Kamis, 18 Januari 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Peradi Tower, gedung kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), diresmikan. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan berharap gedung baru ini dapat memperlancar kegiatan.

"Gedung Peradi adalah milik Peradi yang dibangun dengan menggunakan uang kas Peradi sendiri," kata Otto dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1/2024).

Peradi Tower, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 116, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), diresmikan pada hari ini.

"Satu-satunya organisasi profesi advokat yang memiliki kantor semegah ini adalah Peradi. Peradi juga memiliki kantor-kantor cabang milik Peradi di beberapa kota, antara lain Bandung, Palembang, Medan, Jember, Sidoarjo, dan lain-lain," katanya.

"Diharapkan dengan adanya gedung baru ini semua kegiatan-kegiatan bisa berjalan lancar, termasuk tersedianya ruang sidang Dewan Kehormatan Daerah dan Pusat," tambah Otto.

Dia mengatakan Peradi telah memiliki 190 cabang dan memiliki 164 pusat bantuan hukum (PBH) di seluruh Indonesia. 

Selain itu, dia mengatakan setiap anggota yang meninggal, Peradi memberikan santunan sebesar Rp 10 juta kepada ahli warisnya.

"Selama ini telah disalurkan santunan kepada 520 ahli waris anggota Peradi yang meninggal dunia. Ini adalah bentuk keperdulian Peradi kepada anggota. Dengan demikian, kami satu-satunya organisasi advokat yang telah menjalankan seluruh tugas dan wewenang yang diamanatkan UU Advokat Nomor 18 tahun 2003," kata Otto.

Dalam peresmian ini, turut hadir Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarifuddin; Ketua KPK Nawawi Pomolangi, Kabarhakam Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili kapolri, dan pejabat-pejabat lain termasuk yang mewakili Jaksa Agung.

Selanjutnya, Ketua MA dan Ketua KPK mengapresiasi usaha dari pengurus Peradi yang berhasil memiliki gedung sendiri dan berharap Peradi dapat meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP DKI Jakarta menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di flyover dilarang. 

Larangan itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024.

"Di dalam ketentuan KPU kan nggak boleh ya. Nggak boleh ya ketentuan KPU," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Arifin mengatakan Bawaslu telah mengingatkan partai politik (parpol) yang APK nya semrawut di flyover agar mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusam KPU. 

Kemudiam, pihaknya pun memberi batas waktu hingga sepekan ke depan untuk perapihan, dimulai sejak 19 Januari 2024.

"Kita tunggu para peserta pemilu untuk menurunkan dan merapikan dsb krn udh diingatkan tadi. Kan sudah difasilitasi untuk ketemu ya kan ya," tegasnya.

"Iya mengimbau perapihan terhadap semua APK DKI uang diselenggarakan oleh peserta pemilu dan juga diawasi penyelnggara pemilu dalam hal ini KPU (dan) Bawaslu," sambungnya.

Merujuk ketentuan B nomor 2, APK dilarang dipasang di tempat-tempat tertentu meliputi:

a. Pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, stasiun, pelabuhan dan tiang listrik;

b. Tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan;

C. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyebrangan jalan (JPO), flyover, underpass, tempat istirahat pelayanan di dalam jalan tol (rest area);

d. Sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

e. Fasilitas milik TNI/Polri: dan

f. Fasilitas milik BUMN/BUMD.

Sebelumnya, pasutri lansia mengalami kecelakaan di Flyover Kuningan. Keduanya kecelakaan akibat bendera parpol di flyover. Dalam rekaman video yang beredar, kakek dan nenek itu terlihat terluka. Beberapa pengendara ojek online (ojol) membantunya.

Terlihat di lokasi kejadian sejumlah bendera parpol terpasang berjejer di sepanjang pagar pembatas flyover. 

Bendera-bendera dengan tiang bambu itu diikat pada pagar pembatas flyover.

Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Yunior Kanitero menurunkan personel untuk mengecek kejadian tersebut. 

Personel Polsek Mampang juga telah mengecek korban ke rumah sakit.

"Anggota polsek sudah cek TKP dan cek korban di RSUD Mampang Prapatan," kata David, Rabu (17/1).

"Korbannya suami istri," imbuh David.

Dari hasil pengecekan di lokasi, David mengatakan pihaknya menemukan adanya belasan bendera parpol yang posisinya membahayakan.

"Anggota Polsek Mampang yang di TKP melaporkan memang ada 12 bendera yang posisi tiangnya roboh dan membahayakan pengguna jalan," jelasnya.



Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri konsolidasi Partai Golkar di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). 

Airlangga menekankan pentingnya Pilpres 2024 satu putaran menangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi disampaikan target-target yang ingin dicapai, tentu ini kesempatan Partai Golkar yang akan mengusung pasangan Prabowo-Gibran," ucap Airlangga saat konsolidasi kemenangan Partai Golkar di Qubu Resort, Pontianak, Kamis (18/1/2024).

"Pasangan Prabowo-Gibran hari ini surveinya kita ketahui hasilnya 45%. Dibandingkan yang lain, ketinggalan 15-20%," tambahnya.

Airlangga meminta kader Golkar untuk terus menaikan elektabilitas Prabowo-Gibran. Airlangga menilai dengan satu putaran dapat mempermudah pekerjaan selanjutnya.

"Terpenting, kesempatan ini adalah kita naikkan dalam waktu tiga minggu. Kalau ini bisa selesai, maka pekerjaan akan semakin mudah," ujarnya.

Airlangga menilai pentingnya pilpres satu putaran. Jika tidak satu putaran, maka proses Pilpres 2024 berlanjut empat bulan ke depan.

"Kalau kita putar ataupun tidak mencapai satu putaran maka pemilunya masih ada empat bulan ke depan. Karena banyak wartawan, saya tidak mendetailkan. Tapi penting bagi kita untuk sekali putaran. Saudara paham?" ungkapnya.

"Jadi jangan lupa kita sampaikan, kita partainya Golkar, menangkan legislatif. Kita partainya Golkar, adalah yang pertama mengusung Prabowo-Gibran. Tanggung jawab kita memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilu 14 Februari nanti," tutupnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kanwil Kemenkumham DKI meneken komitmen pembangunan zona integritas. 

Langkah itu untuk percepatan birokrasi.

Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (PZI) dan Perjanjian Kinerja dilaksanakan Kamis (18/1/2024) di Aula Kanwil Kemenkumham DKI. 

Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham Asep Kurnia turut hadir.

"Komitmen bersama PZI bukan hanya sekedar pencapaian kepatuhan formal terhadap standar tertentu, tetapi merupakan upaya bersama untuk menciptakan organisasi yang benar-benar bersih, terpercaya, dan berdaya saing," kata Kakanwil Kumham DKI Ibnu Chuldun dalam keterangannya.

"Selain Komitmen Bersama, ditandatangani pula Perjanjian Kinerja sebagai langkah awal strategis dalam mengimplementasikan program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024. Adapun untuk Kantor Wilayah terdapat 23 sasaran kegiatan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Divisi sepanjang tahun 2024," imbuhnya.

Adapun pelaksanaan penandatanganan secara digital terdiri dari 3 (tiga) sesi yaitu penandatanganan antara Kepala Kantor Wilayah dan 27 Kepala Unit Pelaksana Teknis, penandatanganan antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi, serta penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah.

Melalui penandatanganan ini, Ibnu Chuldun berharap seluruh jajarannya di wilayah DKI Jakarta dapat berkomitmen dan konsisten melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

"Kata kuncinya saat ini adalah integritas. Dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini dapat menjadi langkah dan implementasi untuk berkontribusi yang baik bagi bangsa dan negara," kata Asep Kurnia.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Relawan yang tergabung dalam alumni Trisakti for AMIN mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres tahun 2024. 

Mereka yakin pasangan nomor urut 1 merupakan pemimpin yang baik.

Deklarasi itu dilakukan di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jl Pangeran Diponegoro No 10, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (18/1/2024). 

Tampak hadir Kapten Pemenangan Timnas AMIN (Anies-Cak Imin), M Syaugi.

"Mungkin kami juga tahu, AMIN ini cerdas, agamis, jelas keturunannya dan jasanya, seperti itu semua lah. Dan sudah ada jejak rekam kerjanya," kata Ketua relawan alumni Trisakti for AMIN, Adi Sempani, di Markas Pemenangan Timnas AMIN.

Dia mengatakan, AMIN merupakan pasangan yang mampu menegakkan keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. 

Sehingga, ia mendukung dan mengupayakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden RI 2024.

"Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini dan sebetulnya dari awal, itu kok semua masalah keadilan, hukum, segala engga ada. Jadi kita melihat ambil langkah ini adalah momentum yang pas, pas Pilpres saat ini. Dan apa yang kami dukung bahwa itu yang membuat kami adalah tepat. Karena calon yang kami dukung jelas cerdas," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, akan berkomitmen memenangkan pasangan Anies Baswedan dcsan Muhaimin Iskandar, serta partai pengusungnya. 

Selain itu, ia mengatakan juga akan turut serta mengawasi dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan.

"Kita fokus dulu dalam pemenangan ini. Karena biar apapun, kecurangan pasti ada. Jadi mengawal agar tidak terjadi kecurangan. Ya kita menjagalah, mengawal kalau ada kecurangan di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemprov DKI Jakarta bersama KPU, Bawaslu hingga perwakilan parpol menggelar rapat terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) usai insiden lansia kecelakaan gegara bendera parpol di flyover. 

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan semua parpol sepakat APK yang mengganggu ketertiban diturunkan.

"Tadi beberapa pembahasan pada dasarnya mereka juga memahami menyadari bahwa keberadaan APK yang saat ini sudah membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian juga dari sisi ketentuan KPU bahwa pemasangan APK harus memenuhi unsur-unsur etika, estetika, keindahan ketertiban kotanya, oleh karena itu disepakati bahwa partai politik bersepakat akan merapikan, menurunkan APK yang mengganggu ketertiban dan menimbulkan kerawanan, serta mengganggu kota," kata Arifin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Adapun penertiban dilakukan serentak mulai 19 Januari 2024 mendatang hingga sepekan ke depan. 

Penertiban dilakukan di sejumlah titik, seperti flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO), jembatan hingga pembatas jalan. Penertiban akan diawasi oleh Bawaslu, KPU, jajaran Pemprov DKI hingga TNI-Polri.

"(Batas waktu) satu minggu ke depan," jelasnya.

"Kami dalam hal ini Pemprov Satpol PP membantu, karena tugas kami ini membantu bukan eksekutor, kami membantu memfasilitasi bersama-sama sepakat tadi dengan para partai politik, bawaslu, KPU untuk merapikan kembali APK yang ada di wilayah untuk kembali lebih tertib," sambungnya.

Arifin berharap agar penertiban dilakukan oleh posko pemilu yang ada di setiap tingkatan wilayah. Sementara Satpol PP bertugas mengawasi jalannya penertiban.

"Jadi sebenarnya dalam aturannya bahwa partai politik yang memasang berkewajiban menurunkan kan seperti itu. Nah tentu di bawah pengawasan bawaslu. Dan dari Bawaslu mekanismenya tadi sudah mengingatkan para unsur yang mewakili partai politik untuk kembali menyesuaikan aturan yang sudah ada. Keputusan KPU mana tempat-tempat untuk yang boleh dan tidak boleh dalam pemasangan APK," terangnya.

Sepekan kemudian, Satpol PP akan kembali menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi jalannya penertiban.

"Kita evaluasi bersama dengan Bawaslu (dan) KP tentu bersama sama. Satpol Pap itu bergerak melakukan langkah langkah yang berkaitan penindakan APK tentunya bersama sama dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu termasuk unsur peserta pemilu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kakek dan nenek pasangan suami-istri (pasutri) mengalami kecelakaan di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, gegara bendera partai politik (parpol) yang roboh. KPU DKI akan komunikasi dengan Bawaslu.

"Untuk hal ini kami coba komunikasikan ke Pemprov dan Bawaslu," ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Astri menegaskan flyover adalah salah satu tempat yang dilarang dipasang bendera parpol. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU DKI.

"Karena flyover memang merupakan tempat yang dilarang untuk memasang APK (alat peraga kampanye), sesuai dengan Keputusan KPU DKI nomor 363 tahun 2023," kata Astri.

Astri menuturkan terkait temuan-temuan pemasangan alat peraga kampanye dan sanksinya adalah kewenangan dari Bawaslu.



Pamekasan - KABARPROGRESIF.COM Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penanganan kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Kali ini, lembaga antirasuah ini mengobok-obok Kabupaten Pamekasan.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah ketua pokmas di Kabupaten Sumenep.

Pengusutan kasus dana hibah Pemprov Jatim di Kabupaten Pamekasan, KPK terpaksa meminjam ruangan Satreskrim Polres Pamekasan, Kamis (18/1/2024).

Namun sayangnya kedatangan KPK ke Pamekasan tersebut belum ada informasi detailnya.

Tetapi yang pasti, kedatangannya tersebut dalam rangka menelusuri kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

“Iya benar ada (KPK). Pinjam ruangan Reskrim untuk pemeriksaan,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan Sri Sugiarto.

Dikatakan, pihaknya tidak tahu pasti kasus apa yang sedang di dalami oleh lembaga anti rasuah tersebut. Namun yang pasti dalam proses pemeriksaan.

“Kami tidak tahu kadus apa. Polres hanya menyediakan tempat,” pungkasnya.



Lebanon - KABARPROGRESIF.COM KRI Diponegoro-365 yang saat ini sedang bersandar di dermaga 4 Beirut, Lebanon melaksanakan kegiatan Induction Training di Lounge Room Tamtama, Rabu (17/1).

Kegiatan Induction Training dipimpin oleh DMTF-COS, Kolonel Laut (P) Abdul Harris, S.E., M.M.D.S., yang didampingi oleh para MTF Staff yang berasal dari Indonesia, Bangladesh, Jerman, dan Yunani. Komandan KRI Diponegoro-365, Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam Battle Rythm satu gugus tugas multinasional serta dapat mempertajam peran KRI Diponegoro-365 dalam MTF 448 UNIFIL.

Materi Induction Training merupakan standar dari PBB yang meliputi paparan dari MTF-N1 Personnel and Staff, MTF-N2 Intellegence, MTF-N3 Operation, MTF-N4 Logistic, MTF-N5 Planning, MTF-N6 Communication and MTF-N7 Training.

Selesai pelaksanaan ini dilanjutkan dengan kegiatan pemberian cenderamata dan ditutup dengan foto bersama di Geladak Heli.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. 

Dua tersangka itu berasal dari aparatur sipil negara (ASN).

"Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru, yaitu dua orang ASN," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Ali mengatakan penetapan tersangka ini hasil pengembangan dari fakta persidangan dengan terpidana Dion Renato Sugiarto dkk.

"Menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan Terpidana Dion Renato Sugiarto dkk," kata Ali.

Tersangka Kasus Suap Jalur Kereta Api

KPK mengatakan nilai nominal dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tak hanya Rp 2,8 miliar seperti yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). 

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

Tanak mengatakan nilai nominal tersebut didapat seusai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti.

"Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar," jelas Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Sebelumnya, KPK menetapkan 12 tersangka kasus tersebut. Dengan demikian, total tersangka sejauh ini berjumlah 14 orang. 

Mereka dibagi ke dalam kluster penerima dan pemberi suap.

Ke-12 tersangka dalam kasus ini yang dipaparkan sebelumnya ialah:

Pihak Pemberi

1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)

2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)

3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023

4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti

5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)

6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Pihak Penerima

1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian

2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng

3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng

4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel

5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian

6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.




Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan 56 Hunian Sementara (Huntara), yang terdiri dari 42 unit huntara berada di Kampung Indah Puncak (KIP) Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, dan 14 unit di Kampung Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Rabu (17/1/2024).

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan dua prasasti oleh Gubernur Khofifah, didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Plh Kalaksa BPBD Provinsi Jatim Andhika N Sudigda.

Usai meresmikan, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa huntara ini dibangun di tanah Perhutani sebagai upaya relokasi warga terdampak tanah gerak pada awal 2023. 

Upaya tersebut merupakan langkah yang harus segera dilakukan mengingat penurunan tanah hampir menyentuh satu meter.

“Tahun lalu bulan Februari ada kejadian tanah gerak di sini dan itu menjadikan hunian mereka tidak aman. Maka mereka mengungsi di masjid yang juga sekolah di Desa Tumpuk ini. Kemudian komunikasi dan koordinasi terus dilakukan antara Pemprov, Pemkab dan Perhutani untuk mencarikan solusi huntara sebagai relokasi warga ini,” ujarnya.

“Ini adalah tanah Perhutani yang kemudian dipinjampakaikan untuk masyarakat. Tentu kami berharap bahwa huntara ini menjadi pilihan yang bisa memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya,” imbuhnya.

Khofifah berharap, warga dapat merasa betah tinggal di Kampung Indah Puncak dan dapat kembali memulai kehidupan. 

Ia pun mendoakan agar masyarakat yang tinggal di Huntara ini diberikan kemudahan, kelancaran dan dilimpahkan rizki yang luas dan barokah ke depannya.

“Daerah ini diberi nama Kampung Indah Puncak. Maka sesuai dengan namanya semoga indah rezekinya, indah keluarganya, indah masa depannya. Semoga panjenengan kerasan di tempat ini. Ini adalah pintu awal panjenengan memulai kehidupan kembali,” katanya.

Gubernur Khofifah berharap agar segera ada solusi terkait mata pencaharian para warga. Sebab, kini warga tinggal cukup jauh dari lokasi sumber penghidupan sebelumnya. 

“Sekarang lokasi ini agak menjauh dari lingkungan kerja mereka, itu yang harus dicari solusi. Kita harus memikirkan bagaimana sumber mata pencaharian mereka itu akan tetap tumbuh,” harapnya.

Lebih lanjut, terkait lokasi Kampung Indah Puncak yang asri dan semangat para warga yang tinggi, Khofifah melihat adanya potensi wisata yang bisa dibangun di kawasan huntara ini. 

Begitu juga para warga yang dapat diberdayakan untuk mengembangkan ekonomi di kawasan ini.

“Tadi saya melihat cuacanya masih berkabut, sekarang kabut menghilang indahnya makin tampak. Perlu kita pertimbangkan kalau ini bisa dijadikan desa wisata kira-kira desa wisata apa yang potensial, apakah tepat jika wisata Glamping. Mudah-mudahan setelah proses ini ada perencanaan terkait pengembangan desa wisata atau ekonomi tertentu, dibantu tim dari Pemkab untuk mencari potensi terbaik,” harapnya.

Gubernur Khofifah juga berpesan kepada Pemkab Ponorogo dan Perhutani untuk mengembangkan desa wisata atau ekonomi yang sesuai dengan topografi wilayah dengan Desa Tumpuk Kecamatan Sawo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung.

“Masyarakat punya potensi seperti apa yang bisa dikembangkan dan seterusnya perlu dikaji terus, sehingga kalau ada desa wisata di desa ini, maka itu sesuai dengan kemampuan dan semangat masyarakat di sini untuk menumbuh kembangkan desa wisata di tempat tinggal mereka,” ujarnya.

“Ada hal lain yang mungkin akan berseiring dengan sektor agro, kita tetap assessment apalah penghuni huntara ini dulunya banyak bekerja di sektor pertanian dan biasanya mereka bekerja menggarap ladang seperti apa, lalu dari situ kita lihat perkebunan apa yang bisa dikembangkan, perkebunan jagung misalnya,” tutur Khofifah menambahkan.

Di akhir prosesi peresmian, Khofifah meninjau unit-unit huntara yang telah berdiri kokoh dan ditempati oleh warga. Tak hanya itu, ia memberikan suntikan semangat kepada para warga berupa 56 unit kompor gas.

Dalam kesempatan usai meresmikan huntara di Ponorogo, juga turut dilakukan penanaman 10 pohon kalpataru yang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah. Ia pun mengaku kalau pertama kali ini menanam pohon kalpataru.

“Terimakasih teman-teman IKA UNAIR yang telah membantu menginisiasi dan menyiapkan bagian dari upaya sedekah oksigen kita ini. Ini pertamakalinya saya menanam pohon Kalpataru, tentu harapannya nanti jika kami menanam maka akan ada yang merawat ,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah lalu menyampaikan doa serta apresiasinya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo, BPBD Provinsi Jatim dan Kabupaten Ponorogo, Polres Ponorogo, dan Dandim atas sinerginya dalam memprioritaskan pembangunan huntara relokasi korban tanah gerak.

“Mudah-mudahan bapak ibu sekalian mendapatkan kemudahan menyekolahkan putra putrinya setinggi-tingginya. Terimakasih yang tak terhingga kepada Pak Bupati dan Bu Wabup, Pak Dandim 0802 dan Pak Kapolres serta BPBD yang selalu memberikan pendampingan atas segala proses pembangunan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mewakili masyarakat Ponorogo, terutama yang menerima manfaat dari huntara ini menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah. 

“Terima kasih atas segala bantuan dari Ibu Gubernur. Masyarakat Ponorogo berdoa agar ibu selalu sehat dan sukses. Masyarakat mencintai Ibu Gubernur,” katanya dalam sambutan.

Di sisi lain, Suparman (45) salah seorang penerima Huntara juga menyampaikan terima kasihnya. 

Ia menceritakan, rumahnya terimbas bencara tanah gerak pada awal 2023 lalu sehingga tidak layak dihuni.

Kini Suparman bersyukur sekaligus merasa lega karena bisa menempati Huntara yang diberikan. Sebab, huntara yang diberikan berada di lokasi yang aman. 

“Terima kasih Bu Khofifah kami sudah diberikan hunian, sembako, dan juga kompor. Mudah-mudahan semua ini menjadi amalan jariyah untuk Ibu Khofifah,” katanya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Indonesia bakal mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Hidrogen (SPBH). 

Stasiun berbahan bakar jenis tersebut adalah yang pertama di Indonesia yang dibangun Pertamina.

"Betul (pertama Indonesia)," ucap Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam agenda Groundbreaking Pertamina Hydrogen Refueling Station, Rabu (17/1/2034).

Terletak di SPBU Jelambar, Daan Mogot, Petamburan, Jakarta Barat, Nicke mengatakan bahwa pembangunan SPBU tersebut bakal kelar enam bulan mendatang.

"Ini siap buat customer enam bulan. Itu paling lambat," jelasnya. Kendati demikian, Nicke enggan menjelaskan berama anggaran yang dikeluarkan Pertamina untuk membangun SPBU Hidrogen tersebut.

Nicke menjelaskan bahwa SPBU Hidrogen dibangun sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat target realisasi Net Zero Emission pada 2060. 

Saat ini, ia menjelaskan sektor dikebut, dan khusus sektor transportasi, pengunaan hidrogen ditarget bisa dimulai secara bertahap pada 2030.

Ia pun menjelaskan bahwa Hidrogen di SPBU berasal dari berbagai sumber seperti panas bumi dan gas, yang merupakan excess gas atau gas berlebih dari operasional Pertamina.

"Untuk mencapai ini kita mendorong banyak opsi. Jadi kita sudah electric vehicle (EV), bioenergi, sekarang kita hidrogen sebagai pelopor. Karena kita punya infrastrukturnya, tinggal di hilirnya saja di SPBU," jelasnya.

Nicke kemudian menuturkan, bahwa bahan bakar hidrogen bakal lebih murah dan efisien jika digunakan.

Di SPBH, waktu pengisiannya diprediksi kurang dari tiga menit. Adapun untuk sekali pengisian, Nicke menjelaskan bahwa jarak tempuh kendaraan hidrogen bisa mencapai 780 kilometer. 

Jika dikalkulasi, hal ini berarti pengguna hanya perlu sekali mengisi bensin hidrogen dalam satu bulan.

"Dan itu bisa 780 kilo (jarak tempuhnya) dari rumah ke kantor itu sebulan gak mengisi," sambungnya.

Menurutnya, ekosistem pengembangan bahan bakar hidrogen Indonesia pun bisa digenjot jika Pertamina menggandeng banyak pihak. 

Salah satunya adalah Toyota yang diketahui sudah mempunyai beberapa mobil yang menggunakan bahan bakar hidrogen.

Nicke sendiri menjelaskan bahwa pemerintah dalam kebijakan energi nasional telah menetapkan pengunaan hidrogen untuk kendaraan bisa dimulai pada 2030. 

Rinciannya, 8,8 juta ton hidrogen oil ekuivalen pada 2040, 22,8 juta ton hidrogen oil ekuivalen pada 2040, dan 35,4 juta ton hidrogen oil ekuivalen pada 2060.

"Dari skala ini cukup challenging tapi saya yakin kita bisa mempercepatnya dengan manufaktur seperti Toyota. Ini bisa kita tercepat," jelasnya.

Pejabat Pertamina Bakal Pakai Mobil Hidrogen.

Dalam keterangan terpisah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mau mobil dinas jajaran direksi Pertamina berbahan bakar hidrogen.

Ia mengatakan ide ini diusung agar ekosistem kendaraan berbahan bakar hidrogen terbangun di Indonesia.

"Daripada beli alphard baru (harganya) Rp 1,6 miliar kenapa tidak beli (Toyota) Mirai (yang harganya) Rp 1,1 miliar, Rp 1,2 miliar sehingga ekosistemnya terbangun?," ucapnya di agenda Groundbreaking Pertamina Hydrogen Refueling Station, Rabu (17/1/2034).

Ahok menjelaskan bahwa opsi ini bisa dilakukan sebab saat ini sewa kendaraan Pertamina sebentar lagi mau habis, mayoritas umur kendaraan sudah mencapai lima tahun.

Oleh sebab itu, Ahok mengatakan penggunaan mobil hidrogen buat jajaran pertamina merupakan opsi masuk akal.

"Kebetulan umurnya (kendaraan) mau lima tahun semua. Kan kita sewa, mobil itu sewa dari anak perusahaan. Kalau sewa baru kita hidrogen aja. Lebih murah hidrogen," jelasnya.



Banjarmasin - KABARPROGRESIF.COM Sebagai bentuk perhatian seorang pimpinan kepada prajurit Jalasena dan PNS di bawah jajaran Koarmada II. Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Kiki Denih Hendrata melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kamis (18/1).

Dalam kunjungan tersebut Pangkoarmada II beserta KDJA II memimpin peresmian nama gedung, ruang sarana olahraga, ruang sarana rekreasi dan pemberian secara simbolis peralatan fitness serta melaksanakan tatap muka kepada seluruh prajurit dan PNS Lanal Banjarmasin.

Selain itu, Pangkoarmada II juga melaksanakan Tour Facility didampingi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., di Mako Lanal Banjarmasin dengan meninjau Rumah Dinas (Rumdis), tempat ibadah atau Musholla, Gedung Olahraga (GOR) Sumpit, Mess Tidur Dalam (TD).

Dalam kesempatan tersebut, melalui tatap muka Pangkoarmada II menyampaikan ucapan terimakasih dan  memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan harapanya seluruh prajurit dan PNS Lanal Banjarmasin dapat mendukung semua rencana kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Koarmada II.


Pangkoarmada II juga menyampaikan, bahwa sesuai arahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar seluruh prajurit TNI mengoptimalkan sinergitas TNI-Polri dan menjaga netralitas TNI yang telah ditentukan dalam mengawal serta menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar dalam waktu dekat.

Diakhir pengarahannya, Pangkoarmada II juga memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani bagi prajurit dan PNS Lanal Banjarmasin antara lain agar dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan tugas dengan sabar dan profesional, memberikan pengabdian yang terbaik, memiliki ketangguhan fisik yang akan membentuk jiwa militansi yang tinggi, membangun interaksi yang baik dan menjaga kesehatan serta kebersihan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive