Kamis, 19 Oktober 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Komando Distrik Militer 1501/Ternate berhasil menyelesaikan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-118 dengan sukses. 

Komandan Lanal Ternate Kolonel Mar Ridwan Azis, M.t M.Tr., Hanla., CHRMP. menutup langsung TMMD, yang bertempat di Lapangan Kelurahan Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan tema "Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakya Semakin Kuat", Kamis (19/10/2023).

Dalam upacara Penutupan TMMD Ke-118 TA 2023 Inspektur upacara membacakan amanat Pangdam XVI/Pattimura yang berisi penutupan TMMD Ke-118 TA 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat  kebersamaan dan gotong royong serta kemanunggalan antara TNI dan Rakyat dalam mengakselerasi pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan masyarakat sejahtera.

TMMD adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu binter sektoral antara TNI dengan lembaga pemerintah non-pemerintah dengan Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terintegritas bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah pedesaan.

TMMD bertujuan membantu Pemda Kabupaten/Kota dalam percepatan pembangunan guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non fisik dan kemantapan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh sesuai dengan tema TMMD kali ini yaitu "SINERGI LINTAS SEKTORAL MEWUJUDKAN KEMANUNGGALAN TNI RAKYAT SEMAKIN KUAT".

Selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 20 September sampai dengan 19 Oktober 2023 para prajurit TNI, Polri  dan komponen bangsa bahu membahu menyelesaikan program  TMMD Ke-118 TA 2023.

Sebagai Pangdam XVI/Pattimura dan selaku penanggung jawab keberhasilan operasional (PKO) TMMD, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para prajurit, TNI,polri, komponen bangsa lainnya, Pemda dan masyarakat yang telah bekerja sama, bahu membahu dalam pelaksanaan TMMD yang ke-118 karena berkat kolaborasi dari semua unsur, kegiatan TMMD Ke-118 ini dapat terselenggara dengan aman dan lancar sesuai dengan rencana.

TMMD Ke-118 Tahun 2023 di wilayah Kodam XVI/patimura diselenggarakan di dua titik yaitu kodim 1501/Ternate dan di wilayah kodim1502/Masohi. 

Untuk wilayah kodim 1501/Ternate telah menyelesaikan sasaran Fisik berupa pembangunan pagar gereja GPM dan pembuatan jalan setapak Sepanjang 972 meter sedangkan di wilayah kodim 1501/Masohi telah melaksanakan sasaran fisik berupa pembuatan bak Wudhu, MCK, pembuatan 2 unit Bak air, talud, pembuatan 2 unit Bak air bersih, 3unit RTLH dan 1 unit RTLH pasca konflik.

Sasaran fisik di atas juga diimbangi juga dengan pencapaian sasaran non fisik berupa penyuluhan dan sosialisasi berbagai materi pengetahuan yang di butuhkan masyarakat, seperti pelayaran, perikanan, wawasan kebangsaan, Kamtibmas, cara bercocok tanam, pelayanan kesehatan, bela negara, KB, kesehatan, cinta tanah air dan bahaya narkoba.

Sebelum mengakhiri sambutan ini ada beberapa atensi dan harapan sebagai tindak lanjut dari program TMMD Ke-118:

1. Pelihara terus kemanunggalan antara TNI-Rakyat jangan mudah terhasut dan terprovokasi.

2. Pelihara terus semangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina dengan baik selama ini.

3.Pelihara hasil program ini agar dapat dirasakan manfaat nya oleh warga masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama.

4. Kepada para Dansat evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan TMMD ini untuk dijadikan bahan perbaikan pada TMMD mendatang.

5. Kepada para prajurit dan seluruh komponen masyarakat 

yang tergabung dalam satgas TMMD, dengan selesainya kegiatan ini segera kembali ke satuanya masing-masing perhatikan faktor keamanan selama dalam perjalanan.

Terima kasi telah menjaga nama baik TNI dengan mempedomani 8 wajib TNI, sehingga dapat mempererat dan memperkokoh kemanunggalan TNI rakyat yang telah terjalin selama ini.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur dan memohon Ridho Tuhan yang maha kuasa pada hari ini, kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 10.00 WIT TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-118 TA. 2023 Secara resmi saya nyatakan ditutup.

Seusai upacara terdapat acara tambahan penandatanganan naskah hasil TMMD dari Dandim 1501/Ternate Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, S.H., kepada Walikota Ternate yang diwakili Plt Sekda kota Ternate Bpk Hi. Abdullah, yang disaksikan langsung oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K., S.AP. beserta Forkopimda Kota Ternate.

Turut hadir dalam penutupan TMMD tersebut adalah Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K., S.AP., Walikota Ternate diwakili Plt. Sekda Kota Ternate Bapak Hi. Abdullah H.M. Saleh, S. STP, M.Si., Dandim 1501/Ternate Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, S.H., Mewakili Kepala Kementerian Agama Kota Ternate Kepala Seksi Bimas Kristen Bpk Abson Pippa, S.Ag, Kasdim 1501/Ternate Letkol Inf Robi Manuel, Kapolres Ternate diwakili oleh Ipda Wahyu Kapolsek Pulau Ternate, Kajari Ternate diwakili oleh Bpk.Irwan Kasi Pembinaan, Kadis Kesehatan Kota Ternate Ibu Dr. Fatia, Mewakili Kejari Kota Ternate Kasubag pembinaan Kejari Ternate  Bpk Irwan, Kepala kesbang Pol Kota Ternate Bpk Nuriadin Rahman, Mewakili Dinas perhubungan kota Ternate Bpk Domino Staff Dinas perhubungan kota Ternate, Plt. Camat pulau Batang Dua Katun salu, S.E., para Lurah di kecamatan Pulau Batang Dua, para Peserta upacara dan tamu undangan yang hadir.




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pertumbuhan uang primer (M0) tercatat 5,4% (yoy) didorong oleh ekspansi keuangan Pemerintah di tengah perlambatan aktiva luar negeri bersih. Pada September 2023, operasi keuangan Pemerintah mencatat ekspansi sebesar Rp 56,83 triliun sejalan dengan pola musimannya, setelah sebelumnya sampai dengan Agustus 2023 mencatat kontraksi sebesar Rp 268,29 triliun.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023) mengatakan, sementara itu, uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) bulan September 2023 masing-masing tumbuh sebesar 4,1% (yoy) dan 6,0% (yoy). Perkembangan M2 terutama dipengaruhi oleh kredit yang tetap kuat dan operasi keuangan Pemerintah yang mencatat ekspansi.

Searah dengan perkembangan di uang primer, operasi keuangan Pemerintah pada September 2023 mencatat ekspansi sebesar Rp 35,56 triliun setelah sebelumnya juga mencatat kontraksi sebesar Rp 305,03 triliun sampai dengan Agustus 2023. 

Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas, baik melalui efektivitas kebijakan yang ada maupun dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial lanjutan, untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Longgarnya likuiditas mendukung intermediasi perbankan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Pada September 2023 rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 25,83%.

Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan, di mana suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2023 masing-masing terjaga pada 4,28% dan 9,36%.

Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang efektif berlaku pada 1 Oktober 2023, dengan besaran insentif maksimum 4%. Pada awal implementasinya (per 5 Oktober 2023), KLM telah memberikan tambahan likuiditas pada 120 bank sebesar Rp 28,79 triliun, dari Rp 108,15 triliun menjadi sebesar Rp136,94 triliun.

Tambahan likuiditas tersebut diprakirakan akan semakin meningkat ke depan, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus kebijakan. 

Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sebanyak empat sekolah di Kabupaten Lamongan menerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. 

Empat sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata 2023 ialah SMP 1 Mantup dan SMKN 2 Lamongan (Adiwiyata Mandiri) serta SDN Kepatihan Lamongan dan SDN 1 Sidoharjo Lamongan (Adiwiyata Nasional).

Mengutip rilis humas Pemerintah Kabupaten Lamongan (19/10/2023), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Andy Kurniawan menuturkan, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen sekolah yang sudah konsisten dalam menerapkan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS). 

"Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap praktik-praktik peduli lingkungan yang diterapkan di sekolah. Terlaksananya PBLHS secara berkelanjutan tentu akan membawa dampak positif, utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah sekitar," tutur Andy. 

Andy menjelaskan terdapat tujuan jangka panjang penerapan Adiwiyata di sekolah, yaitu menanamkan jiwa peduli lingkungan kepada siswa sejak dini. 

"Adiwiyata merupakan program yang sangat ideal untuk memberikan edukasi tentang kesadaran peduli lingkungan sejak dini dan akan diterapkan hingga nanti," jelasnya.

Tak lupa Andy juga terus memberikan peringatan agar para sekolah penerima penghargaan terus konsisten menjalankan program peduli lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Pasalnya, penghargaan merupakan awal dari implementasi yang maksimal.

"Penilaian akan terus dilakukan selama 5 tahun sekali, namun itu bukan menjadi hal yang mengancam. Karena tujuan utama kita ialah memaksimalkan penanganan lingkungan, penghargaan adalah bonus," tambah Andy.

Penilaian yang sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu terbagi menjadi 3 tahapan, diantaranya tahap seleksi administrasi, seleksi dokumen, dan verifikasi lapangan. Semua penilaian harus meliputi 6 aspek Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Penghargaan ini diberikan di kantor KLHK RI pada tanggal 17 Oktober 2023 lalu.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bertempat di ruang rapat Pangkoarmada II. Kamis (19/10). Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menerima kunjungan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, S.E., M.M., dan calon pengganti Danlantamal V Kolonel (Mar) Joni Sulistiawan, S.H., M.Han., Pertemuan tersebut dalam rangka membahas persiapan serah terima jabatan (Sertijab) Danlantamal V.

Mengawali pembicaraannya, Pangkoarmada II mengucapkan selamat dan terima kasih atas promosi jabatan yang diberikan kepada Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, S.E., M.M., yang telah atas dedikasi dan loyalitas yang telah dijalankan selama menjabat sebagai Danlantamal V.

“Selamat kepada Kolonel (Mar) Joni Sulistiawan, S.H., M.Han., atas jabatan barunya sebagai Danlantamal V semoga dengan jabatan baru yang diemban nantinya dapat berjalan dengan lancar juga dapat menyelesaikan problem-problem yang ada di Lantamal V,” ungkapnya.

"Semoga dengan kunjungan ini,  intensitas komunikasi dan kerjasama yang terjalin antara Lantamal V dengan Koarmada II dapat berjalan secara intensif dan berkesinambungan. Terlebih Lantamal V merupakan bagian dari jajaran Koarmada II," ungkapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Sabang) KRI Bima Suci dalam melaksanakan pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) Tahun 2023 kini telah memasuki perairan Indonesia yang disambut oleh KRI Karel Satsuit Tubun-356 unsur Satkor Koarmada II, bertempat di Perairan Sabang. Kamis (19/10)

Kedua kapal perang itu melaksanakan Passing exercise (Passex) dengan melaksanakan beberapa serial latihan diantaranya Passing Exercise (Passex), Flashing Exercise (Flashex), Navigation and Communication Exercise (NAVCOMEX 204), serta Flaghoist (kibaran isyarat bendera). Selesai melaksanakan Passex, KRI Bima Suci melanjutkan pelayarannya menuju kota Belawan sedangkan KRI KST-356 melaksanakan operasi pengamanan perbatasan. 

Passex merupakan latihan untuk menyambut atau mengiringi KRI maupun kapal perang negara sahabat yang akan masuk maupun meninggalkan Laut Teritorial Indonesia. 

Selain itu, latihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan naluri tempur personel, serta menguji kesiapan operasional Alutsista KRI sekaligus sebagai wujud kehadiran TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan serta untuk meningkatkan kesiapan dan kesiagaan prajurit TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi.

Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis, mengungkapkan bila Passex bersama salah satu kapal perang yang sedang melaksanakan operasi ini merupakan salah satu bentuk pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi, yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. 

Ditempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan dalam program prioritasnya dalam mewujudkan TNI AL yang profesional, modern dan tangguh, bahwa latihan adalah berguna untuk membangun kekuatan yang memiliki kesiagaan dan kesiapan tinggi.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Inflasi IHK September 2023 tercatat 2,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 3,27% (yoy). 

Penurunan inflasi ini didukung oleh inflasi inti yang menurun menjadi 2,00% (yoy) dan inflasi kelompok administered prices yang juga lebih rendah menjadi 1,99% (yoy).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023) mengatakan, kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 3,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,42% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga beras dan daging sapi. 

Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation. 

Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Bank Indonesia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar Rupiah tetap stabil. 

Dalam kaitan ini, kebijakan suku bunga diperkuat dengan penerbitan instrumen moneter SRBI (kontraksi) yang pro-market, dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portfolio inflows, dengan mengoptimalkan aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying.

Pasar menyambut baik penerbitan SRBI yang tecermin pada tingginya penawaran dibandingkan dengan target (oversubscribed). 

Hingga 17 Oktober 2023, lelang SRBI telah dilakukan sembilan kali dengan outstanding mencapai Rp113,70 triliun. 

Perkembangan tersebut juga diikuti dengan transaksi di pasar sekunder.

Selain itu, penerbitan SRBI juga mendukung masuknya aliran investasi portofolio asing seperti tecermin pada net beli SRBI oleh investor nonresiden sebesar Rp9,81 triliun. 

Berbagai perkembangan ini secara umum menunjukkan SRBI dapat menggantikan peran Reverse Repo (RR) SBN sebagai instrumen moneter kontraksi dan sekaligus dapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pada Tahun 2023 ini capaian realisasi pajak daerah di Kabupaten Pasuruan ditargetkan bisa menembus Rp 471 miliar lebih. 

Hal ini disampaikan Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, Khasani melalui Kabid Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Agung Wara Laksana.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Pasuruan dari 10 pajak daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan kenaikannya cukup signifikan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, capaian realisasi pajak daerah sejak 2020 hingga 2023 terus meningkat. Untuk tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp 360 milyar lebih. 

Setahun berikutnya meningkat sebanyak Rp 32 milyar menjadi Rp 393 milyar. Apabila diprosentasekan naik 9,03%.  

Di tahun 2022 kemarin, realisasinya meningkat tajam sampai di angka Rp Rp 452 milyar alias meningkat sampai 15%.

“Terhitung Januari hingga akhir September lalu, capaian realisasi pajak daerah sudah mencapai Rp 376 milyar atau 79,79% dari target. Ia optimis, sisa waktu 3 bulan ini, target tersebut akan dicapai, bahkan lebih. Kami optimis target akan terpenuhi sebelum akhir tahun. Karena semua tim semangat untuk melakukan banyak cara, program dan kegiatan agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya," kata Agung saat ditemui di ruangannya, Kamis (19/10/2023).

“Untuk bisa mencapai target, BPKPD Kabupaten Pasuruan terus melakukan banyak cara. Diantaranya pendataan objek pajak baru, monitoring dan pengawasan, kebijakan pajak daerah, dan penagihan pajak daerah. Khusus kebijakan pajak daerah, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan beberapa paket kebijakan untuk meringankan beban para wajib pajak. Seperti pemberian stimulus, penundaan tangggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 untuk ketetapan sampai dengan Rp 500 ribu, serta kebijakan lainnya. Termasuk pembebasan sanksi administratif berupa bunga atau denda pajak daerah. Kalau untuk stimulus yang kami berikan adalah pengurangan pokok pajak PBB P2," ujarnya. 

Sedangkan dalam hal penagihan dan pemungutan pajak daerah, BPKPD menerjunkan tim untuk melakukan operasi sisir (opsir) maupun memperbanyak tempat pembayaran pajak daerah bagi masyarakat, penerapan pelaporan pajak daerah secara elektronik (online) melalui eSPTPD, dan kebijakan lainnya.

"Kita juga bekerja sama dengan lintas sektor dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai dasar optimalisasi pemungutan Pajak Daerah," pungkas Agung. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.

Persidangan ini kembali diulang dengan agenda pembacaan dakwaan dengan terdakwa dari pihak militer Didin Kamaludin dan terdakwa dari Sipil Ikhwan Nursyujoko.

Dakwaan yang dibacakan kali ini tak jauh beda dengan sebelumnya. Hanya saja ada perubahan yakni penambahan nama oditur militer tinggi (Odmilti) III - 12 Surabaya yakni Kolonel Laut (H) Sunaryadi.

Sedangkan dua jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi yakni Triyono dan Joni Samsuri.

Untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pertama kali di Jawa Timur ini berjumlah 5 orang, diantaranya Ketua majelis hakim, lalu 3 hakim Ad Hoc dan satu hakim dari militer yakni Kolonel dari TNI AD Sinambela.

Perubahan susunan, adanya nama Odmilti III -12 Surabaya Kolonel Laut (H) Sunaryadi serta hakim dari militer yakni Kolonel dari TNI AD Sinambela serta 1 hakim Ad Hoc ini disebabkan atas terkabulnya eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Didin Kamaludin pada persidangan pada sebelumnya, Kamis (12/10).

Dalam dakwaan Primair, JPU menyebut terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Fendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana," jelas JPU Triyono saat membacakan dakwaan, Kamis (19/10).

Sedangkan pada dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Fendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Joni Samsuri.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ratusan pelajar dari Mts Sabilillah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar studi riset di Makodim 0812/Lamongan.

Dengan didampingi belasan guru pendamping, kedatangan ratusan pelajar itu disambut langsung oleh Kepala Staf Kodim, Mayor Chb Heror Goettojo beserta beberapa personel Kodim.

Selain dibekali wasbang, ratusan pelajar itu juga mendapat penjelasan singkat tentang lingkungan TNI-AD, serta beberapa materi.

“Setiap matra TNI mempunyai tugas yang sama, yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Baik itu dilakukan oleh matra darat, laut dan udara. Saya berharap, pembekalan ini bisa meningkatkan motivasi pelajar,” kata Kasdim.

Kodim Lamongan, kata Kasdim, akan menyambut dan mengapresiasi study riset yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Lamongan seperti saat ini. 

Bukan tanpa sebab, menurutnya, pembekalan itu dilakukan guna terciptanya generasi penerus yang handal dan berkarakter.

“Kami menyediakan waktu bagi pelajar untuk bertanya. Itu untuk mengukur sejauh mana tingkat inovasi dan antusias pelajar,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Mts Sabilillah, Novianti Agustina, berterima kasih dengan adanya berbagai materi yang diberikan oleh pihak Kodim.


Materi-materi tersebut, kata dia, diyakini bisa mendongkrak motivasi dan semangat belajar para anak didiknya. 

“Sehingga, mereka bisa termotivasi dan menggapai cita-cita dengan baik,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023) mengatakan, kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk menjaga stabilitas makrekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan tingginya ketidakpastian global, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan. 

Koordinasi pengendalian inflasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) juga diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, demikian pula koordinasi dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas.

Bank Indonesia juga memperluas kerja sama dengan bank sentral negara mitra, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. 

Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan diseminasi deliverable ASEAN di bawah Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) dalam memulihkan dampak pandemi menuai apresiasi. 

Pada Rabu malam (18/10/2023), Dinsos Provinsi Jatim meraih penghargaan Jatim Bangkit Awards 2023 kategori OPD Pemprov Jatim Pelaksana Program Pemulihan Dampak Pandemi Terbaik.

Trofi penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinsos Jatim Yusmanu SST, yang hadir mewakili Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dra Restu Novi Widiani MM di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.

Jatim Bangkit Awards 2023 merupakan salah satu wujud apresiasi dari JTV kepada unsur pemerintah, pengusaha, dan berbagai organisasi masyarakat yang telah mempercepat pemulihan ekonomi dan kebangkitan dari pandemi Covid-19.

Selain Dinsos Provinsi Jatim, Jatim Awards 2023 kategori OPD Pemprov Jatim Pelaksana Program Pemulihan Dampak Pandemi Terbaik juga diberikan kepada empat OPD lain, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.

“Alhamdulillah, ini sebuah penghargaan yang luar biasa yang merupakan prestasi Dinsos Jatim. Dua tahun bukan waktu yang singkat bagi Dinsos Jatim berkiprah, tentu saja sesuai dengan arahan ibu Gubernur Jatim untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 dan setelahnya,” tutur Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM saat dikonfirmasi pada Kamis (19/10/2023).

Dia melanjutkan, beberapa program Pemprov Jatim telah dilaksanakan oleh Dinsos Jatim, di antaranya Jaring Pengaman Sosial yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat di kelurahan yang dianggap paling terdampak pandemi Covid-19. 

Bantuan ini menyentuh sekitar 333 ribu masyarakat. 

Di samping itu, Dinsos Jatim juga memberikan perlindungan khusus berupa Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan bantuan spesifik kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19. 

“Program ini memberangkatkan sekitar 100 pekerja sosial di kabupaten/kota di Jatim yang mana terdapat anak korban Covid-19 yang orang tuanya meninggal dunia saat pandemi Covid-19, dan memastikan bagaimana pendidikan, kesehatan, serta pengganti orang tua asuh mereka,” terang Novi. 

Orang nomor satu di lingkup Dinsos Jatim tersebut juga mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 hingga masa pemulihan Dinsos Jatim menjaga kesejahteraan penerima manfaat (PM), khususnya yang ada di UPT, agar tidak terkena Covid-19. 

Sebanyak 4 ribu PM berhasil diamankan dan terhindar dari Covid-19.

“Setelah pandemi mereda, beberapa program bantalan ekonomi lainnya juga diperhatikan ibu Gubernur. Yakni, perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menjadi 55 ribu PM, yang semula hanya 15 kabupaten menjadi 25 kabupaten. Kemudian, disabilitas juga disentuh melalui bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Lansia dan disabilitas merupakan dua komponen yang dianggap terberat bagi masyarakat miskin ketika di sebuah keluarga. Sehingga titik berat bantuan sosial di Jatim terletak pada keluarga yang memiliki lansia dan disabilitas,” papar Novi. 

Lebih lanjut, pejabat yang pernah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim menambahkan, program pemberdayaan ekonomi lainnya ada di Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Program ini merupakan kelompok usaha yang dirintis oleh masyarakat di wilayah miskin untuk tetap bertahan, bisa berdaya secara ekonomi, serta menyejahterakan hidupnya dalam rangka meningkatkan penghasilan mereka di kala terkena PHK karena Covid-19

Selain itu, Dinsos Jatim juga memberikan bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Bantuan ini dikhususkan untuk penerima bantuan perempuan yang pada saat pandemi Covid-19 ini mereka jadi ibu tunggal dan harus bertanggung jawab kepada kelangsungan hidup putra-putri mereka.

“Beberapa program ini merupakan bantuan sosial yang memang diperuntukkan khusus dan diperluas pada saat setelah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi penopang program ibu Gubernur dalam menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Ternyata sudah terbukti dengan jumlah terbesar penurunan kemiskinan yang disumbangkan Provinsi Jatim teratas di seluruh Indonesia,” jelas Novi. 

Ia menegaskan, dalam menjalankan seluruh program tersebut Dinsos Jatim tidak sendiri, melainkan bergerak bersama OPD terkait dan Dinsos di seluruh Jatim, serta para relawan pilar sosial yang menurutnya luar biasa, antara lain, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Pendamping PKH Plus.



KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Kepedulian Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau dengan warga di Kabupaten Lanny Jaya, Papua terus dibuktikan.

Kali ini, kepedulian itu dibuktikan dengan adanya pembangunan honai di Desa Nikbek, Distrik Yiginua, Kabupaten Lanny Jaya. Kamis (19/10/2023).

Lettu Inf Rizal mengatakan, beberapa personel diterjunkan dalam pembangunan honai tersebut. 

Selain Satgas, Lettu Rizal mengatakan jika pembangunan honai itu juga mendapat bantuan dari warga.

“Pembangunan honai ini bentuk kepedulian TNI, khususnya Satgas Yonif 721 terhadap warga,” ucap Lettu Rizal.

Pen Kogoya, Gembala dari Gereja Dukom mengapresiasi adanya pembangunan honai yang dilakukan oleh Satgas tersebut. 

Ia menilai, pembangunan honai itu merupakan salah satu upaya dalam mensejahterahkan masyarakat.

“Kehadiran Satgas 721, selama ini sudah memberikan kontribusi banyak untuk masyarakat. Kami mewakili warga, sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan honai ini,” jelasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive