KPU Surabaya Terima Dana Hibah Pilkada 2024 dari Pemkot Rp114 Miliar Lebih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima perjanjian hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat dengan besaran nominal Rp114.551.570.000.

Dana hibah Pilkada 2024 dari Pemkot Surabaya ke KPU setempat disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pada 10 November 2023.

"NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dlm hal ini Bapak Wali Kota dan KPU Surabaya dalam hal ini Ketua KPU Surabaya," kata Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya, Naafila Astri Swarist, Sabtu (18/11).

Pencarian anggaran Pilkada kata dia dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Hibah Anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pencairan 40 persen dulu, kemudian 60 persen," ujarnya.

Pada regulasi tersebut di Pasal 16 dijelaskan bahwa, pencairan 40 persen dilakukan paling lama 14 hari setelah penandatanganan NPHD. 

Sedangkan 60 persen sisinya dicairkan paling lama lima bulan sebelum pemungutan suara.

Sementara, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi mengatakan anggaran Pilkada 2024 mengalami peningkatan dari pelaksaan di tahun 2020.

Saat Pilkada Surabaya di tahun 2020, jumlah anggaran yang disetujui antara KPU dan pemkot setempat sebesar Rp101.244.490.000 atau Rp101,2 miliar.

Kenaikan anggaran Pilkada Surabaya untuk pelaksanaan di tahun 2024 lantaran faktor peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), ketimbang periode sebelumnya.

Total DPT di Kota Surabaya untuk agenda politik tahun depan mencapai 2.218.586 jiwa, sedangkan pada 2020 sebesar 2.089.027.

"Kami hitung berapa jumlah anggaran yang disepakati antara pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT sehingga ketemu rasio per pemilih berapa," jelasnya.

Diketahui, jumlah DPT Kota Surabaya yang mencapai 2.218.586 terdiri dari 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih wanita yang tersebar di 31 wilayah kecamatan.

DPT di Kota Surabaya didominasi oleh kalangan millenial dengan persentase mencapai 32,3 persen atau sebanyak 717.345 jiwa. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Surabaya mencapai 8.167 titik.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Operasi Hiburan Malam Skala Besar Dua Kali Sepekan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan operasi rutin ke tempat-tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) Kota Pahlawan. 

Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan RHU tetap bisa menjalankan roda perekonomian dengan mematuhi ketentuan.

Dalam operasi RHU di Surabaya terbagi menjadi dua. 

Pertama, operasi yang digelar dua kali dalam sepekan. 

Operasi ini menyasar ke tempat-tempat hiburan malam besar yang buka hingga dini hari.

"Kemudian yang kedua, operasi yang digelar setiap hari mulai pukul 10.00-21.00 WIB. Operasi ini menyasar RHU-RHU yang buka mulai siang sampai malam, seperti panti pijat, spa, dan karaoke," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Sabtu (18/11).

Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP tidak berjalan sendiri. 

Namun giat tersebut juga diikuti beberapa Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. 

Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya.

Bahkan, Fikser menyebut, dalam operasi skala besar yang digelar dua kali sepekan, Pemkot Surabaya juga melibatkan instansi lain.

Seperti Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya dan Polrestabes Surabaya. 

"Kami tidak mengganggu investasi, roda perekonomian. Tapi kami menjaga keseimbangan," ujar Fikser.

Fikser menyatakan bahwa setiap tempat hiburan malam di Surabaya, juga wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi empat poin. 

Keempat poin itu yakni, bersedia tidak menerima tamu di bawah umur, tidak boleh ada praktik prostitusi, tidak digunakan sebagai tempat peredaran narkoba dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

"Pernyataan itu ditandatangani dan diketahui manajemen. Kalau sudah ada pernyataan, maka jika di dalamnya (RHU) terjadi pelanggaran kita akan tutup, mereka akan menerima," kata Fikser.

Nah, jika ditemukan RHU seperti tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan, maka dinas terkait akan memberikan surat bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP. 

Selanjutnya, dari dasar surat Bantib tersebut, Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan.

"Misal kalau dia (RHU) ditemukan tidak punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), maka dinas terkait memberikan Bantib ke Satpol PP. Jadi penyegelan itu dasarnya Bantib ke Satpol PP, kemudian kami segel," tegasnya.

Menurutnya, sasaran operasi hiburan malam ini bukan sekadar dilakukan secara acak. 

Sebab, operasi ini juga dilakukan berdasarkan pengaduan dari warga. 

"Jadi kita operasi tempat itu (hiburan malam) karena juga ada pengaduan dari warga. Nah, dasarnya apa, laporan melalui aplikasi WargaKu, itu yang kami datangi," paparnya.

Oleh karenanya, Fikser kembali mengimbau kepada seluruh pengelola RHU di Surabaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Apabila ditemukan pelanggaran, maka petugas Satpol PP akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saat ini belum ada RHU yang izinnya sampai dicabut. Tapi ada peluang satu RHU kita segel karena ada perizinannya yang belum lengkap. Makanya kami minta Bantib, sehingga dari kami bisa melakukan penyegelan," pungkasnya.

Read More

Surabaya Kota Responsif Gender

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif gender. 

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, pemkot menyediakan beragam layanan mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM, politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. 

Bahkan, inovasi melalui teknologi digital pada platform pelayanan aplikasi Sayang Warga dan layanan konsultasi SIAP PPAK juga terus ditingkatkan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen penuh dalam upaya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Pahlawan. 

Karenanya, pemkot memiliki data terpilah secara umum dan secara sektoral guna menentukan rencana anggaran fasilitas pengarusutamaan gender. 

Hal ini disampaikan kepada Tim Verifikasi Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia (RI).

“Itu menjadi komitmen Pemkot Surabaya bahwa anggaran pemkot memfasilitasi pengarusutamaan gender. Selanjutnya, kami juga berkonsentrasi pada perlindungan perempuan dan anak. Sebab, jumlah penduduk di Kota Surabaya, perempuan jauh lebih banyak, hampir setengahnya jumlah laki-laki,” kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/11).

Dengan demikian, upaya perlindungan yang diberikan Pemkot Surabaya pun semakin diperkuat dengan adanya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang tersedia di 478 Balai RW. 

Selain itu, tersedia pula layanan konsultasi SIAP-PPAK, warga dapat mengunjungi laman ppa-dp3appkb.surabaya.go.id. 

Semua layanan yang tersedia di website SIAP-PPAK, dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga Kota Surabaya.

“Kesetaraan gender menjadi komitmen kami untuk mewujudkan pembangunan. Contoh layanan Pusaga tidak dikerjakan oleh pemkot sendiri, kami  menyiapkan Balai RW dan diperbaiki. Yang ikut bergerak tidak hanya masyarakat tetapi juga dari perguruan tinggi. Seperti konselornya ingin menjadi relawan, artinya mereka ingin menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya,” jelas dia.

Tak hanya itu saja, dalam bidang kesehatan, Kota Surabaya terbukti berhasil menekan angka angka. 

Saat ini, Surabaya menjadi kota dengan angka stunting terendah secara nasional atau terendah se-Indonesia. 

Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya bersama seluruh stakeholder di Kota Pahlawan. 

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen (923 balita). Pada awal Januari 2023 stunting Surabaya sebanyak 923 kasus, awal Februari 2023 sebanyak 872 kasus, awal Maret 2023 sebanyak 850 kasus, awal April 2023 sebanyak 805 kasus, awal Mei 2023 sebanyak 760 kasus, awal Juni 2023 sebanyak 712 kasus, awal Juli 2023 sebanyak 653 kasus, awal Agustus 2023 sebanyak 583 kasus, awal September 2023 sebanyak 533, awal September 2023 sebanyak 529 kasus, dan saat ini hingga Oktober 2023 sebanyak 467 kasus.

“Seperti stunting turun karena ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini didukung dengan adanya orang tua asuh balita stunting, serta adanya kelas parenting melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH),” tegasnya.

Pada bidang ekonomi, Pemkot Surabaya juga telah meluncurkan Program Padat Karya sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat. 

Program ini menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan warga miskin dalam mengelolah aset milik Pemkot Surabaya. 

Ada pula pemberdayaan UMKM melalui E-Peken, kini tercatat 2.835 akun pelaku UMKM telah terdaftar, terdiri dari 999 Toko Kelontong dan 200 pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK).

“Terkait ekonomi juga begitu, tak hanya para lelaki yang bekerja, tetapi sekarang dengan dukungan untuk pelaku UMKM, perempuan juga menggerakan ekonomi di Surabaya. Pemkot memfasilitasi pemasaran dan pameran regional, nasional, dan internasional. Serta pemberdayaan urban farming dan kelompok wanita tani,” ujar dia.

Wali Kota Eri lantas menjelaskan bahwa seluruh layanan dasar di Kota Surabaya telah tersedia. 

Dalam bidang pendidikan, Kota Surabaya menjadi barometer pengembangan PAUD Holistik Integratif tingkat Nasional, terbentuknya Sekolah Arek Suroboyo (SAS) yang menjamin lingkungan pendidikan ramah anak, pemberian beasiswa, pemberian seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis tebus ijazah, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program Surabaya Mengajar, serta tersedianya Rumah Anak Prestasi bagi anak-anak disabilitas.

“Layanan dasar sudah terpenuhi semuanya di Kota Surabaya, tetapi kami tidak pernah berhenti, kami terus berusaha dengan terus melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. 

Oleh sebab itu, pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dilakukan secara terus menerus bersama Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) dan Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya.

“Sehingga apa yang ingin dicapai dan diperlukan akan selaras. Bahkan, aplikasi SIAP PPAK itu konselornya tidak bukan bagian pemkot. Mereka tidak dibayar, tetapi  mereka ingin menjadi bagian pembangunan untuk membantu Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Ingatkan ASN Pemkot Surabaya Tak Berfoto Dengan Beberapa Pose di Tahun Politik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) setempat tak berfoto dengan beberapa pose selama tahun politik, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pose-pose jari yang dilarang, yakni simbol saranghaeyo atau finger heart, simbol jempol, simbol angka satu, simbol "V" atau peace, tiga jari membentuk simbol metal, simbol "OK", simbol angka tiga, simbol telepon dengan mengangkat jempol dan kelingking, serta membentuk simbol pistol dengan jempol dan telunjuk.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya karena biasanya kalau foto lupa, ada yang seng tangane iku (membentuk simbol) jempol, onok metal, onok cuan (saranghaeyo) ngene, dan sekarang tidak boleh semuanya," kata Wali Kota Eri, Sabtu (18/11).

Wali Kota Eri menyebut aturan soal pose foto itu sudah disosialisasikan juga kepada warga, sehingga bisa membantu pengawasan netralitas ASN.

"Itu saya sampaikan kepada warga, opo meneh pas foto karo podo ASN biasane kadang-kadang lali dan awak dewe seng kenek (apalagi saat foto sesama ASN biasanya lupa dan kami sendiri yang kenak)," ujarnya.

Terlebih pemerintah telah menerbitkan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Regulasi itu diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto. 

Oleh karena itu, Eri meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya apabila ingin berfoto, lebih baik berpose dengan menunjukan simbol semangat dengan mengepalkan tangan.

"Saya minta kalau foto semangat saja, mengepal," paparnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menginstruksikan seluruh ASN Pemkot Surabaya tak "cawe-cawe" dalam urusan politik, baik itu sebagai simpatisan atau relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun kader partai.

Pemkot pun melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya oknum ASN yang terlibat praktik politik praktis.

"Copot jabatannya kalau ikut politik praktis karena ASN tidak boleh seperti itu, jabatannya bisa dilepas," pungkasnya.

Read More

DKPP Berhentikan Muhammad Agil Akbar Dari Jabatan Ketua Bawaslu Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua kepada Muhammad Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya.

Muhammad Agil Akbar merupakan Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. 

Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (17/11).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Majelis menilai Muhammad Agil Akbar telah terbukti bersalah dalam transaksi uang dalam proses seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo.

Meski tidak terbukti menerima uang, Majelis menilai Teradu telah melakukan pembiaran terjadinya transaksi uang tersebut oleh Anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Sukolilo Achmad Aben Achdan.

Achmad Aben Achdan sendiri berstatus sebagai Pengadu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. 

Dalam sidang pemeriksaan, Achmad mengaku harus mengirim sejumlah uang kepada seorang bernama Appridzani Syahfrullah agar terpilih menjadi Anggota Panwascam Sukolilo.

Selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar dinilai DKPP telah gagal memastikan tahapan seleksi calon Anggota Panwascam se-Kota Surabaya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Muhammad Agil Akbar juga dinilai tidak memiliki sense of ethics terhadap masalah krusial adanya tindakan transaksi uang dalam proses seleksi Anggota Panwascam Sukolilo.

“Tindakan Pengadu tersebut seharusnya disampaikan Teradu kepada koleganya yaitu Anggota Bawaslu Kota Surabaya melalui forum pleno untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan Pengadu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,” jelas Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah.

Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 8 huruf b, huruf g, dan huruf j, Pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo sebagai Ketua Majelis. Didampingi J. Kristiadi dan Muhammad Tio Aliansyah sebagai Anggota Majelis.

Pengadu Harus Diperiksa

DKPP juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa Pengadu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu berupa tindakan politik uang dalam proses seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo.

Hal tersebut ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Pemeriksaan sedianya dilakukan Bawaslu Kota Surabaya. 

Namun, karena Ketua Bawaslu Kota Surabaya merupakan Teradu dalam perkara ini, maka pemeriksaan dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Mengingat Ketua Bawaslu Kota Surabaya merupakan Teradu pada perkara ini, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, DKPP memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Pengadu dan melaporkan hasilnya kepada DKPP, ” pungkas Muhammad Tio Aliansyah.

Read More

Pemkot Surabaya Permudah Pengurusan Izin Reklame Lewat Aplikasi SSW Alfa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah lelah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan (adminduk), serta perizinan lainnya. 

Semua itu dapat diproses hanya dengan satu genggaman melalui aplikasi.

Salah satu aplikasi yang bisa diakses adalah Surabaya Single Window (SSW) Alfa. 

Aplikasi milik Pemkot Surabaya ini, dapat mengakomodir semua perizinan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya, bisa untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, mengurus izin reklame melalui aplikasi SSW Alfa ada banyak kelebihan yang didapatkan pemohon. 

Diantaranya, efisien waktu, mengurangi biaya, dan usaha yang diperlukan selama proses pengurusan izin, serta memungkinkan pemohon terlibat secara aktif dalam proses perizinan. 

“Aplikasi SSW Alfa berbeda dengan aplikasi pengurusan izin konvensional, karena teknologi yang digunakan juga berbeda. Teknologi di aplikasi ini dibuat untuk menyederhanakan proses, mempercepat perizinan, dan memberikan transparansi rela time yang belum ada sebelumnya,” kata Hidayat, Sabtu (18/11).

Hidayat mengungkapkan, keamanan data di aplikasi ini tak perlu diragukan. 

Sebab Pemkot Surabaya telah melengkapinya dengan sistem keamanan data untuk melindungi informasi pribadi pemohon. 

“Keamanan data pengguna adalah prioritas utama kami,” ujarnya. 

Hidayat menerangkan, aplikasi SSW Alfa dirancang untuk dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan dan sektor. 

Bahkan, fleksibilitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pemohon izin reklame.

Hadirnya aplikasi SSW Alfa juga untuk mendorong inovasi dalam pengurusan izin, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi dampak lingkungan seperti meminimalisir penggunaan kertas selama proses perizinan. 

“Aplikasi ini mengurangi biaya administrasi, biaya perjalanan, dan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses perizinan. Sehingga menghasilkan penghematan yang signifikan bagi pemohon,” terangnya. 

Dia juga menjelaskan, aplikasi ini tak hanya bisa diakses untuk pengurusan izin lokal. Namun juga bisa digunakan untuk mendukung perizinan lintas wilayah Kota Surabaya. 

Bahkan, aplikasi ini juga telah diuji coba dan berhasil diimplementasikan pada tingkat yang lebih luas. 

“Aplikasi SSW Alfa dirancang untuk mendukung perizinan lintas wilayah, memudahkan pemohon yang beroperasi di berbagai lokasi. Bahkan, telah sukses diuji coba dalam beberapa kasus, dan hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi dan kepuasan pemohon,” jelasnya. 

Dia memaparkan, meskipun aplikasi ini memiliki segudang kelebihan dalam hal perizinan, Pemkot Surabaya akan terus memberikan pembaruan. 

Terlebih ketika ada perubahan regulasi dan persyaratannya.

Pemohon perizinan reklame juga bisa menanyakan langsung melalui dialog online, ketika kesulitan selama proses pengurusan berjalan. 

“Tim yang bertugas secara aktif memantau perubahan regulasi dan memastikan, bahwa aplikasi ini selalu diperbarui sesuai dengan standar dan persyaratan terkini. Pemohon juga bisa berkomunikasi selama proses perizinan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Afghani Wardhana menambahkan, pelayanan pengurusan reklame itu bisa melalui aplikasi SSW Alfa sesuai dengan peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang perizinan di Kota Surabaya pada tanggal 5 Juni 2023. 

Sesuai Pasal 4 ayat (6) huruf I juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a disebutkan, bahwa penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha meliputi Layanan Pajak dan Reklame dilakukan secara elektronik melalui tautan https://sswalfa.surabaya.go.id/. 

“Pengajuan permohonan perizinan non berusaha untuk layanan pajak dan reklame, dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik SSW Alfa dengan,” pungkasnya.

Read More

Aktif Dalam Pelaksanaan P4GN, Kakanwil Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto Diganjar Penghargaan Dari BNNP Banten

KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten, Dodot Adikoeswanto, Jumat (17/11), meraih penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. 

Sebagai orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot dinilai aktif dalam melaksanakan program P4GN di wilayah Provinsi Banten, khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.

Kepala BNN Provinsi Banten, Rohmad Nursahid mengatakan, penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mitra BNNP Banten baik lembaga ataupun perorangan yang telah turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan P4GN.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresias BNN kepada stakeholder terkait dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN),” kata Rohmad Nursahid.

Hadir dalam kegiatan, Kepala BNNP Banten Rohmad Nursahid, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Administrasi, Nur Azizah Rahmanawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Jalu Yuswa Panjan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten Dodot Adikoeswanto mengungkapkan, bagi Kemenkumham Banten penghargaan yang di berikan oleh BNNP Banten merupakan bukti konkrit untuk menggalakkan program P4GN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.

“Penghargaan ini menjadi penting mengingat separuh dari jumlah penghuni Lapas/Rutan yang ada di wilayah Provinsi Banten didominasi oleh kasus narkotika,” ungkapnya

Dodot menerangkan, menerangkan,n setiap langkah yang dilaksaksanakan oleh BNNP, pihaknya akan selalu mendukung penuh.

“Program P4GN selaras dengan program dari Kementarian Hukum dan Ham yaitu Lembaga pemasyarakatan rumah tahanan yang bersinar dengan arti bersih dari narkotika.

“Hal ini juga sejalan dengan program yang ada di Kementerian Hukum dan Ham dan apa yang sudah berjalan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan terkait dengan program 3+1,” terangnya.

Ditambahkan Dodot, program 3+1 ini memiliki makna yang sangat dalam dan sejalan dengan program yang ada di BNNP Banten.

“Arti 3+1 itu merupakan yang pertama deteksi dini dilakukan dalam berbagai hal untuk mencegah P4GN di lingkungan pemasyarakatan. Deteksi dini merupakan salah satu langkah untuk mencegah kemungkinan- kemungkinan ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan baik itu di upt lapas atau rutan,” tukas Dodot.

“Yang kedua adalah pemberantasan narkotika jadi komitmen dari jajaran direktorat jendral pemasyarakatan bahwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ini menjadi konsen pemasyarakatan sehingga ini sejalan. Dan apa yang sudah diprogramkan juga oleh Badan Narkotika Nasional Provinisi (BNNP) Banten,” imbuh Dodot seraya menerangkan poin ke tiga dari 3+1 adalah sinergi dengan aparat penegak hukum lain dan telah di sinergikan dengan badan narkotika nasional untuk di wilayah provinsi banten.

Sementara itu yang terakhir, yaitu +1, sambung Dodot, merupakan sebuah atur-aturan dasar atau basic pada program di pemasyarakatan dan harus dicermati serta dilaksanakan dan semua sejalan dengan program BNN.

“Dengan penghargaan ini kami akan terus melakukan berbagai langkah terobosan guna melaksanakan program P4GN. Penghargaan ini tidak semata diberikan kepada kami akan tetapi lapas yang dinilai aktif dalam melaksanakan program P4GN lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten,” tandas Dodot.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Pameran Cross Musea, Pamerkan Koleksi dari 12 Museum di Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masih dalam suasana memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Pameran Cross Musea dengan tema Keberagaman Nusantara, di area Lapangan Monumen Tugu Pahlawan, Kamis (16/11). 

Pameran ini turut diikuti oleh museum-museum dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Bali. 

Melalui kegiatan ini, pemkot ingin menggalakan kembali minat generasi muda berkunjung ke museum. 

Sebab, museum berperan penting dalam memberikan edukasi sejarah guna memperkuat identitas bangsa, serta pengembangan potensi budaya yang ada di Indonesia.

“Pesan dari Bapak Walikota, agenda yang diikuti oleh 12 museum ini agar anak-anak kami di tingkat SD dan SMP bisa mengetahui sejarah negerinya, budayanya, serta masa-masa perjuangan saat masa prasejarah, kerajaan, sampai menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, saat mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dengan demikian, para pelajar di Kota Pahlawan diharapkan dapat lebih memahami identitas bagsa melalui nilai-nilai luhur nenek moyang yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. 

“Kita kuatkan agar tidak mudah mengikuti budaya bangsa lain. Jangan sampai aktivitas keseharian mereka berubah dan mengikuti budaya lain. Karena orang Indonesia memiliki budaya yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh budaya bangsa lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan bahwa dalam rangkaian memperingati Hari Pahlawan tahun 2023, pemkot menggelar Pameran Cross Musea yang berlangsung pada 16-19 November 2023 di area Lapangan Monumen Tugu Pahlawan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan keberadaan dan koleksi museum yang ada di Indonesia. Serta menumbuhkan kecintaan anak-anak agar lebih mengetahui identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wiwiek.

Para pengunjung yang hendak menyaksikan koleksi Pameran Cross Musea, dapat langsung datang ke area Lapangan Monumen Tugu Pahlawan. 

Pada tanggal 16 dan 19 November 2023, pameran akan dibuka mulai pukul 08.00-16.00 WIB, sedangkan pada akhir pekan di tanggal 17-18 November 2023 dibuka mulai 08.00-21.00 WIB. 

Sebab, di akhir pekan juga digelar Night at The Museum di Museum 10 November.

“Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh 12 museum di Indonesia yang turut berpartisipasi. Kita bisa melihat berbagai koleksi museum di wilayah lain dalam satu waktu, tanpa harus berkunjung ke wilayah tersebut, seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Bali,” ujarnya.

Turut berpartisipasinya 12 museum tersebut, di antaranya adalah Museum Manusia Purba Sangiran, Museum Geologi Bandung, Museum Airlangga Kota Kediri, Museum Daerah Tulungagung, Museum Angkut Kota Batu, Museum Brawijaya Malang, Museum TNI AL Loka Jala Crana AAL, Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Museum Perkebunan Indonesia Medan, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, dan UPTD Museum Bali.

Wiwiek mengaku, 12 museum tersebut memperkenalkan masing-masing koleksi mereka. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya juga mengundang para pelajar di Kota Pahlawan untuk melihat, memahami, dan mengenal koleksi-koleksi museum yang ada di Indonesia.

“Setiap hari sekolah-sekolah akan bergiliran untuk mengunjungi pameran ini. Kebetulan anak-anak Surabaya haus informasi dan ilmu pengetahuan tentang perkembangan peradaban Indonesia. Anak-anak datang kesini, mereka belajar dan mengenal. Harapannya mereka akan cinta untuk datang ke museum,” ungkapnya.

Selain itu, Wiwiek menegaskan bahwa Pameran Cross Musea ini merupakan bagian dari komoditas industri pariwisata yang ditawarkan oleh Pemkot Surabaya. 

“Masyarakat Surabaya maupun luar Surabaya silahkan mengunjungi pameran ini mulai tanggal 16-19. Anda akan menemukan tentang perkembangan dan peradaban Indonesia yang bisa mengingatkan jati diri kita sebagai Bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Resmikan Pos Bloc Surabaya, Wali Kota Eri: Ini jadi Tempat Kongkownya Anak Muda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI) Erick Thohir meresmikan Pos Bloc di Kantor Pos Kebonrojo, Kamis (16/11) sore. 

Dalam peresmian itu, juga dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia Persero Faizal Rochmad Djoemadi.

Pos Bloc menjadi tempat baru untuk menuangkan ide dan kreativitas anak muda Kota Surabaya. 

Tak hanya sebagai wadah menuangkan ide dan kreativitas, Pos Bloc juga bisa dijadikan tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Wali Kota Eri mengatakan, selain Jalan Tunjungan, anak-anak muda Kota Surabaya juga bisa mengunjungi Pos Bloc. 

“Jadi ini menjadi tempat kongkownya anak muda, mengejakan tugas, berbisnis, menggerakkan ekonomi kreatif, mau bertemu dengan siapapun bisa dilakukan di sini,” kata Wali Kota Eri.

Dia mengungkapkan, Pos Bloc adalah bagian dari cita-cita Pemerintah Kota (Pemkot) mewujudkan Wisata Kota Tua di Surabaya. 

Menurutnya, di kawasan Kebonrojo dan sekitarnya banyak bangunan cagar budaya milik BUMN, sehingga itu dapat digunakan sebagai sarana tempat wisata sejarah. 

“Yang saya katakan kota tua, nah gandengannya itu ya Pos Bloc ini. Karena di belakang kantor pos ini banyak gedung-gedung BUMN yang tidak terpakai, dan itu saya sampaikan (sebelumnya) kepada Pak Menteri BUMN,” ungkapnya.

Setelah peresmian Pos Bloc, wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu ingin menjadikan bangunan BUMN di sekitar Kantor Pos Kebonrojo sebagai sarana wisata heritage. 

Wali Kota Eri menyebutkan, setelah ini Kementerian BUMN akan mendata bangunan-bangunan yang berada di kawasan Kota Tua ini. 

“Insyaallah beliau mengatakan bisa dipakai, akan didata. Jadi harapan saya ketika Pos Bloc ini dibangun maka yang mengelola adalah orang yang sama (BUMN) sehingga bisa terkoneksi dan tersinergi di sini. Nah, saya tinggal menghidupkan yang lainnya sampai dengan Jembatan Merah,” paparnya. 

Di samping itu, Menteri BUMN RI Erick Thohir mengaku, sebelum membuat Pos Bloc di Kota Surabaya, sempat sepemikiran dengan Wali Kota Eri yang saat itu ingin menjadikan kawasan kota tua ini sebagai tempat wisata heritage. 

Dari pemikiran itu, akhirnya terwujudlah Pos Bloc di gedung Kantor Pos Kebonrojo ini.

Erick ingin, aset-aset BUMN yang ada di Kota Pahlawan ini bisa dimanfaatkan secara profesional. 

“Karena salah satunya problem di bangsa kita ini membangun, tetapi perawatannya tidak baik. Karena itu lah sejak awal saya menekankan pembangunan aset di BUMN harus continue (berkelanjutan) dan optimal,” akunya. 

Ke depan, dia akan mengecek satu-persatu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Pahlawan. 

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program Pemkot Surabaya dalam mengembangkan wisata heritage di kawasan tersebut. 

“Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan perekonomian di Kota Surabaya, seperti di kota-kota lainnya menggerakkan industri kreatif,” sebutnya. 

Sementara itu, Dirut PT Pos Indonesia Persero Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, pemanfaatan aset ini adalah bagian dari inisiasi Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggerakkan industri kreatif. 

Atas inisiatif itu, dia bersama jajarannya turut mendukung pemanfaat aset tersebut dan dibuktikan di Kota Pahlawan hari ini. 

“Kami mendukung segala inisiatif Pak Menteri untuk anak-anak milenial dan UMKM terus tumbuh. Nanti kita coba satu persatu untuk membuat kemitraan supaya menjadi tempat kreativitas UMKM dan anak muda, terutama di Surabaya,” pungkasnya. 

Diketahui, Pos Bloc Surabaya adalah yang keempat di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Jakarta, kedua Kota Medan, dan yang ketiga berada di Bandung.

Read More

Kapoksahli Koarmada II Hadiri Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59

KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, S.H., M.H., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan, S.T., M.Si., CHRMP., M.Tr.Opsla., menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023, bertempat di Lapangan Tenis Komplek Hotel Royal Orchid, Kota Batu. Kamis (16/11).

Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 dipimpin secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan mengusung tema “Transformasi Kesehatan Untuk Indonesia Maju”.

Adapun tujuan dari tema tersebut yang sebagai momen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang betapa pentingnya kesehatan.

Gubernur Jatim melalui sambutannya menyampaikan bahwa pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 diharapkan nantinya Jawa Timur dapat menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga serta alat kesehatan yang dimiliki sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jatim.

Selain itu, Gubernur Jatim juga menyampaikan kepada pihak yang berwenang di bagian kesehatan agar menggencarkan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat Jatim sehingga seluruh masyarakat Jatim lebih paham betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar.

Read More

Gereja Gume Direnovasi, Satgas 721 dan Warga Bakar Batu

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Wujud syukur diungkapkan oleh warga dan Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Kamis (16/11/2023).

Rasa syukur itu dikarenakan adanya renovasi pembangunan Gereja Jemaat Gume yang saat ini dilakukan oleh Satgas. 

Bahkan, tradisi bakar batu pun tak lepas digelar sebelum dilakukan renovasi Gereja tersebut.

Danpos Balingga Letda Inf Yunus mengatakan, renovasi yang dilakukan oleh Satgas tersebut, merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI, khususnya pada warga di perbatasan Indonesia-PNG.

“Tradisi bakar batu itu merupakan bentuk doa bersama, sekaligus bentuk solidaritas Satgas terhadap warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Gume, Manoke Murip mengaku sangat bangga dengan upaya yang dilakukan oleh Satgas tersebut. 

Pasalnya, renovasi Gereja tersebut telah lama diidamkan oleh warga.

“Tentunya, kami sangat berterima kasih pada bapak-bapak TNI (Satgas Yonif 721, red). Kami akan terus mendukung renovasi yang dilakukan oleh bapak TNI ini,” ucapnya.

Read More

Babinsa dan BPBD Bersihkan Puing-Puing Bangunan Akibat Terjangan Puting Beliung

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Hujan disertai angin melanda Dusun Yungyang, Desa Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan pada Rabu (15/11/2023) sore.

Akibat hujan disertai angin puting beliung itu, beberapa rumah warga mengalami kerusakan.

Kerusakan itupun, mengundang kesigapan Babinsa bersama BPBD untuk segera melakukan evakuasi dan pembersihan puing-puing bangunan akibat serangan puting beliung tersebut.

Damramil Modo, Kapten Inf Mohammad Jari mengatakan jika saat ini dirinya telah menerjunkan beberapa Babinsa di lokasi pasca kejadian puting beliung di Dusun tersebut.

“Kerusakan parah itu melanda rumah milik bu Sumirah. Rumah beliau roboh. Sudah kita terjunkan Babinsa. Mereka bersinergi dengan warga dan BPBD,” kata Danramil. Kamis (16/11/2023).

Tak hanya itu, dirinya juga menginstruksikan Babinsa untuk melakukan sosialisasi pada warga untuk lebih waspada akan terjadinya bencana.

“Supaya warga bisa lebih berhati-hati dan waspada,” pungkasnya.

Read More