Lebih Dekat Dengan Prajurit Jajaran Koarmada II, Pangkoarmada II Laksanakan Tatap Muka

Kotabaru - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka memberikan pengarahan dan lebih dekat dengan prajurit di bawah jajaran Koarmada II, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Kiki Denih Hendrata, melaksanakan tatap muka dengan seluruh prajurit, PNS, serta anggota Jalasenastri Lanal Kotabaru, bertempat di aula Mako Lanal Kota Baru. Jumat (19/1).

Dalam pengarahannya, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa kunjungan di Lanal Kotabaru merupakan yang pertama kali saat menjabat sebagai Pangkoarmada II yang baru, oleh karena itu kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting untuk menguatkan hubungan silaturahmi sekaligus menyampaikan arahan dan kebijakan secara langsung kepada prajurit di Lanal Kotabaru sebagai upaya untuk memantapkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa.

Lebih lanjut, Pangkoarmada II menekankan kepada seluruh prajurit agar selalu memegang teguh netralitas TNI dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis mendekati Pemilu Tahun 2024 yang rencananya akan digelar pada bulan Februari.

“Seiring dengan akan dilaksanakan Pilpres tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari, saya ingatkan kembali kepada para prajurit sekalian untuk meningkatkan soliditas antara TNI dengan Polri melalui kegiatan yang bersifat kebersamaan serta singkirkan ego sektoral dan ciptakan suasana yang kondusif agar terjalin kebersamaan sehingga kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan dengan baik” jelas Pangkoarmada II.

Usai melaksanakan tatap muka, Pangkoarmada II bersama Komandan Lanal Kotabaru bersepeda melaksanakan Tour Facility dengan tujuan meninjau kesiapan dan kelayakan fasilitas Lanal Kotabaru untuk kesejahteraan prajurit.

Read More

Kemensos Bakal Kooperatif Jika Diperiksa APH Soal Perusahaan Jerman

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku bakal kooperatif jika diperiksa terkait kasus suap perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP oleh aparat penegak hukum.

"Pasti, pasti kooperatif. Kita sudah sampaikan secara rutin kita ada pertemuan (dengan aparat penegak hukum). Bukan kooperatif lagi lebih dari kita mensuplay informasi sebanyak mungkin kepada beliau beliau aparat penegak hukum," kata Kepala Pusdatin Kemensos RI Agus Zainal Arifin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Sosial Suhadi Lili mengatakan bahwa pihaknya rutin menggelar rapat dengan aparat penegak hukum.

Kemensos, kata Suhadi, selalu menyampaikan perkembangan terkait data yang dikelola.

"Terutama hal tentang transparansi data, akuntabilitasnya itu saat ini pun kita bertemu dengan APH, KPK, Bareskrim Polri, Kejagung. Kita sampaikan perkembangan terkini tentang data, aplikasi dan seluruh proses yang kita lakukan," ujarnya.

Suhadi menegaskan para pejabat yang saat ini bekerja di Kemensos tak bersentuhan dengan kasus suap tersebut. Sebab, mereka baru bertugas mulai 2021.

"Kami tentunya juga tidak akan menghalangi kalau memang ada mekanisme hukum yang berlangsung. Jadi kami mau menegaskan bahwa ya kerja kami cukup terisolir dari urusan yang disebutkan sebagai skandal suap tersebut," ujarnya.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US$220 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. 

Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Sosial.

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Read More

Jual Mihol Tak Berizin, Satpol PP Surabaya Segel Toko di Tengah Perkampungan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, menyegel sebuah toko di perkampungan padat penduduk, kawasan Gubeng Kertajaya I Raya Surabaya. 

Penyegelan dilakukan karena toko tersebut menjual minuman beralkohol (mihol) tanpa dilengkapi perizinan.

Ketua Tim Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Surabaya, Bagus Tirta Prawira mengatakan, pihaknya telah memantau toko tersebut selama beberapa bulan terakhir. 

Pemantauan dilakuan untuk memastikan toko tersebut benar-benar menjual mihol tanpa dilengkapi izin.

"Toko ini kita sudah pantau beberapa bulan, dan yang bersangkutan memang jualan minuman beralkohol. Tadi kita juga pastikan ada bukti-bukti bahwa dia (pemilik toko) jualan minuman beralkohol golongan A, B dan C," kata Bagus Tirta di sela kegiatan penyegelan, Jum'at (19/1).

Dalam proses penyegelan, Bagus menyebut, bahwa pemilik atau pengelola toko sempat mengelak berjualan mihol. 

Pengelola mengklaim bahwa tokonya saat ini hanya menjual kebutuhan pokok seperti sembako.

"Dia (pengelola) pernyataannya sudah tidak jualan minuman beralkohol lagi, hanya jualan sembako. Nah, untuk itu mekanismenya adalah yang bersangkutan bersurat ke Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk bisa melepas segel ini," tegasnya.

Bagus mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti mihol dari pemilik toko tersebut. 

Bahkan, pemilik toko juga telah diberikan penindakan berupa sanksi Tipiring (Tindak Pidana Ringan).

"Barang bukti ada, kita sudah pernah angkut dan kita Tipiring-kan. Jadi kita sampaikan ke PN (Pengadilan Negeri) dan oleh PN sudah didenda. Dan barang buktinya dihancurkan," sebutnya.

Menurut dia, sejumlah barang bukti yang disita Satpol PP Surabaya saat itu terdiri dari mihol golongan A, B dan C. Sedikitnya, ada sekitar 10 barang bukti mihol yang pernah diamankan. 

"Untuk yang pernah kami sita ada sekitar 10 (mihol), golongan A, B dan C. Dan itu sudah disidangkan, di-Tipiring di Pengadilan Negeri Surabaya," jelas dia.

Selain itu, Bagus menegaskan bahwa pemilik toko tersebut juga tidak memiliki perizinan terkait penjualan mihol. 

Terlebih, toko menjual mihol di tengah  perkampungan padat penduduk yang notabene bukan kawasan perdagangan.

"Ini kebetulan kan berada di lingkungan pemukiman padat penduduk, dan lagi zonasinya juga bukan zonasi perdagangan. Sehingga menjadi atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya," tegas dia.

Nah, apabila pemilik ingin kembali membuka segel toko, maka yang bersangkutan dapat bersurat ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. 

Akan tetapi, pemilik juga harus benar-benar berkomitmen untuk tidak lagi menjual mihol di toko tersebut.

"Namun apabila nanti di kemudian hari dalam pemantauan kami dia (pemilik toko) masih jualan minuman beralkohol, akan kami tindakan (penyegelan) ulang," ujarnya.

Bagus menambahkan, bahwa penyegelan ini dilakukan salah satunya berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual mihol di tengah perkampungan. Dari hasil laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan peninjauan.

"Awalnya dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan peninjauan oleh Dinas Koperasi maupun Satpol PP. Dan memang sudah ditemukan barang bukti, ada foto-fotonya, dan beberapa sudah kami sita dan hancurkan melalui Pengadilan Negeri," tandasnya.

Read More

KPU Tetapkan Jadwal Kampanye Akbar Setiap Capres di 38 Provinsi, Ini Daftarnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal kampanye akbar metode rapat umum pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) beserta partai politik pengusungnya mulai 21 Januari hingga 7 Februari 2024. 

Jadwal ini diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari lewat Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024, Rabu (17/1/2024) malam. 

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, berujar bahwa jadwal dan wilayah kampanye Akbar masing-masing pasangan calon itu sudah disepakati bersama pada 14 Januari lalu. 

"Yang hadir rapat koordinasi LO (liaison officer/naradamping) tim pasangan calon dan LO partai politik peserta Pemilu 2024," kata Mellaz, Kamis (18/1/2024). 

Khusus 3 hari terakhir kampanye, yaitu 8-10 Februari 2024, pasangan capres-cawapres dan partai politik pengusung/pendukung bebas menyampaikan keinginan untuk menghelat kampanye akbar rapat umum di wilayah mana. 

Wilayah kampanye akbar ini dibagi ke dalam 3 zonasi secara proporsional antara wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. 

Jadwal kampanye akbar rapat umum Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, beserta Partai Nasdem, PKB, dan PKS selaku partai pengusung dan Partai Ummat sebagai partai pendukung akan mengawali kampanye akbar rapat umum di zona A pada 21, 24, 27, 30 Januari, lalu 2 dan 5 Februari 2024. 

Kemudian, di zona C pada 22, 25, 28, 31 Januari, lalu 3 dan 6 Februari 2024. Lalu, di zona B pada pada 23, 26, 29 Januari, lalu 1, 4, dan 7 Februari 2024. 

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beserta Partai Gerindra, Golkar, PAN, Garuda, PBB, Demokrat, dan PSI selaku partai pengusung dan Partai Gelora sebagai partai pendukung akan memulai kampanye akbar rapat umum di zona B pada 21, 24, 27, 30 Januari, lalu 2 dan 5 Februari 2024. 

Kemudian, di zona A pada 22, 25, 28, 31 Januari, lalu 3 dan 6 Februari 2024. Lalu, di zona C pada pada 23, 26, 29 Januari, lalu 1, 4, dan 7 Februari 2024. 

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura sebagai partai pengusung akan mengawali kampanye akbar rapat umum di zona C pada 21, 24, 27, 30 Januari, lalu 2 dan 5 Februari 2024. 

Kemudian, di zona B pada 22, 25, 28, 31 Januari, lalu 3 dan 6 Februari 2024. Lalu, di zona A pada pada 23, 26, 29 Januari, lalu 1, 4, dan 7 Februari 2024. 

Daftar zonasi wilayah kampanye Zona A dan B masing-masing terdiri dari 6 provinsi di Indonesia barat, 4 provinsi di Indonesia tengah, dan 3 provinsi di Indonesia timur. 

Sementara itu, zona C terdiri dari 6 provinsi di Indonesia barat, 4 provinsi di Indonesia tengah, dan 2 provinsi di Indonesia timur. 

Read More

Satuan Kerja Mako Koarmada II Dapatkan Peringkat Kedua Terbaik Penghargaan IKPA TW IV Tahun 2023

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satker Mako Koarmada II mendapatkan peringkat kedua terbaik penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Surabaya 1) sebagai Satuan Kerja Terbaik atas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai 94,79 dan meraih peringkat kedua dalam kategori pagu diatas 500 milyar, periode Triwulan IV TA. 2023 yang dilaksanakan di Lt. 7 Gedung KPPN Surabaya 1. Senin (18/1).

Penerima penghargaan IKPA tersebut merupakan penilaian kinerja dari 8 indikator pelaksanaan anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP & TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E. , M.M, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mako Koarmada II diwakili oleh Letkol Laut (S) Maizir S.E, Jabatan Paban Progar Srena Koarmada II menerima Piagam penghargaan dengan nomor: PENG-022/KPN.1601/2024 tanggal 16 Januari 2024 yg diberikan langsung oleh Bapak Yoyok Yulianto selaku Kepala KPPN 1 Surabaya.

Read More

Kemensos Bantah T Pernah Terima Uang dari Perusahaan Jerman

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Sosial (Kemensos) membantah menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global asal Jerman, SAP.

"Kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP," kata Kepala Pusdatin Kemensos RI Agus Zainal Arifin di kantornya, Selasa (16/1).

Agus menyebut selama ini Kemensos tidak pernah menggunakan SAP. Hal itu berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan secara berkala.

"Kami juga tidak merasa menggunakan SAP. Sampai saat ini kami cek di dalam barang milik negara, lis BUMN yang kita punya pun, tadi juga satu jam lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut," ujarnya.

Agus mengaku tak bisa mengecek terkait penggunaan SAP di Kemensos pada periode sebelumnya karena banyak pegawai yang sudah pensiun, meninggal hingga tidak diketahui tempat tinggalnya.

"Kami kesulitan karena pajabat-pejabat yang berada dalam list tersebut kalau kita lacak ada yang di tempat lain sebagian ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia mungkin," kata Agus.

Staf Khusus Menteri Sosial Suhadi Lili mengatakan dugaan suap tersebut merupakan ranah hukum. 

Menurutnya, para pejabat yang saat ini bekerja di Kemensos tak bersentuhan langsung dengan masalah tersebut. 

Sebab, mereka baru bertugas mulai 2021.

"Kami tentunya juga tidak akan menghalangi kalau memang ada mekanisme hukum yang berlangsung. Jadi kami mau menegaskan bahwa ya kerja kami cukup terisolir dari urusan yang disebutkan sebagai skandal suap tersebut," tegas Suhadi.

Ia menjelaskan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pengadaan sistem mengharuskan semua sistem dibangun oleh tim internal (in-house) sejak 2021.

Karena itu, kata dia, pekerjaan pembenahan data DTKS dan bansos serta sistem aplikasi yang mendukungnya (SIKS-NG) tidak ada yang membeli atau outsourcing ke pihak eksternal. 

Sementara anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US$220 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. 

Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Sosial.

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Stok dan Harga Pangan Awal Tahun 2024 Aman

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan stok dan harga bahan pokok dalam keadaan aman dan mencukupi pada awal tahun 2024. 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati mengatakan, beberapa pasar di Kota Pahlawan tersedia warung TPID untuk mengontrol dan memantau harga, serta stok bahan pangan agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Harga di pasar masih cukup stabil dan aman. Kami juga berkolaborasi dengan Bulog. Kami juga secara rutin menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan stok minyak, gula, maupun beras sehingga tidak ada harga yang berbeda,” kata Dewi, Jum'at (19/1/2024).

Dewi mengaku, setiap pekan bersama TPID, pihaknya selalu melakukan koordinasi untuk pemantauan grafik harga, serta ketersediaan bahan pokok. 

Jika dalam satu bulan, stok bahan pokok mulai menipis atau harga bahan pokok terindikasi akan mengalami kenaikan maka Pemkot Surabaya langsung bekerjasama dengan daerah surplus agar dapat mensuplai kebutuhan bahan pokok di Kota Pahlawan. 

“Jadi kami tahu posisi beras, gula, maupun sayuran dalam keadaan aman. Kami sudah perhitungkan semuanya karena setiap minggu kami selalu melihat grafiknya,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga rutin menggelar operasi pasar setiap dua kali dalam seminggu. 

Layar monitor pemantauan harga juga terpasang di pasar. 

“Agar konsumen mengetahui harga bahan pokok lewat layar monitor sehingga mereka tidak dibohongi oleh pedagang,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, setiap bulan, pihaknya rutin melakukan survei untuk melihat ketersediaan bahan pokok baik di pasar, maupun di distributor melalui Dinkopumdag Surabaya dan Bulog. 

“Karena kami sudah memiliki dasar kebutuhan Pemkot Surabaya untuk se-Surabaya. Perhitungannya sudah ada, kebutuhan dan datanya. Kami sudah membreakdown beras itu kebutuhannya berapa, cabe, bawang putih dan merah, dan sebagainya sehingga sampai saat ini dalam kondisi aman,” kata Antiek.

Hingga saat ini, Antie mengaku bahwa Pemkot Surabaya masih dalam posisi grade 1 yang berarti ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok relatif aman. 

“Tapi kami selalu di atas (grade), mencapai 1,3 bisa 1,4 dan bervariasi. Artinya ketersediaan cukup untuk kebutuhan satu kota dalam satu bulan dan masih ada kelebihan. Jadi kebutuhan bahan pokok di awal tahun aman,” tegasnya. 

Ia menerangkan, dari hasil pemantauan dan pendataan tersebut, harga cabe, bawang merah, dan bawang putih mengalami penurunan. 

Saat ini, yang perlu dilakukan antisipasi adalah pada harga tomat, serta indikasi adanya kenaikan kenaikan harga pada telur dan daging ayam. 

“Tapi kecil, jadi tidak terlalu signifikan, jadi kami melihat bahwa trendnya (kenaikan) tidak hanya di Surabaya, ini hampir di seluruh kabupaten/kota. Kami bersama TPID rutin melakukan pengawasan sehingga ketika ada indikasi akan ada kenaikan bahan pokok, kami mencari distributor daerah asal, agar bisa mensuplay di Surabaya,” terangnya.

Tak hanya sampai di situ, Antiek mengaku bahwa Pemkot Surabaya telah mengantisipasi hal tersebut hingga menjelang puasa dan lebaran. 

Bahkan, Pemkot Surabaya rutin menggelar pasar murah yang kemudian dikolaborasikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap kecamatan.

“Ada pula program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar) untuk memastikan ketersediaan beras lewat operasi pasar. Itu dilakukan untuk stabilitas harga pangan dan bisa melalui warung TPID,” pungkasnya. 

Read More

KPK Tetapkan 2 ASN sebagai Tersangka Baru Kasus Suap di DJKA Kemenhub

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri menyebut kedua tersangka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Benar KPK saat ini mengembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN," kata Ali, Kamis (18/1/2024).

Meski demikian, dia tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait identitas kedua tersangka tersebut.

Ia hanya mengatakan status hukum tersebut diberikan karena muncul fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renata Sugiarto dkk.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022.

Proyek yang dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kemudian empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat. Terakhir, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima enam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

KPK sebelumnya telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut terdiri atas enam pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH).

Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) Asta Danika (AD), dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS) Zulfikar Fahmi (ZF),

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.

Lalu, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Read More

Uji Mental Juang, Prajurit KRI YOS-353 Laksanakan Lomba Ketangkasan

Tarakan - KABARPROGRESIF.COM KRI Yos Sudarso-353 yang saat ini sedang melaksanakan Opsgab Pam RI-Malaysia melaksanakan uji ketangkasan beregu antar divisi di Dermaga Mamburingan Lantamal XIII Tarakan. Kamis (18/01).

Uji ketangkasan dibuka langsung oleh Komandan KRI YOS-353 Kolonel Laut (P) Choirul Arif, S.E., M.Tr.Opsla. 

Adapun materi yang diperlombakan antara lain kecepatan dalam menggunakan baju dan perlengkapan alat PEK, cerdas cermat tentang TNI AL dan pengetahuan tentang kapal, renang militer, lempar tali buangan, dan bongkar pasang senjata yang digunakan.

Uji ketangkasan beregu ini dimaksudkan untuk membina kemampuan fisik, pengetahuan, kecepatan, dan kekompakan antar tim dalam satu divisi. 

Hal ini sesuai dengan Perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata S.E., M.M., yaitu untuk selalu menjaga kesehatan dan kemampuan fisik, pengetahuan dan profesioanlisme dalam rangka meningkatkan mental juang prajurit TNI Angkatan Laut terutama Koarmada II.

Read More

Jadi Hakim MK, Arsul Sani Tegaskan Sudah Mundur dari MPR, PPP, dan Peradi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan, dirinya saat ini sudah berstatus mundur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Selain itu, Arsul juga menyatakan sudah tidak lagi menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

"Kalau menurut UU MK seorang hakim MK tidak boleh merangkap jadi pejabat negara. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI pada minggu pertama Desember 2023," ujar Arsul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024). 

"Kemudian seorang hakim MK tidak boleh jadi anggota parpol, apalagi pengurus. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di PPP," lanjutnya.

Selain itu, hakim MK juga tidak boleh berpraktik sebagai advokat. 

Sehingga menurut Arsul dirinya sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sebelumnya, Arsul menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Nasional Peradi. 

"Dan terakhir supaya memastikan karena saya pernah ada di sebuah partnership firma hukum, meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saja, bukan cuma nonaktif, tapi juga (sudah) mengundurkan diri dari partnership tersebut," ungkapnya. 

"Jadi harus semuanya clear. Kalau clean (bersih) kan masih harus dibuktikan nanti," tambahnya. Sebelumnya, pada Kamis lagi, Arsul Sani resmi menjabat sebagai hakim konstitusi. Peresmian tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Peresmian Arsul sebagai hakim MK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. 

Arsul menggantikan hakim konstitusi sebelumnya, yakni Wahiduddin Adams, yang memasuki masa pensiun pada Januari 2024. 

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu resmi disetujui oleh DPR RI menjadi hakim MK lewat Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 3 Oktober 2023. 

Dia sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai hakim konstitusi pada September 2023. 

Read More

DPRKPP Kebut Pembangunan RSUD Surabaya Timur, Optimis Tuntas September 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merampungkan proses pengerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur di kawasan Kecamatan Gunung Anyar. 

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian mengatakan, proses pengerjaan RSUD Surabaya Timur hingga saat ini telah mencapai 21 persen. 

Pembangunan RSUD tersebut, sudah memasuki pembangunan di level tiga. Dia memastikan, proses pengerjaan secara keseluruhan akan tuntas pada September 2024 mendatang. 

“September tahun ini sudah bisa operasional,” kata Iman di kantornya, Jum'at (19/1/2024). 

Iman menjelaskan, proses pembangunan 21 persen itu, meliputi beberapa bagian dasar. Salah satunya adalah, pancang pondasi bangunan di level dasar. 

Setelah proses pembangunan level dasar selesai, kemudian dilanjutkan ke level selanjutnya.

“Masih substruktur dulu. Kita targetkan bulan ini ground strukturnya sudah selesai. Sekarang sudah naik di level tiga,” jelas Iman.  

Iman menerangkan, RSUD Surabaya Timur dibangun di lahan seluas 5,5 hektar. Namun, untuk pembangunan gedung RSUD, hanya menggunakan 1,7 hektar dari total lahan tersebut. 

Tidak menutup kemungkinan, sisa lahan itu masih bisa digunakan untuk pengembangan RSUD Surabaya Timur ke depannya.

Dia menyampaikan, pembangunan RSUD yang dilakukan secara multi year 2023-2024 ini mampu menampung 327 tempat tidur. 

Bangunan yang terdiri dari dua tower ini juga dilengkapi dengan ruang rawat inap, poliklinik, kamar perawatan pasien, dan sebagainya. 

“Jadi nanti ada dua tower. Masih bisa (pengembangan), kan total lahannya ini 5,5 hektar, yang kita bangun cuma 1,7 hektar. Untuk pengembangan rumah sakit ke depannya masih bisa,” terangnya. 

Dia mengungkapkan, RSUD Surabaya Timur dibangunan menggunakan standar bangunan RS kelas B. Akan tetapi, untuk operasionalnya, akan menggunakan standar tipe C. 

“Karena untuk C dan B itu kan perizinannya berbeda. Kalau C itu dari pemerintah kota sendiri, kalau B nanti itu di provinsi. Jadi, biar segera operasional, maka dioperasionalkan dengan C dahulu, namun dengan standar banguanan tipe B,” imbuhnya.

Iman memastikan, proses pembangunan RSUD Surabaya Timur sejak Oktober 2023 sampai pertengahan Januari 2024 tidak ada kendala. 

Ia optimis, bangunan RSUD tersebut tuntas sebelum September 2024 dan mulai bisa diisi dengan peralatan kesehatan (alkes) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada Juli-Agustus 2024 mendatang. 

“Paling bulan Juli-Agustus itu lantai 1, lantai 2 sudah bisa diisi (alkes), jadi ini sudah paralel sama timeline pengadaan Dinkes,” pungkasnya.

Read More

Lagi, Sekjen Kemenhub Dipanggil KPK Jadi Saksi untuk 2 Tersangka Baru Suap di DJKA

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Novie Riyanto sebagai saksi untuk dua tersangka dugaan korupsi suap di DIrektorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Novie dijadwalkan menghadap penyidik hari ini, Kamis (18/1/2024).

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Novie Riyanto (Sekjen Kemenhub),” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Novie sebelumnya juga telah dipanggil menghadap penyidik pada 27 Juli dan 1 Desember 2023.

Ali mengungkapkan, kedua tersangka baru itu merupakan aparatur sipil negara (ASN). 

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pada pengembangan perkara suap terpidana Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung.

Adapun Dion merupakan satu dari 10 orang tersangka yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 lalu.

Bertolak pada fakta hukum persidangan Dion, KPK kemudian mengembangkan perkara ini dan menetapkan tersangka baru.

“Benar KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu 2 orang ASN,” ujar Ali.

Termasuk Dion dan dua ASN tersebut, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka dalam perkara suap proyek jalur kereta di DJKA, Kemenhub.

Sejauh ini, baru 12 pelaku yang telah diseret masuk ke bui. Selain Dion, mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya;  PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap yang saat ini telah menjadi terpidana.

Sementara, tersangka pemberi suapnya adalah Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

Kemudian, Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi.

Suap diberikan agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek pembangunan maupun perawatan jalur kereta api di sejumlah titik yakni, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Read More