Minggu, 15 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Momentum peringatan HUT ke-78 TNI terus bergulir di lingkungan Kodim 0812/Lamongan. 

Momentum itu, saat ini diwarnai dengan adanya kejuaraan catur Dandim cup yang digelar di Gedung Paciran Islamic Center, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Minggu (15/10/2023).

Berbagai pihak dilibatkan dalam pembukaan kejuaraan catur itu, salah satunya ialah Persatuan Catur Indonesia atau Percasi cabang Lamongan.

Hebatnya lagi, kejuaraan tersebut didominasi oleh ratusan pelajar yang ada di Kabupaten Lamongan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengungkapkan sebelumnya pihak Kodim telah menyediakan berbagai turnamen yang ditujukan pada masyarakat. 

Turnamen itu, merupakan rangkaian dari adanya peringatan HUT ke-78 TNI.

“Ada ratusan peserta. Turnamen catur ini bertujuan untuk menghadirkan masyarakat yang memiliki hobi catur. Pesertanya mayoritas didominasi kalangan pelajar. Dan ini sangat bagus sekali,” ucap Dandim.

Selain itu, kata Dandim, kejuaraan itu sengaja disuguhkan dalam upaya mencari pecatur handal yang nantinya bakal diikutkan dalam event berskala nasional maupun internasional.

“Kami wajib mendukung dan memberikan kesempatan pada generasi muda untuk berkembang, terutama di bidang olahraga catur,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Percasi Lamongan, Suyatmoko menambahkan adanya turnamen tersebut merupakan bukti kedekatan TNI dengan masyarakat. Bahkan, ia juga mengapresiasi gelaran turnamen tersebut.

“Ini sangat luar biasa. Peserta antusias mengikuti turnamen ini,” ungkapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan mengenai tugas dan fungsinya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bakal digelar 14 Februari 2024. 

Salah satunya mengenai penelitian khusus (Litsus) rekam jejak Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawares).

Sekjen PRESISI (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Antikorupsi), Widhi Valentino, SH mengungkapkan saat ini uji materi Listsus rekam jejak Capres dan Cawapres sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 128-1/PUU/PAN.MK/AP3.

"Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU," papar Widhi Valentino, MInggu (15/10).

Litsus rekam jejak capres dan cawapres itu, lanjutnya, meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi.

Termasuk rekam jejak dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, hingga rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya. 

Menurut Widhi Valentino Pemilu 2024 di Indonesia mendapat sorotan dunia. 

Sebab, masyarakat bakal menentukan figur dan arah kepemimpinan negara.

Karena itu, keberadaan KPU dan Bawaslu akan menjadi sangat penting sebegai penyelenggara Pemilu. Baik Pileg maupun Pilpres.

"Ketika demokrasi mendapat perhatian luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara," tandasnya.

Soroti Kinerja MK

Unuk diketahui, permohonan uji materi UU Pemilu ke MK terkait Litsus Capres dan Cawapres adalah Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), serta pasal penjelasannya.

Menurut Widhi Valentino ada pasal-pasal dalam UU Pemilu itu yang bertentangan dengan UUD 1945. 

"Sayangnya, permohonan uji materi yang diajukan Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) belum ada kejelasan kapan disidangkan. MK seakan tidak ada upaya tegas dalam menjaga Konstitusi terkait permohonan uji materi tersebut," ungkap Widhi menyoroti kinerja MK.

Padahal, lanjut dia, MK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. 

Maka MK harus melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dijelaskan, MK memiliki 5 kewenangan, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus hal yang terkait dengan impeachment Presiden dan/Wakil Presiden.

Dasar Hukum KPU Harus Litsus Capres-Cawapres

Falsafah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi dasar adanya Pemilu dan berdemokrasi.

Terkait ini, Widhi Valentino membeberkan dasar hukum bagi KPU untuk melakukan Litsus rekam jejak capres dan Cawapres. 

Seperti disebutkan pada Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pasal itu, menurut Widhi, KPU bersama BAWASLU punya tugas melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi; rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi.

"Syarat pencalonan calon wakil presiden di Pilpres 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai dari batas usia minimal, latar belakang pendidikan hingga bebas dari riwayat kasus pidana, korupsi dan penyalahgunaan narkoba," terang Widhi.

Kemudian Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan wakil presiden yakni berusia minimal 40 tahun. 

Capres juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir. 

Syarat latar belakang pendidikan bagi calon wakil presiden juga sudah diatur, yakni  minimal lulus dari sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” mengutip huruf r Pasal 169 UU Pemilu.

Syarat berikutnya, calon wakil presiden bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tidak pernah terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965.

"Mengapa seakan-akan syarat pencalonan sebagai pemimpin tertingi Negara sangatlah mudah sekali, hal ini sangat jauh berbeda dengan besarnya masalah, tanggungan hutang, serta tanggung jawab dan tantangan yang sedang di hadapi oleh negeri ini," ujar Widhi.

Menurutnya, ada yang tidak kalah penting dari syarat di atas. Justru ini akan menentukan arah dan psikologi bangsa dan keberpihakan negeri ini terhadap kerukunan umat serta nilai-nilai asas Hak asasi Manusia (HAM).

Ia lantas merinci tugas KPU dalam tahapan Pilpres. Yakni, melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon tentang rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya. 

"Serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon," kata Widhi.

Dalam hal penelitian khusus itu, diharapkan juga adanya keterlibataan  lembaga atau pihak terkait seperti PPATK, KPK, dan Komnas HAM untuk dapat memberikan data dan informasi dimaksud kepada KPU dan Bawaslu. 

"Selanjutnya mereka dapat menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, sebab hal ini adalah komponen penting dalam menentukan arah bangsa ke depannya," pungkasnya. 

Jadwal Pendafaran Capres - Cawapres

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. 

Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, berada di antara ratusan warga Panjang Jiwo yang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Acara tersebut berlangsung di halaman balai RW 02, yang digelar pengurus kampung setempat pada Sabtu (14/10/2023).

Hadir sebagai penceramah dalam acara itu, KH Toha Abrori pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul Abror Bojonegoro. 

Dalam ceramahnya, KH Toha Abrori berpesan, supaya menghormati ulama dan umaro.

"Ulama yang memberikan kita pengetahuan akan ilmu agama. Sedangkan umaro yang berupaya menata pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi harus kita hormati dan kita doakan yang terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut KH Toha Abrori berpesan, supaya warga bersiap menyambut Pemilu 2024 untuk memilih para pemimpin terbaik. Dan mengingatkan untuk tidak tergiur atau tertarik hatinya dengan politik uang.

"Kalau njenengan sedòyo memilih karena diberi uang 100 ribu, 200 ribu, tidak akan membuat njenengan kaya. Justru njenengan menciptakan pemimpin yang rakus jabatan," terang KH Toha Abrori

KH Toha Abrori juga berpesan supaya menjaga generasi muda lewat keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yang artinya diliputi ketentraman dan kasih sayang.

"Anak-anak kita itu menyontoh orang tuanya. Jadi berperilakulah dengan baik agar menjadi contoh anak-anak kita supaya mereka kelak menjadi orang-orang yang baik pula," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengapresiasi inisiatif warga untuk memperingati Maulid Nabi lewat berbagai kegiatan.

"Kemeriahan memperingati Maulid Nabi tidak saja di Panjang Jiwo. Tapi juga dikampung-kampung lainnya," terangnya.

Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut berharap, kegiatan warga seperti ini tetap berlangsung dengan baik. 

"Ini menunjukkan tali silahturahmi dan gotong royong warga kampung masih terjaga dengan baik," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sinergitas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dinilai sangat penting dalam upaya mendukung pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti yang dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kedungpring, Kabupaten Lamongan di Desa Keradenanrejo melalui program PKTD. Minggu (15/10/2023).

Meski akhir pekan, tak membuat Koptu Sokhibul dan Bripka Sudarto untuk membantu warga menyelesaikan adanya perbaikan irigasi. Irigasi itu, nantinya berfungsi mengaliri lahan pertanian warga.

“Program ini dilaksanakan secara swakelola. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu warga menyelesaikan pembangunan irigasi ini,” kata Sokhibul.

Sokhibul berujar, selain sebagai bentuk dukungan pembangunan insfrasrtuktur, keberadaan saluran irigasi itu nantinya juga ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Saluran irigasi ini juga sangat mendukung proses panen lahan pertanian masyarakat,” bebernya.

Ia berharap, keberadaan irigasi tersebut bisa dijadikan motivasi bagi masyarakat, khususnya para petani untuk bisa lebih meningkatkan hasil pertanian milik mereka.

“Petani tidak mengeluh lagi. Sebab, sebelumnya di area ini minim saluran irigasi,” ungkapnya.


Sabtu, 14 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, dipisahkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Hal ini dilakukan agar intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk warga miskin dapat lebih tepat sasaran.

"Data Regsosek selalu mengatakan kemiskinan di Surabaya sekian. Tapi itu karena warga luar Surabaya yang kos di Surabaya juga dimasukkan," kata Wali Kota Eri, Sabtu (14/10).

Wali Kota Eri menyampaikan bahwa data Regsosek yang saat ini ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga memasukkan data warga luar Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. 

Padahal, pemerintah kota tidak bisa menganggarkan APBD untuk warga luar Surabaya.

"Jadi misalnya, Surabaya kemiskinan 1 persen (pemkot yang menilai), tapi yang dari BPS (Badan Pusat Statistik) bisa keluar 2 persen. Karena apa? (warga) non-Surabaya juga dimasukkan," kata Wali Kota Eri.

Menurut dia, pemerintah kota tidak bisa menganggarkan APBD untuk intervensi kepada masyarakat miskin yang bukan warga Surabaya. 

Oleh karena itu, perlu ada pemisahan data antara warga Surabaya dan non-Surabaya.

"Kalau itu bukan KTP Surabaya, maka bagaimana kami akan sinergikan dengan provinsi yang di luar Surabaya," ujarnya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Membangun Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengungkapkan bahwa pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP ini juga menjadi keluhan dari bupati dan wali kota lainnya.

Menurutnya, hal ini dikarenakan data yang tidak seusai, akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

"Semua bupati wali kota akan merasakan seperti saya, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Pak Presiden untuk kemiskinan di nol persen kan, kalau kami bupati wali kota tidak pernah tahu siapa yang orang miskin di daerah," jelasnya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri berharap, pemerintah pusat dapat segera melakukan pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP. 

Hal ini agar pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan intervensi kepada masyarakat miskin.

"Karena tugas kami itu adalah bagaimana seperti yang disampaikan Pak Presiden untuk melakukan nol persen miskin ekstrem," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Tolikara) Guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas wilayah, Dansatgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau, Letkol Inf Heri Kuswanto melakukan silaturahmi dengan Forkopimda Tolikara.

Selain di Kantor Bupati Tolikara, silaturahmi itu juga dilakukan di Mapolres dan jajarn Brimob Tolikara. Sabtu (14/10/2023).

Tak hanya itu saja, selain menggelar silaturahmi Dansatgas juga melakukan peninjauan setiap pos pengamanan Satgas 721 yang tersebar di Kabupaten Tolikara.

“Ini untuk memastikan jika keamanan, kondusifitas dan sinergitas terwujud dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, Dansatgas menegaskan jika pihaknya siap bersinergi dengan semua unsur dalam menjaga stabilitas keamanan di Tolikara. 

“Sebab, itu sudah kewajiban kami,” tegasnya.

Sementara itu, silaturahmi yang dilakukan oleh Dansatgas itu mendapat apresiasi dari Bupati Tolikara, Marthen Kogoya. 

Marten menilai, keberadaan Satgas Yonif 721 di Tolikara telah memberikan banyak kontribusi.

“Terlebih dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Tolikara,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Atlet Karate Koarmada II berhasil mencetak prestasi pada event Kejuaraan Nasional Piala Bergilir Pemprov Jawa Timur, dengan memperoleh 6 Medali Perak, dan 1 Medali Perunggu, bertempat di GOR Sidoarjo. Sabtu (14/10).

Dalam event tersebut, Medali Perak berhasil diraih oleh Letda laut (P) Ardan Rahwanto kumite beregu U21 dan senior putra, Serda Jas/w Alifia ummul kumite perorangan u21 dan senior Putri -55 kg, Serda Jas/w Farah Nabila kumite perorangan U21 dan senior Putri +61 kg, Serda Kom emirza kumite perorangan U21 dan senior putra +75 kg, Kopda Rjd Adi Eko kumite beregu U21 dan senior putra, serta KLS Ang Ferdiansyah kumite beregu U21 dan senior putra.

Sementara itu, Medali Perunggu berhasil diraih oleh Serda Nav/w Elivia Salsabila Amiruddin kumite perorangan U21 dan senior Putri -61.

Pembina Yanus Karate Koarmada II Letkol Laut (P) Pungki Kurniawan, M.Tr.Opsla., melalui sambutannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini merupakan implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., agar setiap prajurit Koarmada II mengasah kemampuan yang dimiliki hingga dapat meraih prestasi yang membanggakan.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pembentukan karakter generasi penerus yang berjiwa patriotisme dan nasionalisme terus dilakukan oleh Babinsa.

Seperti yang dilakukan oleh Babinsa Sukodadi, Kodim 0812/Lamongan di SMPN 2 Sukodadi, Kecamatan Sukodadi. Sabtu (14/10/2023).

Pembekalan dan pelatihan itu diberikan oleh Serma Suyatno dan Koptu Suhendri. 

Rangkaian materi pelatihan diberikan oleh kedua Babinsa tersebut, termasuk salah satunya materi soal wawasan kebangsaan.

“Pembekalan ini kami lakukan dalam rangka menyiapkan calon generasi penerus yang Tangguh demi masa depan yang gemilang,” ucap Serma Suyatno.

LDKS, kata dia, merupakan tahapan pertama yang harus dilalui oleh pelajar sebelum dinobatkan masuk dalam kepengurusan OSIS. 

“Dimana peserta harus terlebih dulu mengikuti LDKS. Itu syarat utama,” jelasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya segera menutup pendaftaran Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya (PCNS) 2023, yakni salah satu ajang bergengsi pemilihan pemuda-pemudi terbaik di Kota Pahlawan. 

Perhelatan tahunan yang digelar bersama Paguyuban Cak dan Ning Surabaya, kali ini mengangkat tema Kedigdayaan Arek Suroboyo. 

Karenanya, para pemuda-pemudi Kota Pahlawan diajak untuk mengambil bagian dalam pemilihan duta wisata tersebut. 

Sebab, pendaftaran akan ditutup pada 26 Oktober 2023.

“Tema Kedigdayaan Arek Suroboyo yang diangkat ini, melambangkan ciri khas yang dimiliki arek Suroboyo yang kuat, berani, kompak, bermental baja, kreatif dan inovatif. Harapannya, pemuda-pemudi memiliki semangat dan kompetensi untuk terus berkontribusi bagi Kota Surabaya,” kata Kepala Disbudporapar Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, Sabtu (14/10).

Dalam menyambut akhir penutupan pendaftaran, diselenggarakan pula Roadshow yang berlangsung di Atrium Pakuwon Mall, Food Society Lantai 2 Kota Surabaya, pada Jumat (13/10) malam. 

Roadshow tersebut dimeriahkan dengan hadirnya berbagai komunitas yang ada di Kota Surabaya.

“Rangkaian acara meliputi fashion show, penampilan seni drama musikal, penampilan seni musik oleh Paguyuban Cak dan Ning Surabaya yang akan dikemas secara menarik dan tentunya merepresentasikan bentuk kreativitas arek-arek Suroboyo,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua I Paguyuban Cak Ning Surabaya, Harits Darmawan mengatakan bahwa target tahun ini adalah menjaring generasi muda Kota Surabaya secara lebih luas. 

Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. 

“Berbagai agenda dan materi terbaik akan disiapkan guna membekali para finalis nantinya agar dapat memberikan performa serta output yang maksimal tidak hanya dalam masa pemilihan, namun juga pada saat masa jabatan dan seterusnya,” kata Harits.

Rangkaian kegiatan Pemilihan Cak dan Ning Surabaya (PCNS) 2023 akan berakhir di Grand Final pada 18 November 2023. 

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, persyaratan calon Cak dan Ning Surabaya tahun ini minimal berusia 18 tahun dan maksimal 24 tahun, sehat jasmani rohani, belum pernah menikah, tidak sedang mengikuti pemilihan duta kampus/duta lainnya, dan yang paling penting belum pernah mengikuti ajang pemilihan duta wisata di daerah lain. 

“Untuk detail syarat administratif lainnya dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kota Surabaya melalui website tourism.surabaya.go.id dan instagram resmi Cak dan Ning Surabaya di @cakningsby,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya terus memperkuat Persatuan dan Kesatuan terus dilakukan oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Ark Ketut Wira Purbawan.

Salah satunya, melalui gelaran silaturahmi kebangsaan Ulama Umaroh dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI yang berlangsung di Gedung Paciran Islamic Center, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sabtu (14/10/2023).

Antusias masyarakat pun terlihat pada pelaksanaan acara yang turut dihadiri oleh sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut.

Dijelaskan Dandim, persatuan dan kesatuan merupakan suatu hal terpenting dalam menciptakan kekuatan sebagai warga negara Indonesia. 

Perbedaan, kata Letkol Arm Ketut Wira, tidak menjadi suatu penghambat dalam memperkuat persatuan di Indonesia.

“Sebagai daerah yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi, kita perlu menjaga dan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi selanjutnya,” ucap Dandim.

Dandim berharap, kegiatan yang digelar oleh dirinya saat ini bisa dijadikan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kekompakan dan soliditas yang selama ini sudah terwujud dengan baik di Kabupaten Lamongan.

“Digelarnya acara ini, juga sebagai bukti nyata jika Kodim Lamongan berhasil menciptakan keharmonisan dan keakraban antar tokoh agama,” ucap Dandim.


Jumat, 13 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, saat masa reses di perkampungan Nginden Jangkungan RW 07 Kecamatan Sukolilo pada Jumat malam (13/10/2023), banyak dihadiri ibu-ibu kelompok pengajian.

Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu wakil rakyatnya, dengan menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi. 

Mulai dari pembenahan infrastruktur kampung, sampai keberadaan rentenir yang meresahkan.

Nailil Munah warga RT 04/RW 07 mengaku, tidak sedikit masyarakat yang terjerat utang rentenir bank-bank kecil.

"Banyak bank-bank swasta yang menawari kredit dengan bunga yang relatif tinggi. Karena ibu-ibu ini perlu, maka tetap ambil pinjaman. Kami sebenarnya tidak berharap seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut Nailil mengatakan, warga mengambil pinjaman, untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan modal usaha.

"Kita butuh koperasi. Dulu sebenarnya mau didirikan koperasi oleh Bu Gubernur, tapi entah sampai sekarang belum ada," imbuhnya.

Menurut Nailil, dengan adanya Koperasi bisa menjadi wadah simpan pinjam warga dengan bunga relatif rendah.

"Juga menjadi wadah warga yang usaha UMKM. Entah itu soal pinjaman modal, pelatihan, pemasaran atau bentuk-bentuk untuk pengembangan usaha," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan, banyak warga RW 07 yang mempunyai keterampilan. 

Seperti membuat kue, membuat sinom, bubur ayam, menjahit, dan beberapa bentuk keterampilan lainnya.

"Tapi belum terwadahi, sehingga mereka ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terarah. Padahal kalau diarahkan dan mendapat pembinaan intensif, bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga," jelasnya.

Karenanya legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mendukung berdirinya koperasi, sebagai wadah aktifitas ekonomi warga kampung.

"Kita akan komunikasikan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya, agar aspirasi warga ini segera direalisasikan," imbuhnya.

Anas Karno menjelaskan, dengan adanya koperasi, warga kian leluasa mengakses bantuan pemodalan usaha.

"Dengan adanya koperasi ini, nanti kita bisa koneksikan dengan program bantuan usaha dari BPR SAU yang bunganya sangat rendah," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mempersiapkan Penembakan Torpedo SUT (Surface and Underwater Target) dan torpedo Blackshark, Koarmada II menggelar Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin oleh Komandan KRI Nagapasa-403 Mayor Laut (P) Joko Ariyanto, S.H., selaku Pasops Satgas, bertempat di ruang rapat Satsel Koarmada II, Ujung Surabaya. Jumat (13/10).

Penembakan Torpedo SUT nantinya akan dipimpin oleh Dansatsel Koarmada II Kolonel Laut (P) Ahmad Noer Taufiq, mulai tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2023 dengan melibatkan KRI Cakra-401, KRI Alugoro-405, KRI Raden Eddy Martadinata- 331, KRI Soputan-923, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367, dua Heli Panther, dan dua Drone Scan Eagle.

Torpedo SUT yang akan ditembakkan oleh KRI Cakra-401 dan Torpedo Black Shark yang akan ditembakkan oleh KRI Alugoro-405.

Pelaksanaan TFG ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para peserta latihan di medan latihan sebenarnya sehingga diharapkan para peserta latihan mendapatkan gambaran pelaksanaan penembakan di lapangan nanti.

Latihan ini selaras dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T.,M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., agar seluruh satuan dan prajurit Koarmada II melaksanakan latihan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan naluri tempur setiap prajurit Koarmada II.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive