Penuhi Persyaratan dari PBB, Heli HS-1305 Siap Laksanakan Tugas MTF 448 Unifil

Lebanon - KABARPROGRESIF.COM On Board di KRI Diponegoro-365, Heli HS-1305 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI XXVIII-O UNIFIL melaksanakan Contigent Own Equipment (COE) dan Safety Inspection oleh personel dan tenaga ahli dari PBB, bertempat di Dermaga 4 Beirut Lebanon. Jumat (19/1).

Tim COE dan Safety Inspection PBB berjumlah empat orang yang dipimpin oleh Mr. Anatoly Fialka sebagai Civilian Chief TCQA didampingi oleh LCDR Cengiz Veffa Ekici (N4), Major Thalis Aguiar (J3) dan Major Gustavo Reinbold (Mission Aviation Safety Officer). 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan, pesawat, dan perlengkapan lainnya dalam kondisi baik serta memenuhi segala persyaratan yang di butuhkan untuk menjalankan misi PBB yang di emban. 

Pilot-1 Satgas, Kapten Laut (P) Rangga Birawa, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kondisi teknis, kelengkapan administrasi, dan kualifikasi kompetensi yang harus dipenuhi. 

Di akhir kegiatan, Tim COE memberikan briefing singkat tentang hasil pemeriksaan.

Read More

Nurul Arifin Minta Pemerintah Pertahankan Aturan Pajak yang Ada

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Politisi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengomentari kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak hiburan 40-75 persen. 

Anggota Komisi I DPR RI itu mengusulkan pemerintah tetap mempertahankan pajak hiburan seperti sebelumnya, namun dengan mengefektifkan pungutan pajaknya saja. 

"Hanya perlu diefektifkan saja pungutan pajak itu," kata Nurul dalam acara konsolidasi Partai Golkar di Grand Ball Room Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024). 

Menurut Nurul, pengoptimalan penerimaan pajak ini jangan sampai membebani para pelaku industri hiburan. 

Mengingat, pascapandemi Covid-19, industri hiburan Tanah Air sedang merangkak bangkit dari keterpurukan akibat pagebluk yang terjadi sekitar tiga tahun. 

Ditambah lagi, para pelaku industri hiburan juga saat ini membutuhkan akselerasi untuk mendukung pemulihan. 

"Tapi dalam situasi seperti ini lebih baik angka sudah ada di maintenance dulu. Karena pasca Covid-19 belum normal sepenuhnya baik pengusaha dan masyarakat yang memang membutuhkan hiburan tersebut," ujar Nurul. 

Nurul menambahkan, masyarakat membutuhkan hiburan semisal di kafe dan restoran. 

Diharapkan masyarakat tidak dibebani pajak yang terlalu besar. 

"Saya mendukung terhadap pembangunan industri hiburan yang berkelanjutan dan bersahabat dengan kebutuhan masyarakat," imbuhnya. 

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pajak hiburan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). 

Pada aturan tersebut, pajak yang naik untuk jasa kesenian dan hiburan mencakup tontonan film, pergelaran kesenian, kontes kecantikan, dan kontes binaraga. 

Lalu, pameran, pertunjukan sirkus, pacuan kuda, dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan olahraga permainan. 

Kemudian, rekreasi wahana, panti pijat dan refleksi, serta diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 

Read More

Reses Anas Karno, Diwaduli Soal Beasiswa Kuliah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan bahwa, anak-anak di kota Surabaya terutama dari warga yang kurang mampu harus dapat mengakses pendidikan hingga tinggkat perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Anas Karno saat menanggapi aspirasi warga dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) dalam reses tahun sidang kelima, masa persidangan kedua tahun anggaran 2024, kepada warga Tenggilis, Tenggilis Mejoyo, Surabaya pada Kamis (17/1/2024) sore.

"Yang menjadi salah satu dari upaya menaikkan taraf ekonomi warga yakni, dengan memiliki skil yang didapat lewat perguruan tinggi," kata Anas.

"Dengan demikian akan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Tetapi tadi ada warga menyampaikan masih belum mengetahui apakah ada beasiswa yang mencover untuk anak kuliah" lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan ini melanjutkan bahwa melalui fungsi budgeting DPRD dengan pemerintah kota sudah menganggarkan APBD untuk program beasiswa kuliah yang dituangkan dalam program "Pemuda Tangguh"

"Ada program beasiswa pemuda tangguh yang bisa diakses oleh warga dan ini harus benar-benar bisa dirasakan oleh warga," kata Anas.

Anas berjanji akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya agar program beasiswa kuliah ini bisa dirasakan oleh warga.

"Kita akan berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk melakukan  evaluasi dan mencari tahu kendala-kendala seperti apa, agar akses untuk beasiswa kuliah ini bisa terbuka lebar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono salah satu tokoh masyarakat mengatakan supaya warga tidak segan dalam menyampaikan aspirasi sehingga kendala-kendala yang dihadapi warga bisa tersampaikan dan mendapatkan solusi.

"Aspirasi kita ini disampaikan kemudian akan ada solusi yang bisa kita rasakan bersama," pungkasnya.

Read More

Bareskrim Mabes Polri Bongkar Sindikat Love Scamming Internasional yang Raup Rp 50 M Per Bulan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri membongkar sindikat penipuan modus love scamming jaringan internasional. 

Sindikat ini mampu meraup Rp 50 miliar per bulan dari aksi kejahatannya.

"Kami amankan 19 warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian kami dapatkan juga dua orang warga negara asing laki-laki," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024).

Sindikat love scamming ini beraksi lewat aplikasi kencan online. Penangkapan dilakukan di salah satu apartemen di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Rabu (17/1) dini hari.

Djuhandhani menjelaskan penyidik telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah dua warga China dan satu warga Indonesia.

"Kami melihat perannya warga negara Indonesia yang ada ini, adalah sebagai pelaku eksekutornya. Kemudian dua orang warga negara asing, termasuk yang sekarang sedang dilaksanakan pemeriksaan itu, perannya adalah menyiapkan peralatan yang ada ini. Kemudian yang satu lagi adalah tugasnya memberikan pembayaran kepada para pelaku. Dan satu orang adalah sebagai pimpinannya atau yang ada di yang memimpin di sini," terang Djuhandhani.

Dhujandhani mengatakan ada satu warga Indonesia dan 367 warga asing yang menjadi korban love scamming dari sindikat ini. 

Para WNA, lanjutnya, terdiri dari warga Amerika, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, hingga German.

Djuhandhani menuturkan para pelaku beraksi di berbagai aplikasi kencan online yang ada. 

Melalui aplikasi itu, imbuhnya, mereka berpura-pura sedang mencari pasangan.

"Para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi Tinder, Okcupid, Bumble, Tantan dengan menggunakan karakter seorang laki-laki ataupun perempuan yang bukan dirinya," ungkapnya.

Djuhandhani mengatakan saat korban terlihat tertarik, korban dan pelaku lalu saling bertukar nomor ponsel. 

Setelah itu, pelaku melakukan komunikasi yang lebih intens dengan korban hingga foto-foto syur untuk membuat korban lebih percaya kepada sosok pelaku.

"Kemudian manakala dia sudah berhasil mengelabui mereka berpura-pura untuk mencari pasangan. Setelah mendapatkan korban, para pelaku ini meminta nomor handphone sehingga kemudian berkomunikasi percintaan maupun mengirimi foto foto seksi untuk dapat meyakinkan korban," lanjut Djuhandhani.

Read More

Babinsa Bakalrejo Jadi Pelopor Cegah Banjir

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Babinsa Desa Bakalrejo, Koramil Sugio Sertu Wahyudi mengajak warga untuk ikut serta mengantisipasi terjadinya banjir akibat musim penghujan yang terjadi di Lamongan.

Langkah itu dilakukan melalui adanya pembuatan saluran irigasi sepanjang 250 meter di Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Sabtu (20/01/2024).

“Pembuatan saluran irigasi ini sebelumnya sudah masuk dalam program Desa. Dan sekarang sudah mulai dikerjakan,” ucap Sertu Wahyudi.

Tak hanya itu saja, Sertu Wahyudi berujar jika saat ini progress pembuatan saluran irigasi tersebut sudah mendekati tahap penyelesaian. 

Namun, kata dia, terdapat beberapa bagian bangunan yang harus diperkuat.

“Itu untuk mencegah terjadinya kejebolan saluran air. Sehingga tidak membanjiri lahan pertanian warga,” bebernya.

Ia berpesan, adanya pembangunan fasilitas umum untuk warga itu nantinya bisa digunakan dengan baik, terlebih mengairi lahan pertanian warga.

“Warga juga harus bisa merawat adanya saluran air itu,” pungkasnya.

Read More

SBY Kembali Ungkit UU Keistimewaan Yogyakarta

Yogyakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang berkampanye di GOR Kridosono, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Dalam kampanye ini, SBY kembali mengungkit soal Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. 

"Saya juga tidak lupa setelah sekian puluh tahun berlalu UU Keistimewaan Yogyakarta dapat saya terbitkan," ujar SBY, saat berpidato di Gor Kridosono, Jumat (19/1/2024). 

Ia mengatakan, setelah Yogyakarta mendapatkan undang-undang, maka kewenangan semakin lebih jelas. 

Ia berharap, UU Keistimewaan dapat membawa masyarakat Yogyakarta ke kehidupan lebih baik dan sejahtera. 

"Setelah itu Yogyakarta mempunyai undang-undang sehingga kewenangan jelas. Inysa Allah semakin baik lagi masyarakatnya, semakin sejahtera. Banyak yang saya lakukan saat memimpin Indonesia dengan Partai Demokrat," beber dia. 

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bernostalgia saat memimpin Indonesia. 

Hal itu SBY kemukakan saat berkampanye untuk Partai Demokrat di GOR Kridosono, Kota Yogyakarta, Jumat (19/1/2024). 

"20 tahun yang lalu saat memimpin Indonesia, menjadi presiden baru, banyak rakyat susah karena dilanda krisis. 10 tahun kita bekerja agar ekonomi tumbuh dan kesejahteraan meningkat alhamdulillah bisa diwujudkan," kata SBY, saat berpidato, Jumat (19/1/2024). 

Read More

Dinsos Jatim Gelar FGD Bahas Kelengkapan Berkas Calon Orang Tua Angkat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ada banyak permasalahan yang dihadapi calon orang tua angkat (COTA) saat pengajuan berkas pengangkatan anak. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Jatim mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA).

Pada FGD ini dilakukan paparan mengenai permasalahan yang sering dihadapi pada saat pengajuan berkas pengangkatan anak, yang dilanjutkan tanya jawab oleh peserta FGD.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapim I Dinsos Jatim, Kamis (18/1/2024), ini dihadiri anggota Tim PIPA, yakni Dinas Sosial Jatim, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jatim, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Kepolisian Daerah Jatim (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta pejabat fungsional Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinsos Jatim.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim, Muchamad Arif Ardiansyah, menjelaskan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menindaklanjuti pengajuan adopsi dari COTA yang menghadapi permasalahan, sehingga ke depannya sudah ada kepastian tindak lanjut dari pengajuan adopsi.

“Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengajuan pengangkatan anak antara lain, masalah perbedaan agama antara COTA dengan calon anak angkat (CAA). Dalam aturan yang ada, COTA dengan CAA harus seagama. Usia COTA yang kurang atau melebihi batas yang ditentukan. Dalam aturan yang ada usia COTA minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat mengajukan pengangkatan anak,” papar Arif, seeprti dikutip di laman Dinsos Jatim, Jumat (19/1/2024).

Masalah lain yang sering kali muncul, yaitu COTA telah memiliki anak kandung lebih dari satu, usia perkawinan COTA yang belum mencapai lima tahun, serta usia CAA lebih dari 18 tahun.

“Dengan FGD ini kami berharap adanya kesepakatan bersama antara Tim PIPA dengan aparat penegak hukum, baik pengadilan maupun kepolisian apabila ada pengajuan adopsi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga berharap pengajuan adopsi yang dilakukan oleh COTA dapat mengikuti koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” tutur Arif.

Senada, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi Jatim, Dra Wiwit P. Iswandari, menyampaikan, tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Read More

Penjualan Tidak Sesuai Izin, Satpol PP Sita Puluhan Mihol dari Tiga Ruko di Surabaya Barat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan sidak pengawasan izin perdagangan minuman beralkohol (mihol) pada Kamis (18/1/2024) malam. 

Sidak pengawasan tersebut, dilaksanakan untuk memastikan mihol yang diperdagangkan sesuai dengan izin yang dimiliki pengusaha.

Sidak pengawasan tak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. 

Namun juga diikuti sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot serta Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III/Surabaya. 

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, sidak pengawasan izin perdagangan mihol kali ini menyasar di tiga lokasi pedagang. 

Ketiga lokasi tersebut, seluruhnya berada di kawasan Surabaya Barat.

"Dari tiga lokasi yang kita datangi (kita menyita) sekitar 10-15 botol (mihol) di setiap lokasi. Kita menyita (mihol) mulai dari golongan B ke C," kata M Fikser, Sabtu (20/1/2024).

Di lokasi pertama, petugas mendatangi sebuah ruko di kawasan Jl Darmo Indah Timur, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. 

Tiba di lokasi sekitar pukul 19.46 WIB, petugas langsung melakukan pengecekan izin mihol yang diperdagangkan. 

Selain izin perdagangan mihol, petugas dari PD terkait juga melakukan pengecekan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga karyawan yang bekerja apakah ada yang masih di bawah umur.

Dari ruko tersebut, petugas menyita 15 mihol sebagai barang bukti. Penyitaan dilakukan karena pengusaha telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. 

Dimana izin yang dimiliki pengusaha, seharusnya hanya bisa menjual mihol ke agen karena kategori sub-distributor.

Hal yang sama juga dilakukan petugas gabungan di dua lokasi ruko atau pemilik usaha perdagangan mihol lainnya. 

Yakni, di ruko kawasan Jalan Raya Manukan Tama, Kecamatan Tandes dan di Jalan Villa Bukit Mas, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

"Sub-distributor hanya bisa mengedarkan ke agen, tidak bisa (menjual mihol) eceran. Ketiga-tiga (pengusaha mihol) itu merupakan sub-distributor, tapi menjualnya secara eceran," jelas M Fikser.

Karenanya, Pemkot Surabaya melakukan penindakan dengan cara menyita sejumlah mihol sebagai barang bukti. 

Nantinya ketiga pengusaha mihol tersebut akan dikenakan sanksi berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

"Karena sudah melanggar (izin) sub-distributor. Pada intinya, (penjualan mihol) harus di-subkan, seperti ke restoran, hotel dan agen. Jadi, bukan melakukan penjualan langsung (eceran)," tegasnya.

Oleh sebabnya, Fikser meminta kepada para pengusaha tersebut, agar ke depan dapat lebih tertib dalam melakukan usaha perdagangan. 

Bahkan, apabila para pengusaha itu ke depan masih menjual mihol eceran, maka izin perdagangan yang dikeluarkan bisa dicabut.

"Dinkopdag Surabaya nanti akan melakukan survei lagi, apakah (pengusaha) itu masih jual eceran atau tidak," tandasnya.

Read More

Lindungi Kepentingan Nasional di Perairan Berbahya, KRI Frans Kaisiepo-368 Laksanakan Peran Jaga Perang

Lebanon - KABARPROGRESIF.COM Perairan Laut Merah, Bab El Mandeb, dan Teluk Aden menjadi Area Of Interest dengan kondisi keamanan yang belum kondusif menyusul serangan terhadap beberapa kapal niaga yang melintas oleh Kelompok Houthi dari Yaman dan eksistensi perompak dari Somalia. 

Menyikapi perkembangan situasi yang ada, KRI Frans Kaisiepo-368 melaksanakan Peran Jaga Perang saat melintasi perairan tersebut tanggal 16 s.d. 19 Januari 2024 dalam pelayaran menuju ke tanah air usai menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. 

KRI sekaligus hadir untuk memberikan rasa aman bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang memiliki peran sentral sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Sebelum Peran Jaga Perang dilaksanakan apel gelar kesiapan. 

Selama Peran, KRI Frans Kaisiepo-368 melaksanakan pengawakan sensor, senjata, serta komando kendali yang modern dan terintegrasi dengan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi. 

Sniper dan senjata ringan juga disiagakan di beberapa titik. 

Selain itu, KRI aktif menjalin komunikasi dengan kapal perang asing yang tergabung dalam CTF 151 (Counter Piracy) dan CTF 153 (Security Cooperation in Red Sea and Gulf of Aden), pesawat udara militer yang melintas pada kolom udara di atasnya, serta kapal-kapal niaga terutama yang berbendera Indonesia dalam rangka sharing informasi dan update situasi terkini.

“Pemberlakuan Peran Jaga Perang harus dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan. Gambaran taktis udara dan permukaan harus dapat dibangun secara komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Kehadiran KRI juga memberikan rasa aman bagi kapal-kapal berbendera Indonesia sekaligus meyakinkan mereka melalui The Internationally Recommended Transit Corridor (IRCT) saat melintasi Teluk Aden”, tegas Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh, Komandan KRI Frans Kaisiepo-368. 

Peran Jaga Perang merupakan implementasi perintah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, agar setiap KRI meningkatkan kewaspadaan dan purba jaga guna mengantisipasi perkembangan situasi pada saat melintas Laut Merah, Selat Bab El Mandeb, dan Teluk Aden.

Read More

Besok, Slank Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Personel Slank akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024, Sabtu (20/1).

Berdasarkan undangan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang diberikan kepada awak media, acara tersebut akan digelar di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rencananya deklarasi dukungan Slank untuk Ganjar-Mahfud diadakan pada pukul 12.00 hingga 15.00 WIB.

"Agenda dukungan SLANK untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," demikian bunyi undangan itu, Jumat (19/1).

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Patria Ginting mengatakan Ganjar-Mahfud akan hadir dalam acara tersebut.

"Sejauh ini Ganjar-Mahfud hadir," ujar Patria saat dikonfirmasi.

Ganjar sempat pamer makan siang dengan personel Slank pada Minggu (14/1). 

Hal itu disampaikan Ganjar melalui unggahan foto di akun media sosial X-nya.

"Makan siang penuh canda. Terima kasih teman-teman @slankdotcom," tulis Ganjar.

Ganjar tampil dengan kaos putih lengan pendek dan celana jins. Dia berpose salam tiga jari di depan para personel Slank.

Mereka tampak duduk di sebuah meja makan. 

Tersedia pelbagai hidangan seperti sate hingga sambal di meja tersebut.

Personel Slank yang duduk bersama Ganjar yaitu vokalis, Akhadi Wira Satriaji (Kaka); drumer, Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim); Basis, Ivan Kurniawan Arifin alias Ivan; dan gitarisnya, Muhammad Ridwan Hafiedz (Ridho).

Kendati demikian, ada satu personel Slank yang tidak tampak hadir dalam foto tersebut. 

Dia adalah gitaris, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank. Diketahui, selain berkarier di Slank, Abdee juga menjabat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia.

Read More

Periksa Wakil Ketua KPK, Dewas Tak Temukan Bukti Aliran Dana

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut Alexander Marwata melakukan komunikasi dengan eks Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono. 

Adapun Alex merupakan Wakil Ketua KPK yang dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik menyalahgunakan pengaruh, selain Nurul Ghufron. 

Sementara, Kasdi saat ini menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi di KPK. 

Anggota Dewas KPK Harjono mengaku pihaknya telah mengantongi bukti percakapan itu. 

Namun, Dewas tidak menemukan aliran dana. 

“Sudah (mengantongi bukti komunikasi). Tidak ada (aliran dana),” kata Harjono kepada wartawan, Jumat (19/1/2024). 

Harjono membenarkan dalam komunikasinya, Alex pernah meminta tolong menyangkut persoalan distribusi pupuk untuk Klaten, tanah kelahirannya. 

Namun, permintaan itu tidak terlaksana. 

Menurut Harjono, dalam permintaannya Alex meminta Klaten mendapatkan salah satu program yang dikerjakan Kementan. 

“Tolong deh klaten itu dikasih untuk program itu,” kata Harjono menirukan percakapan itu. 

Harjono mengatakan, dugaan pelanggaran etik Alex ini berbeda dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Firli Bahuri. 

Firli merupakan Ketua KPK yang disanksi melanggar etik berat karena berkomunikasi dan beberapa kali menemui eks Menteri Pertanian (Mentan) hingga tidak jujur mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Saat ini, kata Harjono, Dewas KPK telah memeriksa pihak dari Kementan. Namun, Alex dan Ghufron belum dijadwalkan menjalani pemeriksaan. 

“Masih disusun ini. Kita sampai Februari itu sudah capek,” ujar Harjono. 

Ditemui Kamis (11/1/2024) lalu, Alex mengaku tidak menjalin komunikasi dengan pihak Kementan. 

Alex juga menyatakan tidak ambil pusing dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. 

"Kalau yang dilaporkan saya ya sudah, saya sudah bilang, 'emang gua pikirin?'," tutur Alex saat ditemui di Gedung KPK lama. 

Read More

Soal Temuan BPK yang Dilaporkan ke KPK, Begini Sikap Pertamina

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM PT Pertamina (Persero) bakal menghormati proses hukum terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BPK menemukan pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC berpotensi merugikan uang negara sebesar US$113,83 juta atau setara Rp1,77 triliun (asumsi kurs Rp15.612 per dolar AS).

Selain itu, BPK juga menemukan kegiatan investasi berupa akuisisi perusahaan Maurel & Prom (M&P) oleh Pertamina melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) Tahun 2012-2020 berpotensi merugikan uang negara sebesar US$60 juta atau sekitar Rp936,6 miliar.

Artinya, kerugian negara dari kedua kasus tersebut mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Temuan dari kedua kasus tersebut telah disampaikan oleh BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya telah mengetahui informasi di atas. Pertamina pun berjanji kan menghormati proses hukum.

"Kami menghargai dan menghormati proses yang sedang berjalan di kedua instansi tersebut. Saat ini hal tersebut juga tengah dipelajari tim internal kami," ujarnya, Jumat (19/1).

Fadjar menambahkan, sebagai BUMN, Pertamina selalu menjunjung tinggi penerapan good corporate governance dalam setiap aksi korporasinya sesuai aturan dan ketentuan berlaku.

BPK sendiri telah melaporkan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHP PI) dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) itu kepada KPK pada Senin (15/1) lalu.

Pemeriksaan Investigatif dan PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari KPK.

BPK menemukan dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC pada Pertamina.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC.

Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pertamina sebesar US$113,83 juta.

Sementara terkait kasus kegiatan investasi akuisisi perusahaan Maurel & Prom (M&P), BPK menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan investasi pada 2012-2020 pada Pertamina.

Kasus ini mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara pada Pertamina setidaknya sebesar US$60 juta.

"Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus, dan satu LHP PI dapat dimanfaatkan untuk memproses lebih lanjut kasus terkait ke tahap penyidikan," tutur Wakil Ketua BPK Hendra Susanto melalui keterangan resmi.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PI guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sedangkan, PKN dilakukan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang. 

Read More