Kaskoarmada II Hadiri Ceremony Of Keel Laying Landing Dock and First Steel Cutting Landing Dock Philippines

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hedrata, S.E., M.M., menghadiri Ceremony Of Keel Laying Landing Dock Philippines (W000306) and First Steel Cutting Landing Dock Philippines (W000307), bertempat di PT. PAL Indonesia, Jalan Ujung, Surabaya. Senin (22/1/2024).

Landing Dock ini direncanakan memiliki Overail Length (LOA) sepanjang 124 meter, dengan Displacement 7.200 ton dan daya jelajah 30 hari. Hal ini juga mengakomodasi adaptasi persyaratan DND Filipina saat ini ke platform kapal.

Dari Landing Dock tersebut akan dihasilkan dua kapal yang berfungsi  dalam mendukung Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

RADM Caesar Bernard N Valencia PN Vice Commander, Philippine Navy yang turut hadir, melalui sambutannya menyampaikan bahwa Landing Dock ini merupakan bentuk semangat persahabatan, kerjasama, dan komitmen bersama terhadap keamanan dan stabilitas daerah.

“Perjalanan yang kita lakukan hari ini bukan hanya simbolisasi pembangunan kapal tetapi juga penguatan ikatan yang mempersatukan dua Bangsa Maritim kita” ungkap Vice Commander, Philippine Navy. 

Read More

Pemkab Bojonegoro Raih Peringkat 4 EPPD Nasional

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meraih status kinerja tinggi dan berada pada urutan empat (4) dari 414 kabupaten secara nasional atas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Dalam rilisnya hari ini, Senin ( 22/1/2024), Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyampaikan, Kabupaten Bojonegoro Pada tahun 2022 berada pada peringkat 10 dengan skor 3,17, dan pada tahun 2023 ini berada pada peringkat ke 4 dengan skor EPPD mencapai 3,5793. Untuk kabupaten di Jawa Timur yang masuk 10 besar, selain Bojonegoro adalah Banyuwangi dan Sidoarjo.

EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghargaan ini dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan prestasi ini merupakan hasil kinerja seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selamat untuk prestasi Bojonegoro. 

Raihan prestasi ini sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Read More

Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Faidlon Nujum Sampang Untuk Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud

Sampang - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka penguatan dukungan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden No. 3 Ganjar dan Prof H. Mahfud, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jawa Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang, Madura.

Kunjungam yang dikomandani Gus Cholis tersebut dilakukan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Faidlon Nujum Desa Tamansareh Sampang, Madura.

Dalam sowan tersebut Gus Cholis diterima langsung oleh Pengasuh Ponpes Gus Mutawali, Minggu (21/1).

Saat bertemu dengan Gus Mutawali di Ponpes Faidlon Nujum Desa Tamansareh Sampang, Gus Kholis menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi bangsa yang saat ini masih belum mampu mengatasi problem-problem Korupsi, Kolusi serta Nepotisme?

Menerima pernyataan itu, menurut Gus Mutawali pasangan yang paling ideal untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah Paslon nomer urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD.

Sebab prestasi Pak Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah.

"Pak Ganjar telah mengembangkan perekonomian lebih maju dan menghidupkan nuansa religius, terbukti Pak Ganjar sangat dekat dengan para Alim Ulama' di Jawa Tengah. Serta Pak Ganjar tidak pernah tersangkut dengan kasus korupsi, kolusi apalagi nepotisme," jelas Gus Mutawali dalam rilisnya, Senin (22/1).

Sedangkan Prof Mahfud, lanjut Gus Murawali adalah tauladan bangsa yang berani mengatakan yang hak dan yang batil dengan tegas. 

"Kata beliau ciri orang yang lurus, jujur adalah orang yang berani tegas dalam mengungkapkan kebenaran," ungkapnya.

Lebih lanjut Gus Mutawali mengatakan seorang pemimpin perlu memiliki ketegasan untuk mengungkapkan sesuatu yang abstrak atau ketidakjelasan di dalam suatu kenegaraan.

Artinya yang tidak jelas menjadi jelas, transparan sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. 

"Tauladan itulah yang menggerakkan kami untuk memilih Paslon no. 3 Ganjar-Mahfud menjadi calon satu satunya yang ideal untuk memimpin Indonesia," tegas Gus Mutawali.

Makanya Gus Mutawali beserta keluarga besar Ponpes Faidlon Nujum Ds. Tamansaewh Sampang Madura mengajak masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia untuk memilih Paslon Presiden dan Wakil Presiden No. 3.

"Paslon No. 3 Ganjar-Mahfud Pasti Lebih Baik," pungkasnya.

Read More

RSUD Ki Ageng Brondong Lamongan Siap Beroperasi

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ki Ageng Brondong, Lamongan, yang dicanangkan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pantura ditargetkan akan segera beroperasi di tahun 2024. 

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Lamongan (22/1/2024), Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, pembangunan fisik RSUD tersebut saat ini telah mencapai 99% di tahap pertama. 

Nantinya akan dilanjutkan ke tahap kedua di tahun 2024 yang difokuskan pada alat kesehatan. 

“Di pembangunan tahun 2023 atau tahap pertama sudah 99% dan akan kita lanjutkan lagi di tahun 2024 dengan anggaran yang kita fokuskan pada peralatan medis, tenaga kesehatan dan penambahan sarana prasarana. Di lantai tiga sendiri ini juga belum selesai, untuk itu kita siapkan benar-benar, agar di tahun 2024 RS ini bisa beroperasi,” ungkap Pak Yes sapaan akrab Bupati Lamongan.

Dalam penyiapan beroperasinya, RSUD Ki Ageng Brondong yang berada di atas lahan 8.000 m2 akan dilengkapi 50 kamar. 

Namun Pak Yes menyebut, dalam soft opening mendatang penyediaan kamar dilakukan secara bertahap dimulai dari 30 kamar. 

“Sekarang kita sedang proses membuka beberapa karyawan yang sudah ada, yang berminat pindah ke RSUD Brondong sedang kita inventarisir. Insyallah tahun ini kita soft opening, setelah alat kesehatan, tempat tidur, listrik semuanya kita siapkan. Kita berdoa insyallah bisa segera terealisasi dan masyarakat bisa memanfatkan,” kata Pak Yes.

Lebih lanjut, Pak Yes mengatakan, kehadiran RSUD tipe D ini akan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. 

“Memenuhi permintaan di pantura, karena biasanya masyarakat di sini kalau berobat ke Tuban. Jadi kita buat keseimbangan kalau di selatan kita ada RSUD Ngimbang, Tengah RSUD Soegiri, Barat RSUD Karang Kembang, dan di Utara kita bangun RSUD yang kita namakan RSUD Ki Ageng Brondong,” imbuh Pak Yes.

Pemilihan nama Ki Ageng Brondong untuk dijadikan nama RSUD didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. 

Ki Ageng Brondong dinilai memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi dalam penyebaran agama islam.

Read More

Prajurit Menkav 2 Mar Latihan Menembak di Hutan Gunung Lawu

Ngawi - KABARPROGRESIF.COM Meningkatkan, mengasah dan mempertajam naluri tempur perorangan, Prajurit Resimen Kavaleri 2 Marinir (Menkav 2 Mar) melaksanakan menembak senapan materi Latihan Triwulan I Pasmar 2 TA. 2024 di kaki Gunung Lawu, Jogorogo, Ngawi, Jatim, Senin (22/1/2024).

Pada rangkaian latihan menembak senapan yang difokuskan pada materi menembak jam dan jarak, menembak lorong reaksi, menembak dari atas ke bawah, dan menembak malam dilaksanakan di medan tebing ketinggian maupun lembah hutan Gunung Lawu. 

Komandan Yonranratfib 2 Marinir Letkol Mar Aloysius, Y. N., M.Tr.Opsla., selaku Pimpinan Latihan (Pimlat) menyampaikan kepada seluruh prajurit, sudah menjadi keharusan bagi prajurit Korps Marinir khususnya prajurit Menkav 2 Mar untuk terus meningkatkan keterampilan menembak sebagai salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit untuk terus selalu diasah.

Oleh karena itu, “Manfaatkan rangkaian berbagai materi latihan menembak ini dengan serius sesuai Petunjuk Teknik (Juknik) maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) latihan dengan tetap mengutamakan faktor keamanan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan latihan menembak,” tegas Komandan.

Read More

Kunjungi Lamongan, Menteri Perhubungan RI Bahas Normalisasi Dermaga

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, mendampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengunjungi Kantor Kemasyarakatan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis untuk membahas normalisasi dermaga di Brondong, Lamongan. 

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Lamongan (22/1/2024), usai melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Menhub RI melakukan peninjauan secara langsung di Kolam Tambat Labuh Blimbing yang menjadi salah satu titik pengerukan. 

Menhub RI mengungkapkan akan ada dua dermaga yang dilakukan pengerukan, yakni Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Muara Kali Asinan. Keduanya diharapkan dapat mempermudah akses melaut para nelayan. 

“Kami hari ini bersama Pak Bupati meninjau daerah Brondong, dan ada dua titik, satu daerah Kolam, satu Kali Asinan. Itu tempat-tempat kapal bersandar. Dua-duanya kita upayakan (pengerukan),” kata Menhub RI. 

Menhub RI menyebut, pengerukan aliran di sepanjang dermaga membutuhkan bantuan pihak-pihak terkait, salah satunya para pemangku kepentingan terkait yang ada di Lamongan. 

“Kementerian Perhubungan akan mengerahkan segala upaya, bekerja sama dengan Pelindo, PUPR dan para perusahaan di sini. Tugas kita berusaha, dan kami mohon doanya dari bapak ibu, para nelayan berdoa,” tambah Menhub RI. 

Mendapat respons baik dari Menhub RI atas aspirasi masyarakat yang disampaikan beberapa waktu lalu melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI di Brondong, Bupati Lamongan mengapresiasi dan berterima kasih para menteri melihat secara langsung potensi sekaligus berbagai tantangan optimalisasi hasil perikanan tangkap.

“Kehadiran Pak Menteri bersama rombongan menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau merespons dengan cepat surat permohonan dari Pemkab Lamongan, atas usulan atau aspirasi nelayan Lamongan yang kami sampaikan beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Menteri,” ungkap Pak Yes sapaan akrab Bupati Lamongan.

Ia menambahka, pengelolaan urusan perikanan terdapat pembatasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan  Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kewenangan fasilitasi sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur nelayan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (mulai 0-30 mil di tepi laut). 

“Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan mendasarkan pada aspirasi nelayan yang disampaikan secara langsung di depan Menko PMK RI, mengusulkan kepada pemerintah pusat, khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan untuk pendalaman kolam tambat labuh di Kecamatan Paciran dan Brondong,” kata Pak Yes.

Ketua RN Biru Laut Blimbing, Wahid mengaku senang atas rencana normalisasi di Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Kali Asinan. 

Pasalnya, hal tersebut akan mempermudah akses saat melaut. 

“Saya sangat senang, semangat, senangnya luar biasa. Saya di sini sudah 12 tahun dan keadannya memang sudah dangkal. Dulu ini darmaga kapal-kapal kecil (kolam), karena sudah dangkal nelayan jadi pindah di TPI semuanya. Kalau ini ada airnya pasti orang-orang lebih suka bersandar di sini dekat rumah dari pada di sana,” ungkapnya. 

Read More

Eddy Hiariej Kembali Ajukan Praperadilan, Minta Status Tersangka Dibatalkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarief Hiariej alias Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK terkait penetapan status tersangkanya. 

Kuasa hukum Eddy, Muhammad Luthfie Hakim, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan tersebut.

"Maka sudah seharusnya menurut hukum pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, menerima dan mengambilkan permohonan praperadilan dari pemohon Prof Edward Omar Sharif Hiariej untuk seluruhnya," kata kuasa hukum Eddy, Muhammad Luthfie Hakim, dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (22/1/2024).

Luthfie meminta agar semua keputusan yang dikeluarkan KPK setelah Eddy menjadi tersangka dinyatakan tidak sah. 

Dia juga meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangka Eddy tak punya kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon," kata Luthfie.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon," lanjutnya.

Dia juga meminta agar penetapan status tersangka Eddy dibatalkan. Menurutnya, penetapan tersangka Eddy oleh KPK tak sesuai dengan prosedur.

"Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal," ujarnya.

Ada 9 petitum permohonan yang diajukan Eddy dalam praperadilan tersebut. 

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian pada Selasa (23/1) besok.

Berikut ini 9 petitum permohonan praperadilan Eddy Hiariej:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari pemohon Edward Omar Sharif Hiariej untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan pemohon. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 199 9 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Ta hun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 t entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K UHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya peenetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal

5. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Ta nggal 24 November 2023 yang menetapkan pemohon Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka

6. Menyatakan seluruh rangkaian pemblokiran rekening dan larangan berpergi an ke luar negeri, oleh termohon terhadap diri pemohon atau keluarga pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 untuk pemohon Edward Omar Sharif Hiariej dinyatakan tidak sah dan memerintah kan kepada termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dala m tempo 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon

8. Memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon.

9. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dala m perkara a quo.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sempat mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel atas penetapan tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. 

Namun gugatan praperadilan itu dicabut dengan alasan ingin memperbaiki substansi gugatan. 

Kini gugatan praperadilan Eddy Hiariej yang baru telah didaftarkan kembali.

Eddy Hiariej saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. 

Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM Mining) Helmut Hermawan senilai total Rp 8 miliar.

Read More

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek KA, Ada ASN Kemenhub dan Auditor BPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. 

Dua tersangka itu berasal dari Kemenhub dan BPK.

"Satu Kemenhub dan satu BPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (22/1/2024).

Ali tidak memerinci identitas kedua tersangka baru tersebut. Namun, berdasarkan informasi, dua tersangka baru itu bernama Medi Yanto Sipahutar selaku auditor BPK dan ASN Kemenhub bernama Yofi Okatrisza.

KPK mengatakan nilai nominal dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tak hanya Rp 2,8 miliar seperti yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). 

Hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

KPK sebelumnya juga telah menetapkan 12 tersangka kasus tersebut. Dengan demikian, total tersangka sejauh ini berjumlah 14 orang. Mereka dibagi ke dalam klaster penerima dan pemberi suap.

Ke-12 tersangka dalam kasus ini yang dipaparkan sebelumnya ialah:

Pihak Pemberi

1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)

2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)

3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023

4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti

5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)

6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Pihak Penerima

1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian

2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng

3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng

4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel

5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian

6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.

Read More

Pj. Bupati Pasuruan Himbau Masyarakat Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilu Serentak

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto mengimbau kepada seluruh warga Kab. Pasuruan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, yang berlangsungh tanggal 14 Februari 2024.

Andriyanto meminta agar warga ikut menciptakan suasana Pemilu 2024 yang aman dan lancar serta saling menjaga kondusifitas.

“Adalah kewajiban dan tanggungjawab bersama bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu. Baik Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota) yang akan dihelat dalam satu hari sekaligus," ujar Andriyanto.

Ia juga meminta kepada masyarakat agar betul-betul menggunakan hak pilihnya dengan bijak. 

Bersama-sama memberikan suaranya dalam hajatan nasional di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Karena partisipasi masyarakat berperan penting dalam memastikan proses Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Dengan demikian kualitas pemilu menjadi semakin baik, bersih, damai dan bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin bermutu dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan hebat.

Bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkab Pasuruan secara intens selalu berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan penyelenggara Pemilu. 

Kepala Kesbangpol, Eddy Supriyanto, mengatakan, pihaknya juga terus bersinergi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Seperti yang dilakukan pada hari ini, Senin (22/1/2024) dengan menggelar Rakor persiapan pelaksanaan kampanye bagi calon kontestan Pemilu Serentak.      

"Kami berkoordinasi intens dengan OPD terkait, semisal Satpol PP dan Dishub. Juga dengan jajaran Forkopimda, KPU dan Bawaslu. Semisal yang saat ini sedang kami lakukan yaitu menyiapkan pelaksanaan kampanye. Baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup yang nanti dilaksanakan bulan Januari hingga 10 Februari 2024," jelasnya.

Read More

Penembak Sniper Yontankfib 2 Mar Lumpuhkan Musuh dari Ketinggian Gunung Lawu

Ngawi - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mempertajam naluri penembak runduk, Prajurit Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir berlatih menembak Sniper dalam rangkaian Latihan Triwulan I Pasmar 2 Tahun 2024 di Seloondo Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur. Senin (22/01/2024).

Dalam kegiatan materi menembak Sniper ini, para prajurit dilatih menggunakan senjata yang dikhususkan untuk menjangkau musuh dengan jarak yang jauh dengan simulasi medan pertempuran yang sesungguhnya.

Selain itu para prajurit dituntut untuk mampu mengontrol kesabaran, menepatkan bidikan dan sasaran serta mental tempur yang bagus dalam menggunakan senjata Sniper guna tercapaianya target one shoot one kill.

Komandan Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir Letnan Kolonel Marinir Alfredo Yowel Antaribaba, M.Tr.Opsla., berpesan, "Materi menembak sniper sangat penting diantaranya berguna untuk memertajam ilmu kamuflase, keahlian pengintaian serta kemampuan infiltrasi garis depan dengan menggunakan senjata sniper yang memiliki akurasi yang tinggi," terang Komandan.

Read More

Kapolda Kepri Pimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Pengabdian Karo Log Polda Kepri Menjadi Brigjen Pol. Jakub Prajogo

Batam - KABARPROGRESIF.COM Polda Kepri menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian Pati Polisi Daerah Kepri, Kombes Pol. Jakub Prajogo, S.I.K.,M.Si., yang kini telah resmi menjadi Brigjen Pol. Jakub Prajogo, S.I.K.,M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polda Kepri dan pengurus Bhayangkari Daerah Kepri, Senin( 22/01/2024).

Upacara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, antara lain Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, dan PJU Polda Kepri. Kehadiran Ketua Bhayangkari Daerah Kepri beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Kepri turut memberikan nuansa hangat pada acara tersebut.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan upacara kenaikan pangkat, yang diselenggarakan dengan khidmat di lingkungan Polda Kepri. Prosesi tersebut menggambarkan momen bersejarah dalam karir Kombes Pol. Jakub Prajogo, yang kini melangkah ke pangkat yang lebih tinggi sebagai Brigjen Pol.

Setelah upacara kenaikan pangkat, dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai simbol kebahagiaan dan syukur atas pencapaian yang telah diraih. 

Pemotongan tumpeng juga menjadi ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap langkah dan perjuangan yang telah dilalui.

Tidak ketinggalan, momen foto bersama diabadikan untuk mengenang momen bersejarah ini. Kehangatan dan kebersamaan terlihat dari senyuman para pejabat dan tamu undangan yang hadir.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah, di mana Kombes Pol. Jakub Prajogo berkesempatan berbicara dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan semakin memperkukuh ikatan di antara rekan-rekan seprofesi.

Dengan diakhiri ramah tamah, upacara laporan kenaikan pangkat ini berhasil menciptakan kenangan indah dan membanggakan. 

Polda Kepri berharap bahwa prestasi yang diraih oleh Brigjen Pol. Jakub Prajogo akan menjadi inspirasi bagi anggota kepolisian lainnya dalam menjalani tugas dan pengabdian mereka. 

Acara selesai dengan harapan agar perjalanan karir yang cemerlang ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kinerja dan pelayanan kepolisian di daerah Kepri.

Read More

KPK Terima Aduan Dugaan Gratifikasi Menyeret Telkomsel dan Denny Siregar

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan korupsi yang menyeret Telkomsel dan Denny Siregar. 

Laporan itu terkait dugaan bantuan dalam bentuk sponsorship sejumlah Rp51 miliar. 

Ia menegaskan, laporan tersebut akan ditindak lanjuti. 

Kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus dugaam korupsi merupakan langkah nyata untuk membantu KPK. Di sisi lain, ia juga menyinggung bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi harus dilengkapi sejumlah bukti permulaan sebagai syarat.

"Ada laporannya, itu ada laporannya ke aduan masyarakat. Tetapi memang itu hanya sebuah kertas dan sebelum ada data lengkap, sehingga harus dilengkapi dengan data sebagaimana aturan mengenai syarat-syarat tahapan laporan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, dilansir Minggu (21/1).

Adapun laporan atas dugaan gratifikasi dari Telkomsel kepada Denny Siregar itu dilaporkan oleh sejumlah pihak yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Aktivis HMI juga telah melakukan aksi damai di KPK sebelum melaporkan dugaan tersebut. 

Dugaan tersebut, awalnya diungkap oleh akun twitter @logikapolitik yang menyebut kerja sama ini untuk menutupi kasus pembocoran data, dengan Denny Siregar sebagai korbannya, yang dilakukan salah satu pegawai Telkomsel di Surabaya. 

Pelaku kasus ini sudah divonis delapan bulan penjara.

Setelah kasus itu bergulir, Denny mengajukan gugatan perdata sebesar Rp1 triliun kepada Telkomsel dengan menggandeng pengacara beken Otto Hasibuan. 

Saat proses persidangan, Komisaris Telkomsel Wihsnu Utama dan Andi Wibowo melakukan mediasi antara pihak Denny dengan Telkomsel.

Menurut akun @logikapolitik, Denny menurunkan tuntutannya menjadi Rp100 miliar lantaran tidak mendapatkan respons positif dari Telkomsel. 

Akan tetapi Telkomsel tak merespons tuntutan tersebut.

Disebutkan, pada 14 Desember 2023, Telkomsel akhirnya mengajukan proposal perdamaian dalam bentuk kerja sama film dengan Denny Siregar dengan total nilai Rp80 miliar rupiah untuk delapan film. 

Hal ini diungkapkan dalam tangkapan layar kontrak kerja sama antara kedua belah pihak yang diunggah oleh akun @logikapolitik.

Read More