Kejari Bone Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek Irigasi Waru-waru Rp3 Miliar

Bone - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jaringan daerah irigasi (DI) Waru-waru. 

Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 3 miliar.

"Kami telah menetapkan empat orang laki-laki sebagai tersangka dalam pembangunan irigasi Waru-waru. Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 17 Januari," ujar Kasi Intel Kejari Bone Andi Khairil Akhmad, Jumat (19/1/2024).

Keempat tersangka masing-masing berinisial HM selaku Direktur PT JASB selaku Penyedia Jasa, OOA selaku peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan. 

Kemudian AD selaku perantara peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan, sedangkan AA selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

Khairil mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Kejari Bone memeriksa saksi, dan mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan hingga ditemukan bukti yang cukup. 

Proyek ini dilaksanakan tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 28,2 miliar yang sumber dananya berasal dari APBD Sulsel.

Tersangka OOA dalam kasus ini meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee. Tersangka AD tersebut menerima fee sebesar Rp 7,5 juta dari tersangka OOA atas usahanya merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT JASB.

"Adapun tersangka OOA dan HM tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan nilai pembayaran yang diterima sehingga timbul selisih. Akibatnya pekerjaan peningkatan DI Waru-waru di Kabupaten Bone dihentikan," bebernya.

Khairil melanjutkan, tersangka AA selaku PPK tidak meminta kepada tersangka HM untuk melakukan adendum kontrak. 

Padahal AA mengetahui personel manajerial bekerja tidak sesuai kontrak.

Atas hal tersebut, BPK RI kemudian melakukan perhitungan kerugian negara. 

Hasilnya ditemukan kerugian negara sebesar RP 3 miliar.

"Dalam hasil perhitungan kerugian negara BPK ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3.085.364.197. Tersangka belum dilakukan penahanan, saat ini masih dilakukan pemberkasan," terangnya.

Khairil menambahkan, tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Para tersangka diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Tersangka diancam 20 tahun penjara. Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dalam penanganan perkara ini. Tim Penyidik akan melihat perkembangan fakta-fakta yang akan terungkap," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Bone tengah mengusut dugaan korupsi pada pembangunan jaringan DI Waru-waru. Sebanyak 20 saksi sudah diperiksa.

"Pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan DI Waru-waru Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 saat ini sudah tahap penyidikan. Adapun saksi yang telah diperiksa sekitar 20 orang," ujar Andi Hairil, Jumat (8/9).

Hairil mengatakan, 20 saksi yang diperiksa baik dari pihak penyedia jasa maupun dinas terkait. Pihaknya belum merinci terkait hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi DI Waru-waru.

"Nantilah teknisnya. Saat ini sementara proses perhitungan kerugian negara," sebutnya.

Read More

Khofifah Beber Alasan Acara Harlah Muslimat NU Maju ke Januari

Surabaya- KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menjelaskan alasan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU digelar pada Sabtu (20/1). 

Padahal, Muslimat NU resmi berdiri pada 29 Maret 1946.

Khofifah mengatakan Harlah Muslimat NU selama ini mengacu pada kalender hijriah, yakni pada 26 Rabiul Akhir. 

Jika disesuaikan dengan kalender masehi pada saat itu, ia menyebut harlah sudah dimulai sejak November 2023.

"Jadi harlah besok itu diambil tengah-tengah [antara hijriyah dimundurkan dan masehi dimajukan]," kata Khofifah di kawasan GBK, Jakarta, Jumat (19/1).

Khofifah juga menegaskan ini bukan harlah pertama Muslimat NU yang digelar beda dari tanggal terbentuknya yang berdasarkan kalender masehi.

Peringatan Harlah Muslimat NU memang tak selalu digelar pada 29 Maret. 

Misalnya, Harlah ke-73 Muslimat NU pada 2019 lalu digelar pada 27 Januari di GBK. Saat itu Presiden Jokowi hadir.

Kemudian, pada 2018, Harlah Muslimat NU digelar 18 April di Surabaya.

Gubernur Jawa Timur itu menyebut beberapa daerah sudah rampung menggelar peringatan harlah ke-78. 

Namun, puncaknya memang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu.

"Saya sendiri sudah melakukan harlah muslimat di Lampung, di Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan," kata dia.

Ramai di sosmed Harlah ke-78 Muslimat yang diselenggarakan pada Januari 2024 ini sengaja dilakukan sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan maksud sekalian berkampanye. 

Anggapan itu muncul karena Khofifah sudah menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dia akan efektif bergabung di TKN Prabowo-Gibran mulai Minggu (21/1).

Namun Khofifah membantah anggapan itu. Ia menegaskan tidak ada satu pun capres dan cawapres yang diundang untuk menghadiri peringatan Harlah itu.

"Dari awal saya menyampaikan kita tidak mengundang paslon," jelasnya.

Namun, Muslimat NU tetap mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir.

Pada kesempatan itu, Khofifah meminta maaf karena kemungkinan besar lalu lintas di sekitar area Stadion GBK akan macet pada Jumat (19/1) sore hingga malam dan berlanjut pada Sabtu. Ia juga meminta maaf apabila aktivitas di area GBK bagi masyarakat umum jadi terganggu.

Sebab, setidaknya ada 150 ribu peserta dari berbagai kabupaten/kota yang akan menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU.

"Mohon disampaikan permohonan maaf kami, mungkin mulai nanti sore agak sedikit traffic nya agak terhambat sampai dengan besok sore. Kita harap bisa terurai dengan lebih cepat, karena acara diperkirakan jam 08.30 sudah selesai," kata dia.

Khofifah menjelaskan Muslimat NU sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya terkait pengaturan arus lalu lintas beserta pengamanannya. 

Area dan tempat parkir juga sudah diatur, sebagian di GBK dan sisanya di Monas.

Selain itu, ada akses TransJakarta untuk memboyong peserta harlah yang berhenti di titik kumpul Monas. 

Kendati demikian, ia menyadari kemungkinan macet parah tak terhindarkan.

"Sudah sangat detail sekali. Tadi malam saya rasa itu rapat koordinasi terakhir untuk semua tim," kata dia.

Read More

Program Jumat Sehati, Dandim Lamongan Perkuat Sinergitas di Kalitengah

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Program Jumat Sehati yang digagas oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, saat ini digencarkan di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Jumat (19/01/2024).

Keberadaan program itu, dinilai sangat efektif untuk mengetahui berbagai keluhan yang terjadi di masyarakat.

Diawali dengan adanya olahraga bersama, program Jumat Sehati itu berlangsung dengan penuh antusias dan semangat Forkopimcam dan masyarakat yang ada di Pendopo Kantor Kecamatan Kalitengah.

Dijelaskan Dandim, tak hanya sebagai ruang mengatasi berbagai kesulitan maupun permasalahan yang timbul di masyarakat, program Jumat Sehati itu ternyata juga mampu memperkuat sinergitas dan Kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Program ini sangat efektif untuk membangun persatuan, hingga kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Letkol Arm Ketut.

Dandim berharap, adanya program Jumat Sehati itu nantinya mampu menunjukkan komitmen Kodim 0812/Lamongan di masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara TNI, Polri dan masyarakat di Lamongan.

“Sehingga semuanya bersatu-padu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi,” ucap Letkol Arm Ketut.

Read More

Tahun 2024, Bupati Banyuwangi Kembali Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

Banyuwangi - KABARPROGRESIF.COM Pembangunan infrastruktur fisik kembali menjadi salah satu prioritas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di tahun 2024. 

Ipuk mengatakan infrastruktur penting untuk menunjang dan memperlancar mobilitas warga sehingga dapat meningkatkan dampak ekonomi.

"Tahun ini pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan jalan tetap menjadi prioritas kami. Ya tentunya, pendidikan dan kesehatan juga menjadi program prioritas pemkab," kata Bupati Ipuk, seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Banyuwangi, Jumat (19/01/2024).

Pada kesempatan meninjau jalan di Desa Dasri, dalam program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Bupati Ipuk mengecek hasil pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Tegalsari, yakni Desa Dasri, Karangdoro, dan Karangmulyo.

Dengan rincian Jalan Desa Dasri – Karangdoro – Karangmulyo sepanjang 8,4 Km dengan lebar 6 meter. Daa pula ruas Jalan Karangdoro – Karangmulyo sepanjang 2,3 Km dengan penambahan lebar dari 3 meter menjadi 8 meter.

"Alhamdulilah jalan yang menghubungkan tiga desa sepanjang 10,7 kilometer ini sudah rampung proses pembangunannya. Kami minta masyarakat turut menjaganya. Semoga bisa menjadi manfaat," kata Ipuk.

Jalan tersebut merupakan hasil dari perbaikan dan pembangunan jalan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi pada tahun lalu. 

Sepanjang 2023, Banyuwangi melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 698 kilometer.

Tidak hanya jalan, Banyuwangi juga memperbaiki dan membangun 65 jembatan. 8 jembatan di antaranya yang rusak akibat bencana banjir bandang tahun lalu dan kini telah selesai dibangun.

"Tahun ini kami akan terus melakukan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya pembangunan dan perbaikan jalan, namun juga insfrastuktur jembatan dan irigasi pengairan," kata Ipuk.

"Bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni juga akan kami galakkan," tambah Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pu Bina Marga Cipta Karya Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menjelaskan bahwa tahun ini pemkab kembali akan memfokuskan pengerjaan jalan penghubung antara kecamatan dan desa. 

Termasuk juga penyelesaian lanjutan dan pelebaran jalan yang dikerjakan di tahun 2023.

Salah satu yang akan dikerjakan di tahun 2024 ini adalah pelebaran jalan Wiroguna menjadi 12 meter sepanjang 1,9 Km. 

Juga ruas jalan Dasri sepanjang 1,4 Km dengan pelebaran jalan 3 meter menjadi 8 m.

“Jalan Wiroguno ini akan menjadi jalan alternatif utama bagi kendaraan besar dari arah Terminal Wiroguno menuju Gambiran. Sehingga kendaraan besar tidak perlu melewati pusat Kecamatan Genteng, namun bisa melewati jalan Wiroguno tersebut. Tahun ini akan kita kerjakan,” kata Yayan, panggilan akrabnya. 

Read More

Koarmada II Gelar Rapat Staf di Awal Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., membuka rapat staf Koarmada II, yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) beberapa Kasatker Koarmada II, dan Para Dansat KRI beserta 1 Komandan KRI, bertempat di Gedung Candrasa Mako Koarmada II Surabaya. Pada Jumat (19/01).

Pada rapat perdana di awal tahun 2024 ini, Kaskoarmada II membukanya dengan menyampaikan beberapa arahan dari Pangkoarmada II, yakni menyampaikan seluruh bidang kegiatan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan yang berkaitan dengan program kerja Koarmada RI di tahun 2024.

Selanjutnya juga dibahas tentang rencana pelaksanaan HAR Organik KRI Koarmada II tahun 2024, Pemeliharaan tingkat organik (Harnik) adalah pemeliharaan yang dilaksanakan setiap saat berdasarkan jam putar/periode waktu tertentu oleh Anak Buah Kapal (ABK) bertujuan untuk mempertahankan agar kondisi peralatan/pesawat tersebut dapat beroperasi dan digunakan sebagaimana mestinya, dengan resiko kerusakan seminimal mungkin menggunakan dukungan On Board Spare (OBS) peralatan yang ada di kapal dan petunjuk fasilitas yang tersedia pada Base Maintenance Tim (BMT) dalam hal ini Fasharkan.

Dalam rapat staf tersebut, Kaskoarmada II membuka kesempatan diskusi dengan melakukan tanya-jawab guna mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang dihadapi, sehingga menemukan solusi pemecahan dan tindaklanjut penyelesaiannya, dalam rangka meningkatkan kinerja dan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja TNI AL.

Read More

Stafsus Erick Thohir Sebut BUMN yang Terseret Dugaan Suap SAP

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap yang dilakukan perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP ke sejumlah BUMD dan BUMN, yakni PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. 

Arya menuturkan, pihaknya masih menunggu laporan detail terkait laporan dugaan suap di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut. 

Namun, informasi awal menyebutkan adanya dugaan suap pada ketiga perusahaan tersebut terjadi pada rentang tahun 2012-2017. 

"Setelah kami baca informasi yang ada, itu Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015. Semoga nanti dengan data-data yang detail, teman-teman BUMN kami percaya bisa bekerja sama dengan siapa pun untuk hal ini,” kata Arya kepada media, Kamis (18/1/2024). 

Arya melanjutkan, Kementerian BUMN mendukung upaya yang dilakukan Otoritas Bursa Amerika Serikat (AS) atau Security and Exchange Commission (SEC) terhadap BUMN. 

Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bagian dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih perusahaan pelat merah. 

Sebelumnya, SEC mengungkap dugaan pemberian suap oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, kepada delapan kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD di Indonesia. 

Kasus itu merupakan kasus yang sama dengan yang ditangani oleh Departemen Kehakiman AS. SAP disebut memberikan suap kepada sejumlah pejabat di Indonesia, maupun negara lain, seperti Afrika Selatan maupun Azerbaijan.

Berdasarkan dokumen milik SEC, SAP melalui SAP Indonesia disebut terlibat dalam pembayaran tidak sah kepada pejabat di delapan entitas milik negara di Indonesia untuk memperoleh kerja sama kontrak. 

Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Penyediaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) (sekarang Bakti Kominfo) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Kemudian, Kementerian Sosial (Kemensos), PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) atau MRT, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). 

Perbuatan tersebut dilakukan melalui dua account executive di SAP Indonesia, yang juga bekerja sama dengan setidaknya satu value added reseller (VAR) atau pihak perantara pemberi dan penerima suap. 

Read More

Bupati Mojokerto Raih Penghargaan KONI Jatim Award 2023

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menerima penghargaan sebagai Pemerintah Peduli Olahraga di ajang KONI Jatim Award tahun 2023. 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang diwakilkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto (19/1/2024), KONI Jatim Award adalah penghargaan tahunan yang diberikan untuk insan olahraga dan patriot-patriot olahraga di Jawa Timur yang menorehkan prestasi tingkat nasional hingga internasional.

Pada kegiatan ini juga ada pemberian penghargaan kepada atlet putra terbaik, atlet putri terbaik, pelatih terbaik, tim/beregu terbaik, atlet muda potensial. 

Kemudian penghargaan juga diberikan kepada stakeholder terkait. Seperti KONI daerah terbaik, pemerintah peduli olahraga, pengurus provinsi cabang olahraga dan Tokoh Peduli Olahraga.

Dalam sambutannya, Sekda Jatim, Adhy Karyono, mengungkapkan, raihan prestasi tidak terlepas dari keterlibatan semua atlet, pelatih, pendukung, KONI maupun pengurus cabangnya. 

Dari hal tersebut, Ia menilai, olahraga saat ini tidak hanya mempersoalkan kesehatan saja, akan tetapi olahraga sudah mengarah terhadap seni, budaya, dan juga berdampak pada ekonomi.

"Oleh karena itu, olahraga harus bisa berhasil tidak hanya ketika berprestasi tetapi juga pasca atlet tersebut selesai menjadi atlet," ucap Adhy.

Adhy Karyono juga mengatakan, pembinaan dalam olahraga masih banyak yang harus diperbaiki. 

Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran saat ini, KONI Provinsi Jatim dapat mengoptimalkannya, sehingga banyak cabang-cabang olahraga bisa berprestasi.

Adhy juga mencontohkan, seperti halnya dalam pelaksanaan event besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) VIII tahun 2023. Dalam waktu yang singkat serta dana yang terbatas bisa menghasilkan suatu prestasi yang luar biasa.

"Terima kasih juga untuk Bupati Walikota yang menjadi tuan rumah. Memang tuan rumah kemarin luar biasa. Bupati dan Walikotanya kaya, sehingga sangat mudah acaranya meriah dan menjadi sesuatu yang berdampak pada ekonomi," jelasnya.

Selain itu, untuk menyongsong PON tahun 2024 mendatang, Adhy optimistis dengan dukungan seluruh stakeholder akan membawa prestasi untuk Jawa Timur.

"Saya yakin, sangat relatif terbatas, tetapi dengan dukungan dari Pemda dan juga semangat dari atlet kita, kami berharap bisa menghasilkan prestasi yang minimal sama atau lebih baik lagi menjadi juara umum," harapnya.

Maka untuk mendukung seluruh atlet, Adhy mengajak seluruh stakeholder untuk bisa mewujudkan olahraga menjadi industri yang menjanjikan di Jawa Timur.

"Artinya kita harus banyak inovasi, kita harus banyak kreasi, kita harus bisa melangkah olahraga yang menuju bisnis yang menghasilkan. Jika itu bisa, maka bisa memberikan kebutuhan anggaran dalam event olahraga, kebutuhan untuk mengirim atlet-atlet kita ke luar negeri dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi pelatih, atlet, para pendukung official, dan juga tentu teman-teman semua yang hadir disini," ujarnya.

Adhy Karyono juga mengharapkan, industri olahraga di Jawa Timur semakin maju, sehingga bisa membawa nama harum untuk Jawa Timur. 

"Semoga dunia olahraga Jawa Timur semakin maju dan berkembang," harapnya.

Sementara itu, Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil mengatakan, dengan dilaksanakannya KONI Jatim Award 2023, diharapkan semangat prestasi dan kontribusi positif insan olahraga di Jawa Timur dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

"Tentu semua dilakukan untuk Jawa Timur dan Indonesia nantinya karena memang ada dua hal yang itu sangat universal pertama musik dan kedua olahraga. Olahraga sudah menjadi netral dan universal tidak pernah pilih beda agama apa tidak. Hal yang kita dukung kalau sukses ya sukses, kalau hebat ya hebat. Nah ini harus kita jaga karena itu modal besar nasionalisme itu adalah sumbangsih kita di olahraga. Untuk itu selalu saya sampaikan, selamat berkhidmat dan mengabdi untuk Indonesia dalam bidang olahraga," pungkasnya. 

Read More

Polisi Tangkap Palti Hutabarat di Jagakarsa Usai Terima 2 Laporan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri menangkap pegiat media sosial Palti Hutabarat di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan usai menerima dua laporan polisi mengenai penyebaran berita bohong (hoax) melalui media sosialnya. 

Adapun berita bohong yang disebarkannya terkait dengan rekaman pembicaraan diduga Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang ikut dalam pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. 

Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, satu laporan disampaikan pelapor di Polda Sumatera Utara dan laporan kedua di Bareskrim Polri. 

"Kami sampaikan benar telah dilakukan penangkapan terhadap saudara PH, namun perlu kami jelaskan bahwasanya mendasari serangkaian tindakan ini adanya dua laporan polisi yang dilaporkan," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024). 

Dia menuturkan, laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan peristiwa tindak pidana oleh Palti Hutabarat yang diduga melanggar ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Begitu pula terkait adanya dugaan tindak pidana pada UU Nomor 1 Tahun 1946. Pegiat medsos itu diamankan hari ini sekitar pukul 03.44 WIB dini hari. 

"Ditangkap di Jalan Swadaya, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," ucap Trunoyudo. 

Saat ini, kata Trunoyudo, proses penyidikan masih berlangsung secara simultan dan berkesinambungan Palti sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan pasal 48 ayat 1 juncto pasal 32 ayat 2 dan/atau pasal 51 ayat 1 juncto pasal 35 dan/atau pasal 45 ayat 4 juncto pasal 27a UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Kemudian, UU Nomor 1 Tahun 1946 yaitu pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 dan/atau pasal 15 UU 1/1946. 

"Ancaman hukuman ada yang 8 tahun, 9 tahun, dan ada yang 12 tahun," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan rekaman suara yang diduga pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon presiden bukan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara. 

"Hasil dari penelusuran Bawaslu Batubara dengan meminta klarifikasi sejumlah pejabat Kabupaten Batubara menyimpulkan tidak ada kemiripan suara dari pejabat Kabupaten Batubara dalam rekaman suara itu," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, di Medan, Selasa (16/1/2024). 

Saut Boangmanalu menjelaskan sejumlah pejabat Kabupaten Batubara yang diduga berada dalam rekaman suara itu sudah datang ke kantor Bawaslu Batubara untuk dimintai keterangan. 

Bawaslu juga disebut telah memastikan kecocokan suara tersebut secara langsung. 

"Dalam analisa Bawaslu Batubara dan kajian mereka, tidak ada kemiripan dengan suara para pejabat itu, yang dicantumkan dalam stiker audio. Jadi, tidak ada ditemukan kemiripan sama sekali," kata Saut. 

Namun, Bawaslu bakal terus menelusuri sumbar rekaman itu. 

Hingga saat ini masih bisa belum memastikan keaslian atau motif dari rekaman suara tersebut sebelum orang-orang yang ada di rekaman suara tersebut dimintai keterangan. 

Read More

Cegah Banjir di Mantup, TNI, Polri dan Masyarakat Mulai Bergerak

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM TNI, Polri dan masyarakat di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai bergerak melakukan pembersihan di sepanjang sungai yang ada di Dusun Balong, Desa Sumberdadi.

Aksi bersih-bersih yang dibalut melalui kegiatan karya bakti itu, digelar dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan yang saat ini terjadi di Lamongan.

Ditemui di lokasi berlangsungnya karya bakti itu, Danramil Mantup Kapten Kav Nurchojim mengatakan, beberapa personel Koramil saat ini dikerahkan oleh dirinya.

“Mereka bersinergi dengan aparat Polsek dan warga,” ucap Danramil. Jumat (19/01/2024).

Selain aksi bersih-bersih, pihaknya juga menggelar adanya sosialisasi. Sosialisasi itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Sebab itu bisa meminimalisir terjadinya banjir maupun tanah longsor,” tegasnya.

Read More

Lapas I Surabaya Berhasil Buat Sembilan Narapidana Terorisme Ucapkan Ikrar Setia NKRI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sembilan narapidana kasus terorisme di Lapas I Surabaya mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Salah satu kunci suksesnya adalah kolaborasi kinerja melibatkam eks warga binaan kasus terorisme.

Pengucapan ikrar setia itu dilakukan di Aula MD Arifin Lapas I Surabaya. 

Disaksikan langsung Kadiv Pemasyarakatan Asep Sutandar dan perwakilan dari BNPT Kolonel Infantri Kurniawan, perwakilan Densus 88 AT POLRI Kombespol Iwan Ristiyanto dan Kepala BapasSurabaya, Rika Apriyanti. 

"Kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembinaan kepada narapidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Surabaya dan stakeholder terkait," ucap Asep, dalam rilis yang diterima dari Kanwil Kemenkumham Jatim, Jumat(19/1/2024).

Menurut Asep, Lapas I Surabaya berhasil melakukan deradikalisasi dalam waktu yang singkat. 

Hanya sekitar 40 hari sejak lapas yang dipimpin Jayanta itu menerima pelimpahan dari Rutan Cikeas, Depok pada 6 Desember 2023 lalu. 

"Hal ini tentu menjadi capaian yang baik, membuktikan bahwa Lapas I Surabaya masih menjadi salah satu lapas dengan program deradikalisasi yang terbaik di Indonesia," puji Asep.

Asep berharap agar pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata.

"Tetapi ikrar ini benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah laku kita sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila," tuturnya.

Selain itu, lanjut Asep, ikrar ini sebagai langkah penting dalam upaya membangun narapidana sebagai anggota masyarakat yang bermakna dan positif. 

"Tujuan-tujuan ini mendukung visi rehabilitasi dan reintegrasi yang holistik di dalam sistem pemasyarakatan," jelasnya.

Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta mengapresiasi stakeholder yang terlibat. 

Dia memberikan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada seluruh jajarannya beserta instansi BNPT, POLRI, TNI dan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang telah bersinergi dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Lapas Kelas I Surabaya. 

"Termasuk juga eks warga binaan kami yang tergabung dalam Lingkar Perdamaian yang selalu aktif menyuntikkan semangat dan dukungan moral selama proses pembinaan," terangnya.

Dia menjelaskan, bahwa ikrar setia NKRI bukan akhir dari proses deradikalisasi. Melainkan masih ada perjalanan panjang untuk menghasilkan kontra narasi dari kelompok teroris yang masih aktif. 

"Masih ada program pembinaan lanjutan untuk memastikan narapidana teroris benar-benar telah menunjukkan perubahan perilaku," terangnya.

Jayanta mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya memberikan pembinaan khusus kepada napiter. 

Kolaborasi juga dijalin dengan stakeholder terkait. Sehingga, pembinaan bisa maksimal. 

"Alhamdulillah, dalam membina napiter perjalananannya relatif lancar dan keduanya juga koperatif," ujarnya.

Jayanta mengakui bahwa dukungan rekan sejawat mantan napiter yang sudah bebas juga bisa mempercepat dan semakin memantapkan keyakinan kedua napiter. 

Sehingga, bisa membantu pihaknya melakukan pembinaan secara optimal. 

"Ini jadi salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi," terangnya.

Perlu diketahui bahwa Kesembilan narapidana teroris yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah:

1. AS (Pidana 5 Tahun, Denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, mantan Jamaa’h Islamiyah Medan)

2. AR (Pidana 15 Tahun, mantan Jamaa’h Islamiyah)

3. ES (Pidana 4 Tahun, mantan Jamaa’h Islamiyah Medan)

4. F (Pidana 3 Tahun, mantan Jamaa’h Ansharut Daulah (JAD) Makassar )

5. GS (Pidana 3 Tahun 6 bulan, mantan Jamaa’h Islamiyah Medan)

6. H (Pidana 4 Tahun, mantan Jamaa’h Ansharut Daulah (JAD) Makssar)

7. MF (Pidana 6 Tahun 6 bulan, Denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan, mantan Mujadidin Indonesia Timur (MIT))

8. MIG (Pidana 3 Tahun, mantan Jama’ah Ansharut Daulah (JAD) Poso)

9. ST (Pidana 5 Tahun, Denda Rp.100 juta subsider 3 bulan kurungan mantan Jamaa’h Islamiyah Medan)

AS berterima kasih atas dukungan yang telah ditunjukkan pihak-pihak yang selama ini aktif untuk memantapkan hatinya. 

"Pihak lapas dan para mantan warga binaan selalu mendukung kami selama sekitar sebulan lebih di Porong (Lapas Surabaya, red)," terang AS.

Read More

Bupati Lamongan Apresiasi Capaian IKLI 2023

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memberi apresiasi terhadap capaian indeks kepuasan layanan insfratruktur (IKLI) tahun 2023 yang terus meningkat. 

Peningkatan tersebut diukur dari capaian tahun 2022 yang berada pada angka 77,89 dan meningkat pada tahun 2023 yakni 79,44.

"Alhamdulillah melalui semangat kolaborasi dan inovasi yang unggul berbagai tantangan dan dinamika tahun 2023 dapat kita lalui dengan ragam capaian positif. Salah satunya yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan ialah infrastruktur yang berada pada kategori baik," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu melalui siaran persnya, Kamis (18/1/2024).

Pengukuran IKLI dilakukan berdasarkan indikator pada sektor infrastruktur meliputi ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektifitas pemanfaatan dan lainnya.

Capaian bidang insfratruktur di Kabupaten Lamongan yang terus berlanjut menjadi prioritas pembangunan, direalisasikan melalui program prioritas jalan mantap dan alus Lamongan (Jamula). 

Tahun 2023 Kabupaten Lamongan sudah menuntaskan 76% pembangunan fisik secara bertahap. Sedangkan untuk penuntasan ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.

Tidak hanya pada bidang infrastruktur, Pak Yes juga membeberkan capaian kinerja positif yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

"Seluruh pembangunan kinerja tahun 2023 berjalan on the track dan sesuai dengan harapan kita bersama. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian angka pada indeks pembangunan manusia (IPM) pun mengalami peningkatan 74,53 atau berkategori tinggi, indeks kesalehan sosial mengalami peningkatan menjadi 89,19 dan pertumbuhan ekonomi gini rasio yang optimis pencapaiannya di tahun 2023 dan tahun selanjutnya akan lebih baik lagi," terang Pak Yes.

Ia pun berpesan kepada seluruh ASN dan Korpri Kabupaten Lamongan untuk terus memberikan layanan yang berkualitas. 

Karena kedepan dipastikan akan muncul kompleksitas isu yang dinamis, tuntutan masyarakat yang beragam. 

Maka dibutuhkan kehadiran pemerintah dengan tanggung jawab moral yang inisiatif, cepat, dan responsif.

"Tahun 2024 menjadi tahun ketiga realisasi RPJMD 2021-2026. Yangmana diimplementasikan dengan tema pembangunan aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saya minta kepada Sekretaris Daerah memimpin implementasinya untuk menjaga kesinambungan pembangunan semua program yang telah dilaksanakan, dengan cara memperkuat dukungan kerjasama antar individu terkait hingga daerah. Agar potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan dengan baik sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkasnya.

Read More

Rugikan Negara Rp 1,77 Triliun, BPK Serahkan Hasil Audit Kasus LNG Pertamina ke KPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyerahkan hasil audit penghitungan dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair PT Pertamina ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kasus itu menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dengan sangkaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Melalui keterangan resminya, BPK menyatakan temuan dugaan kerugian negara dalam pengadaan LNG itu mencapai 113.839.186,60 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1,77 triliun. 

“Kerugian keuangan negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar 113,839,186.60,” sebagaimana dikutip dari laman resmi BPK, Kamis (18/1/2024). 

Hasil audit BPK itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara (LHP PKN). 

Dalam pengadaan LNG tersebut, PT Pertamina meneken kontrak perjanjian dengan perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. 

Setelah melakukan pemeriksaan, BPK kemudian menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kontrak tersebut. 

“BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC,” sebagaimana ditulis dalam keterangan BPK. 

Laporan hasil audit itu diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango pada Senin, 15 Januari 2024. 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, hasil audit BPK itu akan menjadi dasar Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam menyusun surat dakwaan. 

Saat ini, Ali mengungkapkan, tim penyidik telah menyerahkan berkas perkara tersangka Karen ke Tim Jaksa KPK disusun surat dakwaannya. 

“Akan menjadi dasar penyusunan surat dakwaan dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara,” kata Ali kepada wartawan, Kamis. 

Dalam perkara ini, Karen diduga secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, Amerika Serikat (AS) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. 

Karen juga diduga tidak melapor pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

KPK menyimpulkan bahwa tindakan Karen Agustiawan tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. 

Apalagi, aksi korporasi yang dilakukan itu ternyata tidak berjalan baik.

Read More