Kabar Progresif

Senin, 08 Januari 2024

Merah Putih Kembali Berkibar di Kapal Perang Negara Sahabat dalam Final On Task KRI Frans Kaisiepo-368

Lebanon, KABARPROGRESIF.COM On task ke-46 yang merupakan periode operasi pemungkas KRI Frans Kaisiepo-368 di bawah bendera PBB menjelang Transfer Of Authority ke KRI Diponegoro-365 semakin istimewa dengan gelaran latihan bersama melibatkan seluruh kekuatan MTF-UNIFIL.

KRI Frans Kaisiepo-368 bersama dengan BNS Sangram-F113 (Bangladesh), FGS Baden Wuerttemberg F-222 (Jerman), TCG Yildrim F-243 (Turki), dan HS Limnos F-451 (Yunani) berlayar dalam formasi dan saling unjuk kemampuan di tengah kondisi Laut Mediterania yang bergelombang. MTF Commander, RADM Dirk Gurtner (Jerman) menyaksikan langsung kehandalan manuver, interoperabilitas, profesionalitas, dan kesiapsiagaan operasional kekuatan laut penjaga perdamaian dunia tersebut.

Haru dan bangga dirasakan oleh Komandan dan seluruh Prajurit KRI Frans Kaisiepo-368 menyaksikan Bendera Merah Putih dikibarkan di atas kapal perang negara sahabat.

Hal ini merupakan bentuk pengakuan serta penghormatan atas eksistensi dan kontribusi Indonesia.

Menutup Advance Maneuvering Exercise, dilaksanakan farewell sail past. Seluruh kapal perang yang terlibat memberikan penghormatan kepada KRI Frans Kaisiepo-368 yang dalam waktu dekat akan end mission dan kembali ke tanah air.

Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh menjelaskan bahwa latihan yang telah dirancang MTF-UNIFIL ini memiliki peran sentral dalam arsitektur perdamaian dunia untuk mempertajam naluri tempur, memperkuat interoperabilitas dan mempertinggi kesiapsiagaan operasional sebagai determinan keberhasilan mandat.

Latihan ini juga juga merupakan implementasi diplomasi militer dengan motif confidence building measure, security enhancement dan capacity building. Kepercayaan untuk berkiprah dalam operasi dan latihan bertaraf multinasional merupakan bentuk pengakuan terhadap kapabilitas TNI AL setara dengan angkatan laut negara-negara maju dunia.

KRI Diponegoro-365 Tiba di Lebanon

Lebanon, KABARPROGRESIF.COM Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro - 365 yang di bawah komando Komandan Satgas Maritime Task Force (MTF) KONGA XXVIII-O/UNIFIL Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu, S.E.,D.W.C., beserta 120 prajurit san Heli AS 565 MBe Panther HS-1305 ahkirnya tiba di etape terahkir yakni Beirut, Lebanon yang sekaligus lokasi misi. Minggu (7/1).

Kedatangan KRI Diponegoro-365 di Beirut disambut dan diterima oleh Duta Besar RI Lebanon, Bapak Hajriyanto Y. Thohari yang didampingi oleh DMTFC-COS, Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E.,M.M.D.S., beserta Staff Kedutaan. Pada kesempatan ini, Dansatgas MTF TNI XXVIII-O menerima pengalungan bunga dari Duta Besar beserta rombongan staff.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan bertukar informasi terkait berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KRI Diponegoro-365 dan pengenalan situasi serta kondisi di daerah misi.

Adies Kadir Memahami Hukum dan Politik Indonesia dari Senayan Lewat Buku

KABARPROGRESIF COM: (Jakarta) Dr. Ir H Adies Kadir, SH, M. Hum menerbitkan karya sebuah buku yang menceritakan seorang politisi yang duduk di Komisi III DPR RI.

Menurut Dr. Ir H Adies Kadir, SH, M. Hum, Komisi III adalah panggungnya DPR RI.

Sebab semua partai mengutus setiap kader terbaiknya di Komisi III yang menangani masalah Hukum, Keamanan, dan HAM.

"Komisi III adalah panggung DPR karena selain seluruh anggota yang duduk di sana adalah kader-kader berkualitas dari seluruh partai, komisi ini juga tidak pernah lepas dari pemberitaan," kata Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Minggu (7/1).

Artinya, lanjut Adies Kadir setiap hari pasti ada masalah dan isu yang disikapi oleh para anggota Komisi III.

"Setiap isu yang disikapi tentu saja sangat menarik perhatian publik luas," jelasnya.

Maka menjadi menarik, menurut Adies Kadir ketika buku ini mencoba merekam berbagai isu publik yang pernah disikapinya ketika menjadi pimpinan Komisi III DPR RI.

"Seperti terkait dinamika politik menjelang 2024, pengawalan terhadap penegakan hukum, pemantauan terhadap lembaga penegak hukum, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia menambahkan sebagai buku yang berbentuk bunga rampai, kedalaman dalam pembahasan tentu menjadi tantangan.

Namun, adanya penyusunan yang dilakukan berdasarkan kesamaan isu yang dibahas per bab, membuatnya sangat menarik dibaca.

Ditambah lagi bobot pemikiran yang tidak perlu diragukan lagi.

"Membuat buku ini layak untuk dijadikan salah satu referensi hukum dan politik di Indonesia," paparnya.

Di dalam bukunya, Adies menjabarkan dinamika politik dan hukum yang terjadi di parlemen, khususnya di Komisi III DPR RI.

Sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, tentunya ia sangat fasih mengulas permasalah hukum dan politik di negeri ini.

Bahkan di setiap judul tulisannya, Adies Kadir tidak hanya menjabarkan berbagai permasalah hukum dan politik, yang dihadapi negeri ini.

Tetapi juga menyertakan berbagai gagasan yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan dunak Hukum dan politik di Indonesia.

"Duri setiap goresan tulisan yang ada di setiap halaman buku ini, setidaknya ada sebuah pesan besar yang hendak disampaikan oleh penulisnya kepada para pembaca," tandasnya.

Yaitu harapan akan kehidupan hukum dan politik yang makin membaik dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di berbagai tulisan yang berbicara dalam banyak isu, terlihat refleksi kritis yang konstruktif, namun sekaligus mengandung harapan optimistik akan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

"Kehadiran buku ini setidaknya bisa menjadi contoh berharga, bahwa sebagai anggota DPR RI, bukan hanya dibutuhkan kehadiran dan argumentasinya di ruang rapat Gedung DPR RI Senayan," ungkapnya.

Namun diperlukan juga kemampuan dan kemauan untuk menuangkan berbagi gagasan mereka ke dalam media yang juga bisa dilihat dan diuji oleh masyarakat banyak.

Sehingga publik mengetahui sebesar apa kapasitas para wakil rakyat yang duduk di Senayan.

"Sudah seharusnya wakil rakyat dapat merakyat, bukan hanya dari sisi empati dan dekat pada rakyat secara fisik," tegasnya.

Namun juga siap menjadi corong yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gagasannya.

"Apa yang dilakukan melalui karyanya ini, ibarat angin segar ketika DPR saat ini masih memiliki citra kurang baik di mata publik," pungkasnya.

Babinsa Deket Dikerahkan, Bantu Perbaikan Jalan Desa

Lamongan, KABARPROGRESIF.COM Babinsa dari Koramil Sugio, Sertu Ali Imron diterjunkan di lokasi perbaikan jalan di Desa Deket Agung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu (07/01/2024) pagi.

Di lokasi itu, Sertu Ali Imron berjibaku dengan warga untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan Desa. Jalan itu, merupakan salah satu rute utama penghubung antar Desa.

Dijelaskan Sertu Ali Imron, pelibatan dirinya di lokasi perbaikan jalan Desa itu bertujuan untuk mempercepat proses perbaikan jalan.

“Supaya nanti bisa segera digunakan oleh warga,” ucapnya.

Tak hanya itu saja, Babinsa Koramil Sugio itu juga mengapresiasi kekompakan masyarakat, khususnya warga Desa Deket Agung yang saat ini saling berjibaku menyelesaikan perbaikan jalan tersebut.

“Masyarakat juga terlihat kompak dan antusias untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan Desa ini,” pungkasnya.

KIM jadi Garda Terdepan Sampaikan Informasi ke Masyarakat, Wali Kota Eri: Harus Dimasifkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan ratusan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Graha Sawunggaling, Sabtu (6/1).

Dalam pertemuan ini, Wali Kota Eri Cahyadi turut memberikan penghargaan kepada 29 orang anggota KIM yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan se-Kota Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan, penghargaan ini diberikan karena KIM sudah menjadi bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyampaikan informasi hingga ke masyarakat.

Tanpa adanya KIM informasi soal kebijakan pemerintah tak akan bisa sampai hingga ke masyarakat luas.

“Jadi KIM ini sebagai garda terdepan dan penghubung, antara pemkot dengan masyarakatnya. Sehingga saya yakin adanya KIM ini, maka kesejahteraan setiap warga yang ada di RT/RW ini bisa terwujud secara cepat,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mencontohkan, ketika ada masalah genangan hingga stunting di perkampungan, semua informasi yang didapatkan oleh Pemkot Surabaya itu didapatkan dari KIM.

Oleh karena itu, dirinya ingin, KIM bisa terus memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat dan pemkot ke depannya.

“Nah kayak gitu kan (genangan dan stunting) itu beritana dari grup Forkom dan KIM ini, lah ini yang harus digetno maneh, dimasifno maneh (digiatkan, dimasifkan lagi). Karena pemerintah ini telinganya terbatas, matanya terbatas, kalau dengan KIM ini kan lebih cepat (informasinya),” ujarnya.

Maka dari itu, dia ingin, KIM turut berkolaborasi dengan Kader Surabaya Hebat (KSH).

Dengan begitu, maka segala informasi dari warga lebih cepat tersampaikan kepada pemkot.

“Jadi sebenarnya dari dahulu sudah sampaikan, kader-kader itu, mau itu Bunda PAUD dan sebagainya itu namanya Kader Surabaya Hebat, namanya. Sehingga tidak kepisah-pisah, jadi kalau ditanya Bunda PAUD itu siapa? ya Kader Surabaya Hebat, lalu KIM itu siapa? ya Kader Surabaya Hebat,” paparnya.

Di samping itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan, beberapa anggota KIM di Kota Pahlawan ada yang menjadi anggota KSH, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga Bunda PAUD.

Meskipun begitu, para anggota KIM tersebut tidak kenal lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun pemkot.

“Terima kasih kepada para anggota KIM, sudah mengawal program-program pemkot hingga saat ini. Bahkan, setiap kali Pak Wali Kota silaturahmi ke rumah warga, selalu ada anggota KIM yang meliput dan menyampaikan informasi pemerintah kota hingga ke warga,” ungkapnya.

Fikser berharap, KIM di setiap kelurahan dan kecamatan bisa terus memberikan informasi dan edukasi, serta menyampaikan program-program Pemkot Surabaya kepada masyarakat.

“Kami harap penghargaan yang diberikan oleh Pak Wali kepada anggota KIM hari ini sebagai pelecut bagi anggota KIM lainnya. Sehingga bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk warga Kota Surabaya ke depannya,” pungkasnya.

Akhir Pekan, Warga dan Koramil Babat Bikin Saluran Air

Lamongan, KABARPROGRESIF.COM Pihak Koramil Babat bersama warga berinovasi untuk membuat saluran air.

Selain meminimalisir terjadinya banjir, saluran air itu dibuat sebagai sarana untuk mengairi lahan pertanian milik warga.

Kekompakan antar Koramil dan warga pun terlihat, meski akhir pekan tak menyurutkan semangat warga dan aparat Koramil untuk saling berjibaku menyelesaikan pembuatan saluran irigasi tersebut.

Danramil Babat, Kapten Arm Yudhi Kurniadi mengatakan, pembuatan saluran air itu merupakan upaya antisipasi yang dilakukan oleh pihak Koramil dalam menghadapi musim penghujan yang mulai terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Pembuatan saluran air ini bisa dibilang sebagai upaya mitigasi yang wajib kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir,” ucap Danramil. Minggu (07/01/2024).

Tak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi semangat warga yang ikut serta dalam pembuatan saluran irigasi itu.

Ia berharap, kekompakan antara Koramil dan warga seperti saat ini, bisa terus terjaga dan terawat dengan baik.

“Dengan harapan, Kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat,” pungkasnya.

RHU dan Penjual Mihol Harus Sesuai Aturan, Wali Kota Eri: Kalau Tidak Ada Izinnya, Tutup Langsung, Segel!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau kembali kepada seluruh pemilik Rekreasi Hiburan Umum (RHU) dan penjual minuman beralkohol (Mihol) untuk mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan, baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan peraturan lainnya.

Sebab, apabila RHU dan penjual Mihol itu tidak mengantongi izin, maka tidak segan-segan dia untuk menutupnya.

“Kalau tidak ada izinnya, jangan sekali-kali jualan mihol. Saya sudah minta kepada Kasatpol PP, kalau tidak ada izinnya, tutup langsung, segel. Siapa pun nanti bekingnya, ngomong ke saya karena Surabaya ini jangan sampai dirusak dengan mihol itu,” tegas Wali Kota Eri, Sabtu (6/1).

Menurutnya, kalau ada yang menyampaikan ini bekingnya polisi atau TNI, itu tidak mungkin dan tidak ada.

Kalau pun ada, maka Wali Kota Eri akan menyampaikan kepada Kapolrestabes Surabaya, kepada Kapolda dan juga Pangdam.

Ia sangat yakin kalau beliau-beliau ini orang yang baik dan tidak mungkin membekingi hal-hal seperti ini.

“Karena tugasnya Pangdam, Kapolres dan wali kota itu sama, yaitu menciptakan penerus-penerus bangsa yang memiliki akhlak yang bagus,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta kepada Kasatpol PP Surabaya untuk tidak pernah takut dalam menangani hal-hal semacam itu.

Bahkan, kalau ada seperti itu, ia meminta untuk langsung membuat surat resmi, apakah itu benar atau tidak.

“Jadi, jangan sampai nama-nama beliau yang baik itu dijadikan taming oleh orang-orang yang tidak baik, jangan sampai dibuat alasan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan kepada Pemkot Surabaya apabila mendapati informasi pelanggaran semacam itu.

Sebab, kalau itu benar-benar melanggar, maka dia akan meminta Kasatpol PP untuk menutup langsung.

“Jadi, tolong pemkot dibantu, kalau ada info seperti itu disampaikan kepada kami, supaya langsung ditindaklanjuti oleh Satpol PP,” ujarnya.

Sebelumnya, Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin.

Penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapatkan Bantuan Penertiban (Bantip) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

“Jadi, penyegelan ini untuk menindaklanjuti Bantip dari Dinkopdag terkait dengan pelanggaran Perwali No.116 tahun 2023,” kata Kasatpol PP Surabaya M. Fikser dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/1).

Menurutnya, mereka ini sudah mengantongi izin restoran dan izin bar.

Namun, mereka menjual minuman beralkohol tipe A, B, dan C yang tidak memiliki izin.

Bahkan, mereka ini juga melakukan pelanggaran terkait dengan izin usahanya.

Sebelum dilakukan penyegelan, mereka sudah diberikan beberapa surat sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pemberitahuan serta teguran.

“Jadi, prosedur yang disampaikan sudah lengkap, kami sudah kirim surat pemberitahuan, surat teguran sampai SK penyegelan sudah kami berikan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan ini merupakan penyegelan sementara sampai pemilik usaha itu mengajukan surat permohonan buka segel.

"Ini penutupan sementara, sampai mereka mengajukan surat permohonan pembukaan segel. Nantinya mereka harus memiliki surat komitmen bahwa tidak menjual minuman beralkohol," tegasnya.

Sesuai perintah Wali Kota Surabaya, Fikser juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku usaha RHU yang terindikasi melakukan pelanggaran.

"Sesuai Perda no. 1 tahun 2023 serta Perwali no. 116 tahun 2023, kami akan tindak tegas dan akan lakukan pengawasan berkala terhadap RHU yang ada di Kota Surabaya," pungkasnya.

Dispendik Surabaya Yakin Sekolah Negeri Tak Akan Langgar Aturan dalam PPDB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan di seluruh sekolah negeri tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan selama proses PPDB berlangsung.

“Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Sabtu (6/1).

Yusuf menjelaskan, pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, Dispendik Surabaya juga terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik.

Diantaranya, bersama-sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mempromosikan sekolah swasta.

“Membranding sekolahnya dari performa, hingga program yang ada di sekolahnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” jelasnya.

Tak hanya sampai di situ, Yusuf mengaku bahwa Dispendik Surabaya tengah menyiapkan skema penerimaan siswa inklusi di seluruh sekolah SD dan SMP pada tahun ajaran baru.

Sebab, seluruh anak di Kota Surabaya mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses ruang pendidikan.

“Kami ajak guru menyesuaikan, contoh guru kelas satu dan dua di SD kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK (anak berkebutuhan khusus) memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman lainnya di kelas,” pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025 ke depan.

Karenanya, Wali Kota Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB nantinya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang.

Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Pahlawan.

Pertama, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan SD dan SMP Negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa diluar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

“Dan kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/1).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan kesana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Sebab, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak.

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.

Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” pungkasnya.

Jual Minhol Tanpa Izin, Satpol PP Segel RHU di Surabaya Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin.

Penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapatkan Bantuan Penertiban (Bantip) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

“Jadi, penyegelan ini untuk menindaklanjuti Bantip dari Dinkopdag terkait dengan pelanggaran Perwali No.116 tahun 2023,” kata Kasatpol PP Surabaya M. Fikser, Sabtu (6/1).