Kabar Progresif

Jumat, 05 Januari 2024

Untuk Kesejahteraan Warga Surabaya, Komisi B Dorong PAD 2024 Lebihi Target

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mendorong supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2024, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sampai 30 Desember tahun 2023, PAD kota Surabaya yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,5 triliun. Sedangkan targetnya Rp5,1 triliun," kata Anas Karno, Jumat (5/1).

Sedangkan target keseluruhan PAD di tahun 2023, yang bersumber dari sembilan jenis pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain sebesar Rp6,5 triliun.

Legislator Fraksi PDIP tersebut menambahkan, menggenjot PAD di tahun 2024 yang bersumber dari pajak dinilai realistis.

Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemi di tahun 2022.

"Tingkat okupansi hotel, restoran, tempat hiburan sudah kembali normal. Karena tidak ada lagi aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ditambah pula relaksasi kepada wajib pajak ditiadakan. Begitu pula untuk pajak parkir, reklame, PBB, BPHTB," ujarnya.

Kemudian dari retribusi, dari harmoniasasi tarif PDAM dan kenaikkan tarif jasa potong hewan di RPH.

Begitu pula kenaikkan tiket KBS kemudian masuk wisata Romokalisari Adventure Land yang berbayar. Kebijakan ini bisa menambah kontribusi terhadap PAD.

Menurut Anas, tinggal bagaimana komitmen dinas terkait dan BUMD, supaya lebih serius lagi menggali potensi-potensi untuk memaksimalkan perolehan PAD.

"Dan tentunya mencegah kebocoran PAD, melalui mekanisme dan sistem yang baik. Apalagi di jaman digitalisasi seperti sekarang ini," terang Ketua Panitia Khusus Perda Retribusi dan Pajak Daerah Kota Surabaya tersebut.

Target PAD tahun 2024 sebesar Rp 5,061 triliun. Anas berharap perolehan PAD nantinya melebihi target.

Dengan perolehan PAD yang tinggi, tentunya akan membuat Pemerintah Kota Surabaya lebih leluasa memaksimalkan alokasi anggaran program.

Seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, pendidikan, UMKM dan lainnya. Yang muaranya untuk kesejahteraan warga Surabaya.

"Tahun 2024 APBD kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp10,9 triliun. Semoga saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa dikoreksi menjadi lebih baik. Seiring dengan bertambahnya PAD kita," pungkasnya.

Bersumber dari APBD Surabaya 2024, BLT Permakanan Sasar 8.310 Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai disalurkan pada Kamis (4/1) kemarin.

Penyaluran BLT permakanan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya Tahun 2024.

Penerima BLT permakanan pada tahun 2024 berjumlah 8.310. Warga penerima bantuan sosial (bansos) tersebut, masuk ke dalam data keluarga miskin Pemkot Surabaya.

"(Penerima) ada sekitar 8.310, peralihan dari program permakanan siap saji dan juga warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jum'at (5/1).

Menurut dia, anggaran untuk BLT permakanan ini masuk ke dalam belanja bansos.

Anggaran ini sama halnya seperti bansos dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

"Artinya apa, satu orang tidak bisa mendapatkan bantuan double (ganda). Jadi kalau dia sudah mendapat PKH dari pusat, maka dia tidak mendapatkan permakanan. Kecuali dia memilih mendapatkan permakanan dari pemkot dan PKH nya dilepas," paparnya.

Melalui skema tersebut, Anna berharap, ada pemerataan intervensi bantuan sosial kepada warga miskin.

Baik itu intervensi bansos yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya.

"Untuk BLT permakanan besarannya Rp200 ribu, diberikan setiap bulan selama setahun. Jadi besarannya sama dengan BPNT yang ada di pemerintah pusat Rp200 ribu," terangnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran BLT permakanan dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan.

Sementara untuk awal, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

"Insyaallah nanti (penyalurannya) dilakukan bertahap," tuturnya.

Sementara itu, Yani Sukmawati, warga Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Surabaya, merupakan ibu dari salah satu anak penerima BLT permakanan.

Ia mengaku sepakat dengan peralihan program permakanan siap saji menjadi bantuan tunai.

