Selasa, 23 Januari 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tim mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menginovasikan aluminium bekas menjadi sumber energi terbarukan. 

Melalui tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE), mereka melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh pre-treatment pada logam aluminium terhadap besarnya daya listrik yang dihasilkan. 

Ketua tim PKM-RE ITS M Rizki Akbar menjelaskan bahwa penelitiannya dilatarbelakangi oleh keresahannya mengenai sampah kaleng dan aluminium foil bekas di sekitar laboratoriumnya. 

Mahasiswa dari Departemen Teknik Fisika ITS tersebut menginovasikan riset berjudul Pengaruh Perlakuan Awal Limbah Aluminium Menggunakan Larutan HCl/Na2MoO4 terhadap Peningkatan Laju Hidrolisis dalam Produksi Hidrogen untuk Aplikasi Fuel Cell guna mengatasi permasalahan di laboratorium tersebut.

Riset yang dilakukan di Laboratorium Material Fungsional Maju ITS ini meneliti efek dari pre-treatment aluminium menggunakan asam klorida dan natrium molybdate terhadap laju produksi hidrogen. 

Dalam prosesnya, reaksi hidrolisis yang terjadi pada aluminium menghasilkan gas hidrogen. 

Kemudian gas tersebut diuraikan menjadi energi listrik menggunakan alat bernama Proton-exchange Membrane (PEM) fuel cells, di Surabaya, Rabu (23/1/2024).

Mahasiswa yang akrab dipanggil Kiba ini mengatakan, tahap pre-treatment tersebut berguna untuk mendapatkan logam aluminium yang bersih dari kotoran. 

Dengan pre-treatment selama 60 detik, diketahui 0,5 gram kaleng aluminium dapat menghasilkan daya listrik sebesar 233,93 miliwatt. 

Daya listrik tersebut jauh lebih besar daripada kaleng aluminium tanpa melalui tahap pre-treatment, yang hanya menghasilkan 29,78 miliwatt.

Dengan didampingi oleh dosen pembimbing dari Departemen Teknik Fisika ITS Dr Ing Doty Dewi Risanti ST MT, tim ini berhasil menyalakan lampu kecil selama 40 menit dengan menggunakan 4 gram kaleng aluminium. 

Kiba menyimpulkan bahwa riset ini berpotensi menjadi sumber energi terbarukan di masa mendatang. Hal ini tentu saja dengan pengolahan yang lebih baik dan bebas dari bahan  kimia berbahaya.

Dari riset yang dilakukan, tim PKM-RE ITS ini juga telah berhasil menjuarai ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-36 yang diselenggarakan pada November 2024 lalu. 

Mereka berhasil membawa pulang dua medali sekaligus, yaitu medali perak untuk kategori poster dan medali perunggu untuk kategori presentasi. 

Keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi tim, karena berhasil mengharumkan nama almamater di kancah nasional.

Riset yang dilakukan oleh tim PKM-RE ITS ini merupakan salah satu contoh inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi limbah. 

Tidak hanya itu, inovasi ini juga mengembangkan sumber energi terbarukan. 

Terobosan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan energi di Indonesia. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denih Hedrata, S.E., M.M., menghadiri Apel Gabungan TNI-Polri Sewilayah Kogartap III/Surabaya triwulan 1 tahun anggaran 2024, yang dipimpin langsung oleh Komandan Kogartap III/Surabaya Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay, di Lapangan Apel Kodam V/Brawijaya, Surabaya. Selasa (23/1).

Apel gabungan yang diselenggara[1]kan tersebut memiliki makna dan nilai strategis dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri guna menyamakan pola sikap dan pola tindak untuk menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara sehingga tercipta rasa aman, damai, tertib dan kondusif.

Melalui amanatnya, Dankogartap III/Surabaya mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada segenap TNI-Polri yang bertugas dan berada di wilayah Kogartap III/Surabaya agar momentum pergantian tahun ini di jadikan sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawab masing[1]-masing dengan tulus dan ikhlas.

Lebih lanjut, kepada semua satuan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu, tunjukkan bahwa kita bisa dan mampu menjaga netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024.

