Aksi Solidaritas Personel Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Serda Nurdin, seorang personel Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate, menunjukkan sikap yang luar biasa saat ia tidak hanya menikmati makanannya sendiri, tetapi juga turut membantu ibu-ibu dalam mencuci piring kotor sisa makanan dari anggota Satgas TMMD dan masyarakat setelah mereka selesai bekerja membangun pagar gereja di Kelurahan Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (04/10/2023).

Aksi solidaritas Serda Nurdin ini menjadi sorotan positif di tengah kesibukan anggota Satgas TMMD yang sedang melaksanakan tugas pembangunan di daerah tersebut. 

Meski lelah, Serda Nurdin tidak ragu untuk turut membantu mencuci piring kotor bersama para ibu-ibu setempat.

Dalam penuturannya, Serda Nurdin mengungkapkan bahwa ia merasa tergerak untuk membantu ibu-ibu tersebut karena mereka juga sudah berkorban dan ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan pagar gereja tersebut. 

Menurutnya, semua orang harus saling membantu dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Keberadaan Serda Nurdin dalam membantu mencuci piring kotor juga membuat ibu-ibu tersebut merasa senang dan terharu. 

Mereka mengapresiasi niat baik dan sikap positif Serda Nurdin yang rela turun tangan membantu meskipun tugasnya sebagai personel Satgas TMMD sangatlah padat.

Ibu Kristina, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perbuatan baik Serda Nurdin. 

Ia berharap bahwa tindakan ini akan menjadi contoh bagi anggota Satgas TMMD lainnya, serta masyarakat umum, untuk selalu membantu sesama dalam segala situasi.

Kepedulian Serda Nurdin juga diapresiasi oleh Letda Inf Hamdi Umasugi Komandan SSK Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate. 

Letda Hamdi menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan wujud dari semangat Satgas TMMD dalam membangun kebersamaan dan gotong royong dengan masyarakat setempat.

Keberanian dan kepedulian Serda Nurdin dalam membantu mencuci piring kotor menunjukkan bahwa seorang prajurit tidak hanya berfokus pada tugasnya, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Semoga aksi ini dapat meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di seluruh Indonesia.

Read More

Erick Thohir Ungkap 70 Persen Dana Pensiun BUMN Tidak Sehat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 70 persen atau 34 dari 48 dana pensiun (dapen) BUMN berada dalam kondisi tidak sehat.

Temuan tersebut dia dapatkan usai meminta anak buahnya untuk melakukan pengecekan langsung dana pensiun BUMN.

Pengecekan itu dilakukan di tengah upaya bersih-bersih di tubuh sejumlah perusahaan negara. Salah satu fokusnya adalah pada pengelolaan dana pensiun BUMN.

Selain itu, usai kasus yang menimpa Jiwasyara dan Asabri, Erick juga meminta perluasan audit terhadap dapen BUMN.

"Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," ujar Erick dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (3/10).

Karena temuan tersebut, Erick meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Nantinya, Audit Dengan Tujuan Tertentu itu dilaksanakan pada empat dapen BUMN.

Erick mengatakan keempat dana pensiun itu merugi Rp300 miliar disebabkan karena penyimpangan pada investasinya.

"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main - main dengan nasib para pensiunan," tegas Erick.

Read More

Sekjen PDIP Benarkan Khofifah Sudah Bertemu Megawati

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa menyusul isu nama Gubernur Jawa Timur itu masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo.

Menurut Hasto, Mega telah beberapa kali bertemu Khofifah. 

Dua di antaranya saat acara pertemuan para kepala desa di GBK pada Maret lalu, dan penanaman pohon mangrove di Surabaya akhir Juli.

"Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah kerap berulang kali, ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10).

Namun, Hasto tak mengungkap tegas apakah pertemuan tersebut turut membahas soal isu cawapres Ganjar. 

Dia mengatakan pertemuan antara Mega dan Khofifah membahas soal visi kepemimpinan ke depan.

Menurut dia, publik selama ini terlalu fokus pada figur dengan melupakan narasi, visi misi, dan agenda strategis dari seorang figur politik.

"Hal-hal yang sangat fundamental terkait narasi, visi misi, agenda strategis itu yang seharusnya kita gali dari para pemimpin tersebut," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto tak membantah bahwa cawapres Ganjar telah mengerucut ke beberapa nama yang telah beredar, seperti Mahfud MD, Khofifah, hingga Sandiaga Uno. 

Namun, dia menegaskan PDIP membuka peluang cawapres Ganjar merupakan nama baru yang belum beredar.

"Nama-nama tidak jauh dari yang beredar tetapi secara empiris 2019, tiba-tiba juga bisa muncul nama yang baru," katanya.

Kabar pertemuan Khofifah dengan Megawati sebelumnya disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. 

Pria yang akrab disapa Romy itu menyebut selain Khofifah, Mega bahkan juga telah bertemu Mahfud dalam kesempatan yang berbeda.

Namun dia tak mengungkap apakah pertemuan turut membahas soal cawapres.

"Yang saya dengar, nama keduanya memang beredar setelah keduanya diterima secara terbatas pada kesempatan terpisah oleh Ibu Mega," kata Romy dalam keterangannya.

Read More

Soal Penggeledahan Kemendag oleh Kejagung, Ini Kata Zulhas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

"Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun lalu sampai sekarang enggak kelar-kelar urusan minyak goreng lah, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam-macam ya tentu ini kita dukung agar bisa tuntas," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dalam pencarian data tambahan yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. 

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta. 

Sekjen Suhanto menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10) hari ini.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. 

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

Read More

Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Khofifah Disebut Sudah Bertemu Megawati

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sudah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah namanya masuk bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabar itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy). 

Menurut dia, Mega bertemu dengan Khofifah secara tertutup dan terpisah dari pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang namanya juga ada di bursa cawapres Ganjar.

"Yang saya dengar, nama keduanya memang beredar setelah keduanya diterima secara terbatas pada kesempatan terpisah oleh Ibu Mega," kata Romy dalam keterangannya, Selasa (3/10).

Dia mengaku memahami, baik Mahfud maupun Khofifah merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki rekam jejak panjang di sejumlah jabatan publik.

Romy mengatakan Mahfud merupakan politikus PPP saat pertama kali menjadi Menteri Pertahanan tahun 1999. 

Sementara Khofifah, pernah menjadi Juru Bicara PPP saat menjadi anggota Fraksi PPP di Sidang Umum MPR tahun 1997.

Bahkan, kata dia, PPP juga menjadi satu-satunya partai parlemen yang mengusung Khofifah sebagai cagub di Pilkada Jatim 2008. 

Kala itu, Romy menyebut dirinya menjadi ketua tim pemenangan.

"Pengusungan PPP ini berulang di Pilkada Jatim 2018, saat saya menjadi Ketua Umum, yang mengantarkan KIP menjadi Gubernur Jatim saat ini," ucap dia.

Romy mengaku menghargai upaya PDIP memasangkan tokoh-tokoh NU dengan Ganjar sebagai ikhtiar memenangkan Pilpres 2024. 

Namun, PPP masih merujuk amanat Rapimnas PPP 17-18 Juni 2023 dengan mendorong Sandiaga Uno sebagai cawapres.

"PPP bersama PDIP dan anggota kerja sama politik lainnya, terus mencermati secara seksama proyeksi kontribusi suara dari pemasangan-pemasangan tersebut, kabupaten demi kabupaten," kata dia.

Read More

Daftar 4 Dana Pensiun BUMN yang Diduga Selewengkan Uang Rp300 M

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada empat dana pensiun perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun hingga Rp300 miliar.

Erick mengatakan temuan tersebut didapati oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setelah diminta melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap empat perusahaan itu.

Keempat perusahaan tersebut antara lain, Inhutani, PTPN (Perkebunan Nusantara), Angkasa Pura 1, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Awalnya kita lakukan audit 4 dana pensiun. Ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1 dan RNI. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar," kata Erick dalam konferensi pers, Selasa (3/10).

Erick mengaku awalnya memang sengaja meneliti program dana pensiun yang dilakukan oleh BUMN. 

Pasalnya ia mengaku khawatir kasus korupsi Jiwasraya dapat kembali terulang di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ia mengatakan dari total 48 pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN, sebanyak 34 di antaranya atau setara 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

"Saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola BUMN mungkin ada indikasi yang sama," jelasnya.

"Karena itu saya bersama dengan Pak Wamen, Pak Sesmen membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan benar ada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan dugaan kerugian senilai Rp300 miliar itu tidak bersifat final dan berpotensi bertambah lantaran masih belum dilakukan perhitungan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Agung dan BPKP.

"Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun itu hasilnya dirampok oleh oknum yang biadab," katanya.

Oleh karenanya, Erick meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun tanpa pandang bulu.

Ia berjanji Kementerian BUMN mendukung penuh aparat hukum dalam mengusut penyelewengan dana pensiun.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri," kata Erick.

"Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main - main dengan nasib para pensiunan," tambahnya.

Read More

Penggeledahan Kemendag, Tim Kejagung Masuki Gedung Utama

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10).

Pantauan di lokasi, seorang pria dengan seragam bertuliskan Kejaksaan Agung RI terlihat mondar mandir di kawasan Gedung Kemendag. Ia didampingi dua orang berbaju batik keluar dari Gedung II kemudian masuk ke Gedung Utama Kemendag.

Ketiganya tidak mengeluarkan kata-kata dan terlihat berjalan dengan tangan kosong alias tak membawa apa-apa. 

Tidak ada pengawalan ketat dalam penggeledahan ini. Hanya beberapa petugas sekuriti yang bertugas di Kemendag berjaga di depan pintu gedung.

Menurutnya Kejagung akan mengumumkan secara resmi terkait penggeledahan tersebut lewat konferensi pers. Saat ini penggeledahan masih berlangsung.

"Itu nanti saya sebar. Ada gambarnya, kok (foto penggeledahan). Ada gambarnya, lagi dibikinkan rilisnya. Aku ndak ngerti tapi kayaknya masih berlangsung. Gambar-gambarnya ada kok nanti kita rilis," ujar Ketut saat dihubungi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. 

Penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

Kendati demikian, ia mengatakan saat ini pihaknya masih belum menentukan secara pasti berapa kerugian negara dalam kasus impor gula tersebut. 

Kuntadi menambahkan, Kejagung juga masih menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kerugian masih belum kami hitung masih dalam proses," pungkasnya. 

Read More

NasDem Sebut SYL Sedang Berobat, Pulang ke Jakarta 5 Oktober

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sedang menjalani pengobatan usai kunjungan kerja di Eropa.

Sahroni mengatakan SYL memang dijadwalkan pulang 1 Oktober. Tetapi harus ke rumah sakit, sehingga kepulangannya tertunda.

"Pak SYL itu ada kegiatan di luar negeri yang tadinya tanggal 1 [Oktober] harus pulang. Cuma karena hal tentang fisiknya, prostatnya masalah, jadi dia langsung ke RS," ucap Sahroni, Selasa (3/10).

Dia pun memastikan Syahrul akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Menurut Sahroni, SYL akan kembali ke Tanah Air pada Jumat, 5 Oktober mendatang.

"Maka itu tanggal 5 sudah di Jakarta," kata dia.

Kementan hilang kontak dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai kunjungan kerja di Eropa. 

Saat itu, Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi di kementeriannya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini. 

Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.

"Sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini," kata Harvick di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10).

Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga mengatakan sejauh ini belum ada riwayat kepulangan Syahrul Yasin Limpo dari luar negeri ke Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan Syahrul dijadwalkan kembali dari Eropa pada 30 September hingga 1 Oktober 2023.

"Kembali lagi direncanakan tanggal 30, sampai di Indonesia tanggal 1, tetapi di situ kita sudah cek belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan sudah berada di Indonesia," kata Silmy di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10).

Read More

Mahfud Mengaku Tak Lihat Tanda-tanda Jokowi Reshuffle Kabinet

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak melihat tanda-tanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali merombak atau reshuffle menteri di kabinet. 

Namun, ia mengamini Jokowi punya hak prerogatif untuk merombak jajaran menteri.

"Perasaan saya dan keterlibatan saya, di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini. Enggak ada, sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain," ujar Mahfud usai acara penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Kemenkopolhukam di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/10).

Mahfud menegaskan sama sekali tidak tahu soal isu reshuffle kabinet. Ia meminta publik menunggu keputusan Jokowi.

"Enggak tahu saya. Tunggu Presiden saja lah. Itu hak-hak prerogatif presiden," ucapnya.

Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut sudah jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selain itu, ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang terseret di pusaran kasus korupsi penyediaan menara pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.

Ia disebut menerima duit Rp27 miliar.

Jokowi sudah merespons soal isu reshuffle itu. Namun, Jokowi tidak menjawab secara lugas. Dia justru bertanya balik kepada wartawan yang meminta komentarnya soal isu reshuffle.

"Dengar dari mana?" kata Jokowi setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (1/10).

Read More

Kejagung Pastikan Menpora Dito Hadir ke Persidangan Korupsi BTS 4G

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, disebut menerima aliran dana kasus BTS 4G Bakti Kominfo hingga Rp 27 miliar. 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, menyatakan bahwa yang bersangkutan bakal dipanggil ke persidangan.

"Jadi Pak Dito itu pasti kami juga hadirkan di persidangan. Nanti teman-teman monitor di persidangan. Karena itu kepentingan saksi juga penting buat kepentingan pembuktian di persidangan bagi penuntut hukum," kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Namun terkait pemanggilan Dito berikutnya, Kuntadi, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, menyampaikan harus melihat dinamikanya terlebih dahulu. 

Dirinya mengaku kalau hari ini pihaknya juga sedang memeriksa sejumlah saksi di Pengadilan Tipikor, yang memiliki nilai urgensi dengan pembuktian terkait uang Rp 27 miliar.

Sayangnya mengenai kapan waktu pemanggilan Dito dilakukan, Kuntadi tidak bisa menjawabnya. 

Dirinya mengatakan, bahwa urusan tersebut diserahkan kepada penuntut hukum.

"Untuk persidangan itu ranahnya direktur penuntutan. Kami posisinya hanya mencermati, mempelajari, dan mengevaluasi. Mengenai kapan yang bersangkutan dipanggil di persidangan, apakah atas permintaan hakim atau atas kepentingan penuntutan sendiri kami serahkan kepada beliau-beliau," jelasnya.

Hanya saja Kuntadi menegaskan bahwa saat ini prosesnya masih berjalan. Dirinya meminta jangan menganalisa dari satu sisi saja.

"Kami membutuhkan minimal dua alat bukti. 100 orang saksi, itu baru satu alat bukti. Kami butuh alat bukti lain dan itu sedang kami cari. Kami mohon jangan meilhat ini secara parsial, lihat perkara ini secara utuh," ujar Kuntadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa nama Dito mencuat usai saksi mahkota menyebut aliran dana juga masuk ke Menpora. 

Awalnya Hakim Ketua, Fahzal Hendri, mencecar Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, terkait pengeluaran dana yang dilakukan untuk mengamankan kasus BTS 4G Bakti Kominfo.

Lalu Irwan mengaku telah memberikan sebesar Rp 27 miliar kepada seorang yang bernama Dito Ariotedjo. 

Ia mengaku sebelumnya hanya tahu namanya saja, tetapi tidak dengan perawakannya.

Setelah itu Irwan menjelaskan ke hakim bahwa belakangan ini ia tau Dito yang dimaksud menjabat sebagai Menpora. 

Kata dia, dengan uang itu Dito menjanjikan untuk mengamankan kasus BTS 4G Bakti Kominfo.

"Kepentingan apa dia dengan masalah BTS ini, Rp 27 miliar?" tanya Anggota Hakim, Rianto Adam Pontoh.

"Untuk penyelesaian kasus," ungkap Irwan.

Terkait dengan hal itu Menpora Dito sudah angkat bicara.

"Semua proses formil kita pasti hormati. Kan saya juga udah diperiksa pada Juli udah klarifikasi dan memberikan keterangan," kata Dito seusai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10) lalu.

Dito kembali menegaskan dia bersikap kooperatif terkait perkara tersebut. Termasuk dalam hal ini memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya.

"Ya semua proses formil sudah saya jalankan, dan kita kan nggak pernah tidak ikut kan pasti ikut karena kita yakin juga. Semua sudah disampaikan secara resmi dan formil. Kan saya hadir (kooperatif), nggak pernah tidak hadir," jelasnya.

Read More

Paripurna DPR Sepakat Arsul Sani Jadi Hakim MK Gantikan Wahiduddin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Rapat Paripurna DPR menyetujui anggota dewan dari Fraksi PPP Arsul Sani untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki usia pensiun.

Persetujuan itu disampaikan anggota DPR dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Arsul terpilih setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Komisi III DPR selama dua hari pada Senin-Selasa (25-26/9) lalu.

"Apakah laporan komisi III DPR atas hasil uji kelayakan atas uji kelayakan terhadap hakim MK dapat disetujui untuk ditetapkan?" ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang.

"Setuju," teriak anggota DPR yang hadir.

Arsul sebelumnya telah mengantongi sembilan atau semua suara fraksi dalam rapat pleno hasil fit and proper test calon hakim MK di Komisi III DPR, Selasa (26/9). 

Arsul yang merupakan anggota Komisi II DPR itu mengalahkan enam calon hakim MK lain dalam proses tersebut.

Selain Arsul, enam nama lain yang ikut seleksi calon hakim konstitusi di DPR adalah Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Hirida Hasan, dan Abdul Latif.

Sebagai informasi, Arsul berstatus masih aktif sebagai Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP saat mengikuti proses fit and proper test sebagai hakim MK.

Di Komisi II, ia baru bertugas selama dua bulan sejak tugas terakhirnya di Komisi III DPR yang mengurusi masalah hukum dan keamanan.

Sementara di PPP, Arsul menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sejak periode kepemimpinan Suharso Monoarfa mulai 2019-2022 hingga Plt. Ketua Umum Muhamad Mardiono saat ini.

Arsul telah menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR, Anggota Komisi II DPR, dan Wakil Ketua Umum PPP usai terpilih jadi Hakim MK.

Selanjutnya, DPR menyerahkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik Arsul sebagai Hakim MK sebagai usulan DPR.

Adapun Wahiduddin Adams akan masuk masa pensiun hakim konstitusi karena akan berusia 70 tahun sesuai dengan aturan UU MK yang baru. 

Pria kelahiran Palembang pada 17 Januari 1954 itu akan genap berusia 70 tahun pada awal tahun depan.

Wahiduddin--yang sebelumnya pegawai birokrasi dengan jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham - menjabat hakim MK sejak 21 Maret 2014.

Read More

Gubernur Khofifah Buka Jambore Jatim 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Jambore Jatim 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Tuban, Senin (2/10/2023) malam yang diselenggarakan Kwarda Pramuka Jatim.

Dimana pembukaan acara Jambore 2023 di Tuban, ini ditandai dengan dinyalankan api unggun oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Ketua Kwarda Jatim, Arum Sabil, Bupati Tuban Aditya Halindra Farsidzky. Jambore 2023 ini dilaksanakan mulai Senin 2 Oktober - Sabtu 7 Oktober 2023.

"Alhamdulillah pertemuan jambore 2023 di Tuban sungguh luar biasa dan antusias sekali disambut masyarakat Tuban dan peserta Jambore dari 38 kab/kota. Dimana pertemuan Jambore ini bukan hanya fisik saja tapi juga pertemuan pikiran, gerakan dan juga pertemuan kebangsaan diantara kita semua serta juga terutama penggalang pramuka,"kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan di hadapan peserta Jambore 2023.

Dikatakannya, Gubernur Khofifah negara Indonesia di usianya yang ke-100 tahun akan menjemput generasi emas 2045. 

Oleh karena itu, generasi Pramuka terutama tingkatan penggalang bisa menyambut dan memanfaatkan momen emas tersebut.

"Pertemuan jambore 2023 ini diikuti peserta yang masih berusia 13 -15 tahun begitu juga penggalang. Mudah - mudahan peserta yang hadir di Jambore ini bisa sukses menjadi calon pemimpin bangsa seperti Bupati, Walikota, Gubernur, DPRD, Dosen, TNI, Polri, menteri bahkan Presiden,"ucap Gubernur Khofifah yang langsung diamini oleh peserta Jambore Jatim 2023.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan Indonesia Emas 20245 Gubernur Khofifah berpesan kepada peserta Jambore. 

Yaitu Jauhi bahaya Narkoba, Jangan berpacara dulu, kemudian berbakti dan hormati kedua orang tua serta juga para guru pendidik. 

"Pesan saya tadi merupakan kunci untuk menjadi sukses dan generasi emas Indonesia,"katanya.

Selain itu juga Gubernur Jatim Khofifah, menyampaikan disetiap gerakan pramuka pasti memiliki napas patriotiknya kuat, disetiap keluarga pramuka pasti memiliki gerakan didasari Pancasila. 

Dan juga Pramuka pandai bersholawat.

"Mudah - mudahan dari bumi perkemahan Ngawun Abilowo Tuban menghasilkan pikiran - pikiran besar, dan membawa Jawa Timur, dan kabupaten Tuban menjadi berjaya serta barokah. Begitu juga hasil Jambore 2023 bisa juga membawa Pramuka Indonesia menjadi berjaya di dunia,"pungkas Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Ketua Kwarda Jatim, Arum Sabil mengatakan Jambore Jatim 2023 merupakan perkemahan akbar Pramuka Penggalang se-Jawa Timur yang digelar Kwarda Pramuka Jatim setiap 5 tahun sekali.

Tujuannya adalah membentuk perilaku, meningkatkan kemandirian, keterampilan, mengamalkan kode kehormatan Pramuka yaitu Satya dan Darma Pramuka, serta mengembangkan Pramuka Penggalang Jatim sebagai generasi emas Bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila untuk dapat menjadi pribadi yang produktif. 

Tema Jambore Jatim 2023 adalah Produktif, yaitu Patriotik, Religius, Edukatif dan Inovatif.

"Terima Kasih Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang membimbing perjalanan Pramuka di Jawa Timur. Serta mendukung penuh, sehingga pramuka Jatim tetap Produktif. Terima kasih juga kepada Bupati Tuban yang telah menyediakan tempat atau tuan rumah jambore 2023 yang begitu luar biasa," katanya.

Read More