Kampung KB Kota Madiun Siap Jadi Percontohan Internasional

KABARPROGRESIF.COM: (Madiun) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terus berharap seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur bisa menerapkan program Bangga Kencana seperti yang dilakukan Kota Madiun. 

Tidak hanya inovasi dalam program Bangga Kencana yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun, Kampung KB di Kota Madiun pun menjadi juara pertama kampung KB tingkat Nasional. 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mengatakan, Kampung KB Kota Madiun menjadi Percontohan Program Bangga Kencana Tingkat Nasional dan Internasional. 

"Saya bangga bisa berbagi keberhasilan dan inovasi program KB pasca persalinan, Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi", tutur Erna begitu dia akrab disapa di ruang kerjanya Jl. Airlangga, Senin Sore (25/9/2023). 

Erna menambahkan selama lima hari, Delegasi dari Negara Kenya dan Negara Bangladesh telah belajar di Kota Madiun. Hal ini tentunya sangat membanggakan, sebelumnya Kota Surabaya pun menjadi jujugan bagi lima negara muslim selatan tentang Kesehatan Reproduksi, dan penurunan stunting. Tentunya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengharapkan akan banyak Kota dan Kabupaten yang menjadi rujukan dalam pembangunan keluarga berkualitas. 

Sementara itu, Deputi Latbang BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik menjelaskan, delegasi Negara Kenya akan membawa hubungan Indonesia lebih baik untuk mengadopsi dan menerapkan program KB pasca lahir dan kesehatan reproduksi yang lebih baik di Kenya dan kerjasama internasional akan membawa hal yang lebih baik. 

"Dengan adanya Konferensi Asia Afrika maka komitmen lebih erat terjalin, apabila masyarakat Afrika mendukung pembentukan CoE maka Indonesia mendukung. Dimana pendirian CoE tergantung hasil persetujuan dari Kedutaan Afrika apakah CoE hanya ada di Kenya saja atau di Afrika, dukungan bisa dari LDKPI dan yang lain," jelasnya. 

Prof. Damanik menambahkan pihaknya akan follow up pendirian CoE bersama negara Afrika lainnya, salah satu yang pernah dilakukan Indonesia adalah mengunjungi wilayah Afrika adalah negara Seychelles. 

Negara Seychelles juga pernah belajar ke Indonesia dan sudah membuat CoE di sana. 

Mendirikan group dengan Lembaga lainnya dengan konfigurasi bersama kementerian untuk meningkatkan indikator ini dan meluaskan kerja sama diwilayah Afrika dalam kontek pembangunan CoE. 

Kenya yang sebelumnya hanya ingin mendirikan CoE tetapi setalah sampai Indonesia, Kenya juga ingin mendirikan pusat kembang dan mempelajari bagaimana cara mempim wilayah. 

Tim Kenya akan Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk membuat CoE atas pembelajaran dari Indonesia.

Perwakilan dari Kenya, Dr. Mohamed Abdukadir Sheikh, mengucapkan terima kasih karena telah berbagi informasi selama lima hari. 

Indonesia memimpin dalam pelaksanaan KB di seluruh Dunia dan Kenya sangat menghargai. 

"Kami berada di Indonesia untuk belajar proses pendirian CoE dan diskusi dengan PPD dan UNFPA bahwa yang direkomendasikan adalah Negara Indonesia," jelasnya. 

Sheikh menambahkan, tujuan pelatihan ini sudah tercapai secara utuh yaitu untuk memahami program pasca lahir, dapat belajar kontraseptif dan Kampung KB serta tujuan pembelajaran lainnya seperti Komitmen Pemimpin (sebagai teladan), tanggungjawab bersama (untuk mewujudkan rasa kepemilikan) sampai pada masyarakat. 

Inovasi yang dibuat dirasakan sampai ke masyarakat salah satunya adalah DAPUR DASHAT, layanan kesehatan, klinik lansia, dan klinik KB dimana seorang ibu datang atau Wanita Usia Subur maka akan diberikan informasi soal KB, dari sistem Pendidikan ada pengenalan Kespro dan KB, "terangnya.

Sebagai seorang Bidan di Kenya, lanjut Sheikh di Indonesia informasi kesehatan reproduksi diinformasikan sejak dini. Peran pra nikah juga tugas Bidan. 

Peran tokoh agama juga memberikan informasi KB. Keterlibatan pria dalam berKB menjadi tantangan di Kenya sedangkan Indonesia sangat luar biasa. 

Kami akan berupaya bertahap mengadopsi inovasi dari Indonesia ini akan strategi kesuksessan program KB pasca lahir dan Kesehatan Reproduksi. 

"Pemberdayaan perempuan sebagai kegiatan social ekonomi ditunjukan sangat jelas di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kami sangat  Bahagia sebagai tamu di Indonesia, mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak di Madiun, banyak ilmu yang dipelajari dari ketahanan pangan, kesehatan reproduksi dan lainnya," imbuhnya.

Program Kepedudukan BKKBN berhasil karena sasaran dari hulu yaitu anak-anak, remaja, PUS, Calon Pengantin, WUS sampai Ibu hamil dan lansia. 

Sebagai contoh pada Sekolah Siaga Kependudukan keterlibatan siswa mengetahui isu kependudukan dan dapat menjelaskan dengan baik.

Read More

Wakil Ketua DPRD Jatim Nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak Divonis 9 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak.

Politisi Partai Golkar ni terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp39,5 miliar dari dana hibah pokir Pemprov Jatim.

Suap tersebut diterima Sahat Tua P Simandjuntak dari almarhum Mohamad Khozin melalui terpidana Ilham Wahyudi dan Abdul Hamid.

Selain itu terpidana Ilham Wahyudi dan Abdul Hamid juga memberikan suap tersendiri yang langsung diberikan kepada Sahat Tua P Simandjuntak.

Hakim menyatakan, Sahat Tua P Simandjuntak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahat Tua P Simndjuntak dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Hakim Tongani dalam amar putusannya, Selasa (26/9).

Putusan vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak sebanyak 12 tahun penjara.

Sedangkan denda sebesar Rp1 miliar, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan sama seperti putusan atau vonis dari majelis hakim.

Usai mendengar putusan tersebut, terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk berkonsultasi kepada penasehat hukumnya.

Sahat Tua P Simndjuntak menyatakan pikir-pikir atas putusan vonis itu. Ia meminta waktu 7 hari untuk menyatakan sikapnya.

Sementara JPU KPK Arief Suhermanto menerima putusan majelis hakim terhadap vonis terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak nonaktif sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat yang ada di Madura.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaannya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Aksi Heroik Prajurit TNI AL Dengan Philippines Navy di Cebu-Filipina

KABARPROGRESIF.COM: (Filipina) Selain memiliki naluri tempur yang tinggi dalam bidang menjaga perairan di Wilayah Maritim Indonesia, prajurit KRI Sampari-628 dan KRI Hiu-634 jajaran Koarmada II menunjukan aksi yang heroik.

Hal ini terlihat pada saat pelaksanaan Sport Activity antara prajurit TNI AL dan Philippines Navy dengan penuh semangat dan menunjukan yang terbaik. Selasa (26/9).

Bertempat di Gelanggang Olahraga Naval Base Rafael Ramos Cebu-Filipina beberapa jenis olahraga permainan digelar untuk meramaikan acara seperti fun run, tarik tambang, dan bola voli.

Ikut serta dalam olahraga bersama, Dansatgas Latma MTA Philindo 2023 Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla., menyampaikan bahwa dengan adanya fun sport activity bersama ini diharapkan dapat membangun hubungan yang baik antar personel dari kedua negara sehingga menjadi lebih akrab, kompak, dan solid. 

Hal ini akan mempermudah komunikasi yang berujung pada keberhasilan pelaksanaan Latma MTA Philindo Tahun 2023. 

Turut hadir dalam Olahraga bersama yakni Deputy Commander Naval Force Central Captain Raul Regis (PN), Komandan KRI Sampari-628 Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso M.Tr. Opsla., Komandan KRI Hiu-634 Mayor Laut (P) Agung Susetio, M.Eng., B.Eng.

Kegiatan bersama dengan angkatan laut negara lain merupakan Perintah Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., dalam menciptakan hubungan kerja sama yang baik, guna memperkuat persahabatan kedua negara.

Read More

Kabupaten Mojokerto Bagikan Sertifikat Pertanahan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Budiono, menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Aset Pemerintah Mojokerto, Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Pakai Pemerintah Desa, Sertifikat PTSL Hak Milik Warga Purworejo, dan Sertifikat Hak Wakaf atas nama Nahdlatul Ulama.

Bupati Ikfina menyampaikan, saat ini telah banyak banyak upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN yang mendorong pendaftaran kepemilikan tanah.

“Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat, yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal," tuturnya melalui rilis Humas Pemkab Mojokerto, Selasa  (26/9/2023). 

Tak hanya itu, pendaftaran tanah untuk keperluan beribadah masyarakat juga terus didorong agar memiliki administrasi yang sah dan kuat. 

"Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah. Seperti gereja, pura, masjid, dan lain-lain. Ini dilakukan tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, sehingga umat-umat beragama dapat beribadah dengan tenang," ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2023 yang juga peringatan Hari Lahir Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang ke-63 di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Senin (25/9).

Read More

Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Dana Hibah Pokir Pemprov Jatim, Rusdi Pikir - pikir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Rusdi, ajudan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak.

Warga Balongsari Tama Timur ini terbukti bersalah ikut serta dalam memuluskan suap sebesar Rp39,5 miliar yang dilakukan Sahat Tua P Simandjuntak dalam perkara dana hibah pokir Pemprov Jatim.

Hakim menyatakan, Rusdi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi dengan pidana penjara selam 4 tahun. Dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Hakim Tongani dalam amar putusannya, Selasa (26/9).

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama tiga bulan.

Beberapa hal meringankan jadi pertimbangan hakim menjatuhkan vonisnya.

Diantaranya, terdakwa Rusdi mengakui dan menyesali perbutannya, terdakwa kooperatif, terdakwa sopan dalam persidangan dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa Rusdi yang dinilai tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

Sehingga, terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dipotong masa tahanan.

Usai mendengar putusan tersebut, terdakwa Rusdi diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk berkonsultasi kepada penasehat hukumnya.

Rusdi menyatakan pikir-pikir atas putusan vonus itu. Ia meminta waktu 7 hari untuk menyatakan sikapnya.

Sementara JPU KPK Arief Suhermanto menerima putusan majelis hakim terhadap vonis terdakwa Rusdi.

Read More

UMKM Binaan Kodim Lamongan Tampil di TNI-AD Fair Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Menyambut HUT TNI ke-78, pihak Mabesad mulai menggelar berbagai festival hingga 27 September mendatang. 

Festival itu, dipusatkan di Parkir Timur dan Tenggara Monas, Jakarta.

Acara itu meliputi soal dapur lapangan TNI-AD, tampilan alutsista hingga bazar maupun UMKM dari seluruh jajaran TNI-AD di Indonesia.

Ada yang menarik pada pelaksanaan festival itu. Adalah UMKM binaan Kodim 0812/Lamongan yang ikut andil pada gelaran bazar UMKM yang digelar oleh pihak Mabesad tersebut.

Di lokasi itu, UMKM binaan Kodim Lamongan telah menyediakan berbagai olahan berbahan dasar sorgum dengan subtitusi tepung gluten free seperti tepung jengkerut, hingga tepung singkong.

Di konfirmasi terkait hal itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengatakan jika keberadaan UMKM binaan Kodim pada festival yang digelar oleh pihak Mabesad itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

“Kami berharap kreativitas yang dilakukan oleh UMKM binaan Kodim Lamongan ini mampu meningkatkan perekonomian warga,” kata Dandim. Selasa (26/09/2023).

Tak hanya itu saja, Dandim menyebut UMKM adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ia berharap, UMKM tersebut bisa dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya.

“Selama ini, kita kerahkan para Babinsa untuk mendongkrak inovasi masyarakat untuk meningkatkan roda perekonomian. Salah satunya melalui UMKM ini,” bebernya.

Read More

DPRD – Pemprov Jatim Sahkan P-APBD 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P APBD 2023 menjadi peraturan daerah (perda).

Pengesahan ini langsung dilakukan oleh ketua DPRD Jatim, Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD, Anik Maslachah, dan Achamd Iskandar, serta dihadiri oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, dan Sekdaprov, Adhi Karyono di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/9/2023).

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan kesimpulan pendapat akhir Fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui P APBD Jatim 2023 menjadi perda. 

Namun ada beberapa catatan dari Fraksi – fraksi di DPRD Jatim yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah dan Tim anggaran Pemprov, serta Perangkat Daerah (PD).

Juru Bicara Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, berharap agar pemerintah daerah dapat menyegerakan realisasi belanja pada struktur mata anggaran yang bersumber dan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat, tentu merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang dapat menggairahkan ekonomi rakyat. 

"Sehingga target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun 2023 dapat terealisasi optimal," katanya.

Hikmah menambahkan Fraksi PKB berharap agar P-APBD 2023 ini menjadi instrumen fiskal bagi Pemprov Jatim dalam mengatasi dinamika ekonomi-politik global maupun nasional. 

Sebab, sebagaimana kita tahu, dampak dinamika ekonomi nasional maupun global berpotensi meningkatkan inflasi, penurunan daya beli, yang dapat berujung pada terganggunya upaya kita untuk terus mereduksi angka kemiskinan di Jawa Timur.

"Dalam belanja sektor pendidikan, F-PKB berharap agar Pemprov Jatim dapat mengalokasikan anggaran untuk program penguatan literasi pesantren melalui skema pelatihan literasi pesantren dan penyelamatan naskah kuno pesantren melalui kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hal itu sebagai bagian dari amanah yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren," terangnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, semua catatan dan rekomendasi akan menjadi masukan yang akan dibahas kembali bersama-sama dengan jajaran Pemprov Jatim untuk bisa ikhtiar meningkatkan kebaikan kehidupan masyarakat baik di bidang pendidikan kesehatan ekonomi, sosial budaya, hankam.

"Semua bisa kita lakukan perbaikan bersama-sama dengan berbagai porsi anggaran dan kita miliki," pungkasnya.

Read More

Sidang Perkara Dana Hibah Pokir Pemprov Jatim Masuki Babak Akhir, Diawali Rusdi Lalu Sahat Tua Simandjuntak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang kasus dana hibah pokir Pemprov Jatim dengan dua terdakwa yakni Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya, Rusdi memasuki babak akhir.

Kedua terdakwa ini akan mendengarkan putusan vonis majelis hakim yang diketuai, I Dewa Gede Suarditha, SH. MH dan dua hakim anggota yakni Arwana, SH. MH serta Darwin Panjaitan, SH. MH.

Dalam vonis kali ini majelis hakim akan membacakan putusannya secara tidak bersamaan.

Dimulai dengan terdakwa Rusdi. Sedangkan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak menunggu giliran di ruang penjara sementara di Pengdilan Tipikor Surabaya.

Dengan mengenakan kemeja warna putih dan celana coklat muda, tepat pukul 15.11 WIB, terdakwa Rusdi memasuki ruang sidang Candra untuk mendengarkan nota putusan vonis yang dibacakan secara bergantian majelis hakim yang menyidangkan.

Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih sedang berlangsung.

Seperti diberitakan JPU KPK  menuntut Rusdi sebanyak empat tahun penjara.

Rusdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, atau subsider pidana penjara pengganti selama enam bulan.

Sedangkan Sahat Tua P Simandjuntak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak 12 tahun penjara

Tak hanya itu, Hak politik Sahat Tua P Simandjuntak juga dicabut selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan.

Bahkan politisi asal Partai Golkar ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.

Nah, jika tidak bisa membayar uang pengganti selama satu bulan maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun. 

Read More

Kaskoarmada II Pimpin Apel Kesiapan Latihan Glagaspur Tingkat III/L3 Satsel Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., memimpin apel gelar Kesiapan Latihan Glagaspur (Gladi Tugas Tempur) Tingkat-III/L3 Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya, Selasa (26/9).

Tujuan latihan kali ini, untuk meningkatkan kemampuan tempur unsur Satsel Koarmada II jenis kapal selam kelas Cakra (CKA) dan kelas Nagapasa (NPS) dalam melaksanakan fungsinya. Sementara itu, untuk tempat latihan dilaksanakan di Gedung SCT Koopkasel Koarmada RI dan Perairan sebelah Tenggara Pulau Sapudi.

Pangkormada II pada amanatnya yang dibacakan oleh Kaskoarmada II menyampaikan, bahwa geladi tugas tempur tingkat III merupakan langkah lanjut dari pelaksanaan uji trampil glagaspur KRI, sehingga dari penilaian tersebut dapat ditentukan tingkat kesiapan tempur yang telah dicapai. 

“Oleh karena itu, latihan ini memiliki makna yang penting dalam mendukung tugas pokok Koarmada II, guna meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengaplikasikan doktrin, taktik dan teknik operasi laut ke dalam perumusan rencana operasi sesuai keadaan nyata dilapangan,” terang Kaskoarmada II. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Latihan Glagaspur Tingkat III/L-3 Satsel Koarmada II kali ini yakni mampu memecahkan persoalan dalam lingkup problem taktis dari dua kapal atau lebih, mampu mengendalikan, membagi tugas, koordinasi, serta penanggulangan setiap ancaman secara bersama dan mampu meningkatkan kerja sama operasi antar platform persenjataan dalam skenario peperangan anti kapal selam.

Read More

Bahtiar Lantik 4 Pj Kepala Daerah di Sulsel, Minta Langsung Tancap Gas Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melantik tiga Pj bupati dan satu Pj wali kota. 

Bahtiar meminta keempat Pj kepala daerah tersebut langsung bekerja.

"Tidak ada waktu untuk main-main, langsung tancap gas dan kerja. Waktu kita sedikit, anggaran juga terbatas," ujar Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam sambutannya, Selasa (26/9/2023).

Keempat Penjabat yang dilantik di antaranya Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin, Pj Bupati Sinjai TR Fahsul Falah, dan Pj Wali Kota Palopo Andi Asrul Sani. 

Keempatnya dilantik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pagi tadi.

Bahtiar mengatakan, para Pj kepala daerah harus bekerja dengan serius. Sebab, pihaknya akan mengevaluasi kinerja para Pj kepala daerah setiap saat.

"Tiga bulan dievaluasi, setiap saat saya bisa mengevaluasi saudara. Pagi ini dilantik sore bisa diberhentikan, ini tidak main-main," tegas Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, ini adalah masa transisi demokrasi Indonesia. Yakni, bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

"Jangan seperti penggawa yang semua mau didatangi tetapi turun temui masyarakat. Bekerja dengan baik dan tegak lurus pada merah putih bukan pada orang lain. Ini bukan sekadar menunjuk tapi yang menunjuk bapak semua adalah bapak Presiden Republik Indonesia," jelasnya.

Read More

Kodim Lamongan Latihan Menembak

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kemampuan menembak merupakan salah satu skill utama yang wajib dimiliki oleh prajurit TNI. 

Bahkan, demi meningkatkan skill itu para prajurit diwajibkan untuk mengikuti latihan menembak yang sudah dijadwalkan oleh masing-masing Satuan.

Seperti yang digelar oleh pihak Kodim 0812/Lamogan di Lapangan Dwipa Arya Praja Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan pada Selasa (26/09/2023) pagi.

Di lapangan tembak itu, satu-persatu prajurit Kodim disuguhi senapan laras Panjang dan pistol FN P1.

“Sesi latihan ini harus berjalan dengan serius. Sebab, hasil dari latihan ini nantinya akan dilaporkan di Satuan atas,” ujar Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Mantan Danyon Armed 8 itu menambahkan, latihan menembak merupakan salah satu upaya dari pembinaan Satuan, khususnya kemampuan personel dalam mengasah kemampuan menembak mereka.

“Karena sifatnya yang mendasar, kemampuan menembak ini wajib dilatihan dalam rangka memenuhi tantangan tugas,” bebernya.

Read More

Kunjungi Daerah Kekeringan Ketua PMI Jatim Minta Masyarakat Hemat Air

KABARPROGRESIF.COM: (Blitar) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, H. Imam Utomo S menghimbau masyarakat terutama di daerah kekeringan untuk berhemat penggunaan air. Hal ini disampaikan saat mengunjungi  Dusun Wonosari Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

Menurutnya, sumber mata air di desa Tugurejo sudah semakin kecil, bahkan sudah tak mengalir lagi, dan air bersih droping dari PMI sifatnya hanya membantu sampai musim penghujan tiba.

Dari rilis PMI Jatim Senin (25/9/2023),  Imam Utomo mengatakan bahwa air bersih bagi warga terdampak kekeringan sangatlah dibutuhkan, sebab itu warga di sini harus hemat dengan air bersih.

"Untuk sementara waktu gunakan air bersih yang perlu-perlu saja seperti untuk memasak. Keperluan untuk mandi juga harus hemat. PMI Jawa Timur juga menyerahkan bantuan operasional kepada PMI Kabupaten Blitar," pesan Imam.

PMI Jawa Timur sudah tiga bulan ini menempatkan truk tangki kapasitas 5000 liter melayani kebutuhan air bersih. Setiap harinya 2 sampai 3 truk tangki ditambah satu unit kendaraan pickup. 

Peninjauan di lokasi krisis air bersih di dusun Wonosari, di setiap lima rumah ada satu titik, dimana disitu ada 15 sampai 20 ember dengan berbagai ukuran. 

Lalu kendaraan pickup PMI keliling melakukan pengisian. Titik titik pengisian ini berada di kanan kiri jalan. 

Sedangkan truk tangki air PMI ditempatkan di lapangan yang berdekatan dengan fasilitas Pendidikan dan tempat

"Kondisi disini sama dengan di tempat yang lain yang pernah kita kunjungi. Sumber air cukup jauh, dan airnya sudah tidak mengalir lagi. Kalaupun ada debitnya sangat kecil," ungkapnya.

Camat Wates, Kabupaten Blitar, Agus Zainal, mengatakan, di Desa Tugurejo Kecamatan Wates ini  ada dua dusun yang mengalami krisis air bersih cukup parah, yakni Dusun Wonosari dan Bejirejo.

"Selama ini yang rutin memberikan bantuan air bersih hanya PMI dan BPBD. Organisasi Masyarakat ada yang masuk di sini tapi hanya sesekali saja. Di dua dusun itu terdapat 2000 jiwa dengan 33 RT," ujarnya. 

Sebagai informasi, di Jawa Timur ada 20 kabupaten mengalami krisis air bersih. PMI Jawa Timur telah menempatkan 15 truk tangki untuk membantu masyarakat di wilayah kekeringan. 

Sampai saat ini ada 7 kabupaten yang sudah dikunjungi Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo diantaranya Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Malang dan Blitar

Adapun saat peninjauan mendadak di dusun Wonosari, KEtua PMI Jatim, Imam Utomo didampingi Sekretaris PMI, Edy Purwinarto, Ketua bidang pelayanan Kesehatan dr. Harsono, Kabid bencana Eddy Indrayana, Ka Markas PMI Jawa Timur Dwi Suyanto. Hadir pula Ketua PMI Blitar Riyanto, Camat Wates Agus Zainal, Komandan Koramil, Kapolsek dan perangkat desa. 

Read More