Prajurit Koarmada II Raih Prestasi di Ajang Kasal Cup Water Sport Competition 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Prajurit Koarmada II meraih prestasi di ajang Kasal Cup Water Sport Competition Tahun 2023, yang dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, pada cabang olahraga Fins Swimming TNI/Polri dan Rubber Boat Race Open Tournament, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado. Jumat (22/9). 

Adapun hasil perolehan medali oleh Letda Laut (S/W) Salma Zakaria, meraih Juara III, pada kejuaraan Fins Swimming TNI/Polri dengan menempuh waktu 45 menit 49,56 detik. 

Sedangkan untuk kejuaraan Rubber Boat Race Open Tournament Tim Koarmada II B meraih juara 5 dengan catatan waktu 2 menit 36 detik 80. 

Di bawah Komando Komandan Divisi Pantai Koarmada II Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto, selaku pembina Yanus, menyampaikan bahwa olahraga air tersebut telah banyak menorehkan prestasi, diharapkan event berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sementara itu, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., sangat mengapresiasi atas keberhasilan dan prestasi yang telah diraih prajuritnya. "Teruslah semangat untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan," ujarnya.

Read More

Gubernur Jatim Salurkan Bansos pada Penerima Manfaat di Kediri Raya

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, terus berlanjut. 

Setelah menyerahkan bansos di 11 titik kabupaten/kota, kini orang nomor satu di Provinsi Jatim itu menyerahkan sejumlah bansos, tali asih, serta zakat produktif untuk 280 Penerima Manfaat (PM) asal Kabupaten dan Kota Kediri, Jumat (22/9/2023).

Penyerahan bantuan dilangsungkan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Walikota Kediri, Wakil Bupati Kediri, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dra Restu Novi Widiani MM, sejumlah Kepala OPD Pemprov Jatim lainnya, Bank Jatim, pimpinan BUMD Provinsi Jatim, Forkopimda Kabupaten/Kota Kediri. 

Pertama, bansos yang disalurkan Gubernur Khofifah, merupakan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan alat bantu mobilitas berupa kursi roda yang diserahkan secara simbolis kepada 10 orang penyandang disabilitas.

Program ASPD dikhususkan untuk membantu meringankan beban para penyandang disabilitas. Penerima ASPD mendapat bantuan uang tunai Rp300 ribu per bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali pada PM. 

Dalam setahun, PM mendapatkan total bantuan sebesar Rp3.600.000.

Selanjutnya, Gubernur Khofifah, menyerahkan bansos Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) yang diserahkan secara simbolis kepada 30 PM. 

Masing-masing PM PKH Plus menerima bantuan berupa uang tunai yang ditransfer melalui Bank Jatim senilai Rp500 ribu per tahap.

Dalam setahun, PM mendapatkan bansos PKH Plus sebesar Rp2 juta yang terbagi pada empat tahap penyaluran. 

Program ini disalurkan khusus bagi lansia berusia di atas 60 tahun yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Kemudian, gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyerahkan bantuan bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan secara simbolis kepada 30 PM. 

Bantuan sebesar Rp3 juta ini diberikan bagi PM yang telah memiliki embrio usaha. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial RI menyalurkan tali asih kepada pilar-pilar sosial. 

Rinciannya, kepada 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten dan Kota Kediri masing-masing sebesar Rp1,5 juta per triwulan, 30 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Kabupaten dan Kota Kediri masing-masing senilai Rp750 ribu per triwulan, serta bantuan transportasi kepada 40 Pendamping PKH Plus dari Kabupaten Kediri, di mana masing-masing menerima sebesar Rp900 ribu. 

Terakhir, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan zakat produktif bagi 100 orang pelaku usaha ultra mikro di Kota dan Kabupaten Kediri. 

Nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing PM ialah Rp500 ribu per orang.

Tak hanya menyerahkan bantuan, Gubernur Khofifah juga menyapa para PM dengan hangat. Gubernur meminta mereka mengangkat buku tabungan Bank Jatim yang diterima, lalu mendoakan agar  para PM diberi rezeki yang luas, halal, berkah, dan sehat lahir batin. 

“Maturnuwun sampun rawuh (terima kasih sudah datang, red). Semoga putra-putri Bapak-Ibu shalih shalihah. Adakah yang punya cita-cita putra-putrinya jadi menteri? Saya ini ndeso, dari kampung, tapi pernah jadi menteri termuda dalam sejarah Indonesia merdeka. Semua itu karena doa bapak dan ibu. Panjenengan doakan putra-putrinya shalih-shalihah, sekolahnya bisa sukses, manfaat, barokah, sehingga panjenengan semua insya Allah bahagia dunia akhirat,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Gubernur Khofifah juga menggelar pasar murah yang ke-20 kali digelar di Jatim. 

Pasar murah ini dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga sembako.

Gubernur menjelaskan, kenaikan harga beras di Indonesia di atas harga eceran tertinggi (HET), termasuk di Jatim. Namun, surplus produksi padi Jatim tidak berpengaruh pada harga. 

Dikhawatirkan masyarakat justru akan panic buying, dikira defisit, padahal tidak.

Lebih lanjut, dia menjelaskan harga beras di atas HET karena harga gabah kering giling dan gabah kering panen sampai di penggilingan sudah di atas HET, sehingga harga beras juga di atas HET.

“Kami tetap koordinasi intensif dengan bupati/walikota agar bisa mengendalikan harga beras supaya masyarakat tetap bisa menjangkau untuk pemenuhan kebutuhan logistik. Itulah yang menjadikan kami keliling. Karena cukup signifikan, setiap kilogram beras di pasar murah selisih harganya (dengan harga pasar) bisa sampai Rp1.100,” tuturnya.

Di sisi lain, Sumijan (100), salah satu penerima bantuan PKH Plus asal Kabupaten Kediri mengucapkan syukur dan terima kasih atas bantuan PKH Plus dari Gubernur Khofifah. 

Didampingi cucunya, Khoirul Wasi’ah, Sumijan mengaku bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Alhamdulillah, bersyukur banget. Terima kasih, Ibu Gubernur. Bantuan ini sangat membantu, karena Mbah sudah tidak bisa kerja dan hidup cuma dengan satu orang anaknya yang sama-sama sudah tua,” kata Khoirul Wasi’ah. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan Anikatun, orang tua dari Nike Febi Putri Ariyani (11), salah satu penerima bantuan ASPD Plus dan kursi roda multiguna. 

“Alhamdulillah senang banget. Maturnuwun sanget atas bantuannya selama ini, Ibu Gubernur. Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan kami,” tuturnya. 

Warga Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri itu melanjutkan, bantuan ASPD yang diterima setiap bulan dipergunakan untuk membeli pampers anaknya. 

Sedangkan bantuan kursi roda ini sangat membantu untuk mobilitas anaknya.

“Biasanya ke mana-mana harus digendong, termasuk waktu kontrol ke RS Saiful Anwar Malang. Sekarang ada kursi roda, jadi sangat membantu,” katanya.

Read More

Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Berikan Penyuluhan Agrikultur kepada Masyarakat Kelurahan Lelewi

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-118 yang merupakan bagian dari Kodim 1501/Ternate bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ternate mengadakan kegiatan penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat dalam bidang beternak dan bercocok tanam, Jum'at (22/09/2023).

Dalam kegiatan ini, Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate menggandeng Bapak Armin Ilyas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ternate sebagai narasumber. 

Bapak Armin memberikan penyuluhan mengenai cara beternak dan bercocok tanam yang baik dan benar kepada masyarakat Kelurahan Lelewi. 

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha pertanian dan peternakan agar dapat meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan ekonomi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Lurah Lelewi, Bapak Mihel Lette, yang memberikan sambutan menyambut baik kerjasama ini. 

Beliau menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan instansi terkait.

Komandan SSK Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate Letda Inf Hamdi Umasugi menyampaikan melalui kerjasama antara TNI, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ternate, serta masyarakat Kelurahan Lelewi, diharapkan dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan di wilayah ini. 

Semoga kegiatan ini menjadi contoh yang baik dan dapat diadopsi oleh wilayah lain untuk mendorong pembangunan pertanian dan peternakan yang lebih baik di Indonesia.

Read More

Pengurus KORMI Lamongan 2023-2027 Siap Bekerja

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Lamongan masa bakti 2023-2027 dikukuhkan secara langsung oleh Wakil Ketua I KORMI Provinsi Jawa Timur, Andun Sudijandoko, di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Jumat (22/9/2023).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi turut menyaksikan pengukuhan 26 Pengurus KORMI Lamongan tersebut. 

Ia berharap KORMI dapat turut serta mengungkit Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang saat ini mencapai 74,02. 

“Kita harapkan KORMI ini dapat menjadi organisasi baru yang mendorong pembangunan sumber daya manusia di Lamongan. Karena baik KONI maupun KORMI mempunyai kepentingan untuk membentuk SDM yang lebih baik. Kita selalu fokus agar IPM terus meningkat, saat ini mencapai 74.02 kategori cukup baik,” kata Pak Yes panggilan akrabnya.

Meski terbilang cukup lamban dibandingkan daerah lain dalam pembentukan KORMI, Pak Yes optimistis dan meyakini KORMI mampu berkiprah di tingkat regional maupun nasional.

“Kita terus dorong bersama baik KONI maupun KORMI, karena ini akan sejalan untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk berprestasi serta beraktivitas. Agar menjadikan masyarakat lebih produktif, tidak mager atau malas gerak, ada aktivitas yang untuk terus bergerak sehingga akan membuat lebih baik lagi,” imbuh Pak Yes melalui rilis Humas Pemkab Lamongan (23/9/2023).

Menjadi wadah penghimpun Cabang Organisasi Olahraga Masyarakat (COOMI) mulai dari Olahraga Massal, Olahraga Tradisional, Olahraga Kesehatan, hingga Olahraga Rekreasi, Pak Yes meminta KORMI Lamongan segera berbenah dan bertindak. 

Berdasarkan data KORMI, saat ini telah ada 7 COOMI di Lamongan, di antaranya Langkah Dansa, Terapi, Panahan, Layang-Layang, Sepeda Tua, Menembak, dan Olahraga Tradisional. 

Selain itu, Wakil Ketua I KORMI Provinsi Jawa Timur Andun Sudijandoko mengungkapkan, meski olahraga berbasis masyarakat, KORMI harus terukur dan teratur dalam pengembangan program.

“Masyarakat harus disentuh agar dapat merubah gaya hidup untuk cinta aktivitas fisik melalui bergerak dan berolahraga, dan KORMI harus punya data jumlah COOMI dan anggotanya,” ungkapnya. 

Usai dilantik, Agus Hariyono, selaku Ketua KORMI Lamongan, menyatakan kesiapannya bersinergi dnegan Pemkab Lamongan dalam mengguatkan olahraga masyarakat di Lamongan. 

“Kami akomodir dari berbagai cabang olahraga masyarakat yang tentunya nanti akan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi atau Forda, dan nasional atau Fornas. Sehingga hal ini nanti akan menjadi sandingan dari pada KONI yang ada di kabupaten Lamongan, aspek kami dari olahraga untuk masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Terapkan Penulisan Aksara Jawa di Lingkungan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi: Jangan Lupa Sejarah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerapkan penulisan aksara Jawa pada papan nama di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). 

Penggunaan huruf latin yang dilengkapi aksara Jawa itu bertujuan untuk melestarikan budaya di lingkungan pemkot. 

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya nomor 000/20389/436.7.17/2023 pada 19 September 2023, jajaran perangkat daerah (PD) diimbau untuk mencantumkan penulisan dari latin ke aksara Jawa di masing-masing nama OPD. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, telah meminta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya untuk menyiapkan penulisan aksara Jawa di setiap kantor OPD. 

Ia memastikan, penulisan aksara Jawa itu sudah harus terpasang sebelum 10 November 2023 mendatang. 

"Jadi, nanti tulisan pemerintah kota itu ada tulisannya (aksara Jawa) misal seperti di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) itu ada aksara Jawa," kata Wali Kota Eri, Sabtu (23/9).

Wali Kota Eri menegaskan, sebagai orang Jawa jangan sampai lupa dengan bahasa dan budayanya. 

Di samping itu, juga untuk menyemarakkan Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap 8 September. 

"Ini mengulang lagi hari aksara ya, jadi kita harus mengingat, wong Jowo ojo sampek lali ambek sejarahe (orang jawa jangan sampai lupa dengan sejarahnya)," tegas Wali Kota Eri. 

Ia menjelaskan, pemasangan aksara Jawa ini segera dimulai dari lingkungan Balai Kota dan sekitarnya terlebih dahulu. 

Pemasangan aksara Jawa ini akan dilakukan di setiap pintu-pintu masuk hingga gerbang Balai Kota. 

"Ruang-ruang yang ada di Balai Kota juga kita beri tulisan aksara Jawa, kita harus mengingat jangan lupa sejarah," pungkasnya.

Read More

Minimalisir Kerugian Akibat Bencana, Kodim Lamongan Gandeng Tagana

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pembentukan masyarakat tanggap bencana mulai dilakukan oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. Pembentukan itu, juga turut melibatkan Tagana.

Diawali dengan sosialisasi soal antisipasi bencana, Kodim dan Tagana Lamongan menjelaskan berbagai mekanisme yang nantinya harus dilakukan oleh masyarakat ketika bencana terjadi.

“Sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian kami,” ujar Kepala Staf Kodim Lamongan, Mayor Chb Heroe Goettojo di Aula Kadet Soewoko Makodim Lamongan. Sabtu (23/09/2023).

Penanggulangan bencana, kata Kasdim, nantinya akan melibatkan bebagai unsur. Pelibatan itu, tentunya tak lepas dari peran masyarakat. 

“Pencegahan potensi bencana, itu sangat penting untuk dilakukan,” beber Kasdim.

Bahkan, Kasdim menyebut pelibatan TNI pada penanggulangan bencana itu sudah diatur di dalam UU nomor 34 tahun 2004 terkait Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. 

“Keterlibatan TNI sudah diatur di dalam Undang-Undang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Tagana Kabupaten Lamongan, Iswahyudi menambahkan sinergitas dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk dilakukan. 

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam aksi penanggulangan bencana merupakan solusi yang tepat.

“Keberadaan TNI dalam aksi penanggulangan tentunya sangat diperlukan. Ini akan mempercepat proses penanggulangan bencana yang terjadi,” jelasnya.

Read More

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi genangan saat datangnya musim hujan. 

Berbagai upaya itu dilakukan mulai dari melakukan normalisasi saluran hingga menjaga kontinuitas rumah pompa.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang diprediksi tiba pada akhir September 2023.

"Sarana dan prasarana sudah dari dulu kita siapkan. Kemudian saluran kita dalamkan dan pompa kita jaga kontinuitasnya. Itu sudah kita lakukan," kata Lilik Arijanto, Sabtu (23/9).

Lilik menyebut, bahwa saat ini yang menjadi fokus utama pihaknya adalah menyelesaikan proyek saluran seperti box culvert. 

Pasalnya, ketika akan memasang box culvert, saluran di sekitarnya harus ditutup. 

"Ketika memasang box kan harus membuntu saluran. Nah, itu kekhawatiran kita ada beberapa paket jalan, ketika hujan namanya kisdam tidak dibuka, itu potensi menimbulkan genangan," ujarnya.

"Makanya saya minta teman-teman ngecek di lapangan kalau buat kisdam itu yang tidak permanen, tapi bisa cepat dibuka. Itu target kita sekarang," sambungnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sekarang ini terdapat sekitar 100 titik pekerjaan saluran di Kota Surabaya. 

Jumlah proyek saluran tersebut tidak hanya dikerjakan oleh DSDABM namun juga melalui Dana Kelurahan (Dakel).

"Pekerjaan saluran sekarang tidak hanya di PU (DSDABM) tapi juga di Dakel banyak yang masih berjalan. Kalau total sekitar 100 lokasi. Persentase pekerjaan sudah 70 persen lebih, tidak ada masalah sampai akhir tahun," paparnya.

Di samping itu, Lilik juga menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap beberapa kawasan yang rawan terjadi genangan saat musim hujan. 

Salah satunya di kawasan Jalan Mayjend Sungkono Surabaya. 

"Kita sudah evaluasi di sana. Di sana memang banyak utilitas yang posisinya membuntu saluran," sebutnya.

Sedangkan terkait dengan adanya sampah yang menyumbat saluran, Lilik memastikan bahwa ada tim yang secara kontinu berkeliling melakukan pemeriksaan. 

Tim tersebut bertugas membersihkan sampah yang ada di setiap saluran atau gorong-gorong.

"Kalau ada sampah langsung diambil. Jadi untuk sampah sudah tidak kayak dulu-dulu lagi. Awal hujan memang sampah jadi permasalahan, karena pas (musim) panas, sampah banyak tenggelam tidak kelihatan," jelasnya.

Di samping itu, Lilik juga menyatakan, bahwa 30 persen pekerjaan saluran yang belum dikerjakan tersebut berada di perkampungan dan jalan-jalan besar. 

Karenanya, saat ini yang rawan terjadi genangan justru berada di kawasan perkampungan.

Misalnya, Lilik mencontohkan, ketika terjadi genangan di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya beberapa bulan lalu. 

Genangan tersebut disebabkan karena pelapis tanggul sungai di kawasan Kembang Kuning Surabaya yang ambrol. 

"Yang utara tanggul pelapis ambrol, jadi meluber ke warga. Jadi aliran utara ditutup diarahkan ke selatan jadi kapasitas mengeringkan terlambat," bebernya.

Meski demikian, Lilik memastikan bahwa kerusakan tanggul sungai di Kembang Kuning saat itu telah dilakukan perbaikan. 

Karenanya, ia optimis ke depan saat turun hujan, genangan Jalan Mayjend Sungkono bisa diantisipasi. 

"Kita sudah lihat posisinya, kemungkinan sudah tidak ada masalah. (Potensi genangan) Mayjend Sungkono semoga masih bisa ditangani," katanya.

Meski demikian, Lilik juga tak menampik potensi genangan di Jalan Mayjend Sungkono masih bisa terjadi ketika turun hujan deras. 

Sebab menurutnya, hal itu dikarenakan kawasan tersebut masih perlu dilakukan pelebaran saluran.

"Pelaksanaan pembuatan pedestrian beberapa tahun lalu itu masih menggunakan saluran-saluran lama, yang  kita rehab banyak saluran sisi utara. Nanti 2024 kita akan bikin pekerjaan di sana untuk penambahan kapasitas saluran - saluran," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Hadiri HUT Ke-59 Provinsi Sulawesi Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan, menghadiri upacara peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Pohon Kasih Megamas Manado. Sabtu (23/9).

Adapun yang bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara yakni Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Melalui amanatnya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa upacara ini selain untuk memperingati HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, juga untuk memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh bertepatan pada tanggal 23 September 2023.

TNI AL turut berpartisipasi memeriahkan peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, yakni dengan menampilkan Demonstrasi dari Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, demo Kolone Senapan oleh prajurit Marinir Yonmarhanlan VIII, terjun payung dari pasukan Taifib dan Kopaska, serta demo udara oleh Rajawali Laut Flight TNI AL.

Usai pelaksanaan upacara, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri P., memberikan penghargaan Brevet Atas Air kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Read More

Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Retribusi Ijin Pemakaian Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya membebaskan denda retribusi Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dari tahun 2013-2023. 

Bebas denda ini berlaku sampai tanggal 30 September 2023, sehingga warga diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi IPT-nya yang masih belum dibayarkan. 

Kepala BPKAD Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan bahwa pembayaran retribusi IPT yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu ada jangka waktunya. 

Jika lambat pembayaran retribusinya, maka sesuai peraturan ada denda 2 persen perbulannya. 

“Nah, denda 2 persen itulah yang kami hapuskan dalam program kali ini, penghapusan denda ini berlaku sampai 30 September 2023,” kata Syamsul, Sabtu (23/9).

Menurutnya, pembebasan denda retribusi IPT ini terbilang baru. Sebab, sebelumnya BPKAD hanya membuat program diskon 50 persen pembayaran retribusi IPT dan itu hanya dikhususkan bagi IPT untuk rumah tinggal. 

Namun, dalam program pembebasan denda retribusi IPT kali ini untuk semua jenis IPT, termasuk yang untuk usaha, toko, dan juga kantor. 

“Jadi, dalam program kali ini yang dibebaskan adalah dendanya, bukan pembayaran pokoknya, dan ini berlaku untuk semua jenis IPT,” katanya. 

Syamsul juga menjelaskan bahwa program ini dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan Pemkot Surabaya dan untuk meringankan beban warga Kota Surabaya. 

Bahkan, hal ini juga untuk menyambut hari kesaktian pancasila pada 1 Oktober mendatang. 

“Jadi, saya berharap warga bisa memanfaatkan program ini karena hanya berlaku sampai tanggal 30 September 2023,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa pembebasan denda retribusi IPT ini berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 88 tahun 2023. 

Kali ini, denda yang akan dihapus mulai 2013-2023, sehingga kalau ada sebelum tahun 2013 tidak bisa dihapuskan. 

“Berdasarkan pendataan kami, masih banyak yang belum bayar retribusi IPT-nya. Pembayarannya itu kan setiap tahun sekali, nah ada yang tidak bayar 1-4 tahun bermacam-macam, sehingga kalau ditotal dendanya juga lumayan besar, dan denda itulah yang kami hapuskan dalam program ini,” tegasnya. 

Adapun pembayaran retribusi IPT sekaligus penghapusan dendanya itu bisa diurus langsung melalui online di laman: https://sswalfa.surabaya.go.id/. 

Sejumlah persyaratannya juga sudah tercantum jelas di laman tersebut, sehingga warga yang mau mengurus harus melengkapi syarat-syaratnya dan langsung diupload. 

“Namun, apabila masih ada warga atau pemohon yang masih bingung dengan mengurus online ini atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, silahkan bisa langsung datang saja ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus perizinan ini,” pungkasnya.

Read More

Perwira Kesehatan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N Unifil Berpartisipasi Dalam International Medical Conference

KABARPROGRESIF.COM: (Lebanon) Perwira Kesehatan memiliki peran sentral dalam membangun health awareness guna mengantisipasi berbagai penyakit di daerah misi. 

Rabies merupakan salah satu penyakit infectious berbahaya yang tengah menjadi perhatian di Lebanon seiring dengan semakin meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Hal ini mendorong Lettu Laut (K) dr. Muhammad Fadil, M.A.R.S. selaku Perwira Kesehatan Satgas berpartisipasi dalam International Medical Conference yang digelar oleh Medical Cell UNIFIL di Force Commander Building, Naqoura. Jumat (22/09/2023). 

Acara tersebut menjadi forum penting perwira kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan terkini.

Medical Conference dihadiri oleh Staf Menteri Kesehatan Lebanon, Chief Medical Officer UNIFIL, Force Medical Officer, stakeholder bidang kesehatan Lebanon, dan para perwira kesehatan dari 15 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon. 

Acara mencakup penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi terkait manajemen pencegahan dan penanganan kasus virus rabies, kesehatan mental, serta prosedur medical evacuation (Medevac). 

Kehadiran perwira kesehatan Satgas menjadi semakin penting dengan kapabilitas Heli Panther HS-1306 onboard KRI Frans Kaisiepo-368 untuk melaksanakan Medevac di Saint George Hospital sebagai rumah sakit rujukan utama. 

Chief Medical Officer berkebangsaan India menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi Satgas MTF untuk berbagi ide dan gagasan dalam pencegahan dan penanganan penyakit infectious di Lebanon. 

“Keikutsertaan Satgas MTF dalam konferensi internasional ini merupakan hal positif dalam memperluas jejaring dan membangun kapasitas bidang kesehatan yang pada gilirannya diperlukan untuk menjamin kesehatan dari seluruh prajurit Satgas”, terang Dansatgas, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh. 

Hal ini sekaligus merupakan implementasi dari arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla yang menekankan pentingnya kesehatan dalam memberikan pengabdian tertinggi di medan penugasan.

Read More

Korupsi Rp18 Miliar, KPK Tetapkan Eks Dirut BUMD Sumsel Sarimuda Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) 2019-2021, Sarimuda, sebagai tersangka. KPK langsung menahan Sarimuda.

Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023), Sarimuda tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya tampak diborgol.

Sarimuda diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus ini terkait dengan kegiatan usaha PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Pengelola Kawasan Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dengan kegiatan usaha jasa pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi kereta api.

KPK mengatakan Sarimuda diduga membuat kebijakan untuk melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan perusahaan pemilik batu bara ataupun pemegang izin usaha pertambangan. 

Melalui kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan batu bara tersebut, kata Alexander, PT SMS Perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton.

"Selain itu, PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung," ujar Alexander.

Pada 2020-2021, kata Alexander, Sarimuda diduga memerintahkan pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice (tagihan) fiktif. 

Pembayaran dari beberapa vendor, menurut dia, tidak sepenuhnya dimasukkan ke kas PT SMS Perseroda, tapi dicairkan dan digunakan Sarimuda untuk keperluan pribadi.

"Dari setiap pencairan cek bank yang bernilai miliaran rupiah, SM (Sarimuda) melalui orang kepercayaannya menyisihkan dengan besaran ratusan juta dalam bentuk tunai dan juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerjasama bisnis dengan PT SMS Perseroda," ucapnya.

"Perbuatan tersangka dimaksud, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 18 miliar," pungkasnya.

Read More

200 Brimob Dikirim ke Gorontalo Usai Kantor Bupati Pohuwato Dibakar

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Sebanyak 200 personel Brimob Polda Sulawesi Utara dikerahkan ke Polda Gorontalo usai pembakaran kantor Bupati Pohuwato oleh massa aksi yang menuntut ganti rugi lahan.

"Iya ada 200 personel Brimob Sulut BKO ke Polda Gorontalo untuk di tempatkan di Pohuwato," kata Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Desmont Harjendro, Jumat (22/9).

Wakapolda Gorontalo Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi mengatakan penambahan pasukan Brimob Polda Sulut untuk membantu Polda Gorontalo mengamankan unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato.

"Kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Olehnya personel Brimob Polda sulut di BKO kan untuk membantu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa," ujarnya.

"Dengan bantuan ini kita dapat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa sehingga dapat berlangsung aman dan terkendali," katanya.

Sebelumnya Penjabat Gubenur Gorontalo, Ismail Pakaya menyesalkan aksi pembakaran dan perusakan di kantor milik pemerintah yang di bangun dari uang masyarakat sendiri.

"Ini yang menjadi penyesalan saya, karena kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu uang-uang berasal dari masyarakat," kata Ismail.

"Kalau kita bakar kantor milik pemerintah, ya kita rugi sendiri sebagai masyarakat. Harusnya tidak dilakukan pembakaran," ungkapnya.

Pembakaran bermula dari aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan untuk pertambangan. 

Massa sempat menggelar aksi di kantor perusahaan. Mereka diduga melakukan perusakan.

Setelah itu, warga beralih ke kantor DPRD berharap pihak anggota dewan dapat mendengarkan dan memberikan solusi atas tuntutan mereka yang meminta ganti rugi lahan. 

Namun, pimpinan DPRD Pohuwato tidak berada di tempat sehingga massa emosi dan melakukan perusakan.

Kemudian massa akhirnya ke kantor Bupati Pohuwato untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Tapi, lagi-lagi massa tidak bertemu dengan Bupati Pohuwato sehingga massa emosi lalu melakukan perusakan hingga membakar kantor bupati.

Read More