"Kalau menurut saya ya mending (dapat) BLT atau uang. Karena nanti (makanan siap saji), tidak sesuai makanan yang diberikan setiap hari dengan keinginan anak," kata Yani.

Karenanya, Yani pun lebih senang ketika Pemkot Surabaya mengalihkan program permakanan siap saji menjadi bantuan langsung tunai.

"Uangnya nanti untuk kebutuhan anak, terutama untuk makan," pungkasnya.

Pemkot Surabaya Mulai Salurkan BLT Permakanan Rp200 Ribu

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan.

Untuk tahap pertama, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Kamis (4/1).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, BLT permakanan sebesar Rp200 ribu diberikan setiap bulan.

BLT permakanan merupakan peralihan dari Program Permakanan di tahun 2023, yang kini disalurkan secara tunai.

"Untuk pertama ini disalurkan kepada 109 warga penerima di wilayah Kecamatan Pabean Cantian. Selanjutnya penyaluran dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan," kata Anna saat meninjau penyaluran BLT permakanan di Kantor Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

Dalam penyalurannya, Anna menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya menggandeng Bank Jatim.

Sedangkan untuk jadwal penyaluran, dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan.

"Daftar penerima BLT permakanan merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemkot Surabaya," ujar Anna.

Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, Anna menyebutkan bahwa penerima BLT permakanan juga tidak menerima bansos ganda.

Misalnya warga tersebut tidak menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

"Jadi penerima BLT permakanan pada tahun 2024 ini tidak ada yang menerima bansos ganda, seperti PKH atau BPNT dari pemerintah pusat," jelas dia.

Ia lantas menjabarkan, bahwa total penerima BLT permakanan se Surabaya pada tahun 2024, ada sebanyak 8.310 warga.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.045 penerima program permakanan triwulan IV tahun 2023 dan sisanya merupakan hasil updating data.

"Jadi ada penambahan data baru 7.265, sehingga total penerima BLT permakanan 8.310 warga. Penambahan data 7.265 ini merupakan hasil usulan dalam rapat bersama RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)," ungkapnya.

Selain itu, Anna memastikan bahwa syarat untuk pengambilan BLT permakanan pun cukup mudah.

Warga cukup datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa KTP. Sebelumnya penerima bansos akan mendapatkan undangan jadwal pengambilan dari kecamatan atau kelurahan setempat.

"Pengambilannya cukup pakai KTP, karena Pak Wali Kota Eri Cahyadi ingin mempermudah warga. Jadi hanya menunjukkan KTP, kemudian petugas tinggal verifikasi by NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sementara bagi warga yang sakit, seperti lansia, kita lakukan jemput bola," papar Anna.

Salah satu di penerima BLT permakanan adalah Heni Susiana, warga Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

Ia mengaku, menerima bantuan langsung tunai permakanan sebesar Rp200 ribu.

"Dapat uang tunai Rp200 ribu. Per bulannya katanya nanti juga dapat. Ini saya baru pertama kali ini (dapat BLT)," kata Heni.

Heni mengaku lebih senang ketika menerima bansos berupa uang tunai dibanding permakanan.

Sebab, kata dia, tidak semua masakan yang diterimanya itu bisa cocok. Namun jika bansos yang disalurkan berupa uang tunai, maka bisa dibelikan bahan makanan sendiri untuk dimasak.

"Kalau ini (bantuan langsung tunai) kan kita bisa beli bahan makanan sendiri, dimasak sendiri. Kalau dikasih makanan kadang-kadang tidak cocok sama masakannya," pungkasnya.

Dispendukcapil Surabaya Genjot Aktivasi IKD, Gandeng Instansi Lain dan Perusahaan Swasta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

Hingga saat ini aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang.

Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP.

"Sampai dengan hari ini capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Kamis (4/1).

Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD dikarenakan belum seluruhnya institusi memanfaatkan KTP digital tersebut.

Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD.

"Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, tentunya seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanannya," ujarnya.

"Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur saja masih Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD," sambungnya.

Karenanya, Eddy menduga, hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD.

Padahal, selama ini pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain hingga ke perusahaan-perusahaan swasta.

"Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk mensosialisasikan terkait IKD," ungkap dia.

Di sisi lain, Eddy menyebutkan bahwa untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya juga menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN yang ada di Surabaya.

Juga menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.

"Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD," jelas dia.

Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan bank-bank konvensional.

Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank konvensional berkantor pusat di Jakarta.

"Mereka (bank konvensional) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerjasama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratannya bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital," harapnya.

Eddy menambahkan pihaknya juga berencana menjalin kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD.

"Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerjasama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi," pungkasnya.

Mulai Tahun 2024, Pemkot Surabaya Terapkan Retribusi Tiket Masuk Romokalisari Adventure Land dan KRM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mulai tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan retribusi tiket masuk kepada pengunjung Romokalisari Adventure Land dan Kebun Raya Mangrove (KRM).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan retribusi ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Perda 7/2023. Hal ini sekaligus pula untuk mengembangkan fasilitas dan wahana di kedua tempat wisata tersebut.

"Kami terapkan per 1 Januari 2024. Kemudian, tentunya kami ke depan ada beberapa wahana yang kami kembangkan, salah satu faktornya itu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, Rabu (3/1).

Antiek menjelaskan, selain menjadi tempat wisata, Pemkot Surabaya juga menggunakan kedua destinasi tersebut sebagai pemberdayaan keluarga miskin (gamis).

"Di Adventure Land, kami masih menggunakan sebagian kegiatannya untuk pemberdayaan gamis, padat karya. Kalau yang di sana (KRM) hanya tiket masuk, wahananya tetap dikelola untuk kepentingan gamis," ujarnya.

Berdasarkan data DKPP Surabaya, besaran tarif masuk yang ditetapkan di KRM yakni Rp10.000 per orang untuk dewasa dan Rp5.000 per orang untuk anak-anak.

Kemudian di akhir pekan atau libur nasional, harga tiket KRM untuk dewasa Rp15.000 per orang dan Rp5.000 per orang untuk anak-anak.

Sedangkan harga tiket khusus pelajar yang ditetapkan Rp3.000 per orang.

Selain itu, DKPP juga menyediakan paket khusus atau terusan dengan tarif bervariasi di KRM.

Informasi terkait besaran harga tiket dan jenis paket terusan bisa diakses secara lengkap melalui akun instagram @dkppsurabaya.

Sementara untuk besaran tarif masuk yang ditetapkan di Romokalisari Adventure Land, pada hari biasa untuk usia dewasa Rp10.000 per orang, untuk anak-anak Rp5.000 per orang dan untuk pelajar Rp3.000 per orang.

Sedangkan di akhir pekan atau hari libur nasional, tarif masuk Romokalisari Adventure Land untuk dewasa Rp15.000 per orang dan untuk anak-anak Rp5.000 per orang.

Sedangkan harga tiket khusus pelajar yang ditetapkan Rp3.000 per orang.

Antiek menambahkan, salah satu program DKPP untuk pengentasan gamis adalah dengan memberikan kegiatan yang meningkatkan pendapatan mereka.

Sehingga gamis diharapkan bisa keluar dari garis kemiskinan.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa padat karya di Romokalisari Adventure Land dan KRM, juga mendukung program Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

"Jadi sama, kalau di Adventure Land ada pengembangan sesuai masterplan kami. Jadi secara bertahap akan kami tingkatkan. (Pengembangan) wahana mungkin sementara belum, tetapi lebih ke peningkatan fasilitas," jelas Antiek.

Sebagai informasi, Romokalisari Adventure Land merupakan destinasi wisata yang berlokasi dekat dengan Rusun Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya.

Destinasi wisata ini menawarkan berbagai jenis wahana untuk keluarga, seperti Arena Berkuda, ATV, Playground, Mini Zoo, Kano hingga Jetski.

Sementara Kebun Raya Mangrove (KRM), merupakan destinasi wisata yang memadukan konservasi dan edukasi.

KRM berlokasi di Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya.

Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai jenis wahana, seperti Perahu Air, Sepeda Air, Sekoci, Sepeda Angin hingga ATV.

Dispendukcapil Surabaya Akui Masih Ada Kendaka Mengoptimalkan Pelayanan Adminduk Selesai 24 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dispendukcapil Kota Surabaya berupaya mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) agar bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari.

Namun sayangnya masih mengalami kendala, salah satunya soal persyaratan yang diajukan pemohon kurang lengkap.

"Pemohon itu ketika mengajukan untuk mendapatkan pelayanan sudah dapat E-kitir dimasukkan melalui Klampid New Generation (KNG), kemudian masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di pusat, tetapi terkadang persyaratan itu kurang, sehingga kami komunikasikan lagi dengan pemohon agar melengkapinya," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto, Rabu (3/1).

Menurut Eddy, salah satu persyaratan yang biasa tidak dilengkapi oleh pemohon adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

"Misalnya (akta) kematian itu ada surat tersebut, intinya saat persyaratan lengkap bisa selesai 24 jam," ungkap dia.

Di samping itu, Eddy menyebut kendala lain yang biasa dihadapi dalam menyelesaikan adminduk 24 jam yakni nomor telepon.

Biasanya, pemohon tidak mencantumkan nomor telepon dengan valid.

Hal ini yang kemudian membuat petugas kesulitan saat akan memberi informasi terkait syarat pengurusan yang harus dilengkapi.

"Jadi kami mohon bagi warga yang melakukan permohonan pelayanan, baik secara mandiri maupun melalui petugas di kelurahan atau di balai RW kalau memasukkan nomor telepon dan email yang sesuai," katanya.

Sedangkan untuk KTP konvensional, Eddy memastikan apabila jumlah blanko mencukupi, maka proses pencetakan dilakukan semaksimal mungkin.

"Makanya kami arahkan warga memanfaatkan IKD. Namun, kalau blankonya ada, kami cetak hingga selesai," ujarnya.

Eddy menyatakan bahwa Dispendukcapil akan memprioritaskan pencetakan KTP konvensional bagi pemohon baru atau usia 17 tahun.

Termasuk pula terhadap warga yang kehilangan kartu identitas kependudukan.

"Kalau yang sudah punya KTP tetapi dia mau ganti, misalnya gelar, kami tahan dulu," pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta Dispendukcapil mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari.

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemkot dalam percepatan pelayanan publik dan memangkas rantai birokrasi pada tahun 2024.

"Jadi pelayanan adminduk seperti KTP (digital), akta kematian, perubahan akta, memasukan akta, itu sehari harus jadi. Ketika sudah masuk ke kelurahan, Balai RW, masuk ke aplikasi, maka maksimal besok di 24 jam harus selesai," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (2/1).

Wali Kota Eri menyebut, bahwa akan ada sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi petugas yang melakukan keterlambatan.

Ini karena proses administrasi kependudukan sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama.

"Karena izin itu tidak lama. Kan izin sudah pasti syaratnya, kenapa sampai terlambat. Kecuali kalau blangko KTP,"" ujarnya.

Terkait cetak KTP konvensional, Wali Kota Eri mengimbau warga Surabaya tidak perlu khawatir.

Sebab, pemerintah pusat telah mengganti KTP konvensional dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau e-KTP.

"Kalau KTP (konvensional) jangan bilang terlambat. Karena masyarakat Surabaya ini kalau tidak pegang KTP, tidak dicetak, itu gak marem (tidak puas). Tetapi saya katakan untuk warga Surabaya, sekarang sudah diganti KTP digital," terangnya.

Menurutnya, pencetakan KTP konvensional bisa dilakukan apabila blangko dari pemerintah pusat tersedia.

Namun sebagai gantinya, warga bisa memanfaatkan IKD atau KTP Digital.

"Karena yang namanya blangko KTP itu sudah ada antreannya. Jadi jangan mengatakan (cetak KTP) terlambat, tapi lihat ketika dia urus KTP, kalau mau cetak KTP, dia di urutan nomor berapa," imbuhnya.

Nah, ketika antrean cetak KTP konvensional masih panjang, warga tersebut sementara waktu bisa menggunakan IKD.

Aktivasi IKD bisa dilakukan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

"Misal dia (cetak KTP) di urutan 600, yang datang 300, yang dikasih 300 dulu, yang 600 tidak bisa duluan. Jadi semua pelayanan publik sehari jadi, kecuali untuk cetak KTP, karena kita tunggu blangko dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Beri Pengarahan pada Guru dan Kepala Sekolah, Wali Kota Eri Cari Skema Optimalkan BOPDA untuk Swasta yang Membutuhkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengawali tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada segenap Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta kepada para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP Negeri maupun Swasta se-Surabaya, di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.

Sebab, Kota Pahlawan memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Wali Kota Eri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan, serta terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin dinamis.

“Saya mengingatkan lagi di tahun 2024, jadi saya bilang tidak ada lagi pungutan apapun. Sudah saya sampaikan sejak 2023, jadi jangan sampai ada lagi,” kata Wali Kota Eri.

Selanjutnya, Wali Kota Eri berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak.

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.

“Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), dan ada yang tidak. Maka sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,” jelasnya.

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

Ia pun meminta untuk dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta.

“Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. BOPDA ini untuk yang tidak mampu,” tegasnya.

Wali Kota Eri menuturkan bahwa sekolah swasta yang terdapat anak dari keluarga miskin akan mendapatkan BOPDA.

Tetapi, jika sekolah tersebut dinilai sudah mampu dengan kemampuan membangun gedung, memiliki jumlah murid yang banyak hingga ada yang inden maka BOPDA diberikan kepada sekolah swasta lainnya.

“BOPDA diberikan ke sekolah swasta lainnya yang kelasnya masih sedikit, sehingga sekolah swasta lainnya bisa meningkatkan kemampuannya, akhirnya bisa sederajat. Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP nya, tolong sadar jangan di bebankan ke BOPDA,” tegasnya.

Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menyampaikan bahwa pihaknya akan mengatur standar minimal pemberian BOPDA.

Langkah pertama yang dilakukan adalah Dispendik Surabaya akan segera merumuskan hal tersebut bersama MKKS dan K3S.

Dimana alokasi dana BOPDA mencapai Rp500 Miliar yang mencangkup untuk pembiayaan SD dan SMP Negeri dan Swasta.

Perinciannya, jenjang SD/Mi mencangkup 350 sekolah dengan alokasi Rp250 Miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencangkup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.

Formulasi BOPDA itu dihitung berdasarkan rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp3 jutaan dan jenjang SMP/Mts Rp5 jutaan.

“Terkait BOPDA nanti kita bikin standar minimalnya. Pembiayaan nanti kita sosialiskan, kita rumuskan bersama K3S dan MKKS swasta. Kita musyawarah, nanti bisa diukur dari SPP nya, SPP untuk kegiatan apa saja? Misalnya ada kegiatan akademik, ekstrakurikuler, ada kegiatan yang pendampingan. Ini nanti dirumuskan,” kata Yusuf.

Ia melanjutkan, kegiatan apa saja yang ada di sekolah tersebut, ada atau tidaknya murid inden, hingga bangunan atau gedung sekolah juga menjadi penentu parameter dalam menentukan pemberian BOPDA.

“Kita sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kita sampaikan, kita godog, untuk mencapai win-win solution agar semua bisa menerima,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Minta Dishub Surabaya Intens Cegah Parkir Liar, Berakibat PAD Bocor

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Retribusi parkir tepi jalan umum, menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Namun demikian, yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi kebocoran PAD karena disebabkan parkir liar.

Karenanya, pada tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) intens melakukan pengawasan.

Ia pun meminta pengawasan dimaksimalkan di titik yang terdapat tanda larangan parkir.

"Setiap ada tanda larangan parkir, maka selama jam kerja, plus 5 jam berikutnya, maka harus ada petugas (Dishub) di titik itu," kata Wali Kota Eri, Rabu (3/1).

Wali Kota Eri mengungkap sering melihat kendaraan parkir harian di titik yang ada tanda larangan parkir.

Menurut dia, hal itu yang menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD dari retribusi parkir.

"Ada tanda larangan parkir besar, di sana ada mobil sampai dinoan (harian), terus (PAD) tidak bocor bagaimana. Makanya saya bilang mulai jam 7 pagi sampai 4 sore, lalu shift kedua sampai jam 11 malam (ada petugas), sehingga tidak ada mobil parkir di sana. Itu kerja cerdas untuk meningkatkan PAD," tegasnya.

Menurut dia, pencegahan terhadap kebocoran retribusi parkir, bisa dilakukan Dishub Surabaya dengan memanfaatkan digitalisasi.

Misalnya, Dishub memasang CCTV di setiap restoran untuk mengawasi parkir tepi jalan umum di area tersebut.

"Yang restoran juga begitu. Kalau cerdas lagi, setiap restoran itu dikasih CCTV di jalannya, untuk menghantam (memantau) parkirnya, berapa mobil yang parkir. Jadi ada mobil parkir langsung kebaca CCTV," paparnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga meminta Dishub menyampaikan laporan pendapatan retribusi parkir per hari.

Laporan yang disampaikan berupa jumlah retribusi yang diterima dan berapa kekurangan dari target yang belum tercapai.

Dengan demikian, diharapkan ada perbaikan untuk mencapai target retribusi parkir pada keesokan harinya.

"Jadi saya minta setiap hari orang yang menjadi nomor satu, harus membuat laporan dimasukan kepada Kepala PD (Perangkat Daerah). Yang dimasukkan dalam laporan itu harus sesuai dengan tupoksinya, jadi kelihatan," jelas dia.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa Surabaya tidak boleh dimiliki kelompok atau orang-orang tertentu.

Sebab, Kota Pahlawan adalah milik rakyat Surabaya.

Makanya, ia meminta pada tahun 2024, seluruh pejabat struktural pemkot bekerja maksimal untuk mengubah Surabaya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Saya yakin tahun 2024 kita bisa membangun Surabaya lebih baik lagi. Yang terpenting punya keyakinan, punya ketegasan, tapi tetap memiliki jiwa yang santun dan lembut," tandasnya.

Mayjen TNI Rafael Hadiri Peresmian Terminal Tipe A di Jawa Timur

Madiun, KABARPROGRESIF.COM Presiden RI Joko Widodo saat ini telah meresmikan empat terminal tipe A.

Dari keempat Terminal tersebut, dua diantaranya terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kota Blitar dan Kota Madiun.

Peresmian yang dilakukan secara virtual pada Selasa (02/01/2024) tersebut, turut disaksikan oleh sejumlah pihak, salah satunya Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

Dijelaskan Pangdam, peresmian Terminal tipe A di Jawa Timur tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjang peningkatan perekonomian, kelancaran pengiriman hasil UMKM serta peningkatan lalu lintas penumpang keluar masuk Wilayah Madiun yang juga dapat mendorong wisatawan baik lokal maupun asing.

“Peresmian ini merupakan bentuk kemajuan transportasi di Jawa Timur,” ucap Mayjen TNI Rafael.

Tak hanya itu saja, keberadaan Terminal tersebut juga sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. “Sehingga keluhan-keluhan itu harus dijawab,” ungkap Pangdam.

Selain Pangdam Brawijaya, peresmian empat Terminal secara virtual oleh Presiden RI dan Menhub Budi Karya Sumadi tersebut, turut disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Istu Subagyo dan Danrem 081/DSJ, Kolonel Inf Sugiyono dan beberapa pihak, serta instansi terkait lainnya.

Jalin Sinergitas dan Pererat Silaturahmi, Pangkoarmada II Courtesy Call Ke Kapolda Jatim

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjalin sinergitas dan mempererat silaturahmi, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan kerja atau Courtesy Call (CC) ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Irjen. Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si., bertempat di Markas Polisi Daerah Jawa Timur, Jl. A. Yani Surabaya, Selasa (2/1).

Adapun tujuan kegiatan Courtesy Call yang dilaksanakan tersebut merupakan ajang silaturahmi untuk memperkenalkan diri sebagai Panglima Koarmada II yang baru dan juga untuk meningkatkan kerja sama, serta mempertebal sinergitas diantara kedua instansi.

Pangkoarmada II mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Kapolda Jatim dan staf, harapanya jalinan silaturahmi dan kerjasama antara Koarmada II dan Polda Jatim tetap selalu terjaga, sehingga dapat menciptakan kondusifitas di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa memasuki Tahun Politik ini Koarmada II siap bekerja sama dengan Polda Jatim untuk melancarkan terselenggaranya Pemilu supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Pemkot Surabaya Optimalkan Pelayanan Adminduk Selesai 24 Jam, Kecuali KTP Konvensional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari.