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengeluarkan Berita Acara Eksekusi," jelasnya.

Karena eksekusinya lanjut Hery Siregar bukan berupa jaminan, Pengadilan Negeri Surabaya melakukan blokir uang tunai di Rekening PT Puncak Dharmahusada, yang nantinya akan diberikan kepada klien mereka.

"Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 50 orang pembeli dan pemesan apartemen Puncak Merr dan Puncak CBD telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)," ungkapnya.

Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 200 juta untuk setiap pembelian unit dengan total keseluruhan Rp 12,6 miliar dan untuk segera mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada penggugat. 

"Selain itu, tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10 juta per hari," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Hari Olahraga Nasional atau Haornas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat ini diwarnai denga sejumlah aksi peringatan. 

Salah satunya olahraga bersama yang digelar di alun-alun Kabupaten Lamongan. Jumat (22/09/2023).

Selain dihadiri Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, olahraga tersebut turut diikuti Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Acara itu diawali dengan senam Ling Tien Kung dan senam kreasi. Senam itu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

“Melalui peringatan ini, kita berusaha memasyarakatkan olahraga,” ujarnya.

Senada, Dandim Lamongan menambahkan olahraga merupakan salah satu cara praktis dalam membentuk kesehata tubuh. 

Ia menilai, memasyarakatkan olahraga merupakan salah satu cara ampuh dalam mewujudkan masyarakat sehat.

“Maka dari itu, sangat penting kalau kita memasyarakat olahraga. Itu demi terwujudnya masyarakat sehat di Lamongan,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapal rumah sakit (RS) terapung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan singgah di perairan Surabaya. 

Rencananya kru awak medis akan memberikan pelayanan kesehatan gratis dan beragam bakti sosial lain pada Kamis-Jumat (21-22/9/2023). 

Sebelumnya, Kapal RS terapung Laksamana Malahayati telah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. 

Terakhir singgah di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, sebelum masuk perairan Surabaya.

Kehadiran Kapal RS terapung Laksamana Malahayati disambut antusias oleh para kader PDI Perjuangan di Kota Pahlawan. 

“PDI Perjuangan konsisten memilih jalur pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati menjadi satu lagi kiprah nyata PDI Perjuangan dalam membantu masyarakat,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

RS Terapung Malahayati adalah kapal milik PDIP yang diresmikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 10 Juni 2023. 

Kapal RS tersebut berlayar ke sejumlah pulau di Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. 

Fasilitas rumah sakit di dalam kapal tersebut sudah cukup lengkap. 

Mulai ruang operasi, perawatan, pengobatan, dan berbagai fasilitas lainnya.

“Kapal kesehatan Laksamana Malahayati bersandar untuk misi  pengobatan gratis kepada warga masyarakat. Juga ada bakti sosial lain yang dibutuhkan warga. Kegiatan berlangsung selama dua hari. Semoga bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Baktiono, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, selaku ketua panitia penyambutan.

Baktiono mengatakan, warga sangat antusias menyambut kehadiran kapal Laksamana Malahayati. 

Beberapa hari terakhir PDIP Surabaya telah melakukan persiapan teknis untuk menyambut itu.

“Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati mengambil nama dari seorang pahlawan perempuan dari Aceh, yaitu Keumalahayati dari Kesultanan Aceh,” kata Baktiono. 

Laksamana Malahayati memimpin ribuan pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid) untuk bertempur melawan penjajah. 

Dia gugur saat melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis. 

“Malahayati ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 9 November 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo nomor 115/TK/Tahun 2017,” kata Baktiono. 

Adi Sutarwijono mengatakan, spirit perjuangan Malahayati menjadi inspirasi untuk terus mengobarkan semangat membela dan melayani orang lain. 

“Sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, setiap kader PDIP wajib untuk terus membersamai masyarakat dalam segala situasi,” kata Adi.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jelang Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran perkara uji materiil (judicial review) Undang Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Kali ini aktivis yang tergabung Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) melayangkan permohonan uji materi terhadap Pasal 12L dan Pasal 93M UU Pemilu.

Sejumlah perwakilan dari organisasi Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) didampingi Kuasa Hukum mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas uji materiil terhadap Pasal 12L dan Pasal 93M Undang-undang Pemilihan Umum. 

Dari pasal itu, mereka meminta MK agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penelitian khusus (Litsus) terhadap rekam jejak calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal maju di Pilpres 2024.

"Dalam Pemilu 2024 nanti, kami berharap ke depan calon-calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang," ujar Halim Jeverson Rambe, koordinator kuasa hukum pemohon usai mendaftarkan permohonan uji materi ke MK. 

Menurutnya, Capres dan Cawapres yang maju di Pilpres 2024 harus dilihat rekam jejaknya. Mulai kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang.

Para Capres dan cawapres, lanjutnya, juga harus diteliti apakah mereka pernah terlibat pelanggaran HAM manapun, termasuk  tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi.

"Kami berharap MK dapat memutus permohonan ini secara adil sehingga konstitusi dari penerima kuasa dapat terlindungi oleh negara," harap dia.

Menurutnya, mengetahui rekam jejak Capres dan Cawapres sangat penting agar pemilih mengetahui profil dan rekam jejak calon yang akan dipilih.

Kuasa hukum pemohon, Sunandiantoro, SH, MH menambahkan rakyat harus mengetahui rekam jejak Capres dan Cawapres agar bisa memilih calon pemimpin terbaik sehingga dapat mengantarkan Indonesia lebih maju.

"Dalam permohonan ini kami meminta MK untuk memutuskan bahwa KPU dan Bawaslu bertugas untuk melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak capres dan cawapres yang akan maju Pilpres 2024 dan seterusnya. Selanjutnya KPU dan Bawaslu menyampaikan hasilnya kepada rakyat Indonesia," papar dia.

Surat Terbuka Pengacara Kampung

Dalam kesempatan ini, Sunandiantoro juga menyampaikan Surat Terbuka Pengacara Kampung Untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Berikut ini petikan dari surat terbuka:

Kepada Yth,

1. Bpk. Ganjar Pranowo beserta bacawapres 

2. Bpk. Prabowo Subianto Joyohadikusumo beserta bacawapres 

3. Bpk. Anies Rasyid Baswedan beserta bacawapres 

Kami Pengacara Kampung yang mewakili generasi milenial dan generasi Z yang tergabung dalam PROKLAMASI (Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia) meminta kepada Bpk. Ganjar Pranowo, Bpk. Prabowo Subianto Joyohadikusumo, dan Bpk. Anies Rasyid Baswedan beserta Bacawapresnya untuk secara terbuka dan gentle (secara ksatria) memberikan informasi, menyampaikan dan menjelaskan kepada KPU dan Bawaslu khususnya seluruh Rakyat Indonesia berkaitan dengan Rekam Jejak yang meliputi Rekam Medis (Kesehatan fisik dan mental), tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan Aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan/pemberhentian semasa menjabat/memimpin di lingkungan militer atau sipil.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih Bacapres dan Bacawapres, tentu kami tidak ingin seperti membeli kucing di dalam karung, sama halnya memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit dan bobot. 

Begitupula memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan membawa arah nasib Bangsa dan Negara Republik Indonesia ke depannya. KPU & Bawaslu harus tanggap dan responsif dalam hal ini. 

Kita semua Rakyat Indonesia berharap, verifikasi Bacapres dan Bacawapres yang dilakukan KPU tidak seperti kerja TUKANG STEMPEL yang memverifikasi Biodata dan Dokumen Bacapres dan Bacawapres secara administratif saja. 

Kita berharap KPU & Bawaslu bekerja memverifikasi Bacapres dan Bacawapres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap REKAM JEJAK para Bacapres dan Bacawapres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya (Verifikasi) tentang Rekam Jejak tersebut kepada seluruh Rakyat Indonesia. 

Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anis serta Bacawapres yang mendampingi. 

Maksud kami menyampaikan surat terbuka ini dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka atas banyaknya berita yang contohnya mengkaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen rembang, juga berita yang mengkaitkan Pak Prabowo dalam dugaan kasus Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan yang terbaru kasus Food Estate, serta berita yang mengkaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan masuk menjadi bagian dari kelompok Islam radikal. 

Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anis serta Bacawapres yang mendampingi adalah sosok Negarawan. Untuk itu kami yakin Bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersikap gentleman menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada Rakyat Indonesia tentang Rekam Jejak sebagaimana layaknya seorang Patriot sejati. 

Terakhir kami sampaikan salam hormat kami untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies serta bacawapres yang nantinya mendampingi. 

Dukung dan jaga Gerakan Rakyat untuk membuka #rekamjejakcaprescawapres dalam Pilpres 2024. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive