Kerjasama Tekan Inflasi Antar Daerah, Pemkot Surabaya MoU dengan Kabupaten Buru Selatan-Maluku

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Indonesia  mengenai Jaringan Lintas Perkotaan di Ruang Sidang Walikota, Kamis (5/10/2023). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi dan Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa sepakat untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya saling menekan laju inflasi di wilayahnya masing-masing. 

“Kami sudah sepakat dengan Ibu Bupati (Safitri Malik Soulisa), tim teknis akan menindaklanjuti dalam dua minggu lagi agar kami bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dari Buru Selatan dan apa yang dibutuhkan oleh Surabaya karena MoU harus segera dijalankan,” kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Buru Selatan, 70 persen diantaranya diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. 

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap Pemkot Surabaya dan Kabupaten Buru Selatan bisa saling melengkapi sehingga inflasi dapat teratasi dengan kerjasama antar daerah. 

Sebab, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan warganya. 

“Buru Selatan menghasilkan cengkeh, minyak kayu putih, dan kelapa. Ketika Surabaya membutuhkan kelapa bisa diambil dari Buru Selatan, begitu juga ketika Buru Selatan membutuhkan, kita penuhi dengan harga yang sesuai. Kesimpulannya adalah untuk mengurangi inflasi dan kemiskinan sehingga dari petani bisa langsung sampai ke konsumennya, tidak melewati beberapa pintu. Kita berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jararan Pemkot Surabaya karena telah menyambut baik kerjasama antar daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Salah satunya adalah melalui sarana transportasi laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni untuk mewujudkan program Buru Selatan Satu Harga yang merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

“Harapannya, kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terdistribusi dengan baik. Yang pasti kami melihat dari letak geografis, mudah-mudahan dengan adanya MoU, bentuk kesepakatan antar sesama pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya.

Read More

Permudah Transaksi Digital, Pemkot Mojokerto Gandeng Perusahaan Lokal

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Guna mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi transaksi pembayaran di Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto menjalin kerja sama dengan PT. Bimasakti Multi Sinergi, sebuah perusahaan lokal yang bergerak dalam industri financial technology (fintech).

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi berbagai bidang di antaranya implementasi kerja sama merchant aggregator QRIS, layanan virtual account, pelatihan untuk UMKM, pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta bidang lain sebagaimana perjanjian kerja sama yang nantinya akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, berharap dengan adanya kerja sama ini nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk warga Kota Mojokerto.

"Secara teknis sudah terkomunikasikan siapa saja yang akan bekerja sama dengan PT. Bimasakti terkait tugas dan tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua sudah berproses dan semoga apa yang kita lakukan dapat membawa manfaat dan berkah untuk semuanya," tutur Ning Ita melalui rilis Humas Pemerintah Kota Mojokerto (5/10/2023). 

Dalam kesempatan ini Ibnu juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemkot Mojokerto kepada PT. Bimasakti Multi Sinergi dan anak-anak perusahaannya.

"Terima kasih atas kepercayaan Ibu Wali Kota beserta jajaran, ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya," kata Ibnu.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, Ibnu berharap dapat memberikan manfaat bagi warga Kota Mojokerto. "Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Kami juga berharap kerja sama ini bisa sukses dan dikembangkan di kabupaten/kota yang lain," harap Ibnu.

Sebagai informasi, kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dengan Direktur Utama PT. Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50, Kota Mojokerto pada Rabu, (4/10/2023).

Kesepakatan bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh masing-masing perangkat dengan masing-masing anak perusahaan dari PT. Bimasakti Multi Sinergi.

Read More

Meriahkan HUT Ke-78 TNI, Koarmada II Gelar Pertunjukan Wayang Kulit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2023, Koarmada II menggelar pertunjukan wayang kulit yang dihadiri langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Peni Yayan Sofiyan, bertempat di Jl. Hang Tuah Koarmada II, Surabaya. Jumat (06/10).

Pagelaran wayang kulit kali ini menceritakan lakon Bimo Kidro. Dikisahkan sebagai seorang satria pandowo yang sedang bertugas, untuk menjaga Negara dan membangun Negara, dan dibawakan oleh Ki Bambang Tri Bawono sebagai Dalang yang diiringi tujuh orang sinden.

Pagelaran wayang kulit ini juga dilaksanakan secara virtual serentak di 78 wilayah se-Indonesia, dan terpusat di Plaza Mabes TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. 

Pagelaran wayang kulit yang digelar ini merupakan bentuk kecintaan Panglima TNI, untuk terus melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia.

"Semoga acara pagelaran wayang kulit di malam hari ini dapat memberikan hiburan dan bisa juga menyatukan antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat di Indonesia, serta sebagai wujud kebersamaan TNI bersama rakyat," ungkap Panglima TNI.

Read More

Penyaluran BLT atau Modal Usaha Sesuai Permenkeu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain warga miskin, sasaran penerima bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) juga diterima buruh pabrik rokok. 

Namun pada intinya, bantuan DBHCT ini difokuskan pemkot untuk mengentas kemiskinan.

"Jadi selain untuk buruh pabrik rokok, juga diberikan kepada masyarakat miskin. Bentuk bantuan bisa berupa BLT dan bisa berupa peralatan atau modal usaha, sesuai Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) ada dua jenis itu," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin, Kamis (5/10).

Khusus untuk bantuan BLT, kemarinnya sudah disalurkan kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 orang. 

Selanjutnya, pada hari ini Pemkot menyalurkan BLT kepada keluarga miskin sebanyak 11.735 orang. 

"Jadi, total ada 15 ribu lebih warga penerima bantuan berupa BLT DBHCT," kata dia. 

Sedangkan khusus bantuan peralatan usaha, tahun 2023 ini ada sebanyak 826 usaha yang dibantu dari DBHCT. 

826 itu terdiri dari 13 jenis usaha yang bermacam-macam sesuai permintaan mereka, ada jahit, warung kopi, toko kelontong, cuci kendaraan, cucu AC dan berbagai jenis usaha lainnya. 

"Jadi, berdasarkan tagging yang bersedia melakukan usaha sebanyak 1.118 warga. Nah, yang dibantu melalui DBHCT sebanyak 826 usaha, lalu dibantu Bangga Surabaya Peduli dan BAZNAS Surabaya sebanyak 111 dan selebihnya sebanyak 181 kita usulkan ke Kemensos," tegasnya. 

Melalui berbagai cara ini, Anna berharap warga miskin Surabaya bisa merubah nasibnya dan bisa terbebas dari garis kemiskinan. 

Makanya, ia terus mendorong warga yang masih tergolong warga miskin untuk ikut dalam program ini supaya kemiskinan Surabaya semakin turun. 

"Insyaallah dengan cara ini kemiskinan Surabaya semakin turun," pungkasnya.

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerimanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. 

Kini, Wali Kota Eri melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (5/10/2023).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan pada tahun 2023 ini, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar. 

Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga Bantuan Peralatan Usaha.

"Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu," kata Wali Kota Eri seusai acara.

Ia menegaskan bahwa BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha ini diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos, sehingga yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT ini. 

Namun, ia tidak ingin yang menerima BLT ini hanya selalu berharap BLT. 

"Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya tadi ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya," kata dia. 

Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. 

"Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah merubah dirinya, makanya kita pantau terus," ujarnya. 

Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha.

"Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Terima Kendaraan Dinas TNI AL Dari Kasal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebagai wujud nyata dari kebijakan dan komitmen kuat pemimpin TNI AL, dalam mewujudkan program perencanaan pembangunan Angkatan Laut tahun anggaran 2023, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima Kendaraan Dinas (Randis) TNI Angkatan Laut dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Lapangan Denma Mabesal, Jakarta. Jumat (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kasal membagikan randis sebanyak 173 kendaraan roda empat dan 100 unit kendaraan roda dua yang diserahkan kepada para Komandan KRI, Komandan Batalyon Marinir, Komandan Skuadron Penerbangan, Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) TNI AL, serta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal).

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan dinas ini, dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab prajurit, sehingga dapat terlaksana dengan lancar. 

Selain itu, Kasal juga menekankan agar kendaraan dinas yang telah diserahkan supaya dirawat dengan baik dan tidak disalahgunakan.

“Modernisasi kendaraan dinas ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan tugas satuan-satuan jajaran TNI AL dalam pengabdiannya kepada TNI, TNI AL, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kasal.

Menanggapi hal tersebut, Pangkoarmada II mengucapkan terima kasih kepada Kasal sebagai pemimpin TNI AL, yang telah peduli kepada prajuritnya dan satuan dengan menambah kendaraan operasional.

Read More

Emil Dardak : Digitalisasi Birokrasi Harus Sejalan dengan Proses Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi agar sejalan dengan kebutuhan dan proses usaha. 

Utamanya terkait dengan kemudahan dan kecepatan perijinan bagi para pelaku usaha.

"Jadi digitalisasi ini tidak bisa seketika langsung tanpa memikirkan bussiness process," ujar Plt Gubernur Emil saat membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2023 DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut disampaikan Emil Dardak panggilan akrabnya itu, digitalisasi bisa dilakukan dengan penyederhanaan proses di dalam birokrasi itu sendiri. Ketika percepatan sudah terjadi pada proses yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka sama halnya dengan proses lanjutan yang ada di balik meja. 

"Nyatanya kita sudah mempercepat interface kepada publik tanpa menyederhanakan proses di belakang meja," katanya.

Selain itu, Plt Gubernur Emil juga mengatakan, digitalisasi yang berdampak pada percepatan proses perijinan di masyarakat tidak semuanya serba online. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan analisa mendalam sebelum dilakukan persetujui.

"Tidak semua proses perijinan itu bisa dilakukan cepat seperti menutup mata, harus ada ruang diskresi karena tidak semua pertimbangan itu terejawantahkan secara hitam putih," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa, diskresi juga tidak boleh dengan alasan yang memiliki kesan tidak jelas atau abu abu. Penolakan yang dilakukan haru dapat dipertanggungjawabkan secara tegas.

"Alasan sebuah penolakan harus transparan, jelas, tegas dan adil pada semua itu yang penting. Tidak boleh tebang pilih," tegasnya.

Oleh sebab itu, melalui keberadaan Forum seperti yang digelar APERSI ini, dirinya berharap bisa mendapat banyak masukan atas kondisi riil yang terjadi di lapangan. Harapannya, bisa menjadi kritik yang membangun akan sistem birokrasi di Pemprov Jatim.

"Ini PR kita kedepan untuk bisa menciptakan sistem yang lebih bermartabat," pungkasnya.

Read More

Babinsa Kodim Tikung Distribusikan Air Bersih Untuk Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pendistribusian air bersih kian gencar dilakukan oleh Koramil di jajaran Kodim 0812/Lamongan. 

Penyaluran itu, dilakukan oleh Babinsa.

Seperti yang dilakukan oleh Sertu Nur Kosim, Babinsa Koramil Tikung di Desa Soko, Kecamatan Tikung. Jumat (06/10/2023).

Krisis air bersih yang melanda Desa itu, seakan menjadi perhatian tersendiri bagi Sertu Nur Kosim. 

Bahkan, bersama beberapa pihak terkait, dirinya berupaya mengatasi krisis tersebut.

“Kami merangkul pihak Desa untuk mencari solusi terkait krisis di Desa Soko,” ucapnya.

Setidaknya, kata dia, terdapat ribuan liter air bersih yang saat ini didistrubikan untuk masyarakat di Desa tersebut.

Ia berharap, adanya pendistribusian air bersih itu bisa mengatasi keluhan yang selama ini diraskan oleh warga di Desa Soko. 

“Semoga memberikan banyak manfaat," pungkasnya.

Read More

Selain BLT, 1.118 Warga Miskin di Kota Surabaya Diberi Bantuan Peralatan Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerimanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. 

Kini, Wali Kota Eri melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (10/5/2023).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan pada tahun 2023 ini, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp 15 miliar. 

Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga Bantuan Peralatan Usaha.

"Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu," kata Wali Kota Eri seusai acara.

Ia menegaskan bahwa BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha ini diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos, sehingga yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT ini. 

Namun, ia tidak ingin yang menerima BLT ini hanya selalu berharap BLT. 

"Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya tadi ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya," kata dia. 

Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. 

"Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah merubah dirinya, makanya kita pantau terus," ujarnya. 

Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha.

"Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," pungkasnya.

Read More

Dandim Lamongan Kukuhkan Kampung Tanggap Hibernasi

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Keberadaan kampung hijau berseri dan berinovasi atau kampung hibernasi menyita perhatian sejumlah pihak. Bahkan, keberadaan kampung yang berlokasi di Balai Desa Klagensrampat, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur itu dikukuhkan Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Dijelaskan Dandim, keberadaan kampung hibernasi merupakan inovasi yang luar biasa. 

Pasalnya, langkah itu menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, salah satunya soal kebersihan.

“Kampung hibernasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, cuaca dan iklim yang berubah-ubah seperti saat ini,” ujarnya. Jumat (06/10/2023).

Hibernasi, kata Dandim, memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya pengukuhan kali ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kampung hibernasi yang digagas oleh masyarakat.

“Sehingga, kampung Klagensrampat ini memiliki ciri khas tersendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Klagensrampat, Suliono menambahkan jika kampung tersebut juga memiliki keunggulan, salah satunya mengelola sampah menjadi berkah.

Ia berharap, keberadaan kampung hibernasi di Desanya itu bisa dijadikan salah satu Desa wisata yang memiliki ikon sendiri.

“Langkah pertama, tentunya membuat master plan atau perencanaan yang matang. 4 bulan ke depan, saya berharap pendampingan dalam pengelolaan sampah,” bebernya.

Read More

Eks Sekjen PRD dan Tapol Orba, Petrus Hariyanto Siap Kawal Gugatan Rekam Jejak Capres & Cawapres di MK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sunandiantoro, S.H.,M.H. dan Anang Suindro, S.H., M.H. Selaku kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) mendatangi Eks Tapol Orba yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) Bang Petrus Hariyanto. 

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mengkonsolidasi para aktivis Hak Asasi Manusia dan Para Korban penculikan aktivis mahasiswa pada tahun 1998. 

Sebelumnya PROKLAMASI selaku pemohon register 134/PUU-XXI/2023 telah mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar melakukan penelitian khusus berkaitan dengan rekam Jejak para Capres dan Cawapres yang meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, dan rekam jejak karir serta prestasi.

Sunandiantoro, S.H.,M.H. Menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Bang Petrus (Eks Sekjen PRD) tersebut dalam rangka memperjuangkan Hak Asasi Manusia secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

“Kami kuasa hukum dari mahasiswa selaku pemilih dan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) saat ini telah mengajukan Permohonan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan Nomer Register 134/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tugas kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai Rekam Jejak Capres dan Cawapres, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia,” kata Sunandiantoro, S.H.,M.H, Jum'at (6/10).

Sunan menambahkan bahwa tujuan dari adanya penambahan Tugas dari KPU RI dan Bawaslu RI untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak capres dan cawapres adalah dikarenakan terkesan tugas dari KPU dan Bawaslu saat ini hanyalah bersifat atministratif belaka dan bahkan terkesan seperti tukang stempel.

Padahal lanjut Sunan, KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat penting dan menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Kami melihat tugas KPU dan Bawaslu saat ini kan hanya bersifat administratif dan seperti tukang stempel belaka, padahal dari tangan KPU dan Bawaslu ini kita akan mendapatkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Sehingga kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan uji materiil terhadap Undang Undang Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan Penambahan Tugas KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental, dan paikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM berat (penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa), dan rekam jejak karir serta prestasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Kemudian hasil penelitian khusus tersebut wajib diumumkan kepada rakyat Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye Pilpres,” tegasnya.

Selanjutnya Bang Petrus (Eks Sekjen PRD) menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh adik adik mahasiswa dalam upaya perjuangan HAM di ruang Mahkamah Konstitusi (MK). 

Petrus menambahkan bahwa langkah yang dilakukan oleh adik adik mahasiswa yang tergabung dalam Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Penambahan Tugas KPU dan Bawaslu tersebut sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh dirinya yaitu berkaitan dengan sikap politik menolak Capres Pelanggar HAM.

“Sebagai eks Sekjen PRD, saya mendukung dan siap mengawal langkah para mahasiswa yang tergabung dalam PROKLAMASI (Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia) yang melakukan Uji Materi Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar ada penambahan tugas kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait rekam jejak Capres dan Cawapres. Langkah mereka sejalan dengan apa yang sedang kami lakukan yaitu menolak Capres yang memiliki rekam jejak Pelanggar HAM, penculik aktivis, dan menghilangkan orang secara paksa,” ungkapnya.

Terakhir Sunan dan Petrus meyakini bahwa apa yang sedang diperjuangkan ini adalah hal yang baik untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia, mereka yakin mendapat dukungan dari banyak pihak yang konsisten dan peduli tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Read More

Arumi Lantik Pj Ketua TP PKK Bangkalan

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin, malantik Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan Siti Nurhuda Arief di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, Rabu (4/10/2023).

Dilantiknya Siti Nurhuda Arief menjadi Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan berdasarkan keputusan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Nomor: 15/KEP/PKK.PROV/IX/2023 tanggal 23 September 2023. Ia menggantikan Ketua TP PKK Zaenab Zuraidah Abdul Latif yang masa jabatannya selesai pada tanggal 24 September 2023.

Dalam sambutannya, Arumi berpesan untuk terus membina koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor untuk mewujudkan keberhasilan dan prestasi dalam program satu tahun kedepan, yang implementasinya disesuaikan dengan berbagai potensi-potensinya.

“Saya berharap kepemimpinan ibu penjabat selama satu tahun kedepan, untuk menindaklanjuti program kerja yang telah dilaksanakan TP PKK Kabupaten Bangkalan, dimana implementasinya disesuaikan dengan potensi daerah, potensi SDM dan ketersediaan anggaran, yang pelaksanaannya bersinergi dengan OPD, stakeholder terkait dan tokoh masyarakat.” Katanya.

Selain itu, Arumi juga menekankan untuk terus menjaga komposisi kepengurusan TP PKK Kabupaten Bangkalan yang ada saat ini, karena menurutnya, sesuai dengan AD/ART TP PKK minimal 50% kepengurusan tetap berada dalam posisi semula meskipun telah berganti pimpinan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga soliditas dan kegotong-royongan yang telah dibangun sebelumnya.

“Di AD/ART kita, jika ada ketua yang baru mohon berkenan 50% dari pengurusnya itu tetap dalam posis semula dan tidak diganti, karena esensinya PKK itu kerjanya gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan,” ungkapnya

Tak hanya itu, Arumi juga menitipkan pesan kepada Pj Bupati Bangkalan supaya terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada TP PKK Kabupaten Bangkalan, sehingga program-program yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan mampu mengukir prestasi.

“Support sistem ini tidak bisa terbangun kalau misalnya tidak ada support juga dari pemerintah daerah, saya titipkan TP PKK Kabupaten Bangkalan bersama pemerintah bisa berjalan berseiringan dengan support semua pihak, khususnya Bapak Bupati,” ujar Arumi.

Diakhir, Arumi memberikan ucapan selamat kepada Pj Ketua TP PKK yang baru dan juga apresiasi serta penghargaan kepada Ketua TP PKK yang lama atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin TP PKK Kabupaten Bangkalan.

“Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Nurhuda Arief sebagai Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan, semoga sukses, sehat, penuh semangat dan amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

“Serta ucapan terima kasih dan apresiasi serta pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada  Ibu Zaenab Zuraidah Abdul Latif yang hebat, atas dharma bakti dan pengabdiannya yang telah menyelesaikan masa bhakti jabatannya,' pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Bupati Bangkalan, Sekda Kabupaten Bangkalan beserta Ibu, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Bangkalan, Pengurus TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Pengurus TP PKK Kabupaten Bangkalan.

Read More

Siap Amankan VVIP KTT AIS Forum Ke-1, Kaskoarmada II Pimpin Apel Gelar Pasukan Pelepasan Satgasla TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memastikan kesiapan dan kelengkapan seluruh prajurit Jalasena sebelum pelaksanaan Pengamanan Laut Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) Forum ke-1 Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 Oktober mendatang di Bali, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., memimpin Apel Gelar Pasukan Satuan Tugas Laut (Satgasla) TNI AL, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya, (6/10).

Adapun unsur-unsur Koarmada II yang terlibat dalam pengamanan laut KTT AIS 2023 diantaranya KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Yos Sudarso-353, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Hasan Basri-382, KRI Tongkol-813, KRI Bontang-907, KRI Radjiman Wedyodiningrat-992, tim Kopaska, tim Penyelam, Sea Rider, LCVP dan Heli Panther.

Dalam kesempatan tersebut, Kaskoarmada II juga menginspeksi kesiapan prajurit sebanyak 2.128 orang yang terdiri dari staf Satgasla 150 orang, ABK KRI 1.397 orang, crew Helly 39 orang, Kopaska 50  orang, Penyelam 50 orang, tim kesehatan 50 orang, dan unsur lainnya 402 orang.  

Pangkoarmada II selaku Komandan Satgasla dalam amanatnya yang dibacakan Kaskoarmada II menyampaikan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), adalah melaksanakan pengamanan VVIP secara terpadu. Mengingat esensi dari kegiatan ini terhadap bangsa dan negara, untuk itu peranan Satgasla dalam pengamanan VVIP menjadi misi utama. 

“Jangan sampai ada gangguan dari laut yang tidak terdeteksi, selalu waspada semua pergerakan dari arah laut,” ujarnya.

Read More