"Kita semua berharap Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan aman dan damai," Ungkap Dankogartap III/Surabaya.



Banda Aceh - KABARPROGRESIF.COM Pesatnya perkembangan sistem teknologi digital dapat menyebabkan disrupsi informasi di tengah masyarakat, sehingga Bhabinkamtibmas juga harus punya kemampuan literasi yang baik agar dapat memberi penjelasan atas isu-isu yang berkembang.

Bhabinkamtibmas juga harus mampu mencari solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan mampu bekerja sama dengan lembaga eksternal terkait lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku dan apabila tidak dapat diselesaikan agar dilaporkan kepada pimpinan di atasnya untuk ditindaklanjuti.

“Para Bhabinkamtibmas harus tau apa itu disrupsi informasi dan punya kemampuan literasi yang baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat jika ada informasi atau isu yang berkembang,” kata Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko, saat membuka kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sejajaran Polda Aceh tahun 2024 di di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa, 23 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, Achmad Kartiko juga mengapresiasi dan penghargaan kepada para pengemban fungsi Binmas Polri, khususnya Ditbinmas Polda Aceh dan jajarannya atas kinerja, dedikasi, inovasi, dan kreativitas yang diberikan dalam upaya meningkatkan simpatik dan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif di Aceh.

Ia menyebut, pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas hari ini mengangkat tema “Dengan Kemampuan Bhabinkamtibmas yang Profesional, Inovatif, dan Kreatif dapat Terwujud Situasi Kamtibmas yang Kondusif serta Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”.

Kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas ini, katanya, digelar sesuai keinginan dan permintaan para Bhabin saat dirinya kunjungan kerja ke jajaran agar dibuat pelatihan untuk keseragaman dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya, tema yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat tepat. Karena, dengan kondisi Kamtibmas kondusif sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik.

“Sesuai Perkap nomor 7 tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, tugas pokoknya melaksanakan door to door system dengan tujuan menampung semua permasalahan yang terjadi di masyarakat dan tuangkan secara tertulis dalam bentuk laporan untuk diteruskan kepada pimpinan secara berjenjang,” ujarnya.

Alumni Akabri 1991 itu juga mengingatkan, agar Bhabinkamtibmas aktif bersinergi dengan Babinsa dalam kegiatan bersama di lingkungan masyarakat sebagai wujud sinergisitas TNI-Polri di dalam menjaga keamanan di masyarakat. 

Selain itu, bhabin juga diminta memanfaatkan media sosial dengan bijak dalam mengamplifikasi atau memviralkan kinerja positif Polri guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Lulusan Sespimti 2014 itu menekankan, agar para peserta menjadikan kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas jajaran Polda Aceh ini sebagai sarana untuk memperkuat soliditas dalam mewujudkan peran Bhabinkamtibmas yang humanis dan dicintai ditengah-tengah masyarakat.

Kemudian, ia juga meminta agar para peserta serius mengikuti dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh para narasumber baik dari internal Polri maupun eksternal.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar Bhabinkamtibmas, umumnya seluruh personel Polri di jajaran Polda Aceh untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024, serta menghindari pelanggaran sekecil apapun.

“Laksanakan tugas dengan ikhlas dan humanis, sehingga kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selamat mengikuti kegiatan, semoga menjadi bekal di dalam pelaksanaan tugas,” ucap Achmad Kartiko.

Dalam kegiatan itu juga, Kapolda Aceh bersama Wakapolda, Irwasda, dan Dirbinmas menyerahkan piagam penghargaan kepada lima pemenang lomba kategori Polsek terbaik, lima Bhabinkamtibmas, dan lima polisi RW terbaik di tingkat Polda dan Polres jajaran dalam rangka mendukung 100 hari kinerja Kapolda Aceh. 

Kapolda juga memberikan hadiah khusus berupa umrah kepada tiga Bhabinkamtibmas terbaik.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasus asusila terhadap anak oleh anggota keluarganya, menjadi sorotan serius kalangan DPRD Surabaya. 

Legislator Fraksi PDIP Surabaya Anas Karno mengecam sekaligus prihatin terhadap kasus kasus yang terjadi di kawasan Tegalsari tersebut.

"Perbuatan ini tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Para pelaku sudah selayaknya mendapat hukuman seberat-beratnya," tegas Anas Karno, Selasa (23/1).

E siswi SMP berusia 12 tahun dicabuli oleh A ayahnya, A dan I kakaknya serta R pamannya.

Perbuatan keji itu dilakukan di rumah. Ketika ibu E dirawat akibat stroke ringan. Ibu E curiga melihat sikap putrinya seperti mendapat tekanan bathin saat merawatnya. 

E kemudian menceritakan apa yang sudah dialaminya. 

Kasus ini ditangani Polrestabes Surabaya, yang diikuti dengan menetapkan 4 tersangka pelaku. 

Diduga para pelaku suka mengkonsumsi minuman keras.

Anas Karno meminta Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, segera melakukan pendampingan intensif terhadap korban, untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

"Korban pasti mengalami trauma berat setelah mengalami peristiwa ini. Sehingga diperlukan pendampingan yang intensif untuk memulihkan kondisi psikologisnya," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut kembali mengatakan, pendampingan oleh Pemkot Surabaya dalam proses hukum terhadap korban juga diperlukan.

"Misalnya ketika korban ini dimintai keterangannya sebagai saksi. Ditengah kondisi psikologis yang labil akibat trauma psikis, tentunya pendampingan itu diperlukan," terang Anas.

Anas Karno juga meminta agar  proses belajar korban disekolah tidak berhenti pasca kejadian.

"Karenanya pendampingan terhadap korban ini harus komprehensif. Mulai dari pendampingan psikologisnya, pendampingan saat proses hukum, sampai kegiatan belajarnya," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas DP3A-PPKB Ida Widayanti mengatakan pihak sudah mengamankan korban di rumah shelter.

"Kita jaga selama 24 jam oleh konselor, dan linmas perempuan. Kalau diperlukan terapi oleh konselor profesional kita punya. Ini untuk memonitor perkembangan korban yang masih dibawah umur," ujarnya.

Lebih lanjut Ida mengatakan selama menjalani masa pemulihan di shelter, korban juga diberikan aktifitas fisik.

"Seperti memasak, membuat kue, mengaji dan olahraga beladiri karate," imbuhnya.

Ida kembali mengatakan, pendampingan juga terus dilakukan saat korban menjalani proses hukum.

"Kita terus dampingi. Bahkan sampai proses hukum selesai. Kalau anaknya masih harus tinggal dishelter tetap kita rehabilitasi sampai bisa kembali ke lingkungannya," jelasnya.

Begitu pula saat menjalani pembelajaran di sekolah. Namun Ida berharap korban bisa sekolah di dekat shelter. Asalkan korban mau, pihaknya tidak memaksa.

Menurut Ida korban mengalami trauma psikis yang berat, karena pelaku asusila terhadap dirinya adalah orang-orang terdekatnya.

"Korban memendam peristiwa yang dialaminya sejak SD. Korban membutuhkan keberanian yang luar biasa saat menceritakan ke ibunya. Dia takut ibunya kenapa-kenapa. Tapi untung saja ibunya mendukungnya," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus dugaan korupsi mantan Wamenkumham Eddy Hiariej. 

Dalam gugatannya, MAKI meminta agar KPK menahan Eddy yang merupakan tersangka dalam kasus ini.

"Gugatan telah mendaftarkan gugatan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana register Nomoer 14/Pid.Prap/2024/PN.JKT.SEL," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024).

Praperadilan itu diajukan karena tersangka pemberi suap, Helmut Hermawan, telah ditahan lebih dari 20 hari. 

Boyamin mengatakan KPK juga memperpanjang penahanan Helmut Hermawan.

"Gugatan Praperadilan ini dalam rangka 'memaksa' KPK berlaku adil yaitu melakukan penahanan terhadap Tersangka Eddy Hiariej dikarenakan tersangka pemberi suap Helmut Hermawan telah dilakukan penahanan," ujar Boyamin Saiman.

"Apa kata dunia terhadap KPK, masa pemberi suap telah ditahan namun penerima suap malah tidak ditahan?" sambung Boyamin Saiman.

Boyamin merujuk Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dia mengatakan ancaman hukuman pejabat yang diduga menerima suap maksimal 20 tahun, sedangkan pemberi suap maksimal 5 tahun.

"Sehingga dari ancaman hukuman semestinya titik berat pada oknum pejabat penerima suap sehingga semestinya jika pemberi ditahan maka penerima semestinya dilakukan penahanan," kata Boyamin.

Saat ini, Eddy sedang melakukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya di PN Jaksel. Boyamin mengatakan KPK bisa menahan Eddy meski ada gugatan dari Eddy.

"Namun KPK tetap bisa melakukan penahanan terhadap Eddy dikarenakan gugatan yang diajukan Eddy belum diputus oleh PN Jaksel," ucap Boyamin.



Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Babinsa Koramil Sukodadi, Serma Suyatno terlihat memasuki setiap kendang hewan ternak milik warga di Dusun Mejono, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi.

Bersama pihak Dinas Peternakan Pemkab Lamongan, Babinsa tersebut terlihat bersinergi melakukan upaya vaksinasi dan pemberian vitamin terhadap hewan ternak milik warga di Dusun tersebut.

“Vaksinasi dan pemberian vitamin ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK,” ucap Suyatno. Selasa (23/01/2024).

Selama vaksinasi berlangsung, Suyatno juga mengapresiasi para pemilik hewan ternak. 

Pasalnya, selama vaksinasi berlangsung warga Dusun tersebut terlihat kooperatif.

“Mereka juga ikut serta membantu proses vaksinasi ini,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Dinas Peternakan Pemkab Lamongan, Dr. Akhoiro menambahkan, pelaksanaan PMK tersebut sangat penting untuk dilakukan.

Tentunya, selama vaksinasi tersebut berlangsung, pihaknya juga memerlukan sinergitas semua pihak. 

“Supaya vaksinasi ini berjalan aman dan lancar,” ucapnya.



Tebing Tinggi - KABARPROGRESIF.COM Meresahkan warga, seorang pria berinisial ASP alias Ucok Kates (47) yang merupakan penduduk Jalan Pulau Samosir ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

Pasalnya ia dilaporkan warga sekitar Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi lantaran meresahkan dan dicurigai memiliki narkotika.

Dalam keterangannya, Sabtu (20/01/24), Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto menjelaskan bahwa petugas Sat Narkoba menerima informasi adanya seorang pria berinisial ASP yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu sedang didalam sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir. 

Lalu petugas melakukan pengecekan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dengan didampingi Kepling setempat, pada Kamis (18/01/24) petugas melakukan penggeledahan kepada pelaku, dan dari kantong celana pelaku ditemukan 2 paket sabu, plastik klip transparan dan 1 buah pipet plastik berbentuk sekop.

“Saat didalam rumah, petugas dengan didampingi kepling melakukan pemeriksaan kepada pelaku ASP dan dari kantong celana yang digunakan ditemukan 2 paket sabu, plastik klip transparan dan 1 buah pipet plastik berbentuk sekop. Saat diinterogasi dilapangan, pelaku mengakui bahwa sabu tersebut miliknya”, sebut Kasi Humas.

Petugas kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Mapolres Tebing Tinggi untuk diproses pemeriksaan secara intensif.

“Pelaku sudah mendekam di ruang tahanan Polres Tebing Tinggi, dan akan dilakukan pengembangan. Dan hingga saat ini Polres Tebing Tinggi berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika, sesuai dengan program Prioritas Kapolda Sumut, Narkotika Musuh Bersama”, tutup Kasi Humas.



Lamongan - KABARPROGREAIF.COM Sebanyak 3.964 tahfidz di Kabupaten Lamongan diwisuda oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Alun-Alun Kabupaten Lamongan. 

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Lamongan (23/1/2024), Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang telah mencetuskan dan menjalankan program inovasi Gerakan Lamongan Menghafal.

"Saya sangat mengapresiasi akan adanya program ini. Semoga progam yang dicetuskan Lamongan ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kalian hafalkan betul-betul akan diamalkan dan bermanfaat dalam kehidupan, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam keilmuan," ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga memberikan motivasi kepada para tahfidz yang baru saja diwisuda, karena saat ini hampir Perguruan Negeri Tinggi (PTN), Akademi Kepolisian, Akademi Militer di Indonesia membuka peluang bagi penghafal Al-Qur’an untuk dapat melanjutkan pendidikan tanpa tes dan gratis. 

"Anak-anakku ayo terus semangat menjaga dan menambah hafalannya. Karena itu akan sangat bermanfaat, saat ini banyak sekali kampus dan perguruan lainnya yang memberikan jalur tanpa tes bahkan beasiswa kepada paraHafidz/Hafidzah," kata Gubernur Khofifah, usai menyerahkan beasiswa sebesar satu juta rupiah kepada 39 Tahfidz yang mendapat predikat mumtaz atau lulus dengan nilai seratus.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menuturkan wisuda tahfidz merupakan wujud dari keberhasilan pelaksanaan program "Gerakan Lamongan Menghafal".

Keberhasilan yang dimaksudkan ialah berhasil menumbuhkan, mengembangkan, menerapkan minat baca dan membumikan Al-Qur’an di kalangan masyarakat. 

Hal tersebut juga dapat mewujudkan harmonisasi dan kesalehan sosial.

Ia menjelaskan, tercatat indeks kesalehan Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan di 2023 yakni berada pada angka 89,19 dari angka 88,77 di tahun 2022.

"Gerakan Lamongan menghafal yang selalu digencarkan bertujuan agar Al-Qur’an selalu dijadikan rujukan dan sebagai penengah spiritual di segala bidang, salah satunya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga menghasilkan kebangkitan ekonomi pemerintahan, pembangunan berkelanjutan dan warganya yang harmonis," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menerangkan tujuan lainnya ialah menyiapkan generasi emas 2045. Karena yang menjadi sasaran utama dari Gerakan Lamongan Menghafal ialah generasi bangsa. 

Generasi emas yang lekat dengan Qurani dipastikan mampu membawa kesejahteraan ke depan.

"Keterbatasan sumber daya energi yang kita miliki dapat kita imbangi dengan kekuatan sosial yang megilan di Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bersekat untuk mengelola bonus demografi yang sedang terjadi dengan baik. Gerakan Lamongan menghafal salah satu inovasi yang kami sinergikan dengan program prioritas pendidikan berkualitas dan gratis (Perintis),” terangnya.

Generasi ini, lanjutnya, akan mampu memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami tren positif pada tahun 2022. IPM di Lamongan sebesar 74,02 dan bertumbuh menjadi 74,53 atau kategori baik di tahun 2023," terangnya.

Dilaporkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lamongan Nalikan, wisuda Tahfidz 2024 diikuti oleh 88 lembaga sekolah mulai tingkat SD/MI (2.157 Tahfidz) hingga SMP/MTS (1797 Tahfidz) yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. 

3.964 Tahfidz yang diwisuda dinyatakan lulus setelah berhasil menuntaskan ujian secara bertahap yang dimulai sejak Januari 2023 lalu. 

Sedangkan untuk jenis hafalannya meliputi juz 30, juz 1-juz 4, juz 1, dan surat-surat favorit seperti Surat Yaasin, Al Mulk, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM KPK menegaskan penetapan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej telah sah secara hukum. 

KPK mengungkapkan penetapan tersangka itu pun telah diputus kolektif kolegial oleh empat pimpinan.

Diketahui, pihak Eddy Hiariej dalam gugatan praperadilannya menilai status tersangka dari KPK tidak sah. 

Pasalnya, penetapan tersangka itu diputus saat pimpinan KPK hanya terdiri atas empat orang, yang saat itu Firli Bahuri telah berstatus tersangka pemerasan di Polda Metro Jaya.

"Keterkaitan itu dipandang hanya 4 orang sehingga tidak memenuhi kolektif kolegial itu permohonan dari pemohon, tapi pemaknaannya tidak seperti itu," kata Kabag Litigasi dan Perlindungan Saksi Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Murwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

Iskandar mengatakan prinsip kolektif kolegial pimpinan KPK tidak harus dilihat dari jumlah. 

Dia mengatakan keempat pimpinan KPK yang mengikuti forum gelar perkara telah sepakat memutuskan Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan penerimaan suap.

"Bahwa dalam perkara secara bulan bahwa yang dijadikan dasar itu pimpinan KPK walaupun empat orang itu tetap kolektif kolegial. Akhirnya yang terpenting bahwa itu disetujui secara forum. Forum itu artinya lebih dari empat orang," ujar Iskandar.

"Sehingga kemudian tiga atau empat orang itu masih kolektif kolegial tidak harus lima (pimpinan KPK)," imbuhnya.

Iskandar menambahkan, saat itu KPK juga harus cepat dalam menetapkan status hukum dari Eddy Hiariej. 

Dia mengatakan akan terlalu lama jika harus menunggu sosok pengganti Firli sebagai pimpinan KPK yang baru.

"Kalau dipaksakan lima tentu akan sangat bertentangan dengan upaya cepat dalam mengambil keputusan di KPK. Hal-hal yang sebelum diangkatnya pengganti Pak Firli nanti dianggap tidak sah, nanti KPK berhenti dong nggak bisa gerak," ujar Iskandar.

Dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan Eddy Hiariej hari ini, KPK meminta hakim menolak praperadilan tersebut. 

KPK menilai dalil permohonan praperadilan Eddy Hiariej keliru.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) ke-78,  yang jatuh pada tanggal 20 Februari mendatang, Polisi Militer Koarmada II menggelar Bakti Sosial (Baksos) donor darah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Koarmada II dan Palang Merah Indonesia (PMI) dari Bangkalan, bertempat di Gedung Pom Koarmada II, Surabaya. Selasa  (24/1).

kegiatan donor darah tersebut juga dilaksanakan secara Video Conference (Vicon) tersambung dengan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, S.H. dari Jakarta dan serentak dilaksanakan seluruh Kotama Polisi Militer TNI Angkatan Laut.

Perlu diketahui bersama bahwa donor darah atau sumbang darah yang dilaksanakan, bertujuan untuk membantu mengisi ketersediaan pasokan darah di PMI dan adapun jumlah peserta yang mengikuti donor darah dari prajurit Koarmada II sebanyak 305 orang.

Turut hadir meninjau kegiatan tersebut, Komandan Pom Koarmada II Letkol Laut (PM) Feber H. Simandalahi, S.H., M.H., dan pejabat terkait lainya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa tahun 2017-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penetapan tersangka dilakukan terhadap pihak swasta berinisial FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya.

"Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini tim penyidik kembali menetapkan tersangka berinisial FG," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1).

Berdasarkan perannya, Ketut mengatakan FG diduga terlibat bersama tersangka lainnya untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan dalam proyek tersebut.

Sehingga, kata dia, pelaksanaan lelang paket pekerjaan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh FG bersama tersangka lainnya.

"Akibat perbuatan Tersangka FG bersama Tersangka lainnya, besar kemungkinan proyek tersebut tidak dapat digunakan," jelasnya.

Untuk mempermudah proses penyidikan, Ketut menyebut FG langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari sampai 11 Februari.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total enam orang tersangka dalam kasus korupsi proyek pembuatan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa periode 2017-2023.

Adapun keenam tersangka itu merupakan NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016-2017, AGP selaku KPA dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018.

Selanjutnya, tersangka AAS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka RMY selaku Ketua Pokja Pengadaan Konstruksi tahun 2017. 

Terakhir merupakan AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.

Dalam kasus tersebut, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disebut secara sengaja memecah paket proyek pekerjaan.

Selain itu proyek dimaksud juga tidak memenuhi studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pengerjaan proyek juga dilakukan tanpa penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan justru dinilai terbukti secara sengaja memindahkan jalur yang semestinya dibuat sesuai arahan dari Kemenhub ke jalur yang sudah ada.

"Sehingga jalan yang telah dibangun pada saat ini mengalami kerusakan parah di beberapa titik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya," tuturnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Timur, untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyatakan telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. 

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir.

"Kami mohon warga tidak perlu khawatir, karena ini memang terjadi setiap tahun. Kalau kita persiapkan dengan baik, maka akan menjadi hal yang tidak membahayakan," kata Agus Hebi Djuniantoro, Selasa (23/1).

Hebi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemkot dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi adalah mengoptimalkan 18 Pos Pantau dan 7 Posko Terpadu. 

Selama 24 jam, petugas gabungan dari pemkot akan standby di Posko Terpadu tersebut.

"Kita mengoptimalkan dengan 8 dinas atau perangkat daerah (PD) yang lain. Di antaranya, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, DPKP (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) dan sebagainya," paparnya.

Menurut dia, berdasarkan data dari BNPB, potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2024. 

Sementara untuk puncaknya, diperkirakan terjadi pada Februari 2024.

"Potensi bencana hidrometeorologi itu misalnya aliran air sungai menjadi kencang. Kemudian angin puting beliung, pohon tumbang, cuaca ekstrem (hujan deras) dan sebagainya. Tapi ini sudah kita antisipasi," jelasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak dari potensi bencana hidrometeorologi. 

Yang pertama, warga diimbau agar tidak mandi di sungai, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. 

"Karena arus sungai yang seperti kelihatan tenang, tapi justru di bawah arusnya kencang," ujarnya.

Selain itu, Hebi juga mengimbau para orang tua agar dapat mengawasi dan mencegah anak-anak bermain saat hujan. Terlebih, ketika anak-anak kecil itu bermain di dekat aliran sungai. 

"Kami imbau para orang tua agar dapat mencegah anak-anaknya bermain saat hujan," imbaunya.

Kepada pengendara motor dan mobil, Hebi berpesan agar dapat memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak jalan. 

Jangan sampai, kondisi ban motor yang sudah tipis, justru dibiarkan dan tetap digunakan saat hujan.

"Kalau kondisi ban sudah tipis jadi licin, berbahaya kalau digunakan saat hujan. Selain itu kami juga imbau warga agar tidak berteduh di bawah pohon saat hujan," pesan dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat memaparkan lokasi 7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau yang tersebar di Kota Pahlawan.

"Yang pertama adalah Posko Terpadu Utara, lokasinya berada di Jl Kasuari No 1 Surabaya. Kemudian, Posko Terpadu Selatan di JI Dukuh Menanggal No 1 (Kantor Dinas Perhubungan). Dan ketiga, Posko Terpadu Barat, ada di Kantor Kecamatan Tandes," kata Buyung.

Selanjutnya, kata dia, yang keempat adalah Posko Terpadu Timur berada di Park n Ride Arif Rahman Hakim. Sedangkan kelima yakni, Posko Terpadu Pusat berada di Jl Sumatera No 71 Surabaya (Kantor PMI).

"Kemudian, Posko Terpadu Dukuh Pakis di Park and Ride Mayjend Sungkono dan ketujuh adalah Posko Terpadu Kedung Cowek ada di Kantor Kecamatan Kenjeran," jelasnya.

Di samping 7 Posko Terpadu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan keberadaan 18 pos pantau. Dimana lokasi pos pantau ini juga tersebar di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

Ke-18 lokasi pos pantau ini terdiri dari Pos Pantau Sedap Malam, Pos Pantau Indrapura, Pos Pantau Tugu Pahlawan, Pos Pantau Genteng, Pos Pantau Tidar, Pos Pantau Bungkul, Pos Pantau Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pos Pantau GOR Pancasila, Pos Pantau Wiyung dan Pos Pantau Bambu Runcing.

Kemudian, Pos Pantau Taman Pelangi, Pos Gudang Menur, Pos Pantau RSIA di Jalan Kenjeran, Pos Pantau UKM MERR,  Pos Pantai Panjang Jiwo, Pos Gudang Hitech Mall, Pos Pantau Taman Sejarah dan Pos Mako Jemursari.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive