Resmi Terbentuk, Kepengurusan AFP Jatim Periode 2023-2027 Siap Tancap Gas!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah hampir dua bulan Arief Anton Sujarwo terpilih sebagai Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Timur melalui Kongres Luar Biasa pada 22 Agustus 2023 lalu, kepengurusan AFP Jatim telah resmi terbentuk. 

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan dengan Nomor: SKEP/022/PSSI-JATIM/RYD/2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB., Ph.D pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu. 

Di jajaran Dewan Pembina, AFP Jatim periode 2023-2027 ini diisi oleh tokoh-tokoh kawakan di berbagai bidang. Di antaranya ada nama Ketua DPD Golkar Jatim sekaligus anggota DPR RI M. Sarmuji, SE., M.Si., H. Baso Juherman, SP., SH, M.HP, mantan ketua AFP Jatim periode sebelumnya Dimas Bagus Agung Kurniawan, SH., M.Kn, dan Dr. Haris Tofli, SH., M.Hum.

Untuk susunan pengurus inti, Arief Anton Sujarwo, SE sebagai ketua umum, sementara wakil ketua ditempati Muhammad Yusuf Ibnu Abdurrahman. Sedangkan di jajaran anggota Komite Eksekutif dihuni Arief Johan, M. Agung Rizky, Yahdar Umar Balahmar, SE, Arderio Hukom, SH., M.Kn, dan Edy Zulham Rivelino.

“Penyusunan kepengurusan ini kami sengaja memasukkan orang-orang yang kompeten dan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Semoga lewat kepengurusan ini membawa manfaat dan kemajuan bagi futsal Jatim ke depan,” kata Arief Anton Sujarwo, Kamis, 19 Oktober 2023.

Posisi Sekretaris AFP Jatim diisi oleh Azhar Kahfi, SH. Di dunia futsal, Kahfi bukanlah orang baru. Sebelumnya, dia cukup lama berkecimpung di unitas futsal Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, Kahfi juga pernah menjadi pemain futsal di kampus yang sama. Sementara bendahara AFP Jatim diisi Denny Yan Rustanto dan Ainur Roriq sebagai wakil bendahara.

“Terima kasih atas kepercayaannya. Ini merupakan amanah besar yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin, dengan diisi orang-orang yang tepat, kepengurusan ini bakal mampu memajukan futsal Jatim,” tutur Kahfi.

Kahfi pun yakin dengan semangat gotong royong dan bahu membahu, program-program AFP Jatim yang telah disusun dan direncanakan sejak terpilihnya Arief Anton Sujarwo bakal terealisasi dengan baik.

“Sesuai apa yang dicanangkan ketua, dalam waktu dekat ada sejumlah program yang akan kami kerjakan, yakni meliputi peningkatan kualitas SDM pelatih, wasit dan perangkat pertandingan, serta pemain. Setelah itu, ada program-program lain yang akan mengikuti. Kami siap tancap gas,” ucapnya.

Read More

DP3AK Jatim Gelar Rakor Penanganan TPPO

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kantor DP3AK Jatim. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DP3AK Jatim, Tri Wahyu Liswati, Kamis (19/10/2023).

Tri mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/220/KPTS/013/2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024. 

Gugus tugas tersebut diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta berisikan dua bidang yakni Bidang Pencegahan dan Penanganan.

Dijelaskannya, Gugus Tugas ini dibuat sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tri mengatakan, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 

Hal ini baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Tri Wahyu Liswati yang baru menjabat Kadis DP3AK Jatim ini menjelaskan, ada 3 unsur terjadinya TPPO. Pertama, proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan.

Kedua yaitu cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberi bayaran

Dan Ketiga yaitu Eksploitasi : berupa pelacuran, kerjapaksa, perbudakan atau serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaata nfisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau mentransplantasi organ tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan.

"Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa penyesuaian kebijakan Gugus Tugas PP TPPO sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2023," ujar Tri.

Sebagai pemateri pada kegiatan ini, yaitu Kanit II TPPO Polda Jatim Kompol Tego S Marwoto, mengatakan, pihaknya sangat setuju dan sangat positif dengan kegiatan Rakor TPPO ini agar semua bisa saling berkoordinasi dan berperan dalam pencegahaan TPPO. 

Menurutnya, kegiatan pencegahan  harus sering di lakukan jangan sampai mengharapkan ada penindakan terus, pencegahaan harus lebih sering di tingkatkan.

"Harapan kami sebagai penegak hukum rakor ini untuk sinergiritas antar instansi dan lembaga yang terkait agar ikut yang mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal meminimalisir pencegahaan TPPO ini dan di Jatim TPPO ini cukup banyak ada 73 LP dan ada 49 yang kami tangani, kebanyakan TPPO ini dari kantong-kantor Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kantong-kantor PMI ini harus di waspadai," jelasnya.  

Read More

Kantor Imigrasi Tanjung Perak Gelar Diseminasi Peraturan Izin Tinggal Pasca Pendemi dan Golden Visa

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mengadakan kegiatan Diseminasi Peraturan Izin Tinggal Pasca Pendemi Dan Golden Visa di Hotel Santika Gresik, Kamis (19/10), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai,

Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Herdaus, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono. 

Turut hadir pula Direktur Izin Tinggal pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang diwakili oleh Koordinator Alih Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan 52 perusahaan di bawah wilayah kerja Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Verico Sandi, memulai acara dengan memberikan laporan selanjutnya dilanjutkan dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Divisi Keimigrasian.

Dalam sambutannya, Kadiv Keimigrasian Herdaus menekankan pentingnya peraturan izin tinggal pasca pandemi dan Golden Visa sebagai instrumen kebijakan istimewa.

"Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi covid-19," ujar Herdaus.

Dengan mendorong investasi dan memberikan izin tinggal yang lebih fleksibel, Indonesia berharap dapat menarik para pelaku usaha/investor serta Tenaga Kerja Asing yang dapat berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Herdaus juga berharap bahwa segala informasi yang disampaikan para narasumber selama acara ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan yang hadir, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. 

"Langkah ini menandai upaya pemerintah dalam mendukung ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan," tambah Herdaus.

Selanjutnya, Herdaus mengimbau kepada seluruh peserta untuk menyebarkan informasi yang diperoleh selama acara ini kepada berbagai pihak. 

Dengan begitu, manfaat dari kebijakan izin tinggal pasca pandemi dan Golden Visa dapat dirasakan secara luas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa Timur, akan semakin membaik.

Acara diseminasi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Koordinator Alih Status Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Timur, Noor Rahayu Agustinawati, serta Sub Koordinator Perizinan Sektor Perekonomian DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, R Agung Parmadi Trihasputra. 

Read More

Kamis Bersinergi, Kodim Lamongan Gelar Karya Bakti

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sinergitas antara TNI, Polri dan Pemda di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kian terlihat semakin kuat. 

Hal itu, dibuktikan dengan adanya program Kamis Bersinergi yang dipusatkan Dusun Pangkat, Desa Pula, Kecamatan Modo. Kamis (19/10/2023).

Di Dusun itu, aparat TNI, Polri dan Pemda bersama masyarakat saling bersinergi mengikuti karya bakti pembersihan di sekitar area yang ada di Dusun Pangkat.

“Kamis bersinergi ini program rutin yang harus dan wajib dilakukan oleh prajurit Kodim bersama instansi terkait,” ucapnya.

Sinergitas, kata Dandim, merupakan suatu syarat utama demi terciptanya visi dan misi setiap program yang sudah disusun oleh setiap instansi maupun Satuan.

“Sebab, tidak ada hal yang bisa berhasil kalua hanya dikerjakan sendirian. Sinergitas itu penting,” tegasnya.

Ia berharap, program Kamis bersinergi itu nantinya bukan hanya memperkuat sinergitas saja. 

Namun, bisa memperkokoh Kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah teritorial Kodim Lamongan.

“Sejauh ini Kemanunggalan sudah tercipta dengan baik. Harapan saya, Kemanunggalan itu akan terus terjaga dan kita rawat dengan baik,” pungkasnya.

Read More

HIPKI - Kadin Jatim Kerjasama Tingkatkan Kualitas Tenaga Pengajar dan Lulusan Kursus

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dan Kadin Institute dalam rangka  peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar atau instruktur serta lulusan yang dihasilkan. 

Penandatanganan kerjasana dilakukan oleh Ketua HIPKI Kota Surabaya Achmad Zainuddin dengan Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Jatim di Gedung Kadin Institute, Surabaya.

Achmad Zainuddin mengungkapkan, bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM, tidak bisa dilakukan sendirian oleh lembaga kursus dan pelatihan. 

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi bersama Kadin Jatim. Kerjasama ini diantaranya meliputi uji kompetensi teknis pengajar, harmonisasi kurikulum dan pemagangan serta lowongan kerja dan informasi lainnya yang menyangkut kebutuhan dunia kerja.

"Agar kedepan kurikulum yang kita susun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Sehingga siswa yang kami didik tidak salah langkah," ujar Achmad Zainuddin, dalam rilis Kadin Jatim, Kamis (19/10/2023)

Upaya ini menurutmya juga dalam rangka menyiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2035. 

"Bagaimana menyiapkan tenaga kerja supaya sesuai dengan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri  sehingga mereka siap menghadapi kompetisi atau berwirausaha sesuai dengan bidang masing-masing," tandasnya. 

Ia menegaskan, peningkatkan kualitas lulusan menjadi salah satu prioritas HIPKI karena hidup matinya lembaga pendidikan tergantung dari kualitas  lulusan yang dihasilkan. 

"Kalau lulusan banyak yang tidak terserap dunia kerja, maka info negatif akan ke lembaga kami, sehingga HIPKI berusaha bagaimana lulusan ini tetap bisa bekerja dan berusaha," terang Achmad Zainuddin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengapresiasi atas langkah HIPKI dalam menjalin sinergi dengan Kadin Jatim dan Kadin Institute dalam peningkatan SDM. 

"Kami mengapresiasi langkah HIPI bekerjasama dengan Kadin karena kolaborasi dengan stake holder termasuk HIPKI akan mempercepat peningtakan kualitas SDM di Jatim, terlebih posisi HIPKI di sini sangat strategis. Industri membutuhkan tenaga yang betul-betul kompeten, baik nantinya akan jadi karyawan atau menjadi wirausaha," kata Adik Dwi Putranto.

Melalui kerjasama ini, Kadin Jatim akan menfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi anggota HIPKI yang akan dilaksanakan oleh Kadin Institute serta melakukan harmonisasi kurikulum. 

Sehingga akan tercipta sinergitas antara dunia pendidikan dengan dunia kerja serta antara HIPKI dengan dunia kerja. 

"Komunikasi HIPKI dengan dunia industri harus betul-betul dipererat lagi karena HIPKI harus ngelink dengan industri.  Permagangan juga harus mulai dipikirkan dengan menempatkan anak didiknya magang di industri. Harus ada pengenalan di industri karena sejauh ini yang kami amati, masih jalan sendiri-sendiri," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti mengatakan, kerjasama antara HIPKI dengan Kadin Jatim dan Kadin Institute akan lebih difokuskan dalam hal sertifikasi tenaga pengajar.

"Tentunya ini untuk menyongsong permintaan Perpres nomor 68/2022. Yang sekarang lagi disiapkan adalah Perpres ini akan ada keterlibatan lembaga pelatihan, lembaga kursus, lembaga pendidikan,  utamanya dengan industri dan asosiasi pengusaha di Jatim. Dan kerjasama ini dalam rangka memberikan support kegiatan pemerintah yang sekarang sedang dipersiapkan," terang Nurul Indah Susanti. 

Dalam hal ini, lembaga kursus juga harus terakreditasi dan syarat akreditasi adalah tenaga pengajar atau strukturnya harus memiliki pemahaman tentang metodologi dan tersertifikasi. Dan kelembagaan ini harus memiliki SDM yang mumpuni. 

"Setiap instruktur atau pengajar harus memiliki dua sertifikat. Pertama sertifikat kompetensi metodologi pembelajaran sebagai pengajar, guru, dosen atau instruktur. Kedua harus memiliki sertifikasi teknis di bidangnya, misal bidang robotika, maka harus memiliki sertifikasi teknis robotika," pungkasnya.

Read More

Rangkaian Monev 2023, Ketua KI Jawa Timur Kunjungi PPID Dinas Kominfo Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim), Imadoeddin, mengunjungi kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Jatim, di Surabaya, Kamis (19/10/2023). 

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan KI Jatim untuk tahun 2023 kepada Badan Publik Pemerintah yang lolos sampai tahap visitasi. 

Setiap tahunnya KI Jatim selalu melakukan Monev kepada PPID dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Dan PPID Dinas Kominfo Jatim lolos sampai tahap visitasi, sehingga dilakukan peninjauan secara langsung oleh Ketua KI Jatim.  

Saat ditemui, Ketua KI Jatim, Imadoeddin menyampaikan, tahapan visitasi ini dilakukan untuk meninjau atau melihat langsung keberadaan dokumen maupun sarana prasarana yang telah disampaikan sebelumnya ke KI Jatim selama tahapan administrasi. 

“Oleh karena itu hari ini tim kami datang ke Kominfo Jatim untuk mengecek secara langsung sarana prasarananya termasuk dokumen-dokumennya, yang ada di PPID. Misalnya sarana laptop, komputer, kursi, meja, formulir-formulir dan dokumen lain yang sewaktu-waktu ketika dibutuhkan oleh masyarakat bisa diakses,” jelasnya. 

Setelah dilakukan peninjauan, Imadoeddin mengungkapkan, hasilnya mayoritas sudah terpenuhi meski ada beberapa  yang masih perlu menjadi catatan penting untuk dilengkapi. 

“Catatan itu tidak terlalu substansi sebetulnya hanya butuh untuk dilengkapi saja. Jadi, sebagian besar sudah terpenuhi,” ungkap Imadoeddin. 

Setelah tahapan ini, Imadoeddin menuturkan, apabila memenuhi syarat penilaian, selanjutnya Ia akan melakukan proses tahapan berikutnya yaitu wawancara yang ditujukan kepada pimpinan badan publik. 

“Karena nanti kita akan menguji dan menilai seberapa besar komitmen dari pada badan publiknya terhadap keterbukaan informasi publik, juga terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan badan publik yang menunjang dalam proses layanan informasi publik kepada masyarakat,” tutur Imadoeddin. 

Adapun syarat untuk bisa lolos ke tahap visitasi ini, Imadoeddin memaparkan, syaratnya sama yakni sesuai dengan hasil Self Assesment Questionnaire (SAQ). 

“Jadi kuisioner SAQ tersebut yang kita kirim ke mereka, lalu mereka kembalikan ke kita untuk dinilai. Bagi nilai yang memenuhi standar, itu baru kita lanjutkan ke tahap visitasi. Namun ada pula beberapa badan publik yang tidak masuk ke tahapan visitasi, karena dari sisi penilaian yang kita lakukan belum memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi oleh badan publik tersebut,” papar Imadoeddin. 

Kepada PPID Kominfo Jatim, Imadoeddin berpesan, agar melengkapi sarana prasarana maupun dokumen yang masih belum terpenuhi. 

“Selain itu, perlu adanya peningkatan jadi jangan bertahan dengan yang sudah ada, tapi perlu ada improvisasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat,” pesannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, selaku Pimpinan Badan Publik  mengucapkan terima kasih kepada KI Jatim, karena PPID Kominfo Jatim lolos ke tahap visitasi, hal tersebut mengartikan bahwa pada tahap administrasi, SAQ PPID Kominfo Jatim telah memenuhi syarat. 

“Kalau tahun kemarin PPID Kominfo Jatim masuk dalam informatif, untuk tahun 2023 ini kita juga berharap akan tetap menyandang kategori predikat informatif. Nanti kalau memang ada poin-poin pembenahan perbaikan untuk PPID akan kami siapkan dan perbaiki selanjutnya,” kata Sherlita. 

Read More

Dansatkopaska Koarmada II Lepas Prajurit Mutasi dan Purna Tugas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dansatkopaska Koarmada II Kolonel Laut (P) Sadarianto, S.T., M.Han., melepas 10 prajurit Satkopaska Koarmada II yang mutasi dan purna tugas, bertempat di ruang Perwira Satkopaska Koarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (18/10).

Melalui sambutannya, Dansatkopaska Koarmada II menyampaikan pesan dari Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., untuk prajurit Satkopaska Koarmada II yang telah Purna ataupun Mutasi tugas, diharapkan selalu menjaga nama baik TNI AL dengan menghindari hal-hal yang menyalahi aturan.

Diakhir sambutannya, Dansatkopaska Koarmada II mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang selama ini kalian berikan. 

"Setelah ini keluarga besar Satkopaska Koarmada II akan antarkan kalian ketempat tugas dan tempat berkarya yang baru," tuturnya.

Read More

Desa Brengkok Bakal Jadi Lokasi Sasaran TMMD 119

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Menjelang pelaksanaan TMMD ke-119 di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berbagai persiapan hingga pengecekan mulai dilakukan oleh pihak Kodim dan Pemkab setempat.

Saat ini, Kepala Staf Kodim 0812/Lamongan Mayor Chb Heroe Goettojo bersama Dinas PMD meninjau langsung lokasi sasaran pelaksanaan TMMD 119.

Dijelaskan Kasdim, program TMMD merupakan program lintas sektoral yang nantinya melibatkan sejumlah pihak dalam pelaksanaannya, termasuk Pemda.

“Program itu, pada intinya untuk memajukan pembangunan di Desa tertinggal,” ujar Kasdim. Rabu (18/10/2023).

Sebelumnya, kata Kasdim, pihaknya juga menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak terkait. 

Program itu, nantinya akan terbagi menjadi 2 sasaran. Yaitu, program fisik dan non fisik.

“Pelaksanaannya juga bersinergi dengan semua unsur, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Read More

Apel Gelar Operasi Mantap Brata Diberlakukan, Forkopimda Lamongan Siap Wujudkan Kondusifitas Selama Pelaksanaan Pemilu

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Forkopimda Lamongan telat berkomitmen untuk mengawal jalannya pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. 

Komitmen itu, dibuktikan dengan adanya apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selasa (18/10/2030).

Apel gelar pasukan itu, turut dihadiri oleh sejumlah pihak diantaranya Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, Kapolres AKBP Yakhob Silvama Delaresksha dan Bupati Yuhronur Efendi.

Ditemui usai mengikuti apel berlangsung, Dandim menegaskan jika pihaknya berkomitmen untuk mendukung aparat Kepolisian dan Pemda dalam misi pengamanan Pemilu 2024.

“Kodim Lamongan siap mendukung setiap upaya pengamanan dalam pesta demokrasi 2024 nanti,” tegas Dandim.

Sementara itu dalam amanatnya, Bupati Lamongan mengatakan jika apel gelar tersebut merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana operasi Mantap Brata.

“Sebab, Pemilu 2024 nanti adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa,” jelasnya.

Read More

Dansatkat Koarmada II Pimpin Sertijab Komandan KRI Tombak-629

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla., memimpin upacara sertijab Komandan KRI Tombak-629, bertempat di Geladak Haluan KRI Tombak-629. Rabu (18/10).

Komandan KRI Tombak-629 yang semula dijabat oleh Letkol Laut (P) Rudi Iskandar  diserahterimakan kepada Letkol Laut (P) Dexaseptian Burlis.

Melalui sambutannya, Dansatkat Koarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan dalam suatu organisasi pada hakikatnya merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi dihadapkan dengan tantangan tugas. 

“Dari sisi dinamisasi organisasi, serah terima jabatan merupakan kebutuhan akan suatu rotasi jabatan guna penyegaran organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas,” ujar Kolonel Didik Kusyanto.

Sedangkan dari sisi pembinaan organisasi menurut Dansatkat Koarmada II, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan terjadinya proses regenerasi dan pengembangan karier, guna meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas kinerja personel sesuai peran, tugas dan fungsinya.

Read More

Pertemuan Wali Kota Eri dengan Pimpinan Parpol jaga Kondusifitas Surabaya

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) di rumah dinasnya, Rabu (18/10) sore. 

Dalam pertemuan hangat itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin mengajak seluruh pimpinan parpol untuk menjaga kondusifitas selama digelarnya pemilihan umum (pemilu) 2024 di Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri mengatakan, pertemuan dengan seluruh pimpinan parpol di kediaman kali ini, adalah membahas soal pelayanan warga dan pengentasan kemiskinan melalui program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini digodok bersama jajaran DPRD Kota Surabaya. 

Selain itu, di pertemuan ini dia juga berkoordinasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) jelang pemilu presiden 2024 di Kota Surabaya. 

“Karena saat ini tensi politik sedang menghangat, saya berpesan kepada seluruh pimpinan parpol untuk turut serta menjaga kondusifitas di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Meskipun ada partai yang berbeda koalisi dan dukungan politik dalam pemilu presiden, dirinya ingin para pimpinan politik turut serta menjaga harmoni dalam keberagaman yang telah ada tercipta di Kota Surabaya. 

“Berbeda pilihan itu biasa, akan tetapi harus turut serta menjaga kedamaian, jangan sampai menimbulkan sebuah permasalahan di Kota Surabaya," ujarnya. 

Sebelumnya itu, Wali Kota Eri juga sempat hadir dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan Deklarasi Damai Pemilu 2024 bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya dan seluruh partai politik, di Graha Sawunggaling, (18/10) pagi. 

Di samping itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, dirinya mendukung Wali Kota Eri untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama pemilu presiden 2024 berlangsung. 

“Surabaya sebagai salah backbone (tulang punggung) NKRI maka harus terus dijaga kondusifitasnya. Seperti diketahui, saat ini tensi politik di Jakarta itu sedang menghangat,” kata Arif. 

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi partai Golkar itu menyampaikan, dalam kontestasi politik kali ini jangan sampai membuat situasi Kota Surabaya tidak kondusif. 

Maka dari itu dia turut mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) walaupun berbeda pilihan. 

Menjelang pemilu presiden 2024, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh partai Golongan Karya (Golkar) untuk menjaga kamtibmas di Kota Surabaya. 

Salah satunya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa pemilu hanya sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan. 

“Artinya ini adalah proses normal yang digelar lima tahunan dan telah disepakati oleh seluruh stakeholder bangsa dan negara. Artinya kita punya kewajiban moral untuk terus menjaga suasana sejuk ini, agar tidak memberikan narasi-narasi yang cenderung ke kampanye hitam,” papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar tersebut. 

Maka dari itu, sebagai kader partai juga harus memberikan edukasi, misalnya soal program lima tahun ke depan dari masing-masing calon presiden. 

Edukasi tersebut ditujukan kepada masyarakat, utamanya adalah remaja yang mulai memiliki hak pilih. 

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sekaligus menangkal adanya berita hoax di era digital seperti saat ini.

“Jadi, jangan sampai sebagai elit politik justru menjatuhkan satu sama lain, yang membuat politik di kalangan akar rumput menjadi semakin memburuk. Yang kita lawan hari ini, adalah destruksi informasi, berita hoax yang mengadu domba anak bangsa,” pungkasnya. 

Diketahui, dalam pertemuan itu tak hanya dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Arif Fathoni, akan tetapi juga ada Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya Maksun Jayadi, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya Johari Mustawan, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf, Ketua DPC Partai Gerindra Cahyo, Ketua DPD Partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI) Erick Komala, Bendahara DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Taroe Sasmito, Sekretaris DPC Partai Nasdem Hari Santosa, Sekretaris Partai Demokrat Junaedi, dan Ketua Majlis Tarjih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bukhori Imron.

Read More

Komandan Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate Meninjau Jalan Setapak Di Kelurahan Bido

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Letkol Inf Adietya Yuni Nurtono, S.H., selaku Komandan Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate melaksanakan peninjauan untuk memastikan kualitas konstruksi jalan setapak di Kelurahan Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. 

Peninjauan tersebut dilaksanakan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Satgas TMMD Ke-118.

Dalam peninjauan tersebut, Letkol Inf Adietya Yuni Nurtono, S.H. didampingi oleh Komandan SSK Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate Letda Inf Hamdi Umasugi. 

Mereka memeriksa langsung kualitas konstruksi jalan setapak yang sedang dibangun oleh Satgas TMMD Ke-118. 

Jalan setapak ini menjadi salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus kegiatan Satgas TMMD Ke-118.

Dansatgas TMMD menekankan pentingnya kualitas konstruksi yang baik untuk jalan setapak ini. 

Dalam peninjauan tersebut, Dansatgas TMMD juga menyampaikan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa keberadaan jalan setapak ini memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Peninjauan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari komitmen Satgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. 

Dengan adanya jalan setapak ini, diharapkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Kelurahan Bido menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak positif pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Dansatgas TMMD Ke-118 Kodim 1501/Ternate Letkol Inf Adietya Yuni Nurtono, S.H. juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas TMMD Ke-118 dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan setapak ini. 

Beliau berharap semangat dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dapat terus dipertahankan guna mencapai hasil yang terbaik untuk masyarakat.

Read More