Sabtu, 20 Januari 2024


Solo - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak banyak berkomentar terkait kritik keras dari Fraksi PDIP DPRD Kota Solo. 

Gibran diminta mundur oleh fraksi terbesar di badan legislatif itu.

Fraksi PDIP menyarankan Gibran mundur karena terlalu sering cuti kampanye sehingga dinilai menurunkan kinerja Pemerintah Kota Solo.

"Terima kasih untuk masukannya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (18/1).

Fraksi PDIP menyebut banyak tugas wali kota yang tidak berjalan dengan baik. 

Diantaranya sejumlah peraturan daerah tidak bisa berjalan dengan optimal karena belum dilengkapi dengan peraturan wali kota (Perwali).

Gibran tak membantah saat ditanya ihwal Perwali yang belum rampung tersebut. 

"Ya nanti kami evaluasi. Iya, segera (ditandatangani)," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno menyarankan Gibran melepas jabatannya sebagai Wali Kota Solo. 

Ia menilai kinerja Pemkot Solo terganggu karena Gibran sering cuti kampanye sebagai cawapres nomor urut 2.

"Kalau itu membuat pelayanan publik terganggu ya kenapa enggak mundur saja," kata Kasno.

Apalagi, kata Kasno, ada beberapa peraturan daerah (Perda) Kota Solo yang belum bisa dilaksanakan secara optimal. 

Perda-perda tersebut memandatkan Wali Kota Solo menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur pelaksanaannya.

"Kalau di situ dimandatkan ada yang harus ditindaklanjuti dengan perwali ya segera perwali-nya dibuat. Kalau tidak ada perwali-nya ya perda itu tidak bisa operasional," katanya.

Lebih lanjut, Kasno menyinggung sumpah janji yang diucapkan Gibran saat dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021.

"Kalau dikaitkan dengan sumpah janji kepala daerah kan mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kepentingan kepala daerah itu kan pelayanan. Itu yang diutamakan," katanya, Senin (15/1).



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penyidik akan melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pekan depan. 

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu merupakan tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

"Tim penyidik akan melaksanakan konsolidasi terkait hasil pemenuhan P19 yang sudah dilakukan oleh penyidik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Jumat (19/1/2024). 

"Selanjutnya, minggu depan akan dikirimkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi pemenuhan P19-nya oleh penyidik ke JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," imbuh dia. 

Berkas perkara Firli sebelumnya dikembalikan jaksa penuntut umum (JPU) karena perlu dilengkapi syarat formil dan materiel. 

Penyidik kemudian kembali memeriksa Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. 

"Ada 13 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada tersangka FB. Semuanya terkait materi pemenuhan P19 dari jaksa penuntut umum pada Kantor Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara a quo," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. 

Ini merupakan pemeriksaan keempat Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. 

Sebelumnya, polisi sudah memeriksa Firli sebagai tersangka sebanyak tiga kali, yakni pada 1 Desember 2023, 6 Desember 2023, dan 27 Desember 2023. 

Pada kasus tersebut, Firli diduga memeras Syahrul Yasin Limpo atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di 2021. 

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

Namun, pengadilan menolak permintaan praperadilan Firli, 19 Desember 2023 lalu. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya menggelar lomba Inovasi Surabaya (Inovboyo) 2024. 

Lomba Inovboyo 2024, memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat dan jajaran internal pemkot untuk ikut serta dalam pembangunan di Kota Surabaya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, tujuan lomba ini adalah untuk mendorong masyarakat dan perangkat daerah (PD) di Surabaya untuk berinovasi. 

Tak hanya itu, lomba ini juga untuk menciptakan gairah kompetisi dalam bidang inovasi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat serta menjadikan Surabaya sebagai barometer inovasi di Indonesia.

Maka dari itu, pada kesempatan ini ia mengajak seluruh masyarakat dan jajaran PD ikut serta menyalurkan ide dan inovasinya dalam pembangunan Kota Surabaya. 

"Tidak harus aplikasi baru ya, inovasi ini adalah sesuatu yang membuat hal problem yang timbul di masyarakat bisa diselesaikan lebih cepat, lebih baik, lebih solutif. Itu merupakan sudah bagian dari inovasi, tidak harus aplikasi, karena sudah terlalu banyak aplikasi,” kata Irvan, Sabtu (20/1).

Lomba Inovboyo 2024 terdiri dari tiga kategori, yang pertama adalah inovasi teknologi berbasis website, mobile apps, big data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Virtual Reality (VR).

Yang kedua, Inovasi dan invensi di bidang ekonomi. 

Sedangkan yang ketiga, yakni Inovasi dan invensi teknologi non-ekonomi.

Irvan menerangkan, kriteria perlombaan Inovboyo 2024 harus mengandung pembaruan pada seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. 

Selain itu, inovasi yang diperlombakan juga harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. 

Tidak boleh mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai.

“Harus relevan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya dan harus dapat direplikasi,” terang Irvan.

Ia melanjutkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, inovasi-inovasi baru yang diperlombakan nanti dapat diterapkan ke beberapa program pemkot. 

Mulai dari inovasi penanganan lingkungan, sistem Penerangan Jalan Umum (PJU), pendidikan, penanganan banjir, hingga digitalisasi. 

“Misalnya soal PJU, agar bisa di-handle lebih cepat ketika mati, nah sistemnya (menggunakan inovasi) apa. Jadi tergantung masyarakat, problemnya apa yang timbul di masyarakat itu bisa diselesaikan. Problem di Kota Surabaya khususnya,” ujarnya.

Setelah inovasi itu terkumpul melalui lomba Inovboyo 2024, akan diseleksi oleh tim juri dari akademisi perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

Setelah dilakukan proses penjurian, kemudian akan dipilih 6 pemenang inovasi terbaik dan akan menerima uang pembinaan, trofi dan piagam dari Wali Kota Surabaya.

Bagi yang ingin berpartisipasi menuangkan inovasinya ke dalam pembangunan Kota Surabaya, dapat melakukan pendaftaran mulai Januari 2024 melalui website inovasi.surabaya.go.id. 

Diketahui, lomba Inovboyo sebelumnya juga pernah meraih penghargaan peserta terbanyak dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) di tahun 2022. 

“Selama ini kan ada Bappedalitbang, nah itu untuk menampung semua inovasi, baik dari eksternal maupun internal,” pungkasnya. 



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memastikan ada pihak penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus rekayasa jual beli emas oleh Crazy Rich asal Surabaya, Budi Said.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan oknum PT Antam yang diduga terlibat merekayasa proses jual beli tersebut.

"Tersangka bekerja sama sama internal PT Antam. Ada permufakatan jahat dengan menggunakan surat-surat palsu," ujarnya, Jumat (19/1).

Ia menyebut saat ini penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan dari oknum PT Antam tersebut. 

Ketut memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menentukan status penyelenggara negara dalam kasus ini.

"Kita tunggu perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung RI menetapkan Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan rekayasa jual beli emas yang melibatkan PT Antam Tbk pada periode Maret hingga November 2018.

Budi dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama EA dan tiga pegawai Antam berinisial AP, EK, dan MD yang menyalahgunakan wewenang penjualan emas atau logam mulia dari Butik Surabaya 1 Antam.

Rekayasa dilakukan dengan cara Butik Surabaya 1 menjual emas di bawah harga yang ditetapkan PT Antam. Harga jual yang rendah kepada Budi itu disamarkan dengan dalih sedang ada pemberian diskon dari PT Antam.

Untuk mengaburkan rekayasa itu, transaksi dilakukan secara offline sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol kesesuaian antara jumlah emas yang keluar dengan nilai transaksi yang masuk ke Butik Surabaya 1.

Selanjutnya, para pelaku juga membuat surat ketentuan jual beli emas palsu untuk menyamarkan rekayasa transaksi jual beli emas antara Budi dengan Butik Surabaya 1 Antam.

Lewat surat palsu itu juga, PT Antam diposisikan seolah-olah masih memiliki tanggungan emas yang masih belum diserahkan kepada Budi. 

Surat palsu itu pula yang kemudian digunakan Budi untuk menggugat Antam ke pengadilan.

"Berdasarkan surat palsu tersebut, seolah-olah PT Antam masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepada tersangka. Bahkan atas dasar surat tersebut, tersangka mengajukan gugatan perdata," jelasnya.

Akibat kasus tersebut, PT Antam diduga mengalami kerugian senilai 1.136 Kg emas logam mulia atau setara Rp1,266 triliun. 

Atas perbuatannya Budi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Lebanon - KABARPROGRESIF.COM Guna memantapkan rencana kontijensi evakuasi WNI di Lebanon, Satgas MTF TNI XXVIII-O/UNIFIL melaksanakan Tabletop Exercise (TTX) selama dua hari dengan metode hybrid di ruang rapat KBRI Beirut (18 Januari 2024) dan ruang Pusat Informasi Tempur (PIT) KRI Diponegoro-365. Jumat (19/1). 

Kegiatan TTX di pimpin oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri dengan menghadirkan seluruh stake holder diantaranya Dit PWNI, para Dubes terkait, Mabes TNI, BAIS, para Dansatgas TNI di Lebanon, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

TTX merupakan salah satu metode untuk menguji rencana kontijensi yang telah disusun oleh KBRI Beirut sehingga semua pelaku memiliki pola pikir dan pola tindak yang sama serta rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.

Adapun evakuasi melalui jalur laut dari Lebanon menuju Cyprus menggunakan KRI Diponegoro-365 merupakan opsi yang akan dilaksanakan apabila evakuasi jalur udara tidak memungkinkan. 

“Kapal perang sesuai aturan internasional merupakan suatu negara yang memiliki kekebalan diplomatik seperti halnya KBRI Beirut, sehingga evakuasi WNI menggunakan KRI Diponegoro-365 merupakan opsi yang paling aman” ungkap Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu, Komandan KRI Diponegoro-365.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meresmikan ruang Sidang Disiplin dan Komisi Etik Profesi Polri Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya di lobi gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (19/1/2024).

Berdasarkan siaran pers hari ini, kegiatan peresmian dihadiri oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto dan pejabat utama Polda Metro Jaya.

Kapolda mengatakan ruang Sidang Disiplin dan Komisi Etik Profesi Polri Bidpropam Polda Metro Jaya ini adalah ruang sidang yang terhormat dan bermartabat, maka seluruh anggota harus dapat menjaga kehormatan dan martabat serta menaati semua aturan yang ada di institusi Kepolisian.

"Sebuah organisasi yang besar, apabila tidak diikat dengan suatu peraturan yang ketat, maka organisasi akan berjalan dengan tidak baik," ungkapnya.

Selanjutnya Kapolda menekankan kepada kepala satuan kerja agar memberikan pemahaman kepada anggota untuk tidak melakukan pelanggaran.

"Saya berpesan kepada kasatker agar memberikan pemahaman kepada anggota bahwa sebagai insan Bhayangkara yang baik harus menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, sehingga tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran dan masuk dalam ruangan Sidang Disiplin dan Komisi Etik Profesi ini."ucapnya.

Di akhir, Kapolda berharap ke depan personel Polda Metro Jaya semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada lagi personel yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

"Mudah-mudahan ke depan institusi kepolisian ini semakin baik dan semakin dicintai masyarakat," pungkasnya.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim terus melakukan kunjungan untuk mengutkan dukungan terhadap Capres dan Cawapres nomer urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kali ini kunjungannya ke zona Pantura Jawa Timur yakni Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlatul Muta'alimin diasuh oleh Kyai Abdul Hafidz Tegalrejo Dsn. Datinawong Kec. Babat, Kab. Lamongan, Jum'at (19/1).

Dalam kunjungannya yang dipimpin oleh Koordinator Pantura Gus Fattahul Anjab  tersebut menyampaikan bahwa masyarakat  Lamongan ini karakternya keras namun agamis bagaimana pilihannya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

Menanggapi hal tersebut Kyai Abdul Hafidz mengatakan terkait pilihan Capres dan Cawapres, menurutnya masyarakat mulai bisa membaca, salanjutnya masyarakat bisa memilah, memilah figur-figur Capres dan Cawapres.

"Misalnya kita lihat Pak Ganjar dalam menyampaikan visi- misinya lebih meyakinkan visioner, realistis dan berbasis data, lalu pak Ganjar juga dalam menanggapi masalah masalah dengan sat set dan tas tes, lalu siapa yang tidak tau bahwa bapak Mahfud adalah pendekar hukum di Indonesia, beliau telah terbukti secara nyata banyak membongkar kasus-kasus korupsi, hukum di Indonesia," jelas Kyai Abdul Hafidz dalam rilisnya, Sabtu (20/1).

Kyai Abdul Hafidz menambahkan dalam kontek hukum bangsa indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah misalnya banyak penyalahgunaan wewenang hukum kasus MK, kemudian banyak mafia-mafia hukum, jual beli hukum di Indonesia.

Maka tidak ada pilihan lain kecuali memilih capres dan cawapres yang mampu merubah wajah hukum di Indonesia.

"Dan yang tepat kita pilih ialah Paslon No. 3 yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Prof Mahfudz," tegasnya.

Masih kata Kyai Abdul Hafid, bahwa Ganjar Pronowo berlatar belakang hukum kemudan Prof Mahfud juga sama.

"Maka paslon capres san cawapres yang paling tepat adalah no. urut 3, beliau telah mencontohkan perilaku yang baik, tauladan bangsa yang perlu dijadikan panutan untuk bangsa Indoneia, dan saya yakin Indonesia akan lebih baik dipimpin Pak Ganjar dan Prof Mahfud," tandasnya.

Nah, untuk dari itu, Kyai Abdul Hafidz  bersama Keluarga besar PP Rodlatul Muta'alimin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dan seluruh rakyat Indonesia untuk memilih dan memenangkan Paslon no. 3  Ganjar dan Mahfud.

"Ini untuk Indonesia Pasti Lebih Baik," pungkasnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Tim Komuinikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono memastikan beragam kartu kesejahteraan sosial di era Presiden Joko Widodo bakal dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, kartu-kartu kesejahteraan sosial tersebut merupakan warisan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, termasuk Program Keluarga Harapan, dan kartu sakti yang lain itu kan warisan yang baik dari Pak Jokowi. Semua yang baik itu pasti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1).

Tak sekedar melanjutkan, Budisatrio mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya justru akan menambah kartu-kartu lain untuk program peningkatan kesejahteraan sosial. 

Program tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Dia menjelaskan, sejumlah kartu kesejateraan yang akan ditambah di antaranya KIS Lansia untuk orang tua, Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting, kartu start-up untuk milenial dan gen Z.

"Itu semua termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang akan dikawal langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujarnya.

Adapun di dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran dijelaskan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut menargetkan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia dengan skor di atas 80.

Untuk itu, kartu-kartu kesejahteraan nantinya akan ditopang dengan beragam subsidi, bantuan langsung tunai dan non tunai, serta program kredit usaha. 

Program kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sektor usaha rakyat lainnya.

"Insya Allah, jika Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapat amanah, kita akan tingkatkan dan sempurnakan fondasi yang sudah dibangun Pak Jokowi dengan sangat baik," pungkas Budisatrio.

Seperti diketahui, selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi mengeluarkan banyak kartu kesejahteraan sosial. 

Di sektor pendidikan, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan dukungan kepada 17,9 juta siswa, 2,2 juta siswa sekolah agama, 908 ribu mahasiswa, dan 67,8 ribu mahasiswa agama.

Sementara itu, di sektor perlindungan sosial, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang yang telah menjangkau 96,8 juta orang penerima manfaat layanan BPJS gratis,

Kemudian Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta, dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Maraknya aksi bullying yang terjadi di dunia Pendidikan seakan membuat Babinsa bergerak cepat untuk segera melakukan sosialisasi, maupun pembekalan terhadap para pelajar.

Pembekalan dan sosialisasi itu, saat ini dilakukan oleh Babinsa Sukodadi, Serma Suyatno pada pelajar MI Ma’aruf NU yang berlokasi di Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi. Sabtu (20/01/2024).

Adanya pembinaan dan penyuluhan itupun, mendapat dukungan dari pihak MI Ma’aruf NU. 

Bahkan, beberapa tenaga pengajar di MI tersebut pun ikut serta memberikan materi sosialisasi penyuluhan.

“Alhamdulillah, keberadaan sosialisasi ini juga mendapat dukungan dari pihak MI,” ucap Serma Suyatno.

Sikap saling menghargai, kata dia, dinilai sangat penting untuk dimiliki oleh para pelajar guna mengantisipasi terjadinya aksi bullying tersebut. 

“Kami juga mengajak para guru untuk aktif mengawasi anak didiknya,” pungkasnya.

Ia berharap, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dirinya saat ini mampu membuka wawasan para pelajar untuk melakukan hal-hal positif demi tercapainya cita-cita.

“Sangat disayangkan kalau sampai terjadi (bullying). Maka dari itu, kita berikan pemahaman pada anak-anak agar terus melakukan hal-hal positif,” bebernya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mendampingi partai politik (Parpol) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang membahayakan pengguna jalan di lima kota di Jakarta. 

Kegiatan sebagai tindak lanjut ada lansia yang alami kecelakaan karena APK di Flyover Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tadi penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) malam ini dilaksanakan mulai jam 20.00 WIB oleh Tim Posko Bersama Pemilu 2024, yang dipimpin Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta didampingi Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta masing-masing, KPU Kota, Kasuban Kesbangpol Kota Satpol PP tingkat Kota, Partai Politik dan Aparat 3 Pilar anggota Posko Bersama Permilu 2024," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji, Jumat (19/1/2024).

Penertiban APK dilakukan oleh perwakilan dari partai politik. Mereka langsung mengamankan APK yang ditertibkan itu.

"Penertiban terhadap APK ada yang langsung dilakukan oleh LO partai politik sendiri dan APK langsung mereka amankan, sehingga belum sempat dihitung jumlahnya," ujarnya.

"Sementara jumlah APK belum dilakukan perhitungan karena larut malam, mungkin besok, juga ada yang langsung penertiban oleh LO Partai Politik masing-masing dan langsung dibawa oleh mereka," katanya.

Kegitan itu berdasarkan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu DKI Jakarta kepada Pejabat (Pj) Gubernur Pemprov DKI Jakarta untuk bersama dan bersinergi melakukan penertiban APK yang melanggar aturan, tidak sesuai estetika dan merusak keindahan Kota Jakarta.

"Hasil rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta, dan Kepala Badan Kesbangpol Prov DKI Jakarta dan Satpol PP (mewakili Pemprov DKI Jakarta), atas kondisi terkini pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang sudah tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran terhadap Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 dan SE KPUDKI No.363 Tahun 2023," katanya.

Berikut titik penertiban APK di lima kota DKI Jakarta:

1. Kota Jakarta Timur, Jalan Flyover Pondok Kopi, Perbatasan Kec. Cakung dan Kec. Duren Sawit.

2. Kota Jakarta Utara di Jalan Flyover MOI Kelapa Gading

3. Kota Jakarta Selatan, di Flyover, Pancoran, Jalan MT Haryono dan FlyOver Jalan Kap. Tendean.

4. Kota Jakarta Barat, di Jalan Srengseng, Kembangan

5. Kota Jakarta Pusat, di Jalan Salemba Raya, Kec. Senen



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM SUB Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Polio putaran pertama di Kota Surabaya telah mencapai 94,02 persen. 

Capaian ini berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya dalam waktu tiga hari. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, sejak tanggal 15-17 Januari 2024 lalu, pemkot melalui Dinkes Kota Surabaya berhasil melakukan penetesan imunisasi Polio kepada 309.920 anak usia 0–7 tahun atau 8 tahun kurang dari sehari. 

Ia menerangkan, capaian ini tak lepas dari peran serta masyarakat, OPD terkait, Camat, Lurah, Puskesmas, Bunda PAUD, Kader Surabaya Hebat (KSH), TP PKK, serta Civitas Akademika dari Perguruan Tinggi Kesehatan di Kota Surabaya. 

“Adanya dukungan tersebut, capaian Sub PIN Polio dapat tinggi dan merata di semua wilayah Kota Surabaya,” kata Nanik, Sabtu (20/1/2024). 

Nanik menjelaskan, Sub PIN Polio terus dilakukan sampai dengan 21 Januari 2024 mendatang, untuk mencapai target 100 persen sesuai dengan proyeksi dari Pemerintah Pusat sebanyak 329.616 anak. 

Agar target tercapai 100 persen, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Kota Surabaya menggiatkan strategi sweeping (penyisiran) Sub PIN Polio. 

Penyisiran ini dilakukan di berbagai tempat, mulai dari pos pelayanan imunisasi Balai RW, Kelurahan, sekolah-sekolah, Tempat-tempat Umum (TTU), stasiun kereta api, terminal, mal, hingga door to door ke rumah warga. 

“Berbagai upaya telah dilakukan secara sinergis sebagai strategi percepatan Sub PIN Polio Kota Surabaya. Adapun strategi percepatan yang saat ini dilaksanakan selain sweeping adalah mengoptimalkan cakupan di seluruh wilayah perbatasan dan membuka pos Sub PIN Polio di TTU,” paparnya. 

Nanik mengungkapkan, selama tiga hari pelaksanaan Sub PIN Polio lalu hingga saat ini belum ditemukan kendala berarti. 

Hanya saja, sempat ada beberapa penolakan dari orang tua anak terhadap kegiatan imunisasi tersebut. 

Menurutnya, hal ini wajar terjadi di setiap pelaksanaan imunisasi baik itu rutin meupun insidentil. 

Sebelum pelaksanaan Sub PIN Polio di Kota Surabaya, Nanik menambahkan, petugas Puskesmas bersama lintas sektor sangat gencar melakukan sosialisasi Sub PIN Polio melalui edukasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). 

Edukasi KIE itu, diinformasikan melalui berbagai platform, mulai media sosial (medsos), flyer, poster, pemutaran video dan suara imbauan Wali Kota Eri Cahyadi di tempat-tempat strategis. 

“Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya hambatan-hambatan yang muncul dapat di minimalisir,” pungkasnya.



Ponorogo - KABARPROGRESIF.COM Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui Gen Z, Milenial, Influencer di Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). 

Ganjar bicara soal pemerataan internet hingga permodalan.

"Saya senang karena ada pertanyaan dari desa, anak-anak kreatif dari desa muda-mudi di desa mereka kreatif pengen mendapatkan fasilitas. Maka dia berharap adanya fasilitas dari pemerintah butuh pendampingan, promo, akses permodalan hingga pelatihan," kata Ganjar kepada wartawan di lokasi, Jumat (19/1/2024).

Ganjar mengatakan anak bangsa punya kemampuan khususnya juga yang berada di desa. ML

Mereka ingin tidak perlu ke kota untuk dapat difasilitasi bakat dan kreatifitas yang dimilikinya.

"Dan mereka sebenarnya punya kemampuan tentu ditunjukkan oleh anak anak yang tinggal di desa dan mereka berharap tidak perlu pergi ke kota, tapi bisa kita fasilitasi," jelasnya.

Untuk itu, Ganjar mengatakan pentingnya internet yang merata di seluruh Indonesia. Agar anak bangsa bisa mengakses aplikasi, bekerja di tempat masing-masing, misalnya upaya menjadi seorang desainer, penari dan penyanyi.

"Betapa pentingnya internet harus merata, kecepatan-nya harus lebih tinggi. Kemudian orang yang sudah biasa mengakses aplikasi. Mereka bisa bekerja dari tempat masing-masing dengan segala daya dan upaya ada desainer, ada penari serta penyanyi saya senang untuk memberikan semangat untuk ditiru," tuturnya.

Ganjar mengatakan fasilitas dari pemerintah menjadi suatu hal yang penting bagi Gen Z. Ini berpotensi ekonomi yang besar sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Menurut Ganjar, masalah permodalan tidak juga menjadi kendala. Namun skill dan keterampilan adalah modal utama bertalenta. Akses permodalan, lanjut Ganjar, juga bisa dipakai dari kredit usaha rakyat (KUR).

"Tidak selalu sebenarnya modal, dari skill dari keterampilan itu modal utama dari talenta, bakatnya baru modal uang sehingga produk knowledge-nya musti tahu setelah itu akses modal," jelasnya.

"Akses modal sebenarnya ada pakai KUR boleh, KUR daerah bisa karena kami pernah praktik itu waktu di Jawa Tengah itu Mitra Jateng 25 itu plafonnya maksimum Rp 25 juta suku bunganya 7% dan orang bisa mengakses dengan mudah tanpa jaminan/agunan dan ini yang bisa disiapkan. Sebenarnya banyak skema yang bisa kita berikan untuk mereka," tambahnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive