Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024).

Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. 

Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR.

"Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya.

Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.

Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023.

Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. 

Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden.

Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023.

Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM.

"Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dukung Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. 

Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). 

Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master.

Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. 

Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online).

“Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. 

Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. 

“Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya.

Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. 

Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

"Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.

Read More

Gubernur Khofifah Resmikan Gedung Rawat Jalan dan Kamar Operasi MOT RSMM Jatim

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Gedung Rawat Jalan dan Kamar Operasi Modular Operating Theatre (MOT) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur (RSMM Jatim), Selasa (16/1/2024). 

Pada peresmian yang berlangsung di RSMM Jatim, Surabaya tersebut, sekaligus juga dilakukan peluncurkan Aplikasi Si Galon dan Aplikasi DESIS. 

Gedung rawat jalan terdiri dari lima lantai, yang di dalamnya terdapat 32 ruangan, dan kamar operasi Modular Operating Theatre (MOT) ruang operasi, memiliki fungsi agar operasi atau penanganan pasien rumah sakit berjalan lancar. 

Aplikasi Si Galon (Deteksi Gejala Low Vision Sedini Mungkin), merupakan aplikasi yang berguna untuk mendukung program skrining mandiri bagi masyarakat terduga low vision, aplikasi ini berbasis website dan dapat diakses di link https://bit.ly/sigalon-rsmm . 

Sedangkan Aplikasi DESIS (Digital Eye Strain Information System), merupakan aplikasi untuk mendukung program skrining mandiri bagi masyarakat terduga gangguan ketegangan mata digital, aplikasi ini berbasis website dan dapat diakesi melalui link https://bit.ly/desis-rsmm . 

Gubernur Khofifah menyampaikan, RSMM Jatim memiliki kualifikasi yang sudah sesuai dengan rumah sakit mata tipe B. 

“Banyak sekali pasien-pasien dari signifikan person yang bisa mendapatkan layanan dengan sangat baik di rumah sakit ini. 

Gedungnya sudah baru, kualitasnya terus dibenahi dengan peluncuran aplikasi Si Galon, dan Aplikasi DESIS,” tuturnya. 

Oleh karenanya, menurut Khofifah, dengan adanya gedung baru dan layanan aplikasi skrining ini, diharapkan, semuanya tetap harus terkonfirmasi kepada masyarakat. 

“Saya rasa itu akan membawa penguatan image building bagi rumah sakit mata ini, karena menjaga layanan berkualitas, dan kepercayaan masayarakat itu sangat  penting,” tukas Khofifah. 

Khofifah mengatakan, layanan di RSMM Jatim ini dulu antreannya cukup panjang, namun sekarang sudah mulai terfasilitasi masing-masing pasien dengan jenis layanan yang sesuai dengan spesifikasi yang ada. 

“Ini kan lebih banyak memberikan layanan rawat jalan, tempat tidurnya 32 buah. Nanti akan dikembangkan menjadi 40 buah, karena pada dasarnya ini akan memberikan layanan rawat jalan,” ujarnya. 

Dengan diresmikannya gedung baru di RSMM Jatim ini, Khofifah juga mengarahkan Direktur RSMM Jatim, agar mengubah nama RSMM Jatim dengan menggunakan nama tokoh pelopor atau penggerak kesehatan mata di Jawa Timur. 

“Saya berharap Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini namanya diubah, mungkin rumah sakit mata dengan menggunakan nama tokoh yang menjadi inisiator atau penggerak kesahatan mata di Jawa Timur. Barang kali bisa minta izin kepada keluarga untuk bisa digunakan sebagai nama di rumah sakit ini. Karena hal itu bagian dari penguat image building supaya rumah sakit ini lebih dikenal masyarakat,” imbau Khofifah. 

Sementara itu, Direktur RSMM Jatim, Eka Basuki Rahmat, menjelaskan, RSMM Jatim memiliki sejumlah 206 pegawai, yang terdiri dari 16 dokter spesialis mata, 1 dokter spesialis dalam, dan 1 dokter spesialis patologi klinis. 

Dengan total jumlah pegawai tersebut, Eka menuturkan, RSMM Jatim berupaya penuh memberikan pelayanan terbaik bagi Provinsi Jawa Timur terutama untuk kesehatan mata masyarakat. 

“Kunjungan pasien kami tahun 2021 sebesar 45.946, tahun 2022 61.833, Alhamdulillah tahun 2023 kunjungan kami meningkat menjadi 67.738 pasien. Selain itu, kita juga merawat penyakit yang menyebabkan kebutaan seperti penyakit pupil retina, sebanyak 11 ribu kunjungan dalam satu tahun, katarak 11 ribu kunjungan, dan disusul dengan glukoma kurang lebih 9 ribu kasus yang sudah berkunjung ke rumah sakit mata masyarakat di tahun 2023,” papar Eka. 

Selain itu, Eka juga menerangkan, RSMM Jarim sebagai pemberi pelayanan kesahatan mata masyarakat juga mengembangkan oftamologi community. 

“Kami telah melakukan beberapa skrining di sekolah-sekolah, rumah anak prestasi, bekerja sama dengan Puskesma, skrining di pondok pesantren. Sehingga kami mengembangkan aplikasi Si Galon dan aplikasi DESIS yang merupakan aplikasi berdasarkan website dengan harapan supaya masyarakat dapat melakukan skrining mandiri untuk mengetahui kondisi apakah mempunyai gangguan kesehatan penglihatan,” terang Eka. 

Menanggapi arahan Gubernur Khofifah mengenai pergantian nama rumah sakit, Eka mengatakan, akan menindak lanjuti arahan tersebut dan menargetkan tahun ini sudah berubah nama rumah sakit. 

“Bismillah kami akan menindak lanjuti dengan surat dan kami akan berkoordinasi dengan atasan kami yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan dengan organisasi perkumpulan dokter spesialis mata. Hal itu akan dilakukan sesegara mungkin, karena target kami kalau bisa tahun ini sudah berubah nama,” pungkas Eka.

Read More

Pangkoarmada II Sambut Kedatangan Panglima TNI

Balikpapan, KABARPROGRESIF.COM Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., menyambut kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bertempat di Baseops Lanud Dhomber, Balikpapan. Selasa (16/1).

Adapun tujuan dari kedatangan Panglima TNI yakni untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di Kota Balikpapan.

Panglima TNI melalui sambutannya menyampaikan terimakasih dan berpesan agar seluruh unsur dari TNI dapat berkerjasama dengan baik dalam menjaga keamanan ketika kedatangan Presiden RI.

Read More

Ketua DPD RI Ajak Perguruan Tinggi di Jatim Kolaborasi Bangun SDM Berkualitas

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur untuk berkolaborasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Jatim yang unggul dan berkualitas.

"Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM. Perguruan tinggi identik sebagai lembaga riset. Kampus memiliki dosen dan tenaga peneliti yang besar. Kekuatan inilah yang dapat menjadi titik balik peningkatan SDM. Artinya, pengembangan SDM harus berbasis riset," kata LaNyalla, Selasa (16/1/2024).

Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah seharusnya kampus yang dipenuhi oleh tenaga terdidik menjawab tantangan yang akan kita hadapi ke depan. 

Pada saat yang sama, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita.

Apalagi, LaNyalla menilai Jawa Timur memiliki lembaga pendidikan tinggi yang cukup banyak dan berkualitas mumpuni. Bahkan, berdasarkan versi Edurank 2023, ada 16 kampus terbaik di Jawa Timur. 

Diantaranya adalah Universitas Airlangga (peringkat nasional 6), Universitas Brawijaya (peringkat nasional 8), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (peringkat nasional 10) dan Universitas Negeri Malang (peringkat nasional 16).

"Artinya, seluruh kampus hasil risetnya harus digunakan untuk pembangunan SDM Jatim. Dengan begitu, Jatim memiliki peluang sebagai lokomotif pembangunan SDM nasional," tutur LaNyalla.

Untuk mewujudkan hal itu, LaNyalla mengajak seluruh kampus untuk bersama-sama berkolaborasi membangun SDM Jatim. 

"Saya kira inilah momentum bagi kita bersama, dalam hal ini insan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi menjadi motor penggerak pembangunan SDM di Jawa Timur," ajak LaNyalla.

Menurut LaNyalla, kolaborasi ini penting dijalin agar kampus, pemerintah dan stakeholder terkait di Jawa Timur memiliki langkah dan gerak seirama dalam membangun dan mengembangkan SDM sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Kampus memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis keunggulan Jawa Timur. Artinya, kita mengembangkan pembangunan SDM sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Timur itu sendiri," ujar LaNyalla.

Read More

Sepanjang Tahun 2023, Angka Kejadian Bencana di Jatim Turun 47,9 Persen

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Sepanjang tahun 2023 angka kejadian bencana di Jawa Timur mengalami penurunan hingga 47,9% jika dibandingkan dengan tahun 2022. 

Adapun jumlah bencana tahun 2023 adalah sebanyak 117 kasus, sementara tahun 2022 sebanyak 244 kasus.

Atas penurunan kasus bencana tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan, apresiasi dan terimakasihnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim yang telah berupaya secara maksimal dalam menekan kasus bencana di Bumi Majapahit.

"Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2023, angka bencana di Jawa Timur mengalami penurunan hingga 47,9%. Ini merupakan kerja keras kita semua, yang selalu siap siaga 24 jam dan tidak pernah libur. Terimakasih sekali lagi," kata Sekdaprov Adhy dalam FGD Kedaruratan, Logistik dan Pralatan di Hotel Grand Mercure Surabaya, Selasa (16/1/2023).

Lebih lanjut ia menyebutkan, ada 14  jenis bencana yang terjadi di Jatim sepanjang tahun 2022 hingga 2024. 

Beberapa diantaranya adalah banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.

Akibat dari bencana tersebut, banyak warga yang mengalami kerugian baik materil maupun nyawa. 

Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Gunung Arjuno dan Gunung Lawu.

"Alhamdullilah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang banyak mewarnai Jatim pada tahun 2023 bisa ditangani dengan baik. Terima kasih kepada BPBD yang memberikan support dalam pemadaman tersebut melalui operasi udara menggunakan helikopter," katanya.

Secara rinci, Sekdaprov Adhy menyebutkan, bencana tahun 2023 menyebabkan jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang, 8 orang mengalami luka-luka, 24 ribu KK berdampak dan 3.485 unit rumah mengalami kerusakan.

Sementara untuk kasus bencana tahun 2022, jumlah korban meninggal 13 jiwa dan sekitar 43 orang mengalami luka-luka. 

Selain itu sebanyak 4.289 unit rumah mengalami kerusakan serta 110.202 KK terdampak.

Kendati terjadi penurunan, Sekdarov Adhy menegaskan, agar seluruh stakeholders untuk tetap waspada dan siap sedia menghadapi potensi bencana di masa depan. 

Mengingat, tahun ini seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Jatim berpotensi mengalami cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Hingga kini Pemprov Jatim telah mengeluarkan status darurat bencana Hidrometeorologi di Jatim tahun 2023-2024 dengan keputusan Gubernur nomor 188/698/KPTS/013/2023 yang berlaku selama 155 hari.

Selain itu, akhir Desember 2013 lalu sebanyak 31 kabupaten/kota juga telah menetapkan status keadaan darurat yakni 28 kabupaten/kota status siaga darurat dan 3 kabupaten status tanggap darurat.

"Adanya status ini salah satunya untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam pengerahan sumber daya saat bencana terjadi," ucapnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim kata Sekdaprov Adhy,  juga telah menerbitkan 2 surat keputusan gubernur diantaranya adalah SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang klaster logistik penanggulangan bencana provinsi Jatim dan berikutnya adalah SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi Jatim.

"Kedua surat keputusan tersebut diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumber daya penanggulangan bencana yang ada di Jatim," pungkasnya.

Read More

KPU Jatim : Peserta Parpol Pemilu 2024 Sudah Laporkan LADK

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan partai politik peserta pemilu telah melaporkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Dari data yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, PPP menjadi parpol dengan jumlah penerimaan dana kampanye tertinggi dibandingkan parpol lainnya. 

"Masing-masing partai politik telah melaporkan LADK. Sejauh ini tak ada masalah," kata anggota KPU Jatim, Insan Qoriawan, Selasa (16/1/2024).

Dijelaskan Insan, pelaporan dana kampanye tersebut menjadi salah satu kewajiban yang harus dilengkapi peserta pemilu 2024. 

Mengutip laman resmi KPU RI, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 UU tersebut, kegiatan kampanye Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum. 

Dalam rangka mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, Peserta Pemilihan Umum wajib mencatat pendanaan kampanye.

Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas 3 Jenis Laporan, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). 

Selain di tingkat pusat, pelaporan juga dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Untuk LPPDK disampaikan di akhir masa kampanye, sebelum masa pemungutan suara mendatang," kata Komisioner yang membawahi Divisi Perencanaan dan Logistik ini.

Mengutip data yang diterima KPU Jatim, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi partai politik dengan penerimaan paling sedikit, yakni sekitar Rp15 juta dan pengeluaran sekitar Rp10 juta.

Sedangkan untuk partai dengan penerimaan terbesar adalah PKB yang mencapai Rp10 miliar dengan pengeluaran yang mencapai Rp9,7 miliar ini.

Berikut Rincian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik di Jawa Timur:

1.     PKB

Penerimaan: Rp10.193.994.515,64

Pengeluaran: Rp9.786.023.192,65

2.     Gerindra

Penerimaan: Rp2.407.809.900

Pengeluaran: Rp2.405.309.900

3.     PDI P

Penerimaan: Rp4.433.493.310

Pengeluaran: Rp4.432.983.310

4.     Golkar

Penerimaan: Rp4.318.578.790

Pengeluaran: Rp3.600.170.790

5.     NasDem

Penerimaan: Rp3.118.497.000

Pengeluaran: 2.982.344.500

6.     Buruh

Penerimaan: Rp88.016.483

Pengeluaran: Rp82.504.000

7.     Gelora

Penerimaan: Rp2.164.797.600

Pengeluaran: Rp2.162.997.600

8.     PKS

Penerimaan: Rp3.689.895.874,04

Pengeluaran: Rp3.689.895.874,04

9.     PKN

Penerimaan: Rp15.890.000

Pengeluaran: Rp10.980.000

10.  Hanura

Penerimaan: Rp811.289.000

Pengeluaran: Rp811.810.000

11.  Garuda

Penerimaan: Rp65.040.000

Pengeluaran: Rp5.040.000

12.  PAN

Penerimaan: Rp905.166.000

Pengeluaran: Rp904.992.000

13.  PBB

Penerimaan: Rp1.422.758.500

Pengeluaran: Rp1.166.288.500

14.  Demokrat

Penerimaan: Rp265.800.000

Pengeluaran: Rp208.300.000

15.  PSI

Penerimaan: Rp681.658.600

Pengeluaran: Rp430.458.600

16.  Perindo

Penerimaan: Rp437.856.740

Pengeluaran: Rp437.856.740

17.  PPP

Penerimaan: Rp6.468.262.102

Pengeluaran: Rp6.465.762.102

18.  Ummat

Penerimaan: Rp63.780.000P

engeluaran: Rp62.780.00

Read More

Komandan Puspenerbal Semati Komandan Kodiklatal Brevet Kehormatan Penerbangan

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya meningkatkan kerjasama antar dua lembaga, Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar kunjungi Kodiklatal dan semati  Komandan Kodiklatal Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah Brevet Kehormatan Penerbangan yang dilangsungkan di Lobby Utama Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kodiklatal, Buminoro, Surabaya, Selasa (16/1/2024).

Dalam kunjungannya tersebut, Komandan Puspenerbal didampingi Irpuspenerbal, Kolonel Laut (T) Bambang Yunianto, Dirrenbang, Kolonel Laut (P) Muhammad Tohir, Dirops, Kolonel Laut (P) Catur Sigit Sumarsono dan Dankolat, Kolonel Laut (P) Gugus Wahyu.  

Sementara itu Komandan Kodiklatal menerima tamunya didampingi Wadan Kodiklatal Laksda TNl Eko Wahyono, Dirum Kodiklatal, Dirdik Kodiklatal, Dankodikopsla, Danpusdiksus dan Dansenerbal.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat itu, setelah penyematan dan pemberian sertifikat Brevet Kehormatan Penerbangan dibahas berbagai hal dan kerjasama antara Puspenerbal dan Kodiklatal berkaitan dengan kegiatan latihan dan pendidikan yang sudah terlaksana sepanjang tahun 2023 lalu.

Kedua pimpinan berkomitmen, di tahun 2024, kerjasama yang sudah terbangun baik diperiode sebelumnya untuk dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Read More

Kejagung Temukan Aktivitas Peleburan Emas Ilegal Diduga Dilakukan Antam

Jakarta, KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya aktivitas peleburan emas ilegal yang diduga dilakukan PT Aneka Tambang (Antam). 

Temuan tersebut terungkap dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam pengusutan korupsi tata niaga dan impor komoditas emas.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi mengatakan, peleburan emas ilegal itu berada di sejumlah kota di Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim).

“(Kasus emas) ini masih berjalan. Kita ada temukan, adanya aktivitas peleburan emas, yang kita indikasikan ilegal oleh PT Antam di dalam lingkaran tata niaga emas,” kata Kuntadi saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Kuntadi menuturkan, temuan peleburan emas ilegal tersebut, adalah bagian dari modus perbuatan tindak pidana yang ditemukan penyidik Jampidsus-Kejagung dalam pengungkapan korupsi tata niaga dan impor komoditas emas. 

Selain itu, tim penyidikan di Jampidsus juga menemukan adanya manipulasi kode harmonize system (HS) dalam skandal tersebut.

Read More

Anas Karno Desak Pemkot Surabaya Cabut Pamflet Pengumuman Retribusi Foto Balai Pemuda

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mendesak, supaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Surabaya, mencabut pamflet pengumuman retribusi pengambilan foto dan video di Balai Pemuda. 

Supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Pamflet pengumuman yang tertempel di sejumlah dinding Balai Pemuda bertuliskan, Sesuai Perda nomor 7 tahun 2023 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah, Pemakaian Area Balai Pemuda Untuk Pengambilan Foto atau Video Rp500 ribu per 3 jam.

"Pamfelt pengumuman itu bisa menimbulkan salah tafsir di masyarakat. Karenanya kita minta supaya segera dicabut," kata Anas Karno, Selasa (16/1).

Ketua Pansus Raperda Retribusi dan Pajak Daerah Kota Surabaya tersebut mengatakan, retribusi diberlakukan terhadap kegiatan fotografi atau videografi komersial, atau yang membutuhkan situasi serta kondisi khusus. 

Contohnya membutuhkan back ground kosong dari pengunjung lainnya.

"Misalnya foto atau video preweding, foto kalender, dan foto atau video iklan, atau lainnya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi langsung. Untuk kegiatan ini diminta supaya mengajukan surat  pemberitahuan ijin dulu ke kantor Balai Pemuda atau Disporapar Kota Surabaya," jelasnya.

Anas Karno kembali menjelaskan, sedangkan untuk kegiatan foto atau video non komersial, atau untuk koleksi pribadi tidak diberlakukan. aturan tersebut.

"Misalnya berswafoto baik itu personal, maupun bersama teman atau keluarga," jelasnya.

Anas mengatakan, pengunjung tidak perlu ragu untuk berfoto atau mengambil video dari gadgetnya kalau tidak untuk kepentingan komersial.

"Kita juga tidak setuju kalau warga yang berfoto atau mengambil gambar video di Balai Pemuda untuk kepentingan pribadi, dikenakan retribusi," imbuhnya.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, biasanya hasil foto atau video itu, mereka up load di akun pribadi media sosialnya. 

Sehingga secara tidak langsung akan mengenalkan Balai Pemuda ke masyarakat luas.

"Balai Pemuda merupakan salah satu ikon wisata di Surabaya. Bangunan heritage zaman kolonial itu, menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Surabaya. Selain jalan Tunjungan yang sangat ikonik, serta tempat wisata lainnya," pungkasnya.

Read More

Pemkot Kediri Dorong Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Kediri, KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Kediri terus mendorong peningkatan indeks profesionalitas di kalangan aparatur sipil negara (ASN). 

Salah satunya melalui sosialisasi pengukuran indeks profesionalitas ASN Tahun 2023 di Ruang BKPSDM, sosialisasi menghadirkan para pengelola kepegawaian yang ada di tiap OPD Pemerintah Kota Kediri.

Mengutip website resmi Pemerintah Kota Kediri, Selasa (16/01/2024), Kepala BKPSDM Kota Kediri, Un Achmad Nurdin menjelaskan terselenggaranya sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan stimulus kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. 

Dengan mengikuti sosialisasi mereka diberikan pemahaman mengenai peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, disiplin dan kinerja yang menjadi dimensi dalam indeks profesionalitas ASN. 

“Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi, setiap ASN memiliki kewajiban untuk mengembangkan kompetensi dengan terus meningkatkan ilmunya melalui pembelajaran. Untuk itu, setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi salah satunya melalui diklat, seminar, sosialisasi dan harus ada bukti dukungnya dalam wujud sertifikat,” tuturnya. 

ASN juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sehingga diharapkan berdampak pula pada peningkatan kompetensi dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Bagi Instansi Pemerintah, pengukuran indeks profesionalitas ASN ini dapat dijadikan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

Sedangkan bagi individu, Un Achmad menjelaskan pengukuran indeks profesionalitas ini dapat dijadikan sebagai parameter atau rapor untuk mengetahui capaian kinerja ASN sekaligus dapat dijadikan kontrol sosial agar para ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

“Hasilnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Disamping itu untuk menentukan standar bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga menghasilkan peta tingkat profesionalitas ASN yang bermanfaat bagi para ASN sendiri dan Instansi Pemerintah,” ungkapnya. 

Dengan adanya sosialisasi ini, Un Achmad berharap seluruh ASN Pemerintah Kota Kediri dapat menjadi ASN yang profesional dan Kompeten. 

“Di tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Kota Kediri mendapat nilai cukup tinggi yakni mencapai 89,8. Besar harapan kami para ASN tetap semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sehingga bisa mewujudkan ASN Kota Kediri yang profesional, kompeten, produktif dan berintegritas,” pungkasnya.

Read More

Gubernur AAL Terima Brevet Kehormatan Penerbangan dari Danpuspenerbal

Surabaya, KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya meningkatkan kerjasama antar dua lembaga, Komandan Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksda TNl Sisyani Jaffar berkunjung ke Akademi Angkatan Laut (AAL) sekaligus menyematkan Brevet Kehormatan Penerbangan kepada Gubernur AAL, Laksda TNl Supardi di Lobby Utama Gedung R. Soebijakto, Mako AAL, Bumimoro, Surabaya, Selasa (16/1/2024).

Dalam kunjungan ke almamaternya tersebut, Komandan Puspenerbal didampingi Irpuspenerbal, Kolonel Laut (T) Bambang Yunianto, Dirrenbang, Kolonel Laut (P) Muhammad Tohir, Dirops, Kolonel Laut (P) Catur Sigit Sumarsono dan Dankolat, Kolonel Laut (P) Gugus Wahyu.

Sementara itu Gubernur AAL dalam menerima tamunya tersebut didampingi Wagub AAL Laksma TNl Arif Badrudin,  Sekretaris Lembaga AAL, Laksma TNl Alindri, para Direktur AAL dan Dandenma AAL.

 Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat itu, setelah penyematan dan pemberian sertifikat Brevet Kehormatan Penerbangan dibahas berbagai hal dan kerjasama antara Puspenerbal dan AAL berkaitan dengan kegiatan latihan dan pendidikan  yang sudah terlaksana sepanjang tahun 2023 lalu.

Kedua pimpinan berkomitmen, di tahun 2024, kerjasama yang sudah terbangun baik diperiode sebelumnya untuk dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Read More

Sepanjang 2023, KPK Berhasil Kembalikan Rp525 M ke Negara dan Gelar 8 Kali OTT

Jakarta, KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kinerja dan capaian sepanjang 2023. 

Lembaga antirasuah itu menyampaikan telah mengembalikan ratusan miliar kepada negara dari hasil pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Asset recovery Rp 525.415.553.599, asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango dalam jumpa pers kinerja dan capaian KPK 2023 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Nawawi menerangkan, sepanjang 2023, KPK telah menangani 127 kasus di tahap penyelidikan, 161 kasus di tahap penyidikan, 129 kasus di tahap penuntutan. 

Kemudian, kata Nawawi, KPK juga telah melakukan 124 eksekusi dan 94 kasus yang telah inkrah.

Nawawi juga memaparkan KPK melakukan 8 kegiatan operasi tangkap tangan selama 2023. 

Kegiatan OTT itu di antaranya mulai dari manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan hingga suap proyek pengadaan digital Bandung Smart City.

"Delapan kegiatan operasi tangkap tangan, manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, suap proyek jalur kereta api di Sulsel Jateng Jabar Jawa-Sumatera, suap proyek pengadaan digital Bandung Smart City, suap pengadaan barang dan jasa Basarnas, suap pemeriksaan BPK Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, pemberian hadiah atau janji pengurusan perkara Kejari Bondowoso, suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur, pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara," kata Nawawi.

Tak hanya itu, Nawawi menyampaikan KPK telah mengembangkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Para tersangka yang dijerat di antaranya hakim agung nonaktif Gazalba Saleh, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, hingga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Muhammad Syahrir suap dan gratifikasi perizinan Pemprov Riau, Gazalba Saleh suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, Lukas Enembe gratifikasi Pemprov Papua, Rijatono Lakka gratifikasi Pemprov Papua, Rafael Alun gratifikasi Ditjen Pajak Kemenkeu, Andhi Pramono gratifikasi Ditjen Pajak Kemenkeu, Catur Prabowo pengadaan fiktif PT Amarta Karya, Syahrul Yasin Limpo pemerasan, Kementerian Pertanian," kata Nawawi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, selama 2023, KPK telah menetapkan 1 tersangka, 6 bupati atau wali kota, 1 kepala lembaga negara, dan 2 menteri atau wakil menteri. 

Alex mengatakan hal itu menunjukkan masih tingginya risiko korupsi di sektor pemerintahan.

"Selama tahun 2023, KPK telah menetapkan tersangka 1 gubernur, 6 bupati/wali kota, 1 kepala lembaga negara 2 menteri/wakil menteri ini menunjukkan masih tingginya risiko korupsi di sektor pemerintahan baik di daerah maupun pusat," ujarnya.

Read More