Keputusan Wali Kota Surabaya Diteken, Wali Kota Eri: Staf Ahli Sama Derajatnya dengan Kepala PD dan Sekda!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menandatangani Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Surabaya. 

Dengan adanya keputusan ini, maka Staf Ahli Wali Kota Surabaya kian garang dan bukan lagi menjadi tempat orang buangan karena derajatnya sama dengan Kepala Perangkat Daerah (PD) dan juga sama derajatnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya.

“Keputusan Wali Kota Surabaya sudah saya tandatangani, sehingga staf ahli itu tidak seperti dulu, datang terus duduk-duduk saja. Tidak seperti itu. Jadi staf ahli itu akan memberikan rekomendasi kepada saya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah saya ambil,” kata Wali Kota Eri, Selasa (12/12).

Selain itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa staf ahli itu akan mengevaluasi kinerja dari PD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, apakah berhasil atau tidak, sesuai dengan visi misi wali kota atau tidak, sehingga tugas Wali Kota Surabaya akan dibantu oleh staf ahli itu.

Menurutnya, tugas staf ahli itu berbeda dengan Sekda. Kalau Sekda terkait dengan penyerapan keuangan, keberhasilan-keberhasilan untuk mencapai kontrak kinerja. 

Sedangkan kalau staf ahli, tugasnya mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil itu sudah ada dampaknya kepada masyarakat dan berdampak pada kebijakan Wali Kota Surabaya. 

“Karena saya sudah tandatangan, berarti ini berlakunya mulai Januari 2024,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa setelah dia menjabat Wali Kota Surabaya, sebenarnya dia sudah banyak memberikan tugas kepada staf ahli. 

Namun, hal itu tidak tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 117 tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Surabaya. Makanya, dia pun menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya ini.

“Ke depan, siapapun wali kotanya, staf ahli itu bukan lagi menjadi tempat orang buangan, karena staf ahl itu bisa mengoreksi dan mengevaluasi Kepala PD, bisa mengatakan Kepala PD ini tidak berhasil dalam kinerjanya dan Kepala PD ini berhasil, sehingga antara Staf Ahli Wali Kota Surabaya, Kepala PD dan Sekda itu sama derajatnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan di dalam peraturan itu jabatan Sekda tidak lagi dijabat oleh eselon 2a atau 2b, tapi jabatannya Madya, Pratama, dan Ahli. 

Berarti jabatannya ini sama. Bahkan, Wali Kota Eri menyamakan jabatan Sekda itu dengan Rektor, ketika seorang rektor selesai masa jabatannya, maka rektor itu akan kembali menjadi seorang dosen.

“Sama saja dengan Sekda. Kalau Sekda ini sudah selesai dan masih mampu, bisa saja Sekda ini menjadi Kepala PD lagi. Putar lagi. Jadi, Staf Ahli, Kepala PD, dan Sekda itu harus sama. Di zaman saya, inilah yang saya bentuk, sehingga ke depan tidak ada lagi Sekda itu menjadi rebutan, karena Sekda juga akan diputar dan inilah yang saya bentuk di Surabaya mulai tahun depan,” kata dia.

Dalam Keputusan Wali Kota Surabaya yang baru diteken itu, ada sejumlah pasal dalam Perwali 117 tahun 2021 yang dilakukan optimalisasi, yaitu di Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. 

Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Staf Ahli mengikuti dan/atau memberikan saran/masukan pada rapat/diskusi pembahasan/perumusan kebijakan daerah yang meliputi antara lain pembahasan anggaran, pembentukan Produk Hukum Daerah, isu strategis atau hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya atas disposisi wali kota dan/atau Sekretaris Daerah dan/atau inisiatif sendiri untuk mendapatkan data, dokumen dan/atau informasi dari Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah wajib menyediakan dan memberikan data, dokumen, dan/atau informasi yang diminta oleh Staf Ahli, dan Staf Ahli membuat telaah staf kepada wali kota melalui Sekretaris Daerah untuk memberikan pendapatnya berdasarkan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperoleh.

Kemudian di Pasal 9, dijelaskan bahwa Staf Ahli melaksanakan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, mencakup tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan data, dokumen dan/atau informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Setelah itu di Pasal 10, dijelaskan bahwa Perangkat Daerah melibatkan Staf Ahli dalam penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan dan/atau penetapan; Perangkat Daerah melibatkan Staf Ahli dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan spasial, perencanaan sektoral, serta dokumen perencanaan lainnya; dan Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah mengundang Kepala Perangkat Daerah dalam rapat koordinasi untuk menindaklanjuti dan/atau memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah dan/atau penyusunan dokumen perencanaan; dan/atau membantu menyelaraskan program-program dari berbagai Perangkat Daerah.

Terakhir dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa Staf Ahli memberikan dukungan kebijakan melalui telaah staf; memberikan dukungan administratif melalui pembubuhan paraf persetujuan terhadap naskah dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan konsep Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan dan/atau penetapan; memperoleh akses data, dokumen dan/atau informasi dari Perangkat Daerah guna pelaksanaan asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan menghasilkan telaah staf dan intervensi kebijakan, berupa saran dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis yang merupakan hasil pelaksanaan asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Read More

KPU Surabaya Tetapkan Batasan Usia Bagi Pendaftar KPPS, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota KPU Kota Surabaya, Subairi mengumumkan tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Dalam pernyataannya, KPU Kota Surabaya memberikan batasan usia dalam rekrutmen anggota KPPS, yang dilaksanakan mulai 11 Desember hingga 25 Januari untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Subairi mengatakan, batasan usia untuk pendaftar KPPS maksimal adalah 55 tahun dan minimal 17 tahun. 

Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif berdasarkan pengalaman dan penelitian bersama KPU RI pada Pemilu tahun 2019 silam, dimana usia lebih dari 55 tahun diketahui lebih rentan dan masuk dalam kategori rawan. 

"Selain itu, pendaftar diharuskan melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat pendaftaran," kata Subairi, Senin (11/12). 

Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesehatan para penyelenggara pemilu. 

Melalui surat keterangan sehat, KPU Surabaya berupaya mencegah terjadinya kejadian yang memerlukan penanganan khusus, seperti pada tahun 2019.

"Karena banyak dari tahun 2019 itu yang meninggal karena penyakit bawaan atau komorbid," ungkap Subairi. 

Kendati demikian, masa pendaftaran yang singkat memicu KPU Surabaya untuk intensif melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar berbondong-bondong mendaftar di kelurahan. 

"Kami berharap, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk pembentukan 8.167 KPPS di Kota Surabaya dapat terpenuhi dengan partisipasi aktif masyarakat kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Surabaya Jadi Pilot Project Mitigasi Kebakaran Nasional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menyambut hangat kehadiran Tim Penilai Observasi Lapangan Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Tingkat Nasional Tahun 2023, di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berhasil terpilih menjadi pilot project dalam Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan di tingkat nasional. 

Keberhasilan Kader Madagaskar ini tak lepas dari upaya penurunan kasus kebakaran di rumah tangga, peningkatan kepemilikan APAR (Alat Pemadam Kebakaran Ringan), serta peningkatan kepemilikan peralatan P3K di wilayah tersebut.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya bersama TP PKK Kota Surabaya terlebih dahulu mengirimkan 3 program yang diajukan sebagai pilot project kepada Provinsi Jawa Timur. 

Ketiganya, ialah Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Perilaku Hidup Sehat, Keluarga Sehat Tangguh Bencana Peduli Lingkungan, dan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Siaga Bencana Kebakaran.

“Alhamdulillah, usulan ketiga kami yang diterima dan mendapat apresiasi hingga ke tingkat nasional. Ini menambah semangat, dan keguyuban kami untuk bisa menjaga atau meminimalisir bencana yang ada di Kota Surabaya, khususnya  kebakaran,” kata Bunda Rini Indriyani, Selasa (12/12).

Bunda Rini Indriyani menjelaskan, sejak awal TP PKK Kota Surabaya telah berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk memberikan pelatihan simulasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran bagi ibu rumah tangga. 

“Kami memberikan pelatihan kepada para ibu rumah tangga sehingga bisa melakukan penanganan pertama jika terjadi kebakaran. Bahkan, melalui program Bunda PAUD, kami mengadakan simulasi tanggap kebakaran untuk anak-anak PAUD, kami juga memberikan pelatihan simulasi kepada guru PAUD. Ini yang kami upayakan untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” jelasnya.

Dengan demikian, Bunda Rini Indriyani berharap kesadaran masyarakat Kota Pahlawan dalam mengantisipasi, serta melakukan penangan pertama jika terjadi kebakaran  bisa terus meningkat. Sebab, pada 3 menit pertama, peran warga sangat diperlukan jika terjadi kebakaran di perkampungan atau pemukiman penduduk.

“Surabaya merupakan kota besar, banyak rumah padat penduduk, dan cuaca cukup panas sehingga membuat kami bergerak bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya membentuk Kader Madagaskar agar bunda-bunda di rumah bisa tanggap ketika bencana kebakaran terjadi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Tim Bidang IV Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Nana Afrizal menyampaikan bahwa Kota Surabaya merupakan lokasi ke-37 yang tengah dikunjungi sebagai pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB).

“Kedatangan kami disini adalah melakukan observasi lapangan, tujuannya untuk mendapatkan data aktual dan faktual di lapangan. Berapa jumlah rumah tangga yang memiliki APAR, serta bagaimana peningkatannya? Kami akan datang ke rumah-rumah, apakah sesuai dengan yang dilaporkan,” kata Nana.

Oleh sebab itu, Nana berharap Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) dapat terus berlanjut di setiap wilayah di Indonesia guna meningkatkan kesadaran, dan kepedulian di tingkat rumah tangga dalam mengantisipasi maupun mengatasi kebencanaan.

“Kegiatan ini bukanlah perlombaan, gerakan ini adalah gerakan sustainable yang akan berkelanjutan dari tahun 2021 saat pertama kali diluncurkan, nanti pada akhirnya di tahun 2024 akan kami berikan apresiasi,” pungkasnya.

Read More

Ingatkan Warga Soal Cuaca Ekstrem, Wali Kota Eri Minta Jangan Berteduh di Bawah Pohon

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Kota Surabaya diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Kamis, (7/12) malam. 

Akibat itu, sejumlah kawasan sempat terjadi genangan di 24 titik dan pohon tumbang di 76 titik di Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, cuaca ekstrem kemarin malam terjadi sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengimbau kepada seluruh warga untuk mawas diri dan berdoa agar Kota Surabaya diberi keselamatan.

“Ini adalah hujan yang tidak seperti biasa, yang sudah diramalkan BMKG. Maka hari ini saya nyuwun (minta) tolong kepada warga Surabaya untuk selalu bersyukur, kita berdoa. Kalau melihat wilayah lain, setelah hujan pasti banjir, tidak seperti Surabaya, setelah hujan langsung surut,” kata Wali Kota Eri, Selasa (12/12).

Wali Kota Eri khawatir, selama musim hujan bulan ini akan rawan terjadi pohon tumbang. 

Maka dari itu, dia meminta kepada warga untuk tidak berteduh di bawah pohon ketika terjadi hujan disertai angin kencang seperti malam kemarin. 

Tak hanya meminta warga untuk waspada, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, sudah melakukan perantingan pohon secara masif untuk mencegah adanya pohon tumbang. 

Perantingan pohon itu dilakukan oleh DLH sejak sebelum musim hujan lalu.

“Yang saya khawatirkan bukan malah airnya, tapi tumbangnya pohon. Jangan sampai ada korban di Kota Surabaya. Maka itu, saya berharap, kalau hujan angin kayak kemarin jangan berteduh di bawahnya pohon, kalau sudah karena alam nggak bisa dilawan, mek iso njaluk dungone (cuma bisa minta doanya) warga Suroboyo,” imbaunya. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, Pemkot Surabaya masih berjibaku mengatasi genangan atau banjir hingga 2024 mendatang. 

Dia menjelaskan, prioritas penanganan banjir di 2024 adalah untuk perbaikan di kawasan Dukuh Kupang dan sekitarnya. 

“Jadi kita juga akan perbaikan, 2023 kan (penanganan banjir) prioritas kita ya, kalau di 2023 prioritas kita sudah nggak banjir kabeh (semua). Ini kan yang masuk prioritas tahun 2024, karena anggarannya besar,” ungkapnya. 

Wali Kota Eri menerangkan, banjir yang terjadi di kawasan Dukuh Kupang dan Banyu Urip semalam, itu disebabkan air hujan yang berasal dari jalan yang berada di dekat dua kawasan tersebut. 

Sehingga ketika hujan, air akan turun sehingga menyebabkan banjir. 

Ia menyebutkan, saat ini debit air yang turun ke dua kawasan itu sudah jauh berkurang. 

Sebelumnya, ketika hujan deras, bisa terjadi banjir setinggi leher orang dewasa. 

“Sekarang sepinggul, tidak sampai sedada. Itu alirannya bukan dari saluran tapi dari jalan, karena jalannya ada di dataran tinggi, dan dua kawasan itu berada di cekungan,” sebutnya. 

Sampai saat ini, Wali Kota Eri bersama jajarannya masih mencari solusi untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. 

Agar air yang dari atas tidak sampai turun ke bawah sehingga menyebabkan banjir di Dukuh Kupang dan Banyu Urip. 

“Yang atas ini (jalur air) harus dipotong, dipotong dari atas juga tidak mungkin karena sudah full rumah, karena itu sudah dari dulu hingga sekarang. Nah saat ini sedang mencari jalan agar yang dari atas tidak turun ke bawah,” paparnya. 

Dia menambahkan, target penanganan banjir di tahun 2023, sampai dengan pertengahan Desember, secara keseluruhan hampir selesai atau sekitar 98 persen. 

Dirinya memastikan, titik-titik yang dikerjakan pada tahun 2023 secara keseluruhan sudah tidak lagi terjadi banjir. 

“Yang dikerjakan di tahun 2023 insya allah sudah tidak ada banjir. Kalau seperti di Dukuh Kupang tidak bisa dikerjakan di bagian bawahnya, karena bawah ini tampungan dari atas sehingga kita buat saluran di atas,” tambahnya. 

Sementara itu, Lurah Dukuh Kupang Fahmi Fitra Ardiansjah membenarkan, di wilayah kerjanya sempat terjadi banjir. 

Fahmi menjelaskan, sebenarnya yang terjadi banjir itu ada dua wilayah, yakni Dukuh Kupang dan Putat Jaya. 

Dirinya mengungkapkan, banjir di kawasan ini terjadi karena letaknya berada dataran rendah, sehingga air hujan yang berada di dataran tinggi mengalir ke bawah. 

“Kontur tanah di situ posisinya memang cekung, titik terendahnya itu dilalui air. Memang kemarin ada tanggul atau pembatas sungai yang jebol juga sehingga memperparah keadaan,” ungkap Fahmi. 

Mengetahui kawasan tersebut banjir, Fahmi serta jajarannya tak tinggal diam. Sontak dia meminta bantuan Satgas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya untuk melakukan mitigasi di RT 04, RW 07 Kelurahan Dukuh Kupang.

“Tidak ada rumah yang terendam, karena posisinya lebih tinggi satu setengah meter dari jalan. Air tidak sampai masuk, hanya di depan rumah di jalannya,” ujarnya. 

Fahmi menambahkan, hingga saat ini masih melakukan evaluasi penanganan banjir di wilayah Dukuh Kupang dan Putat Jaya. 

Salah satunya, melakukan rekayasa pengalihan arus air sebelum mengalir ke kawasan Dukuh Kupang Gang Lebar,” pungkasnya. 

Read More

KPU Surabaya: Jangan Kesampingkan Para Pemilih Disabilitas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Subairi menekankan keterlibatan dan aksesibilitas difabel dalam tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 mendatang. 

Hal ini disampaikan dalam media gathering yang diselenggarakan oleh KPU Surabaya, Senin (11/12). 

Dalam pernyataannya, Subairi menjelaskan bahwa KPU Surabaya membuka pintu lebar bagi teman-teman difabel untuk terlibat dalam KPPS.

"Pendaftaran tidak hanya terbuka di tingkat KPPS, tetapi juga mencakup peluang untuk mendaftar sebagai anggota DPR, caleg, atau presiden, selama memenuhi persyaratan," kata Subairi.

Subairi menegaskan, tidak boleh ada penolakan terhadap pendaftaran teman-teman difabel selama memenuhi persyaratan dan mampu bekerja sesuai tuntutan jabatan. 

"KPU Surabaya berkomitmen untuk memberikan aksesibilitas tidak hanya dalam pendaftaran KPPS tetapi juga dalam seluruh proses pemilu," ujarnya. 

Dalam hal ini, Subairi menegaskan bahwa surat suara yang ramah disabilitas telah dipersiapkan, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipilih dengan pertimbangan aksesibilitas, termasuk persyaratan bahwa lokasi TPS harus berada di tempat datar tanpa tangga atau ketinggian.

"KPU Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap rekrutmen difabel, memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat berpartisipasi sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pemilihan," pungkasnya.

Read More

Surabaya Jadi Tuan Rumah Puncak Perayaan Natal Nasional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah perayaan keagamaan Natal Nasional pada 27 Desember 2023 mendatang. 

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) turut memilih Gereja Bethany Nginden Surabaya sebagai lokasi pusat perayaan Natal Nasional, dimana perhelatan tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh 30.000 jemaat Kristiani.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama masyarakat siap menjaga toleransi menjelang perayaan Natal Nasional yang dipusatkan di Kota Pahlawan. 

Karenanya ia pun optimis bahwa perayaan keagamaan tersebut dapat berjalan dengan aman. 

“InsyaAllah akan dilakukan Natal Indonesia ada di Kota Surabaya di Gereja Bethany. InsyaAllah Surabaya akan dijaga oleh warga Surabaya yang penuh dengan toleransinya, umat  muslim pasti akan ikut menjaga,” kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri telah berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dalam menjamin toleransi umat beragama di Kota Surabaya. 

“Masyarakat Surabaya khususnya yang beragama muslim toleransinya sangat tinggi karena kita juga diajarkan bagimu agamamu, dan bagiku agama ku,” ujarnya.

Ia berharap, umat muslim di Kota Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya, dapat tetap ikut berkontribusi dalam penjagaan dan pengamanan perayaan Hari Natal di seluruh gereja.

“Teman-teman muslim juga akan ikut menjaga seperti tahun-tahun yang lalu, kita juga memberikan pengarahan kepada gereja untuk pengamanan. InsyaAllah Surabaya akan dijaga oleh warga Surabaya yang penuh dengan toleransinya,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Libur Nataru 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi lonjakan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2024. 

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan libur Nataru di Kota Surabaya berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan telah menggelar rapat bersama jajarannya terkait kesiapan menghadapi libur Nataru 2024. 

Ia menyatakan akan memperbanyak petugas jaga di tempat-tempat wisata Surabaya.

"Jadi nanti setiap tempat, termasuk taman dan tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya akan diperkuat, diperbanyak pasukan yang akan ada di posisi itu," kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri mencontohkan, seperti di Romokalisari Adventure Land dan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang kerap menjadi destinasi wisata favorit masyarakat saat libur Nataru. 

Karenanya, pada libur Nataru 2024, pihaknya akan mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung.

"Kita sampaikan nanti pembelian tiket (KBS) menggunakan aplikasi dengan jumlah yang ada di kapasitas maksimal. Jadi kalau kapasitas maksimalnya itu sampai jam segini, maka kita perhitungkan yang saya minta kemarin sampai berapa jam, dia (pengunjung) baru bisa masuk lagi, masuk lagi. Ini masih dihitung sama teman-teman," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga menyatakan masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan kenaikan COVID-19. 

Ia mengharapkan adanya aturan dari pemerintah pusat, terkait hal tersebut.

“Jadi kita menunggu nanti seperti apa, apakah memang diperbolehkan (wisata) tetapi menggunakan masker atau dibatasi jumlahnya. Jadi kita menunggu aturan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Selain itu, Wali Kota Eri telah menyiapkan antisipasi terjadinya kemacetan akibat banyaknya kendaraan parkir di sekitar KBS seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Untuk itu, pihaknya telah menyediakan lahan parkir di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) untuk menampung kendaraan wisatawan.

"Tempat parkir (sekitar KBS) nanti kita nolkan untuk masuk ke TIJ. Jadi semuanya parkir di sana (TIJ) untuk menyebrang. Tapi nanti kita berikan banyak (petugas) Dishub dan Satpol PP untuk bantu menyeberangkan orang. Jadi nanti tidak boleh ada parkir di situ (sekitar KBS)," katanya.

Sementara itu, terkait pembangunan tunnel atau terowongan bawah tanah penghubung TIJ - KBS, Wali Kota Eri mengatakan jika lelangnya akan dilakukan kembali di awal tahun 2024. Hal ini dikarenakan lelang sebelumnya tidak ada yang menang.

"Kemarin sudah lelang tidak ada yang menang, karena mungkin harganya, waktu itu naik-naiknya harga, jadi orang mau menawar takut rugi. Semoga insyallah di tahun 2024, di bulan Januari kita lelang akan selesai," pungkasnya.

Read More

Penertiban APK di Surabaya Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu dan Panwascam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. 

Selain itu, penertiban APK tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota dan kenyamanan warga. 

Serta sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023, APK tidak boleh dipasang di jalan protokol, kecuali untuk billboard dan videotron.

Penertiban dilakukan Satpol PP Surabaya berdasarkan koordinasi dan hasil rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

"Untuk (APK) yang bentuk billboard dan videotron itu diperbolehkan, tapi yang lain tidak diperbolehkan. Sehingga saya sampaikan agar dikoordinasikan. Kalau ternyata di jalan protokol itu ada, ya sudah ambil semuanya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (11/12).

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga meminta kepada seluruh partai politik di Surabaya untuk mematuhi terkait aturan pemasangan APK. Jika ada APK yang melanggar aturan, maka akan ditertibkan.

"Saya juga berharap kepada seluruh teman-teman dari partai politik untuk menjaga Kota Surabaya. Kadang-kadang (APK) diambil pagi, malamnya dipasang. Diambil malam, paginya ada," katanya.

Terkait APK yang dipasang di jalan protokol namun tidak melintang pedestrian, Wali Kota Eri telah meminta Satpol PP berkoordinasi dengan Panwascam dan Bawaslu. 

Panwascam akan menentukan apakah APK tersebut melanggar peraturan atau tidak.

"Jadi saya minta koordinasi ke semua Panwascam untuk melihat mana yang melanggar, mana yang tidak, pemerintah melalui Satpol PP yang mengambil. Tetapi yang menentukan ini (APK) melanggar atau tidak dan harus dicopot atau tidak adalah dari Panwas," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, pihaknya telah menertibkan ratusan APK sejak awal masa kampanye. 

Penertiban dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu dan Panwascam.

"Penemuan di lapangan ada beberapa APK yang kami lihat memang ada pelanggaran. Seperti tidak boleh memaku di pohon, menutupi pedestrian sebagai hak pengguna jalan atau kemudian menempel di tiang listrik dan lain-lain," kata Fikser.

Berdasarkan catatan Satpol PP Surabaya, saat ini rata-rata ada sekitar 10-20 APK yang ditertibkan setiap hari. 

Namun, saat awal-awal masa kampanye pada 28 November 2023, jumlah APK yang ditertibkan mencapai ratusan.

"Kalau penertiban kita rata-rata ambil bisa 10-20 di berbagai titik. Tapi kalau yang pertama-pertama, memang jumlahnya banyak sekali awal-awal masa (kampanye). Itu terutama di jalan-jalan protokol, seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat," ujar Fikser.

Meski begitu, Fikser menyatakan, APK yang ditertibkan akan disimpan dengan baik di kecamatan masing-masing. 

Pihaknya akan mengembalikan APK kepada partai politik yang memasangnya.

"APK yang ditertibkan boleh diambil, itu kita lipat dengan baik, terus kemudian kita menyusunnya berdasarkan partai. Jadi nanti kalau ada yang kemudian merasa kok APKnya ada (dipasang), kemudian tidak ada, itu bisa menghubungi kecamatan terdekat," pungkasnya.

Read More

Penyebab Banjir yang Viral di Banyuurip dan Dukuh Kupang Surabaya Akibat Rumah Warga Tutupi Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Genangan setinggi pinggang orang dewasa saat hujan deras Kamis (7/12) lalu di kawasan Banyuurip dan Dukuh Kupang memantik reaksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini akhirnya melakukan sidak ke dua wilayah yang bersebelahan.

Dalam sidak ke kawasan perkampungan di Dukuh Kupang, Kecamtan Dukuh Pakis dan Banyuurip Kecamatan Sawahan yang sempat viral akibat banjir itu.

Wali Kota Eri tak sendirian. Ia didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Tampak di lokasi, sudah banyak petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya melakukan pengerukan saluran.

Menurut Wali Kota Eri, banjir yang terjadi kemarin (7/12) malam di kawasan Dukuh Kupang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi. 

Akan tetapi, ada rumah warga di kawasan ini yang letaknya berada di dalam cekungan dan bangunan menutupi saluran sehingga terjadi banjir. 

“Nah itu jalannya tinggi, itu langsung menjorok (menurun) begitu. Banyu Urip dan Dukuh Kupang kan banyak lokasi yang seperti itu,” kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri mengungkapkan, sejak 1976 kawasan ini sering banjir hingga saat ini. 

Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui DSDABM saat ini sedang mencari formula jitunya untuk mengatasi tersebut.

Saat sidak, Wali Kota Eri terlihat geram, karena mayoritas rumah di kawasan ini bangunannya menutupi saluran. 

Ia menyesalkan mengapa saluran di kawasan ini bisa sampai dibangun teras rumah oleh warga. 

Ia juga menegaskan, rumah warga yang menutupi saluran di sekitar Dukuh Kupang Gang Lebar itu, mau tidak mau harus dibongkar. 

“Ada saluran yang mengecil, itu karena apa? Karena ada (bangunan) rumah di tengah-tengah seperti itu, maka kita akan kembalikan lagi (fungsinya),” tegasnya.

Agar segera teratasi, Wali Kota Eri ingin jajarannya di DSDABM, kecamatan, dan kelurahan menggelar koordinasi bersama RT, RW, serta warga untuk membahas soal ini. 

“Jadi jangan sampai demi kepentingan satu, dua orang, tapi mengorbankan semua rumah. Semua harus berani amar ma’ruf nahi munkar, kalau ada yang nggak benar ya harus dibenarkan, maka warga harus mau teras-terasnya yang menutupi itu dibongkar untuk saluran,” katanya. 

Pada sidak kali ini, Wali Kota Eri menyempatkan diri berdiskusi bersama warga Dukuh Kupang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Nantinya, air akan dipotong (crossing) melalui jalan utama untuk disalurkan menuju ke sungai sehingga air tidak sampai melewati perkampungan warga. 

“Jadi kita potong, nantinya kita potong (alirannya) melewati jalan. Yang perkampungan, salurannya kita betulkan juga kita kasih box culvert. Rumah-rumah yang bangunannya di atas saluran itu dibongkar,” jelasnya.

Dia menambahkan, setelah proses perencanaan pembangunan selesai didiskusikan bersama RT/RW, akan segera dilakukan proses lelang. 

Setelah proses lelang, maka pada akhir Desember 2023 atau awal Januari 2024 pengerjaan box culvert bisa segera dilakukan. 

“Jadi langsung wes dikerjakno (sudah bisa langsung dikerjakan), saya yakin lah warga-warga ini selalu bersama-sama,” pungkasnya.

Read More

Pangkas Birokrasi, Wali Kota Eri Satukan Pelayanan Perizinan Hanya di DPMPTSP

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengubah sistem perizinan di 2024. Pengurusan perizinan itu, nantinya akan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, semua perizinan akan dijadikan satu. 

Sehingga, tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Jadi, tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat,” kata Wali Kota Eri, Senin (11/12).

Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi perizinan itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang. 

Dia berencana akan menuangkan aturan baru ini ke dalam peraturan wali kota (Perwali). 

“Sehingga perizinan akan menjadi cepat,” terangnya. 

Wali Kota Eri menjelaskan, selain memangkas birokrasi yang terlalu panjang. 

Ia juga ingin memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima. 

Yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan. 

“Tidak ada aplikasi lain-lainnya, sehingga ini akan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah,” jelasnya.

Wali Kota Eri memaparkan, reformasi birokrasi ini dijalankan sesuai dengan tujuannya dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya. 

“Yang menjadi visi saya adalah terkait kemiskinan dan investasi. Karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam. Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti,” paparnya. 

Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi saja, dia mengungkapkan, di tahun 2024 akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). 

Misal, ketika ada warga yang ingin mengurus KTP atau Kartu Keluarga (KK), hingga akta kematian, maka dalam waktu seminggu sudah harus jadi. 

Menurutnya, reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 justru akan memudahkan dan terkontrol secara baik. 

“Jadi ngontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga akan fokus pada programnya, kalau dia di bidang pendidikan ya fokus terhadap pendidikan, cipta karya fokus pada tata ruang, sehingga tidak terpecah dengan adanya perizinan,” terangnya. 

Dirinya menambahkan, sebelumnya sempat mengajukan konsep reformasi birokrasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas serta jajaran KEMENPAN-RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

“Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun depan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Kelas UMKM Melalui Aplikasi CAK BAPOK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya terus berinovasi dalam menekan inflasi dan meningkatkan kelas UMKM. 

Terbaru, Dinkopumdag Surabaya membuat aplikasi baru bernama CAK BAPOK (Cek Harga Kulak Bahan Pokok).

Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menjelaskan CAK BAPOK merupakan platform e-Commerce yang mempertemukan antara pedagang dengan penyedia barang untuk semua komoditi, baik dari distributor maupun kelompok tani/peternak dari daerah-daerah penghasil bahan pokok yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. 

Aplikasi ini akan menjawab semua kebutuhan pedagang untuk mendapatkan informasi komoditi bahan pokok dengan harga terbaik dan paling kompetitif.

“CAK BAPOK kami desain sekali klik, artinya dengan satu kali klik nanti akan muncul semua komoditi kebutuhan bahan pokok, sehingga pedagang mendapatkan pilihan informasi barang dan harga yang paling kompetitif. Jadi, ini akan memutus mata rantai yang terlalu banyak dari tangan ke tangan dan memastikan harganya lebih murah,” kata Dewi, Sabtu (9/12).

Menurutnya, dengan memutus mata rantai itu, maka pemkot akan bisa mengendalikan harga pasar dan tentunya juga akan bisa menekan inflasi di Kota Surabaya. 

Bahkan, hal itu juga akan berdampak pada UMKM di Surabaya. Ketika UMKM kulakan barang dengan harga murah dan dijual dengan harga yang kompetitif, maka pasti transaksinya akan semakin cepat dan semakin banyak omsetnya.

“Alhasil, UMKM Surabaya bisa naik kelas karena perputaran barang yang terjual juga semakin banyak. Jadi, aplikasi ini selain bisa mengendalikan inflasi, juga bisa meningkatkan kelas UMKM Surabaya,” katanya.

Ia juga menjelaskan lebih lanjut isi di dalam aplikasi itu. Diantaranya ada tools untuk pedagang pasar, pedagang toko kelontong, dan tools untuk distributor yang penggunaannya berbeda-beda. 

Bahkan, di dalam aplikasi ini juga ada tools IKP atau Indeks Kecukupan Pangan di Kota Surabaya.

“Contohnya kalau kita berbicara komoditas beras. Maka, di dalam aplikasi ini kita bisa tahu kebutuhan beras berapa dan ketersediaannya hingga saat ini berapa, sehingga kita bisa bilang ketersediaan pangan beras di Surabaya aman karena kita sudah punya data riil di dalam aplikasi itu,” kata dia.

Dewi juga memastikan distributor besar yang sudah tergabung dalam aplikasi ini sementara ini baru ada empat, yaitu RPH, Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS), Bulog, dan Koperasi Bina Raharja. 

Namun, ke depan distributor ini akan terus ditambah, termasuk para petani yang merupakan binaan dari DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kota Surabaya. 

“Rencana kita ke depan semuanya bisa masuk di sini, bisa mewadahi semua kebutuhan pasar,” tegasnya.

Sedangkan yang bisa memanfaatkan atau yang bisa membeli di aplikasi ini adalah semua pelaku usaha di Kota Surabaya. 

Namun, ia mengakui ada prioritas yang harus didahulukan, yaitu para pedagang pasar dan juga para pelaku usaha toko kelontong binaan Pemkot Surabaya. 

“Terutama para pelaku usaha yang berasal dari keluarga miskin, supaya mereka bisa naik kelas,” kata dia.

Dewi menambahkan, yang paling menarik dari aplikasi ini adalah para pedagang bisa kulakan tanpa harus keluar rumah atau keluar pasar lagi, karena nantinya barang yang sudah dipesan dan dibeli melalui aplikasi itu akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi atau kurir yang sudah disiapkan. 

Bahkan, kurirnya nanti akan diambil dari warga miskin yang telah terdata di internal Pemkot Surabaya.

“Jadi, kita sekalian pemberdayaan masyarakat, sehingga ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga miskin. Kita berharap dengan menjadi kurir di CAK BAPOK, mereka dapat menambah penghasilan lebih dan bahkan kalau bisa terangkis dari garis kemiskinan, dan ini sejalan dengan program pemkot dalam rangka mengentas kemiskinan di Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Sebut Beberapa Wilayah di Surabaya Masih Banjir karena Masuk Prioritas Penanganan Tahun 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, beberapa wilayah di kota pahlawan masih muncul genangan dan banjir memang baru masuk prioritas penanganan tahun 2024.

“Kalau 2023 (titik yang jadi) prioritas kami sudah tidak banjir semua. Jadi kalau seperti Dukuh Kupang terus yang posisi di Simo itu baru masuk anggaran 2024, karena anggarannya besar,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (9/12).

Sementara proyek penanganan banjir tahun 2023, kata Wali Kota Eri sudah hampir selesai, mencapai 90 persen.

“Di akhir tahun ini udah hampir 90 persen, tapi yang memang kami rencanakan di tahun 2023, hampir 98 persen. Jadi teman-teman bisa lihat kalau posisi-posisi yang dikerjakan tahun 2023 insya Allah gak ada banjir,” jelasnya.

Beberapa daerah itu misalnya Dukuh Kupang dengan kontur jalan berbentuk cekung, serta Simo dengan jarak permukiman dan sungai terlalu dekat.

“Tapi kalau yang seperti Dukuh Kupang itu gak bisa dikerjakan di bawahnya. Karna bawah ini tampungan dari atas, sehingga atasnya yang kami buat saluran tahun 2024. Seperti di saluran Simo, kita juga gak bisa nyalahkan. Memangnya ada sungai jarak berapa meter harus ada rumah. Kan harusnya gak boleh, harusnya dibuat penampungan,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Wali Kota Eri juga menyoroti para pebisnis yang mengubah kawasan rumah tinggal jadi usaha, harus disertai penyesuaian saluran limbah.

“Jalan Kartini itu dulu kan rumah tinggal, sekarang berubah jadi bisnis, salurannya gak diubah. Saya minta, izinnya ketika dirubah jadi bisnis, jadi rumah makan, yang tampungannya dulu pembuangan limbah dan airnya itu adalah rumah tinggal dan sekarang jadi rumah makan maka otomatis limbah-limbah juga dibuang di saluran. Seperti di Tidar juga wajib membuat limbah itu ketika dibuang, maka tidak lagi menjadi keras yang menghalangi saluran. Sehingga salurannya harus tetap bersih,” paparnya.

Titik-titik genangan dan banjir itu, lanjutnya akan dituntaskan 2024 mendatang dengan anggaran triliunan.

“Tetap, banjir ini triliunan, karena banjir ini kalau mau dilihat salahnya siapa, ya yang bikin rumah. Karena titik-titik tertentu yang tidak boleh ada rumah, itu ternyata dibangun rumah,” ungkapnya.

Diketahui, Hujan deras mengguyur Kota Surabaya semalam, Kamis (7/12) beberapa wilayah dilaporkan banjir dan muncul genangan meski kemudian surut.

Read More