Dispendik Surabaya Yakin Sekolah Negeri Tak Akan Langgar Aturan dalam PPDB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan di seluruh sekolah negeri tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan selama proses PPDB berlangsung.

“Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Sabtu (6/1).

Yusuf menjelaskan, pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, Dispendik Surabaya juga terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik. 

Diantaranya, bersama-sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mempromosikan sekolah swasta.

“Membranding sekolahnya dari performa, hingga program yang ada di sekolahnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” jelasnya.

Tak hanya sampai di situ, Yusuf mengaku bahwa Dispendik Surabaya tengah menyiapkan skema penerimaan siswa inklusi di seluruh sekolah SD dan SMP pada tahun ajaran baru. 

Sebab, seluruh anak di Kota Surabaya mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses ruang pendidikan.

“Kami ajak guru menyesuaikan, contoh guru kelas satu dan dua di SD kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK (anak berkebutuhan khusus) memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman lainnya di kelas,” pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025 ke depan. 

Karenanya, Wali Kota Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB nantinya. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. 

Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Pahlawan.

Pertama, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan SD dan SMP Negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa diluar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

“Dan kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/1).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan kesana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Sebab, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. 

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. 

Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” pungkasnya.

Read More

Jual Minhol Tanpa Izin, Satpol PP Segel RHU di Surabaya Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin. 

Penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapatkan Bantuan Penertiban (Bantip) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

“Jadi, penyegelan ini untuk menindaklanjuti Bantip dari Dinkopdag terkait dengan pelanggaran Perwali No.116 tahun 2023,” kata Kasatpol PP Surabaya M. Fikser, Sabtu (6/1).

Menurutnya, mereka ini sudah mengantongi izin restoran dan izin bar. 

Namun, mereka menjual minuman beralkohol tipe A, B, dan C yang tidak memiliki izin. 

Bahkan, mereka ini juga melakukan pelanggaran terkait dengan izin usahanya.

Sebelum dilakukan penyegelan, mereka sudah diberikan beberapa surat sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pemberitahuan serta teguran. 

“Jadi, prosedur yang disampaikan sudah lengkap, kami sudah kirim surat pemberitahuan, surat teguran sampai SK penyegelan sudah kami berikan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan ini merupakan penyegelan sementara sampai pemilik usaha itu mengajukan surat permohonan buka segel. 

"Ini penutupan sementara, sampai mereka mengajukan surat permohonan pembukaan segel. Nantinya mereka harus memiliki surat komitmen bahwa tidak menjual minuman beralkohol," tegasnya.

Sesuai perintah Wali Kota Surabaya, Fikser juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku usaha RHU yang terindikasi melakukan pelanggaran. 

"Sesuai Perda no. 1 tahun 2023 serta Perwali no. 116 tahun 2023, kami akan tindak tegas dan akan lakukan pengawasan berkala terhadap RHU yang ada di Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Tegaskan Komitmennya Tak Beri Celah Kecurangan dalam PPDB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025 ke depan. 

Karenanya, Wali Kota Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB nantinya. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. 

Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Pahlawan.

Pertama, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan SD dan SMP Negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa diluar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

“Dan kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (6/1).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan kesana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Sebab, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. 

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” pungkasnya.

Read More

Cegah Banjir, Wali Kota Eri Resmikan Rumah Pompa Gresikan Kecamatan Tambaksari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah meresmikan dua rumah pompa, yakni rumah pompa Elveka Kebonsari dan rumah pompa Sentra Wisata Kuliner (SWK) Karah, pada Jumat (27/10) lalu. 

Kini di awal tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan rumah pompa Gresikan Tambaksari, di Jalan Gresikan Tambaksari, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jumat (5/1) sore. 

Wali Kota Eri menuturkan bahwa pembangunan rumah pompa Gresikan Tambaksari ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyelesaikan persoalan banjir. 

Sebab, rumah pompa Gresikan Tambaksari memiliki peran strategis dalam mengelola air di wilayah tersebut guna membantu mengurangi mengatasi tantangan banjir.

Dengan adanya fasilitas ini, Wali Kota Eri berharap dapat lebih efektif dalam menangani curah hujan yang tinggi dan meminimalkan risiko banjir.

“Saya memiliki grup Forkom (Forum Komunikasi) yang sudah saya ikuti selama satu tahun (2023), di situ saya semakin mengetahui titik-titik di Surabaya yang masih ada genangan air. Karena pada waktu saya menjabat Walikota pertama kali setelah dilantik, saya melihat ada 350 catchment area yang ada genangan air,” kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, 350 catchment area atau daerah tangkapan air  yang timbul genangan air ini berasal dari saluran sekunder. 

Artinya, jika sebanyak 350 catchment area ini terdapat genangan air, kemungkinan ada ratusan di titik saluran tersier yang juga terdapat genangan air.

“Sehingga dari 350 itu sekarang menjadi 250 catchment area. Tahun ini yang kita sentuh adalah 250 casement area yang menjadi skala prioritas,” jelasnya.

Sehingga, ia menegaskan dalam melakukan penentuan anggaran harus ada skala prioritas. 

Seperti dalam menyelesaikan banjir, maka dapat diselesaikan selama berapa tahun? Karenanya, Wali Kota Eri berharap warga Surabaya harus mendapatkan edukasi untuk menyelesaikan persoalan banjir, nantinya anggaran akan diprioritaskan untuk penanganan banjir terlebih dahulu. 

“Sisanya baru untuk yang lain, karena tidak bisa satu masalah diselesaikan dalam satu. Maka harus punya skala prioritas yang disepakati dengan warga Surabaya,” tegasnya.

Lewat sistem tersebut, pencegahan banjir tidak bisa dilakukan hanya membuat dengan saluran saja. 

Ia mencontohkan seperti di kawasan Jalan Karanggayam, dan Jalan Jagiran, Kota Surabaya yang merupakan wilayah rendah. 

“Di wilayah rendah tidak mungkin (air) masuk ke sungai yang ada, sehingga diperlukan rumah pompa, karenanya di bangun rumah pompa. Ini fungsinya untuk mencegah munculnya titik banjir yang ada di Kota Surabaya,” terangnya.

Dimana alokasi dana untuk penanganan banjir di Kota Pahlawan tahun 2024 mencapai Rp700 miliar yang juga mencangkup perbaikan saluran air yang ada di perkampungan. 

Sebab, sebelumnya, Wali Kota Eri bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya telah melakukan penandatanganan dengan RT/RW, serta LMPK hampir di seluruh tingkat RW untuk menyelesaikan persoalan banjir.

“Karena di setiap wilayah RT/RW juga mungkin ada 10 titik yang banjir, tapi prioritasnya 5 dulu yang dikerjakan. Ini yang dikerjakan di 2024 yang InsyaAllah akan kami selesaikan di bulan Maret,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua LPMK Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Sentot Purwanto menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri beserta jajaran Pemkot Surabaya yang telah mewujudkan pembangunan rumah pompa Gresikan Tambaksari untuk mencegah adanya resiko banjir saat musim penghujan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya yang mewujudkan pembangunan rumah pompa ini. Sebab, rumah pompa ini sangat vital karena membantu dalam mengurai aliran air hujan untuk dibuang ke sungai. Serta awal di bulan ini ada pelaksanaan pekerjaan U-Ditch (saluran) di wilayah Kelurahan Ploso, Pacarkeling, dan Pacarkembang,” pungkasnya.

Read More

Ratusan Lansia di Griya Werdha Jambangan Ikuti Sosialisasi Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Werdha, Kecamatan Jambangan, Jumat (5/1). 

Sosialisasi Pemilu kali ini, ditujukan kepada ratusan lanjut usia (lansia) pemilih tetap penghuni UPTD Griya Werdha Jambangan.

Tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di UPTD Griya Werdha saat ini sebanyak 204 orang lansia. 

“Sosialisasi ini tidak hanya untuk mengurangi terjadinya golput, akan tetapi sosialisasi ini juga untuk mengedukasi semua masyarakat yang memiliki syarat sebagai pemilih. Khususnya kelompok rentan lansia,” kata Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, KPU Kota Surabaya, Naafilah Astri Swarist.

Pada kesempatan ini, KPU Kota Surabaya tak hanya mensosialisasikan Pemilu 2024 kepada para penghuni UPTD Griya Werdha Jambangan saja, akan tetapi juga kepada 43 lansia penghuni UPTD Kalijudan. 

Naafilah menjelaskan, sosialisasi ini sudah kesekian kalinya, petugas KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya juga sempat melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024. 

“Jadi tidak hanya mengurangi golput, akan tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Griya Werdha ini. Petugas PPK juga beberapa kali melakukan sosialisasi di sini,” jelasnya. 

Dalam sosialisasi kali ini, Naafilah menerangkan soal tata cara pemilihan Kartu Suara Pemilihan Presiden, Kartu Suara DPR RI, Kartu Suara DPD RI, dan Kartu Suara DPRD tingkat I. 

“Hari ini kami lakukan sosialisasi terkait surat suara, dengan gambar partai diganti buah, kemudian ada nama-nama seperti itu,” terangnya.

Di samping itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menyampaikan, di UPTD Griya Werdha Jambangan nantinya akan satu Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan jumlah DPT 204. 

Menurutnya, sosialisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kota Surabaya ini perlu dilakukan kepada lansia karena mereka mempunyai hak sebagai pemilih.

Selain di UPTD Griya Werdha, Anna menyebutkan, KPU Kota Surabaya sebelumnya juga sempat melakukan sosialisasi di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. 

“Nanti di Keputih itu ada dua TPS, yakni TPS reguler dan TPS khusus. Sedangkan yang di Kalijudan, itu ada satu TPS,” sebut Anna. 

Untuk memudahkan lansia berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Dinsos Kota Surabaya juga akan memberikan fasilitas nonton bareng (nobar) debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) melalui televisi. 

Menurut Anna, cara ini akan memudahkan para lansia dalam mengingat sosok capres dan cawapres yang akan dipilih dalam pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. 

“Di semua liponsos juga begitu (nobar). Sejak awal debat kemarin juga sudah ikut menonton bersama seluruh penghuni UPTD,” pungkasnya. 

Sebelumnya, KPU Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi di UPTD Liponsos Keputih pada (19/12). 

DPT di Liponsos Keputih, ada sebanyak 229 orang yang akan melakukan pemilihan suara di TPS Khusus dan 361 orang memilih di TPS reguler.

Read More

Dinsos Surabaya Jemput Bola Salurkan BLT Permakanan bagi KPM Sakit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya melakukan jemput bola dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan ke rumah warga. 

Skema ini dikhususkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang mengalami keterbatasan atau sakit.

Seperti yang dilakukan jajaran Dinsos Surabaya pada Kamis (4/1). 

Petugas mendatangi langsung salah satu rumah KPM di wilayah Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. 

Sebab, KPM kategori lansia tersebut, tidak bisa datang ke kantor kecamatan untuk mengambil BLT permakanan karena tengah terbaring sakit.

"Seperti yang kemarin di Pabean Cantian, kalau memang dia tidak bisa datang, berhalangan karena sakit atau apapun, kita akan antar (BLT permakanan) itu ke rumahnya. Itu sudah menjadi SOP kita," kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jumat (5/1).

Anna menjelaskan, dalam program BLT permakanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Bank Jatim. 

Karenanya, dalam setiap penyaluran, petugas Dinsos datang bersama Bank Jatim. 

Pun demikian saat jemput bola bagi KPM sakit, petugas Dinsos hadir ke rumah warga juga bersama Bank Jatim.

"Jadi yang datang petugas Dinsos bersama Bank Jatim, karena yang bawa uang kan dari bank. Jadi kita bersama-sama, datangnya ke sana," tuturnya.

Anna mengungkapkan, penerima BLT permakanan tahun 2024, berjumlah total 8.310 warga. 

Pihaknya pun menargetkan, salur BLT permakanan di bulan Januari 2024, bisa rampung pada Kamis (11/1).

"Insyaallah 8.310, kami usahakan pada Rabu (10/1) sudah selesai, maksimal Kamis (11/1). Sehingga nanti harapan kita 100 persen BLT bisa diterima oleh KPM masing-masing," harap dia.

Selain itu, Anna juga menyatakan, ke depan penyaluran BLT permakanan bisa dimulai setiap awal bulan. 

Ia mengusahakan penyalurannya sebelum tanggal 5 sudah rampung.

"Karena kemarin masih awal tahun, tanggal 1 Januari libur, baru tanggal 2 (masuk), sehingga proses keuangan belum normal. Sehingga nanti harapan kita di awal bulan, sebelum tanggal 5 sudah bisa cair semuanya," tuturnya.

