Kamis, 11 Januari 2024


KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagung) Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim kembali melakukan kunjungan untuk penguatan dukungan ke pasangan calon (Paslon) No. 3 Capres dan Cawapres Ganjar- Mahfud

Kali ini kunjungannya di zona mataraman Jawa Timur.

Yakni sowan ke Pondok Pesantren Al Falah Trenceng Tulungagung yang diasuh KH. Muhammad Alwi AlHasani, Rabu (10/1).

Kunjungan dilakukan oleh Koordinator bagian selatan Gus Fattahul Anjab.

Dalam kunjungan tersebut, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim diterima oleh Kyai Alwi.

Menurut Gus Anjab saat bertemu dengan Kyai Alwi menyampaikan realitas bahwa para Gus dan Kyai di Jatim terfragmentasi kepada tiga Paslon, mulai no urut 1,2 dan 3.

Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan, imbasnya nanti akan dirasakan santri atau masyarakat.

Sementara kata Kyai Alwi sebenarnya isu tersebut tidak benar santri/alumni atau masyarakat Jawa Timur tetap aman dan kondusif.

"Sebenarnya yang penting adalah masyarakat diajak atau dijelaskan harus memilih pemimpin karena ini termasuk kewajiban, lalu menjelaskan figur pemimpin yang cocok untuk masa depan Indonesia ini siapa? yang menjadi kewajiban para tokoh masyarakat agar masyarakat tidak salah dalam memilih," kata Kyai Alwi dalam rilisnya, Kamis (11/1).

Lebih lanjut Kyai Alwi menjelaskan bangsa ini memerlukan tauladan pemimpin nasionalis religius.

Dan hal tersebut itu ada pada Paslon Capres dan Cawapres No. 3 yaitu H. Ganjar Pranowo dan Prof H. Mahfud MD.

"Ganjar misalnya adalah figur nasional dan dekat dengan wong cilik serta punya kedekatan dengan ulama sedang kan Prof Mahfud adalah figur yang sederhana, amanah, tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia," ungkapnya.

Makanya, Kyai Alwi optimis bila paslon Capres dan Cawapres no urut 3 Ganjar- Mahfud mampu membawa bangsa Indonesia semakin lebih maju.

"Melihat figur tersebut. Kami mewakili Keluarga PP Al-falah Trenceng Tulungagung semakin mantab dan yakin untuk memilih Paslon No. 3 Ganjar-Mahfud," pungkasnya.

Forum Silaturrahim tersebut diakhiri dengan dukungan Kyai Alwi kepada Paslon Capres dan Cawapres RI No. 3 H. Ganjar Pranowo dan Prof H. Mahfud MD dan mengajak masyarakat Indonesia memilih No.3 Pasti Lebih Baik.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya terus memperkuat dirinya menjadi Kota Toleransi. 

Salah satunya tercermin dalam program beasiswa penghafal kitab suci bagi semua agama, sehingga tidak hanya warga yang beragama islam saja yang berhak memperoleh beasiswa, tapi juga warga yang non muslim juga berhak mendapatkan beasiswa ini.

“Kuota beasiswa ini terus kita tambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kuotanya sebanyak 1.212 pelajar, lalu tahun 2023 sebanyak 1.339 pelajar, dan tahun 2024 kita tambah menjadi 1.419 pelajar,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (11/1).

Menurutnya, beasiswa penghafal kitab suci ini adalah bagian dari pemersatu umat di Surabaya. 

Bukan hanya sebagai pemersatu umat, seleksi penghafal kitab suci ini juga menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota toleransi.

“Kalau anak-anak sudah menghafal kitab sucinya, maka Surabaya akan menjadi kota yang aman dan damai tentunya penuh dengan toleransi,” katanya.

Dengan adanya beasiswa penghafal kitab suci, ia berharap, anak-anak Kota Pahlawan ke depannya bisa menjadi pemimpin yang memiliki akhlak mulia. 

Bahkan, ia juga berharap anak-anak Kota Pahlawan bisa menjaga toleransi antar umat beragama, dan keberagaman suku, serta budaya.

Ia juga berkomitmen beasiswa penghafal kitab suci ini akan terus dimasifkan dan akan terus ditambah setiap tahunnya. 

Pasalnya, semakin banyak kuota, maka akan semakin banyak pula generasi muda yang berakhlak, sesuai ajaran agamanya masing-masing.

“Tentu kegiatan ini akan dimasifkan, dan sudah menjadi agenda rutin. Seperti yang saya dengungkan, bahwa Surabaya adalah kota toleransi, tidak boleh satu dengan lainnya merasa lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, beasiswa penghafal kitab suci ini adalah salah satu bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam membentuk karakter anak-anak Surabaya. 

Dengan adanya beasiswa ini, maka siswa diharapkan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga pembentukan karakternya.

“Kami dari Dispendik juga ingin membentuk anak-anak dari berbagai aspek. Tidak adanya aspek akademis yang bagus, namun juga dari segi religi dan talentanya juga harus bagus,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya akan dilakukan lewat sistem zonasi melalui jalur afirmasi, yakni 15 persen dari kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Dengan penerapan sistem zonasi ini akan mempermudah wali murid dalam penentuan jarak sekolah. 

Kebijakan penerimaan ABK di seluruh SD-SMP Negeri akan dijalankan pada tahun ajaran baru.

“Agar tidak terlalu jauh, karena mereka (ABK) perlu pendampingan. Sebab, jarak rumah dengan sekolah juga berpengaruh bagi anak-anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Kamis (11/1).

Meski sudah ada beberapa ruang pendidikan yang menerapkan sekolah inklusi, saat ini Dispendik Kota Surabaya tengah mematangkan konsep tersebut, sekaligus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah lainnya. 

“Anak-anak butuh fasilitas di ruang pendidikan. Contoh guru SD kelas I, kami bekali masalah psikologis pendampingan anak. Kemudian guru bidang studi kelas VII pada jenjang SMP juga kami libatkan,” terangnya.

Dalam waktu dekat, Yusuf mengaku bahwa tengah mematangkan standarisasi bagi guru pendamping khusus (GPK). 

Bahkan, nantinya GPK juga akan ada di setiap sekolah.

“Ada pendampingan dan pemerataan agar seimbang. GPK tidak setiap hari mengampu di sekolah (inklusi), tetapi berdekatan dengan sekolah lain. Jadi bisa mengampu di sekolah terdekat,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menerima kunjungan atau Courtesy Call (CC) Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Perak Elisabeth., S.S., beserta staf bertempat di Ruang VIP Gedung Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Kamis (10/1).

Dalam pertemuan tersebut, Pangkoarmada II mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan dari Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Perak beserta staf ke Koarmada II. 

Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang telah terjalin dan terjaga baik antara Koarmada II dengan Bank Jatim.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bank Jatim juga menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah diterima dengan baik serta bangga dapat berkunjung dan silaturahmi di Koarmada II.

Turut hadir mendampingi Pangkoarmada II, Asrena Pangkoarmada II, Kakuwil Koarmada II, Koorsmin Pangkoarmada II dan Keprimkopal Koarmada II.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mengoptimalkan retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dengan menerapkan pembayaran QRIS. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan, pihaknya mulai menerapkan pembayaran retribusi parkir TJU melalui QRIS pada Minggu malam, 7 Januari 2024.

"Parkir Tepi Jalan Umum di data eksisting kami (ada) 1.370 an titik. Harapannya bisa dilaksanakan dengan digitalisasi, dengan QRIS," kata Jeane Mariane, Kamis (11/1).

Namun, Jeane menyebut, penerapan retribusi parkir melalui QRIS tidaklah mudah. 

Sebab, penerapan QRIS sempat mendapat penolakan dari Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) saat pihaknya melaksanakan sosialisasi di Jalan Tunjungan pada Senin, 8 Januari 2024. 

"Kami sudah coba (Minggu malam) dan kemarin (Senin) ada penolakan untuk penerapan sistem (QRIS) tersebut," ujar Jeane.

Ia menjabarkan bahwa Dishub Surabaya menerapkan bagi hasil retribusi 60-40 persen dalam pembayaran QRIS. 

Dimana 40 persen tersebut, dibagi 5 persen untuk Kepala Pelataran (Katar) dan 35 persen Jukir. 

Sedangkan 60 persen masuk ke Pemkot Surabaya.

"Untuk yang QRIS kami menerapkan bagi hasil 60-40 (persen). 40 persen itu dibagi, 5 (persen) untuk Katar dan 35 persen Jukir. Jadi Jukir sudah (ada) penambahan 15 persen," paparnya.

Menurut dia, Jukir menolak pembayaran dengan QRIS karena mereka beralasan kurang dengan bagi hasil 35 persen. 

Padahal, kata dia, pembagian 35 persen itu telah naik dari sebelumnya 20 persen.

"Setelah naik dari 20 persen itu, (Jukir) merasa kurang apabila menerima 35 persen. Misalnya sehari dapat Rp 100 ribu, berarti dengan Rp 35 ribu dan tidak cukup untuk beli beras, itu jawaban mereka," sebutnya.

Jeane mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen anggota PJS di Jalan Tunjungan Surabaya terdaftar di Dishub. 

Paguyuban Jukir ini pun meminta agar difasilitasi untuk bisa bertemu Kepala Dishub atau Wali Kota Surabaya.

"Harapan kami untuk parkir TJU supaya ada titik temu, formulanya bagaimana selain QRIS, voucher, maupun virtual account," jelas dia.

Selain menerapkan pembayaran melalui QRIS, pihaknya juga berencana menerapkan formula lain dengan voucher atau parkir berlangganan. 

Jeane menyatakan telah menghitung potensi pendapatan parkir melalui kedua formula tersebut.

"Kami sudah hitung potensinya, kami buat virtual account. Intinya tidak ada fisik, untuk parkir berlangganan kami hitung kapasitasnya, turn over per hari berapa, dikali satu bulan. Nanti jadi parkir berlangganan dan itu pembayaran dengan virtual account," katanya.

Ia menegaskan bahwa Dishub sebenarnya telah beberapa kali melaksanakan program optimalisasi retribusi parkir mulai awal September - November 2023. 

Ini diharapkan dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir.

"Kalau (mencegah) kebocoran PAD kami butuh proses, solusi kepada masyarakat bahkan ke pegawai di pemkot mungkin untuk mengubah kebiasaan dari (pembayaran) tunai ke non-tunai tidak mudah," tandasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Berbagai arahan disampaikan oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan melalui pertemuan gabungan Persit yang digelar di Aula Makodim pada Kamis (11/01/2024).

Salah satunya soal pengaturan ekonomi dan komunikasi yang menjadi kunci utama keharmonisan kehidupan berumah tangga.

Dandim menyebut, sebagai seorang Persit harus bisa mendukung tugas pokok sang suami yang merupakan prajurit TNI. 

“Persit harus bisa memberikan semangat tinggi pada suaminya,” ucap Dandim.

Selain soal keharmonisan dalam rumah tangga, Letkol Arm Ketut juga mewanti-wanti para Persit untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. 

Pasalnya, tak sedikit akar permasalahan selalu ditimbulkan dari penggunaan media sosial.

“Jadi harus bijak dalam bermedia sosial. Ini sangat penting dan perlu dipahami oleh para Persit,” tegasnya.

Dandim berharap, adanya berbagai pesan yang disampaikan oleh dirinya saat ini bisa dijadikan pedoman bagi para Persit dalam kehidupan sehari-hari.

“Sehingga bisa menghindari segala bentuk permasalahan,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya berhasil menambah aset lahan fasum (fasilitas umum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan dan permukiman. Sepanjang tahun 2023, pemkot menerima 35 lokasi PSU dari pengembang dengan luas 618.883,45 meter persegi dengan total perolehan aset sebesar Rp3,84 triliun.

“Ini melebihi target yang sudah kita tetapkan di 2023, yaitu 30 lokasi, dan alhamdulillah sampai 35 lokasi PSU,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Graha Sawunggaling Komplek Gedung Pemkot Surabaya, Kamis (11/1).

Menurutnya, pengembang itu memang memiliki kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2010, serta Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016. 

“Jadi, para pengembang itu wajib menyerahkan PSU-nya kepada pemkot,” katanya.

Ia memastikan, beberapa tahun terakhir ini pihaknya sangat gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengembang untuk melakukan penyerahan PSU. 

Makanya, hingga saat ini sudah banyak para pengembang yang menyerahkan PSU-nya. 

Rinciannya, sebelum tahun 2021 ada sebanyak 96 lokasi PSU yang sudah diserahkan kepada pemkot dengan luasan mencapai 1.208.267,16 meter persegi.

Selanjutnya, sepanjang tahun 2021 ada sebanyak 44 lokasi PSU yang diserahkan kepada pemkot dengan luas 220.953,88 meter persegi dengan harga perolehan aset sebesar Rp624,4 miliar. 

Kemudian, di tahun 2022 ada 30 lokasi PSU yang diserahkan kepada pemkot dengan luas 606.640,68 meter persegi dengan nilai perolehan aset sebesar Rp1,98 triliun.

“Ketika melakukan penyerahan PSU itu, ada sejumlah catatan, kalau perumahana itu menengah ke atas, pengelolaan PSU itu jangan sampai dilakukan oleh Pemkot Surabaya, karena kalau pemkot disuruh merawat PSU-nya, duitnya pemkot akan habis untuk merawat PSU mereka,” tegas Wali Kota Eri.

Meski begitu, Wali Kota Eri memastikan bahwa PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang itu, akan menjadi aset Pemkot Surabaya. 

Hingga saat ini, sudah banyak aset pemkot yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan mensejahterakan warga. 

Salah satu contohnya ada yang dibuat pelayanan Balai RW, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti rumah padat karya, bozem, sentra kuliner, budidaya ikan, sayur, dan taman-taman bermain anak.

Sedangkan untuk PSU berupa lahan makam, ia mengaku bahwa banyak pengembang yang kesulitan dalam penyerahan lahan tersebut. 

Karenanya, terdapat dua pilihan berupa 2 persen dari kewajiban pengembang untuk menyerahkan lahan atau berupa uang tunai sebagai lahan pengganti.

“Makam ada pilihan oleh pengembang berupa lahan atau uang yang kita gunakan bagi pemkot untuk membebaskan lahan yang akan digunakan untuk makam. Jadi ada pilihan, 2 persen dari kewajiban pengembang itu untuk makam bisa berupa lahan atau uang untuk dibelikan lahan oleh pemkot,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para pengembang yang masih belum menyerahkan PSU-nya untuk segera menyerahkan. 

Sebab, itu adalah kewajiban pengembang yang sudah diatur dalam undang-undang.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aksi karya bakti dan bakti sosial dalam penanggulangan bencana digelar oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. 

Aksi yang berlangsung pada Kamis (11/01/2024) itu, dipusatkan di bantaran sungai Plalangan, Desa Bambang, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

“Untuk baksos berupa pengobatan gratis. Kegiatan itu juga turut melibatkan pihak Puskesmas Turi,” ucap Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

Karya bakti yang menyasar bantaran sungai itu, menyasar perbaikan tanggul yang mengalami keretakan dan ambles hingga sedalam dua meter dengan panjang 20 meter. 

"Di lokasi itu juga kita lakukan penanaman pohon,” jelasnya.

Dandim menambahkan, digelarnya karya bakti itu juga bertujuan untuk meminimalisir dampak yang muncul akibat musim penghujan, semisal banjir hingga tanah longsor. 

“Karya bakti ini juga melibatkan masyarakat,” bebernya.

Perlu diketahui, selama karya bakti itu berlangsung, Letkol Arm Ketut juga turut serta terjun di lokasi. 

Beberapa area maupun kawasan yang ada di sekitar bantaran sungai tersebut, tak luput dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dandim.

“Saya berharap, karya bakti ini bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” pungkas Dandim.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya rutin melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) setiap hari yang berjualan di pedestrian Pasar Keputran Utara baik siang maupun malam.

Namun, penertiban ini tentu membutuhkan dukungan dari Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) sebagai pihak pengelola.

"Kita sudah rutin melakukan penertiban PKL yang berjualan di pedestrian. Tapi kalau yang di halaman Pasar Keputran itu menjadi kewenangan PD Pasar Surya," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Kamis (11/1).

Fikser menyatakan, bahwa SOP Satpol PP adalah memastikan tidak ada PKL yang berjualan di pedestrian dan badan jalan kawasan Pasar Keputran. 

Di samping itu, pihaknya juga bertugas untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan itu berjalan lancar.

"Tapi kalau (pedagang) yang di dalam batas pedestrian, itu kewenangannya PD Pasar Surya. Kita atur pedestrian sama akses jalan, SOP kita adalah tidak ada PKL berjualan di pedestrian. Jadi kita sudah tahu titik-titiknya jam-jam berapa itu," kata Fikser.

Namun, Fikser mengaku kesulitan menertibkan pedagang yang berjualan di halaman Pasar Keputran. 

Sebab, kata dia, halaman pasar menjadi kewenangan PD Pasar Surya, yang seharusnya mengatur dan mengoptimalkan fungsi pasar.

"Setiap hari bahkan setiap malam anak-anak (anggota Satpol PP) kita di lapangan. Tapi kalau di dalam halaman pasar juga tidak bisa tertib, kan percuma kita lakukan penertiban berbulan-bulan," ujar Fikser.

Karena itu, Fikser berharap, PD Pasar Surya bisa bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan pedagang di halaman Pasar Keputran.

Ia pun menyarankan PD Pasar Surya agar pedagang yang berjualan di bawah bisa didorong naik ke lantai atas. 

Sehingga halaman pasar dapat dipakai untuk parkir kendaraan.

"Makanya kita sarankan yang jualan di bawah didorong naik, supaya di sana bisa dipakai parkir motor, biar aktif. Karena kalau di dalam pasar kan kewenangannya PD Pasar Surya, kami yang ada di luar pasar," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pada hari Kamis (11/01) bertempat di Ruang VIP Nala Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., memimpin acara penyematan tanda Jabatan Kepala Akuntansi (Ka Akun) di lingkungan Kotama Koarmada II.

Selain Pangkoarmada II yang bertindak selaku KPA Koarmada II, acara penyematan ini disaksikan oleh 3 KPA lainnya yaitu Dansatkor, Dansatfib dan Dandenma serta Kakuwil Koarmada II.

Sesuai Perkasal No 52 tahun 2023 tentang lencana tanda jabatan bagi kepala akuntansi keuangan pusat, kotama, dan wilayah Lantamal serta lembaga pendidikan menyebutkan bahwa lencana tanda jabatan adalah tanda pengenal yang dipakai pejabat tertentu di lingkungan TNI AL yang menunjukkan adanya kedudukan, tugas dan tanggung jawab satu lingkup wewenang yang berlaku di lingkungan masing-masing, dalam hal ini Ka Akun adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang bertugas menyelenggarakan pengurusan keuangan negara kepada Prajurit, PNS dan satuan-satuan dibawah layanannya serta yang paling penting adalah menyusun Laporan Keuangan sebagai potret kinerja pelaksana anggaran dari Satker Panerima DIPA di Lingkungan Koarmada II.

Lencana tanda jabatan Ka Akun ini adalah salah satu bentuk penghargaan Kepada Pejabat pengelola Keuangan Negara dan juga sebagai bentuk tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Negara agar mampu berkontribusi dalam mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolalan keuangan di Lingkungan TNI AL.

Pada acara ini Pangkoarmada II menyematkan tanda jabatan tersebut kepada Ka Akun Mako Armada II yaitu Letkol Laut (S) Danang Budi P, M.T, MTr Hanla, Ka Akun Satkor Mayor Laut (S) Dony Kusuma, MTr Opsla, Ka Akun Satfib Letkol Laut (S) Giani Ferianto, S.T., M.T dan Ka Akun Denma Letkol Laut (S/W) Yayah Aidiyah S.E.,


Rabu, 10 Januari 2024


Balikpapan, KABARPROGRESIF.COM Jalin tali persaudaraan dan solidaritas antar matra, prajurit KRI Yos Sudarso-353 melaksanakan pertandingan sepak bola dengan PS Angkasa TNI AU Lanud Dhomber, bertempat di Lapangan Sepak Bola Bima Sakti Lanud Dhomber, Balikpapan. Rabu (10/1).

Dalam pelaksanaan pertandingan terlihat prajurit KRI Yos Sudarso-353 bermain dengan semangat dan sportif bersama dengan PS Angkasa TNI AU Lanud Dhomber.

Pertandingan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., dalam rangka membangun Sinergitas dan solidaritas dengan matra lain dan instansi setempat dimanapun bertugas.



Sidoarjo, KABARPROGRESIF.COM Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Kiki Denih Hendrata, selaku anggota Pengawas Daerah II Yayasan Hang Tuah, menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan TK Hang Tuah 5 dan Hall serta peresmian E-Library, Foodcourt, Kafe Kewirausahaan, dan gedung Broadcast SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo yang dipimpin oleh Ketua Pengawas Yayasan Hang Tuah Ny. Ketty Erwin S. Aldedharma, yang diselenggarakan di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Rabu (10/1).

Pembangunan TK Hang Tuah 5 dan peresmian fasilitas Nsma Hang Tuah 2 Sidoarjo ini nantinya akan menjadi Satuan Pendidikan (Satdik) yang berkualitas bagi generasi penerus Bangsa dengan memiliki delapan standar Pendidikan Nasional.

Ketua Pengawas Yayasan Hang Tuah melalui sambutannya berpesan untuk bersama-sama mengembangkan Yayasan Hang Tuah sesuai dengan tujuan bersama yaitu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan motto Yayasan Hang Tuah yakni “Keberadaan Kami Mencerdaskan Anda”.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive