Kemensos Bantah T Pernah Terima Uang dari Perusahaan Jerman

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Sosial (Kemensos) membantah menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global asal Jerman, SAP.

"Kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP," kata Kepala Pusdatin Kemensos RI Agus Zainal Arifin di kantornya, Selasa (16/1).

Agus menyebut selama ini Kemensos tidak pernah menggunakan SAP. Hal itu berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan secara berkala.

"Kami juga tidak merasa menggunakan SAP. Sampai saat ini kami cek di dalam barang milik negara, lis BUMN yang kita punya pun, tadi juga satu jam lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujarnya.

Agus mengaku tak bisa mengecek terkait penggunaan SAP di Kemensos pada periode sebelumnya karena banyak pegawai yang sudah pensiun, meninggal hingga tidak diketahui tempat tinggalnya.

"Kami kesulitan karena pajabat-pejabat yang berada dalam list tersebut kalau kita lacak ada yang di tempat lain sebagian ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia mungkin," kata Agus.

Staf Khusus Menteri Sosial Suhadi Lili mengatakan dugaan suap tersebut merupakan ranah hukum. 

Menurutnya, para pejabat yang saat ini bekerja di Kemensos tak bersentuhan langsung dengan masalah tersebut. 

Sebab, mereka baru bertugas mulai 2021.

"Kami tentunya juga tidak akan menghalangi kalau memang ada mekanisme hukum yang berlangsung. Jadi kami mau menegaskan bahwa ya kerja kami cukup terisolir dari urusan yang disebutkan sebagai skandal suap tersebut," tegas Suhadi.

Ia menjelaskan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pengadaan sistem mengharuskan semua sistem dibangun oleh tim internal (in-house) sejak 2021.

Karena itu, kata dia, pekerjaan pembenahan data DTKS dan bansos serta sistem aplikasi yang mendukungnya (SIKS-NG) tidak ada yang membeli atau outsourcing ke pihak eksternal. 

Sementara anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US$220 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. 

Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Sosial.

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Stok dan Harga Pangan Awal Tahun 2024 Aman

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan stok dan harga bahan pokok dalam keadaan aman dan mencukupi pada awal tahun 2024. 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan, beberapa pasar di Kota Pahlawan tersedia warung TPID untuk mengontrol dan memantau harga, serta stok bahan pangan agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Harga di pasar masih cukup stabil dan aman. Kami juga berkolaborasi dengan Bulog. Kami juga secara rutin menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan stok minyak, gula, maupun beras sehingga tidak ada harga yang berbeda,” kata Dewi, Jum'at (19/1/2024).

Dewi mengaku, setiap pekan bersama TPID, pihaknya selalu melakukan koordinasi untuk pemantauan grafik harga, serta ketersediaan bahan pokok. 

Jika dalam satu bulan, stok bahan pokok mulai menipis atau harga bahan pokok terindikasi akan mengalami kenaikan maka Pemkot Surabaya langsung bekerjasama dengan daerah surplus agar dapat mensuplai kebutuhan bahan pokok di Kota Pahlawan. 

“Jadi kami tahu posisi beras, gula, maupun sayuran dalam keadaan aman. Kami sudah perhitungkan semuanya karena setiap minggu kami selalu melihat grafiknya,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga rutin menggelar operasi pasar setiap dua kali dalam seminggu. 

Layar monitor pemantauan harga juga terpasang di pasar. 

“Agar konsumen mengetahui harga bahan pokok lewat layar monitor sehingga mereka tidak dibohongi oleh pedagang,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, setiap bulan, pihaknya rutin melakukan survei untuk melihat ketersediaan bahan pokok baik di pasar, maupun di distributor melalui Dinkopumdag Surabaya dan Bulog. 

“Karena kami sudah memiliki dasar kebutuhan Pemkot Surabaya untuk se-Surabaya. Perhitungannya sudah ada, kebutuhan dan datanya. Kami sudah membreakdown beras itu kebutuhannya berapa, cabe, bawang putih dan merah, dan sebagainya sehingga sampai saat ini dalam kondisi aman,” kata Antiek.

Hingga saat ini, Antie mengaku bahwa Pemkot Surabaya masih dalam posisi grade 1 yang berarti ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok relatif aman. 

“Tapi kami selalu di atas (grade), mencapai 1,3 bisa 1,4 dan bervariasi. Artinya ketersediaan cukup untuk kebutuhan satu kota dalam satu bulan dan masih ada kelebihan. Jadi kebutuhan bahan pokok di awal tahun aman,” tegasnya. 

Ia menerangkan, dari hasil pemantauan dan pendataan tersebut, harga cabe, bawang merah, dan bawang putih mengalami penurunan. 

Saat ini, yang perlu dilakukan antisipasi adalah pada harga tomat, serta indikasi adanya kenaikan kenaikan harga pada telur dan daging ayam. 

“Tapi kecil, jadi tidak terlalu signifikan, jadi kami melihat bahwa trendnya (kenaikan) tidak hanya di Surabaya, ini hampir di seluruh kabupaten/kota. Kami bersama TPID rutin melakukan pengawasan sehingga ketika ada indikasi akan ada kenaikan bahan pokok, kami mencari distributor daerah asal, agar bisa mensuplay di Surabaya,” terangnya.

Tak hanya sampai di situ, Antiek mengaku bahwa Pemkot Surabaya telah mengantisipasi hal tersebut hingga menjelang puasa dan lebaran. 

Bahkan, Pemkot Surabaya rutin menggelar pasar murah yang kemudian dikolaborasikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap kecamatan.

“Ada pula program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar) untuk memastikan ketersediaan beras lewat operasi pasar. Itu dilakukan untuk stabilitas harga pangan dan bisa melalui warung TPID,” pungkasnya. 

Read More

KPK Tetapkan 2 ASN sebagai Tersangka Baru Kasus Suap di DJKA Kemenhub

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri menyebut kedua tersangka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Benar KPK saat ini mengembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN," kata Ali, Kamis (18/1/2024).

Meski demikian, dia tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait identitas kedua tersangka tersebut.

Ia hanya mengatakan status hukum tersebut diberikan karena muncul fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renata Sugiarto dkk.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022.

Proyek yang dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kemudian empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat. Terakhir, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima enam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

KPK sebelumnya telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut terdiri atas enam pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH).

Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) Asta Danika (AD), dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS) Zulfikar Fahmi (ZF),

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.

Lalu, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Read More

Uji Mental Juang, Prajurit KRI YOS-353 Laksanakan Lomba Ketangkasan

Tarakan - KABARPROGRESIF.COM KRI Yos Sudarso-353 yang saat ini sedang melaksanakan Opsgab Pam RI-Malaysia melaksanakan uji ketangkasan beregu antar divisi di Dermaga Mamburingan Lantamal XIII Tarakan. Kamis (18/01).

Uji ketangkasan dibuka langsung oleh Komandan KRI YOS-353 Kolonel Laut (P) Choirul Arif, S.E., M.Tr.Opsla. 

Adapun materi yang diperlombakan antara lain kecepatan dalam menggunakan baju dan perlengkapan alat PEK, cerdas cermat tentang TNI AL dan pengetahuan tentang kapal, renang militer, lempar tali buangan, dan bongkar pasang senjata yang digunakan.

Uji ketangkasan beregu ini dimaksudkan untuk membina kemampuan fisik, pengetahuan, kecepatan, dan kekompakan antar tim dalam satu divisi. 

Hal ini sesuai dengan Perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata S.E., M.M., yaitu untuk selalu menjaga kesehatan dan kemampuan fisik, pengetahuan dan profesioanlisme dalam rangka meningkatkan mental juang prajurit TNI Angkatan Laut terutama Koarmada II.

Read More

Jadi Hakim MK, Arsul Sani Tegaskan Sudah Mundur dari MPR, PPP, dan Peradi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan, dirinya saat ini sudah berstatus mundur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Selain itu, Arsul juga menyatakan sudah tidak lagi menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

"Kalau menurut UU MK seorang hakim MK tidak boleh merangkap jadi pejabat negara. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI pada minggu pertama Desember 2023," ujar Arsul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024). 

"Kemudian seorang hakim MK tidak boleh jadi anggota parpol, apalagi pengurus. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di PPP," lanjutnya.

Selain itu, hakim MK juga tidak boleh berpraktik sebagai advokat. 

Sehingga menurut Arsul dirinya sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sebelumnya, Arsul menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Nasional Peradi. 

"Dan terakhir supaya memastikan karena saya pernah ada di sebuah partnership firma hukum, meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saja, bukan cuma nonaktif, tapi juga (sudah) mengundurkan diri dari partnership tersebut," ungkapnya. 

"Jadi harus semuanya clear. Kalau clean (bersih) kan masih harus dibuktikan nanti," tambahnya. Sebelumnya, pada Kamis lagi, Arsul Sani resmi menjabat sebagai hakim konstitusi. Peresmian tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Peresmian Arsul sebagai hakim MK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. 

Arsul menggantikan hakim konstitusi sebelumnya, yakni Wahiduddin Adams, yang memasuki masa pensiun pada Januari 2024. 

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu resmi disetujui oleh DPR RI menjadi hakim MK lewat Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 3 Oktober 2023. 

Dia sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai hakim konstitusi pada September 2023. 

Read More

DPRKPP Kebut Pembangunan RSUD Surabaya Timur, Optimis Tuntas September 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merampungkan proses pengerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur di kawasan Kecamatan Gunung Anyar. 

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian mengatakan, proses pengerjaan RSUD Surabaya Timur hingga saat ini telah mencapai 21 persen. 

Pembangunan RSUD tersebut, sudah memasuki pembangunan di level tiga. Dia memastikan, proses pengerjaan secara keseluruhan akan tuntas pada September 2024 mendatang. 

“September tahun ini sudah bisa operasional,” kata Iman di kantornya, Jum'at (19/1/2024). 

Iman menjelaskan, proses pembangunan 21 persen itu, meliputi beberapa bagian dasar. Salah satunya adalah, pancang pondasi bangunan di level dasar. 

Setelah proses pembangunan level dasar selesai, kemudian dilanjutkan ke level selanjutnya.

“Masih substruktur dulu. Kita targetkan bulan ini ground strukturnya sudah selesai. Sekarang sudah naik di level tiga,” jelas Iman.  

Iman menerangkan, RSUD Surabaya Timur dibangun di lahan seluas 5,5 hektar. Namun, untuk pembangunan gedung RSUD, hanya menggunakan 1,7 hektar dari total lahan tersebut. 

Tidak menutup kemungkinan, sisa lahan itu masih bisa digunakan untuk pengembangan RSUD Surabaya Timur ke depannya.

Dia menyampaikan, pembangunan RSUD yang dilakukan secara multi year 2023-2024 ini mampu menampung 327 tempat tidur. 

Bangunan yang terdiri dari dua tower ini juga dilengkapi dengan ruang rawat inap, poliklinik, kamar perawatan pasien, dan sebagainya. 

“Jadi nanti ada dua tower. Masih bisa (pengembangan), kan total lahannya ini 5,5 hektar, yang kita bangun cuma 1,7 hektar. Untuk pengembangan rumah sakit ke depannya masih bisa,” terangnya. 

Dia mengungkapkan, RSUD Surabaya Timur dibangunan menggunakan standar bangunan RS kelas B. Akan tetapi, untuk operasionalnya, akan menggunakan standar tipe C. 

“Karena untuk C dan B itu kan perizinannya berbeda. Kalau C itu dari pemerintah kota sendiri, kalau B nanti itu di provinsi. Jadi, biar segera operasional, maka dioperasionalkan dengan C dahulu, namun dengan standar banguanan tipe B,” imbuhnya.

Iman memastikan, proses pembangunan RSUD Surabaya Timur sejak Oktober 2023 sampai pertengahan Januari 2024 tidak ada kendala. 

Ia optimis, bangunan RSUD tersebut tuntas sebelum September 2024 dan mulai bisa diisi dengan peralatan kesehatan (alkes) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada Juli-Agustus 2024 mendatang. 

“Paling bulan Juli-Agustus itu lantai 1, lantai 2 sudah bisa diisi (alkes), jadi ini sudah paralel sama timeline pengadaan Dinkes,” pungkasnya.

Read More

Lagi, Sekjen Kemenhub Dipanggil KPK Jadi Saksi untuk 2 Tersangka Baru Suap di DJKA

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Novie Riyanto sebagai saksi untuk dua tersangka dugaan korupsi suap di DIrektorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Novie dijadwalkan menghadap penyidik hari ini, Kamis (18/1/2024).

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Novie Riyanto (Sekjen Kemenhub),” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Novie sebelumnya juga telah dipanggil menghadap penyidik pada 27 Juli dan 1 Desember 2023.

Ali mengungkapkan, kedua tersangka baru itu merupakan aparatur sipil negara (ASN). 

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pada pengembangan perkara suap terpidana Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung.

Adapun Dion merupakan satu dari 10 orang tersangka yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 lalu.

Bertolak pada fakta hukum persidangan Dion, KPK kemudian mengembangkan perkara ini dan menetapkan tersangka baru.

“Benar KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu 2 orang ASN,” ujar Ali.

Termasuk Dion dan dua ASN tersebut, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka dalam perkara suap proyek jalur kereta di DJKA, Kemenhub.

Sejauh ini, baru 12 pelaku yang telah diseret masuk ke bui. Selain Dion, mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya;  PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap yang saat ini telah menjadi terpidana.

Sementara, tersangka pemberi suapnya adalah Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

Kemudian, Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi.

Suap diberikan agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek pembangunan maupun perawatan jalur kereta api di sejumlah titik yakni, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Read More

Prajurit Jalasena Koarmada II Bergotong Royong Laksanakan Kurve

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama, seluruh prajurit dan PNS Koarmada II bergotong royong melaksanakan kurve (pembersihan) di Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) Koarmada II yang dimulai dari Lapangan Tembak Ambalat Koarmada II sampai ke Dermaga Semampir Baru. Jumat (19/1).

Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, pelaksanaan kurve bertujuan untuk menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, membina hubungan sosial yang baik, menciptakan rasa kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, serta terciptanya rasa persatuan dan kesatuan antar prajurit Koarmada II.

Pelaksanaan kurve ini merupakan salah satu implementasi dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., kepada seluruh prajurit Jalasena dan PNS Koarmada II agar menjaga sosialisasi dan komunikasi yang baik antar sesama serta memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar sehingga menciptakan suasana yang nyaman dalam bertugas.

Read More

Total 83 Lembaga Survei Daftar ke KPU untuk Pemilu 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa pendaftaran lembaga survei untuk Pemilu 2024 sudah ditutup sejak Senin (15/1/2024) atau 30 hari sebelum pemungutan suara. 

"Per 15 Januari pukul 23.59, informasi yang saya dapatkan dari Biro Parhumas (Partisipasi Masyarakat dan Humas), tercatat ada 83 lembaga survei yang mendaftar," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, Kamis (18/1/2024). 

"(Sebanyak) 70 lembaga posisinya sudah proses penerbitan sertifikat terdaftar," kata dia.

KPU, lanjutnya, melakukan verifikasi terkait berbagai syarat administrasi, seperti status badan hukum, pernyataan bukan bagian dari pemenangan salah satu peserta pemilu, serta status mereka dalam asosiasi lembaga survei.

Selain harus lengkap, dokumen-dokumen yang dilampirkan ke KPU untuk mendaftar juga harus ditunjukkan bukti aslinya. 

"Kita juga buka ruang ada perguruan tinggi yang sebenarnya bukan lembaga survei, tapi diberikan semacam syarat tambahan bahwa mereka pernah ber-MoU dengan KPU. Atau stasiun TV, kan ada juga tuh lembaga pemberitaan yang juga punya lembaga survei," jelas Mellaz.

Lantaran belum seluruhnya 83 lembaga survei ini diberikan sertifikat terdaftar, jumlah ini bisa berkurang, seandainya terdapat lembaga survei yang tidak memenuhi kriteria dari hasil verifikasi KPU.

Ditanya soal cara KPU menjamin reliabilitas metodologi penelitian setiap lembaga survei yang terdaftar, Mellaz menjawab bahwa hal itu merupakan wewenang asosiasi lembaga survei. 

Itu sebabnya, untuk mendaftar ke KPU, lembaga-lembaga survei itu harus menyertakan surat keterangan terdaftar di asosiasi lembaga survei.

Menurutnya, paradigma ini merupakan hasil dari aspirasi sejumlah lembaga survei dan asosiasi ketika menyusun rancangan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat. 

"Kalau kita mendaftar sesuatu, kita menulis pernyataan. Tapi kalau etik dan segala macam, asosiasi, itu akan menjadi peran dari asosiasi," ujar Mellaz. 

"Soal etik dan soal metodologi, KPU tidak punya kompetensi ke sana. Itulah gunanya dari asosiasi lembaga survei, dan kita terbantu. Soal lain, publik biar menilai," tutupnya.  

Read More

Pemasangan 7.580 Unit PJU Masuk Program Prioritas Pembangunan Pemkot Surabaya Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan sejumlah program prioritas di tahun 2024. 

Selain melanjutkan program yang bersifat intangible, di tahun 2024 pemkot akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

Satu di antara program prioritas pembangunan tahun 2024 adalah pemasangan titik Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Pemasangan PJU ini, sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketertiban dengan mengurangi risiko timbulnya kriminalitas di ruang yang tidak terpantau dan minim penerangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, bahwa pada tahun sebelumnya, ada sebanyak 106.659 unit PJU yang sudah terpasang. 

Pemasangan unit PJU tersebut berdasarkan usulan-usulan dan masukan dari masyarakat.

"Sedangkan total PJU yang sudah terpasang hingga tahun 2024, ada 114.239 unit. Sementara pemasangan PJU baru di tahun 2024, ada sebanyak 7.580 unit di 3.286 lokasi," kata Irvan Wahyudrajad, Jum'at (19/1/2024).

Selain pemasangan PJU, Irvan menyebut, bahwa di tahun 2024, pemkot juga fokus penanganan genangan dan perbaikan jalan rusak. 

Seluruh permasalahan infrastruktur tersebut, sebelumnya telah dipetakan di setiap wilayah.

"Jadi masukan-masukan dari warga, itu kita himpun untuk menyelesaikan problem-problem perkotaan. Pak Wali Kota Eri Cahyadi ingin (permasalahan) di kampung-kampung itu terselesaikan," ujar dia.

Di samping pembangunan infrastruktur, Irvan memaparkan bahwa tahun 2024 pemkot juga melanjutkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

Ini sebagaimana telah menjadi visi dan misi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Tahun 2024 kita masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi dan menaikkan investasi. Termasuk juga menyelesaikan kesenjangan pemerataan warga Surabaya," katanya.

Tak hanya itu, Irvan menyatakan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024, juga tak luput masuk ke dalam program prioritas pemkot. 

Dimana data tiga tahun terakhir, IPM Kota Surabaya tercatat terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2021, IPM Surabaya mencapai 82,94 dan naik tahun 2022 menjadi 83,32. Sementara di tahun 2023, IPM Surabaya kembali mengalami kenaikan menjadi 83,99. 

"Terkait pencapaian IPM di Surabaya kita setiap tahun harus meningkat," jelas Irvan.

Irvan menuturkan bahwa pemkot membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan belbagai permasalahan kota. 

Misalnya, terkait penanganan genangan, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di atas saluran, warga sudah turut serta membantu pemerintah.

"Karena itu kami berharap kepedulian masyarakat. Pemkot tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan problem Kota Surabaya. Tapi kepedulian dan gotong-royong warga, akan bisa bersama-sama menjaga Kota Surabaya menjadi lebih baik," pungkas dia.

Read More

Kejagung Ungkap Crazy Rich Surabaya Budi Said Gugat Antam Pakai Surat Jual-Beli Palsu

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pengusaha properti di Surabaya atau Crazy Rich Surabaya Budi Said menggunakan surat jual beli emas palsu untuk menggugat PT Antam ke pengadilan. 

Kejagung menyebut surat itu berisi seolah-olah PT Antam masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepadanya.

"Berdasarkan surat palsu tersebut, seolah-olah PT Antam Tbk masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepada tersangka. Bahkan atas dasar surat tersebut, tersangka mengajukan gugatan perdata," kata Kuntadi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Kuntadi menyebut surat jual beli emas palsu itu dibuat untuk menyamarkan rekayasa transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan Butik Surabaya 1 Antam. 

Kuntadi mengungkap Budi tidak sendirian dalam melakukan hal ini.

Kuntadi mengatakan Budi kongkalikong dengan EA dan tiga oknum pegawai PT Antam berinisial AP, EK, dan MD. Kuntadi menyebut peristiwa itu terjadi pada Maret hingga November 2018.

Kuntadi mengatakan saat itu, PT Antam tidak menetapkan diskon untuk harga jual beli emas. 

Untuk menutupi rekayasa transaksi tersebut, Budi melakukan mekanisme di luar aturan sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol keluar masuk transaksi dari logam mulia.

"Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan diskon. Guna menutupi transaksinya tersebut, maka para pelaku ini menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan Antam sehingga Antam tidak bisa mengontrol keluar masuknya logam mulia dan jumlah uang yang ditransaksikan," ujar Kuntadi.

Kuntadi mengatakan jumlah uang yang diberikan Budi dan jumlah logam yang diterima terdapat selisih yang sangat besar. 

Akibat kasus ini, PT Antam mengalami kerugian 1.136 kg logam mulia atau setara Rp 1,2 triliun.

"Akibatnya antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan jumlah logam mulai diserahkan eh PT Antam terdapat selisih yang cukup besar," katanya.

"Akibatnya PT Antam mengalami kerugian sebesar 1.136 kg logam mulia atau mungkin setara Rp 1,2 triliun," ungkapnya.

Budi pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejagung langsung menahan Budi selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Read More

Satgas Yonif 721 Bersinergi Ciptakan Pemilu Damai di Tanah Papua

Lanny Jaya - KABARPROGRESIF.COM Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau terus menjalin sinergitas dengan semua pihak dalam upaya mewujudkan pemilu damai di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya.

Sinergitas itu terlihat ketika Satgas mengikuti adanya apel dan patroli keamanan bersama aparat keamanan lainnya.

Wadanpos Kotis Tiom, Letda Inf Khoirul Army mengatakan jika patroli itu dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Sinergitas ini wajib dilakukan dalam menciptakan kondusifitas wilayah menjelang pelaksanaan pemilu,” ucapnya. Kamis (18/01/2024).

Hal senada juga dikatakan Kabag Ops Polres Lanny Jaya, AKP Bastian. Dijelaskan Bastian, dalam upaya mewujudkan kondusifitas itu tentunya pihak TNI-Polri juga menjalin sinergitas dengan masyarakat.

Ia menambahkan, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam ikut serta mengawal berjalannya pesta demokrasi di Lanny Jaya. 

“TNI, Polri di Lanny Jaya juga mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi,” pungkasnya.

Read More