Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Retribusi Ijin Pemakaian Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya membebaskan denda retribusi Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dari tahun 2013-2023. 

Bebas denda ini berlaku sampai tanggal 30 September 2023, sehingga warga diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi IPT-nya yang masih belum dibayarkan. 

Kepala BPKAD Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan bahwa pembayaran retribusi IPT yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu ada jangka waktunya. 

Jika lambat pembayaran retribusinya, maka sesuai peraturan ada denda 2 persen perbulannya. 

“Nah, denda 2 persen itulah yang kami hapuskan dalam program kali ini, penghapusan denda ini berlaku sampai 30 September 2023,” kata Syamsul, Sabtu (23/9).

Menurutnya, pembebasan denda retribusi IPT ini terbilang baru. Sebab, sebelumnya BPKAD hanya membuat program diskon 50 persen pembayaran retribusi IPT dan itu hanya dikhususkan bagi IPT untuk rumah tinggal. 

Namun, dalam program pembebasan denda retribusi IPT kali ini untuk semua jenis IPT, termasuk yang untuk usaha, toko, dan juga kantor. 

“Jadi, dalam program kali ini yang dibebaskan adalah dendanya, bukan pembayaran pokoknya, dan ini berlaku untuk semua jenis IPT,” katanya. 

Syamsul juga menjelaskan bahwa program ini dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan Pemkot Surabaya dan untuk meringankan beban warga Kota Surabaya. 

Bahkan, hal ini juga untuk menyambut hari kesaktian pancasila pada 1 Oktober mendatang. 

“Jadi, saya berharap warga bisa memanfaatkan program ini karena hanya berlaku sampai tanggal 30 September 2023,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa pembebasan denda retribusi IPT ini berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 88 tahun 2023. 

Kali ini, denda yang akan dihapus mulai 2013-2023, sehingga kalau ada sebelum tahun 2013 tidak bisa dihapuskan. 

“Berdasarkan pendataan kami, masih banyak yang belum bayar retribusi IPT-nya. Pembayarannya itu kan setiap tahun sekali, nah ada yang tidak bayar 1-4 tahun bermacam-macam, sehingga kalau ditotal dendanya juga lumayan besar, dan denda itulah yang kami hapuskan dalam program ini,” tegasnya. 

Adapun pembayaran retribusi IPT sekaligus penghapusan dendanya itu bisa diurus langsung melalui online di laman: https://sswalfa.surabaya.go.id/. 

Sejumlah persyaratannya juga sudah tercantum jelas di laman tersebut, sehingga warga yang mau mengurus harus melengkapi syarat-syaratnya dan langsung diupload. 

“Namun, apabila masih ada warga atau pemohon yang masih bingung dengan mengurus online ini atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, silahkan bisa langsung datang saja ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus perizinan ini,” pungkasnya.

Read More

Perwira Kesehatan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N Unifil Berpartisipasi Dalam International Medical Conference

KABARPROGRESIF.COM: (Lebanon) Perwira Kesehatan memiliki peran sentral dalam membangun health awareness guna mengantisipasi berbagai penyakit di daerah misi. 

Rabies merupakan salah satu penyakit infectious berbahaya yang tengah menjadi perhatian di Lebanon seiring dengan semakin meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Hal ini mendorong Lettu Laut (K) dr. Muhammad Fadil, M.A.R.S. selaku Perwira Kesehatan Satgas berpartisipasi dalam International Medical Conference yang digelar oleh Medical Cell UNIFIL di Force Commander Building, Naqoura. Jumat (22/09/2023). 

Acara tersebut menjadi forum penting perwira kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan terkini.

Medical Conference dihadiri oleh Staf Menteri Kesehatan Lebanon, Chief Medical Officer UNIFIL, Force Medical Officer, stakeholder bidang kesehatan Lebanon, dan para perwira kesehatan dari 15 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon. 

Acara mencakup penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi terkait manajemen pencegahan dan penanganan kasus virus rabies, kesehatan mental, serta prosedur medical evacuation (Medevac). 

Kehadiran perwira kesehatan Satgas menjadi semakin penting dengan kapabilitas Heli Panther HS-1306 onboard KRI Frans Kaisiepo-368 untuk melaksanakan Medevac di Saint George Hospital sebagai rumah sakit rujukan utama. 

Chief Medical Officer berkebangsaan India menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi Satgas MTF untuk berbagi ide dan gagasan dalam pencegahan dan penanganan penyakit infectious di Lebanon. 

“Keikutsertaan Satgas MTF dalam konferensi internasional ini merupakan hal positif dalam memperluas jejaring dan membangun kapasitas bidang kesehatan yang pada gilirannya diperlukan untuk menjamin kesehatan dari seluruh prajurit Satgas”, terang Dansatgas, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh. 

Hal ini sekaligus merupakan implementasi dari arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla yang menekankan pentingnya kesehatan dalam memberikan pengabdian tertinggi di medan penugasan.

Read More

Korupsi Rp18 Miliar, KPK Tetapkan Eks Dirut BUMD Sumsel Sarimuda Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) 2019-2021, Sarimuda, sebagai tersangka. KPK langsung menahan Sarimuda.

Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023), Sarimuda tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya tampak diborgol.

Sarimuda diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus ini terkait dengan kegiatan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Pengelola Kawasan Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dengan kegiatan usaha jasa pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi kereta api.

KPK mengatakan Sarimuda diduga membuat kebijakan untuk melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan perusahaan pemilik batu bara ataupun pemegang izin usaha pertambangan. 

Melalui kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan batu bara tersebut, kata Alexander, PT SMS Perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton.

"Selain itu, PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung," ujar Alexander.

Pada 2020-2021, kata Alexander, Sarimuda diduga memerintahkan pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice (tagihan) fiktif. 

Pembayaran dari beberapa vendor, menurut dia, tidak sepenuhnya dimasukkan ke kas PT SMS Perseroda, tapi dicairkan dan digunakan Sarimuda untuk keperluan pribadi.

"Dari setiap pencairan cek bank yang bernilai miliaran rupiah, SM (Sarimuda) melalui orang kepercayaannya menyisihkan dengan besaran ratusan juta dalam bentuk tunai dan juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerjasama bisnis dengan PT SMS Perseroda," ucapnya.

"Perbuatan tersangka dimaksud, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 18 miliar," pungkasnya.

Read More

200 Brimob Dikirim ke Gorontalo Usai Kantor Bupati Pohuwato Dibakar

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Sebanyak 200 personel Brimob Polda Sulawesi Utara dikerahkan ke Polda Gorontalo usai pembakaran kantor Bupati Pohuwato oleh massa aksi yang menuntut ganti rugi lahan.

"Iya ada 200 personel Brimob Sulut BKO ke Polda Gorontalo untuk di tempatkan di Pohuwato," kata Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Desmont Harjendro, Jumat (22/9).

Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi mengatakan penambahan pasukan Brimob Polda Sulut untuk membantu Polda Gorontalo mengamankan unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato.

"Kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Olehnya personel Brimob Polda sulut di BKO kan untuk membantu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa," ujarnya.

"Dengan bantuan ini kita dapat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa sehingga dapat berlangsung aman dan terkendali," katanya.

Sebelumnya Penjabat Gubenur Gorontalo, Ismail Pakaya menyesalkan aksi pembakaran dan perusakan di kantor milik pemerintah yang di bangun dari uang masyarakat sendiri.

"Ini yang menjadi penyesalan saya, karena kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu uang-uang berasal dari masyarakat," kata Ismail.

"Kalau kita bakar kantor milik pemerintah, ya kita rugi sendiri sebagai masyarakat. Harusnya tidak dilakukan pembakaran," ungkapnya.

Pembakaran bermula dari aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan untuk pertambangan. 

Massa sempat menggelar aksi di kantor perusahaan. Mereka diduga melakukan perusakan.

Setelah itu, warga beralih ke kantor DPRD berharap pihak anggota dewan dapat mendengarkan dan memberikan solusi atas tuntutan mereka yang meminta ganti rugi lahan. 

Namun, pimpinan DPRD Pohuwato tidak berada di tempat sehingga massa emosi dan melakukan perusakan.

Kemudian massa akhirnya ke kantor Bupati Pohuwato untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Tapi, lagi-lagi massa tidak bertemu dengan Bupati Pohuwato sehingga massa emosi lalu melakukan perusakan hingga membakar kantor bupati.

Read More

Kajati Banten Telusuri Situ Aset Pemprov yang Dijual

KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengaku tengah menelusuri keberadaan situ di Provinsi Banten yang beralih fungsi.

Berdasarkan data yang dimiliki Kejati Banten dari 137 diperkirakan 36 situ yang sudah beralih fungsi.

“Ada yang sudah jadi daratan, pabrik, bahkan ada yang jadi perumahan,” kata Didik, Rabu (20/9/2023).

Menurut Didik, situ-situ yang berada di Banten sudah menjadi aset Pemprov Banten. 

Sayang situ tersebut ada yang tidak terdata, ada juga yang dikuasai oleh pihak tertentu.

“Tapi ternyata ada beberapa yang tidak terdata, dikuasai dan berubah fungsi. Ini kita mau mencoba mengembalikan fungsi-fungsi itu,” ujarnya.

Pemprov Banten sudah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejati Banten terhadap sebanyak 137 situ untuk menyelesaikan aset-aset tersebut.

“Kita berupaya melakukan sertifikasi sehingga hak kepemilikan Pemprov itu terlindungi,”terangnya.

Lebih lanjut Didik mengatakan, akan terlebih dahulu menelusuri keberadaan situ tersebut. 

Jika ditemukan perbuatan melawan hukum, pihaknya tak segan-segan menyeretnya ke ranah hukum.

“Kita lagi inventarisasi, ini dikuasai siapa, bagaimana bisa beralih, ada perbuatan melawan hukumnya enggak saat peralihan itu. Kan infonya ada yang jual aset ini, sehingga pemprov tidak bisa menguasai aset tadi,” tandasnya.

Read More

KRI GNR-332 Laksanakan Passex Bersama Kapal Perang Australia dan India

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI I Gusti Ngurah Rai-332 unsur Satkor Koarmada II, mendapatkan tugas untuk melaksanakan Passing Exercise (Passex) bersama Kapal Perang Australia HMAS Toowomba 126 dan Kapal Perang India INS Sayahdri F49 sebelum kapal tersebut meninggalkan Perairan Indonesia untuk melanjutkan pelayaran, bertempat di Perairan Selatan Pulau Jawa, Samudera Hindia. Kamis (21/9).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Passex ini meliputi Commcheck, Prep Photoex, Photoex, Farewell Pass yang berjalan dengan aman dan lancar.

Tujuan dilaksanakannya Passex yaitu untuk mempererat hubungan diplomasi antar negara serta meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk melindungi Perairan Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan perintah dari Pangkoarmada ll Laksda TNI Yayan Sofyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sebagai upaya untuk mengasah kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI AL khususnya prajurit Koarmada II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga Perairan Indonesia.

Read More

Dukung Energi Ramah Lingkungan, Enero Siapkan 1.900 KL Bioetanol Fuel Grade Untuk Pertamax Green

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara (Enero) berkomitmen penuh mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Energi Nasional melalui pengimplementasian bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. 

Tahun 2023 ini, PT Enero menyiapkan 1.900 Kilo Liter bietanol fuel grade untuk diserap Pertamina sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Direktur PT Enero, Puji Setiyawan, Jum'at (22/9/2023) menjelaskan, bahwa Enero memiliki kapasitas 100 Kilo Liter Per Day (KLPD). 

“Saat ini 50% kapasitas pabrik kami optimalkan untuk memproduksi fuel grade, sisanya kami gunakan untuk produksi ENA Grade,” terang Puji. 

Tahun 2024 mendatang, 70% hingga 80% kapasitas PT Enero akan digunakan untuk produksi fuel grade. 

Peningkatan produksi akan dilakukan seiring dengan besarnya serapan bioetanol dari Pertamina. 

PT Enero sendiri siap untuk memproduksi bioetanol fuel grade dengan mengoptimalkan kapasitas pabriknya. 

“Sampai saat ini, Pertamina baru mengambil 60 Kilo Liter untuk kebutuhan Pertamax Green, sebagai uji coba di beberapa pom bensin di Surabaya dan Jakarta. 

Harapannya pengambilan bioetanol fuel grade bisa segera dilakukan secara bertahap dan kontinyu, sehingga Pertamax Green bisa segera diaplikasikan,” tambah Puji. 

Pencampuran bietanol dalam bahan bakar kendaraan ini sudah diuji keamanannya, sehingga tidak akan merusak mesin kendaraan. 

Keberhasilan penerapan bioetanol dalam bahan bakar ini sudah dilakukan di beberapa negara seperti Brazil dan Thailand. 

Bioetanol yang diproduksi PT Enero berasal dari tetes tebu yang dihasilkan oleh pabrik gula, dimana 4 Kilogram tetes dapat menghasilkan 1 Liter Bietanol. 

Bioetanol sendiri memiliki prospek menjanjikan ke depannya. 

Pemerintah akan merencanakan pembangunan empat pabrik bioethanol di wilayah Sumatra dan Jawa sampai dengan tahun 2028. 

Pembangunan pabrik bioetanol ini untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, khususnya sebagai bahan campur untuk Pertamax Green.

Read More

Gubernur Khofifah Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso

KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan hunian tetap (huntap) Relokasi Rumah dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kec. Ijen, Kab. Bondowoso, Kamis (21/9/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan pemberian kunci mockup huntap secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada 5 orang perwakilan penghuni. 

Serta penandatanganan prasasti dan pemotongan untaian pita. 

Turut mendampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya BNPB RI Eny Supartini, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Total sebanyak 78 rumah yang dibangun dengan luas masing-masing huntap ukuran 4x6 m2 yang dibangun di atas lahan 7x14 m2. Masing-masing bangunan juga sudah dilengkapi dengan MCK.

Kawasan area lahan yang digunakan merupakan tanah milik Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 4,63 Ha. 

Sementara, luas lahan yang digunakan untuk relokasi rumah kurang lebih 1 Ha, sehingga masing-masing penerima bantuan mendapatkan lahan seluas 98 m persegi.

Gubernur Khofifah mengatakan, huntap tersebut dibangun setelah bencana banjir bandang melanda Desa Kalisat dan Sempol di lereng Gunung Ijen pada Februari lalu. 

Ia berharap, rumah ini akan lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena dibangun di lokasi yang lebih aman dari sebelumnya.

"Ketenangan merupakan hal vital. Karena lokasi rumah sebelumnya berada di dekat arus lereng Gunung  Raung. Sehingga saat hujan maupun arus kuat, rawan banjir dan meresahkan warga. Semoga di lokasi yang baru ini warga lebih tenang, aman dan nyaman," katanya.

Menurut Khofifah , Huntap tersebut diisi oleh 29 warga Desa Sempol dan 49 warga Desa Kalisat. 

Berlokasi di kawasan strategis, huntap ini dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, pusat pendidikan, dan kantor pemerintah dalam jarak kurang lebih 2-3 km.

"Alhamdulillah ke-78 rumah tersebut juga sudah lengkap dengan MCK. Sedangkan sarana prasarana, pipanisasi, dan akses jalan sebagian akan terus digenjot percepatan penyelesaiannya," katanya.

Pembangunan huntap ini, lanjutnya, merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jatim melalui BPBD, dan Pemkab Bondowoso. 

Total ada Rp 13,18 miliar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan huntap.

Dengan rincian, BNPB memberikan bantuan 5 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sebesar Rp 11,6 miliar untuk relokasi 65 unit rumah di Desa Kalisat, relokasi jalan lingkungan sepanjang 1.500 m di Desa Kalisat, relokasi drainase lingkungan sepanjang 3.000 m di Desa Kalisat, pengadaan tangkis afvour di Desa Sempol dan Kalisat.

Pemprov Jatim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebesar Rp 1,17 miliar. 

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fasilitas kamar mandi/MCK pada 78 unit rumah dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter.

Pemkab Bondowoso sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp 409,4 juta untuk kegiatan relokasi 13 rumah lainnya. 

Selain itu, bantuan lain didapatkan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang memberikan batuan berupa pintu untuk kamar mandi/MCK.

Peresmian huntap ini juga bertepatan dengan bulan  Rabi'ul Awwal yang merupakan bulan  kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut mengajak masyarakat untuk membaca sholawat bersama.

"Sangat banyak di antara warga Jawa Timur jikalau memasuki rumah baru, mereka  membaca shalawat Nabi. Kali ini, bapak-ibu memasuki rumah baru dengan membaca shalawat Nabi yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Semoga kita mendapat syafaat Rasullah Muhammad SAW," katanya.

Setelah peresmian, Khofifah menyempatkan diri meninjau rumah-rumah yang akan dijadikan hunian tetap. 

Tak lupa, dirinya juga turut menyapa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Bantuan Listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah kepada 452 penerima manfaat yang diserahkan secara simbolis kepada 5 orang.

Salah satu penerima huntap, Siti (70) mengaku merasa sangat bersyukur. Sebab, bencana banjir bandang pada Februari lalu telah menghancurkan rumahnya.

"Waktu banjir, saya harus pegangan ke paku biar tidak hanyut. Rumah saya habis, dan saya tidur di kandang. Alhamdulillah saya senang sekali sekarang sama Bu Gubernur sudah dibangunkan rumah," pungkasnya.

Read More

Korupsi Bansos COVID-19, Kejari Purwakarta Tahan 3 Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Purwakarta) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menahan tiga pejabat yang jadi tersangka kasus korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. 

Dana itu merupakan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK dampak pandemi COVID-19.

Ketiga tersangka tersebut adalah Titov Firman Hidayat (Mantan Kadisnakertrans Purwakarta), Asep Surya Komara (Mantan Kadinsos P4A Purwakarta) dan Asep Gunawan (Mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta).

Ketiganya ditahan pada Kamis (21/9/2023) malam. Mereka keluar dari Kantor Kejari mengenakan rompi berwarna merah muda bertuliskan 'Tahanan Kasus Korupsi Kajari Purwakarta'. 

Mereka dikawal petugas kemudian masuk ke dalam minibus untuk selanjutnya ditahan di Lapas Purwakarta.

Kasi Pidsus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditahan oleh Kejari Purwakarta. Mereka ditahan setelah diperiksa selama delapan jam.

"Pada hari ini, Kamis (22/9), kami memeriksa ketiga tersangka tersebut, kami periksa sejak pagi hingga tadi jam 10 malam dan langsung kami tahan," ujar Nana kepada wartawan di Kantor Kejari Purwakarta, Kamis (22/9/2023) malam.

Nana mengatakan, para tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan. Berdasarkan pertimbangan dan diskusi, Kepala Kajari PurwakartaRohayatie memutuskan menolak permohonan dan ketiganya langsung dibawa ke rutan.

Penetapan tersangka ini sudah dilakukan sejak Juli 2023, namun pihaknya baru melakukan penahanan secara resmi setelah melakukan pemeriksaan ulang saksi sebanyak 800 orang, hasil pemeriksaan ahli hingga hasil auditor internal.

"Kita baru hari ini melakukan panggilan sebagai saksi naik jadi tersangka dan ketiganya langsung kita tahan. Perannya dua kadis dan ketiga salah satu ketua serikat. Peran dua kadis itu tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap orang-orang yang diusulkan berdasarkan permintaan ketua serikat, hingga menyebabkan tidak tepat sasaran sesuai dengan SK yang dikeluarkan," katanya.

Lebih rinci Nana menjelaskan, dana BTT ini dikeluarkan untuk meringankan beban korban PHK akibat hantaman COVID-19, yang bersumber dari anggaran dinsos P3A Purwakarta tahun 2020. 

Namun hasil pemeriksaan data yang diusulkan tidak sesuai dengan data penerima.

Untuk data penerima ada yang masih bekerja, ada yang terkena PHK namun bukan dampak COVID-19. Lebih parahnya lagi, ada yang sama sekali bukan pekerja. Ketiga kategori itu malah mendapatkan dana bansos.

"Dari dana BTT COVID-19 untuk karyawan yang terkena PHK itu, dari 1.000 orang yang telah ditetapkan, ternyata hanya ada 87 orang yang tepat sasaran. Selebihnya sebanyak 913 orang yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan yang sudah di SK-kan," ungkapnya

Selain itu, ia mengatakan pihaknya menemukan adanya potongan penyaluran BTT COVID-19 kepada karyawan yang terkena PHK. 

"Dari 1.000 orang yang telah ditentukan, setiap orang penerima bantuan hanya menerima Rp 1,8 juta. Sedangkan, masing-masing orang itu seharusnya mendapatkan Rp 2 juta. Ada potongan sebesar 10 persen atau Rp 200 ribu," kata Nana.

Adapun penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Purwakarta yang mengungkap kerugian negara hingga Rp 1.849.300.000 atau Rp 1,8 miliar lebih.

"Berdasarkan pemeriksaan kami, anggaran yang bersumber dari Dinas Sosial sebesar Rp 2.020.000.000 itu dikorupsi oleh tiga orang yang kini telah ditetapkan tersangka sebesar Rp 1.849.300.000," bebernya.

Nana mengatakan, ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlapis.

"Untuk ketiga tersangka tersebut, kami jerat dengan UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 9. Hukuman paling berat ada di Pasal 2 Ayat 2 dengan hukuman maksimal hukuman mati," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum tersangka, yakni Dul Nasir mengatakan sudah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun, ia mengatakan Kejari Purwakarta telah menggunakan haknya untuk tersangka segera ditahan.

"Kami sebagai kuasa hukum telah berupaya secara maksimal, namun itu tidak apa-apa. Kami akan membuktikan apakah klien kami terbukti bersalah atau tidak pada persidangan nanti," kata Nasir.

Read More

Prajurit Koarmada II Raih Prestasi di Ajang Kasal Cup Water Sport Competition 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Prajurit Koarmada II meraih prestasi di ajang Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, yang dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heru Purnomo, pada cabang olahraga Fins Swimming TNI/Polri dan Rubber Boat Race Open Tournament, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado. Jumat (22/9). 

Adapun hasil perolehan medali oleh Letda Laut (S/W) Salma Zakaria, meraih Juara III, pada kejuaraan Fins Swimming TNI/Polri dengan menempuh waktu 45 menit 49,56 detik. 

Sedangkan untuk kejuaraan Rubber Boat Race Open Tournament Tim Koarmada II B meraih juara 5 dengan catatan waktu 2 menit 36 detik 80. 

Di bawah Komando Komandan Divisi Pantai Koarmada II Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto, selaku pembina Yanus, menyampaikan bahwa olahraga air tersebut telah banyak menorehkan prestasi, diharapkan event berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sementara itu, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sangat mengapresiasi atas keberhasilan dan prestasi yang telah diraih prajuritnya. 

"Teruslah semangat untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan," ujarnya.

Read More

Bank Jatim Serahkan CSR Rehabilitasi RTLH Ke Pemkab Bondowoso

KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank Jatim) telah resmi memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bertempat di Pendopo Bondowoso, penyerahan CSR tersebut dilakukan secara simbolis oleh Vice President Manajemen Anak Perusahaan bank Jatim Glemboh Priambodo kepada Bupati Bondowoso K.H. Salwa Arifin pada hari Jumat (22/9/2023).

Direktur Utama bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan pemberian CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar. 

Selain itu juga sebagai upaya untuk mendukung program Pemkab Bondowoso dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan rehabilitasi RTLH ini juga sebagai bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Bondowoso karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada bank Jatim dalam mengembangkan bisnis,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2023).

Menurut Busrul, perbaikan RTLH yang dilakukan oleh bank Jatim ini tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kondisi rumah menjadi rumah yang sehat dan layak huni saja. 

Tetapi di balik itu, ada manfaat yang lebih luas. 

”Seperti memperbaiki kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penataan lingkungan permukiman, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat,” tegasnya.

Sebab, lanjut Busrul, ketahanan sosial yang baik adalah modal yang sangat penting untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. 

Sehingga berbagai program pembangunan Pemkab bisa dijalankan sesuai rencana. 

“Kami berharap semoga bank Jatim dapat terus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Sementara itu, K.H. Salwa Arifin sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bank Jatim atas bantuan yang telah diserahkan karena bisa memberikan dampak nyata terhadap masyarakat Bondowoso.  

"Dengan adanya bantuan CSR dari bank Jatim, kini masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bondowoso dapat memiliki rumah sehat dan layak huni. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga kami dan menjadi pemicu kegiatan sosial lain di Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Read More

Bupati Anna Mu'awanah Lantik 12 Pejabat Pemkab Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Guna mengisi jabatan yang kosong agar kegiatan pelayanan tetap berjalan, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, melantik 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di Collaboration Room lt. 7 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (21/09/2023).

Bupati Anna dalam sambutannya menyampaikan, untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong maka dilakukan pelantikan pejabat. Hal ini sebagai langkah penting agar tidak menghambat pelayanan masyarakat.

“Seperti pengisian jabatan administrator Sekretaris Dinas Pendidikan sangat penting untuk segera diisi guna membantu kinerja dalam managemen sekolah, begitupun bagi pejabat-pejabat lainya Kepala Bidang maupun Kepala Seksi,”ujarnya.

Bupati Anna juga mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang terlantik dan dapat dengan segera menyesuaikan jabatan ditempat yang baru.

Adapun rincianya, pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Jabatan Administrator sebanyak 5 orang, dan Jabatan Pengawas sebanyak 6 orang. 

Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Djoko Lukito, S. Sos., MM : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

2. Lukiswati, S.Pd : Sekretaris Dinas Pendidikan

3. Dery Aprilian, S. STP : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD

4. Heri Pujianto, S. STP : Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan

5. Danang Khurniawan, ST : Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

6. Flora Agrishinta, S. Pd : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

7. Lailatus Sa’adah, S. Sos : Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar Dinas Pendidikan

8. Novi Yustiana, S.Pd : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan

9. Bambang Edi Susanto, S. Sos : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Purwosari

10. Wiega Bagus Andrianto, S.E., S. ST : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kapas

11. Mahbub, S. IP : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kedungadem

12. Unggul Satryo Prabowo, S.H : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan. 

Read More