Sidang Perkara Koneksitas Tipikor Pembangunan Rumah Prajurit, Jaksa Hadirkan 3 Saksi

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.

Sidang kali ini masih beragendakan mendengarkan keterangan dari dua saksi dan satu saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketiga saksi tersebut yakni, Hendy, Ester dan saksi ahli dari Fakultas Hukum Unair, Bambang Suheryadi.

Sebelum sidang dimulai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim meminta kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi dengan saksi ahli terpisah.

Hal itu pun mendapat persetujuan dari Majelis Hakim serta penasehat hukum kedua terdakwa.

Tak ayal saksi ahli Bambang Suheryadi terpaksa harus keluar dari ruang sudang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Hendy yang merupakan saksi pertama menjawab berbagai pertanyaan dari JPU, serta kedua pengacara dari dua terdakwa dan majelis hakim.

Dalam keterangannya saat bersaksi, Hendy blak-blakan membongkar kasus tersebut.

Hendy yang merupakan seorang pengusaha rumah makan dan hotel ini merasa dibohongi oleh terdakwa Ikhwan.

Ia tak tahu bila Ikhwan yang awalnya mengaku memiliki perusaaan bernama PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung ternyata fiktif.

"Saya tahunya ketika diperiksa oleh kejaksaan, bila perusahaan itu fiktif," kata Hendy menjawab pertanyaan majelis hakim, Selasa (5/12)..

Tak hanya itu, Hendy juga menceritakan kronologis peristiwa pemberiaan dana komando ketika dicecar oleh JPU dan oditur militer (odmil).

Awalnya kata Hendy, terdakwa Ikhwan meminta tolong membantu proyek kerjasama pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 dengan TNI AD.

Nah karena tak mengerti dengan bidang tersebut, Hendy meminta saudaranya untuk membantu Ikhwan.

"Ikhwan minta tolong bantu kerjasama dengan TNI AD. Lalu ada komunikasi dengan Agus Hendardi. Ada anak perusahaan kerjasama proyek. Lalu ada komunikasi dengan Dwi Purnomo dilanjut ketemuan dengan Ikhwan di Jakarta. Mereka bertiga. Dilanjut berikutnya di hotel dengan terdakwa Dindin Kamaludin. Tapi Dindin tidak hadir ada yang mewakili rekannya. Disana mereka bertukar nomer Hp," jelasnya.

Sayangnya pada agenda pertemuan berikutnya, Hendy mengaku tak diberitahu kelanjutannya.

Ia hanya diundang setelah penyerahan uang komando sebesar Rp 500 juta.

"Pertemuan di Bank Mandiri. Disitulah ada uang diserahkan. Saya tidak tahu. Karena mereka sudah berkomunikasi," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam dakwaan Primair, JPU menyebut terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Fendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

Sedangkan pada dakwaan Subsidair, perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin bersama-sama dengan terdakwa Ikhwan Nursyujoko dan saksi Dwi Efendi Pamungkas serta saksi Agung Budhi Satriyo mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), seluruhnya sebesar Rp. 1.330.000.000.

"Perbuatan terdakwa Dindin Kamaludin dan terdakwa Ikhwan Nursyujoko sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Joni Samsuri.

Seperti diberitakan, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh PT. SPU, anak perusahaan BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER).

Dana tersebut akan digunakan untuk paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 tahun 2018 di Cipinang.

Terdakwa Ikhwan selaku pihak dari PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung pihak penerima paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018.

Lalu, paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada PT SPU untuk dikerjakan.

Mekanismenya, sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, Ikhwan meminta uang kepada PT SPU.

Totalnya mencapai Rp1,25 miliar.

Nah, setelah uang diberikan ternyata paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018 tidak ada alias fiktif.

Sedangkan, untuk peran tersangka dari Militer, yakni Letkol CZI DK, diduga menerima sebagian uang pembayaran dari Rp1,25 miliar tersebut.

Tak hanya itu, Letkol CZI DK juga berperan mengatasnamakan TNI yang akan mengadakan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 Tahun 2018, kendati paket pekerjaan tersebut tidak ada.

Pihak PT SPU sendiri sebelumnya sudah dilakukan proses persidangan dan sekarang dalam tahap upaya hukum banding atas nama Dwi Fendi Pamungkas yang saat kejadian sebagai Direktur Utama PT SPU dan Agung Budhi Satriyo yang pada saat kejadian selaku Kepala Biro Teknik PT SPU.

Atas perkara ini, Letkol CZI DK dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit ini, sebelumnya ada dua orang terdakwa yang telah memperoleh putusan hukum dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Mereka adalah Dwi Efendi Pamungkas yang saat kejadian tahun 2018 menjabat Direktur Utama PT SIER Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo selaku Kepala Biro Teknik pada anak perusahaan PT SIER tersebut.

Keduanya sama-sama divonis pidana satu tahun enam bulan penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Read More

Air PDAM Bau Amis dan Keruh, Warga Dua Kampung di Sukolilo Terpaksa Masak Gunakan Air Isi Ulang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kualitas air PDAM Surabaya beberapa bulan terakhir ini mulai kembali dikeluhkan para pelanggang. 

Selain debit air yang mengecil, para pelanggan juga mengeluhkan kualitas air PDAM yang berbau dan berwarna.

Kondisi tersebut dirasakan oleh para pelanggan PDAM di kampung Kedung Tomas dan kampung Semolowaru  kecamatan Sukolilo.

"Warnanya kuning, amis seperti bau darah, terus kurang lancar," keluh Sumilah salah satu warga kedung Tomas gang 4, Minggu (3/12).

Sumilah menambahkan bahwa, kondisi tersebut sudah ia alami sudah sekitar hampir dua bulanan.

"Sudah satu bulanan ini warga kampung ini semua mengalami," lanjutnya.

Sumilah melanjutkan bahwa dengan kondisi seperti itu saat ini warga sangat kesulitan dan menambahk biaya untuk mendapatkan air bersih dengan membeli air galon isi ulang.

"Sulit sekali karena warga butuh air. Untuk memasak kami menggunakan air galon isi ulang, kemudian untuk air dari PDAM ini saya harus mengendapkan dulu agar kotorannya mengendap kemudian baru bisa digunakan" jelas Sumilah.

Ditempat yang sama Ketua RT 02 RW 03, Samian membenarkan keluhan yang dialami oleh warganya tersebut, bahkan samian juga mengaku telah melaporkannya kepada kelurahan hingga pihak PDAM namun, belum ada jalan keluar.

"Saya sudah laporkan dan ditanggapi dengan mengirimkan bantuan air tanki dari PDAM hingga saat ini baru dikirim dua kali," tutur Samian.

Kondisi serupa juga dialami oleh warga Semolowaru kecamatan Sukolilo, ketua RW 03 Semolowaru Puryanto mengatakan bahwa belakangan ini warganya mengeluhkan bahwa kondisi air PDAM saat ini keruh dan berbau.

"Ini terjadi sudah berbulan-bulan yang lalu bahkan hampir enam bulan yang lalu air PDAM di wilayahnya sudah bau amis dan berwarna kekuning-kuningan," terangnya.

Kondisi tersebut kata Puryanto membuat warga terpaksa harus menguras air setiap dua hari sekali.

"Kalau untuk masak warga kebanyakan membeli galon isi ulang. Kemudian ibu-ibu juga tidak berani mencuci seragam sekolah anaknya menggunakan air PDAM karena airnya yang berwarna kuning," ungkap Puryanto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, langsung turun mengecek kondisi air yang dikeluhkan oleh para warga tersebut.

Legislator asal partai PDI Perjuangan ini mempertanyakan tentang kualitas dan kuantitas kinerja PDAM.

Dimana, menurutnya masalah kualitas air tersebut sudah menjadi masa lalu namun, nyatanya masalah klasik tersebut masih saja dialami dan merugikan para pelanggan.

"Kinerja seperti apa jika begini. Kualitas dan kuantitas pelayanan sudah menurun. Ironisnya lagi sudah berbulan-bulan terjadi," tuturnya.

Ia juga menyinggung keseriusan PDAM dalam komitmennya menjalankan program walinkota Surabaya Eri Cahyadi bahwa ditahun 2023 seluruh pelanggang dari PDAM teraliri air bersih.

"Kita akan panggil, kita akan tanya sejauh mana keseriusan dan komitmen atas program tersebut," pungkasnya.

Read More

UMK Naik Rp200 Ribu, Wali Kota Eri Minta Pengusaha Patuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua pihak menerima keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa yang sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) termasuk Surabaya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyebut, besaran kenaikan Rp200.000 untuk UMK Surabaya pasti sudah penuh pertimbangan sebelum ditetapkan.

Meski sebelumnya, pemkot mengusulkan besaran kenaikan UMK 6,13 persen dari UMK tahun ini, sebesar Rp4.525.479.

“Kalau saya mengikuti yang udah ditetapkan oleh gubernur. Beliau pasti udah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang, dari sisi buruh seperti apa, dan sisi pengusaha seperti apa. Sehingga kami dari Pemkot Surabaya, kami akan mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Gubernur Jatim,” kata Wali Kota Eri, Senin (4/12).

Wali Kota Eri juga meminta semua pihak, terutama pengusaha akan memberi gaji karyawan patuh dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/656/KPTS/013/2023 tertanggal 30 November 2023.

“Sudah pasti itu. Kalau sudah ditetapkan oleh gubernur, maka kita harus menjalankan semuanya. Dan Kami juga akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha, tapi insya Allah dengan apa yang ditetapkan gubernur ini, pengusaha juga akan menjalankan,” tandasnya.

Diketahui, dalam rapat, kalangan pengusaha di Surabaya mengusulkan kenaikan UMK sebesar 3,66 persen atau setara Rp165.000, sementara kalangan buruh menuntut kenaikan 15 persen setara Rp680.000. Namun dikabulkan gubernur 4,42 persen.

Read More

Wali Kota Eri Jenguk Dua Petugas Satpol PP yang Diduga Dianiaya Oknum Buruh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi serta Kasatpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjenguk kedua petugas Satpol PP yang diduga dianiaya oknum buruh beberapa waktu lalu. 

Awalnya, rombongan ini menjenguk AM di Jalan Banyu Urip Lor gang 3B No. 11 kemudian dilanjutkan ke TA di Jalan Krembangan Bakti 29A, Minggu (3/12).

Seusai menjenguk mereka, Wali Kota Eri mengatakan ketika menjenguk mereka berdua dia selalu memberikan semangat untuk terus berjuang. 

Apalagi, dia bekerja untuk menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar dan membantu orang lain. 

“Saya sebagai wali kota dan mewakili seluruh jajaran Pemkot Surabaya mengucapkan terimakasih. Beliau ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Pemkot Surabaya. Selama tidak melanggar aturan syariat agama dan selama tidak melanggar aturan negara, maka lakukan pekerjaan itu dengan keberanian, ketegasan dan keikhlasan,” kata Wali Kota Eri.

Sedangkan tentang tindaklanjut kasus hukumnya, Wali Kota Eri mempersilahkan kepada petugas Satpol PP itu untuk membuat keputusan sendiri, apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan karena ini negara hukum yang harus taat hukum. 

Meski begitu, Wali Kota Eri menyampaikan apabila ada yang meminta maaf, maka sebagai manusia dan sebagai umat nabi Muhammad sudah selayaknya memberikan maaf pula. 

“Sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus memberikan kata maaf bagi orang yang meminta maaf, tapi untuk kasus hukumnya, silahkan terserah mereka karena ini negara hukum. Jadi, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya agar dalam melakukan sesuatu harus bisa menghargai orang lain, ketika melaksanakan sesuatu tidak boleh melukai dan menyakiti orang lain,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa ketika nanti mereka sudah sehat dan sudah bisa bekerja kembali, maka Wali Kota Eri akan menggelar apel besar yang akan dihadiri seluruh jajaran pemkot Surabaya, baik melalui daring maupun luring. 

Dalam apel besar itu, ia mengakui ingin memberikan penghargaan khusus kepada kedua Satpol PP itu, karena mereka ini layak dijadikan contoh dalam bekerja. 

“Ayo kita bekerja menggunakan hati, ayo bekerja supaya bermanfaat bagi umat manusia lainnya, bekerja dengan ikhlas dan tidak boleh takut dalam menghadapi apapun. Ketika kita yakin bahwa Gusti Allah bersama kita, maka Gusti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita dan keluarga kita,” tegasnya. 

Sementara itu, TA, salah satu petugas Satpol PP yang diduga dianiaya oknum buruh dan dijenguk oleh Wali Kota Eri mengaku senang dan bangga bisa dijenguk langsung oleh Wali Kota Eri bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi. 

Ia mengaku salut dengan perhatian Wali Kota Eri yang meluangkan waktunya untuk menjenguk dirinya di rumahnya. 

“Saya sangat senang dan bangga bisa dijenguk Pak Wali Kota ke rumah. Tidak pernah menyangka sebegitu perhatiannya beliau kepada saya dan teman saya yang mengalami penganiayaan ketika bertugas di lapangan. Sekali lagi terimakasih banyak Pak Eri dan Bu Rini,” katanya. 

Selain itu, ia mengakui bahwa sebagai umat nabi Muhammad, sebenarnya dia sudah memaafkan pelaku. Namun, persoalan hukumnya harus tetap berlanjut karena ini negara hukum. 

“Sebagai umat Nabi Muhammad sebagaimana yang dijelaskan Pak Wali tadi, saya sudah memaafkan, tapi proses hukumnya akan terus berlanjut,” pungkasnya.

Read More

Dua Petugas Satpol PP Jadi Korban Penganiayaan Saat Bantu Warga, Wali Kota Eri: Mereka Adalah Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, menjadi korban dugaan penganiayaan oknum demonstran saat membantu warga akan melintas di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (30/11) sore.

Atas insiden tersebut, kedua petugas Satpol PP berinisial AM dan TA pun harus mendapatkan perawatan di RSUD dr Soewandhie Surabaya. 

Kini, kedua petugas itu telah pulang usai mendapatkan perawatan dan observasi di rumah sakit.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyayangkan peristiwa tersebut. 

Ia menyebut, bahwa kedua petugas Satpol PP itu telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu membantu warga yang hendak melintas di jalan karena ditutup oleh aksi demonstrasi buruh.

"Alhamdulilah sudah dipulangkan. Tapi mereka adalah Pahlawan buat saya, orang yang berani menjalankan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Orang yang berani membela kepentingan orang lain," kata Wali Kota Eri, Sabtu (2/12).

Wali Kota Eri juga mengapresiasi keberanian kedua petugas Satpol PP tersebut. 

Menurutnya, hal tersebut merupakan contoh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk berani berjuang demi kepentingan umat.

"Insyaallah saya juga akan ke rumahnya, saya akan berikan penghargaan kepada dua petugas ini. Pegawai ASN harus berani kayak gini. Ini contoh untuk ASN-ASN lainnya, kita harus berani berjuang untuk kepentingan umat," ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga meminta kepada Polrestabes Surabaya untuk segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut.

Menurutnya, tindakan penganiyaan itu tidak dapat dibenarkan. 

Apalagi kedua petugas Satpol PP itu hanya menjalankan tugasnya untuk membantu warga.

"Yang saya minta, tangkap orang yang membuat Satpol PP Surabaya mengalami cedera seperti ini. Karena mereka (Satpol PP) menjalankan tugas membantu warga dan tidak menghalangi demo," tegasnya.

Di samping itu, ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut. 

Ia berharap ke depan agar aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib.

"Bayangkan saja sekarang ada demo, terus tidak bisa jalan, sesak, kemudian mati di tengah jalan gimana? Nah kita kasih jalan kan untuk itu (aksi demo) juga, kok malah begitu. Makanya saya minta atensi betul dari Pak Kapolrestabes untuk segera menangkap," pungkasnya.

Read More

Hambat Laju Inflasi, Wali Kota Eri Maksimalkan Subsidi Transportasi dan Warung TPID

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berjibaku menghambat laju inflasi untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, mulai dari menggelar pasar murah, penanaman komoditi cabai serentak, hingga membuat Warung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu cara untuk menekan laju inflasi di Kota Surabaya adalah memberikan subsidi transportasi. 

Subsidi transportasi ini bukan hanya untuk menekan laju inflasi, akan tetapi juga untuk menyesuaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Surabaya ini bukan penghasil, tapi penampung. Jadi Kota Surabaya ini mengambil (bahan kebutuhan pokok) dari tempat lain. Insya allah yang kita lakukan adalah subsidi yang terkait dengan transportasi,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (2/12).

Wali Kota Eri menyebutkan, ketika Kota Surabaya mengambil bahan kebutuhan pokok dari daerah lain dan ternyata harganya tinggi, maka akan dijual kembali sesuai dengan harga tengkulak. 

“Contoh, seumpama mengambil cabai dari Nganjuk harganya Rp 1000, maka menjualnya juga Rp 1000. Karena kita mensubsidi transportasinya, kita tidak bisa mensubsidi pupuk dan lain-lainnya, jadi itu yang dimaksimalkan,” sebutnya. 

Wali Kota Eri memastikan, harga sembako saat ini masih stabil di Kota Surabaya. 

Stabilnya harga sembako ini karena Pemkot Surabaya membuka Warung TPID di pasar-pasar. 

Ia menyebutkan, harga sembako seperti beras, minyak, dan gula di Warung TPID disesuaikan dengan HET. 

Dia juga menjamin, adanya warung tersebut maka harga bahan pokok tersebut bisa stabil. 

“Kita berikan poster dan spanduk besar harganya sama dengan HET. Jadi kalau ada toko lain yang menjual itu (beras, minyak, dan gula) bisa membeli di Warung TPID,” sebutnya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Inflasi Kota/Kabupaten Month to Month (m-to-m) per November 2023, Kota Surabaya sebesar 0,26 persen. 

Sedangkan inflasi Year on Year (y-o-y) per November 2023 sebesar 3,31 persen.

Komoditas yang andil dalam inflasi m-to-m di Kota Surabaya pada bulan November 2023 diantaranya adalah, cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, telur ayam ras, gula pasir, ikan mujair, apel, dan brokoli. 

Sedangkan komoditas yang andil dalam deflasi m-to-m di Kota Surabaya pada November 2023 yakni bensin, daging ayam ras, melon, kacamata, tarif kendaraan roda 4 online, daging sapi, pembalut wanita, bawang putih, tomat, dan ayam hidup.

Read More

Aplikasi Sapu Jagat Pantau Mobilitas Petugas Satpol PP Surabaya di Lapangan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, berinovasi membuat Aplikasi Sapu Jagat (Sistem Pengawasan Terpusat Jaga Kota Surabaya). 

Aplikasi berbasis android tersebut, berfungsi untuk memantau mobilitas maupun menampilkan informasi keberadaan personel di lapangan dari hasil titik GPS (Global Positioning System).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa saat ini aplikasi Sapu Jagat digunakan Satpol PP untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan monitoring seluruh personel yang bertugas di lapangan.

"Aplikasi Sapu Jagat kami gunakan untuk melakukan pelacakan atau tracking titik lokasi petugas Satpol PP di lapangan. Tracking dilakukan berdasarkan wilayah atau zona yang telah ditentukan," kata Fikser, Sabtu (2/12).

Fikser memaparkan, bahwa Aplikasi Sapu Jagat memiliki berbagai tujuan. 

Untuk tujuan jangka pendek, yakni memberikan rasa aman kepada warga Surabaya. Juga untuk memastikan bahwa semua tempat di Surabaya nyaman.

"Selain itu juga bertujuan untuk memastikan di setiap Traffic Light (TL) tidak ada warga Surabaya yang terganggu, baik dari pengamen dan sebagainya," ujar dia.

Di samping itu, kata dia, Aplikasi Sapu Jagat juga bertujuan untuk memastikan pejalan kaki di Surabaya merasa aman dan nyaman ketika berjalan di pedestrian. 

"Termasuk pula memastikan bahwa PKL (Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada, bisa berjualan tanpa mengganggu pedestrian," sambungnya.

Ia juga memaparkan bahwa Aplikasi Sapu Jagat dilengkapi berbagai fitur canggih. Di antaranya, pelacakan nama dan lokasi petugas Satpol PP di lapangan. 

Juga, pemantauan jarak tempuh yang dilalui oleh petugas tersebut.

"Aplikasi ini terhubung handphone petugas di lapangan. Nah, ketika petugas akan menjalankan (tugas), maka dia harus mengaktifkan GPS lokasi dan itu langsung terhubung dengan admin," jelasnya.

Fikser berharap, dengan aplikasi Sapu Jagat, petugas Satpol PP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. 

Sehingga keamanan dan kenyamanan warga dapat terjaga sebagaimana harapan dan keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, kami bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas kami. Sehingga, keamanan dan kenyamanan warga Surabaya dapat terjaga," harapnya.

Ia menambahkan bahwa aplikasi Sapu Jagat ke depan tidak hanya digunakan oleh jajaran Satpol PP Surabaya. 

Namun diharapkan aplikasi ini juga diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memiliki jumlah personel banyak di lapangan.

"Ke depan aplikasi ini bukan hanya untuk Satpol PP, tetapi kemudian semua PD yang memiliki anggota personel banyak, akan mendapatkan aplikasi ini untuk melakukan monitoring kepada seluruh Satgas anggota yang ada di lapangan," jelas dia.

Menurut dia, sekarang ini adalah waktunya teknologi mendukung kinerja para petugas di lapangan. 

Sebab, tentu tidak mungkin dengan luas wilayah Surabaya yang begitu besar, hanya dihandle menggunakan tenaga manusia.

"Keterbatasan personel, luas wilayah dan tingkat permasalahan yang cukup besar, maka teknologi menjadi solusi yang cukup baik untuk membantu tugas-tugas kita," pungkasnya.

Read More

Kendalikan HIV, Pemkot Surabaya Perluas Layanan dan Masifkan Skrining

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya dalam pengendalian HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (ODHA) di Kota Pahlawan, seperti melakukan perluasan layanan hingga memasifkan skrining. 

Sebagai upaya pengendalian, Kota Surabaya terus konsisten dan masif dalam kegiatan skrining HIV terhadap seluruh kelompok populasi berisiko, baik ber-KTP Surabaya maupun KTP Non-Surabaya, tanpa membedakan status kependudukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Kota Surabaya telah melakukan perluasan layanan testing HIV melalui 122 layanan. 

Diantaranya pada 63 puskesmas, 57 rumah sakit, dan 2 klinik utama. 

“Sedangkan, untuk pemberian layanan dukungan, perawatan dan pengobatan (PDP) HIV juga telah tersebar di 52 layanan di 38 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 1 klinik utama,” kata Nanik, Jumat (1/12).

Dalam kondisi normalisasi layanan testing HIV pasca Pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan, Nanik menjelaskan bahwa kasus HIV dapat ditemukan sejak dini dan segera ditatalaksana melalui pengobatan sesuai standar. 

Kepatuhan dalam mengkonsumsi obat ARV bagi pasien terinfeksi HIV turut di pantau dan dikawal dengan ketat.

“Kota Surabaya terus memperluas jejaring kemitraan dengan menggandeng komunitas peduli HIV agar dapat mendukung dan berkolaborasi bersama dalam upaya pencegahan, serta pengendalian penularan HIV di Kota Surabaya berbasis wilayah,” jelasnya.

Total penemuan kasus HIV di Kota Surabaya sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.122 kasus. 

Distribusi kasus HIV berdasarkan status kependudukan menunjukkan KTP Surabaya sebesar 600 (53,47 persen) dan KTP Non-Surabaya sebesar 522 (46,52 persen). 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan penemuan kasus HIV sebesar 27 (tahun 2022 : 827 kasus). 

“Akan tetapi, berdasarkan status kependudukan menunjukkan bahwa penemuan kasus dengan KTP Surabaya pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,39 persen dibandingkan tahun 2022,” ungkapnya.

Sedangkan, gambaran distribusi kasus HIV anak pada rentang usia ≤14 tahun sebanyak 7 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebanyak 1 kasus. 

Indikasi terjadinya risiko penularan HIV pada anak, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan minum obat ARV bagi ibu yang telah terinfeksi HIV karena tidak adanya dukungan dari pasangan (keluarga), serta ketidakberdayaan seorang istri terhadap permasalahan kesehatannya.

“Sebagai upaya pengendalian, Surabaya terus konsisten dan masif dalam kegiatan skrining HIV terhadap seluruh kelompok populasi berisiko, tanpa membedakan status kependudukan,” tegasnya.

Meski demikian, Dinkes Kota Surabaya tiada henti-hentinya melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan HIV di Kota Pahlawan. 

Mulai dari melakukan kampanye penyebarluasan informasi pencegahan dan penularan HIV bagi pelajar, membentuk petugas penjangkau untuk melakukan edukasi dan skrining HIV pada kelompok beresiko dengan sasaran waria, lelaki seks dengan lelaki, pengguna narkoba suntik (Penasun), serta pekerja rumah hiburan umum (RHU).

“Kami melakukan pemeriksaan HIV secara mobile/bergerak menyasar pada RHU dan tempat-tempat yang diduga sebagai hotspot (lokasi) kelompok beresiko. Selanjutnya, melakukan layanan testing HIV yang di fasilitas oleh layanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, maupun klinik utama,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dinkes Kota Surabaya terus melakukan pemeriksaan Early Infant Diagnosis bagi bayi usia minimal 6 minggu. 

Pihaknya juga melakukan skrining HIV secara rutin setiap 3 bulan sekali bagi perilaku kelompok berisiko penularan virus HIV. 

Pemberian pengobatan ARV Test and Treat juga diberikan secara gratis, serta memperluas akses pengobatan HIV pada puskesmas dan rumah sakit.

“Kami membentuk pendamping sebaya dari komunitas ODHIV di wilayah kerja untuk memberikan support psycho-sosial. Selain itu, kami juga memberikan dukungan PMT bagi ODHIV untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan meningkatkan imunitas, pendampingan, konseling dan kunjungan rumah (home care) untuk memperkuat kondisi psikologis pasien,” lanjutnya.

Dinkes Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemkot Surabaya dalam penanganan permasalahan kependudukan, seperti kebutuhan Akte dan Kartu Keluarga (KK). 

“Penguatan kelompok dukungan sebaya (KDS) melibatkan ibu hamil HIV dan anak-anak dengan HIV juga terus dilakukan. Penguatan konseling oleh dokter atau psikolog di layanan HIV baik bagi pasien, pasangan pasien, dan keluarga juga demikian,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bantu Ratusan Alat Tangkap Ikan untuk KUB Nelayan di Tiga Wilayah Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan di Kota Surabaya.

Tidak hanya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya, para nelayan yang tergabung di dalam berbagai Kelompok Usaha Bersama (KUB) itu, juga mendapatkan bantuan alat tangkap dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). 

Bantuan alat tangkap kali ini, diberikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada perwakilan nelayan yang hadir. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, adanya bantuan ini diharapkan bisa mempermudah kerja dan meningkatkan penghasilan para nelayan di Kota Surabaya. 

“Alhamdulillah pada hari ini pemkot memberikan bantuan nelayan, salah satunya dari hasil musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Yang kedua ada yang sebelum kami sampaikan kepada Menteri Sosial berupa perahu, terkait dengan kebutuhan nelayan,” kata Wal Kota Eri usai memberikan bantuan untuk nelayan di Romokalisari Adventure Land, Jum'at (1/12).

Di hari ini, Wali Kota Eri menyerahkan secara simbolis 9 unit perahu nelayan, 150 unit papan seluncur lumpur, ada juga jaring gillnet sebanyak 17 buah. 

Tak hanya itu, ada pula bantuan mesin perahu sebanyak 246 unit mesin perahu dari Kemensos RI untuk nelayan di Kota Surabaya. 

Bantuan 9 perahu hasil dari musrembang yang direalisasikan di tahun 2023 itu, diberikan kepada nelayan yang tergabung di dalam KUB Kecamatan Sukolilo, KUB Kecamatan Gunung Anyar, dan KUB Kecamatan Krembangan. 

KUB Kecamatan Sukolilo mendapatkan satu unit, KUB Kecamatan Gunung Anyar mendapatkan 2 unit, dan KUB Krembangan 6 unit. 

Sementara itu, 150 unit papan seluncur lumpur untuk nelayan mencari kepiting diserahkan kepada KUB Kecamatan Asemrowo. 

Selain itu, 17 jaring gillnet diberikan untuk KUB Kecamatan Sukolilo dan KUB Kecamatan Mulyorejo. 

Tak hanya itu, ada juga 2 unit perahu wisata untuk pemberdayaan nelayan yang tergabung di dalam KUB wilayah Bulak. 

Wali Kota Eri juga menjelaskan, Pemkot Surabaya tak hanya memberikan bantuan itu saja. 

Akan tetapi juga ada bantuan lain yang kini sedang diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. 

Bantuan tersebut yakni, membuatkan akses jalan perahu nelayan menuju ke dermaga. 

“Ketika laut ini surut, maka itu (perahu nelayan) tidak bisa sampai ke dermaganya. Atau ketika mau berangkat, juga sulit, banyak lumpur yang ada di sana. Sehingga ketika kamis diskusi dengan nelayan, satu-satunya jalan adalah dibuatkan jalan,” jelasnya. 

Untuk mengatasi masalah akses tersebut, Pemkot Surabaya mengusulkan kepada KKP RI untuk melakukan pengerukan lumpur, yang nantinya digunakan akses keluar dan masuknya nelayan. 

“Tim dari KKP sudah melakukan pengkajian, hari ini sudah dimasukkan ke Pak Menteri,” ujarnya. 

Pengerukan lumpur untuk akses perahu nelayan itu, rencananya dilakukan di kawasan pesisir Bulak dan Kenjeran. 

“Karena ini akan memberikan kesejahteraan untuk nelayan di Kota Surabaya. Karena memang itu (laut) kalau surut kan nemen (parah),” terangnya. 

Wali Kota Eri menegaskan, jangan sampai bantuan yang diberikan kepada nelayan hari disalah gunakan. 

Karena dia ingin, bantuan ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan yang lebih di ke depannya. 

“Semoga bantuan hari ini bisa mempererat persaudaraan dan meningkatkan pendapatan nelayan di Surabaya,” imbuhnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menambahkan, bantuan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya. 

Antiek berharap, bantuan yang diberikan pada hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk nelayan di Kota Surabaya. 

“Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bantuan ini tidak untuk dijual, dan tidak boleh dialihkan untuk hal lain nggih,” kata Antiek. 

Sementara itu, salah satu anggota nelayan yang tergabung di dalam KUB Bintang Samudra Utama, Kecamatan Krembangan, Budianto mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pada hari ini. 

Budianto menilai, bantuan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekerja di laut. 

“Tidak mungkin dijual, pasti akan kita manfaatkan untuk kesejahteraan nelayan. Kami dapat enam unit perahu dan enam unit mesin,” pungkasnya.

Read More

Kantor Satpol PP Surabaya Didatangi Sejumlah Buruh, M. Fikser: Saya Maafkan, Tapi Proses Hukum Terus Jalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Satpol PP Kota Surabaya didatangi oleh sekitar tujuh orang perwakilan buruh yang diduga ikut dalam aksi demo pada Kamis (30/11) sore. 

Beberapa orang perwakilan buruh itu mendatangi kantor Satpol PP Surabaya untuk menyampaikan permohonan maaf.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, dirinya sempat menemui sekelompok orang yang mengaku dari perwakilan organisasi buruh itu pada pukul 15.30 WIB. 

Fikser menjelaskan, maksud dan tujuan dari perwakilan buruh tersebut hanya untuk menyampaikan permintaan maaf.

“Mereka (datang) tidak ada janji, tidak ada surat menyurat, atau pemberitahuan. Jadi mereka datang spontanitas di kantor, maksud mereka datang hanya minta maaf atas kejadian yang kemarin (penganiayaan),” kata Fikser, Jumat (1/12).

Fikser mengaku, sudah memaafkan atas insiden penganiayaan yang dilakukan oleh oknum buruh terhadap dua anggotanya pada saat aksi demo kemarin. 

Fikser menerangkan, pada pertemuan itu tidak ada bahasan soal proses hukum dan perkataan damai atas kasus penganiayaan tersebut.

Dia menegaskan, akan terus memperjuangkan nasib dua anggotanya yang mengalami tindak kekerasan pada saat aksi demo kemarin. 

Menurutnya, proses hukum dan keadilan biarkan terus berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

“Saya maafkan, tapi tidak ada membahas kata damai, proses pertemuan tadi tidak lebih dari 5 menit. Karena saya harus menghadiri sebuah acara dan mereka juga akan ada acara, sehingga pertemuan hanya lima menit,” tegas Fikser. 

Fikser menambahkan, pada pertemuan itu dirinya tidak mengenal dan mengetahui jelas sekelompok orang buruh itu berasal dari organisasi apa. 

Bahkan, dia juga tidak tahu, apakah terduga pelaku penganiayaan terhadap anggotanya juga ikut dalam pertemuan ini. 

“Mereka mengakunya dari Garda, begitu. Kemudian saya tanya tujuannya, ternyata tujuannya hanya minta maaf. Saya nggak tahu (pelaku), saya kan nggak tahu pelakunya siapa,” pungkasnya.

Read More

Dianiaya Peserta Demo, Satu Anggota Satpol PP Surabaya Alami Patah Tulang Belikat Kanan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya Billy Daniel Messakh menyebut dua anggota Satpol PP yang dianiaya pendemo mengalami cedera berat.

Untuk TA, oknum Satpol PP Surabaya itu mendapat pengeroyokan berupa pukulan dan tendangan.

"Yang Pak TA mengalami patah tulang belikat kanan," kata Billy Daniel Messakh, Jumat (1/12).

Sedangkan anggota Satpol PP Surabaya lainnya berinisial AM mengalami memar di dada akibat tendangan.

Sehingga mengakibatkan ototnya sampai masuk ke dalam.

"Satunya yang mendapatkan tendangan di sekitar perut dan dada, ototnya mengalami memar di dada. Ototnya sampai dalam. Dekat paru-paru," jelasnya.

Atas cedera tersebut, kedua petugas Satpol PP saat ini tengah mengalami pengananan di rumah sakit.

"Kami tangani sampai kondisinya pulih dan diperbolehkan pulang," pungkasnya.

Seperti diberitakan dua orang petugas Satpol PP (Tim Jolodoro) mendapat penyerangan dari salah satu massa aksi demonstrasi di Jalan A Yani, Surabaya sekitar pukul 14.30 Wib, Kamis (30/11).

Insiden tersebut bermula saat petugas Satpol PP berinisial AM dan TA sedang bertugas menjaga pedestrian di rute 2, mulai sebelum Bundaran Dolog sampai Royal Plaza menggunakan sepeda angin.

Ketika itu, Jalan A Yani arah masuk Kota Surabaya ditutup oleh massa aksi demonstrasi buruh yang berjumlah sekitar 5.000 orang.

Saat itu, ada seorang warga meminta tolong untuk membuka akses jalan agar bisa berangkat kerja. 

Kemudian petugas Satpol PP berinisiatif berbicara kepada salah satu pendemo untuk meminta izin membuka sedikit akses jalan. Namun, petugas Satpol PP ini justru diserang oleh pendemo. 

Bahkan, petugas Satpol PP berinisial AM harus terjungkal karena ditendang oleh pendemo. 

Sedangkan untuk satu petugas lainnya, yakni TA, informasinya diinjak-injak oleh para pendemo. 

Beruntung, sebagian massa aksi demonstrasi kemudian melerai kejadian tersebut.

Meski demikian, akibat insiden penyerangan itu, kedua petugas Satpol PP berinisial AM dan TA mengalami cidera. 

Kedua petugas tersebut saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Mendapat informasi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser geram.

Mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini pun melaporkan pelaku penganiayaan tersebut ke Polisi.

"Hari ini kami mau buat laporan kepolisian terkait dengan kekerasan yang dilakukan kepada anggota Satpol PP," kata Fikser, Kamis (30/11).

Menurut Fikser kedua Satpol PP Surabaya itu mendapatkan kekerasan yang dianggap cukup fatal.

"Ada dua anggota saya yang satu yang ditendang yang viral itu dan satunya diinjak-injak, diambil terus dinjang-injak," jelasnya.

Padahal lanjut Fikser, kedua Satpol PP Surabaya tersebut sedang bertugas melakukan pengawasan di pedestrian di sepanjang jalan Ahmad Yani.

Nah disaat itu ada warga yang minta tolong kepada mereka untuk memberikan jalan sedikit.

Sayangnya para pendemo ad yang tak terima sehingga melakukan penganiayaan.

"Kemudian dia membantu warga untuk memberikan jalan, bukan perdebatan, oknum buruh itu tidak terima terus oknum buruh itu melakukan kekerasan," pungkasnya.

Sementara Polrestabes Surabaya akan serius menangani penganiayaan dua Satpol PP Surabaya oleh oknum peserta demonstrasi buruh di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (30/11).

"Akan mengungkap pelakunya," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, Jum'at (1/12).

Hendro mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima laporan dari korban. Sehingga dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti dugaan penganiayaan tersebut.

"Kami telah melakukan interogasi kepada korban dan saksi-saksi. Dan melakukan cek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara)," jelasnya.

Hendro juga menjelaskan bahwa dugaan penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 14.40 WIB.

Saat itu, kedua anggota Satpol PP sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024.

"Korban sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi buruh. Kemudian, ada beberapa pengguna jalan yang meminta dibantu dibukakan jalan," ujar Hendro.

Saat korban AM mendekati rombongan demonstran untuk meminta jalan dibuka, tiba-tiba mendapatkan pukulan dari arah depan dan kepala bagian belakang.

"Korban TA saat ingin membantu korban AM, justru dipukul dan diinjak-injak oleh rombongan demonstran," ucapnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polrestabes secepatnya menangkap oknum buruh yang melakukan aksi penganiayaan terhadap dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), saat demo UMK, Kamis (30/11).

"Saya menyampaikan kepada Pak Kapolrestabes dan saya memohon serta meminta untuk menjadi atensi," kata Wali Kota Eri di lingkungan Balai Kota Surabaya, Jumat (1/12).

Eri juga menyebut tindakan penganiayaan oleh oknum buruh itu sudah kelewat batas, sebab dua petugas Satpol PP asal Tim Jolondro, yakni TA dan AM hanya berniat membantu para pengendara kendaraan bermotor mendapatkan akses melintas melalui pedestrian.

Sebab, kondisi Jalan Ahmad Yani memang ditutup saat iring-iringan massa aksi melintas menuju Jalam Pahlawan yang merupakan titik utama pelaksanaan demo UMK.

"Banyak masyarakat yang tidak bisa lewat sehingga masyarakat itu melewati pedestrian, kemarin ada yang terlambat kerja. Petugas Satpol PP meminta izin membuka sebentar supaya bisa lewat tetapi malah terjadi masalah ini," ucapnya.

Di samping itu, Wali Kota Surabaya menyebut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum buruh moncoreng nama baik daerah pimpinannya.

Padahal selama ini, seluruh stakeholder terkait tak pernah melarang aksi demo dari para buruh.

"Silahkan demo tetapi gunakan cara santun, jangan bertindak seperti itu," ujar dia.

Wali Kota Eri pun kembali menegaskan bahwa oknum buruh tersebut harus secepatnya ditangkap. Aksi penganiayaan itu pun mendapatkan atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Wajahnya sudah ketahuan dan saya sudah minta ke Pak Kapolrestabes, ini pelaku harus ditangkap. Saya minta kejar terus sampai tangkap," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Tolak Damai dengan Pelaku Penganiayaan Dua Petugas Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi emoh damai dengan oknum buruh pelaku penganiayaan terhadap dua anggota Satpol PP Surabaya.

"Kalau sudah terlanjur begini ya tidak bisa. Biarkan ranah hukum berjalan," tegas Wali Kota Eri, Jum'at (1/12).

Kendati demikian, Wali Kota Eri sudah memaafkan perbuatan pelaku tersebut.

"Kalau kami memaafkan ya kami maafkan tapi tetap untuk hukum terus berjalan," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, kasus tersebut harua diusut tuntas agar membuat efek jera.

"Soalnya kalau ini terjadi terus nanti seperti apa. Ayolah kita sama-sama manusianya jalankan Amar ma'ruf nahi mungkar, Hormatilah sesama manusia Jangan pernah saling menyakiti. Itulah yang saya selalu ajarkan di Kota Surabaya," pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polrestabes secepatnya menangkap oknum buruh yang melakukan aksi penganiayaan terhadap dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), saat demo UMK, Kamis (30/11).

"Saya menyampaikan kepada Pak Kapolrestabes dan saya memohon serta meminta untuk menjadi atensi," kata Wali Kota Eri di lingkungan Balai Kota Surabaya, Jumat (1/12).

Wali Kota Eri juga menyebut tindakan penganiayaan oleh oknum buruh itu sudah kelewat batas, sebab dua petugas Satpol PP asal Tim Jolondro, yakni TA dan AM hanya berniat membantu para pengendara kendaraan bermotor mendapatkan akses melintas melalui pedestrian.

Sebab, kondisi Jalan Ahmad Yani memang ditutup saat iring-iringan massa aksi melintas menuju Jalam Pahlawan yang merupakan titik utama pelaksanaan demo UMK.

"Banyak masyarakat yang tidak bisa lewat sehingga masyarakat itu melewati pedestrian, kemarin ada yang terlambat kerja. Petugas Satpol PP meminta izin membuka sebentar supaya bisa lewat tetapi malah terjadi masalah ini," ucapnya.

Di samping itu, Wali Kota Surabaya menyebut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum buruh moncoreng nama baik daerah pimpinannya.

Padahal selama ini, seluruh stakeholder terkait tak pernah melarang aksi demo dari para buruh.

"Silahkan demo tetapi gunakan cara santun, jangan bertindak seperti itu," ujar dia.

Eri pun kembali menegaskan bahwa oknum buruh tersebut harus secepatnya ditangkap. Aksi penganiayaan itu pun mendapatkan atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Wajahnya sudah ketahuan dan saya sudah minta ke Pak Kapolrestabes, ini pelaku harus ditangkap. Saya minta kejar terus sampai tangkap," pungkasnya.

Seperti diberitakan dua orang petugas Satpol PP (Tim Jolodoro) mendapat penyerangan dari salah satu massa aksi demonstrasi di Jalan A Yani, Surabaya sekitar pukul 14.30 Wib, Kamis (30/11).

Insiden tersebut bermula saat petugas Satpol PP berinisial AM dan TA sedang bertugas menjaga pedestrian di rute 2, mulai sebelum Bundaran Dolog sampai Royal Plaza menggunakan sepeda angin.

Ketika itu, Jalan A Yani arah masuk Kota Surabaya ditutup oleh massa aksi demonstrasi buruh yang berjumlah sekitar 5.000 orang.

Saat itu, ada seorang warga meminta tolong untuk membuka akses jalan agar bisa berangkat kerja. 

Kemudian petugas Satpol PP berinisiatif berbicara kepada salah satu pendemo untuk meminta izin membuka sedikit akses jalan. Namun, petugas Satpol PP ini justru diserang oleh pendemo. 

Bahkan, petugas Satpol PP berinisial AM harus terjungkal karena ditendang oleh pendemo. 

Sedangkan untuk satu petugas lainnya, yakni TA, informasinya diinjak-injak oleh para pendemo. 

Beruntung, sebagian massa aksi demonstrasi kemudian melerai kejadian tersebut.

Meski demikian, akibat insiden penyerangan itu, kedua petugas Satpol PP berinisial AM dan TA mengalami cidera. 

Kedua petugas tersebut saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Mendapat informasi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser geram.

Mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini pun melaporkan pelaku penganiayaan tersebut ke Polisi.

"Hari ini kami mau buat laporan kepolisian terkait dengan kekerasan yang dilakukan kepada anggota Satpol PP," kata Fikser, Kamis (30/11).

Menurut Fikser kedua Satpol PP Surabaya itu mendapatkan kekerasan yang dianggap cukup fatal.

"Ada dua anggota saya yang satu yang ditendang yang viral itu dan satunya diinjak-injak, diambil terus dinjang-injak," jelasnya.

Padahal lanjut Fikser, kedua Satpol PP Surabaya tersebut sedang bertugas melakukan pengawasan di pedestrian di sepanjang jalan Ahmad Yani.

Nah disaat itu ada warga yang minta tolong kepada mereka untuk memberikan jalan sedikit.

Sayangnya para pendemo ad yang tak terima sehingga melakukan penganiayaan.

"Kemudian dia membantu warga untuk memberikan jalan, bukan perdebatan, oknum buruh itu tidak terima terus oknum buruh itu melakukan kekerasan," pungkasnya.

Direktur Utama RSUD Soewandhie Surabaya dr Billy Daniel Messakh belum berani menyatakan kondisi kesehatan dua petugas Satpol PP Surabaya yang dianiaya oknum pendemo di jalan Ahmad Yani Surabaya.

Menurutnya, butuh penanganan yang insentif terhadap keadaan tubuh dua petugas Satpol PP Surabaya tersebut.

"Dalam proses mencari dengan foto dan lain-lain," jelas Billy, Kamis (30/11).

Makanya kata Billy, pihak RSUD Soewandhie Surabaya butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan secara keaeluruhan.

"Masih dalam pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Saat ini, masih kata Billy, untuk kondisi kesehatan kedua petugas Satpol PP Surabaya masih stabil.

"Kondisi kesehatan sementara stabil," pungkasnya.

Sementara Polrestabes Surabaya akan serius menangani penganiayaan dua Satpol PP Surabaya oleh oknum peserta demonstrasi buruh di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (30/11).

"Akan mengungkap pelakunya," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, Jum'at (1/12).

Hendro mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima laporan dari korban. Sehingga dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti dugaan penganiayaan tersebut.

"Kami telah melakukan interogasi kepada korban dan saksi-saksi. Dan melakukan cek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara)," jelasnya.

Hendro juga menjelaskan bahwa dugaan penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 14.40 WIB.

Saat itu, kedua anggota Satpol PP sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024.

"Korban sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi buruh. Kemudian, ada beberapa pengguna jalan yang meminta dibantu dibukakan jalan," ujar Hendro.

Saat korban AM mendekati rombongan demonstran untuk meminta jalan dibuka, tiba-tiba mendapatkan pukulan dari arah depan dan kepala bagian belakang.

"Korban TA saat ingin membantu korban AM, justru dipukul dan diinjak-injak oleh rombongan demonstran," ucapnya.

Atas dugaan penganiayaan tersebut, korban TA mengalami retak pada tulang belakang. Sedangkan korban AM, mengalami sakit kepala belakang dan di bagian rusuk.

Kedua korban anggota Satpol PP inipun saat ini masih mendapatkan perawatan medis di RSUD dr Soewandhie Surabaya.

Read More