Sebagai diketahui, sejak Kamis 4 Januari 2024, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan program BLT permakanan. 

Bantuan tunai sebesar Rp200 ribu yang diberikan setiap bulan tersebut, merupakan peralihan dari program permakanan siap saji.

Read More

Untuk Kesejahteraan Warga Surabaya, Komisi B Dorong PAD 2024 Lebihi Target

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mendorong supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2024, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sampai 30 Desember tahun 2023, PAD kota Surabaya yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,5 triliun. Sedangkan targetnya Rp5,1 triliun," kata Anas Karno, Jumat (5/1).

Sedangkan target keseluruhan PAD di tahun 2023, yang bersumber dari sembilan jenis pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain sebesar Rp6,5 triliun.

Legislator Fraksi PDIP tersebut menambahkan, menggenjot PAD di tahun 2024 yang bersumber dari pajak dinilai realistis. 

Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemi di tahun 2022.

"Tingkat okupansi hotel, restoran, tempat hiburan sudah kembali normal. Karena tidak ada lagi aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ditambah pula relaksasi kepada wajib pajak ditiadakan. Begitu pula untuk pajak parkir, reklame, PBB, BPHTB," ujarnya.

Kemudian dari retribusi, dari harmoniasasi tarif PDAM dan kenaikkan tarif jasa potong hewan di RPH. 

Begitu pula kenaikkan tiket KBS kemudian masuk wisata Romokalisari Adventure Land yang berbayar. Kebijakan ini bisa menambah kontribusi terhadap PAD.

Menurut Anas, tinggal bagaimana komitmen dinas terkait dan BUMD, supaya lebih serius lagi menggali potensi-potensi untuk memaksimalkan perolehan PAD. 

"Dan tentunya mencegah kebocoran PAD, melalui mekanisme dan sistem yang baik. Apalagi di jaman digitalisasi seperti sekarang ini," terang Ketua Panitia Khusus Perda Retribusi dan Pajak Daerah Kota Surabaya tersebut.

Target PAD tahun 2024 sebesar Rp 5,061 triliun. Anas berharap perolehan PAD nantinya melebihi target. 

Dengan perolehan PAD yang tinggi, tentunya akan membuat Pemerintah Kota Surabaya lebih leluasa memaksimalkan alokasi anggaran program. 

Seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, pendidikan, UMKM dan lainnya. Yang muaranya untuk kesejahteraan warga Surabaya.

"Tahun 2024 APBD kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp10,9 triliun. Semoga saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa dikoreksi menjadi lebih baik. Seiring dengan bertambahnya PAD kita," pungkasnya.

Read More

Bersumber dari APBD Surabaya 2024, BLT Permakanan Sasar 8.310 Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai disalurkan pada Kamis (4/1) kemarin. 

Penyaluran BLT permakanan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya Tahun 2024.

Penerima BLT permakanan pada tahun 2024 berjumlah 8.310. Warga penerima bantuan sosial (bansos) tersebut, masuk ke dalam data keluarga miskin Pemkot Surabaya.

"(Penerima) ada sekitar 8.310, peralihan dari program permakanan siap saji dan juga warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jum'at (5/1).

Menurut dia, anggaran untuk BLT permakanan ini masuk ke dalam belanja bansos. 

Anggaran ini sama halnya seperti bansos dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

"Artinya apa, satu orang tidak bisa mendapatkan bantuan double (ganda). Jadi kalau dia sudah mendapat PKH dari pusat, maka dia tidak mendapatkan permakanan. Kecuali dia memilih mendapatkan permakanan dari pemkot dan PKH nya dilepas," paparnya.

Melalui skema tersebut, Anna berharap, ada pemerataan intervensi bantuan sosial kepada warga miskin. 

Baik itu intervensi bansos yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya.

"Untuk BLT permakanan besarannya Rp200 ribu, diberikan setiap bulan selama setahun. Jadi besarannya sama dengan BPNT yang ada di pemerintah pusat Rp200 ribu," terangnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran BLT permakanan dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan. 

Sementara untuk awal, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. 

"Insyaallah nanti (penyalurannya) dilakukan bertahap," tuturnya.

Sementara itu, Yani Sukmawati, warga Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Surabaya, merupakan ibu dari salah satu anak penerima BLT permakanan. 

Ia mengaku sepakat dengan peralihan program permakanan siap saji menjadi bantuan tunai.

"Kalau menurut saya ya mending (dapat) BLT atau uang. Karena nanti (makanan siap saji), tidak sesuai makanan yang diberikan setiap hari dengan keinginan anak," kata Yani.

Karenanya, Yani pun lebih senang ketika Pemkot Surabaya mengalihkan program permakanan siap saji menjadi bantuan langsung tunai. 

"Uangnya nanti untuk kebutuhan anak, terutama untuk makan," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Mulai Salurkan BLT Permakanan Rp200 Ribu

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan. 

Untuk tahap pertama, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Kamis (4/1).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, BLT permakanan sebesar Rp200 ribu diberikan setiap bulan. 

BLT permakanan merupakan peralihan dari Program Permakanan di tahun 2023, yang kini disalurkan secara tunai.

"Untuk pertama ini disalurkan kepada 109 warga penerima di wilayah Kecamatan Pabean Cantian. Selanjutnya penyaluran dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan," kata Anna saat meninjau penyaluran BLT permakanan di Kantor Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

Dalam penyalurannya, Anna menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya menggandeng Bank Jatim. 

Sedangkan untuk jadwal penyaluran, dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan. 

"Daftar penerima BLT permakanan merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemkot Surabaya," ujar Anna.

Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, Anna menyebutkan bahwa penerima BLT permakanan juga tidak menerima bansos ganda. 

Misalnya warga tersebut tidak menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). 

"Jadi penerima BLT permakanan pada tahun 2024 ini tidak ada yang menerima bansos ganda, seperti PKH atau BPNT dari pemerintah pusat," jelas dia.

Ia lantas menjabarkan, bahwa total penerima BLT permakanan se Surabaya pada tahun 2024, ada sebanyak 8.310 warga. 

Jumlah tersebut terdiri dari 1.045 penerima program permakanan triwulan IV tahun 2023 dan sisanya merupakan hasil updating data.

"Jadi ada penambahan data baru 7.265, sehingga total penerima BLT permakanan 8.310 warga. Penambahan data 7.265 ini merupakan hasil usulan dalam rapat bersama RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)," ungkapnya.

Selain itu, Anna memastikan bahwa syarat untuk pengambilan BLT permakanan pun cukup mudah. 

Warga cukup datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa KTP. Sebelumnya penerima bansos akan mendapatkan undangan jadwal pengambilan dari kecamatan atau kelurahan setempat.

"Pengambilannya cukup pakai KTP, karena Pak Wali Kota Eri Cahyadi ingin mempermudah warga. Jadi hanya menunjukkan KTP, kemudian petugas tinggal verifikasi by NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sementara bagi warga yang sakit, seperti lansia, kita lakukan jemput bola," papar Anna.

Salah satu di penerima BLT permakanan adalah Heni Susiana, warga Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. 

Ia mengaku, menerima bantuan langsung tunai permakanan sebesar Rp200 ribu. 

"Dapat uang tunai Rp200 ribu. Per bulannya katanya nanti juga dapat. Ini saya baru pertama kali ini (dapat BLT)," kata Heni.

Heni mengaku lebih senang ketika menerima bansos berupa uang tunai dibanding permakanan. 

Sebab, kata dia, tidak semua masakan yang diterimanya itu bisa cocok. Namun jika bansos yang disalurkan berupa uang tunai, maka bisa dibelikan bahan makanan sendiri untuk dimasak.

"Kalau ini (bantuan langsung tunai) kan kita bisa beli bahan makanan sendiri, dimasak sendiri. Kalau dikasih makanan kadang-kadang tidak cocok sama masakannya," pungkasnya.

Read More

Dispendukcapil Surabaya Genjot Aktivasi IKD, Gandeng Instansi Lain dan Perusahaan Swasta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

Hingga saat ini aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. 

Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP.

"Sampai dengan hari ini capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Kamis (4/1).

Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD dikarenakan belum seluruhnya institusi memanfaatkan KTP digital tersebut. 

Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD.

"Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, tentunya seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanannya," ujarnya.

"Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur saja masih Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD," sambungnya.

Karenanya, Eddy menduga, hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. 

Padahal, selama ini pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain hingga ke perusahaan-perusahaan swasta.

"Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk mensosialisasikan terkait IKD," ungkap dia.

Di sisi lain, Eddy menyebutkan bahwa untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya juga menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN yang ada di Surabaya. 

Juga menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.

"Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD," jelas dia.

Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan bank-bank konvensional. 

Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank konvensional berkantor pusat di Jakarta.

"Mereka (bank konvensional) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerjasama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratannya bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital," harapnya.

Eddy menambahkan pihaknya juga berencana menjalin kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. 

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD.

"Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerjasama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi," pungkasnya.

Read More

Mulai Tahun 2024, Pemkot Surabaya Terapkan Retribusi Tiket Masuk Romokalisari Adventure Land dan KRM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mulai tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan retribusi tiket masuk kepada pengunjung Romokalisari Adventure Land dan Kebun Raya Mangrove (KRM). 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan retribusi ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Perda 7/2023. Hal ini sekaligus pula untuk mengembangkan fasilitas dan wahana di kedua tempat wisata tersebut.

"Kami terapkan per 1 Januari 2024. Kemudian, tentunya kami ke depan ada beberapa wahana yang kami kembangkan, salah satu faktornya itu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, Rabu (3/1).

Antiek menjelaskan, selain menjadi tempat wisata, Pemkot Surabaya juga menggunakan kedua destinasi tersebut sebagai pemberdayaan keluarga miskin (gamis). 

"Di Adventure Land, kami masih menggunakan sebagian kegiatannya untuk pemberdayaan gamis, padat karya. Kalau yang di sana (KRM) hanya tiket masuk, wahananya tetap dikelola untuk kepentingan gamis," ujarnya.

Berdasarkan data DKPP Surabaya, besaran tarif masuk yang ditetapkan di KRM yakni Rp10.000 per orang untuk dewasa dan Rp5.000 per orang untuk anak-anak. 

Kemudian di akhir pekan atau libur nasional, harga tiket KRM untuk dewasa Rp15.000 per orang dan Rp5.000 per orang untuk anak-anak. 

Sedangkan harga tiket khusus pelajar yang ditetapkan Rp3.000 per orang.

Selain itu, DKPP juga menyediakan paket khusus atau terusan dengan tarif bervariasi di KRM. 

Informasi terkait besaran harga tiket dan jenis paket terusan bisa diakses secara lengkap melalui akun instagram @dkppsurabaya.

Sementara untuk besaran tarif masuk yang ditetapkan di Romokalisari Adventure Land, pada hari biasa untuk usia dewasa Rp10.000 per orang, untuk anak-anak Rp5.000 per orang dan untuk pelajar Rp3.000 per orang.

Sedangkan di akhir pekan atau hari libur nasional, tarif masuk Romokalisari Adventure Land untuk dewasa Rp15.000 per orang dan untuk anak-anak Rp5.000 per orang. 

Sedangkan harga tiket khusus pelajar yang ditetapkan Rp3.000 per orang.

Antiek menambahkan, salah satu program DKPP untuk pengentasan gamis adalah dengan memberikan kegiatan yang meningkatkan pendapatan mereka. 

Sehingga gamis diharapkan bisa keluar dari garis kemiskinan.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa padat karya di Romokalisari Adventure Land dan KRM, juga mendukung program Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

"Jadi sama, kalau di Adventure Land ada pengembangan sesuai masterplan kami. Jadi secara bertahap akan kami tingkatkan. (Pengembangan) wahana mungkin sementara belum, tetapi lebih ke peningkatan fasilitas," jelas Antiek.

Sebagai informasi, Romokalisari Adventure Land merupakan destinasi wisata yang berlokasi dekat dengan Rusun Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya. 

Destinasi wisata ini menawarkan berbagai jenis wahana untuk keluarga, seperti Arena Berkuda, ATV, Playground, Mini Zoo, Kano hingga Jetski.

Sementara Kebun Raya Mangrove (KRM), merupakan destinasi wisata yang memadukan konservasi dan edukasi. 

KRM berlokasi di Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. 

Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai jenis wahana, seperti Perahu Air, Sepeda Air, Sekoci, Sepeda Angin hingga ATV.

Read More

Dispendukcapil Surabaya Akui Masih Ada Kendaka Mengoptimalkan Pelayanan Adminduk Selesai 24 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dispendukcapil Kota Surabaya berupaya mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) agar bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari.

Namun sayangnya masih mengalami kendala, salah satunya soal persyaratan yang diajukan pemohon kurang lengkap.

"Pemohon itu ketika mengajukan untuk mendapatkan pelayanan sudah dapat E-kitir dimasukkan melalui Klampid New Generation (KNG), kemudian masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di pusat, tetapi terkadang persyaratan itu kurang, sehingga kami komunikasikan lagi dengan pemohon agar melengkapinya," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto, Rabu (3/1).

Menurut Eddy, salah satu persyaratan yang biasa tidak dilengkapi oleh pemohon adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). 

"Misalnya (akta) kematian itu ada surat tersebut, intinya saat persyaratan lengkap bisa selesai 24 jam," ungkap dia.

Di samping itu, Eddy menyebut kendala lain yang biasa dihadapi dalam menyelesaikan adminduk 24 jam yakni nomor telepon. 

Biasanya, pemohon tidak mencantumkan nomor telepon dengan valid. 

Hal ini yang kemudian membuat petugas kesulitan saat akan memberi informasi terkait syarat pengurusan yang harus dilengkapi.

"Jadi kami mohon bagi warga yang melakukan permohonan pelayanan, baik secara mandiri maupun melalui petugas di kelurahan atau di balai RW kalau memasukkan nomor telepon dan email yang sesuai," katanya.

Sedangkan untuk KTP konvensional, Eddy memastikan apabila jumlah blanko mencukupi, maka proses pencetakan dilakukan semaksimal mungkin. 

"Makanya kami arahkan warga memanfaatkan IKD. Namun, kalau blankonya ada, kami cetak hingga selesai," ujarnya.

Eddy menyatakan bahwa Dispendukcapil akan memprioritaskan pencetakan KTP konvensional bagi pemohon baru atau usia 17 tahun. 

Termasuk pula terhadap warga yang kehilangan kartu identitas kependudukan. 

"Kalau yang sudah punya KTP tetapi dia mau ganti, misalnya gelar, kami tahan dulu," pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta Dispendukcapil mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari. 

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemkot dalam percepatan pelayanan publik dan memangkas rantai birokrasi pada tahun 2024.

"Jadi pelayanan adminduk seperti KTP (digital), akta kematian, perubahan akta, memasukan akta, itu sehari harus jadi. Ketika sudah masuk ke kelurahan, Balai RW, masuk ke aplikasi, maka maksimal besok di 24 jam harus selesai," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (2/1).

Wali Kota Eri menyebut, bahwa akan ada sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi petugas yang melakukan keterlambatan. 

Ini karena proses administrasi kependudukan sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama. 

"Karena izin itu tidak lama. Kan izin sudah pasti syaratnya, kenapa sampai terlambat. Kecuali kalau blangko KTP,"" ujarnya.

Terkait cetak KTP konvensional, Wali Kota Eri mengimbau warga Surabaya tidak perlu khawatir. 

Sebab, pemerintah pusat telah mengganti KTP konvensional dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau e-KTP.

"Kalau KTP (konvensional) jangan bilang terlambat. Karena masyarakat Surabaya ini kalau tidak pegang KTP, tidak dicetak, itu gak marem (tidak puas). Tetapi saya katakan untuk warga Surabaya, sekarang sudah diganti KTP digital," terangnya.

Menurutnya, pencetakan KTP konvensional bisa dilakukan apabila blangko dari pemerintah pusat tersedia. 

Namun sebagai gantinya, warga bisa memanfaatkan IKD atau KTP Digital.

"Karena yang namanya blangko KTP itu sudah ada antreannya. Jadi jangan mengatakan (cetak KTP) terlambat, tapi lihat ketika dia urus KTP, kalau mau cetak KTP, dia di urutan nomor berapa," imbuhnya.

Nah, ketika antrean cetak KTP konvensional masih panjang, warga tersebut sementara waktu bisa menggunakan IKD. 

Aktivasi IKD bisa dilakukan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. 

"Misal dia (cetak KTP) di urutan 600, yang datang 300, yang dikasih 300 dulu, yang 600 tidak bisa duluan. Jadi semua pelayanan publik sehari jadi, kecuali untuk cetak KTP, karena kita tunggu blangko dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Read More