Babinsa Sukodadi Kawal Vaksinasi PMK

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Babinsa Koramil Sukodadi, Serma Suyatno terlihat memasuki setiap kendang hewan ternak milik warga di Dusun Mejono, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi.

Bersama pihak Dinas Peternakan Pemkab Lamongan, Babinsa tersebut terlihat bersinergi melakukan upaya vaksinasi dan pemberian vitamin terhadap hewan ternak milik warga di Dusun tersebut.

“Vaksinasi dan pemberian vitamin ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK,” ucap Suyatno. Selasa (23/01/2024).

Selama vaksinasi berlangsung, Suyatno juga mengapresiasi para pemilik hewan ternak. 

Pasalnya, selama vaksinasi berlangsung warga Dusun tersebut terlihat kooperatif.

“Mereka juga ikut serta membantu proses vaksinasi ini,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Dinas Peternakan Pemkab Lamongan, Dr. Akhoiro menambahkan, pelaksanaan PMK tersebut sangat penting untuk dilakukan.

Tentunya, selama vaksinasi tersebut berlangsung, pihaknya juga memerlukan sinergitas semua pihak. 

“Supaya vaksinasi ini berjalan aman dan lancar,” ucapnya.

Read More

Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi Tangkap Pemilik Sabu Yang Resahkan Warga

Tebing Tinggi - KABARPROGRESIF.COM Meresahkan warga, seorang pria berinisial ASP alias Ucok Kates (47) yang merupakan penduduk Jalan Pulau Samosir ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

Pasalnya ia dilaporkan warga sekitar Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi lantaran meresahkan dan dicurigai memiliki narkotika.

Dalam keterangannya, Sabtu (20/01/24), Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto menjelaskan bahwa petugas Sat Narkoba menerima informasi adanya seorang pria berinisial ASP yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu sedang didalam sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir. 

Lalu petugas melakukan pengecekan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dengan didampingi Kepling setempat, pada Kamis (18/01/24) petugas melakukan penggeledahan kepada pelaku, dan dari kantong celana pelaku ditemukan 2 paket sabu, plastik klip transparan dan 1 buah pipet plastik berbentuk sekop.

“Saat didalam rumah, petugas dengan didampingi kepling melakukan pemeriksaan kepada pelaku ASP dan dari kantong celana yang digunakan ditemukan 2 paket sabu, plastik klip transparan dan 1 buah pipet plastik berbentuk sekop. Saat diinterogasi dilapangan, pelaku mengakui bahwa sabu tersebut miliknya”, sebut Kasi Humas.

Petugas kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Mapolres Tebing Tinggi untuk diproses pemeriksaan secara intensif.

“Pelaku sudah mendekam di ruang tahanan Polres Tebing Tinggi, dan akan dilakukan pengembangan. Dan hingga saat ini Polres Tebing Tinggi berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika, sesuai dengan program Prioritas Kapolda Sumut, Narkotika Musuh Bersama”, tutup Kasi Humas.

Read More

3.964 Tahfidz Lamongan di Wisuda Gubernur Jawa Timur

Lamongan - KABARPROGREAIF.COM Sebanyak 3.964 tahfidz di Kabupaten Lamongan diwisuda oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Alun-Alun Kabupaten Lamongan. 

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Lamongan (23/1/2024), Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang telah mencetuskan dan menjalankan program inovasi Gerakan Lamongan Menghafal.

"Saya sangat mengapresiasi akan adanya program ini. Semoga progam yang dicetuskan Lamongan ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kalian hafalkan betul-betul akan diamalkan dan bermanfaat dalam kehidupan, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam keilmuan," ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga memberikan motivasi kepada para tahfidz yang baru saja diwisuda, karena saat ini hampir Perguruan Negeri Tinggi (PTN), Akademi Kepolisian, Akademi Militer di Indonesia membuka peluang bagi penghafal Al-Qur’an untuk dapat melanjutkan pendidikan tanpa tes dan gratis. 

"Anak-anakku ayo terus semangat menjaga dan menambah hafalannya. Karena itu akan sangat bermanfaat, saat ini banyak sekali kampus dan perguruan lainnya yang memberikan jalur tanpa tes bahkan beasiswa kepada paraHafidz/Hafidzah," kata Gubernur Khofifah, usai menyerahkan beasiswa sebesar satu juta rupiah kepada 39 Tahfidz yang mendapat predikat mumtaz atau lulus dengan nilai seratus.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menuturkan wisuda tahfidz merupakan wujud dari keberhasilan pelaksanaan program "Gerakan Lamongan Menghafal".

Keberhasilan yang dimaksudkan ialah berhasil menumbuhkan, mengembangkan, menerapkan minat baca dan membumikan Al-Qur’an di kalangan masyarakat. 

Hal tersebut juga dapat mewujudkan harmonisasi dan kesalehan sosial.

Ia menjelaskan, tercatat indeks kesalehan Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan di 2023 yakni berada pada angka 89,19 dari angka 88,77 di tahun 2022.

"Gerakan Lamongan menghafal yang selalu digencarkan bertujuan agar Al-Qur’an selalu dijadikan rujukan dan sebagai penengah spiritual di segala bidang, salah satunya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga menghasilkan kebangkitan ekonomi pemerintahan, pembangunan berkelanjutan dan warganya yang harmonis," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menerangkan tujuan lainnya ialah menyiapkan generasi emas 2045. Karena yang menjadi sasaran utama dari Gerakan Lamongan Menghafal ialah generasi bangsa. 

Generasi emas yang lekat dengan Qurani dipastikan mampu membawa kesejahteraan ke depan.

"Keterbatasan sumber daya energi yang kita miliki dapat kita imbangi dengan kekuatan sosial yang megilan di Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bersekat untuk mengelola bonus demografi yang sedang terjadi dengan baik. Gerakan Lamongan menghafal salah satu inovasi yang kami sinergikan dengan program prioritas pendidikan berkualitas dan gratis (Perintis),” terangnya.

Generasi ini, lanjutnya, akan mampu memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami tren positif pada tahun 2022. IPM di Lamongan sebesar 74,02 dan bertumbuh menjadi 74,53 atau kategori baik di tahun 2023," terangnya.

Dilaporkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lamongan Nalikan, wisuda Tahfidz 2024 diikuti oleh 88 lembaga sekolah mulai tingkat SD/MI (2.157 Tahfidz) hingga SMP/MTS (1797 Tahfidz) yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. 

3.964 Tahfidz yang diwisuda dinyatakan lulus setelah berhasil menuntaskan ujian secara bertahap yang dimulai sejak Januari 2023 lalu. 

Sedangkan untuk jenis hafalannya meliputi juz 30, juz 1-juz 4, juz 1, dan surat-surat favorit seperti Surat Yaasin, Al Mulk, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah.

Read More

KPK Sebut Penetapan Tersangka Eddy Hiariej Diputus Kolektif Kolegial 4 Pimpinan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK menegaskan penetapan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej telah sah secara hukum. 

KPK mengungkapkan penetapan tersangka itu pun telah diputus kolektif kolegial oleh empat pimpinan.

Diketahui, pihak Eddy Hiariej dalam gugatan praperadilannya menilai status tersangka dari KPK tidak sah. 

Pasalnya, penetapan tersangka itu diputus saat pimpinan KPK hanya terdiri atas empat orang, yang saat itu Firli Bahuri telah berstatus tersangka pemerasan di Polda Metro Jaya.

"Keterkaitan itu dipandang hanya 4 orang sehingga tidak memenuhi kolektif kolegial itu permohonan dari pemohon, tapi pemaknaannya tidak seperti itu," kata Kabag Litigasi dan Perlindungan Saksi Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Murwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

Iskandar mengatakan prinsip kolektif kolegial pimpinan KPK tidak harus dilihat dari jumlah. 

Dia mengatakan keempat pimpinan KPK yang mengikuti forum gelar perkara telah sepakat memutuskan Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan penerimaan suap.

"Bahwa dalam perkara secara bulan bahwa yang dijadikan dasar itu pimpinan KPK walaupun empat orang itu tetap kolektif kolegial. Akhirnya yang terpenting bahwa itu disetujui secara forum. Forum itu artinya lebih dari empat orang," ujar Iskandar.

"Sehingga kemudian tiga atau empat orang itu masih kolektif kolegial tidak harus lima (pimpinan KPK)," imbuhnya.

Iskandar menambahkan, saat itu KPK juga harus cepat dalam menetapkan status hukum dari Eddy Hiariej. 

Dia mengatakan akan terlalu lama jika harus menunggu sosok pengganti Firli sebagai pimpinan KPK yang baru.

"Kalau dipaksakan lima tentu akan sangat bertentangan dengan upaya cepat dalam mengambil keputusan di KPK. Hal-hal yang sebelum diangkatnya pengganti Pak Firli nanti dianggap tidak sah, nanti KPK berhenti dong nggak bisa gerak," ujar Iskandar.

Dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan Eddy Hiariej hari ini, KPK meminta hakim menolak praperadilan tersebut. 

KPK menilai dalil permohonan praperadilan Eddy Hiariej keliru.

Read More

Jelang HUT Pomal Ke-78, Pom Koarmada II Gelar Bakti Sosial Donor Darah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) ke-78,  yang jatuh pada tanggal 20 Februari mendatang, Polisi Militer Koarmada II menggelar Bakti Sosial (Baksos) donor darah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Koarmada II dan Palang Merah Indonesia (PMI) dari Bangkalan, bertempat di Gedung Pom Koarmada II, Surabaya. Selasa  (24/1).

kegiatan donor darah tersebut juga dilaksanakan secara Video Conference (Vicon) tersambung dengan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, S.H. dari Jakarta dan serentak dilaksanakan seluruh Kotama Polisi Militer TNI Angkatan Laut.

Perlu diketahui bersama bahwa donor darah atau sumbang darah yang dilaksanakan, bertujuan untuk membantu mengisi ketersediaan pasokan darah di PMI dan adapun jumlah peserta yang mengikuti donor darah dari prajurit Koarmada II sebanyak 305 orang.

Turut hadir meninjau kegiatan tersebut, Komandan Pom Koarmada II Letkol Laut (PM) Feber H. Simandalahi, S.H., M.H., dan pejabat terkait lainya.

Read More

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalur KA Besitang-Langsa

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa tahun 2017-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penetapan tersangka dilakukan terhadap pihak swasta berinisial FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya.

"Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini tim penyidik kembali menetapkan tersangka berinisial FG," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1).

Berdasarkan perannya, Ketut mengatakan FG diduga terlibat bersama tersangka lainnya untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan dalam proyek tersebut.

Sehingga, kata dia, pelaksanaan lelang paket pekerjaan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh FG bersama tersangka lainnya.

"Akibat perbuatan Tersangka FG bersama Tersangka lainnya, besar kemungkinan proyek tersebut tidak dapat digunakan," jelasnya.

Untuk mempermudah proses penyidikan, Ketut menyebut FG langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari sampai 11 Februari.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total enam orang tersangka dalam kasus korupsi proyek pembuatan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa periode 2017-2023.

Adapun keenam tersangka itu merupakan NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016-2017, AGP selaku KPA dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018.

Selanjutnya, tersangka AAS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka RMY selaku Ketua Pokja Pengadaan Konstruksi tahun 2017. 

Terakhir merupakan AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.

Dalam kasus tersebut, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disebut secara sengaja memecah paket proyek pekerjaan.

Selain itu proyek dimaksud juga tidak memenuhi studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pengerjaan proyek juga dilakukan tanpa penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan justru dinilai terbukti secara sengaja memindahkan jalur yang semestinya dibuat sesuai arahan dari Kemenhub ke jalur yang sudah ada.

"Sehingga jalan yang telah dibangun pada saat ini mengalami kerusakan parah di beberapa titik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya," tuturnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Read More

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, BPBD Surabaya Optimalkan 7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Timur, untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyatakan telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. 

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir.

"Kami mohon warga tidak perlu khawatir, karena ini memang terjadi setiap tahun. Kalau kita persiapkan dengan baik, maka akan menjadi hal yang tidak membahayakan," kata Agus Hebi Djuniantoro, Selasa (23/1).

Hebi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemkot dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi adalah mengoptimalkan 18 Pos Pantau dan 7 Posko Terpadu. 

Selama 24 jam, petugas gabungan dari pemkot akan standby di Posko Terpadu tersebut.

"Kita mengoptimalkan dengan 8 dinas atau perangkat daerah (PD) yang lain. Di antaranya, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, DPKP (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) dan sebagainya," paparnya.

Menurut dia, berdasarkan data dari BNPB, potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2024. 

Sementara untuk puncaknya, diperkirakan terjadi pada Februari 2024.

"Potensi bencana hidrometeorologi itu misalnya aliran air sungai menjadi kencang. Kemudian angin puting beliung, pohon tumbang, cuaca ekstrem (hujan deras) dan sebagainya. Tapi ini sudah kita antisipasi," jelasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak dari potensi bencana hidrometeorologi. 

Yang pertama, warga diimbau agar tidak mandi di sungai, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. 

"Karena arus sungai yang seperti kelihatan tenang, tapi justru di bawah arusnya kencang," ujarnya.

Selain itu, Hebi juga mengimbau para orang tua agar dapat mengawasi dan mencegah anak-anak bermain saat hujan. Terlebih, ketika anak-anak kecil itu bermain di dekat aliran sungai. 

"Kami imbau para orang tua agar dapat mencegah anak-anaknya bermain saat hujan," imbaunya.

Kepada pengendara motor dan mobil, Hebi berpesan agar dapat memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak jalan. 

Jangan sampai, kondisi ban motor yang sudah tipis, justru dibiarkan dan tetap digunakan saat hujan.

"Kalau kondisi ban sudah tipis jadi licin, berbahaya kalau digunakan saat hujan. Selain itu kami juga imbau warga agar tidak berteduh di bawah pohon saat hujan," pesan dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat memaparkan lokasi 7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau yang tersebar di Kota Pahlawan.

"Yang pertama adalah Posko Terpadu Utara, lokasinya berada di Jl Kasuari No 1 Surabaya. Kemudian, Posko Terpadu Selatan di JI Dukuh Menanggal No 1 (Kantor Dinas Perhubungan). Dan ketiga, Posko Terpadu Barat, ada di Kantor Kecamatan Tandes," kata Buyung.

Selanjutnya, kata dia, yang keempat adalah Posko Terpadu Timur berada di Park n Ride Arif Rahman Hakim. Sedangkan kelima yakni, Posko Terpadu Pusat berada di Jl Sumatera No 71 Surabaya (Kantor PMI).

"Kemudian, Posko Terpadu Dukuh Pakis di Park and Ride Mayjend Sungkono dan ketujuh adalah Posko Terpadu Kedung Cowek ada di Kantor Kecamatan Kenjeran," jelasnya.

Di samping 7 Posko Terpadu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan keberadaan 18 pos pantau. Dimana lokasi pos pantau ini juga tersebar di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

Ke-18 lokasi pos pantau ini terdiri dari Pos Pantau Sedap Malam, Pos Pantau Indrapura, Pos Pantau Tugu Pahlawan, Pos Pantau Genteng, Pos Pantau Tidar, Pos Pantau Bungkul, Pos Pantau Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pos Pantau GOR Pancasila, Pos Pantau Wiyung dan Pos Pantau Bambu Runcing.

Kemudian, Pos Pantau Taman Pelangi, Pos Gudang Menur, Pos Pantau RSIA di Jalan Kenjeran, Pos Pantau UKM MERR,  Pos Pantai Panjang Jiwo, Pos Gudang Hitech Mall, Pos Pantau Taman Sejarah dan Pos Mako Jemursari.

Read More

Menteri LHK Anggap Data Milik Mahfud Soal Angka Deforestasi Salah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, membantah data yang disampaikan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD soal angka deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar dalam 10 tahun terakhir.

Data itu sebelumnya disampaikan Mahfud dalam debat Pilpres keempat pada Minggu (21/1) malam. Dia menyebut angka deforestasi tersebut 23 kali luas Pulau Madura.

"Saya harus mengatakan bahwa data itu salah, saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya," kata Siti Nurbaya, Senin (22/1).

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan sejak 2013, atau dalam 10 tahun terakhir, angka deforestasi atau penebangan hutan memiliki angka yang beragam. 

Angka tertinggi deforestasi terjadi pada 2015 mencapai 1,09 juta hektar akibat adanya El Nino besar.

"Ini datanya dulu, saya ingin menyampaikan ada persoalan data di situ, konsep, dan ada persoalan bagaimana membaca data," kata dia.

Siti Nurbaya merinci, pada 2013 angka deforestasi di Indonesia mencapai 730 ribu hektar. 

Angkanya naik dua tahun kemudian menjadi 1,09 juta hektar pada 2015. 

Menurut Nurbaya, kenaikan itu karena disebabkan El Nino.

"Karena kebakaran hutan yang gede deforestasinya 1,09 juta hektar. Itu karena El Nino besar di 2015," kata dia.

Lalu pada 2016, angkanya turun menjadi 630 ribu, dan pada 2017 kembali turun menjadi 480 ribu hektar. Pada 2018 440 ribu hektar.

Kemudian pada 2019, karena El Nino, Siti Nurbaya menyebut deforestasi menjadi 460 ribu hektar. Dan pada 2022, menjadi hanya 104 ribu hektar. 

Dia mengatakan angka deforestasi pada 2022 menjadi terendah sejak 20 tahun terakhir.

"Bagaimana bisa jumlahnya 10 tahun 12 juta. Saya ingin kasih tahu, dan sebetulnya di 2022 itu angkanya kira-kira 104 ribuan hektar. Itu angka terendah sejak 2003, 20 tahun jadinya," katanya.

Read More

Satgas Yonif 721/Makkasau Bangun Rumah Milik Kepala Desa Ninengwa

Lanny Jaya - KABARPROGRESIF.COM Bedah rumah yang dilakukan oleh Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau, saat ini ditujukan pada rumah milik Kepala Desa Ninengwa, Agus Kogoya.

Rumah yang saat ini dijadikan sasaran bedah rumah tersebut, sebelumnya dinyatakan tak layak huni.

Danpos Kotis Tiom, Lettu Inf Rizal mengatakan bedah rumah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas, terlebih menanggulangi setiap kesulitan yang dialami warga.

“Kebetulan rumah beliau ini jauh dari kata layak. Maka dari itu, kita bedah dan kita bangun sebaik mungkin,” ujar Lettu Rizal. Selasa (23/01/2024).

Tak hanya saat ini saja, Lettu Rizal menyebut jika bedah rumah itu sebelumnya juga dilakukan di beberapa rumah milik warga yang berada di Distrik Ninengwa.

“Keberadaan kami disini, memiliki misi penting. Misi itu adalah harus bisa mengatasi keluhan warga,” jelasnya.

Read More

Kejari Sorong Tahan Oknum Kades Korupsi Dana Desa Rp 1,1 Miliar

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Agustina Antoh, oknum kepala Desa Kasih, Distrik Maria, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, ditahan Kejaksaan Negeri Sorong atas dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019-2021. 

Penahanan terhadap Agustina Antoh dilakukan setelah penyidik Tipikor Polres Sorong melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Sorong. 

"Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Sorong," jelas Kasi Pidsus Haris Suhud Tomia di Sorong, Selasa (23/1/2024). 

Haris menambahkan, tersangka Agustina Antoh ditahan selama 20 hari berdasarkan SPRINT-9/R.2.11/Ft.1/01/2024. 

Selain tersangka, barang bukti berupa 119 dokumen terkait Tindak Pidana Korupsi juga dilimpahkan penyidik Tipikor Polres Sorong. 

"Tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman huluman 20 tahun penjara atau seumur hidup," ujarnya. 

Haris mengungkapkan, kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 di Kampung Kasih, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Sorong sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen APBK Kampung Kasih, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. 

"Sebagian dari ADD digunakan untuk membangun dan merenovasi beberapa unit rumah milik masyarakat dan pembangunan jalan lingkungan Kampung Kasih, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Sementara sebagian anggaran dari kegiatan lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka," bebernya. 

Ia pun menyebut modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah tidak menggunakan ADD tersebut sesuai dengan yang sudah dijelaskan di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). 

Sehingga diduga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Ia membeberkan, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp 1.127.199.300 atau Rp 1,1 miliar lebih. 

"Keuangan desa sejatinya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat kampung itu sendiri. Penyalahgunaan dana kampung sama saja menciderai cita-cita kesejahateraan yang didambakan masyarakat kampung," tegasnya. 

Haris mengaku pihaknya akan secepatnya mempersiapkan berkas untuk proses pelimpahan di Pengadilan Tipikor Manokwari untuk diadili. 

Read More

OPOP Jatim - Serunai SDN BHD Malaysia Tanda Tangani Memorandum Saling Pengertian

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasca kerja sama antara Pemprov Jatim dengan Islamic Development Bank (IsDB) pada 8 Januari 2024 di Jeddah, Arab Saudi dilakukan, kini dilanjutkan dengan melakukan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP), antara Tim Penguatan dan Pengembangan One Pesantren One Product (OPOP) Jatim dengan agen utama IsDB, yakni Group CEO and Founder Serunai Commerce SDN BHD Malaysia, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/1/2024) malam. 

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono yang juga sekaligus sebagai Ketua OPOP Jatim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim), Andromeda Qomariah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim), Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan kepala perangkat daerah terkait lainnya. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris OPOP Jatim, Mohammad Ghofirin, dan CEO Serunai Commerce, SDN. BHD Malaysia, Amnah Shaari. 

Tujuan penandatanganan, ialah untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem halal di Jawa Timur, dengan memanfaatkan teknologi digital, memfasilitasi akses ke pasar global, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pada produk-produk halal di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. 

Diketahui, penandatanganan MSP antara OPOP Jatim dengan Serunai Commerce ini merupakan intervensi tahap kedua, rancangan jangka pendek 2024 - 2025 kerja sama Jawa Timur dan Serunai Commerce untuk meningkatkan kapasitas dan berpotensi dalam mengembangkan joint venture. 

Adapun ruang lingkup kerja sama penandatanganan MSP, meliputi digitalisasi halal, sistem jaminan produk halal, training atau magang kepada pelaku usaha terkait halal, dan perluasan jangkauan kerja sama pemasaran, rantai pasok, serta inovasi produk.

Ketua OPOP Jatim, Adhy Karyono, mengatakan, agenda ini merupakan tindak lanjut MoU antara Pemprov Jatim dengan IsDB yang telah menugaskan Serunai Commerce Malaysia, secara khusus untuk seluruh kerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sehingga sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia tentunya merupakan negara tujuan utama pelaksanaan program ini. 

“IsDB menunjuk agen utamanya yakni Serunai Commerce dari Malaysia, yang menangani seluruh negara OKI supaya dapat mengakses aplikasi terkait ecommerce di seluruh internasional khususnya di negara-negara OKI dan negara lainnya. Memorandum Saling Pengertian atau MSP ini sebetulnya kerja sama lebih teknis antara Pemprov Jatim dengan IsDB melalui program OPOP Jatim dan Serunai Commerce,” kata Adhy. 

Adhy menjelaskan, karena Serunai Commerce ditunjuk IsDB sebagai penghubung mobilisasi sumber daya dan bertugas mengidentifikasi solusi pembangunan di seluruh dunia. 

Maka, menurut Adhy, Jawa Timur beruntung dapat memasuki ekosistem ecommerce seluruh dunia tersebut melalui Serunai Commerce. 

“Untuk membuka kerja sama dengan IsDB, Jawa Timur sebagai pusat industri halal dunia, Pemprov Jatim melalui OPOP, akan bekerja sama dengan Serunai Commerce. Kerja sama ini, dilakukan dengan menggunakan platform digital yang mengubungkan pembeli dan pemasok halal di seluruh ecommerce internasional,” jelasnya. 

Sebagai mitra Serunai Commerce, Adhy menerangkan, Pemprov Jatim mendapatkan lisensi internasional untuk produk halal dalam pasar global. 

“Dan dengan masuk di Serunai Commerce, maka produk halal Jawa Timur akan menjangkau pasar internasional dengan mudah. Mudah-mudahan ini bukan hanya mimpi saja, bahwa selama ini OPOP sebagian besar telah mengekspor beberapa produk unggulannya. Seperti produk milik Ponpes Bahrul Maghfiroh dan Ponpes An-Nur II Al Murtadlo di Malang, tentunya dengan koneksi Serunai Commerce Malaysia ini bisa ditingkatkan kembali,” terang Adhy. 

Dengan adanya kerja sama ini, Adhy menuturkan, beberapa market share dari pasar internasional dapat diambil, sehingga terjadi multiple effect mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya nilai ekspor, bertambahnya nilai produk Jawa Timur, meningkatnya devisa dan akhirnya dapat bermuara pada kesejahteraan rakyat di Jawa Timur. 

“Mudah-mudahan hal itu bisa tercapai, dan dengan seluruh kekuatan Pemprov Jatim, kami akan mendukung sepenuhnya karja sama antara OPOP dengan Serunai Commerce agar bisa diimplementasikan dengan baik. Ekosistem ekonomi pesantren OPOP ini perlu ditingkatkan hingga akses internasional, sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan, namun lebih dikenal lagi menjadi sumber kemandirian untuk meningkakan jumlah entrepreneurship dari lulusan pondok pesantren agar dapat memberikan kontribusinya yang lebih kepada Jawa Timur,” harap Adhy. 

CEO Serunai Commerce SDN. BHD Malaysia, Amnah Shaari mengatakan, alasan dipilihnya Jawa Timur dalam kerja sama ini adalah karena Jawa Timur dinilai sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah matang industri halalnya. 

"Kenapa Jatim, karena industri halalnya sudah sangat spesial. Banyak penghargaan halal yang diraih, ada Indonesia Halal Industry Award, dan Jatim juga sangat inovatif," kata Amnah. 

Tak hanya itu, Amnah juga menyebutkan, inovasi OPOP Jatim besutan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut, merupakan terobosan baru dalam dunia ekonomi dan bisnis, dengan memaksimalkan potensi santri di pesantren, yang memiliki banyak produk halal yang diproduksi. 

"Saya diajak berkunjung tadi ke pesantren di Malang, ternyata yang membuat produknya adalah siswa (santri). Apalagi mereka sejak kecil sudah belajar islam, sehingga kita tidak ragu lagi kalau produk yang mereka buat juga pasti halal. Ini luar biasa," ujar Amnah. 

Dengan adanya kerja sama ini, Amnah menerangkan, produk-produk halal yang diproduksi oleh OPOP Jatim dapat dijual ke seluruh dunia. 

"Kita berharap produk-produk halal dari sini dapat diekspor ke seluruh dunia. Dan integrasi industri halal di negara OKI khususnya Indonesia juga dapat tercipta seperti tujuan dari Islamic Development Bank," ucapnya 

“Kita sangat bangga hati karena Jawa Timur sangat agresif mau mengantar produknya ke luar negeri. Jadi, dengan ekosistem ini kita bisa memastikan jaminan halalnya memang terpercaya, bagus dan kualitasnya tinggi,” sambung Amnah. 

Amnah memastikan, produk-produk dari Jawa Timur akan disebarkan nanti di seluruh negara-negara OKI dan seluruh dunia. 

“Terima kasih telah menyambut kami disini (Jawa Timur) dan InsyaAllah barang produk dari Jawa Timur akan dapat dipasarkan keluar negeri seperti di Arab Saudi dan negara-negara lain,” pungkasnya.

Read More

Soal Laporan BPK Proyek Kemnakertrans 2012 Rugi Rp 17,6 M_ Begini Kata Cak Imin

Bogor - KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang salah satunya terkait proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. 

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan itu adalah hal biasa.

"Biasa itu, proses yang harus dilalui dalam sebuah tugas-tugas BPK ya lanjutkan lagi sesuai aturan," kata Cak Imin di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024).

Cak Imin, yang merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tahun 2012, mengatakan dirinya telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Dia menyebut dirinya tak ada masalah dengan hal itu.

"Ya saya kan sudah pernah dimintai keterangan ndak ada masalah, urusannya nggak ada dengan saya," ungkapnya.

Dia juga enggan menduga-duga ada tidaknya unsur politis terkait laporan itu. 

"Nggak tahu saya, saya nggak tahu," jelasnya.

Sebelumnya, Jubir Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz mengungkap tekanan-tekanan yang diterima Cak Imin menjelang debat yang digelar Minggu (21/1). Salah satunya terkait laporan BPK.

"Kemarin dua hari sebelum debat, ada berita muncul BPK melaporkan ke KPK ada masalah di tahun 2012 di Kementeriannya Cak Imin," ujar Jubir Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz dalam acara Adu Perspektif Spesial Debat Pilpres 2024, Minggu (21/1).

Lalu, apa sebenarnya isi laporan BPK itu?

BPK sebelumnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor BPK Jakarta pada Senin (15/1). 

Pemeriksaan Investigatif dan PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari KPK. Salah satu isi LHP itu terkait proyek Kemnakertrans pada tahun 2012.

"LHP PKN atas Pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.682.445.455 (Rp 17,6 miliar)," demikian tertulis dalam situs resmi BPK.

Informasi dari sumber detikcom, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek sistem proteksi TKI itu. 

Ketiga tersangka tersebut ialah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, Reyna Usman yang saat kasus ini terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.

Kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi tahun 2012. Kasus itu lalu mulai masuk ke tahap penyelidikan sejak tahun 2022 usai KPK mendapat laporan dari masyarakat.

Sejak Juli 2023, kasus ini lalu naik ke tingkat penyidikan. Tiga orang lalu ditetapkan sebagai tersangka.

Cak Imin juga telah diperiksa KPak sebagai saksi terkait kasus tersebut. Cak Imin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.

Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK menyebut sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.

Read More