Pangkoarmada II Terima Kendaraan Dinas TNI AL Dari Kasal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebagai wujud nyata dari kebijakan dan komitmen kuat pemimpin TNI AL, dalam mewujudkan program perencanaan pembangunan Angkatan Laut tahun anggaran 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima Kendaraan Dinas (Randis) TNI Angkatan Laut dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Lapangan Denma Mabesal, Jakarta. Jumat (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kasal membagikan randis sebanyak 173 kendaraan roda empat dan 100 unit kendaraan roda dua yang diserahkan kepada para Komandan KRI, Komandan Batalyon Marinir, Komandan Skuadron Penerbangan, Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) TNI AL, serta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal).

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan dinas ini, dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab prajurit, sehingga dapat terlaksana dengan lancar. 

Selain itu, Kasal juga menekankan agar kendaraan dinas yang telah diserahkan supaya dirawat dengan baik dan tidak disalahgunakan.

“Modernisasi kendaraan dinas ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan tugas satuan-satuan jajaran TNI AL dalam pengabdiannya kepada TNI, TNI AL, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kasal.

Menanggapi hal tersebut, Pangkoarmada II mengucapkan terima kasih kepada Kasal sebagai pemimpin TNI AL, yang telah peduli kepada prajuritnya dan satuan dengan menambah kendaraan operasional.

Read More

Emil Dardak : Digitalisasi Birokrasi Harus Sejalan dengan Proses Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi agar sejalan dengan kebutuhan dan proses usaha. 

Utamanya terkait dengan kemudahan dan kecepatan perijinan bagi para pelaku usaha.

"Jadi digitalisasi ini tidak bisa seketika langsung tanpa memikirkan bussiness process," ujar Plt Gubernur Emil saat membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2023 DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut disampaikan Emil Dardak panggilan akrabnya itu, digitalisasi bisa dilakukan dengan penyederhanaan proses di dalam birokrasi itu sendiri. Ketika percepatan sudah terjadi pada proses yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka sama halnya dengan proses lanjutan yang ada di balik meja. 

"Nyatanya kita sudah mempercepat interface kepada publik tanpa menyederhanakan proses di belakang meja," katanya.

Selain itu, Plt Gubernur Emil juga mengatakan, digitalisasi yang berdampak pada percepatan proses perijinan di masyarakat tidak semuanya serba online. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan analisa mendalam sebelum dilakukan persetujui.

"Tidak semua proses perijinan itu bisa dilakukan cepat seperti menutup mata, harus ada ruang diskresi karena tidak semua pertimbangan itu terejawantahkan secara hitam putih," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa, diskresi juga tidak boleh dengan alasan yang memiliki kesan tidak jelas atau abu abu. Penolakan yang dilakukan haru dapat dipertanggungjawabkan secara tegas.

"Alasan sebuah penolakan harus transparan, jelas, tegas dan adil pada semua itu yang penting. Tidak boleh tebang pilih," tegasnya.

Oleh sebab itu, melalui keberadaan Forum seperti yang digelar APERSI ini, dirinya berharap bisa mendapat banyak masukan atas kondisi riil yang terjadi di lapangan. Harapannya, bisa menjadi kritik yang membangun akan sistem birokrasi di Pemprov Jatim.

"Ini PR kita kedepan untuk bisa menciptakan sistem yang lebih bermartabat," pungkasnya.

Read More

Babinsa Kodim Tikung Distribusikan Air Bersih Untuk Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pendistribusian air bersih kian gencar dilakukan oleh Koramil di jajaran Kodim 0812/Lamongan. 

Penyaluran itu, dilakukan oleh Babinsa.

Seperti yang dilakukan oleh Sertu Nur Kosim, Babinsa Koramil Tikung di Desa Soko, Kecamatan Tikung. Jumat (06/10/2023).

Krisis air bersih yang melanda Desa itu, seakan menjadi perhatian tersendiri bagi Sertu Nur Kosim. 

Bahkan, bersama beberapa pihak terkait, dirinya berupaya mengatasi krisis tersebut.

“Kami merangkul pihak Desa untuk mencari solusi terkait krisis di Desa Soko,” ucapnya.

Setidaknya, kata dia, terdapat ribuan liter air bersih yang saat ini didistrubikan untuk masyarakat di Desa tersebut.

Ia berharap, adanya pendistribusian air bersih itu bisa mengatasi keluhan yang selama ini diraskan oleh warga di Desa Soko. 

“Semoga memberikan banyak manfaat," pungkasnya.

Read More

Selain BLT, 1.118 Warga Miskin di Kota Surabaya Diberi Bantuan Peralatan Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerimanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. 

Kini, Wali Kota Eri melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (10/5/2023).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan pada tahun 2023 ini, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp 15 miliar. 

Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga Bantuan Peralatan Usaha.

"Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu," kata Wali Kota Eri seusai acara.

Ia menegaskan bahwa BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha ini diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos, sehingga yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT ini. 

Namun, ia tidak ingin yang menerima BLT ini hanya selalu berharap BLT. 

"Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya tadi ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya," kata dia. 

Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. 

"Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah merubah dirinya, makanya kita pantau terus," ujarnya. 

Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha.

"Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," pungkasnya.

Read More

Dandim Lamongan Kukuhkan Kampung Tanggap Hibernasi

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Keberadaan kampung hijau berseri dan berinovasi atau kampung hibernasi menyita perhatian sejumlah pihak. Bahkan, keberadaan kampung yang berlokasi di Balai Desa Klagensrampat, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur itu dikukuhkan Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Dijelaskan Dandim, keberadaan kampung hibernasi merupakan inovasi yang luar biasa. 

Pasalnya, langkah itu menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, salah satunya soal kebersihan.

“Kampung hibernasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, cuaca dan iklim yang berubah-ubah seperti saat ini,” ujarnya. Jumat (06/10/2023).

Hibernasi, kata Dandim, memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya pengukuhan kali ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kampung hibernasi yang digagas oleh masyarakat.

“Sehingga, kampung Klagensrampat ini memiliki ciri khas tersendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Klagensrampat, Suliono menambahkan jika kampung tersebut juga memiliki keunggulan, salah satunya mengelola sampah menjadi berkah.

Ia berharap, keberadaan kampung hibernasi di Desanya itu bisa dijadikan salah satu Desa wisata yang memiliki ikon sendiri.

“Langkah pertama, tentunya membuat master plan atau perencanaan yang matang. 4 bulan ke depan, saya berharap pendampingan dalam pengelolaan sampah,” bebernya.

Read More

Eks Sekjen PRD dan Tapol Orba, Petrus Hariyanto Siap Kawal Gugatan Rekam Jejak Capres & Cawapres di MK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sunandiantoro, S.H.,M.H. dan Anang Suindro, S.H., M.H. Selaku kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) mendatangi Eks Tapol Orba yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) Bang Petrus Hariyanto. 

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mengkonsolidasi para aktivis Hak Asasi Manusia dan Para Korban penculikan aktivis mahasiswa pada tahun 1998. 

Sebelumnya PROKLAMASI selaku pemohon register 134/PUU-XXI/2023 telah mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar melakukan penelitian khusus berkaitan dengan rekam Jejak para Capres dan Cawapres yang meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, dan rekam jejak karir serta prestasi.

Sunandiantoro, S.H.,M.H. Menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Bang Petrus (Eks Sekjen PRD) tersebut dalam rangka memperjuangkan Hak Asasi Manusia secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

“Kami kuasa hukum dari mahasiswa selaku pemilih dan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) saat ini telah mengajukan Permohonan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan Nomer Register 134/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tugas kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai Rekam Jejak Capres dan Cawapres, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia,” kata Sunandiantoro, S.H.,M.H, Jum'at (6/10).

Sunan menambahkan bahwa tujuan dari adanya penambahan Tugas dari KPU RI dan Bawaslu RI untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak capres dan cawapres adalah dikarenakan terkesan tugas dari KPU dan Bawaslu saat ini hanyalah bersifat atministratif belaka dan bahkan terkesan seperti tukang stempel.

Padahal lanjut Sunan, KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat penting dan menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Kami melihat tugas KPU dan Bawaslu saat ini kan hanya bersifat administratif dan seperti tukang stempel belaka, padahal dari tangan KPU dan Bawaslu ini kita akan mendapatkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Sehingga kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan uji materiil terhadap Undang Undang Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan Penambahan Tugas KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan paikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM berat (penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa), dan rekam jejak karir serta prestasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Kemudian hasil penelitian khusus tersebut wajib diumumkan kepada rakyat Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye Pilpres,” tegasnya.

Selanjutnya Bang Petrus (Eks Sekjen PRD) menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh adik adik mahasiswa dalam upaya perjuangan HAM di ruang Mahkamah Konstitusi (MK). 

Petrus menambahkan bahwa langkah yang dilakukan oleh adik adik mahasiswa yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Penambahan Tugas KPU dan Bawaslu tersebut sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh dirinya yaitu berkaitan dengan sikap politik menolak Capres Pelanggar HAM.

“Sebagai eks Sekjen PRD, saya mendukung dan siap mengawal langkah para mahasiswa yang tergabung dalam PROKLAMASI (Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia) yang melakukan Uji Materi Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar ada penambahan tugas kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait rekam jejak Capres dan Cawapres. Langkah mereka sejalan dengan apa yang sedang kami lakukan yaitu menolak Capres yang memiliki rekam jejak Pelanggar HAM, penculik aktivis, dan menghilangkan orang secara paksa,” ungkapnya.

Terakhir Sunan dan Petrus meyakini bahwa apa yang sedang diperjuangkan ini adalah hal yang baik untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia, mereka yakin mendapat dukungan dari banyak pihak yang konsisten dan peduli tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Read More

Arumi Lantik Pj Ketua TP PKK Bangkalan

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin, malantik Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan Siti Nurhuda Arief di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, Rabu (4/10/2023).

Dilantiknya Siti Nurhuda Arief menjadi Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan berdasarkan keputusan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/KEP/PKK.PROV/IX/2023 tanggal 23 September 2023. Ia menggantikan Ketua TP PKK Zaenab Zuraidah Abdul Latif yang masa jabatannya selesai pada tanggal 24 September 2023.

Dalam sambutannya, Arumi berpesan untuk terus membina koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor untuk mewujudkan keberhasilan dan prestasi dalam program satu tahun kedepan, yang implementasinya disesuaikan dengan berbagai potensi-potensinya.

“Saya berharap kepemimpinan ibu penjabat selama satu tahun kedepan, untuk menindaklanjuti program kerja yang telah dilaksanakan TP PKK Kabupaten Bangkalan, dimana implementasinya disesuaikan dengan potensi daerah, potensi SDM dan ketersediaan anggaran, yang pelaksanaannya bersinergi dengan OPD, stakeholder terkait dan tokoh masyarakat.” Katanya.

Selain itu, Arumi juga menekankan untuk terus menjaga komposisi kepengurusan TP PKK Kabupaten Bangkalan yang ada saat ini, karena menurutnya, sesuai dengan AD/ART TP PKK minimal 50% kepengurusan tetap berada dalam posisi semula meskipun telah berganti pimpinan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga soliditas dan kegotong-royongan yang telah dibangun sebelumnya.

“Di AD/ART kita, jika ada ketua yang baru mohon berkenan 50% dari pengurusnya itu tetap dalam posis semula dan tidak diganti, karena esensinya PKK itu kerjanya gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan,” ungkapnya

Tak hanya itu, Arumi juga menitipkan pesan kepada Pj Bupati Bangkalan supaya terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada TP PKK Kabupaten Bangkalan, sehingga program-program yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan mampu mengukir prestasi.

“Support sistem ini tidak bisa terbangun kalau misalnya tidak ada support juga dari pemerintah daerah, saya titipkan TP PKK Kabupaten Bangkalan bersama pemerintah bisa berjalan berseiringan dengan support semua pihak, khususnya Bapak Bupati,” ujar Arumi.

Diakhir, Arumi memberikan ucapan selamat kepada Pj Ketua TP PKK yang baru dan juga apresiasi serta penghargaan kepada Ketua TP PKK yang lama atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin TP PKK Kabupaten Bangkalan.

“Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Nurhuda Arief sebagai Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan, semoga sukses, sehat, penuh semangat dan amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

“Serta ucapan terima kasih dan apresiasi serta pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada  Ibu Zaenab Zuraidah Abdul Latif yang hebat, atas dharma bakti dan pengabdiannya yang telah menyelesaikan masa bhakti jabatannya,' pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Bupati Bangkalan, Sekda Kabupaten Bangkalan beserta Ibu, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Bangkalan, Pengurus TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Pengurus TP PKK Kabupaten Bangkalan.

Read More

Siap Amankan VVIP KTT AIS Forum Ke-1, Kaskoarmada II Pimpin Apel Gelar Pasukan Pelepasan Satgasla TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memastikan kesiapan dan kelengkapan seluruh prajurit Jalasena sebelum pelaksanaan Pengamanan Laut Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) Forum ke-1 Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 Oktober mendatang di Bali, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., memimpin Apel Gelar Pasukan Satuan Tugas Laut (Satgasla) TNI AL, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya, (6/10).

Adapun unsur-unsur Koarmada II yang terlibat dalam pengamanan laut KTT AIS 2023 diantaranya KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Yos Sudarso-353, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Hasan Basri-382, KRI Tongkol-813, KRI Bontang-907, KRI Radjiman Wedyodiningrat-992, tim Kopaska, tim Penyelam, Sea Rider, LCVP dan Heli Panther.

Dalam kesempatan tersebut, Kaskoarmada II juga menginspeksi kesiapan prajurit sebanyak 2.128 orang yang terdiri dari staf Satgasla 150 orang, ABK KRI 1.397 orang, crew Helly 39 orang, Kopaska 50  orang, Penyelam 50 orang, tim kesehatan 50 orang, dan unsur lainnya 402 orang.  

Pangkoarmada II selaku Komandan Satgasla dalam amanatnya yang dibacakan Kaskoarmada II menyampaikan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), adalah melaksanakan pengamanan VVIP secara terpadu. Mengingat esensi dari kegiatan ini terhadap bangsa dan negara, untuk itu peranan Satgasla dalam pengamanan VVIP menjadi misi utama. 

“Jangan sampai ada gangguan dari laut yang tidak terdeteksi, selalu waspada semua pergerakan dari arah laut,” ujarnya.

Read More

20 Finalis Duta Batik Kota Mojokerto Siap Dukung Pariwisata

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kota Mojokerto berupaya mendukung sektor pariwisata dengan memberikan pelatihan komunikasi publik kepada 20 finalis Duta Batik Kota Mojokerto 2023 selama sepekan di Kota Mojokerto.

Dari tanggal 4 hingga 10 Oktober 2023 mendatang, para finalis Duta Batik akan diberikan materi selama 8 jam perhari dengan menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Kepada para finalis, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memberikan pesan, di antaranya duta batik harus mampu mengemas cerita menarik di balik filosofi motif batik Kota Mojokerto.

“Kekuatan cerita batik ada pada filosofinya, para pembatik melahirkan coretan-coretan di atas kain itu pasti ada inspirasi dan filosofinya, Duta Batik harus bisa mengemas cerita yang menarik di balik motif batik Kota Mojokerto,” ungkap Wali Kota Mojokerto melalui rilis Humas Pemkot Mojokerto (5/10/2023). 

Sosok yang akrab disapa Ning Ita tersebut juga berpesan, finalis Duta Batik juga harus memahami Daya Tarik Wisata (DTW) Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang saat ini sedang dalam proses Pembangunan. Nantinya akan menjadi destinasi wisata baru di Kota Mojokerto.

“Saat ini sedang proses pembangunan, tahun depan ketika difungsikan akan jadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Mojokerto. Wisatawan yang datang ke sana bisa melihat dan praktik secara langsung proses pembuatan batik, juga dapat melihat sampai jadi produk baju, tas, alas kaki, aksesoris dan produk turunannya. Duta Batik harus bisa menceritakan itu,” terang Ning Ita.

Duta Batik Kota Mojokerto juga harus mengetahui ada berapa teknik membatik, berapa jumlah pengrajin batik, pengrajin alas kaki, hingga berapa jumlah motif batik Kota Mojokerto.

“Kota Mojokerto saat ini memiliki 30 pengrajin batik, 216 pengrajin alas kaki, dan 73 motif batik yang sudah bersertifikat Hak kekayaan intelektual (HKI), Duta Batik harus mengetahui,” imbuhnya.

Saat ini, Pemkot Mojokerto juga sedang mengembangkan motif batik kontemporer dengan menggunakan pewarnaan alami.

Read More

Gubernur Khofifah Dorong Guru Terus Berinovasi Cetak Generasi Emas 2045

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong para guru di Jatim untuk  meningkatkan inovasi, kreativitas, kompetensi dan profesionalismenya. 

Ini penting, karena guru berkontribusi besar dalam mencetak generasi  bangsa khususnya menyambut generasi emas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ajakan sekaligus semangat itu disampaikan Gubernur Khofifah bertepatan dengan peringatan Hari Guru Sedunia yang ditetapkan UNESCO setiap tanggal 5 Oktober.

"Kreativitas dan inovasi para guru sangat penting terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Dengan begitu, maka para guru akan mampu mencetak para generasi emas 2045 yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi," kata Gubernur Khofifah, Kamis (5/10/2023).

Sebagai informasi, tema besar yang diangkat pada peringatan Hari Guru Sedunia tahun 2023 adalah  The teachers we need for the education we want: The global imperative to reverse the teacher shortage. 

Artinya 'Guru yang kita butuhkan untuk pendidikan yang kita inginkan: Keharusan global untuk membalikkan kekurangan guru.'

Gubernur Khofifah mengatakan, sejalan dengan tema tersebut, maka para guru harus mampu beradaptasi terhadap tantangan global. 

Namun, yang tidak kalah penting, adalah pendidikan karakter termasuk di dalamnya menumbuhkan semangat nasionalisme kepada para siswa.

"Anak-anak Indonesia harus dibentuk menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan tinggi, menguasai  teknologi, namun tanpa mengesampingkan pendidikan karakter kuat. Anak-anak harus berkeadaban tinggi , mengedepankan toleransi, serta menjunjung tinggi nasionalisme," terangnya.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya budaya Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi (IKI) harus terus ditanamkan sejak dini oleh para guru. 

Karena menurutnya hal tersebut akan membentuk generasi penerus bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan.

"Guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi anak didiknya dalam membudayakan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi atau IKI," tegasnya.

Dalam momen Hari Guru Sedunia ini, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh pihak terus menghormati profesi guru. Menurutnya, guru adalah suri tauladan maka harus terus dihormati sebagaimana mestinya.

"Di hari Guru sedunia ini kita juga harus memberikan dukungan kepada guru, tidak merendahkan profesi guru karena mereka  punya andil besar mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi dan penghormatan kepada para guru di Indonesia. Ia berharap ke depan  kesejahteraan para guru di Indonesia terus meningkat.

"Banyak sekali guru yang berada di daerah-daerah terpencil yang dengan penuh  pengorbanan dan keikhlasan memberikan pengabdiannya untuk anak-anak masa depan bangsa," tuturnya.

"Selamat hari guru sedunia, terima kasih atas seluruh dedikasi terbaiknya, dan mari bersama-sama berjuang menjemput Indonesia emas 2045," tutupnya.

Read More

Lamongan Peringati HUT ke-78 TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kodim 0812 memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kamis (5/10/2023) di Alun-alun Lamongan.

TNI telah hadir dan menjalani amanah sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir selama 78 tahun untuk menghadapi ancaman dan hambatan terhadap kedaulatan negara. 

Momentum ini dijadikan sebagai cambuk untuk berbenah semakin tangguh dalam menghadapi ancaman kompleks meliputi krisis pangan, krisis finansial, situasi politik ekonomi, dan krisis di berbagai dunia.

"Tema yang diambil tahun ini ialah "TNI patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju". TNI harus terus tangguh mewujudkan profesionalisme dan mampu beradaptasi  dengan inovasi modern untuk bisa menjaga kesinambungan pertahanan bangsa," tutur Komandan Kodim 0812 Letkol Arm Ketut Wira Purbawan yang juga bertindak sebagai inspektur upacara.

Selanjutnya, Letkol Wira memaparkan makna dari tema yang diambil tahun ini ialah arahan kepada seluruh prajurit TNI agar mampu mengawal pesta demokrasi 2024. 

Karena berhasilnya pesta demokrasi sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang berbentuk demokrasi.

"Tahun depan adalah tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan bersih. Terlebih negara kita ialah negara berbentuk demokrasi," terang Wira.

Letkol Wira menekankan sikap yang harus dipedomani oleh TNI di antaranya peningkatkan keimanan ketuhanan kepada Tuhan yang maha esa sebagai landasan mental. 

Selain itu, memegang teguh Sapta Marga, TNI wajib terus menjaga  kemanunggalan dan kepercayaan masyarakat, berkomitmen netralitas mengikuti peraturan peradaban dan perintah yang telah diberikan terkait cara bersikap dan bertindak dalam pesta demokrasi. 

Serta menjalin komunikasi sinergisitas dengan seluruh komponen bangsa lainnya demi tercapainya kesejahteraan bangsa, dan menjaga nama baik TNI di manapun berada.

Setelah menyemarakkan HUT TNI dengan menggelar rangkaian kegiatan melibatkan masyarakat, HUT ke 78 kali ini juga menyuguhkan pertunjukan drama kolosal dengan mengangkat kisah ikon pahlawan Lamongan Kadet Suwoko. 

Drama yang dilakonkan okeh pemuda pemudi Lamongan ini membangkitkan semangat pemuda untuk lebih cinta terhadap tanah air. 

Seperti Suwoko yang tak gentar melawan penjajah Belanda di Desa Gumantuk Kecamatan Sekaran pada masa silam.

Tidak hanya itu, TNI Lamongan juga memberikan inspirasi jiwa pendekar kepada generasi muda melalui dukungan kepada ikatan pencak silat Indonesia (IPSI) Lamongan. 

Di akhir kegiatan perwakilan IPSI Lamongan tampil dengan gagah membawakan gerakan silat masing-masing.

Dalam resepsi tasyakuran HUT TNI ke 78 yang digelar di Pendopo Lokatantra usai upacara, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf menitipkan pesan kepada TNI agar bersinergi untuk mengawal jalannya pemilu tahun depan. 

"Tahun depan kita akan menapaki tahun pemilu, TNI sebagai pengawal di bumi nusantara saya harap aktif untuk mengawal dan menjamin keberhasilan berlangsungnya pesta demokrasi," pesan Pak Bro sapaan akrab orang dua di Kabupaten Lamongan.

Read More

Oknum Kapten Kapal Halangi Anggota Pomal Saat Melaksanakan Tugas di Pelabuhan Manado

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Penghalangan terhadap anggota Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal VIII Manado saat melaksanakan tugas negara kembali terjadi di Pelabuhan Manado. 

Penghalangan tersebut dilakukan oleh oknum Kapten dan ABK Kapal, saat kapalnya digeledah dan diperiksa oleh Pomal Lantamal VIII Manado. Pada Rabu (4/10).

Keempat orang yang diduga menghalangi dan menyerang Tim Satgas diantaranya CAH (Nahkoda KM. Gregorius), MD (Mualim Satu KM. Saint Mery), FM (Koki KM. Barcelona IIA), dan FSA (Calon ABK KM. Barcelona IIA).

Adapun kronologis kejadian sekira pukul 04.30 WITA saat sedang melaksanakan tugas negara, anggota Satgas Gakkumla diduga dihalangi beberapa Oknum ABK dan Kapten Kapal yang sedang pesta miras diatas KM. 

Barcelona IIA yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Manado. Oknum Kapten dan ABK yang pesta miras diatas kapal tersebut membuat Anggota Satgas terusik saat bertugas, karena bukan hanya meneguk minuman keras saja, tapi mereka mengganggu keamanan dan ketertiban disekitarnya dengan cara teriak-teriak.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai tersebut, tim telah mendapatkan barang ilegal berupa kosmetik merk Brilliant asal Philipina sebanyak tiga koper yang belum diketahui pemiliknya.

Pada kesempatan tersebut, Danpomal VIII Manado selaku Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje Komaling menyampaikan bahwa keempat orang yang membuat keributan di Pelabuhan Manado sudah membuat surat pernyataan, yang berisi mereka tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu lagi, dan sudah meminta maaf kepada Tim Satgas Gakkumla.

“Untuk saat ini barang bukti tiga koper kosmetik ilegal merk Brilliant asal Philipina telah diamankan di Mako Pomal Lantamal VIII Manado untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

Di tempat berbeda, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., memberikan apresiasi kepada Satgas Gakkumla dan Pomal Lantamal VIII Manado dalam upaya penegakkan hukum di wilayah laut dan perairan guna mencegah keluar masuknya barang-barang ilegal yang tidak dibenarkan masuk ke wilayah Sulawesi Utara, tujuannya untuk mengamankan Sulawesi Utara secara khusus dan NKRI secara umum yang berdampak buruk terhadap perekonomian.

Read More