Ikhwan Nursyujoko Terdakwa Perkara Koneksitas Tipikor Pembangunan Rumah Prajurit Soal Sprindik Tak Diberi Tanggal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai dua kuasa hukum dari terdakwa Dindin Kamaludin membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Kini giliran kuasa hukum dari terdakwa Ikhwan Nursyujoko yakni Lalu Abdi Mansyah, SH., CLI dan Muhammad Naufal Ali Syafi'i, SH MH. CLI.

Kedua terdakwa Dindin Kamaludin dan Ikhwan Nursyujoko terjerat dalam perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.

Dalam eksepsinya, melalui kuasa hukumnya yang dibacakan secara bergantian, terdakwa Ikhwan Nursyujoko menyoal tidak adanya tanggal pada surat perintah penyidikan alias kosong.

Namun hanya tercantum bulan Juni dan tahun 2023.

"Pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Koneksitas Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Timur Nomor : PRINT - 845/M.5/PMpd.1/06/2023 yang ditandangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal yang tidak dituliskan dalam Sprindik (kosong), hanya tercantum bulan dan tahun yaitu bulan Juni tahun 2023," kata Lalu Abdi Mansyah, SH., CLI saat membacakan eksepsi di fuang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/10).

Padahal lanjut Lalu Abdi Mansyah, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

"Bahwa selanjtnya dalam penjelasan pasal tersebut Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung  sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan," jelasnya.

Selain itu berdasarkan Pasal 32 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang diantaranya menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

Lalu mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.

Kemudian menyampingkan perkara demi kepentingan umum. 

Serta mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.

Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati.

Dan mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Bahwa dari uraian pasal diatas sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan penyidikan perkara koneksitas kasus tindak pidana Korupsi adalah Jaksa Agung sebagaimana kewenangan  yang tertuang kelas dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, termasuk yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam membuat dan menandatangani sprindik perkara  Tindak Pidana Korupsi Koneksitas adalah Jaksa Agung Republik Indonesia. 

"Bahwa dengan demikian, dikarenakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Koneksitas Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Timur Nomor : PRINT - 845/M.5/PMpd.1/06/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka akibat hukumnya sprindik tersebut tidak dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena Sprindik Koneksitas yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan atas diri terdakwa Ikhwan Nursyujoko tidak sah, maka akibatnya segala bentuk pemeriksaan dalam berkas perkara terdakwa menjadi tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya secara mutatis mutanda surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum," pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Jadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Pangkoarmada II Hadiri Peringatan Hari Maritim Nasional Ke-59

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., mendampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri puncak acara peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 Tahun 2023, bertempat di Lapangan Lantamal VII Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kamis (12/10).

Peringatan Hari Maritim Nasional digelar oleh Kementerian  Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bekerja sama dengan Pelindo. Adapun tema peringatan hari Maritim Nasional tahun ini adalah "Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara  Menuju Indonesia Emas 2045" dengan slogan “Layar Terkembang Menuju Indonesia Maju."

Dalam hal ini, Peringatan Hari Maritim Nasional merupakan momentum yang strategis  dalam menyampaikan pesan dan juga pemahaman utuh kepada public, tentang hakikat Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki peran sangat penting dalam Kawasan Regional maupun Internasional.

Pada kesempatan tersebut, juga turut dimeriahkan dengan penampilan musik Sasando, Display Kapal, paduan suara, penyerahan hadiah pemenang lomba hias kapal, serta pameran bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Panglima TNI melalui sambutannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan Peringatan Hari Maritim Nasional tahun ini sejalan dengan tekad Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Read More

Dindin Kamaludin, Terdakwa Perkara Koneksitas Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Anggap Dakwaan Jaksa Tidak Jelas dan Tak Cermat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya menyoal masa penahanannya  telah melewati batas maksimal.

Namun terdakwa Dindin Kamaludin bersama Ikhwan Nursyujoko yang terjerat Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 tersebut.

Juga menganggap dakwaan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tidak jelas dan tak cermat.

"Perkara koneksitas akan tetapi tidak melibatkan Hakim dari unsur militer sebagaimana disebutkan dalam butir C. Surat Dakwaan bahwa perkara aquo merupakan perkara koneksitas, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima Kodam III Siliwangi selaku perwira penyerah perkara Nomor KEP /1119/ IX/ 2023 tanggal 18 September 2023 tentang penyerahan perkara, serta keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/SK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018," ujar Heykal Anwar didampingi Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H, dua penasehat hukum dari Dindin Kamaludin secara bergantian saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU Kejati Jatim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/10).

Hal ini lanjut Heykal Anwar, SH didukung dengan fakta dalam Surat Dakwaan disebutkan dua terdakwa yang berasal dari unsur militer dan sipil itu yakni terdakwa Dindin Kamaludin yang berasal dari unsur militer dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko yang berasal dari unsur sipil.

Sehingga fakta dalam Surat Dakwaan ini semakin mempertegas bahwa perkara aquo merupakan pekara koneksitas.

"Koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer." jelasnya.

Hal serupa menurut Heykal Anwar, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang mengatur, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

"Kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer," tegasnya.

Heykal juga menjabarkan selanjutnya ketentuan mengenai koneksitas diatur dalam Pasal 94  KUHAP jo Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Pasal 94  KUHAP
(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang .

Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dalam Pasal 198 ayat (1) diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

(2) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingungan peradilan umum dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan lingkungan peradilan militer.

Selanjutnya Pasal 26 UU TIPIKOR mengatur, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bahwa oleh karena UU Tipikor tidak menentukan lain terkait Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, maka KUHAP berlaku secara mutlak dalam pemeriksaan perkara koneksitas.

"Oleh karena dalam surat dakwaan disebutkan bahwa perkara aquo merupakan perkara koneksitas, maka kami mempertanyakan komposisi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, khususnya Hakim anggota apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 94 KUHAP jo Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, yaitu ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan lingkungan peradilan militer," ungkapnya.

Heykal menambahkan Surat dakwaan secara tegas menyebutkan bahwa perkara aquo merupakan perkara koneksitas sehingga perkara harus diperiksa dan diputus oleh Majelis HAKIM Koneksitas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 94  KUHAP jo Pasal 203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, yaitu ditetapkan secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

"Akan tetapi terdapat ketidakjelasan mengenai komposisi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo. Apabila Majelis Hakim bukan Majelis Hakim Koneksitas, dengan melibatkan unsur militer, maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo," ungkapnya.

Bahwa sebagai pembanding, kata Heykal, terdapat perkara koneksitas tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI pada tahun 2015, dengan regiter perkara nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, dengan terdakwa, Laksda (Purn) Agus Purwoto (militer), Surya Cipta Witoelar (sipil) dan Arifin Wiguna (sipil).

"Yang telah diputus pada 17 Juli 2023 dimana terdapat satu Hakim Anggota dari unsur militer atas nama Letkol Laut (KH/W) Koerniawati Syarif, SH., MH (sumber: http://sipp.pn-jakartapusat.go.id dan berbagai sumber). Dengan perkara yang sama, sudah seharusnya diterapkan aturan/ hukum  yang sama, yaitu dengan melibatkan unsur militer dalam komposisi Majelis Hakim, sehingga terdapat kepastian hukum atas pemeriksaan perkara aquo, karena diperiksa oleh Majelis yang berwenang," jelasnya.

Maka berdasarkan hal-hal  yang telah dikemukakan diatas, masih kata Heykel demi kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan (legal justice) kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 

1. Menyatakan  menerima  dan  mengabulkan  Nota  Keberatan   yang   diajukan  oleh  kami  selaku  Penasihat  Hukum  dari  Terdakwa 1 Dindin Kamaludin, S.I.P, M.M untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  No. Reg. Perkara : 01/SUS/11/2000 tanggal 18 september 2023 atas   Terdakwa 1  Ir. H. Dindin Kamaludin, S.I.P, M.M,  batal  demi  hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 1 tidak dapat diterima;

3. Menyatakan penahanan atas Terdakwa 1 telah melampaui batas maksimal penahanan, oleh karena itu menyatakan Terdakwa 1 bebas demi hukum;

4. Menyatakan bahwa perkara aquo merupakan perkara koneksitas, oleh karena itu perkara harus diperiksa diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan lingkungan Peradilan Militer.

5. Menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo

"Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono). Akhirnya sebagai penutup, kami doakan semoga Majelis Hakim dapat diberi petunjuk yang benar dalam menyimak, meneliti, dan memutuskan perkara ini sesuai hukum dan nurani keadilan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Kodim Lamongan Terima Kedatangan Tim Wasrik Itdam Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pos audit kali ini berlangsung di Makodim 0812/Lamongan. Pos itu, dilakukan oleh pihak Itdam V/Brawijaya.

Kedatangan tim Itdam yang diketuai oleh Kolonel Arh Muharto itu, disambut langsung oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan. Kamis (12/10/2023).

Dijelaskan Dandim, kedatangan tim Itdam di Satuannya saat ini merupakan suatu kehormatan. 

Pasalnya, kedatangan tim Itdam tersebut bertujuan untuk membantu pelaksanan tugas yang ada di Makodim.

“Upaya itu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di lingkungan TNI-AD, khususnya Kodim Lamongan,” ujar Dandim.

Sementara itu, Ketua tim Audit Kolonel Arh Muharto menambahkan, kegiatan yang dilakukan oleh tim Itdam saat ini merupakan fungsi manajemen, serta pengendalian di dalam melaksanakan tugas pengawasan.

“Ini dalam upaya mewujudkan ketaatan dan penertiban terhadap aturan. Sehigga, bisa tercapai tertib efisien dan ekonomis dalam hal administrasi,” pungkasnya.

Read More

Dindin Kamaludin Terdakwa Kasus Pembangunan Rumah Prajurit Soal Masa Penahanan Lebih 19 Hari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H dan Heykal Anwar Putra, S.H, dua penasehat hukum dari Dindin Kamaludin secara bergantian membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim.

Dindin Kamaludin yang terjerat Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.

Dalam eksepsinya itu ada dua point yang disoal. Untuk yang pertama terkait masa penahanan terdakwa Dindin Kamaludin telah melewati batas maksimal penahanan.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan pada butir B, bahwa terdakwa Dindin Kamaludin telah dilakukan penahanan dengan rincian sebagai berikut:

No Dasar Penahanan Tanggal Penahanan Masa Penahanan (Hari)

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor: Print-01/M.5.10/Fd.1/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 12 Maret 2023 hingga 31 Maret 2023 di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur selama 20 hari.

2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B- 1415 /M.5.10/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 01 April 2023 hingga 10 Mei 2023 di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur selama 40 hari.

3. Penetapan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/ PenPid SUS-TPK -HAN/2023/Sby tanggal 05 Mei 2023 Penahanan Rutan sejak Tanggal 11 Mei 2023 hingga 09 Juni 2023 di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur selama 30 hari.

4. Penetapan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 16/PenPid Sus-TPK -HAN/2023/Sby tanggal 26 Mei 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juni 2023 hingga 09 Juli 2023 di lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur selama 30 hari.

5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print 01/M.5 10/PMpt. 1/07/2023 tanggal 06 Juli 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Juli 2023 hingga 25 Juli 2023 di Cabang Rutan Klas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari.

6. Penetapan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 22/PenPid Sus TPK -HAN/2023/PN Sby tanggal 14 Juli 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2023 hingga 24 Agustus 2023 di Cabang Rutan Klas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 30 hari.

7. Penetapan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 33/PenPid Sus TPK HAN/2023/PN Sby tanggal 11 Agustus 2023 Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Agustus 2023 hingga 23 September 2023 di Cabang Rutan Klas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 30 hari.

"Sub total masa penahanan terdakwa Dindin Kamaludin 200 Hari," kata Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H saat membacakan eksepsinya di ruang sudang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/10).

Timur Ibnu Hamdani menambahkan selanjutnya terdakwa  Dindin Kamaludin tetap ditahan tanpa disertai dasar hukum/ dasar perpanjangan apapun 24 September 2023 hingga 12 Oktober 2023 sebanyak 19 hari.

"Total penahanan terdakwa Dindin Kamaludin sebanyak 219 Hari," paparnya.

Menurut Timur Ibnu Hamdani, berdasarkan pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka jangka waktu penahanan diatur sebagai berikut, No Dasar Hukum Penahanan (KUHAP) Masa Penahanan (Hari).

1. Pasal 24 (1) KUHAP penahanan penyidik paling lama 20 hari

2 Pasal 24 (2) KUHAP perpanjangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 40 Hari.

3 Pasal 25 (1) KUHAP Penahanan oleh Penuntut Umum paling lama 20 Hari.

4 Pasal 25 (2) KUHAP perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.

5 Pasal 25 (4) KUHAP tetelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

6 Pasal 26 (1) KUHAP penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.

7 Pasal 26 (2) KUHAP penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari.

Akumulasi jangka waktu maksimal penahanan terdakwa berdasarkan KUHAP 200 hari.

"Faktanya terdakwa Dindin Kamaludin secara total telah ditahan selama 219 hari, sedangkan KUHAP mengatur jangka waktu maksimal penahanan adalah 200 hari, oleh karena itu demi hukum terdakwa Dindin Kamaludin harus dibebaskan dari rumah tahanan, karena penahanan Terdakwa Dindin Kamaludin telah melampaui batas maksimal akumulasi penahanan yang diatur oleh KUHAP," ungkapnya.

Bahkan jika dicermati lebih lanjut, masih kata Timur Ibnu Hamdani, surat penetapan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/ PenPid SUS-TPK -HAN/2023/Sby tanggal 05 Mei 2023 yang merupakan dasar Penahanan Rutan sejak Tanggal 11 Mei 2023 hingga 09 Juni 2023, yang menahan terdakwa Dindin Kamaludin selama 30 hari di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur, dan surat penetapan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 16/PenPid Sus-TPK -HAN/2023/Sby tanggal 26 Mei 2023 , yang memperpanjang penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juni 2023 hingga 09 Juli 2023 di lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur, yang memperpanjang masa tahanan selama 30 hari, atau total tahanan selama 60 hari bertentangan dengan ketentuan pada pasal 25 ayat (4) KUHAP sebagaimana kami sebutkan diatas, dimana pasal aquo mengatur setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

"Sehingga seharusnya terdakwa Dindin Kamaludin harus sudah dibebaskan sejak 30 Juni 2023, karena Pasal 25 (4) KUHAP mengatur setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum, halmana setelah lima puluh hari jatuh pada tanggal 30 Juni 2023. Namun faktanya penuntut umum tetap menahan terdakwa Dindin Kamaludin sampai dengan sekarang selama 219 hari," tandasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Ny. Peni Yayan Sofiyan Pimpin Reorganisasi Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Peni Yayan Sofiyan memimpin Sertijab Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II yang berlangsung di Gedung R4 Denmako Koarmada II (Kantor Jalasenastri) Koarmada II, Kamis (12/10).

Adapun jabatan yang diserah terimakan yakni Kasi Kebudayaan dari Ny. Belinda Achmad Riza kepada Ny. Wiwit Heri Prihartanto, kemudian Urusan Organisasi dari Ny. Kiki Dedi Noferi kepada Ny. Novi Ardhi Sunaryo dan Urusan Kesehatan/KB dari Ny. Novi Ardhi Sunaryo kepada Ny. Nice Sadariyanto yang ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan.

Dalam sambutannya, Ketua DJA II mengatakan bahwa Sertijab Pengurus terjadi karena menyesuaikan dengan mutasi suami. 

" Namun dari sisi pembinaan organisasi, serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari regenerasi, guna meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta meningkatkan kualitas baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebagai istri prajurit TNI AL," tutur Ny. Peni Yayan Sofiyan.

Lebih lanjut Ny. Peni mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pengurus Lama, atas dedikasi dan loyalitas yang telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus Daerah. 

Sementara kepada Pengurus yang baru, dirinya berharap mereka mampu memberikan yang terbaik bagi organisasi dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung-jawab.

Read More

Kaskoarmada II Hadiri Peringatan Hari Jadi Ke-78 Provinsi Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., menghadiri peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yang digelar di halaman Gedung Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (12/10).

Upacara peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema “Jatim Bangkit Terus Melaju” diikuti peserta upacara yaitu 1 SST korsik Pemprov Jatim, 1 SST TNI AL, 1 SST TNI AD, 1 SST TNI AU, 1 SST Polri, 1 SST Korpri jatim, 1 SST Dinas kehutanan Jatim, 1 SST Menwa surabaya, 1 SST gabungan SMA sesurabaya dengan Irup Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Komandan Upacara Ka Biro Pemerintah dan Otda Setda Jatim Dr. didik Khusnul Yakin.

Khofifah, sapaan akrab Gubernur Jatim diawal sambutannya mengajak semua untuk merenungkan kembali sebuah motto yang tertera dalam lambang kebanggaan Provinsi Jawa Timur, "Jer Basuki Mawa Beya". 

Sebuah pepatah Jawa Timur yang bermakna sudah seharusnya setiap keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup berawal dari pengorbanan, kerja keras dan upaya yang kita perjuangkan Ibersama untuk meraihnya.

“Untuk memenuhi ikrarnya Jawa Timur Bangkit Terus Melaju, maka kita juga membutuhkan kerja cerdas, kerja partisipatoris, kerja berinisiatif, kerja berkolaborasi Kerja yang inovatif”.

Diakhir amanatnya, Gubernur Jatim mengucapkan hanya dengan kekompakan dan soliditas bersama kita dapat bangkit dan berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan kedepan, baik tantangan kesehatan dari ancaman virus corona yang sudah kita lampaui maupun problem kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem serta stunting.

Perlu diketahui bahwa hari jadi Pemprov Jatim, dicetuskan pada pertama kali oleh Gubernur Jatim pertama yakni Raden Mas Suryo pada tanggal 12 Oktober 1945. Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan pergantian masa kepemimpinan Gubernur Jatim, Jatim mulai meningkatkan program pemerataan pembangunan yang berbasis kedesaan dan inklusi sesuai dengan amanat Konstitusi untuk kesejahteraan rakyat.

Read More

Tanamkan Jiwa Kemaritiman, Dua KRI Koarmada II Gelar Joy Sailing di Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Dalam rangka Peringatan Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59 Tahun 2023, dua KRI dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II yakni KRI Yos Sudarso-353 dan KRI Sultan Iskandar Muda-367 yang saat ini sandar di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Mako Lantamal) VII Kupang, melaksanakan Joy Sailing di sekitar Perairan Kupang Nusa Tenggara Timur. Kamis (12/10).

Kegiatan joy sailing kali ini dilaksanakan guna memperkenalkan dan memberi pengetahuan, serta menanamkan jiwa kemaritiman kepada para pelajar dan mahasiswa. 

Terlihat usai mengikuti kegiatan rangkaian Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59, para pelajar dan mahasiswa antri menaiki anak tangga menuju dua KRI tersebut untuk segera mengikuti pelayaran yang akan bertolak dari Dermaga Lantamal VII Kupang.

Di tempat berbeda, Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menyampaikan selama pelayaran singkat ini, nantinya para peserta Joy Sailing akan diperkenalkan alutsista yang ada di KRI kepada pelajar dan mahasiswa, serta mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap dunia kemaritiman kepada para generasi muda.

Read More

Jelang Putusan Batas Usia Capres - Cawapres, Pakar Hukum ini Pelesetkan MK dengan Mahkamah Keluarga

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sidang gugatan uji materi mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres - Cawapres) memasuki tahap akhir. 

Rencananya, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan pada Senin, 16 Oktober 2023.

Menjelang putusan itu, Direktur PRESISI (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Antikorupsi), Dr. Demas Brian Wicaksono, SH, MH menyoroti Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sementara perkara uji materi batas usia capres dan cawapres yang disidangkan Ketua MK Anwar Usman, menurut Demas Brian, berkaitan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut akan diusung sebagai Cawapres pada Pilpres 2024.

"Apapun alasan yang diajukan oleh MK mengenai batas umur atau pengalaman sebagai penyelenggara negara. Permasalahannya kenapa harus anak Jokowi," cetus Demas Brian Wicaksono dalam rilis yang dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/10)

Ia kemudian membeberkan rentetan fakta yang mengindikasikan uji materi itu mengarah ke Gibran, yang saat ini masih menjabat Wali Kota Solo.

Menurut Demas, awalnya gugatan batas usia capres dan Cawapres itu diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Partai ini menginginkan batas usia capres - cawapres minimal 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun.

Ada juga permohonan yang meminta menambahkan klausul “atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah."

"Terjadi pro dan kontra terkait hal tersebut, karena opini yang beredar mengarahkan pada sosok Gibran Rakabuming yang merupakan Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi yang merupakan sosok yang diduga didorong untuk dicalonkan sebagai Cawapres," ungkap Demas.

Sementara itu, masih kata Demas, PSI dalam kampanyenya selalu menggadeng sosok jokowi dengan tagline “Tegak Lurus pada Jokowi”. 

Dugaan tersebut semakin menguat setelah Kaesang Pangarep yang juga putra Presiden Jokowi diangkat sebagai kader sekaligus Ketua Umum PSI. 

Menurut Demas, ini mencederai prinsip kaderisasi partai yang mengklaim sebagai partainya anak muda.

Pada sisi yang lainya MK menjadi lembaga pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), di mana MK diketuai oleh adik ipar Presiden Jokowi.

"Banyak kalangan pesimis MK dapat netral. Jika MK mengabulkan permohonan batas usia minimal dan pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, kecurigaan mengarah kepada yang mulia Ketua MK Anwar Usman karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi," ungkapnya.

Karena itu pula, pakar hukum ini memplesetkan MK dengan Mahkamah Keluarga.

"Ini yang harus dicegah. Marwah MK dan Pak Jokowi jadi pertaruhan di sini, kalau sampai putusan MK meloloskan batas minimal capres jadi 35 tahun," lanjuta Demas menegaskan.

Pertanyakan Marwah MK

Secara normatif berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2012 menyebutkan mekanisme pengambilan putusan berdasarkan musyawarah sembilan hakim. 

Namun, menurut Demas, dengan adanya relasi kuasa atas hubungan keluarga Ketua MK, ia mencurigai akan adanya tekanan politik yang kuat.

Sebab, lanjut Demas, posisi relasi kuasa Ketua Hakim MK sekaligus adik ipar Presiden itu menjadi sangat berpengaruh.

"Besar kemungkinan dapat menyandera independensi para hakim lainya untuk berpendapat secara bebas," duga dia.

Semua hal ini akan dibuktikan bersama-sama dengan keputusan yang diambil oleh MK pada 16 Oktober 2023 nanti. 

"Apakah MK mempertahankan marwahnya sebagai Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ataukah malah menjadi Monarki Konstitusi," kritik Demas.

Pemohon Uji Materi Batas Usia Capres

Putusan atas perkara uji materi batas usia capres dan capres yang akan diputuskan MK itu berasal dari lima pemohon. Mereka adalah:

- Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi. 

- Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana; 

- Perkara Nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa. 

- Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A; Nomor Perkara 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A; 

- Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung. 

- Terdapat pula agenda sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk Nomor Perkara 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Read More

Penuh Khidmat, Pemkot Surabaya Gelar Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 78

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (12/10).

Upacara yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya itu juga dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kota Surabaya serta jajaran Pemkot Surabaya.

Serangkaian upacara itu berlangsung dengan penuh khidmat. Bahkan, saat itu Sekda Kota Surabaya Ikhsan membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur dengan penuh seksama. 

Setiap pesan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi landasan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus berinovasi ke depannya.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menggelar upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke 78 dengan penuh khidmat,” kata Ikhsan.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir ini, Jawa Timur di tangan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak memang mengalami banyak kemajuan dan keberhasilan. 

Salah satu yang bisa dilihat adalah angka kemiskinan ekstrem yang terus menurun tajam.

“Dalam sambutan ibu Gubernur, tadi sudah disampaikan bahwa pada tahun 2020, kemiskinan ekstrem di Jatim 4,40 persen. Angka ini kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 2,23 persen dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 1.56 persen. Sungguh ini sangat luar biasa,” katanya.

Tentunya, lanjut dia, keberhasilan ini berkt arahan dan bimbingan dari Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sehingga semua kabupaten dan kota di Jawa Timur bergerak bersama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Nah, Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu penyangga utama Jawa Timur, kami Pemkot Surabaya di bawah komando Pak Wali Kota (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi) akan selalu mensupport sepenuhnya seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Gubernur dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, khusus di kami warga Kota Surabaya,” tegasnya.

Apalagi, Wali Kota Eri mempunyai beberapa program yang memang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya. 

Bahkan, program tersebut juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya.

“Jadi, ini juga menjadi salah satu wujud kami, dukungan kami terhadap berbagai program yang dilakukan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Jatim bangkit, terus melaju,” pungkasnya.

Read More

Dua Kali Tertunda, Sidang Kasus Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Kembali Digelar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/10).

Kasus yang menyeret dua orang terdakwa yakni Dindin Kamaludin dan Ikhwan Nursyujoko ini beragendakan mendengarkan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim dan Oditur militer.

Hadirnya Oditur militer di Pengadilan Tipikor Surabaya lantaran salah satu terdakwa yaitu Dindin Kamaludin merupakan eks militer dari TNI AD.

Dalam sidang kali ini, pantauan terlihat dua terdakwa di ruang sidang Cakra. 

Mereka duduk bersebelahan menunggu jadwal persidangan segera dimulai.

Bahkan disampingnya juga terlihat Polisi Militer (PM) TNI AD yang selalu mengawal terdakwa Dindin Kamaludin.

Tampak pula Asisten pidana militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kolanel Laut Hadi Pangestu serta sejumlah jaksa Kejati Jatim.

Sebelumnya sidang perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 ini sempat tertunda dua kali.

Yang pertama, pensehat hukum kedua terdakwa belum menyiapkan nota keberatan atas dakwaan JPU.

Hal ini lantaran Dindin Kamaludin baru saja menunjuk Noval Ali Safii dan Lalu Abdimansyah sebagai penasehat hukumnya.

Kemudian yang kedua, diakibatkan kedua terdakwa sedang mengalami sakit.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Peringati Hari Maritim Nasional Ke-59, Pangkoarmada II Sambut Kedatangan Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menyambut kedatangan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di Lanud El Tari Kupang. Kamis (12/10).

Kedatangan Panglima TNI ini bertujuan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59 Tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat yang telah diberikan dan berharap kegiatan peringatan Hari Maritim Nasional dapat bejalan dengan lancar.

Read More