Ratusan Kicau Mania Bertarung di Kodim Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Serangkaian kegiatan mulai bergulir di Kodim 0812/Lamongan. 

Kegiatan itu, digelar dalam rangka menyambut datangnya HUT ke-78 TNI pada tanggal 05 Oktober mendatang.

Seperti adanya perlombaan burung kicau piala Forkopimda yang saat ini berlangsung di Lapangan Tembak Jotosanur, Kabupaten Lamongan. Minggu (01/10/2023).

Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengatakan lomba yang ia gelar tersebut dalam rangka memberikan wadah bagi para pecinta burung untuk bisa memperkuat silaturahmi.

“Lomba kicau mania ini, kami gelar sebagai bentuk perhatian TNI terhadap komunitas burung kicau di Lamongan,” kata Dandim.

Selain lomba kicau burung, acara tersebut juga turut diwarnai dengan adanya pelaksanaan UMKM. 

Menurutnya, keberadaan UMKM tersebut diyakini mampu mendongkrak perekonomian warga.

“Sehigga, pendapatan warga bisa semakin meningkat dengan adanya kontes burung kicau ini,” pungkasnya.

Read More

Mahfud soal Dugaan Kasus Korupsi Mentan: Ada Kesulitan Bilang Saya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, mengaku siap turun tangan jika tim penyidik kesulitan mengusut kasus dugaan korupsi hingga penemuan senjata api yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pemerintah mendukung upaya pengusutan kasus tersebut.

Mahfud menyampaikan pendapatnya usai menghadiri Hari Peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10)

"Pasti dong. Kalau, ada kesulitan di situ bilang ke saya. Saya turun tangan," kata Mahfud kepada wartawan saat ditanya soal apakah pemerintah mendukung pengusutan kasus tersebut.

Polda Ungkap Senjata di Rumah Dinas SYL: Pistol S&W dan Tanfoglio

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memberi tanggapan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penyidikan saat penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat malam.

Saat penggeledehan, tim penyidik KPK mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan.

"Ya, harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut," ujar Mahfud.

"Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga, ada hukumnya sendiri, itu harus dikejar," imbuh Mahfud.

Pada Kamis hingga Jumat siang, KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Widya Chandra, Jakarta Selatan. 

Lalu pada Jumat siang hingga Sabtu, lembaga ini menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan yang menjerat Syahrul.

Dalam penggeledahan itu, KPK juga menemukan sejumlah barang bukti lain seperti uang tunai puluhan miliar dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing.

Di rumah dinas Syahrul, KPK menemukan 12 senjata api.

Read More

Polda Metro Jaya Ungkap Senjata di Rumah Dinas SYL: Pistol S&W dan Tanfoglio

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sedikitnya 12 jenis senjata api yang ditemukan tim penyidik KPK di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terdiri dari jenis revolver S&W atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

"Ada S&W, Walther, Tanfoglio, dan lain-lain," ujar Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Wahyu menyatakan asal-usul senjata api tersebut masih didalami. Polda Metro Jaya, katanya, berkoordinasi dengan Baintelkam Polri untuk mengetahui hal tersebut termasuk legalitasnya.

Sebelumnya, dua belas senjata api tersebut ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah rumah dinas Menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, 28-29 September 2023.

Dari sana, tim penyidik juga menemukan dan mengamankan dokumen diduga terkait perkara hingga uang sekitar Rp30 miliar.

KPK dikabarkan telah menetapkan SYLsebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Penetapan ini seiring dengan dinaikkannya status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

KPK menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK juga sudah menggeledahKantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (29/9) danmengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik.

Read More

Atlet Tinju Koarmada II Berhasil Sabet 3 Medali Emas Di Event Pusara Super Fight 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Atlet tinju Koarmada II turut berpartisipasi dalam gelaran Pusara Super Fight 2023 event ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Pusura ke-87 tahun 2023. 

Pertandingan tinju ini berlangsung di halaman Parkir Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya, yang digelar selama dua hari yakni Sabtu-Minggu (30 September s.d 1 Oktober 2023).

Adapun atlet tinju Koarmada II yang mengikuti gelaran tersebut turun di tiga kelas yang berbeda antara lain Serda Zulfikar BB 119,30 Kg Kelas berat, Serda Navali BB 71,30 Kg Kelas Welter dan Serda Reza (wan) BB 59,37 Kg Kelas ringan.

Dalam pertandingan tersebut atlet tinju Koarmada II berhasil meraih dan menyabet tiga medali emas yakni Serda BAH Muhammad Rizky Dzulfikar anggota KRI Multatuli-561 (Menang RSC dironde 1), Serda SAA Navali Ridwan Al-fauzan anggota KRI Ahmad Yani-351 (Menang Poin) dan Serda KOM/W Reza Qoriah Amalia anggota Diskum Koarmada 2 (Menang poin).

Sementara itu ditempat yang berbeda, Kadismatbek Koarmada II, selaku Pembina Yanus Tinju Koarmada II Kolonel Laut (T) Muhamad Suprapto, mengatakan sangat bangga dengan atlet tinju Koarmada II yang telah menyabet tiga medali emas di gelaran Pusara Super Fight 2023 tentunya ini sesuai dengan dengan perintah Panglima Koarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yakni melaksanakan pembinaan personel untuk mewujudkan SDM prajurit Jalasena TNI AL khususnya Koarmada II yang unggul dan profesional.

Read More

Menko Polhukam Mahfud MD Minta Upaya Pelenyapan Dokumen di Kementan Diusut Tuntas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kisruh pengusutan dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbuntut panjang. 

Selain dugaan korupsi, perkara berlanjut ke temuan 12 senjata api di rumah dinas Mentan hingga upaya pelenyapan dokumen saat KPK menggeledah Kementan.

Menko Polhukam Mahfud Md meminta setiap perkara yang terkait kasus tersebut diusut tuntas. 

Mulai dugaan korupsi hingga kepemilikan senjata api.

"Iya kalau itu bener (3 perkara). Apa tadi? Satu korupsinya, dua senjatanya, tiga upaya pelenyapan dokumen," kata Mahfud seusai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

"Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga, ada hukumnya sendiri, itu harus dikejar," imbuhnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah mendukung pengusutan setiap perkara yang ada. Jika ada kesulitan, lanjut Mahfud, dia akan turun tangan membantu pengusutan.

"Pasti, dong (pemerintah mendukung pengusutan). Kalau ada kesulitan di situ, bilang ke saya, saya turun tangan," imbuhnya.

Sebanyak 12 senjata api ditemukan saat tim KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di kawasan Jakarta Selatan. 

Belasan senjata api itu diketahui berjenis revolver S&W hingga Tanfoglio.

"Ada S&W, Walther, Tanfoglio, dan lain-lain," kata Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan saat dihubungi, Sabtu (30/9).

Hirbak mengatakan pihaknya masih mendalami asal-usul hingga legalitas 12 senpi yang ditemukan di rumah Syahrul Limpo. 

Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan Baintelkam Polri dalam mengusut izin kepemilikan senjata api tersebut.

"Sedang dikoordinasikan dengan Baintelkam untuk dicek izinnya," ujar Hirbak.

Pelenyapan Barang Bukti Kementan

Sebelumnya, KPK menggeledah gedung Kementan pada Jumat (29/9) siang. 

Ruang kerja Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono menjadi lokasi yang digeledah penyidik KPK.

Kegiatan itu rupanya sempat diwarnai upaya perlawanan. Ada pihak yang mencoba untuk memusnahkan bukti dokumen.

"Dari informasi yang kami terima saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (30/9).

Ali mengatakan dokumen yang coba dihilangkan tersebut berupa bukti aliran uang korupsi yang diterima para tersangka di kasus tersebut.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," jelas Ali.

Read More

Koarmada II Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh prajurit dan PNS Koarmada II melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Minggu (1/10).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan sehari setelah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S PKI untuk mengenang jasa para pahlawan terutama enam jenderal TNI yang gugur pada peristiwa berdarah tersebut.

Ditempat terpisah, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa dengan upacara ini diharapkan kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada II mengingat dan menjadikan contoh dari jasa para pahlawan yang telah rela berkorban untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, Pangkoarmada II menekankan agar setiap prajurit Koarmada II mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Read More

KPU Merespons Putusan MA Cabut Aturan Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU mencabut aturan yang dianggap memberi karpet merah bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut hingga Sabtu (30/9).

"Sampai tanggal 30 September 2023, KPU belum menerima salinan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 tersebut," kata Idham.

Idham lantas menjelaskan KPU ketika merumuskan Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 yang berada di halaman 29.

Diketahui, Pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 berbunyi, 

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik".

Sementara pertimbangan MK dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 halaman 29 Angka 1 berbunyi, "1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

"Dalam KPU merumuskan Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada angka [3.12.2] khususnya pada halaman 29 dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022," kata dia.

Sebelumnya MA telah mengabulkan seluruh permohonan uji materi terkait Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 perihal kemungkinan mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif.

Dalam aturannya, lembaga itu tak mewajibkan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk nyaleg.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan yang disebarluaskan oleh Kabiro Hukum dan Humas MA Sobandi dikutip Sabtu (30/9).

MA menyatakan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

MA juga menyatakan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 10/2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU 7/2017 jo Putusan MK Nomor: 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menurut MA, pada prinsipnya penormaan jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya.

Uji materi ini dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta dua mantan pimpinan KPK yaitu Saut Situmorang dan Abraham Samad.

Read More

Pemkot Surabaya Ajak Generasi Muda Amalkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Surya Balai Kota, Minggu (1/10/2029). 

Upacara yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB tersebut, berjalan dengan lancar dan khidmat.

Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kegiatan ini juga diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot, veteran, guru, TNI-Polri, para pelajar serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, bahwa upacara di Balai Kota digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2023.

"Untuk undangan ada sekitar 500 orang, kemudian untuk satuan-satuan sekitar 300an. Sehingga total peserta upacara kurang lebih ada sekitar 800an," kata Theresia Ekawati Rahayu ditemui usai upacara.

Ia juga menyampaikan, bahwa tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2023 ini adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju". 

Dimana esensi dari tema tersebut yakni, Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa.

"Karena di dalamnya itu terdiri dari lima sila, yang kelimanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian Pancasila ini adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke," ujar Yayuk, panggilan lekatnya.

Karenanya, melalui tema tersebut, pihaknya berharap, semua elemen di Kota Surabaya dapat terus memedomani nilai-nilai Pancasila. 

Hal itu diharapkan dapat meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa menuju Indonesia maju dan mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh sebabnya, Yayuk mengajak masyarakat terutama para pelajar di Surabaya agar terus mengingat perjuangan para pendahulu. 

Khususnya para pahlawan revolusi yang telah berjuang dalam mempertahankan ideologi Pancasila. 

"Karena itu kita harus berpedoman kepada Pancasila dalam setiap kegiatan, aktivitas sehari-hari, karena Pancasila itu lengkap," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya itu lantas memaparkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. 

Di antara nilai itu adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dan antar sesama.

"Kemudian bagaimana berhubungan dengan negara, juga terkait dengan demokrasi serta keadilan sosial. Karena itu mari generasi muda semuanya jangan lupa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari," paparnya.

Dalam momen itu, sejumlah foto pahlawan revolusi juga turut dipajang di karpet merah area upacara. 

Keberadaan mereka seakan turut mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Sejumlah foto pahlawan revolusi itu di antaranya adalah Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono, Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Siswondo Parman dan Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Raden Suprapto.

Kemudian, Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) Katamso Darmokusumo, Kolonel Inf (Anumerta) R Sugiyono Mangunwiyoto dan Kapten Czi (Anumerta) Pierre Andreas Tendean.

"Semua ini adalah pahlawan revolusi yang telah gugur pada 30 September 1965. Ini bertujuan agar generasi muda juga mengetahui bahwa mereka ini adalah pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila," pungkas Yayuk.

Read More

Pangkoarmada II Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila Di Gedung Negara Grahadi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (1/10).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesaktian Pancasila adalah Gubernur Jawa Timur Dra. Khofifah Indar Parawansa. Upacara yang diikuti oleh para Forkopimda dan peserta dari berbagai Instansi pemerintah serta elemen masyarakat di Jawa Timur tersebut, dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta dalam rangka mengenang jasa para Pahlawan Revolusi, serta pembacaan teks Pancasila dan Doa.

Adapun tema yang diusung dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Maju” dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang ideologi Pancasila sebagai pondasi kehidupan bangsa yang tidak dapat digantikan dengan ideologi lainnya.

“Kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah teruji dan saktinya terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia." pungkasnya.

Read More

Pasca Penertiban, 97 Pedagang Siap Masuk di Lantai Dua Pasar Keputran Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasca penertiban yang dilakukan di kawasan Pasar Keputran Utara, termasuk juga di dalam pasar lantai dua, PD Pasar Surya telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat usaha di pasar ini. 

PD Pasar Surya telah membuka pendaftaran izin berjualan di Pasar Keputran Utara itu sejak 12 September 2023 lalu. 

Setelah melalui proses tersebut, kini PD Pasar Surya melangkah ke tahap berikutnya, yakni pengundian stan. Proses pengundian tersebut dilakukan Jumat (29/9), juga bertempat di lantai dua Pasar Keputran Utara. 

"Dari rekap selama masa pendaftaran itu, total ada 97 calon pedagang yang daftar. Jumlah inilah yang diundi stannya," ungkap Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Gianto Sulistyono.

Ia menjelaskan dari 97 calon pedagang itu, ada 212 stan yang diundi. Artinya, satu calon pedagang bisa menempati dua stan atau lebih. 

Dikatakan, proses pengundian dimulai dari registrasi calon pedagang. Registrasi dimulai dengan mencocokkan data calon pedagang dengan data yang sudah direkap di formulir pendaftaran. 

Setelah data cocok, calon pedagang menuju ke meja zonasi untuk memvalidasi jenis jualan. 

"Langkah ini kita lakukan karena lantai dua Pasar Keputran Utara ke depan akan dibagi dalam empat zona. Yakni zona makanan dan minuman, sayur, bumbu serta buah. Masing-masing jenis jualan akan dikelompokkan sesuai zonasinya,” terang Gianto. 

Pria berkacamata ini menambahkan setelah melalui meja zonasi, calon pedagang melakukan pembayaran. 

Setelah itu dilanjutkan ke meja pengundian stan dan penandatanganan perjanjian sewa. 

"Meja paling akhir adalah penandatanganan perjanjian sewa. Sewanya bisa tiga bulan, enam bulan atau satu tahun," jabar dia. 

Gianto menerangkan setelah tanda tangan dibubuhkan, pedagang sudah memiliki hak berjualan. 

Namun PD Pasar Surya, imbuh dia, memberikan toleransi selama dua minggu kepada pedagang baru untuk menyiapkan stan dan komoditi dagangnya. 

"Kalau besok sudah bisa buka, silahkan. Tapi setidaknya dua minggu setelah hari ini, seluruh stan yang diundi sudah buka," katanya kembali. 

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan selain penertiban di lantai dua, juga telah dilakukan penertiban di lantai satu Pasar Keputran Utara. 

Sasarannya sama, yaitu stan yang beralih fungsi sebagai hunian. 

Khusus penertiban di lantai satu, sudah dilakukan 27 September 2023 lalu. Penertiban dilakukan bersama antara PD Pasar Surya dengan Pemerintah Kota Surabaya. 

"Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi stan. Stan yang beralih menjadi hunian dikembalikan ke fungsi awal sebagai tempat berjualan,^ kata Agus Priyo. 

Ia menjabarkan upaya ini dilakukan demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. 

Agus Priyo juga menerangkan langkah ini tidak hanya dilakukan di Pasar Keputran Utara, melainkan di semua pasar yang di bawah pengelolaan PD Pasar Surya. 

"Sekarang ini kami sedang mendata pasar mana saja yang ada huniannya. Ke depan, semua hunian akan dikembalikan fungsinya sebagai stan," pungkasnya.

Read More

Dinsos Surabaya Berdayakan Penghuni Liponsos Keputih Tanam Sayuran hingga Membatik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Liponsos Keputih Kota Surabaya, tak sekadar menjadi tempat rehabilitasi atau penampungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

Namun UPTD di bawah pengelolaan Dinas Sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini juga menjadi tempat pemberdayaan PPKS.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin menyampaikan, ada beberapa jenis pemberdayaan kepada para penghuni UPTD Liponsos Keputih. 

Diantaranya, pembibitan tanaman hias, bengkel cat dan body repair, tambal ban, cuci motor, hingga bertanam sayuran.

"Hasil panen sayuran itu untuk makanan penghuni yang ada di dalam Liponsos. Jadi sayuran hasil bertanam ini dibeli oleh penyedia permakanan, kemudian digunakan untuk makanan penghuni Liponsos," kata Anna Fajrihatin di UPTD Liponsos Surabaya, Jumat (29/9).

Sejumlah sayuran yang ditanam itu di antaranya yakni, bayam, kangkung, labu, terong hingga cabai. 

Sayuran tersebut ditanam oleh para penghuni dengan memanfaatkan lahan aset yang berada di dalam maupun halaman depan UPTD Liponsos Keputih Surabaya.

Selain menanam sayuran, Anna  mengungkapkan, bahwa para penghuni Liponsos Keputih juga diberdayakan membuat handicraft hingga batik Surabaya. 

Terdapat tiga motif batik Surabaya yang sudah dibuat oleh para penghuni Liponsos tersebut.

"Alhamdulillah kami juga mengembangkan batik sesuai arahan Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani, ada enam motif batik. Saat ini kami masih memproduksi tiga motif batik, ada Gembili Wonokromo, Kembang Bungur dan Sparkling," ungkap dia.

Tak hanya itu, penghuni Liponsos Keputih juga diberdayakan membuat handicraft berupa kalung yang diberi peluit. 

Anna menerangkan, bahwa kalung tersebut bisa dipakai untuk anak-anak istimewa atau disabilitas, terutama tunawicara.

"Jadi bisa untuk mencegah kalau ada orang asing akan berbuat jahat kepada mereka. Kalau ada orang asing, tinggal ditiup saja peluitnya. Insyaallah kalung peluit ini juga kami produksi," katanya.

Menurutnya, hasil produksi handicraft maupun batik penghuni Liponsos Keputih ini juga dipasarkan melalui online. 

Masyarakat dapat membeli produk-produk tersebut melalui E-Peken. 

"Alhamdulillah hasil penjualan juga (uangnya) masuk kepada mereka. Jadi masing-masing penerima manfaat (PM) yang berdaya di Keputih itu semuanya punya tabungan," urainya.

Pihaknya berharap, para PPKS ini tidak selamanya tinggal di Liponsos Keputih Surabaya. 

Nah, ketika uang tabungan mereka sudah banyak, PPKS ini bisa mandiri dan kembali ke keluarga atau lingkungan masyarakat. 

"Jadi itu harapan kami," paparnya.

Anna menyampaikan, bahwa program pemberdayaan PPKS penghuni Liponsos Keputih ini sebagaimana arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Program ini diharapkan dapat memberdayakan mereka agar bisa mandiri ketika kembali ke masyarakat.

"Sekarang ada sekitar 734 jiwa yang tinggal di Keputih. Ada ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), gelandang dan lansia terlantar," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala UPTD Liponsos Keputih Surabaya, Imam Muhaji menambahkan, bahwa setiap PPKS yang tinggal di Liponsos Keputih dilakukan asesmen. 

Dari hasil asesmen itu akan dipetakan mana PPKS yang sudah bisa diberdayakan atau belum.

"Jadi awalnya PPKS ini kita asesmen, kita petakan dulu. Kemudian kita sesuaikan jenis usaha pemberdayaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya," kata Imam.

Pada intinya, Imam menerangkan bahwa PPKS penghuni Liponsos Keputih yang diberdayakan ini sudah sekitar 90 persen bisa mandiri. 

Artinya, mereka sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum dan mandi secara mandiri. 

"Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang sudah 90 persen bisa mandiri itu yang diberdayakan," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Salurkan DBHCT untuk Program Padat Karya Toko Kelontong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) untuk sejumlah program padat karya bagi warga miskin, Jumat (29/9).

Salah satu program padat karya itu dalam bentuk pemberian sarana usaha toko kelontong.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin mengatakan, bahwa toko kelontong merupakan salah satu program padat karya yang diusulkan oleh warga miskin. 

Sebelumnya, mereka telah didata Perangkat Daerah (PD) pemkot dan ditanya terkait jenis usaha apa yang diinginkan.

"Kami di Dinas Sosial ada program yang dibiayai oleh cukai tembakau dan sesuai dengan juknisnya, itu bisa digunakan untuk peralatan usaha," kata Anna Fajrihatin, Sabtu (30/9).

Anna menjelaskan bahwa padat karya merupakan program pemberdayaan warga miskin yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Program tersebut berupa intervensi bantuan bagi warga miskin untuk disalurkan bekerja ke perusahaan atau diberikan sarana usaha.

"Dalam program padat karya ini, Pak Wali Kota menginginkan semua warga miskin mendapatkan intervensi. Nah, bentuk intervensi kan banyak, baik disalurkan ke perusahaan maupun diberikan sarana usaha," ujarnya.

Karenanya, Anna menyampaikan, bahwa untuk saat ini pemkot melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sarana usaha berupa toko kelontong. 

Bantuan usaha toko kelontong dari DBHCT diberikan kepada 174 warga miskin yang sebelumnya mengusulkan melalui perangkat daerah.

"Saat ini ada penyaluran untuk toko kelontong. Insyaallah minggu depan ada sarana usaha yang lain, ada jahit, ada lagi potong rambut. Jadi penyalurannya memang kita secara bertahap," ungkap dia.

Pihaknya berharap, melalui sarana usaha toko kelontong tersebut, pendapatan keluarga miskin bisa meningkat. 

Misalnya, ketika gaji pekerjaan suami Rp2 juta, maka jika diakumulasi dengan penghasilan toko kelontong yang dikelola istri, total bisa mencapai sekitar Rp3,5 - 4 juta.

"Harapannya nanti sesuai arahan Pak Wali Kota, setelah diberikan bantuan peralatan usaha, omzet (pendapatan) mereka meningkat. Nah, di Bulan Desember 2023, kita adakan lagi updating data (keluarga miskin)," ungkapnya.

Lebih dari itu, Anna juga menyatakan, bahwa melalui kerjasama seluruh PD di lingkup pemkot dan para stakeholder, maka diharapkan warga miskin di Kota Surabaya bisa terus berkurang. 

"Harapannya warga miskin di Surabaya berkurang," pungkasnya.

Sebagai diketahui, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial menyalurkan DBHCT untuk sejumlah program padat karya bagi warga miskin. 

Salah satu program padat karya dari DBHCT itu berupa pemberian sarana usaha toko kelontong. 

Rencananya, untuk jenis sarana usaha yang lain akan disalurkan Dinas Sosial secara bertahap.

Read More