Jumat, 12 Januari 2024


Lamongan, KABARPROGRESIF.COM Aksi gotong-royong tercipta melalui adanya pembangunan tempat ibadah yang berlokasi di Desa Bulu Tengger, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Di lokasi itu, terlihat anggota Koramil Sekaran bersama warga saling berjibaku menyelesaikan pembangunan sebuah mushola yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.

Setiap area mushola As’Syuro tak lepas dari adanya kecekatan tangan dari aparat Koramil dan masyarakat. 

Pembangunan mushola tersebut, saat ini telah mencapai tahap pengecoran pondasi atap beton.

“Pelibatan anggota Koramil ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat pembangunan mushola tersebut,” ucap Kapten Inf Sobar Atnanto. Jumat (12/01/2024).

Sebagai aparat teritorial, Kapten Sobar mengungkapkan jika sudah kewajiban anggota Koramil untuk bisa meringankan beban masyarakat, terlebih di bidang pembangunan.

“Anggota Koramil harus berperan aktif di masyarakat, terutama dalam kegiatan positif,” jelasnya.

Terpisah, Marjuki (51), Kepala Desa Bulu Tengger menambahkan jika pelibatan anggota Koramil pada pembangunan mushola tersebut, sangat membantu proses percepatan pembangunan itu.

Ia berharap, keberadaan mushola itu bisa menunjang kegiatan ibadah bagi warga di Desanya. “Dengan harapan, pembangunan mushola ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh warga, terutama untuk kegiatan keagamaan,” jelasnya.



Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur menjalin kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kinerja sektor keuangan dan nonkeuangan.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur III Farid Bachtiar mengatakan kolaborasi Kemenkeu Jawa Timur dan Polda Jawa Timur akan memudahkan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan memajukan sektor ekonomi Jawa Timur.

"Alhamdulillah, akhir 2023 kemarin, Kanwil DJP Jatim bersatu (Kanwil DJP Jatim I, II, dan III) dapat mencapai penerimaan negara di atas 100%," katanya, Jumat (12/1/2024).

Kemenkeu, lanjut Farid, berkomitmen untuk memberikan pelatihan teknis di bidang keuangan negara kepada jajaran Polda Jawa Timur jika diperlukan. 

Terlebih, Kemenkeu memiliki Balai Diklat Keuangan yang siap memberikan pelatihan tersebut.

"Jika lingkungan Polda Jawa Timur membutuhkan pelatihan teknis terkait pajak instansi pemerintah maka kami selalu siap bekerja sama dan memfasilitasi agar kita bisa bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak khususnya dari sektor instansi pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Taukhid pun mengapresiasi terhadap peran Polda Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu, termasuk dalam hal pencapaian target penerimaan pajak.

"Ini mencerminkan sinergi yang baik antara Kementerian Keuangan dan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Timur dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan pendapatan negara," tuturnya.

Menanggapi hal hal tersebut, Kepala Polda Jawa Timur Imam Sugianto menegaskan kepolisian siap menjalin komunikasi intensif dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan DJP guna mengamankan penerimaan negara.

"Kami sangat terbuka terhadap komunikasi yang dilakukan secara intensif dengan Kemenkeu secara umum, terutama dengan bea cukai dan pajak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan penerimaan negara," pungkasnya.



Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka membangun hubungan kerja sama yang baik dengan Angkatan Laut Negara Sahabat, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menerima Courtesy Call (CC) Fleet Commander Republic Of Singapore Navy (RSN) Colonel Kwan Hon Chung, bertempat di Gedung VIP Nala Kormada II, Ujung Surabaya. Jumat (12/1).

Kedatangan dari Fleet Commander RSN disambut hangat dengan penuh rasa persaudaraan oleh Pangkoarmada II dan diharapkan dengan adanya kunjungan ini dapat menjaga tali silahturahmi dan hubungan dengan Angkatan Laut Singapura yang telah terjaga baik selama ini.

Sejalan dengan Pangkoarmada II, Fleet Commander RSN mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dalam kunjungan ini dan juga berharap kedepannya Angkatan Laut Singapura bersama Angkatan Laut Indonesia dapat terus bekerja sama dalam menjaga keamanan laut.



Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jatim) I mengamankan pengusaha properti Surabaya karena tak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil penjualan asetnya. 

Saat ini, pengusaha tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Tersangka berinisial SS Direktur Utama dari PT Papan Utama Indonesia (PUI). Perusahaan ini bergerak di bidang developer properti seperti rumah, ruko, kondotel, dan villa.

Kepala Kanwil DJP Jatim I Sigit Danang Joyo mengatakan tersangka mengemplang pajak melalui PT PUI bermula di tahun 2017. Saat itu, tersangka melakukan transaksi berupa penjualan 13 unit properti.

"Lawan transaksi dari PT PUI telah membayar seluruh nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10% secara tunai dan PT PUI telah memungut PPN 10% tersebut dari lawan transaksi," kata Sigit, Jumat (12/1).

Namun, sesuai dengan data Sistem Informasi DJP, tersangka ternyata tidak pernah melaporkan seluruh penjualan tersebut. Ketika dikroscek SPT (surat pemberitahuan tahunan) Masa PPN, status nihil.

Akibat ulah tersangka, negara merugi hingga ratusan juta. Karena hal ini tersangka kemudian diamankan dan diwajibkan membayar denda senilai Rp 1,3 miliar.

"Perbuatan yang dilakukan SS melalui PT PUI pada tahun 2017 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pokok pajak sebesar Rp 465.016.364 dengan sanksi denda sebesar Rp 1.395.049.092 (Rp 1.3 miliar)," jelasnya.

Sigit menambahkan selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita harta kekayaannya seperti tanah dan bangunan seluas 342 m² di Kabupaten Badung, Bali. 

Hal ini bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian pada pendapatan negara sesuai dengan amanat Pasal 44 juncto Pasal 44 C UU KUP.

"Sebelum dilakukan penyerahan tanggung jawab SS, Tim PPNS Kanwil DJP Jatim I telah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka," paparnya.

Sigit memastikan langkah itu diambil sebagai upaya terakhir usai tersangka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif. 

Namun, hal itu tak kunjung dilakukan.

Sehingga petugas menilai tersangka terbukti sengaja melanggar kewajiban perpajakan dan segera ditangkap. 

Selanjutnya tersangka dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan lalu diserahkan ke Kejari Surabaya.

"Kami telah menyerahkan SS, tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21," terang Sigit.

Kepala Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan membenarkan pihaknya telah menerima penyerahan tersangka SS dari Kanwil DJP Jatim I pada Kamis (11/1/2024). 

Saat ini Kejari Surabaya masih meneliti berkasnya.

"Benar, kami telah menerima SS, tersangka kasus perpajakan pada Kamis (11/1/2024) kemarin. Kami masih meneliti berkas dari tersangka dan yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Kejati Jatim," tutur Joko.

Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.



Lanny Jaya, KABARPROGRESIF.COM Aksi sosial kembali digencarkan oleh Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Jumat (12/01/2024).

Aksi sosial itu, berupa pembagian sembako yang ditujukan untuk warga di Kampung Wenam, Distrik Pirime.

Danpos Pirime, Letda Inf Riki Nova mengatakan jika Jumat Berkah tersebut, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Satgas dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan Kemanunggalan.

“Sehingga kekompakan dan sinergitas antara Satgas dan masyarakat, bisa terus terpelihara dan tercipta dengan baik,” ucapnya.

Aksi itupun, menuai berbagai tanggapan positif. Salah satunya diungkapkan oleh Edi Wakerkwa, Kepala Kampung Wenam. 

Edi menilai, bantuan tersebut sangat berguna bagi warga di Kampungnya.


Bahkan, ucapan terima kasih pun tak henti-hentinya diucapkan oleh Edi bersama warga di Kampung Wakerkwa usai pembagian sembako dilakukan.


“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Saya mewakili warga Kampung, mengucapkan terima kasih banyak,” ucap Edi.



Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Partai Golkar memberikan sinyal mengusung nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk maju kembali di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dijadwalkan digelar serentak pada 27 November 2024.


Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji menyatakan Eri Cahyadi memang masuk dalam daftar calon kepala daerah yang potensial dan siap diusung maju di Pilkada Kota Surabaya.

"Mas Eri sampai hari ini termasuk kepala daerah yang kami masukkan dalam fungsionaris Pilkada, satu tahap di bawah rekomendasi resmi," kata Sarmuji, Jumat (12/1).

Lebih lanjut, Sarmuji menyebut Golkar sudah mempersiapkan langkah mengusung Wali Kota Eri sebagai jagoan di Pilkada 2024, namun hal itu sifatnya masih rekomendasi awal.

"Bisa dikatakan rekomendasi awal untuk Mas Eri sebagai bakal calon wali kota," ucapnya.

Karena itu, Sarmuji menyatakan Golkar siap menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2020, termasuk soal koalisi.

Status Wali Kota Eri saat ini juga masih merupakan kader partai besutan Megawati Soekarnoputri.

"Belum komunikasi, sebab ini penilaian obyektif dari partai Golkar kalau Mas Eri layak dicalonkan kembali sebagai wali kota. Namun, pada saatnya kami akan komunikasi," ujarnya.

Sementara, Sarmuji memandang selama bertugas sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mampu menunjukkan rekam jejak yang optimal, khususnya dalam upaya membangun kota beserta sumber daya manusianya. 

Hal itu pun menjadi salah satu dasar Partai Golkar melirik Wali Kota Eri untuk kembali maju memperebutkan kursi Wali Kota Surabaya periode 2024-2029.

"Pak Eri kinerjanya baik, cara komunikasinya juga baik ke semua kalangan," katanya.

Sebagaimana yang diketahui, pasangan Eri Cahyadi-Armuji resmi menduduki jabatan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya usai memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah di tahun 2020.

Eri-Armuji yang diusung PDI Perjuangan meraup suara sebesar 597.540 atau 56,94 persen dari total suara sah Pilkada Surabaya 2020. 

Paslon Erji unggul atas lawannya Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung delapan partai.


Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Komando Armada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Isswarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menghadiri Cocktail Party yang berlangsung di geladak Kapal Perang Republic of Singapore Navy (RSN) RSS Endeavour (210) yang sandar di Dermaga Jamrud Utara Tanjung Perak, Surabaya. Jum’at (12/01).

Kedatangan Kapal Perang Republic of Singapore Navy (RSN) RSS Endeavour (210), bertujuan dalam rangka silaturahmi, sekaligus meningkatkan hubungan kerja antar keduanya. 

Menurut rencana, Kapal Perang Republic of Singapore Navy (RSN) RSS Endeavour (210) sandar di Kota Pahlawan sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 mendatang. 

Selama itu beragam kegiatan baik yang dilaksanakan di kapal maupun di darat akan dihelat, diantaranya Cocktail Party.

Dalam amanat Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Kaskoarmada II menyampaikan selamat datang di Surabaya apresiasi dan terima kasih untuk komandan AL Singapura, atase pertahanan Singapura, komandan kapal RSS Endeavour, dan semua delegasi.

Kedatangan kapal RSS Endeavour di Surabaya merupakan kehormatan bagi kami, dan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia, kami sangat mengapresiasi kunjungan ini.

"Saya berharap dalam kesempatan cocktail party yang baik ini, kita dapat memperkuat hubungan, dan meningkatkan kualitas hubungan dan koordinasi, kami yakin walaupun ini adalah usaha yang sederhana , tapi akan memberikan kontribusi untuk mempererat hubungan Singapura dan Indonesia kedepan", pungkasnya.



Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya akan memberikan beasiswa kepada warga Kota Surabaya yang memiliki pemahaman dan hafalan kitab suci Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Beasiswa diberikan kepada pelajar jenjang TK/RA sederajat, SD/MI sederajat, dan jenjang SMP/MTs sederajat.

“Kuota beasiswa ini terus kita tambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kuotanya sebanyak 1.212 pelajar, lalu tahun 2023 sebanyak 1.339 pelajar, dan tahun 2024 kita tambah menjadi 1.419 pelajar,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (12/1).

Dengan adanya beasiswa penghafal kitab suci, ia berharap, anak-anak Kota Pahlawan ke depannya bisa menjadi pemimpin yang memiliki akhlak mulia. 

Bahkan, ia juga berharap anak-anak Kota Pahlawan bisa menjaga toleransi antar umat beragama, dan keberagaman suku, serta budaya.

“Kalau anak-anak sudah menghafal kitab sucinya, maka Surabaya akan menjadi kota yang aman dan damai tentunya penuh dengan toleransi,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Jumat Sehati dan Jumat Curhat yang dilakukan oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan kali ini menyasar Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Sekaran itu, turut dihadiri sejumlah pihak, diantaranya staf Kecamatan Sekaran, Polsek dan warga.

Selain dijadikan ajang untuk bertukar pendapat, program yang digagas oleh Dandim tersebut juga diwarnai dengan adanya kegiatan olahraga bersama.

“Semua kegiatan itu, dilakukan dengan tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, serya memperkokoh tali silaturahmi,” ucap Dandim. Jumat (12/01/2024).

Tak hanya sekedar dijadikan acara seremonial semata, Letkol Arm Ketut berharap adanya kegiatan tersebut, bisa memperkuat sinergitas dan kekompakan antar seluruh elemen, terlebih di Kecamatan Sekaran.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap sinergitas yang sudah tercipta dengan baik ini, akan terus dirawat dan ditingkatkan,” pinta Dandim.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai pada seluruh titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU). 

Pembayaran non-tunai melalui QRIS ataupun voucher tersebut, diterapkan secara bertahap di 1.370 titik parkir TJU se-Kota Surabaya.

Namun kebijakan tersebut, mendapat penolakan dari Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) di Jalan Tunjungan. Alasannya, paguyuban merasa kurang dengan bagi hasil parkir 60 dan 40 persen. 

Dimana dari pendapatan 40 persen itu, 35 persen untuk Juru Parkir (Jukir) dan 5 persennya untuk Kepala Pelataran (Katar).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai PJS belum mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan parkir non-tunai. 

Padahal, tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan jukir secara jelas dan transparan.

"Karena saya melakukan parkir dengan QRIS atau parkir berlangganan ini untuk menaikkan pendapatan mereka (Jukir) secara jelas. Jadi kalau (misalnya) dia (Jukir dapat) 40 persen di wilayah itu, misalnya pendapatan Rp1 juta, maka dia bisa membawa pulang Rp400.000 per hari," kata Kota Eri, Jum'at (12/1).

Wali Kota Eri menjelaskan, dengan model parkir non-tunai, pendapatan Jukir tidak perlu lagi dipotong-potong oleh pihak lain. 

Seperti misalnya adanya dugaan pemotongan dari oknum Dishub atau pihak yang lain. Sebab, setiap pendapatan Jukir ke depan akan langsung masuk ke dalam rekening masing-masing.

"Jelas kan, tidak dipotong-potong. Nah, dengan model parkir berlangganan atau non-tunai seperti QRIS atau voucher, saya ingin memastikan satu orang (Jukir) ini dapat berapa. Kalau begini kan jelas, dapat Rp400 ribu, dapat Rp300 ribu. Jadi siapa yang bermain kelihatan nanti," ujarnya.

Oleh sebabnya, ia tidak mempermasalahkan apabila Paguyuban Jukir Surabaya menolak rencana pembayaran parkir melalui non-tunai. 

Sebab, yang bertugas untuk menjaga kendaraan parkir adalah Jukir.

"(Paguyuban menolak) ya tidak apa-apa, Jukir-nya tidak (menolak). Jukir-nya yang jalan, nanti paguyuban kita ajak bicara. Surabaya kan selalu bermusyawarah," katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa mengklaim memiliki lahan parkir di Tepi Jalan Umum. 

Karena lahan itu adalah milik pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP).

"Tidak ada yang punya lahan, ada UU nya, ada PP nya. Setiap tempat usaha itu adalah dia punya pajak parkir, setiap usaha harus menyediakan tempat parkir," ungkap dia.

Karenanya, Wali Kota Eri berharap semua pihak memahami bahwa kebijakan pembayaran parkir non-tunai adalah untuk mensejahterakan Jukir. 

Selain itu, kebijakan ini sekaligus untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.

"Yang menentukan kebijakan itu adalah aturan Undang-undang. Ini (lahan parkir) milik pemerintah semua, Jukir mau jalan, ya tidak apa-apa. Sekarang paguyuban, pertanyaan saya ada kepentingan apa (menolak), karena sudah jelas ini buat mensejahterakan juru parkirnya," tegas dia.

Ia tak menginginkan pendapatan Jukir setiap hari harus dipotong lagi setelah mendapatkan 35 persen. 

Karenanya, dengan kebijakan ini, ia berharap, pendapatan Jukir menjadi lebih jelas dan transparan tanpa ada pemotongan lagi dari pihak-pihak lain.

"Jangan dapat (sehari) Rp400 ribu lalu mungkin dipotong (oknum) Dishub berapa, si A berapa. Kalau pikiran saya adalah bagaimana mensejahterakan Jukir-nya. Makanya paguyuban juga harus berpikir kesejahteraannya Jukir seperti apa," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Aksi sosial kembali digencarkan oleh Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Jumat (12/01/2024).

Aksi sosial itu, berupa pembagian sembako yang ditujukan untuk warga di Kampung Wenam, Distrik Pirime.

Danpos Pirime, Letda Inf Riki Nova mengatakan jika Jumat Berkah tersebut, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Satgas dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan Kemanunggalan.

“Sehingga kekompakan dan sinergitas antara Satgas dan masyarakat, bisa terus terpelihara dan tercipta dengan baik,” ucapnya.

Aksi itupun, menuai berbagai tanggapan positif. Salah satunya diungkapkan oleh Edi Wakerkwa, Kepala Kampung Wenam. Edi menilai, bantuan tersebut sangat berguna bagi warga di Kampungnya.

Bahkan, ucapan terima kasih pun tak henti-hentinya diucapkan oleh Edi bersama warga di Kampung Wakerkwa usai pembagian sembako dilakukan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Saya mewakili warga Kampung, mengucapkan terima kasih banyak,” ucap Edi.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya kembali menjaring puluhan pelajar jenjang SMA yang tengah bergerombol, dan terindikasi sedang melakukan pesta minuman keras (miras).

Satpol PP Surabaya pun langsung bergerak cepat, alhasil sebanyak 21 pelajar tersebut langsung diamankan petugas saat kedapatan tengah pesta miras di bawah Flyover Gubeng Surabaya, Rabu (10/1) lalu.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fisker mengatakan para pelajar tersebut diamankan setelah mendapat aduan dari Command Center 112. 

“Pihak kami mendapat informasi dari Command Center adanya adik-adik pelajar ini, yang mirisnya masih memakai seragam sekolah bergerombol dan membawa miras,” kata Fisker, Jum'at (12/1).

Setelah mendapat aduan tersebut, Fikser mengatakan bahwa para petugas Satpol PP Kota Surabaya langsung menuju ke lokasi dan langsung menjangkau para pelajar tersebut untuk dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya. 

“Kami amankan mereka, kami juga bawa barang bukti 2 botol miras yang satu masih utuh, dan sisanya sudah berkurang,” jelasnya.

Saat dibawa ke kantor Satpol PP Kota Surabaya, puluhan pelajar tersebut dimintai keterangan, serta dilakukan pendataan. 

Tak hanya itu, petugas Satpol PP Kota Surabaya juga turut mengundang pihak sekolah sebagai pendamping, guna mengetahui apa yang tengah dilakukan siswanya saat jam pulang sekolah.

“Kami amankan mereka, pihak sekolah kita panggil agar pihak sekolah tahu bahwa beberapa murid dari mereka dijangkau oleh Satpol PP Surabaya. Sehingga pihak sekolah dapat memberi perhatian lebih kepada mereka, serta menghindari kejadian yang serupa kepada murid yang lain,” terangnya.

Sama halnya seperti yang sebelumnya, 21 pelajar tersebut juga mendapat sanksi berwisata ke Liponsos Kota Surabaya. Mereka mendapat tugas untuk melayani para penghuni Liponsos. 

Menurut Fikser, sanksi sosial tersebut diberikan agar menimbulkan efek jera kepada anak-anak yang melakukan hal tersebut. 

“Kami ingin dengan adanya sanksi sosial tersebut, agar adik-adik tersebut tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain serta merugikan diri mereka sendiri,” ujar dia.

Setelah mendapat sanksi sosial, para pelajar dibawa kembali ke kantor Satpol PP Kota Surabaya dan dikembalikan kepada orang tua mereka masing - masing. 

Kerennya, Fikser menghimbau kepada para pelajar untuk selalu menjaga sikap dan beretika baik didalam maupun diluar sekolah. 

Ia juga mengimbau pihak sekolah dan orang tua dapat memberikan pembinaan terhadap pelajar yang telah dijangkau oleh petugas. 

“Harapan saya agar pihak sekolah maupun orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anak mereka, selalu bertanya keadaan mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Awasi dan jaga selalu mereka, bukan mengekang tetapi agar mereka tetap pada jalur yang benar,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive